Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES

8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES

1/23

MAKALAH

STUDI KOMPARASI

PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA DENGAN DI

TURKI

( Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Asuransi Kesehatan)

Disusun Oleh :

Fadilah Akbar F 122110101155

BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS JEMBER

2015


2/23

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini sebagai

Tugas mata kuliah Asuransi Kesehatan berjudul “Studi Komparasi Pelaksanaan

Jaminan Kesehatan Indonesia Dengan Turki “ dengan tepat waktu.

Terima kasih saya ucapkan kepada bapak Abu Khoiri, S.KM., M.Kes. selaku

dosen pembimbing mata kuliah Asuransi Kesehatan yang telah membantu sehingga

penulisan makalah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Asuransi

Kesehatan serta sebagai wacana bagi para mahasiswa untuk menambah wawasan

tentang pelaksanaan jaminan kesehatan yang ada di Indonesia dengan yang ada di

Turki.

Akhir kata semoga dengan adanya penulisan makalah ini, diharapkan dapat

bermanfaat bagi semua pihak. Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan makalah

ini. Maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi

perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang.

Jember, 20 Maret 2015

Penyusun


3/23

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................... iii

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .............................................................................................. 2

1.3 Tujuan ................................................................................................................ 2

BAB 2 PEMBAHASAN .................................................................................................. 3

2.1 Manajemen Kepesertaan .................................................................................... 3

2.1.1 Manajemen Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Indonesia.............................. 3

2.1.2 Manajemen Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Turki .................................... 4

2.2 Manajemen Pelayanan Kesehatan...................................................................... 6

2.2.1 Manajemen Pelayanan Kesehatan di Indonesia ............................................... 6

2.2.2 Manajemen Pelayanan Kesehatan di Turki ...................................................... 9

2.3 Manajemen Pembiayaan .................................................................................. 10

2.3.1 Manajemen Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Indonesia ............................ 10

2.3.2 Manajemen Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Turki .................................. 15

BAB 3 PENUTUP .......................................................................................................... 17

3.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 17

3.2 Saran ................................................................................................................ 18

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 20


4/23

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern seperti saat ini, kebutuhan masyarakat akan kesehatan

semakin meningkat, hal ini dikarenakan sudah banyak masyarakat yang sadar akan

pentingnya kesehatan bagi dirinya dan juga lingkungan sekitar kita yang semakin

lama semakin tidak sehat untuk menjadi tempat tinggal kita. Banyak pencemaran

lingkungan dimana – mana, sehingga penyebaran penyakit dapat terjadi begitu

cepat dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga tidak sedikit masyarakat yang

terkena dampak dari perubahan lingkungan ini dan menyebabkan tingkat kunjungan

masyarakat dalam berobat terutama di tempat pelyanan kesehatan semakin tinggi.

Hal ini tentunya terasa memberatkan bagi masyarakat yang terutama mempunyai

penghasilan yang pas – pasan, sudah susah cari uang untuk makan tetapi masih

harus kerja keras lagi untuk melunasi biaya pengobatan di tempat pelayanan

kesehatan.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang

telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Undang – undang

JKN, 2013) Asuransi kesehatan merupakan sebuah bentuk usaha dimana

mempunyai tujuan untuk mengurangi risiko masyarakat menanggung biaya

kesehatan dari kantong sendiri ( out of pocket ), dalam jumlah yang sulit diprediksidan kadang-kadang memerlukan biaya yang sangat besar. Meskipun sudah berhati

– hati, orang tidak bisa secara mutlak menghindari bahaya sakit, kecelakaan,

kematian, kebaaran, gempa bumi, badai taufan, petir, dan tindakan kriminal yang

mungkin kita hadapi sehari – hari ( Dasar – Dasar Asuransi Kesehatan, 2005)

Untuk itu diperlukan suatu jaminan dalam bentuk asuransi kesehatan, karena

peserta membayar premi dengan besaran tetap. Dengan demikian pembiayaan


5/23

2

kesehatan ditanggung bersama secara gotong royong oleh keseluruhan peserta,

sehingga tidak memberatkan secara orang per orang.

