EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP …

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP

SIKLUS PENDAPATAN

PADA PT INDRA KARYA (PERSERO) WILAYAH I MALANG

Fransisca Diah Permata Sari

Dr. Bambang Purnomosidhi, SE. MBA. Ak.

Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang

Email: [email protected]

ABSTRACT

The purpose of the research is to get knowledge about the the compliance of the

implementation of the internal control system at PT Indra Karya (Persero) Region I

Malang, which is based on Mulyadi 2008 standard that reveals on supplementary factors

and inhibiting factors, and this research also inform us about the recommendation for

the implementation of internal control system at PT Indra Karya (Persero) Region I

Malang. The internal implementation system of revenue cycle at PT Indra Karya

(Persero) Region I Malang, uses analysis of the elements of internal control,

environment control system of internal control, accounting internal control which is on

electronic data management base on Mulyadi 2008. Based on this analysis, the overall

system internal control is still not good in the application in the field. Implementation of

internal control that complies with the standards Mulyadi, 2008, the appropriateness of

the control environment, general controls over the accounting internal control, and

application control on accounting internal control. A mismatch occurs in the element of

internal control, that are: 1) the lack of good separation of the operating functions work

in accounting sub-sections, 2) the implementation and unknown of the employees about

operational system the company especially of the revenue cycle, 3) indiscipline in

executing authority system of authorization, 4) there is no suddenly inspections, 5)

human resources are still many inadequate, 6) lack of effective management policies in

exercising their several production projects, 7) and there is no accounting management

policies for allowance for doubtful accounts.

Keywords: Evaluation, Internal Control Systems, Revenue Cycle, PT Indra Karya

(Persero) Region I Malang.

mailto:[email protected]

PENDAHULUAN

Perusahaan konsultan teknik adalah sebuah perusahaan bergerak di bidang jasa. Perusahaan

jasa konsultan teknik merupakan suatu perusahaan yang memiliki tujuan, baik tujuan jangka pendek

maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek pada umumnya adalah untuk mendapat laba,

sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk memelihara kelangsungan hidup perusahaan,

mampu berkembang untuk masa yang akan datang, dan mampu bertahan dalam dunia usaha yang

kompetitif.

Sistem Informasi perusahaan konsultan teknik harus memenuhi ekspektasi untuk dapat

menghasilkan laporan keuangan yang memadai. Laporan keuangan yang memamadai akan

membantu pihak manajemen dalam menentukan tindakan-tindakan strategis yang tepat untuk

diambil manajemen dalam upaya mencapai visi dan misi perusahaaan. Sistem informasi yang baik,

menurut Lindrawati (2001:33) harus mempunyai suatu pengendalian, yang bertujuan untuk

menghindari kesalahan, kecurangan maupun penyelewengan yang dapat terjadi. Menurut

Triyuwono dan Roekhuddin (2000:154), dengan adanya praktik pengendalian internal yang baik,

diharapkan dapat merefleksikan praktik manajerial yang baik pula.

Mulyadi (2008:163) menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong

dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Selain itu, Sistem pengendalian internal dapat

mengendalikan ketelitian dan akuratan data akuntansi yang dibutuhkan manajemen. Sistem

pengendalian internal yang baik harus memenuhi 4 unsur, yaitu: 1) struktur organisasi yang

memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, 2) sistem wewenang dan prosedur pencatatan

yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya, 3)

praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi, dan 4) karyawan yang

mutunya sesuai dengan tanggung jawab (Mulyadi,2008:164).

Siklus pendapatan berperan penting dalam proses pencapaian laba perusahaan. Menurut

Romney dan Steinbart (2005:5), siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan

pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para

pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Siklus

pendapatan merupakan suatu siklus yang memegang peranan penting dalam kegiatan operasional

usaha, oleh karena itu pada siklus ini sangat diperlukan adanya sistem pengedalian intern.

