perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMKOT SURAKARTA (BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA SURAKARTA) TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi Oleh : HERVIANY MONA ROHMANIATY NIM F3309057 PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012
85
Embed
EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL …/Evaluasi...the payroll system include: staffing functions, timer functions, payroll functions makers, financial functions and accounting
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMKOT SURAKARTA (BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA
KOTA SURAKARTA)
TUGAS AKHIR
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat
Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi
Oleh :
HERVIANY MONA ROHMANIATY
NIM F3309057
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
ABSTRACT
EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN PNS PADA PEMKOT SURAKARTA (BAG PEREKONOMIAN SETDA KOTA SURAKARTA)
HERVIANY MONA ROHMANIATY F3309057
In writing this work, discussed the employee's payroll procedures in Pemkot Surakarta (Bagian Perekonomian Setda Kota Surakarta), because in the form of financial payments to the employees is a paycheck. The accounting system is a form, the book notes, procedures, tools used for the benefit of the activities of a company that produces a report required by the party requires. Payroll accounting system in Pemkot Surakarta consists of several procedures before it can pay received by employees, the present time recording procedures, the procedures of payroll, and employee payroll procedures. Related functions within the payroll system include: staffing functions, timer functions, payroll functions makers, financial functions and accounting functions. The study authors found a weakness in Pemkot Surakarta payroll system is the use of data at present there is no supervision by a timer function that oversees the employees who are actually present. Surplus, every piece of salary and salary allowances, always based on deductions and allowances that a letter had been authorized by the personnel function. Based on the weaknesses contained in the company's payroll accounting system, the author tries to give advice on which company should need to be made a sudden inspection on the performance of employees. Checks and carried out without prior notice and an irregular schedule. This encourages employees to perform their duties according to predetermined rules.
3. Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Bagian Perekonomian Setda Kota
Surakarta
4. Daftar Rincian Gaji Pegawai
5. Surat Pengantar Gaji
6. Rekap Gaji Induk Bagian Perekonomian
7. Daftar Rincian Jumlah Pegawai dan Belanja Pegawai Daerah
8. Daftar Tunjangan Pegawai
9. Daftar Perbedaan Jumlah Pegawai dan Pembayaran
10. Daftar Rincian Jumlah Pegawai dan Tunjangan Struktural dan Fungsional
11. Daftar Gaji Tabungan Perumahan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRAKSI
EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN PNS PADA PEMKOT SURAKARTA
(BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA SURAKARTA)
HERVIANY MONA ROHMANIATY
F3309057
Dalam penulisan karya ini, dibahas mengenai prosedur penggajian karyawan di Pemkot Surakarta (Bagian Perekonomian Setda Kota Surakarta), karena di tempat tersebut bentuk pembayaran finansial kepada karyawannya adalah berupa gaji. Sistem akuntansi adalah suatu formulir, buku catatan, prosedur, alat-alat yang digunakan untuk kepentingan kegiatan suatu perusahaan yang menghasilkan suatu laporan yang dibutuhkan oleh pihak yang memerlukan. Sistem akuntansi penggajian pada Pemkot Surakarta terdiri dari beberapa prosedur sebelum gaji dapat diterima oleh karyawan, yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, dan prosedur pembayaran gaji karyawan. Fungsi yang terkait dalam sistem penggajian antara lain: fungsi kepegawaian, fungsi pencatat waktu, fungsi pembuat daftar gaji, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi.
Hasil penelitian penulis menemukan kelemahan dalam sistem penggajian Pemkot Surakarta yaitu penggunaan data jam hadir tidak ada pengawasan oleh fungsi pencatat waktu yang bertugas mengawasi karyawan yang benar-benar hadir. Kelebihannya, setiap potongan gaji maupun tunjangan gaji, selalu didasarkan pada surat potongan dan tunjangan yang telah diotorisasi oleh fungsi kepegawaian.
Berdasarkan kelemahan yang terdapat pada sistem akuntansi penggajian perusahaan, penulis mencoba memberikan saran pada perusahaan yaitu sebaiknya Perlu diadakan pemeriksaan mendadak terhadap kinerja pegawai. Pemeriksaan mendadak dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan jadwal tidak teratur. Hal ini mendorong karyawan untuk melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
Kata kunci: Sistem akuntansi, sistem akuntansi penggajian, prosedur penggajian, fungsi yang terkait dalam penggajian, dokumen yang digunakan dalam penggajian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRACT
EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN PNS PADA PEMKOT SURAKARTA (BAG PEREKONOMIAN SETDA KOTA SURAKARTA)
HERVIANY MONA ROHMANIATY
F3309057
In writing this work, discussed the employee's payroll procedures in Pemkot Surakarta (Bagian Perekonomian Setda Kota Surakarta), because in the form of financial payments to the employees is a paycheck. The accounting system is a form, the book notes, procedures, tools used for the benefit of the activities of a company that produces a report required by the party requires. Payroll accounting system in Pemkot Surakarta consists of several procedures before it can pay received by employees, the present time recording procedures, the procedures of payroll, and employee payroll procedures. Related functions within the payroll system include: staffing functions, timer functions, payroll functions makers, financial functions and accounting functions.
The study authors found a weakness in Pemkot Surakarta payroll system is the use of data at present there is no supervision by a timer function that oversees the employees who are actually present. Surplus, every piece of salary and salary allowances, always based on deductions and allowances that a letter had been authorized by the personnel function.
