FAKTOR-FAKTOR KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA PILKADA TAHUN 2017 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI PADA KELURAHAN FAJAR BULAN KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT) Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari’ah Oleh: ASEP SUPRAYOGI NPM : 1421020166 Program Studi : Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1440 / 2019 M
93
Embed
FAKTOR-FAKTOR KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT …repository.radenintan.ac.id/5948/1/SKRIPSI.pdfuntuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
FAKTOR-FAKTOR KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA PILKADA TAHUN 2017
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
(STUDI PADA KELURAHAN FAJAR BULAN KECAMATAN WAY
TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT)
Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari’ah
Oleh:
ASEP SUPRAYOGI
NPM : 1421020166
Program Studi : Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara)
FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 / 2019 M
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA
PILKADA TAHUN 2017 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
(STUDI PADA KELURAHAN FAJAR BULAN KECAMATAN WAY
TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT)
Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari’ah
Oleh:
ASEP SUPRAYOGI
NPM : 1421020166
Program Studi : Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara)
Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.
Pembimbing II: Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M.
FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440/2019 M
ABSTRAK
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk
ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih
pimpinan negara dan secara atau tidak secara langsung, memengaruhi kebijakan
pemerintah. Namun tidak dapat kita pungkiri, bahwa partispasi politik masyarakat
dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada mengalami pasang surut, hal ini
ditandai dengan adanya golongan putih atau biasa disebut dengan golput yang
terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam praktiknya masih ada masyarakat
Kelurahan Pajar Bulan yang kurang berpartisipasi dan tidak menggunakan hak
pilih nya pada pemilihan bupati lampung barat yaitu sebesar 20% dari jumlah
keseluruhan mata pilih yakni kurang lebih sebesar 1.196 jiwa yang terdiri dari
jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, padahal mereka sudah masuk dalam
daftar pemilih tetap, data tersebut penulis peroleh dari PPS ( Panitia Pemungutan
Suara) Kelurahan Fajar Bulan.
Rumusan masalah dari penelitian ini yakni faktor apa yang menyebabkan
kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada
tahun 2017 dan Kurangnya partisipasi masayarakat dalam menggunakan hak pilih
pada pilkada tahun 2017 ditinjau dari fiqh siyasah. Tujuan dari penelitian ini yaitu
untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan kurangnya partisipasi
masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada tahun 2017 serta fiqh
siyasah sendiri dalam memandang hal tersebut.
Adapun metode dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field
research). penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang
sebenarnya. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat
deskriptif (menggambarkan) analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan
menguraikan data yang telah ada. Metode pengumpulan data pada penelitian ini
adalah yaitu menggunakan metode Observasi, wawwancara, dan dokumentasi.
Sementara dalam pengolahan data penulis melakukan pemeriksaan data,
rekonstruksi data, dan sistematis data. Kemudian data-data yang terkumpul diolah
secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan sekaligus dianalisis secara
deskriptif kualitatif
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan yaitu, faktor-faktor yang
menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat yang berada dikelurahan Fajar
Bulan dalam kegiatan politik khususnya dalam menggunakan hak pilihnya.
Adapun faktor-faktor tesebut yaitu faktor ekonomi, dan kesadaran masyarakat
sermentara partipasi politik dalam Islam tidak lepas menggunakan prinsip
musyawarah dimana di dalam Islam dikenal dengan istilah syura’. Sikap dan
tindakan masyarakat Kelurahan Fajar Bulan yang masih kurang ikut serta dalam
pilkada bertentangan dengan perintah Allah atau bertentangan dengan ajaran
Islam yang mengharuskan manusia untuk ikut serta dalam pemilihan pemimpin.
MOTTO
وا للاه إن د ت يهأمسكم أهن تؤه ىه متم بهيهه ٱلهمه كه إذها حه أههلهها وه دل أهن تهحكمىا ب ٱلىاس إله ا للاه إن ٱلعه وعم
ا بهصيسا للاه إن ۦ يهعظكم به ميعه انه سه كه
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”(Q.S. An-
Nisa ayat. 58).1
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Diponegoro, 2006),
h. 87.
