FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT …

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU JAKARTA SEHAT DI JAKARTA

TIMUR

(STUDI DI TAHUN 2016) Nia Davita Maranatha S; Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

ABSTRAK

Kartu Jakarta Sehat adalah salah satu program jaminan kesehatan daerah yang dimiliki

oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 Untuk

mengetahui kelemahan dan kelebihan dari program ini maka peneliti melakukan penelitian untuk

mencari apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi Kartu Jakarta

Sehat selama dilaksanakan dengan menggunakan teori tentang Faktor Pendorong dan

Penghambat dari Donald P. Warwick. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-

positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah masih ada

faktor penghambat yang muncul dalam program ini sehingga dapat menghambat perkembangan

program ini menjadi lebih baik.

Kata kunci: Kebijakan; implementasi; kartu Jakarta sehat; jaminan kesehatan

ABSTRACT

Kartu Jakarta Sehat is one of the health assurance program which is owned by the

provincial Government of DKI Jakarta. This program has been implemented since the year 2012

To know the advantages and weaknesses of the program then researchers do this research to

look for anything that becomes supporting factors (facilitating conditions) and disturbance

factors (impending conditions) to the implementation of Kartu Jakarta Sehat program based on

theory of Donald P.Warwick. Approach research used is post-positivist with data collection

method qualitative .The result of this research is that there is still had disturbance factors which

appeared in this program so that it can be constrained the development of the program became

better.

Keywords: Policy; Implementation; Kartu Jakarta Sehat; Health coverage

Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan salah satu unsur utama dalam berdirinya suatu Negara. Negara

yang makmur merupakan tanda bahwa Negara tersebut memiliki masyarakat yang juga makmur.

Kemakmuran ini didukung oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kesehatan masyarakat di

suatu Negara tersebut. Kesehatan merupakan bagian yang penting untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan masyarakat di samping

kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan , dan papan. Pemerintah pusat maupun Pemerintah

daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi layanan kesehatan bagi masyarakatnya.

Indonesia adalah Negara yang memiliki provinsi sebanyak 34 provinsi. Indonesia terbagi

menjadi kepulauan-kepulauan. Penyebaran penduduk terjadi di pulau-pulau besar di antaranya

Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sulawesi, Pulau Papua.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Menurut informasi dari Badan Pusat

Statistik Indonesia (Sumber:http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1274) proyeksi

pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2015 tercatat di Indonesia sejumlah 238.518.800

jiwa dan menurut survey Badan Pusat Statistik di bulan September 2014 terdapat sebanyak

10.356.690 jiwa yang dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan, menjadi perhatian

khusus Pemerintah Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai

wilayah yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga menyebabkan sulit mendapatkan

layanan kesehatan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Undang-undang Dasar 1945

pasal 28 H dan Undang-undang Nomor 23/1992 tentang kesehatan, menetapkan bahwa setiap

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (1) menyatakan

bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, sedangkan ayat (3)

menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan

fasilitas umum yang layak, karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak

memperoleh perlindungan terhadap kesehatan dimana Negara bertanggung jawab mengatur agar

terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak

mampu.


Pemerintah Pusat dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada masyarakat telah

membuat suatu program Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional. Pada 19 Oktober 2004,

Presiden Megawati mensahkan UU No. 40/2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

demi menghilangkan tudingan bahwa Indonesia adalah Negara tanpa jaminan sosial.

Sehubungan dengan disahkannya UU tersebut maka ditunjuklah PT. Askes (Persero) melalui

Departemen Kesehatan RI, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

1241/MENKES/ SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/ SK/I/2005, sebagai penyelenggara

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN). Prinsip

penyelenggaraannya mengacu pada subsidi silang, prinsip managed care, nirlaba, adanya

protabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada peserta, serta adanya akuntabilitas dan

transparasi yang terjamin dengan mengutamakan prinsip-prinsip kehati-hatian, efisien dan

efektifitas.

Pada 1 Januari 2014 PT. Askes Indonesia (Persero) berubah nama menjadi BPJS

Kesehatan yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional. BPJS yang merupakan badan hukum nirlaba inilah yang kemudian

menjadi penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Mengacu pada Peraturan

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 1 tahun 2015 pasal 1, Jaminan kesehatan

adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada

setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu provinsi yang berada di

Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan ibukota Negara Indonesia.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terbagi menjadi 6 wilayah yaitu: Jakarta Pusat, Jakarta

Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. DKI Jakarta

merupakan kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup banyak dan kian meningkat

dari tahun ketahun. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2014 tercatat memiliki

penduduk sebanyak 10.075.300 jiwa yang terbagi atas 5.069.900 jiwa penduduk laki-laki dan


5.005.400 jiwa penduduk perempuan dimana terlihat peningkatan penduduknya dari tahun ke

tahun.

Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Daerah Khusus Ibukota Jakarta berada di

angka 393.900 jiwa dan total 447.800 jiwa yang berada dalam garis kemiskinan. Hal ini

kemudian yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memberi layanan yang baik dalam

bidang kesehatan bagi semua kategori kemampuan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki

tugas untuk mensejahterakan masyarakatnya dan salah satu cara untuk mensejahterakan

masyarakatnya adalah dengan memberi jaminan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh

seluruh kategori penduduk. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta nomor 4 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah, maka Pemerintah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi DKI Jakarta, dan BPJS

Kesehatan merancang suatu sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi penduduk miskin dan

rentan yang dinamakan Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) seperti yang tertera dalam Peraturan

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan

yang mana mengatur pembebasan biaya kesehatan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori

miskin dan rentan.

Kartu Jakarta Sehat adalah suatu program jaminan pemeliharaan kesehatan yang

diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui Unit Pelayanan

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda ) berupa bantuan kesehatan dengan sistem rujukan

berjenjang. Program Kartu Jakarta Sehat adalah salah satu program yang berada dalam

koordinasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemerintah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki target agar setiap masyarakat yang berdomisili di DKI

Jakarta memiliki tanggungan kesehatan gratis.

Dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta memiliki berbagai perencanaan yang matang, sistem operasional serta kesiapan

menghadapi masalah-masalah yang akan timbul di lapangan pada saat menjalankan program

Kartu Jakarta Sehat ini. Awal diterbitkannya Kartu Jakarta Sehat diinformasikan bahwa tidak


seluruh masyarakat yang berada di Jakarta berhak mendapatkan Kartu Jakarta Sehat. Menurut

ketentuan umum dari program Kartu Jakarta Sehat, peserta program Kartu Jakarta Sehat adalah

penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang miskin dan rentan dengan lama domisili minimal

3 (tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor

14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 Tentang

Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan. Hal tersebut berarti bahwa seluruh masyarakat DKI

Jakarta yang sudah berdomisili selama 3 (tiga) tahun berhak untuk mendapatkan layanan dari

Kartu Jakarta Sehat tidak peduli apakah masyarakat tersebut tergolong miskin atau mampu.

Dengan diterbitkannya Kartu Jakarta Sehat ini diharapkan akan membantu meningkatkan akses

penduduk miskin kepada fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta.

Pada tanggal 1 Januari 2014 lalu, Kartu Jakarta Sehat mengalami perpindahan

pengelolaan dari yang awalnya dikelola oleh Unit Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah

Provinsi DKI Jakarta berpindah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS

Kesehatan). Seluruh data yang sudah dimiliki oleh Jamkesda terkait dengan Kartu Jakarta Sehat

kemudian diserahkan kepada BPJS sebagai pengelola yang baru di tahun yang sama.

Keberhasilan suatu program erat berhubungan dengan bagaimana implementasi program

tersebut di lapangan. Selain itu dorongan dari dalam dan dari luar juga sangat dibutuhkan

sehingga dapat diketahui apa saja faktor pendorong dan penghambat selama implementasi ini

berlangsung. Faktor pendorong adalah faktor yang membantu implementasi dapat berjalan

dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan, sementara faktor penghambat adalah

faktor yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan program tersebut dan harus diperbaiki

sehingga tidak menimbulkan kegagalan dari program tersebut.

Pada penelitian ini penulis bermaksud untuk mengidentifikasi faktor pendukung

implementasi Kartu Jakarta Sehat dan faktor penghambat implementasi Kartu Jakarta Sehat

dilihat dari pandangan berbagai instansi terkait, implementor, dan kelompok masyarakat.

TINJAUAN TEORITIS

Di dalam suatu proses kebijakan implementasi program merupakan salah satu komponen

penting. Setelah tahapan pengelolaan input, penentuan sasaran dan tujuan serta sasaran telah

ditetapkan maka kemudian dilakukan implementasi dari program yang sudah direncanakan.