Based on the weaknesses contained in the company's payroll accounting system, the author tries to give advice on which company should need to be made a sudden inspection on the performance of employees. Checks and carried out without prior notice and an irregular schedule. This encourages employees to perform their duties according to predetermined rules.
Keywords: accounting system, payroll accounting system, payroll procedures, functions involved in payroll, payroll documents used in
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan
kepada daerah provinsi/ kabupaten/ kota untuk mengurus dan memajukan
daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan
peran serta masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 6 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 Tentang penjabaran
Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
Tugas Bagian Perekonomian Setda Kota Surakarta adalah menyusun
perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan
dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan
daerah di bidang Pariwisata, Pertanian, Lingkungan Hidup, Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan, Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), Pengembangan lnvestasi dan Pemberdayaan
Masyarakat. Adapun Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Surakarta adalah perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
perekonomian.
B. VISI DAN MISI
1. VISI
Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa
yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa visi Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kota Surakarta sebagai berikut: ”Terwujudnya
administrasi perumusan kebijakan di bidang perekonomian Kota Surakarta
yang efisien, efektif dan akuntabel”.
2. MISI
Sedangkan Misi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Surakarta
adalah, sebagai berikut:
a. Koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat
daerahdi bidang perekonomian daerah.
b. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah di bidang bidang
Pariwisata, Pertanian, Lingkungan Hidup, Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan, Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), Pengembangan lnvestasi dan
Pemberdayaan Masyarakat.
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
pemerintah daerah di bidang di bidang Pariwisata, Pertanian,
Lingkungan Hidup, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
(UMKM), Perindustrian dan Perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), Pengembangan lnvestasi dan Pemberdayaan
Masyarakat;Pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang
Pariwisata, Pertanian, Lingkungan Hidup, Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan, Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), Pengembangan lnvestasi dan
Pemberdayaan Masyarakat.
C. DESKRIPSI JABATAN
Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur
organisasi Pemerintah Kota Surakarta (Bagian Perekonomian SETDA Kota
Surakarta) akan dijelaskan dalam sub pokok deskripsi jabatan. Adapun yang
dimaksud dengan deskripsi jabatan di sini adalah uraian tertulis atau
penggambaran mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian
yang terdapat dalam struktur organisasi. Deskripsi jabtatan dalam struktur
organisasi Pemerintah Kota Surakarta (Bagian Perekonomian SETDA Kota
Surakarta) akan dijelaskan sebagai berikut ini.
1. SETDA (Sekretariat Daerah).
Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Daerah antara lain:
a. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas Inspektorat,
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
Rumah sakit Daerah, Lembaga Lain Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan.
c. Menyelenggarakan pelaksanaan sebagaian urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, hukum dan HAM, kerja sama, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, dan persandian.
d. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah.
e. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan aparatur
pemerintahan daerah.
f. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Asisten Pemerintahan.
Tugas dan tanggung jawab Asisten Pemerintahan antara lain:
a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah.
b. Penyelenggaraan tugas operasional.
c. Membina, memfasilitasi, memantau, mengevaluasi, dan pelaporan di
bidang pemerintahan umum, hukum, HAM, dan kerjasama.
3. Bagian Pemerintahan Umum.
Tugas dan tanggung jawab Bagian Pemerintahan Umum antara lain:
a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja bagian.
b. Memberikan petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan bagian
sesuai dengan bidang tugas.
d. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan
agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
e. Melaksanaan pengelolaan kesekretariatan, meliputi: perencanaan,
evaluasi, pelaporan, keuangan, umum, dan kepegawaian.
4. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum antara lain:
a. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum berdasarkan rencana kerja bagian.
b. Memberi petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan bagian
sesuai dengan bidang tugas.
d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
administrasi.
e. Melakukan fasilitasi penyediaan dan pengelolaan prasarana fisik
pemerintahan, melakukan fasilitasi pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
5. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah antara
lain:
a. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Otonomi Daerah
berdasarkan rencana kerja bagian.
b. Memberi petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis program kegiatan bagian sesuai
dengan bidang tugas.
d. Memfasilitasi penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis
pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan
kemampuan daerah dan kewenangan yang dimiliki.
e. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang otonomi
daerah.
f. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi otonomi daerah.
g. Melakukan pembinaan teknis, pengawasan, dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan.
h. Melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
6. Kepala Sub Bagian Administrasi Penataan Wilayah.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Administrasi Penataan
Wilayah antara lain:
a. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Administrasi
Penataan Wilayah berdasarkan rencana kerja bagian.
b. Memberi petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan bagian
sesuai dengan bidang tugas.
d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
Administrasi Penataan Wilayah.
7. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tugas dan tanggung jawab Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
antara lain:
a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja bagian.
b. Memberikan petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis program kegiatan bagian
sesuai dengan bidang tugas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
d. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan
agar efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
e. Melaksanaan pengelolaan kesekretariatan, meliputi: Perencanaan,
Evaluasi, Pelaporan, Keuangan, Umum, dan Kepegawaian.
f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja,
LAKIP, LKPJ, LPPD, dan EKPPD bagian.
g. Menerapkan standar pelayanan minimal.
8. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan.