PERSEMBAHAN
Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis
persembahahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada :
1. Kedua orang tua Ayahanda Sudarwi dan Ibunda Rasmawati yang tiada henti-
hentinya dan bosan mendo’akan dan memotivasi saya setiap saat selama
menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung tanpa meminta balas jasa.
2. Adik kandungku Aang Adi Putra serta saudara keluarga besar abah H. Jumadi
dan keluarga besar abah Atu yang selalu memberikan semangat dan
dukungannya.
3. Teman-teman seperjuangan, khususnya untuk periode Siyasah ’14, dan
Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
RIWAYAT HIDUP
Nama lengkap penulis adalah Asep Suprayogi dilahirkan pada tanggal 23
September 1995, di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten
Lampung Barat. Penulis adalah putra pertama dari dua bersaudara, yang
dilahirkan oleh ayahanda yang bernama Sudarwi dan Ibunda Rasmawati dengan
riwayat sebagai berikut:
1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong
Kabupaten Lampung Barat, diselesaikan pada tahun 2008
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Way Tenong, Kecamatan
Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, pada tahun 2008-2011
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Way Tenong, Kecamatan
Wau Tenong Kabupaten Lampung Barat, pada tahun 2011-2014
4. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan
tinggi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas
Syari’ah dengan Program Studi Siyasah Syar’iyyah
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT,
yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini.
Skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi
Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2017 Ditinjau
Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong
Kabupaten Lampung Barat)”. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan
kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat dan Umatnya.
Skripsi ini di susun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata
Negara), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari
bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua
pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih
seluruhnya kepada :
1. Prof Dr. Moh. Mukri, M, AG., selaku Rektor UIN Raden Intan
Lampung
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN
Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi, M.Sos.I., selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah
meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian
skripsi ini.
5. Drs. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. selaku Pembimbing II yang telah
membimbing penulis sejak awal perkuliahan dan banyak memotivasi
serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaian
skripsi ini .
6. Kepada segenap civitas akademika, dosen dan karyawan Fakultas
Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kontrakan Squad yang selalu siap siaga membantu dan memberikan
dukungan kepada penulis.
8. Sahabat tersayang Ahmaddian Toro, M. Rahadian A, Dede Rachmat,
Ghozinun Mas’ud, M. Zafran Naufal Iskandar, Frendy Zevika, Peni Fitri
Yanti, Renisa Fitri, Rizqi Maulana, yang selalu memberikan semangat
kepada penulis.
9. Tutut Apridayanti yang selalu memberikan sumbangan pikiran maupun
tenaga kepada penulis.
10. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Siyasah angkatan 2014 khususnya
kelas C, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih
atas kebersamaan perjuangan selama ini;
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,
oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis
terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian,
penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada
umumnya dan penulis pada khususnya. Aamiin.
Bandar Lampung, 2019
Penulis
Asep Suprayogi
DAFTAR ISI
JUDUL .............................................................................................. i
ABSTRAK ........................................................................................ ii
PERSETUJUAN ............................................................................... iii
PENGESAHAN ................................................................................ iv
MOTTO ............................................................................................ v
PERSEMBAHAN ............................................................................. vi
RIWAYAT HIDUP .......................................................................... vii
KATA PENGANTAR ...................................................................... viii
DAFTAR ISI ..................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul ............................................................... 1
B. Alasan Memilih Judul ..................................................... 3
C. Latar Belakang Masalah ................................................... 3
D. Rumusan Masalah ............................................................ 8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..................................... 8
F. Metode Penelitian............................................................. 9
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pemilihan Kepala Daerah ................................................. 15
B. Hak Pilih pada Pilkada ..................................................... 22
C. Partisipasi Politik ............................................................. 29
D. Partisipasi Politik Dalam Islam ........................................ 38
E. Hak Pilih menurut Fiqh Siyasah ..................................... 43
BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN FAJAR BULAN
KECAMATAN WAYTENONG DAN PEMILIHAN BUPATI
A. Profil Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong
Kabupaten Lampung Barat ........................................... 57
B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daeradi Keluarahan
Fajar Bulan .................................................................... 65
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya
Partisipasi Masyarakat Kelurahan Fajar Bulan ............. 68
BAB IV ANALISIS DATA
A. Faktor Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan
Bupati Lampung Barat .................................................... 72
B. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemiihan Bupati
Lampung Barat
Ditinjau Dari Fiqh Siyasah ............................................. 74
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan...................................................................... 76
B. Saran ................................................................................ 77
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pemahaman
yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan
pembaca, maka perlu adanya sesuatu penjelasan dengan memberi arti
beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul
skripsi ini adalah:
Faktor – Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2017 Ditinjau Dari Fiqh
Siyasah (Studi Pada Kelurahan FajarBulan Kecamatan Way Tenong
Kabupaten Lampung Barat).
Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan
yaitu sebagai berikut:
1. Faktor: Hal, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan (pengaruh)
terjadinya sesuatu.2
2. Partisipasi: adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan.3
Dengan demikian yang dimaksud partisipasi masyarakat yaitu keikut
sertaan masyarakat dalam suatu kegiatan.
2M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer (Jakarta: Sinar
Grafika, 2016), h. 50. 3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa “Edisi
Revisi” (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h.1024.
3. Hak Pilih: adalah hak yang dimiliki dan melekat pada setiap warga
negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang
merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pemilihan umum yang
demokratis.4
4. Pilkada: adalah pemilihan kepada daerah.
Kepala daerah adalah sesorang yang diberikan tugas oleh pemerintah
pusat untuk menjalankan pemerintahan didaerah.5
Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah yaitu pada
pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017.
5. Fiqh Siyasah : adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi
mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.6
Dari penjelasan-penjelasan istilah diatas dapat ditegaskan bahwa yang
dimaksud dengan judul skripsi ini adalah : Hal atau peristiwa apa yang
menyebaban kurangnya keikutsertaan masyarakat Kelurahan Fajar Bulan
dalam memilih kepala daerah yaitu pada pemilihan Bupati Lampung Barat
Tahun 2017 di tinjau dari fiqh siyasah.
4Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), h.155.
5Haw Widjaja, Otonomi Derah dan Daerah Otonomi(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011), h. 57. 6Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah ”Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”(Jakarta:
Prenada Media Grup, 2014), h. 4.
B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan penulis yang mendorong memilih judul skripsi ini adalah:
1. Peneliti mengangkat judul ini karena di rasa ada faktor yang
menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan
hak pilih pada pilkada Tahun 2017
2. Peneliti mengangkat judul ini dikarenakan adanya relevansi antara
judul dengan program studi penulis, dan lokasi penelitian yang mudah
di jangkau.
C. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan sebuah Negara demokrasi yang berasal dari
bahasa bahasa Yunani dengan sebutan demokratia artinya pemerintahan
(kratia) oleh rakyat (demos). Ada juga yang mengatakan bahwa demokrasi
sebenarnya berasal dari Timur seperti dikatakan oleh John Keane yang
mengatakan meski saat ini demokrasi sering berasal dari dunia Barat, dalam
penelusuran sejarah demokrasi ternyata berasal dari dunia Timur.Hal ini
dapat dibuktikan misalnya Indonesia adanya pemilihan langsung kepala desa
dan Marga di Sumatera yang telah berlangsung sekian lama.Dalam perjalanan
sejarah demokrasi yang pada awalnya ditolak karena elitis, kemudian
berproses dengan legitimasi moral dan nilai keagamaan sampai demokrasi
kotemporer yang lebih baik dengan melibatkan partisipasi luar
masyarakat.7Partisipasi masyarakat pada akhirnya menempatkan kekuasaan
tertinggi yang sungguhnya berada ditangan rakyat. Kekuasaan itu harus
berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan
hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.8 Untuk dapat
menjalankan pemerintahannya, Negara Indonesia di pimpin oleh seorang
presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden.
Untuk menjalankan pemerintahan khususnya didaerah-daerah yang ada
di Indonesia maka diperlukannya juga pemimpin daerah yang dapat
menyalurkan suara atau aspirasi masyarakat yang ada didaerah, oleh karena
itu maka dibentuklah pemimpin daerah yang diantaranya adalah gubernur dan
wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan
walikota dan wakil walikota untuk kota.
Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.9
Pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan satuan unit
pemerintahan Negara yang langsung berhubungan dengan fungsi
pengayoman dan pelayanan pemerintahan Negara terhadap rakyat, untuk itu
setiap satuan pemerintahan dilengkapi dengan perangkat administrasi
7Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia(Yogyakarta: Teras, 2001), h.203-204.
8Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia(Jakarta: Sinar Grafika,
2011), h. 58. 9Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (2).
ditingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat sebagai pejabat
administrasi yang terendah kepala desa dan lurah.10
Dalam proses pengangkatan pemimpin tersebut pemerintah pusat
melaksanakan pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu
daerah atau yang lebih dikenal dengan pilkada. Pemilihan kepala daerah atau
pilkada ini dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif
setempat yang sudah memenuhi syarat untuk memilih. Pemilihan kepala
daerah dilakukan satu paket dengan wakil kepala daerah yang akan
mendampingi kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Pilkada tersebut
bertujuan rakyat bisa ikut serta berpartisipasi dalam pesta demokrasi untuk
menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di daerahnya.
Kepala daerah atau pemimpin artinya sesorang yang diberikan tugas
oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan didaerah.Dalam fiqh
siyasah kepala daerah dikenal dengan istilah Imamah menurut bahasa
artinya“kepemimpinan”. imam artinya pemimpin, seperti ketua atau yang
lainnya, baik dia memberikan petunjuk atau menyesatkan. Imam juga disebut
khalifah, yaitu penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga
digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk
pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.11
Dalam sejarah Islam mengenai kepemimpinan, Imam atau Imamah
pada masa Rasullullah SAW. Beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa
yang akan menggantikan-Nya sebagai pemimpin politik umat Islam setelah
Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 18, dengan penjelasannya, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang pelaksanaannya diatur
oleh Instuksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974.23
Dalam Pasal 18
UUD 1945 dikatakan bahwa:
“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang
bersifat istimewa.”24
Penjelasan pasal 18 Bab VI UUD 1945 menerangkan bahwa Negara
Indonesia itu adalah suatu Negara kesatuan. Indonesia tidak akan mempunyai
daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk Negara. Daerah
Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan provinsi dibagi lagi atas
kabupaten/kota. Disetiap daerah tersebut bersifat otonom atau bersifat
administratif belaka. Semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan
undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan
23
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia(Jakarta: Sinar Grafika,
2011). h. 90. 24
Ibid, h. 92.
badanperwakilan daerah karena didaerah pun pemerintahan akan bersendikan
dasar permusyawaratan.25
Maksudnya ialah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah
daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh
mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah
yang tidak boleh berdiri sendiri. Untuk membentuk susunan pemerintahan
daerah-daerah itu, pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah,
yang dilaksanakan dengan Instuksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun
1974. Undang-undang itu mengatur pokok-pokok penyelenggaraan
pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok. penyelenggaraan pemerintahan
yang menjadi tugas pemerintahan pusat didaerah.26
Menurut C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil didalam bukunya.27
Undang-
Undang tentang pokok pemerintahan di Daerah, yang dimaksud dengan
pemerintah daerah ialah kepala daerah, yaitu kepala pada umumnya, seperti
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Madya, serta DPRD. Kedudukan kepala daerah
dan DPRD sama tinggi. Kepala daerah memimpin bidang Eksekutif dan
DPRD bergerak dibidang Legislatif. Meskipun demikian, harus diakui bahwa
perbuatan peraturan daerah tidak dapat dilakukan oleh DPRD sendiri, tetapi
bersama-sama dengan kepala daerah dan DPRD. Mengingat luasnya tugas
25
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia(Jakarta: Sinar Grafika,
2011). h. 92. 26
Ibid., h. 92. 27
C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Sistem Pemeritahan Indonesia “Edisi Revisi”
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h.144.
yang dihadapi oleh kepala daerah, perlu diadakan wakil kepala daerah. Akan
tetapi, karena kondisi daerah berbeda-beda, pengisian jabatan wakil kepala
daerah diadakan menurut kebutuhan.