Program memiliki arti secara umum sebagai penjabaran dari suatu rencana atau

seringpula diartikan sebagai kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.Para ahli

memberikan definisinya sebagai berikut :

a. Pariata Westra,dkk (1988;236) yang menyatakan bahwa program adalah rumusan yang

memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara

pelaksanaannya.

b. S.P Siagian (1986;124) penyusunan program kerja adalah penjabaran suatu rencana

yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri

operasional tertentu.

Ciri-ciri program yang baik menurut Bintoro Tjokromidjojo (1987;181) adalah sebagai

berikut :

1. Tujuan telah dirumuskan secara jelas.

2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Adanya suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling

berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.

4. Pengukuran biaya yang diperkirakan dan keuntungan yang diharapkan dan dihasilkan

dari program tersebut.

5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program

pembangunan yang lainnya. Suatu program tidak dapat berdiri sendiri.

6. Berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan

lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan demikian program harus

dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan

melalui partisipasi dari masyarakat.

Disamping itu menurut Syukur Abdulah (1988) tiga unsur penting yang harus

diperhatikan dalam pelaksanaan suatu program adalah sebagai berikut :

1. Adanya program (kebijakan) yang dilakukan.

2. Target grup, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan

menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan.

3. Unsur pelaksana (Implementer) baik organisasi maupun perorangan yang


bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses

implementasi tersebut.

Tahapan Program dalam konteks implementasi kebijakan publik sendiri terbagi atas

beberapa tahap, yakni::

1. Merancang (design) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang

jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktunya.

2. Melaksanakan (application) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan

personalia, dana serta sumber lainnya, prosedur serta metode yang tepat.

3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana pengawasan yang tepat serta

evaluasi pelaksana kebijakan.

Menurut Donald P.Warwick dalam buku Syukur Abdulah, (1988; 17) mengatakan bahwa

dalam tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu

program, yaitu Faktor Pendorong (Facilitating Conditions) & Faktor Penghambat (Impeding

Conditions). Adapun isi dari faktor-faktor ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong (Facilitating Conditions)

a. Komitmen pimpinan politik

Komitmen dari para pemimpin politik yang berkuasa selama berjalannya suatu

program.

b. Kemampuan organisasi

Kemampuan melaksanakan tugas yang seharusnya, seperti yang ditetapkan dalam

suatu organisasi tersebut. Kemampuan organisasi tersebut dibagi menjadi 2 unsur

pokok, yaitu kemampuan teknis dan kemampuan menjalin hubungan dengan orang

lain.

c. Komitmen para pelaksana (implementer)

Komitmen para pelaksana untuk terus menjalankan dan menerapkan program sampai

mendapatkan hasil yang sesuai dengan target awal program tersebut.

d. Dukungan dari kelompok pelaksana


Keberhasilan pelaksanaan program dapat lebih berhasil apabila didukung oleh para

kelompok masyarakat yang berkaitan dengan jenis program tersebut.

2. Faktor Penghambat (Impeding Conditions)

a. Banyaknya pemain atau aktor yang terlibat

Banyaknya pihak yang terlibat akan mempengaruhi pelaksanaan program tersebut

karena komunikasi yang dilakukan akan semakin rumit dalam pengambilan

keputusannya.

b. Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda

Salah satu hambatan dalam keberhasilan suatu program adalah adanya komitmen

terhadap program lain sehingga menyebabkan penundaan dalam melaksanakan

program tersebut.

c. Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri

Seringkali dalam suatu program memiliki hambatan sendiri.Salah satu hambatannya

dapat berupa faktor teknis, faktor ekonomi dan faktor perilaku pelaksana maupun

masyarakat.

d. Jenjang pengambilan keputusan terlalu panjang

Lamanya pengambilan keputusan yang disebabkan banyaknya jenjang yang harus

ditempuh untuk mendapatkan keputusan dalam merencanakan suatu program.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan post-positivisme dimana pendekatan ini

mempertahankan filsafat deterministik bahwa sebab-akibat (faktor-faktor kausatif) sangat

mungkin menentukan akibat atau hasil akhir. (John W. Creswell, 2010: 9).

Tujuan dari penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, karena untuk

memberi gambaran tentang Implementasi Program Kartu Jakarta Sehat. Berdasarkan

manfaatnya, penelitian ini penelitian murni karena dilaksanakan atas dasar pengembangan ilmu

pengetahuan dalam kebijakan publik. Kemudian manfaat atas penelitian ini dirasakan dalam

jangka waktu yang lama untuk kebutuhan peneliti.