Tugas dan tanggung jawab Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
antara lain:
a. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Peraturan
Perundang-Undangan berdasarkan rencana kerja bagian.
b. Memberi petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis program kegiatan bagian
sesuai dengan bidang tugas.
d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan.
e. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peraturan
perundang-undangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang peraturan
perundang-undangan.
9. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tugas dan tanggung jawab Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia antara lain:
a. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Bantuan Hukum
dan Hak Asasi Manusia berdasarkan rencana kerja bagian.
b. Memberi petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan bagian
sesuai dengan bidang tugas.
d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan.
10. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
Tugas dan tanggung jawab Sub Bagian Dokumentasi Hukum antara lain:
a. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Dokumentasi
Hukum berdasarkan rencana kerja bagian.
b. Memberi petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
c. Mempelajari, menelaah peraturan peundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis program kegiatan bagian
sesuai dengan bidang tugas.
d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan.
e. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
Dokumentasi Hukum.
f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang dokumentasi dan
informasi hukum.
g. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, konsultasi, fasilitasi, dan
informasi di bidang dokumentasi dan informasi hukum.
11. Kepala Bagian Kerjasama.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Kerjasama antara lain:
a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja bagian.
b. Memberikan petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan bagian
sesuai dengan bidang tugas.
12. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.
Tugas dan tanggung jawab Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri antara
lain:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
a. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Kerjasama Dalam
Negeri berdasarkan rencana kerja bagian.
b. Memberi petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
c. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
Kerjasama Dalam Negeri.
13. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri.
Tugas dan tanggung jawab Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri antara
lain:
a. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Kerjasama Luar
Negeri berdasarkan rencana kerja bagian.
b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
Kerjasama Luar Negeri.
c. Melakukan penyiapan naskah kerjasama luar negeri.
14. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.
Tugas dan tanggung jawab Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan
Kesejahteraan Rakyat antara lain:
a. Menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan
tugas dan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana, kesehatan,
sosial, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, keluarga berencana, agama, perencanaan
pembangunan, pekerjaan umum, budaya, pariwisata, badan usaha
daerah, penanaman modal, dan pemberdayaan masyarakat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
15. Kepala Bagian Perekonomian.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Perekonomian antara lain:
a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja bagian.
b. Memberikan petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
c. Menerapkan standar pelayanan minimal.
d. Menyusun kebijakan teknis di bidang perekonomian rakyat.
16. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha
Daerah antara lain:
a. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Pengembangan
Usaha Daerah berdasarkan rencana kerja bagian.
b. Memberi petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
c. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
Pengembangan Usaha Daerah.
d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka menjaga stabilitas perekonomian daerah.
17. Kepala Sub Bagian Infrastruktur Perekonomian.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Infrastruktur
Perekonomian antara lain:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
a. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Infrastruktur
Perekonomian berdasarkan rencana kerja bagian.
b. Memberi petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
c. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
Infrastruktur Perekonomian.
d. Melakukan penyiapan bahan kebijakan dalam rangka penyaluran
beras miskin (raskin).
18. Sub Bagian Perekonomian Rakyat.
Tugas dan tanggung jawab Sub Bagian Perekonomian Rakyat antara lain:
a. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perekonomian
Rakyat berdasarkan rencana kerja bagian.
b. Memberi petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
c. Melakukan pemantauan kebijakan di bidang perekonomian rakyat
dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan penyusunan
kinerja di bidang Perekonomian Rakyat.
e. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang perekonomian
rakyat.
19. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
antara lain:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Bagian.
b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang administrasi
pembangunan.
c. Menyusun indikator dan pengukuran kinerja di bidang adminstrasi
pembangunan.
d. Melaksanakan koordinasi untuk proses pengadaan barang dan jasa.
e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
20. Sub Bagian Penyusunan Program.
Tugas dan tanggung jawab Sub Bagian Penyusunan Program antara lain:
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
penyusunan program.
b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang penyusunan
program.
c. Melakukan fasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka penyusunan
program.
d. Memberikan pelayanan fasilitasi konsultasi dan informasi di bidang
penyusunan program.
e. Melakukan penyiapan administrasi swakelola dalam pengelolaan
kegiatan.
21. Sub Bagian Pengendalian Program.
Tugas dan tanggung jawab Sub Bagian Pengendalian Program antara
lain:
a. Melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
b. Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran.
c. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran.
d. Melakukan administrasi surat menyurat dan perjalanan dinas.
e. Melakukan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan protokol.
22. Sub Bagian Pelaporan.
Tugas dan tanggung jawab Sub Bagian Pelaporan antara lain:
a. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang pelaporan.
b. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
c. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
23. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
Tugas dan Tanggung jawab Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat antara lain:
a. Menyusun kebijakan teknis di bidang kesejahteraan.
b. Menerapkan standar pelayanan minimal.
c. Menyusun kebijakan teknis di bidang agama, pendidikan, dan
kebudayaan.
d. Menyusun kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga.
e. Melaksanakan pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan rakyat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
24. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Kesejahteraan antara lain:
a. Melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara.
b. Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran.
c. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran.
d. Melakukan administrasi surat menyurat dan perjalanan dinas.
e. Melakukan pembuatan data gaji pegawai.
25. Kepala Sub Bagian Agama.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Agama antara lain:
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang keagamaan,
pendidikan, dan kebudayaan.
b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang keagamaan,
pendidikan, dan kebudayaan.
c. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi di bidang keagamaan,
pendidikan, dan kebudayaan.
d. Melakukan fasilitasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan
kebudayaan.
e. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan.
26. Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga
antara lain:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga
berdasarkan rencana kerja bagian.
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan
olah raga.
c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang kepemudaan dan olah raga.
d. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan dan olah raga.
e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan penyusunan
kinerja di bidang kepemudaan dan olah raga.
27. Asisten Administrasi.
Tugas dan tanggung jawab Asisten Administrasi antara lain:
a. Menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan
tugas dan fasilitasi di bidang Organisasi dan Tatalaksana, Sumber
Daya Manusia Aparatur, Keuangan, Pendapatan, Arsip, Perpustakaan,
Hubungan Masyarakat, Urusan Umum, Statistik, Penelitian, dan
Pelayanan Perizinan.
b. Menyelenggarakan koordinasi pelayanan administrasi dan teknis di
bidang Organisasi dan Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur,
Keuangan, Pendapatan, Arsip, Perpustakaan, Hubungan Masyarakat,
Urusan Umum, Statistik, Penelitian, dan Pelayanan Perizinan.
c. Mengadakan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kebijakan pemerintahan daerah di bidang Organisasi dan Tatalaksana,
Sumber Daya Manusia Aparatur, Keuangan, Pendapatan, Arsip,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
Perpustakaan, Hubungan Masyarakat, Urusan Umum, Statistik,
Penelitian, dan Pelayanan Perizinan.
28. Kepala Bagian Organisasi.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Organisasi antara lain:
a. Menyusun kebijakan teknis di bidang kelembagaan.
b. Menyusun kebijakan teknis di bidang ketatalaksanaan.
c. Menyusun kebijakan teknis di bidang akuntabilitas dan kinerja
aparatur.
d. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan LAKIP Pemerintah Kota.
e. Melaksanakan sosialisasi di bidang kelembagaan, akuntabilitas dan
kinerja aparatur pemerintahan daerah, dan ketatalaksanaan.
29. Kepala Sub Bagian Kelembagaan.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Kelembagaan antara lain:
a. Melakukan fasilitasi penyusunan kelembagaan perangkat daerah.
b. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kapasitas kelembagaan
perangkat daerah.
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis dan formasi jabatan.
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah.
e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan penyusunan
kinerja di bidang kelembagaan.
30. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan antara
lain:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
ketatalaksanaan.
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan standardisasi indeks biaya
kegiatan.
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan tata naskah dinas.
d. Melakukan penyiapan bahan forum komunikasi pendayagunaan
aparatur negara.
e. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pelayanan publik.
31. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Akuntabilitas dan Kinerja
Aparatur antara lain:
a. Melakukan penyusunan penetapan kinerja.
b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan LAKIP.
c. Melakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).
d. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat
daerah.
e. Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran.
32. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol antara lain:
a. Menyusun kebijakan teknisdi bidang pemberitaan.
b. Menyusun kebijakan teknis di bidang protokol.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Hubungan
Masyarakat dan Protokol.
d. Melaksanakan pengolahan dan analisa opini publik sebagai bahan
perumusan kebijakan pemerintah kota.
e. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana tamu khusus yang
memerlukan pelayanan yang bersifat protokoler.
33. Kepala Sub Bagian Pemberitaan.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Pemberitaan antara lain:
a. Melakukan penyiapan bahan jumpa pers.
b. Melakukan penyiapan bahan naskah sambutan.
c. Melakukan peliputan acara-acara kegiatan pemerintah kota.
d. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang pemberitaan.
e. Melakukan penyiapan bahan pemberitaan kegiatan pemerintah kota
melalui media cetak dan elektronik.
34. Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Distribusi Informasi.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan
Distribusi Informasi antara lain:
a. Melakukan penghimpunan berita dari media massa.
b. Melakukan pengolahan dan analisa berita sebagai bahan pertimbangan
pemecahan masalah.
c. Melakukan perekaman, penyajian data, dan pameran hasil liputan
kegiatan pemerintah kota.
d. Melakukan pelayanan informasi masyarakat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
e. Mengelola data dan dokumentasi pegawai.
35. Kepala Sub Bagian Protokol.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Protokol antara lain:
a. Melakukan penyediaan sarana dan prasarana tamu khusus yang
memerlukan pelayanan yang bersifat protokoler.
b. Melakukan penyiapan bahan administrasi perjalanan dinas.
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan penyusunan
kinerja di bidang protokol.
d. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang protokol.
e. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
36. Kepala Bagian Umum.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Umum antara lain:
a. Menyusun kebijakan teknis di bidang Tata Usaha Pimpinan dan Sandi
Telekomunikasi.
b. Menyusun kebijakan teknis di bidang rumah tangga dan keuangan.
c. Menyusun kebijakan teknis di bidang perlengkapan.
d. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana tamu yang
memerlukan pelayanan yang bersifat reguler.
e. Melaksanakan sosialisasi di bidang kesekretariatan, sandi
telekomunikasi, rumah tangga, keuangan, dan perlengkapan.
37. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Sandi Telekomunikasi.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan
Sandi Telekomunikasi antara lain:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
a. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang Tata Usaha Pimpinan dan Sandi Telekomunikasi.
b. Meyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk
Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan rencana strategis dan
rencana kerja bagian.
c. Mengelola data dan dokumentasi pegawai.
38. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Keuangan.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan
Keuangan antara lain:
a. Melakukan pengawasan laporan admnistrasi keuangan bendahara.
b. Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran.
c. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran.
d. Melakukan admnistrasi pembukuan, pertanggungjawaban, dan
laporan keuangan.
e. Melakukan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang
berhubungan dengan urusan rumah tangga dan keuangan.
39. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Perlengkapan antara lain:
a. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas,
b. Mengurus kelancaran operasional kendaraan dinas,
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perlengkapan,
d. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan perlengkapan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
e. Melakukan penghimpunan serta pengolahan data dan informasi yang
berhubungan dengan pengelolaan perlengkapan di Sekretariat Daerah.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi sangat penting bagi perkembangan suatu instansi
baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Struktur organisasi
merupakan suatu susunan yang sistematik untuk mempermudah satuan
pemberi perintah kepada satuan penerima/ pelaksana perintah. Susunan
organisasi Pemerintah Kota Surakarta (Bagian Perekonomian SETDA Kota
Surakarta) dapat dilihat pada bagan sebagai berikut ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:
Asisten
Administrasi
Bagian
Humas dan
Protokol
Bagian
Umum
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Subbagian
Kelembagaan
Subbagian
Ketatalaksanaan
Subbagian Pendayaguna an Aparatur
dan Kepegawaian
Subbagian Publikasi dan Dokumentasi
Subbagian Analisis dan Kemitraan
Media
Subbagian
Protokol
Subbagian TU Pimpinan dan Sandi
Telekomunikasi
Subbagian Rumah Tangga &
Keuangan
Subbagian
Perlengkapan
Asisten Pemerintahan
Bagian
Hukum
Dan HAM
Bagian
Kerjasama
Bagian Pemerintahan
Umum
Subbagian Administrasi
Pemerintahan Umum
Subbagian
Otomi Daerah
Subbagian Administrasi
Penataan Wilayah
Subbagian Peraturan
Perundang- Undangan
Subbagian Bantuan
Hukum dan HAM
Subbagian Dokumentasi
Hukum
Subbagian Kerjasama
Dalam Negeri
Subbagian Kerjasama
Luar Negeri
Sekretaris
Daerah
Asisten Ekonomi, Pembangunan,
dan Kesra
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Bagian Kesejahteraan
Rakyat
Bagian
Perekonomian
Subbagian Pengembangan Usaha Daerah
Subbagian Infrastruktur
Perekonomian
Subbagian Perekonomian
Rakyat
Subbagian Penyusunan
Program
Subbagian Pengendalian
Program
Subbagian
Pelaporan
Subbagian
Kesejahteraan
Subbagian Agama,
Pendidikan Dan kebudaaan
Subbagian Pemuda dan
Olah raga
Gambar I.1 Struktur Organisasi
(Setda Kota Surakarta)
24
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
E. LATAR BELAKANG MASALAH
Sistem penggajian merupakan fungsi penting yang menjadi tanggung
jawab manajemen Sumber Daya Manusia. Menurut Mulyadi (2001: 373)
sistem penggajian adalah proses yang menentukan tingkat penggajian,
memantau, atau mengawasi, dan mengendalikan gaji pegawai. Gaji
merupakan suatu balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara
teratur kepada seorang pegawai atas jasa dan hasil kerjanya. Gaji juga disebut
upah. Keduanya merupakan suatu bentuk kompensasi berupa imbalan jasa
yang diberikan secara teratur atas profesi kerja yang diberikan kepada
seorang pegawai. Perbedaan antara gaji dan upah hanya terletak pada kuatnya
ikatan kerja dan jangka waktu penerimaannya. Seseorang menerima gaji
apabila ikatan kerjanya kuat, sedangkat seseorang menerima upah apabila
ikatan kerjanya kurang kuat. Dilihat dari jangka waktu penerimaannya, gaji
pada umumnya diberikan setiap bulan, sedangkan upah diberikan setiap hari
atau setiap minggu. Besar gaji pokok yang diberikan kepada seorang pegawai
biasanya tergantung dari latar belakang pendidikan yang dimiliki,
kemampuan, maupun pengalaman kerja.
Dalam penulisan karya ini, akan dibahas mengenai penggajian
karyawan di Pemkot Surakarta (Bagian Perekonomian Setda Kota Surakarta),
karena di tempat tersebut bentuk pembayaran finansial kepada karyawannya
adalah berupa gaji. Untuk dapat memberikan gaji kepada karyawannya,
Pemkot Surakarta (Setda Kota Surakarta) memerlukan suatu sistem
penggajian yang dapat memperlancar arus pemberian gaji kepada para
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
karyawannya. Sistem tersebut telah diterapkan, namun pada kenyataannya di
Pemkot Surakarta (Setda Kota Surakarta) sistem penggajian karyawannya
tidak memerlukan langkah rumit seperti yang penulis pelajari selama ini,
cukup dengan melibatkan karyawan bagian yang berwenang mengurusi
masalah penggajian karyawan.