Penerapan system jaminan kesehatan ini diselenggarakan hampir di seluruh

negara yang ada di dunia meskipun dengan system yang berbeda – beda. Indonesia

juga termasuk Negara yang melaksanakan jaminan kesehatan bagi warganya namun

perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia berjalan sangat lambat

dibandingkan dengan perkembangan asuransi kesehatan Negara tetangga di

ASEAN. Hal ini tidak terjadi begitu saja, banyak factor – factor yang

mempengaruhi mengapa perkembangan asuransi kesehatan di Indonesi tumbuh

begitu lambat. Untuk mengetahui hal apa saja yang harus dibenahi agar jaminan

kesehatan di Indonesia dapat berjalan dengan baik maka perlu suatu pembandingan

dengan Negara yang berhasil menerapkan system jaminan kesehatan salah satunya

Turki.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan oleh penulis, terdapat beberapa hal

yang menjadi pertanyaan bagi penulis. Adapun pertanyaan yang muncul dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen kepesertaan jaminan kesehatan yang dilaksanakan di

Indonesia dan di Turki ?

2. Bagaimana manajemen pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Indonesia dan

di Turki ?

3. Bagaimana manajemen pembiayaan jaminan kesehatan yang dilaksanakan di

Indonesia dan di Turki ?

1.3 Tujuan

1.

Untuk mengetahui tentang manajemen kepesertaan jaminan kesehatan di

Indonesia dengan jaminan kesehatan di Turki

2. Untuk mengetahui tentang manajemen pelayanan kesehatan di Indonesia dengan

manajemen pelayanan kesehatan di Turki

3. Untuk mengetahui tentang manajemen pembiayaan jaminan kesehatan di

Indonesia dengan manajemen pembiaaan jaminan kesehatan di Turki


6/23

3

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 Manajemen Kepesertaan

2.1.1 Manajemen Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Indonesia

Penlaksana jaminan kesehatan di Indonesia dalam hal ini adalah

BPJS Kesehatan melakukan manajemen kepesertaan dengan cara

merekrut peserta menjadi 2 gelombang, gelombang pertama adalah

peserta yang sebelumnya telah menjadi peserta ASKES dan

JAMSOSTEK secara otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan per 1

januari 2014, sedangkan untuk masyarakat yang belum terdaftar sebagai

peserta BPJS selambat – lambatnya akan tercakup seluruhnya pada

tanggal 1 januari 2019. BPJS juga menggolongkan peserta dalam

beberapa kategori, yaitu Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya di

singkat PBI Jaminan Kesehatan, dan bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Pengkategorian peserta jaminan kesehatan yang diterapkan di Indonesia

dikategorikan berdasarkan pekerjaan peserta, berikut pengkategorian

peserta yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan

1. Bukan Penerima Bantuan Iuran

a. Pekerja Penerima Upah

Terdiri atas :

Pegawai Negeri Sipil

Anggota TNI

Anggota Polri

Pejabat Negara

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

Pegawai Swasta, dan

Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf

f yang menerima upah

b. Pekerj Bukan Penerima Upah

Terdiri atas :

Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan


7/23


8/23

5

G0 : Rumah tangga dengan pendapatan per kapita kurang dari

sepertiga upah minimum (0 TL – 295 TL), termasuk dalam

golongan yang tidak perlu membayar premi. Premi mereka

dikover oleh dana Negara.

G1 : Rumah tangga dengan pendapatan per kapita antara

sepertiga upah minimum dan upah minimum (295,50 TL ke

886,50 TL) membayar premi sebesar 35,46 TL (12 persen

sepertiga upah minimum).

G2 : Rumah Tangga yang pendapatan per kapita jatuh antara

upah minimum dan dua kali upah minimum (886,50 TL ke 1773

TL) membayar premi dari 106,38 TL (12 persen upah minimum).

G3 : Rumah Tangga yang berpenghasilan lebih dari dua kali upah

minimum (> 1773 TL) membayar premi 212,76 TL (12 persen

dari dua kali upah minimum

Aturan lain ditentukan oleh pemerintah Turki terhadap

kepesetaan jaminan kesehatan ini supaya kebijakan ini dapat berjalan

dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, adapun peraturan lainnya

mengenai aturan kepesertaan ini adalah :

a. Orang-orang yang berpenghasilan bervariasi sepanjang tahun

harus mengajukan permohonan bulanan sehingga jumlah premi

mereka dapat disesuaikan.

b. Sistem ini menggunakan data dari berbagai database untuk

mengumpulkan informasi pendapatan keluarga. Jika perubahan

pendapatan diidentifikasi sebelum penerima asuransi memberikan

pernyataan diri, maka sistem secara otomatis mengidentifikasi

kembali pendapatan rumah tangga dan menetapkan tingkat premi

baru yang lebih sesuai.

c. Jika sistem mencatat bahwa jumlah anggota rumah tangga telah

berubah karena kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan

sebagainya, dan dicatat dalam database publik, pendapatan rumah

tangga per kapita direvisi secara otomatis untuk meneysuaikan


9/23

6

dengan keadaan saat ini dan menentukan tingkat premi yang lebih

sesuai.