Kemudian, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan

wawancara mendalam dengan para informan yang telah dipilih yang memahami masalah yang

akan diteliti dan menguasai data dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan,

observasi, dan studi kepustakaan. Adapun informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

1. Bapak Reza Andhika, Staff BPJS Gubernur Provinsi DKI Jakarta

2. Ibu Uum Umariah, Kepala Tata Usaha Jamkesda Provinsi DKI Jakarta

3. Bapak Setiyono, KSP Pemasaran RSUD Pasar Reb

4. Ibu Nungki Malahayati, Kepala Bidang Pemasaran BPJS Kesehatan Divisi Regional

4

5. Ibu Ruminah, Masyarakat pengguna Kartu Jakarta Sehat

6. Ibu Suksmaningsih, Pembina Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data

kualitatif. Menurut Seiddel (Basrowi dan Suwandi, 2008:248), proses dari analisis data kualitatif

meliputi: (1) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan diberi kode agar sumber

datanya tetap dapat ditelusuri, (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan,

mensintesiskan, membuat ikhtisar, serta membuat indeksnya, dan (3) berpikir, dengan jalan

membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan

hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. Dalam penelitian ini pun peneliti

melakukan analisis data seperti yang telah disebutkan, yaitu mencatat, memilah dan mereduksi

data, menginterpretasikan data, dan kemudian menyajikannya dalam teks naratif.

HASIL PENELITIAN

Dalam implementasi program Kartu Jakarta Sehat masih terdapat banyak faktor

penghambat menjadi hambatan dalam berjalannya program tersebut. Hambatan tersebut terdapat

dalam faktor teknis berupa pelayanan dari tenaga medis, kurangnya SDM pada faskes, dll

PEMBAHASAN

Program Kartu Jakarta Sehat resmi diluncurkan pada tanggal 10 November 2012 oleh

Gubernur menjabat saat itu yaitu bapak Joko Widodo.Target peserta dari Kartu Jakarta Sehat

awalnya adalah masyarakat DKI Jakarta yang dianggap rentan dan miskin.Sosialisasi yang

dilakukan Pemerintah daerah pun mengarah kepada para penduduk yang miskin. Seiring dengan


bertambahnya permintaan akan jaminan kesehatan di daerah DKI Jakarta terhadap semua lapisan

masyarakat membuat Gubernur menjabat saat ini yaitu bapak Basuki Tjahja memberikan

ketetapan baru bahwa Kartu Jakarta Sehat dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat DKI

Jakarta dengan ketentuan memiliki KTP DKI Jakarta dan menetap di Jakarta selama minimal 3

(tiga) tahun dan mendaftarkan diri di puskesmas terdekat domisilinya.

Program Kartu Jakarta Sehat pada awalnya diselenggarakan oleh Unit Penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan Daerah (UP Jamkesda) sejak awal diluncurkan dan berkoordinasi dengan

Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan BPJS Kesehatan. Seiring dengan berjalannya waktu dan

semenjak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan yang menetapkan aturan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan sebagai badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, maka Program Kartu Jakarta Sehat kemudian

dialihkan dibawah tanggung jawab BPJS Kesehatan. Pada 1 Januari 2014 seluruh data peserta

program Kartu Jakarta Sehat diserahkan oleh UP Jamkesda kepada BPJS Kesehatan.Sejak tahun

2014 juga maka seluruh pembiayaan langsung disalurkan lewat BPJS Kesehatan.UP Jamkesda

kemudian pada tahun 2016 bergabung dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan

berpindah menjadi salah satu divisi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI

Jakarta.

1. Faktor Pendorong (Facilitating Conditions)

a. Komitmen pimpinan politik

Dalam prakteknya komitmen dari pimpinan pemerintah sangat diperlukan karena

padahakikatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa..Maksudnya adalah bahwa untuk

mendukung berjalannya suatu program dibutuhkan komitmen serta keseriusan dari pimpinan

politik yang berkuasa di tempat dimana program/kebijakan tersebut diterapkan. Dalam hal

program Kartu Jakarta Sehat, pimpinan politiknya adalah Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Ir.