Empat aktivitas bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan sebagai berikut

(Romney dan Steinbart, 2004:3):

1. Penerimaan pesanan penjualan atau jasa

2. Pengiriman barang kepada pelanggan

3. Penagihan, pencatatan piutang usaha, dan penghapusan piutang

4. Pengumpulan kas

PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang adalah salah satu perusahaan jasa konsultan

teknik besar yang ada di Indonesia. Perusahaan ini memiliki berbagai macam jenis produk jasa,

antara lain: administrasi kontrak, kegiatan pembangunan, manajemen konstruksi, desain,

pengawasan pelaksanaan konstruksi, manajemen proyek, dan survey investigasi bendungan. PT

Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang yang akan diteliti ini memiliki sumber pendapatan utama

dari penyediaan jasa. Secara garis besar siklus pemdapatan pada PT Indra Karya (Persero) Wilayah

I Malang dalam penyediaan produk jasa terbagi menjadi enam prosedur, yaitu:

1. Prosedur tender

Prosedur lelang tender

Prosedur peminjaman nama perusahaan (pinjam bendera)

2. Prosedur penyusunan kontrak dan perubahannya

3. Prosedur produksi

http://ilmuakuntansi.web.id/

4. Prosedur pengendalian proyek, yaitu:

pengendalian proyek

pengendalian permintaan dan pertanggungjawaban panjar

pengendalian permintaan pembayaran proyek

5. Prosedur penyerahan proyek

6. Prosedur penagihan

Sebelum mengidentifikasi permasalahan tentang implementasi sistem pengendalian internal

terhadap siklus pendapatan, dilakukan penelitian pendahuluan di perusahaan melalui wawancara

dengan beberapa narasumber (manajer administrasi dan keuangan, manajer pengendalian dan

analisis risiko wilayah, manager proposal, dan deputi general). Diketahui, banyak departemen

bagian dan pihak yang terlibat di dalam siklus pendapatan, penyediaan produk jasa mulai dari

proses tender hingga proses penagihan. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan ada beberapa

masalah tentang implementasi sistem pengendalian internal yang terjadi di dalam siklus pendapatan

yang terkait dengan unsur-unsur pengendalian internal, yaitu:

1. Banyak karyawan yang tidak memahami secara jelas tentang SOP siklus pendapatan

secara jelas dan hanya mengetahui tugas dan tahapan operasi melalui pengarahan

masing-masing manajer secara lisan pada awal karyawan tersebut bekerja.

2. Terjadinya penyimpangan sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam

penggunaan formulir panjar dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

3. Kurang maksimalnya kebijakan manajemen karyawan.

4. Tidak adanya pencadangan piutang untuk melindungi aktiva perusahaan untuk

mengantisipasi piutang tak tertagih.

Akibat dari masalah implementasi sistem pengendalian internal yang terjadi di dalam siklus

pendapatan PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang yang terkait dengan unsur-unsur

pengendalian internal, yaitu:

1. Sering kali ditemukan penumpukan pembayaran panjar pada departemen pengendalian

yang melebihi batas tenggang waktu yang telah disediakan oleh perusahaan (14 hari/2

minggu). Mengakibatkan tingginya angka akun panjar setiap bulannya di neraca

keuangan.

2. Dalam penggunaan formulir menggunakan penulisan manual dan tidak menggunakan

penomoran formulir berurutan dan tercetak, sehingga sering terjadinya salah input data

dan kode proyek.

3. Kebijakan manajemen terhadap tenaga ahli yang memperbolekan penanganan lebih dari

lima proyek menyebabkan sering terjadinya keterlambatan pelaporan mengakibatkan

sejumlah permasalahan pada departemen penagihan yang berimbas pada laporan

keuangan bulanan.

4. Tingginya angka piutang pada neraca keuangan bulanan.

Hal tersebut sangat merugikan pihak manajemen PT Indra Karya Wilayah I Malang, karena

dapat berimbas terhadap pelaporan dan keakuratan perhitungan laba perusahaan setiap bulannya.

Perlunya evaluasi sistem pengendalian internal terhadap siklus pendapatan pada PT Indra

Karya (Persero) Wilayah I Malang, maka penelitian ini fokus pada sistem pengendalian internal

yang diterapkan di siklus pendapatan perusahaan. Maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi

pokok bahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kesesuaian penerapan sistem pengendalian intern pada siklus pendapatan

di PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang, berdasarkan referensi sistem

pengendalian internal menurut Mulyadi 2008.