2.2 Manajemen Pelayanan Kesehatan

2.2.1 Manajemen Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Program Jaminan Kesehatan yang telah dilaksanakan di

Indonesia membawa dampak postif bagi dunia kesehatan, dimana

masyarakat merasa sedikit terbantu dengan adanya sistem Jaminan

Kesehatan yang dlaksnakan oleh BPJS. Untuk mengimbangi

perkembangan dunia kesehatan yang semakin membaik ini maka BPJS

menerapkan sistem manajemen Pelayanan Kesehatan berdasarkan pada

aturan yang telah dibuat yakni PERMENKES No 71 tahun 2013 tentang

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatana Nasional. Penyelenggara

pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang bekerja

sama dengan BPJS Kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan tingkat

pertama dan Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Pada peraturan

tersebut dijelaskan bagaimana BPJS me-manajemen seluruh elemen

Pelayanan Kesehatan di Indonesia agar supaya dapat berjalan beriringan

dan saling mendukung demi tercapainya tujuan JKN.

Adapun penerapan manajemen pelayanan kesehatan yang

dilakukan BPJS menurut PERMENKES No 71 tahun 2013 adalah

sebagai berikut

1. Manajemen terhadap Fasilitas kesehatan

Untuk mewujudkan program Jaminan Kesehatan yang dapatmembantu maasyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan maka

BPJS selaku penyelenggara program JKN harus bekerja sama dengan

Fasilitas Kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan dengan

berbagai macam syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyedia layanan

agar nantinya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat

dapat terlaksana dengan baik dan dapat terkontrol dengan baik. Adapun

fasilitas kesehatan tingkatpertama yang dimaksud diatas adalah


10/23


11/23

8

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, yang terdiri

atas:

Administrasi pelayanan;

Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik

oleh dokter spesialis dan subspesialis;

Tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non

bedah sesuai dengan indikasi medis;

Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;

Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan

indikasi medis;

rehabilitasi medis;

pelayanan darah;

pelayanan kedokteran forensik klinik;

pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di

Fasilitas Kesehatan;

perawatan inap non intensif; dan

perawatan inap di ruang intensif.

c. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

3. Manajemen terhadap pelayanan Obat, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai

Dalam upaya menyembuhkan peserta dari penyakit yang

dideritanya, maka tidak lepas dari upaya kuratif yang dilakukan di

fasilitas kesehatan. Dalam upaya kuratif tersebut tentunya dibutuhkan

alat dan bahan seperti obat dan alat kesehatan lainnya sesuai dengan

keperluan pasien, maka dari itu BPJS melakukan pengaturan dalam hal

pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Menurut

Permenkes No 71 Tahun 2013 Pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan

medis habis pakai dapat diberikan pada pelayanan kesehatan rawat jalan

dan/atau rawat inap baik di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama maupun

Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis.


12/23

9

Pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang

diberikan kepada Peserta berpedoman pada daftar obat, alat kesehatan, dan

bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri

2.2.2 Manajemen Pelayanan Kesehatan di Turki

Program HTP yang di terapkan di Turki membawa dampak

positif bagi warga Turki pada sii kesehatan, dapat dilihat dengan adanya

penurunan pada angka kematian bayi yang sebelumnya 28,5 per 1.000

kelahiran pada 2003 menjadi 10,1 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun

2010 serta adanya peningkatan angka harapan hidup pada tahun 2010adalah 74,3 tahun dibandingkan dengan than 2002 yang hanya 71,8

tahun. Peningkatan kesehatan yang dialami oleh masyarakat Turki tidak

lepas dari manajemen yang dilakukan oleh pemerintah Turki.