Basuki Tjahja Purnama. Kartu Jakarta Sehat adalah salah satu komitmen untuk menanggulangi

permasalahan jaminan kesehatan di DKI Jakarta yang diusung oleh mantan Gubernur Ir. Joko

Widodo. Setelah Ir. Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, program ini

terus dilanjutkan oleh Gubernur Ir. Basuki Tjahja Purnama. Menurut pernyataan dari Gubernur

DKI Jakarta, Ir. Basuki Tahja Purnama atau akrab disebut Ahok dilangsir dari perkataannya pada


wawancara oleh Tempo.co pada hari Rabu 21 Maret 2012 (diakses melalui tempo.com tanggal

14 Desember 2015) , beliau sudah pernah menjalankan program ini sebelumnya ketika menjabat

sebagai Bupati di Bangka Belitung. Bapak Gubernur Ir, Basuki Tjahja Purnama menyatakan

bahwa beliaulah kepala daerah pertama yangmenjalankan sistem jaminan kesehatan untuk

warga. Sehingga pada masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta sekarang, beliau sangat

berkomitmen untuk terus melaksanakan program Kartu Jakarta Sehat sampai memenuhi target

yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Komitmen Ir. Basuki Tahja Purnama akan upaya peningkatan program jaminan

kesehatan masyarakat dapat dilihat dari adanya upaya melakukan alokasi dana kesehatan paling

besar ditujukan kepada UP Jamkesda. Hal lainnya yang menjadi bukti komitmen dari Ir. Basuki

Tahja Purnama terhadap program Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah dengan membentuk

Tim BPJS Gubernur DKI Jakarta. Tim ini merupakan tim yang berada langsung di bawah

koordinasi oleh Ir. Basuki Tahja Purnama. Menurut Bapak Reza, salah satu anggota Tim BPJS

Gubernur Tim ini merupakan tim baru yang dibentuk pada saat Ir. Basuki Tahja Purnama

menjabat dan juga bertugas untuk membantu mendata dan mengawasi jalannya program BPJS

Kesehatan termasuk di dalamnya program Kartu Jakarta Sehat.

b. Kemampuan organisasi

Dalam tahap implementasi program pada hakikatnya dapat diartikan sebagai kemampuan

untuk melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah ditetapkan atau dibebankan

pada salah satu unit organisasi. Kemampuan organisasi (organization capacity) terdiri dari 2

unsur pokok, yaitu kemampuan teknis dan kemampuan dalam menjalin hubungan dengan

organisasi lain. Kemampuan teknis adalah pengetahuan dan penguasaan kegiatan yang

bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja

sementara kemampuan menjalin hubungan dengan organisasi lain adalah bagaimana suatu

organisasi melakukan koordinasi dengan organisasi lain yang terlibat dalam suatu program yang

berkaitan.

Dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki oleh masing-masing implementor,

secara teknis sudah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat. Setiap

implementor memiliki bagiannya masing masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam

pelaksanaan di lapangan.


c. Komitmen para pelaksana (implementer)

Sebagai pelaksana program Kartu Jakarta Sehat yang saat ini di bawah nama BPJS PBI,

BPJS Kesehatan adalah implementor utama pada program ini. Komitmen dari implementor

sangat dibutuhkan untuk kemajuan dari program tersebut mencapai keberhasilan sesuai dengan

target awal yang telah ditetapkan pada awal dibentuknya program tersebut. Dengan target

universal health coverage tercapai pada 1 Januari 2019, BPJS Kesehatan pun kian erat

menggandeng pemerintah agar program jaminan kesehatan dapat berjalan secara efektif, efisien,

dan terkoordinir. Melalui berbagai kerjasama tersebut, informasi mengenai BPJS Kesehatan dan

program yang diembannya pun disosialisasikan kepada fasilitas kesehatan, organisasi

masyarakat, setiap pemberi kerja, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha, wadah,

atau kelompok pekerja mandiri (pekerja bukan penerima upah).