Pembayaran gaji merupakan kegiatan yang mutlak harus dilakukan
perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini
dikarenakan menyangkut tenaga-tenaga pelaksana yang selalu berupaya
secara terus-menerus untuk memajukan usahanya. Sistem akuntansi menjadi
sarana yang penting untuk memperoleh informasi keuangan, termasuk
informasi penggajian, serta juga dapat digunakan sebagai alat bantu
mendeteksi penyimpangan yang terjadi. Mengingat pentingnya sistem dan
prosedur yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang
dibutuhkan oleh manajemen, dan dapat membantu manajemen dalam
melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Untuk itu manajemen
harus menciptakan sistem dan prosedur penggajian yang handal dan dapat
dipercaya.
Berdasarkan penelitian Widitiarga (2008) yang mengevaluasi tentang
evaluasi sistem penggajian RSUD Kayen Kabupaten Pati. Hasil penelitiannya
adalah kelemahan sistem penggajian karyawan bagian kepegawaian pada
sekretariat daerah kota surakarta. Kelemahannya antara lain pembuatan daftar
gaji tidak dilakukan oleh bagian kepegawaian RSUD Kayen, karena bagian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
kepegawaian mempunyai berbagai informasi operasi seperti nama pegawai,
jumlah pegawai, jenis golongan, dan masa kerja pegawai.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Agustian (2011) yang
meneliti tentang evaluasi sistem penggajian pada RSUD Dr. Moowardi
Surakarta. Hasil penelitiannya adalah kelemahan pada sistem akuntansi
penggajian dan pengupahan. Tidak adanya bukti hadir karyawan atau absensi
karyawan akan berdampak pada banyaknya penyelewengan-penyelewengan
yang dilakukan karyawan terhadap sistem penggajian yang diterapkan oleh
instansi dan juga berpengaruh pada kualitas kerja karyawan itu sendiri.
Penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2008) yang meneliti tentang
evaluasi sistem akuntansi penggajian pada PT Pos Indonesia (PERSERO)
Surakarta. Hasil penelitiannya mengenai evaluasi sistem akuntansi penggajian
pada PT Pos Indonesia (PERSERO). Perusahaan terlalu memberikan
wewenang yang berlebih terhadap bagian SDM dan ADM subbagian
kesejahteraan pegawai dalam sistem penggajian perusahaan. Bagian ini hanya
bertugas membuat daftar gaji dan membayar gaji karyawan. Tidak ada
pengecekan oleh bagian lain mengenai kebenaran daftar gaji yang dibuat oleh
bagian SDM dan ADM subbagian kesejahteraan pegawai.
Sistem penggajian pada Pemkot Surakarta menggunakan prosedur
pencatatan waktu hadir yang bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan
pegawai. Akan tetapi, pencatatan waktu hadir dalam Pemkot Surakarta ini
tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam waktu hadir
pegawai. Penggunaan data jam hadir tidak ada pengawasan oleh fungsi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
pencatat waktu yang bertugas mengawasi karyawan yang benar-benar hadir.
Dengan demikian, prestasi kinerja pegawai tidak dapat dicapai karena
aktivitas pegawai tidak dapat diukur. Padahal mereka tetap mendapatkan gaji
bulanan yang penuh.
Selain itu, rekapan gaji pegawai yang diberikan oleh fungsi pembuat
daftar gaji tidak diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi, karena fungsi
pembuat daftar gaji dan fungsi akuntansi pada Pemkot Surakarta belum
dipisahkan. Sehingga tidak ada fungsi lain yang menjamin bukti kas keluar
dibuat atas dasar dokumen pendukung yang andal.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
meneliti sistem penggajian pada Pemkot Surakarta (Bagian Perekonomian
Setda Kota Surakarta) dengan mengambil tugas akhir yang berjudul
“EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMKOT SURAKARTA (BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA
KOTA SURAKARTA)”.
F. PERUMUSAN MASALAH
Dalam menyusun tugas akhir penulis mengemukakan perumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem penggajian yang diterapkan Pemkot Surakarta (Bagian
Perekonomian Setda Kota Surakarta) saat ini?
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
2. Apakah sistem akuntansi penggajian sudah diterapkan dengan baik dalam
proses penggajian PNS pada Pemerintah Kota Surakarta (Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Surakarta)?
G. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang
telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
penerapan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota
Surakarta (Bagian Perekonomian SETDA Surakarta).
H. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan laporan ini adalah
sebagai berikut ini.
1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah
pemahaman mengenai sistem penggajian serta sebagai referensi bagi
peneliti selanjutnya yang mengadakan penelitian lebih lanjut dengan topik
yang sama.
2. Manfaat praktis
a. Bagi pemerintah
Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi sistem
penggajian Pegawai Negeri Sipil dalam Pemerintahan.
b. Bagi peneliti
Dapat digunakan sebagai wacana dan sarana pembanding antara teori
yang diperoleh selama di bangku kuliah dengan keadaan sebenarnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
BAB II
LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN
A. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Sistem dan Prosedur
a. Pengertian Sistem
Sistem menurut Mulyadi (2001: 5) adalah jaringan prosedur yang
dibuat menurut pola tertentu untuk melaksanakan kegiatan pokok
perusahaan. Menurut Harnanto (1987: 391) sistem adalah suatu
kerangka dari prosedur-prosedur yang diintregasikan dan diciptakan
untuk dapat mengikuti, mencatat, dan mengawasi pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan salah satu bidang
akuntansi dalam suatu perusahaan. Menurut Jogiyanto (2000: 29)
sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unit-unit yang berkaitan
secara fungsional dan mempunyai tujuan bersama yang sama.