Pemerintah Turki dalam me-manajemen pelayanan kesehatan

bagi rakyatnya lebih menekankan pada pelayanan preventif dan

promotif, dapat dilihat dengan diluncurkannya program dokter keluarga

yang diluncurkan pada tahun 2010 dengan menyediakan “ layanan

kesehatan terpadu “ yang menekankan pada pelayanan kesehatan primer

dan pencegahan penyakit kronis dan melayani vaksinasi, perawatan

prenatal, dan perawatan pasca melahirkan yang dilakukan oleh bidan.

Pemerintah Turki tidak hanya memberikan kemudahan bagi

peserta jaminan kesehatan dengan mengkover biaya kesehatan, tatapi

juga meningkatkan kemudahan dalam aksesibiltas peserta terhadap

fasilitas kesehatan, dibuktikan dengan banyaknya rumah sakit yang

dimiliki Turki baik milik pemerintah, lembaga pendidikan/universitas,

maupun swasta. Tidak hanya memperbanyak fasilitas kesehatan guna

mengatasi permasalaha aksesibilitas peserta, pemerintah Turki juga

menngkatkan kualitas dari fasilitas kesehatan tersebut.

Pelayanan obat yang digunakan oleh rumah sakit milih

departemen kesehatan Turki, universitas maupun swasta mendapatkan

potongan harga sebesar 3 Turkish Lir (TL) dan peserta membayar

dengan uang pribadi untuk obt – obat yang diresepkan saat berkunjung


13/23

10

ke fasilitas kesehatan sebesar 20 persen, kecuali bagi pensiunan hanya

membayar sebesar 10 persen

2.3 Manajemen Pembiayaan

2.3.1 Manajemen Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Indonesia

Ssitem manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh BPJS

kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan dilakukan

berdasarkan peraturan Presiden No 111 tahun 2013 tentnag Perubahan

atas PERPRES No 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Adapun

bunyi peraturan Presiden tersebut yang menjadi dasar manajemen

Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Indonesia adalah sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan

Kesehatan dibayar oleh Pemerintah.

(1a)Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan

oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah.

(2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima

Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.

Pasal 16A

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan

serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

sebesar Rp 19.225,00 (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per orang per bulan.

Pasal 16B


Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota

TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima

persen) dari Gaji atau Upah per bulan.


14/23

11

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan

b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.

(3) Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

dilaksanakan oleh:

a. Pemerintah untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi

Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota TNI, Anggota

Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri Pusat; dan

b. Pemerintah Daerah untuk Iuran Jaminan

Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah.

Pasal 16C


Upah selain Peserta sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16B ayat (1) yang dibayarkan mulai

tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015

sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji

atau Upah per bulan dengan ketentuan:

a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan

b. 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh

Peserta.

(2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

dibayarkan mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5% (lima


15/23

12

persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan

ketentuan:

a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan

b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

(3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja

kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 16D

Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan

sebagai dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Kesehatan

bagi Peserta Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16C dan pegawai pemerintah non pegawai negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) sebesar 2

(dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan

status kawin dengan 1 (satu) orang anak.

Pasal 16E

(1) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan

Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16B ayat (1) terdiri atas Gaji atau Upah

pokok dan tunjangan keluarga, kecuali bagi Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri.

(2) Iuran Jaminan Kesehatan untuk Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

(3) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan

Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16C terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan

tunjangan tetap.


16/23

13

(4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan tunjangan yang dibayarkan kepada Pekerja

tanpa memperhitungkan kehadiran Pekerja.

Pasal 16F

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan

Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja:

a. sebesar Rp 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus

rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di

ruang perawatan Kelas III.

b. sebesar Rp 42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus

rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di

ruang perawatan Kelas II.

c. sebesar Rp 59.500,00 (lima puluh sembilan ribu lima

ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat

pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Pasal 16G

(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi penerima pensiun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a,

huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan sebesar 5% (lima

persen) dari besaran pensiun pokok dan tunjangan

keluarga yang diterima per bulan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar

oleh Pemerintah dan penerima pensiun dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah; dan

b. 2% (dua persen) dibayar oleh penerima

pensiun.


17/23

14

(3) Iuran Jaminan Kesehatan bagi penerima pensiun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e

dan huruf f, mengikuti ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16F.

(4) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis

Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu

dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya

ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat

puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipilgolongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas)

tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Pasal 16H

(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang

lain dibayar oleh Peserta.