UP Jamkesda pun mewakili Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta turut berkomitmen

untuk menerapkan dan membantu menjalankan program sampai diperoleh hasil yang diinginkan

dari program Kartu Jakarta Sehat ini. Meski sudah tidak berperan sebagai pelaksana dari

program Kartu Jakarta Sehat tetapi UP Jamkesda yang telah melebur ke dalam divisi pelayanan

kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta turut membantu melalui berbagai hal

diantaranya adalah dengan sosialisasi. Sosialisasi kepada masyarakat adalah salah satu tugas

yang dimiliki UP Jamkesda saat ini sebagai bentuk usaha membantu keberhasilan dari program

Kartu Jakarta Sehat.

d. Dukungan dari kelompok pelaksana

Dalam hal program Kartu Jakarta Sehat yang dapat dikategorikan sebagai kelompok

masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada bidang kesehatan

atau yang memperhatikan fenomena kebijakan publik. Salah satu LSM yang diketahui turut

mengawasi berjalannya program Kartu Jakarta Sehat adalah Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia (YLKI). YLKI lebih berfungsi untuk menampung keluhan masyarakat termasuk di

dalamnya adalah pasien Kartu Jakarta Sehat. Sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat,

YLKI turut membantu keberhasilan program Kartu Jakarta Sehat dengan cara menampung

keluhan konsumen/pasien Kartu Jakarta Sehat/BPJS dan menjadi perantara antara konsumen

dengan instansi terkait. YLKI juga menjadi konsultan dan narasumber bagi Dinas Kesehatan dan

BPJS Kesehatan dengan memberikan pandangan-pandangan dari sisi konsumen/pasien dan

membantu memberikan ide-ide yang didapat oleh YLKI dari hasil pembelajaran tentang


program-program kesehatan di Luar Negeri.Selain itu YLKI juga membantu melakukan

sosialisasi berupa mengadakan penyuluhan akan program-program yang dimiliki oleh BPJS

Kesehatan, menjadi narasumber dalam seminar/talkshow yang diselenggarakan BPJS Kesehatan,

serta membantu member informasi program kesehatan kepada masyarakat umum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari sisi dukungan kelompok masyarakat sudah

tercapai sehingga program ini tidak berjalan sendiri tanpa dukungan dari kelompok masyarakat.

2. Faktor Penghambat (Impeding Conditions)

a. Banyaknya pemain atau aktor yang terlibat

Banyaknya pihak yang terlibat akan mempengaruhi pelaksanaan program tersebut karena

komunikasi yang dilakukan akan semakin rumit dalam pengambilan keputusannya. Pada

program Kartu Jakarta Sehat ini sudah jelas sekali pembagian pihak-pihak yang bertugas sesuai

dengan kewajibannya masing-masing yang tertuang pada Tugas, Pokok, dan Fungsi. Dinas

Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas untuk mengawasi jalannya program ini, BPJS

Kesehatan bertugas sebagai pelaksana dari program Kartu Jakarta Sehat di bawah nama BPJS

PBI, sementara Fasilitas Kesehatan dan RS bertugas sebagai pemberi layanan kesehatan. Dengan

demikian dapat dikatakan tidak ada tumpang tindih tugas serta intervensi dari pihak-pihak

lainnya pada pelaksanaan program ini.

b. Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda

Salah satu hambatan dalam keberhasilan suatu program adalah adanya komitmen

terhadap program lain sehingga menyebabkan penundaan dalam melaksanakan program tersebut.

Dalam hal program Kartu Jakarta Sehat tidak terjadi komitmen terhadap program lain karena

sejak tahun 2014 pelaksanaan sudah berpindah kepada BPJS Kesehatan. Hal ini menjadi

keuntungan tersendiri dikarenakan BPJS Kesehatan memang memiliki fokus utama sebagai

penyedia layanan jaminan kesehatan masyarakat.

c. Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri

Seringkali dalam suatu program memiliki hambatan sendiri karena sifat hakiki yang ada

dalam program itu sendiri.Kerumitan yang dimaksud dapat dilihat dari hambatannya yangdapat

berupa faktor teknis, faktor ekonomi dan faktor perilaku pelaksana maupun masyarakat.


Menurut wawancara dari Ibu Ruminah selaku pasien RSUD Pasar Rebo yang terdaftar

sebagai peserta Kartu Jakarta Sehat, kendala yang ada pada program Kartu Jakarta Sehat ini

terletak pada kondisi di lapangan pada saat peserta ingin menggunakan Kartu ini untuk

pengobatan.

Menurut Bapak Setiyono sebagai KSP Pemasaran RSUD Pasar Rebo, faktor lainnya yang

menjadi penghambat adalah dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang bertugas

melayani pasien seperti halnya dokter atau suster yang bertugas sehingga terjadinya tumpukan

antrian pada saat pelayanan dilakukan.

Menurut pandangan lembaga swadaya masyarakat yang diwakili oleh Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia (YLKI), salah satu faktor penting yang menjadi hambatan program ini

adalah faktor perilaku pelaksana dan instansi terkait.