Berdasarkan definisi tentang sistem diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa sistem adalah serangkaian unsur yang saling berkaitan, yang
berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu
guna menangani kegiatan perusahaan yang sifatnya berulang-ulang
atau rutin.
b. Pengertian Prosedur
Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan
beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk
menjamin penanganan secara seragam transaksi yang terjadi berulang-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
ulang (Mulyadi, 2001: 5). Menurut Harnanto ( 1987: 391) prosedur
adalah meliputi semua tahap atau langkah (proses atau operasi) yang
diperlukan dalam pelaksanaan terhadap suatu bagian dari suatu sistem.
Menurut Jogiyanto (2000: 29) prosedur adalah suatu kelompok
kegiatan administrasi dan yang berhubungan erat yang merupakan sub
fungsi dari suatu sistem, seperti sistem penjualan kas, dan sebagainya.
Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur
merupakan suatu urutan kegiatan klerikal yang terdiri dari menulis,
menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih,
memindah, dan membandingkan.
2. Pengertian Sistem Akuntansi
Menurut Mulyadi (2001: 3) sistem akuntansi adalah organisasi formulir,
catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk
menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen guna
memudahkan pengelolaan perusahaan. Sedangkan menurut Howard F.
Steffler dalam Baridwan (1990: 3) sistem akuntansi adalah formulir-
formulir, buku-buku catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang
digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan usaha suatu
perusahaan dan menghasilkan suatu bentuk laporan-laporan yang
diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-
pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan
lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi suatu
perusahaan. Menurut Jogiyanto (2000: 23) sistem akuntansi adalah sistem
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
yang terdiri dari kegiatan-kegiatan manusia yang menjalankan kegiatan-
kegiatan tersebut, alat-alat dan jaringan dokumen, catatan-catatan dan
laporan-laporan yang ada dalam suatu organisasi guna menyajikan suatu
informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama
pengelola perusahaan.
Berdasarkan penjelasan mengenai sistem akuntansi diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa sistem akuntansi adalah suatu formulir, buku catatan,
prosedur, alat-alat yang digunakan untuk kepentingan kegiatan suatu
perusahaan yang menghasilkan suatu laporan yang dibutuhkan oleh pihak
yang memerlukan.
Menurut Mulyadi (2001: 3-5) unsur-unsur yang terdapat dalam sistem
akuntansi adalah sebagai berikut ini:
a) Formulir
Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya
transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen.
b) Jurnal
Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat,
mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya.
Sumber dari pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir.
c) Buku Besar (General Ledger)
Terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data
keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur
informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.
d) Buku Pembantu
Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang
merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam
buku besar.
e) Laporan
Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat
berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan
harga pokok produksi, laporan harga pokok barang yang terjual,
laporan biaya pemasaran, dan daftar umur piutang.
3. Sistem Akuntansi Pemerintahan
a. Sistem Akuntansi Pemerintahan Indonesia
Akuntansi pemerintahan di Indonesia yang berlaku hingga saat ini
dikenal dengan istilah pembukuan anggaran. Pada masa pemerintahan
penjajahan Belanda yang baru berakhir sekitar 60 tahun yang lalu,
dikenal serangkaian pengetahuan tata buku dengan berbagai variasi.
Rangkaian tata buku tersebut dikenal sebagai tata buku tunggal, tata
buku berpasangan, tata buku kameral, tata buku lanjutan/pabrik, dan
Administrasi Perusahaan Modern (APM).
Khusus mengenai tata buku kameral secara ringkas dapat dijelaskan
sebagai berikut ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
1) Tata buku kameral digunakan oleh badan-badan non profit yang
berlandaskan atas anggaran belanja termasuk badan-badan
pemerintahan.
2) Buku-buku yang digunakan terdiri dari:
a) Buku kas/bank biasa/tabelaris, berbentuk skontro. Sisi debit
(kiri) digunakan untuk penerimaan tunai dan sekaligus
mencatat sumber/jenis/mata anggaran yang bersangkutan. Sisi
kredit (kanan) digunakan untuk mencatat pembayaran tunai dan
sekaligus mencatat jenis/mata anggarannya.
b) Buku jenis/mata anggaran, berbentuk daftar untuk setiap
jenis/mata anggaran yang ditetapkan untuk satu tahun ditulis
dibelakang nomor dan nama jenis/mata anggaran sebagai
heading.
3) Secara periodik dan di akhir tahun anggaran dibuatlah rekapitulasi
(ikhtisar) dari buku jenis/mata anggaran tersebut.
4) Pada akhir tahun juga disusun: neraca, daftar lebih atau kurang
anggaran dan realisasi, dan daftar hasil/tanggungan (semacam
rugi/laba).
5) Semua pembukuan bersifat tunai, jadi menggunakan cash basis.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya
akuntansi pemerintahan di Indonesia didasarkan atas tatacara sebagai
berikut ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
1) Pembukuan kameral.
2) Menggunakan cash basis of accounting.
Kebaikan dari sistem ini adalah penatausahaan yang sederhana dan
mudah dilaksanakan, serta pendapatan dan belanja bersifat sangat
realistis, karena semua bersifat tunai.
b. Karakteristik organisasi publik (pemerintah)
Beberapa karakteristik dari organisasi publik (pemerintah) yang
bersifat nonprofit adalah sebagai berikut:
1) Organisasi nonprofit tidak mempunyai motif mencari laba atau
dengan kata lain motif mendapatkan keuntungan bukanlah tujuan
utama bagi organisasi jenis ini.