(2) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota

keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah

Peserta Pekerja Penerima Upah per orang per bulan.

(3) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota

keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan

Peserta bukan Pekerja ditetapkan sesuai Manfaatyang dipilih mengacu pada ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16F.

Pasal 16I

Besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16F, Pasal 16G,

dan Pasal 16H ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali yang

ditetapkan dengan Peraturan Presiden


18/23

15

Pemerintah Indonesia juga telah menentukan standar tarif

pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat

lanjutan dalam penyelenggaran program jaminan kesehatan ini, hal ini di

atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 69/2013

2.3.2 Manajemen Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Turki

Setelah dilaksanakannya program Healt Transformation Program

(HTP) oleh pemerintah Turki manajemen keuangan bagi jaminan

kesehatan masyarakat semakin membaik. Pengelolaan semakin

terstruktur dan tepat sasaran. Manajemen pembiayaan yang diterapkan

pemerintah Turki untuk jaminan kesehatan di dasarkan pada tingkatan

pelayanan dan status rumah sakit

Rincian pembiayaan yang dilakukan pemeintah Turki untuk

jaminan kesehatan yang didasarkan pada tingkat pelayanan kepada

masyaraat dan kelas atau klasifikasi rumah sakit adalah sebagai berikut :

a.

Pelayanan kesehatan primer, dilakukan pada tingkat puskesmas dan

paraktek dokter keluarga, pelayanan ini dibiayai terutama oleh APBN b. Pelayanan Kesehatan Sekunder dan tersier, dilakukan oleh rumah

sakit umum milik pemerintah Turki, rumah sakit universitas, dan

rumah sakit swasta. Untuk pelayanan kesehatan sekunder dan tersier

yang dilakukan rumah sakit pemerintah dikover oleh APBN, biaya

ini mencakup semua biaya yang dibutuhkan rumah sakit untuk biaya

operasional termasuk bonus berbasis kinerja untuk peyedia jasa

layanan, gaji pegawai, dan biaya investasi. Untuk rumah sakit swasta,

pihak penyelenggara jaminan kesehatan Turki yaitu SSI melakukan

negosiasi dan melakukan kontrak dengan pnyedia layanan yang

biasanya panjang kontrak dalam periode 1 tahun serta rumah sakit

dapat meminta tagihan ekstra kepada pasien sesuai dengan fasilitas

yang diberikan rumah sakit dan klasifikasi rumah sakit. Rumah sakit

universitas menerima dana dari Negara melalui APBN untuk gaji dan


19/23

16

investasi lainnya serta tambahan dana dari hasil pendapatan mereka

sendiri selama membeikan pelayanan kesehatan terhadap pasien

Khusus untuk warga miskin dan kurang mampu yang tidak

tercakup dalam asuransi formal, program HTP yang dikelola SSI, SSI

sudah menyediakan program Green Card yang di khususkan bagi mereka

dan didanai oleh APBN dengan cara mengalokasikan anggaran pada

Depkes setempat dan pada nantinya dana tersebut akan dipindahkan ke

rumah sakit oleh Depkes sebagaiuang pengganti pelayanan kesehatan

yang telah digunakan oleh peserta Green Card.


20/23

17

BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pemerintah Indonesia telah mempunyai maksud yang baik dengan