Melalui paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan suatu program

sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat program tersebut. Banyaknya

faktor pendukung dalam pelaksanaan program akan membawa keberhasilan yang diharapkan

sejak program tersebut dibuat, sementara sebaliknya apabila faktor yang mendominasi adalah

faktor penghambat maka besar kemungkinan program tersebut tidak akan mencapat target yang

sudah ditetapkan sehingga dapat menimbulkan kegagalan program. Dengan demikian perlu

dilakukan evaluasi dan pembelajaran mendalam tentang bagaimana menghindari hambatan yang

ada dan memperkecil kemungkinan kegagalan program dengan meningkatkan mutu.

SIMPULAN

Dalam Implementasi program Kartu Jakarta Sehat, terdapat faktor-faktor yang menjadi

pendukung serta penghambat dari implementasinya. Menurut hasil penelitian berdasarkan faktor-

faktor yang menjadi dasar dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan politik sudah dilakukan oleh Gubernur Ir. Basuki Tjahja

Purnama yang diperlihatkan melalui adanya komitmen melanjutkan program Kartu

Jakarta Sehat yang sebelumnya dikeluarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Ir.

Joko Widodo dengan melakukan penambahan dana APBD untuk UP Jamkesda untuk


kebutuhan jaminan kesehatan, komitmen menjadikan Kartu Jakarta Sehat menjadi

Universal Health Coverage, dan pembentukan tim BPJS Gubernur sebagai pengawas

langsungn yang bertugas melapor langsung kepada Gubernur.

2. Kemampuan organisasi dilakukan dengan baik dilihat dari perbandingan antara

Tugas, Pokok dan Fungsi yang dimilliki masing-masing organisasi dan bagaimana

implementasinya di lapangan.

3. Komitmen pelaksana, dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan untuk membuat program

pemerintah mencapai target yang ditentukan sudah dilakukan dengan baik.

4. Adanya dukungan dari kelompok pelaksana, yang diwakilkan oleh LSM Yayasan

Lembaga Konsumen Indonesia terhadap program Kartu Jakarta Sehat dan BPJS

Kesehatan.

5. Masih adanya hambatan teknis berupa pelayanan yang dilakukan di RS/faskes yang

cenderung belum sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang seharusnya.

6. SDM pelayan kesehatan yang masih belum memadai sehingga terjadinya

penumpukan pasien.

Dengan demikian dibutuhkan pengawasan lebih pada Rumah Sakit sebagai salah satu

pelaksana yang bertemu langsung dengan pasien agar dapat melakukan pelayanan kesehatan

dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan standart kelayakan pelayanan kesehatan.

SARAN

Berdasarkan analisis dan simpulan yang disampaikan sebelumnya terdapat beberapa

saran yang peneliti dapat berikan, yaitu:

1. Harus dilakukan perbaikan pada hambatan-hambatan yang masih terdapat pada

program Kartu Jakarta Sehat ini. Salah satunya dengan menambah jumlah

sumberdaya manusia seperti dokter, suster, dan pelayan kesehatan lainnya pada

puskesmas dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan program ini untuk

meningkatkan layanan kesehatan.

2. Pemerintah menetapkan standart kelayakan pelayanan kesehatan untuk kemudian

dipatuhi oleh seluruh fasilitas kesehatan sehingga mengurangi tindakan pelayanan

yang buruk kepada pasien Kartu Jakarta Sehat atau BPJS PBI.


3. Melakukan tindakan preventif kepada masyarakat dan pasien untuk mencegah

kondisi penyakit yang lebih buruk. Tindakan ini dapat dilakukan dengan

mengedukasi masyarakat tentang penyakit yang diderita Hal ini dipercaya dapat

menekan biaya pengobatan pasien.

KEPUSTAKAAN

Basrowi, & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

John W. Creswell. Research Design (Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Penerjemah:

Achmad Fawaid). Pustaka Pelajar. Jogjakarta. 2010.

Siagian, P. Sondang (1986). Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Gunung Agung.

Syukur, Abdullah M. 1988. Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi. Jakarta: Lembaga

Administrasi Negara RI.

Tjokroamidjojo, Bintoro (1987). Manajemen Pembangunan. Jakarta: CV Haji Masagung.

Westra, Pariata (1987). Ensiklopedi Administrasi. Jakarta: CV Haji Masagung.


FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT …

Documents