Tugas utama kepala daerah ialah memipin penyelenggaraan dan
bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintah daerah. Kepala daerah
tingkat I diangkat dan diberheentikan oleh presiden, sedangkan kepala daerah
tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, kepala
daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
Sebagai pembantu Presiden, Menteri Dalam Negeri mengolah bahan-bahan
pertanggungjawaban kepala daerah dan mengambil tindakan yang dianggap
perlu serta melaporkan hal-hal yang mendasar kepada Presiden. Kepala
daerah harus bertanggung jawabkepada Presiden, karena presiden adalah
penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan diseluruh
wilayah Negara. Jadi, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD,
tetapi kepala daerah berkewajiban memberikan keterangan
pertanggungjawaban tentang pelaksanaan pemerintah daerah yang
dipimpinnya kepada DPRD.
Kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat merupakan penguasa
tunggal sehingga ia disebut kepala wilayah. Tugasnya adalah memimpin
penyelenggaraan urusan pemerintah umum atau urusan pemerintah pusat
yang sebenarnya menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu,
ia bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri dan
bukan kepada DPRD. Dalam menjalankan tugasnya itu, kepala wilayah
dibantu oleh sebuah sekretariat di bawah pimpinan seorang sekretaris wilayah
yang diagkat oleh pemerintah pusat. Kepala daerah sebagai kepala daerah
otonom juga menjadi wakil daerahnya karena ia telah mendapat dukungan
dari rakyatnya didaerah.
Oleh karena itu Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sebuah
proses demokrasi dimana terjadi pergantian kepemimpinan daerah pada
tingkat lokal. Melalui pilkada, rakyat akan secara langsung memilih
pemimpinnya didaerah, pilkada dengan kata lain merupakan seperangkat
aturan atau metode bagi warga negera untuk menentukan masa depan
pemerintah yang absah. Rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan
pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, rakyat yang mentukan
corak dan cara pemetintahan diselenggarakan serta menentukan tujuan yang
hendak dicapai oleh Negara dan pemerintahannya itu.28
Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/ walikota
sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah setempat, maka menurut ketentun Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang. Dalam Pasal 56 dijelaskan:
(1). Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon
yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, juju, dan adil.
28
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2014), h.414
(2). Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai
politik atau gabungan partai politik.29
Pemilihan kepala daerah menurut Khairudin Tahmid, bukan hanya
memilih penguasa daerah, tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang
mampu melayani dan mengabdi untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Pola
pikir lama yang menempatkan kepala daerah sebagai penguasa harus diubah
secara radikal menjadi pemimpin sesungguhnya, bertugas memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini sesungguhnya tugas kepala
daerah terpilih sangat berat dan hanya mereka yang mampu mengemban tugas
tersebut. Oleh karena itu, semua energi daerah harus dicurahkan untuk
memilih pemimpin yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan daerahnya
selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung.30
Penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan pada tiga asas, yaitu
asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Undang-undang
yang mengatur pemerintahan daerah yakni UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (2),
ditegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah
adalah suatu pemerintahan otonomi dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dalam pemerintah daerah hanya ada pemerintahan otonomi
(termasuk tugas pembantuan).Prinsip baru dalam Pasal 18 lebih sesuai dengan
29
Undang-Undang Nomor10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, Pasal 56. 30
Khairudin Tahmid, Netralitas Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Kepala Daerah(Bandar Lampung: Fakta Press, 2008), h. 22.
gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan
mandiri didaerah yang demokratis, tidak ada lagi unsur pemerintahan
sentralisasi dalam pemerintahan daerah. Gubernur, Bupati, dan Walikota
semata-mata sebagai pelenggara otonomi di daerah.31
1. Asas Desentralisasi, menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan
wewenang dari pemerintahan Negara kepada pemerintah lokal untuk
mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya
sendiri. Undang-undang. Fungsi pemerintahan desentralisasi atau otonomi
itu menunjukkan, satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel
dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat. Satuan-
satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih
efisien. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. Satuan-satuan
desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang tinggi, komitmen
yang lebih tinggi dan lebih produktif.32
2. Asas dekonsentrasi, Amrah Muslimin mengartikan dekonsentrasi ialah
pelimpahan sebagaian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat
pemerintah pusat yang ada di daerah. Menurut Joeniarto, dekonsentrasi
adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintahan
atasannya) kepada alat alat perlengkapan bawahan untuk meyelenggarakan
urusan-urusannya yang terdapat di daerah. Asas dekonsentrasi dapat
ditinjau dari tiga sisi, 33
31
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara “Edisi Revisi” (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2012), h.328. 32
Ibid.,h.329. 33
Ibid., h.332.