2) Organisasi nonprofit ini dimiliki secara kolektif, artinya adalah hak
pemilikan tidak ditujukan oleh saham yang dapat dimiliki secara
perseorangan yang dapat dijualbelikan.
3) Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi
nonprofit ini, tidak harus menerima imbalan langsung, baik berupa
barang, uang, atau jasa.
c. Sumber dana
Pemerintah dalam memperoleh sumber dana mempunyai keunikan,
karena dapat memaksa adanya sumbangan dana (kontribusi dana) dari
masyarakat yang antara lain dapat berbentuk pajak atau pungutan-
pungutan lain yang resmi dari pemerintah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
4. Sistem Pengendalian Intern
Perlu adanya suatu struktur pengendalian intern yang baik dalam suatu
organisasi agar mampu mengolah data dan informasi yang diperoleh
menjadi laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna baik dari dalam
maupun dari luar perusahaan, untuk menghindari adanya risiko yang
begitu besar dalam pengumpulan data dan informasi. Hal ini yang
dilakukan pihak manajemen, sehingga dapat menghasilkan laporan
keuangan yang berkualitas. Sistem pengendalian intern meliputi struktur
organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk
menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data
akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan
manajemen.
a. Pengertian sistem pengendalian intern
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan
manajemen, Mulyadi (2001: 163).
b. Tujuan sistem pengendalian intern
Dari definisi tersebut pengendalian intern menekankan pada tujuan
yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk
sistem tersebut.
Tujuan dari sistem pengendalian intern adalah:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
1) Menjaga kekayaan organisasi.
2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3) Mendorong efisiensi.
4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
c. Unsur-unsur sistem pengendalian intern
Unsur pokok sistem pengendalian intern adalah:
1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional
secara tegas. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam
organisasi didasarkan pada beberapa prinsip-prinsip:
a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan
dari fungsi akuntansi.
Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk
melaksanakan suatu kegiatan, setiap kegiatan dalam
perusahaan memerlukan otorisasi dari manager fungsi yang
memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang
untuk menyimpan aktiva perusahaan.Fungsi akuntansi adalah
fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa
keuangan perusahaan.
b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk
melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan
dan biaya.
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar
otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui
terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi
harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk
mengotorisasi atas terlaksananya setiap transaksi, misal dalam
penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna
nengawasi pelaksanaan otorisasi.
3) Praktik yang sehat untuk melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit
organisasi.
Pada umumnya ada beberapa cara yang dilakukan perusahaan
untuk menciptakan praktik yang sehat, cara-cara tersebut adalah:
a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang
penggunaannya harus dipertanggung jawabkan oleh fungsi
yang berwenang.
b) Pemeriksaan mendadak (surprised audit), hal ini dilakukan
untuk mendorong agar karyawan melaksanakan tugasnya
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
c) Setiap transaksi tidak boleh dari awal sampai akhir
dilaksanakan oleh satu orang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
d) Perputaran jabatan (job rotation) dilakukan secara rutin agar
dapat menjaga indepensi pejabat dalam melaksanakan
tugasnya.
e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
f) Secara periodik dilakukan pencocokan fisik kekayaannya
dengan catatannya.
4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya
Dalam struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur
pencatatan, serta berbagai cara untuk mendorong praktik yang
sehat semua tergantung pada manusianya. Untuk itu dalam sistem
pengendalian suatu perusahaan diperlukan karyawan yang
kompeten dan jujur. Untuk mendapatkan karyawan yang
kompeten dan dapat dipercaya, ada banyak cara yang dapat
dilakukan oleh perusahaan seperti:
a) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang
dituntut oleh pekerjaannya. Disini pihak manajemen harus
mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan
menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon
karyawan.
b) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi
karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan
pekerjaannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
5. Sistem Penggajian
Sistem penggajian adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut
suatu pola yang terorganisasi atau terpadu untuk melaksanakan suatu
kegiatan pembayaran atau kompensasi atas penyerahan jasa yang
dilakukan oleh karyawan yang meliputi pencatatan, penyiapan, sampai
dengan pembayaran gaji. Proses penggajian meliputi pengurangan pajak,
potongan tertentu, laporan kepada pemerintah, dan persyaratan untuk
kepegawaian lainnya.
Pengertian gaji menurut Mulyadi (2001:373) adalah merupakan
pembayaran pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh
karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer dan tidak berdasarkan
hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh
karyawan.
Gaji bersih atau penghasilan bersih adalah keseluruhan jumlah uang yang
diterima oleh karyawan, yaitu jumlah gaji pokok ditambah dengan segala
macam tunjangan dalam bentuk uang (misalnya tunjangan transportasi,
uang makan), dan telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus
dibayar oleh karyawan yang bersangkutan (misalnya pajak penghasilan).
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Pembahasan Sistem Akuntansi Penggajian pada Pemkot Surakarta
(Bagian Perekonomian Setda Kota Surakarta)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
Sistem penggajian adalah sistem yang digunakan untuk menangani
transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan.
Formula yang dipakai untuk menentukan besarnya gaji bersih yang