menjalankan program JKN guna memberikan kepastian perlindungan dan

kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi masih banyak

kendala dalam menjalankannya, baik deri segi sasaran, pelaksana kebijakan, dan

penyedia layanan kesehatan. Banyak di lapangan ditemukan berbagai macam

permasalahan mengenai program JKN ynag dijalankan BPJS,

Dilihat dari segi sasaran masih banyak masyarakat Indonesia yang belum

tahu dan belum mengerti tentang JKN sehingga menghambat proses perekrutan

peserta yang pada akhirnya nanti harus terkover oleh JKN, hal ini berhubungan

dengan pelaksana kebojakan yakni BPJS. Dalam melaksanakan UU No 24

Tahun 2011, BPJS kurang aktif dalam memberikan sosialisasi program JKN

kepada masyarakat, BPJS lebih banyak memanfaatkan promosi melalui media

elektronik seperti televisi dan internet dimana masih banyak masyarakat

Indonesia yang belum bisa atau tidak sempat mengakses ke media elektronik

tersebut. Dari segi penyedia layanan kesehatan masih banyak juga yang belum

siap untuk menjalankan program JKN ini, masih banyak dilihat disekitar kita

fasilitas palayanan kesehatan yang masih belum memenuhi syarat kredensial

BPJS kesehatan dilihat dari standar yang belum memenuhi syarat yaitu dari

SDM yang belum cukup, dan alat kesehatan juga belum memadai,

Permasalahan yang juga menjadi kesulitan bagi BPJS adalah kepatuhan

peserta untuk membayar premi setiap bulan terutama untuk peserta mandiri yang

biaya preminya harus dikeluarkan dari kantong pribadi setiap bulannya. Banyak

ditemukan kasus dilapangan bahwa peserta hanya ikut BPJS dan membayar

iuran ketika dia sakit, dan ketika sembuh dia sudah tidak lagi mau membayar

iuran atau premi.

Dibandingkan dengan sistem jaminan kesehatan Turki yang sudah

berjalana sekitar satu decade dapat dijadikan contoh bag Indonesia dalam


21/23

18

menerapkan program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah Turki tidak hanya

membuat kebijakan dan program tetapi juga membantu dalam proses

implementasi programnya dimana Pemerintah Turki memperbesar anggaran

kesehatan guna memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi

masyarakatnya, pemerintah Turki juga mengimbangi jalannya program HTP

(Program jaminan kesehatan Turki) dengan menambah sarana dan prasarana

kesehatan yang dibutuhkan di setiap fasilitas kesehatan terutama fasilitas

kesehatan primer yang menjadi ujung tombak peningkatan kesehatan

masyarakat.

3.2 Saran

Keberhasilan sebuah program termasuk program JKN bergantung pada

semua yang terlibat dalam program tersebut, para pelaku dalam program JKN

harus saling mendukung agar supaya program ini dapat berjalan dengan baik dan

dapat mencapai tujuannya. Peran Pemerintah juga sangat penting dalam

pelaksanaan program ini terutama dalam dukungan dana bagi kesehatan yang

saat ini masih terbilang rendah.Dalam menjalankan program yang bersifat nasional dan berhubungan

dengan masyarakat luas juga harus didukung oleh sumber data yang valid dan

terintegrasi untuk memudahkan jalannya program dan proses pengembangannya

nanti, karena informasi data adalah kunci dari kefektifan program ini. Dilihat

dari jaminan kesehatan yang diterapkan Negara Turki, mereka bisa berkembang

secara signifikan tidak hanya didukung oleh Pemerintah yang juga berkomitmen

untuk meningkatkan kesehatan masyaraktnya tetapi juga didukung oleh sistem

data yang single identity dimana satu orang individu hanya memiliki satu nomor

identitas yang terintegrasi dengan semua keperluan pedataan yang berhubungan

dengan kepentingan Negara, jadi lebih mudah dalam pengelolaan data dan

pengembangannya.

Perbaikan infrastruktur dan pemerataan penyedia layanan kesehatan

dipandang juga harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia, mengingat

tidak semua wilayah Indonesia masyarakatnya mempunyai tingkat akses ke


22/23

19

pelayanan kesehatan yang sama, masyarakat di daerah terpencil tidak memiliki

banyak pilihan untuk berobat, sementara di daerah perkotaan relative fasilitas

kesehatan sudah banyak, sehingga penggunaan akan lebih sering dan

pemanfaatan layanan kesehatan dapat diserap secara maksimal


23/23

20

DAFTAR PUSTAKA

Yandrizal, dkk. 2014. Analisis Ketersediaan Fasilitas Dan Pembiayaan Kesehatan

Pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Di Provinsi Bengkulu. Bengkulu :

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.

Latar, Rahmadaniaty, dkk. 2014. Kesiapan Stakeholder Dalam Pelaksanaan Program

Jamnan Kesehatan Nasional Di Kota Tuai. Tuai : Universitas Hasanudin

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentnag Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi

Manusia

Peraturan Prseiden Nomor 111 tahun 2013. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta : Kementrian Hukum

Dan Hak Asasi Manusia

Menon, Rekha, dkk. 2013, Turkey’s Green Card Program for the Poor , Washington

DC, The World Bank

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013. Tentang Pelayanan Kesehatan

Pada JKN. Jakarta : Kementrian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan

Keehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan

Tingktat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES

Documents