a. Dari segi wewenang, asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari
pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk
menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah,
termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada
tingakat dibawahnya.
b. Dari segi pembentuk pemerintah berarti membentuk pemerintah lokal
administrasi di daerah, untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan
pemerintah pusat yang ada di daerah.
c. Dari segi pembagian wilayah, asas ini membagi wilayah Negara
menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administrative atau akan
membagi wilayah Negara menjadi wilayah-wilayah yang administratif.
3. Asas tugas pembantu, menurut Joeniarto, disamping pemerintah lokal yang
berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Kepadanya dapat
pula diberi tugas-tugas pembantuan (tugas medebewind, sertatantra).
Tugas pembantuan ialah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan
pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan
mengurus rumah tangga tingkat atasannya. 34
34
Ibid.,h.334.
B. Hak Pilih Pada Pilkada
Indonesia sejak awal kemerdekaannya menyatakan sebagai negara
demokrasi (berkedaulatan rakyat).Demokrasi merupakan konsep atau
perangkat kekuasaan yang mekanisme pengelolaan negaranya berdasarkan
kehendak suara rakyat mayoritas.Demokrasi menganut prinsip kebebasan,
prinsip kesamaan dan prinsip kehendak rakyat mayoritas.Kekuasaan
diamanatkan kepada para wakil yang dipilih melalui pemilihan yang bebas
berdasarkan suara mayoritas rakyat. Dengan sistem politik demokrasi akan
menghasilkan sistem perumusan kebijakan yang lebih partisipatif.35
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya
disebut pilkada adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi
dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan
wakil kepala daerah. Sedangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah
adalah Gubernur dan wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan wakil Bupati
untuk kabupaten, serta Walikota dan wakil Walikota untuk kota.36
Dalam
sejarah ada dua cara pengangkatan kepala daerah yaitu pemilihan secara
langsung dan pemilihan secara tidak langsung.
Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung adalah pemilihan kepala
daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD sebagai wakil rakyat di daerah.
35
Hepi Riza Zen “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah” (On-Line),
tersedia di: http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/205 ( 22 Desember 2018
Pukul 19.33 Wib) 36
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 1 ayat (1) dan
(2).
Dalam praktik, sering dijumpai bahwa di Negara yang jumlah penduduknya
sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas saja pun, kedaulatan rakyat
tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi di Negara-negara yang jumlah
penduduknya banyak dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak
mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam
menentukan jalannya suatu pemerintahan. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak
mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa
kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan.37
Sedangkan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah pemilihan
kepala daerah yang dilakukan oleh rakyat melalui pemilihan umum
(PEMILU). Adapun perbedaan mendasar antara pemilihan secara tidak
langsung dan secara langsung adalah bahwa pada pemilihan secara tidak
langsung, orang yang dipilih tidak langsung diberikan suara oleh rakyat
melainkan mereka dipilih oleh sejumlah suara atau lembaga yang menduduki
suatu jabatan karena telah memenangkan sejumlah suara rakyat dalam
pemilihan, atau dipilih oleh suatu badan pemilihan yang anggotanya dipilih
oleh rakyat, atau pada badan lain yang beranggotakan mereka-mereka yang
dipilih oleh rakyat. Sedangkan pemilihan secara langsung adalah suara
diberikan langsung oleh rakyat dengan kata lain rakyatlah yang ikut serta
berpartisipasi memilih dengan menggunakan hak pilih suaranya kepada
seorang calon yang bila berhasil akan memenangkan suatu jabatan.38
37
Jimly Asshiddiqie, Op, Cit., h.414. 38
M. Noor Aziz, “Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah” (On-line),
tersedia di: http://www.bphn.go.id> pkj_pilkada (5 November 2018).