2. Jika terjadi ketidaksesuaian, apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam

penerapan sistem pengendalian intern pada siklus pendapatan di PT Indra Karya

(Persero) Wilayah I Malang.

3. Bagaimanakah rekomendasi penyelesaian kendala penerapan sistem pengendalian intern

pada siklus pendapatan di PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang menurut evaluasi

yang telah dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kesesuaian penerapan sistem pengendalian intern pada siklus pendapatan di

PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang, berdasarkan referensi sistem pengendalian

internal menurut Mulyadi 2008.

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem pengendalian

intern pada siklus pendapatan di PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang.

3. Mendeskripsikan rekomendasi penyelesaian kendala penerapan sistem pengendalian

intern pada siklus pendapatan di PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang menurut

evaluasi yang telah dilakukan oleh peneliti.

TINJAUAN PUSTAKA

Kelangsungan sebuah perusahaan sangat di pengaruhi oleh sistem, berikut ini arti sistem

menurut beberapa pakar. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungan

satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu

(Mulyadi,2008:2). Dari definisi tersebut definisi sistem dapat dirinci lebih lanjut, pengertian umum

mengenal sistem sebagai berikut (Mulyadi,2008:3) :

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur.

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem bersangkutan.

3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem.

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.

Menurut Hall (2009:61) sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem

yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. Menurut Jogiyanto (2005:2)

sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sistem menurut Romney dan Steinbart (2004:2), merupakan rangkaian dari dua atau lebih

komponen-komponen yang selain berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai tujuan.

Menurut Sidharta (1995:9) sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling

berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama. Sedangkan, menurut

Murdick, dkk (1991:27) sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau

prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan

bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk

menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang.

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan

yang terdiri dari beberapa komponen baik fisik ataupun non fisik yang saling bekerja sama satu

dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Setelah diuraikan tentang definisi sistem secara umum, maka perlu dibedakan antara sistem

dan prosedur. Menurut Mulyadi (2008:5), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya

melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Di dalam suatu

sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur. Prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling

mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan salah satu prosedur, maka akan memengaruhi

prosedur-prosedur yang lain. Prosedur merupakan urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan

beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, yang di susun untuk menjamin adanya perlakuan

yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi (Baridwan,1990:3).

Akuntansi merupakan proses pencatatan data keuangan suatu perusahaan yang dilakukan

dengan secara rinci yang pada akhirnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dilaporkan

kepada pemilik perusahaan tersebut. Oleh karena itu, baik orang pribadi ataupun badan usaha dalam

menjalankan usaha sehari-harinya tidak akan pernah lepas dari proses atau kegiatan yang

berhubungan dengan akuntansi.

Menurut Mulyadi (2008:7), akuntansi adalah suatu seni atau keterampilan mengolah transaksi

atau kejadian yang setidak-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan dengan

cara sedemikian rupa sistematisnya berdasarkan prinsip yang di akui umum sehingga para pihak

yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan dan hasil operasinya pada

setiap waktu diperlukan dan daripadanya dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai

alternatif di bidang ekonomi.

Pengertian akuntansi menurut American Insitute of Certified Public Accounting (AICPA)

dalam Harahap (2003) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan

pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang

umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Sistem akuntansi merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi

tentang perusahaan yang akan disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Adapun unsur dari

sistem akuntansi adalah formulir, catatan, dan peralatan yang digunakan untuk mengolah data

dalam menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen (Mulyadi, 2008:2).

Dari definisi sistem akuntansi di atas, unsur suatu sistem akuntansi berupa formulir, catatan

yang terdiri jurnal, buku besar dan buku pembantu serta laporan berikut ini akan diurai lebih jelas

mengenai unsur-unsur dari sistem akuntansi menurut Mulyadi (2008:3-5), yaitu:

1. Formulir

2. Jurnal

3. Buku Besar

4. Buku Pembantu

5. Laporan

Mulyadi (2008:163) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur

organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong

dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Menurut Mulyadi (2008:163-164) dapat kita lihat bahwa

tujuan adanya pengendalian intern :

1. Menjaga kekayaan organisasi.

Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah

diterapkan

Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan

kekayaan yang sesungguhnya ada

2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.

Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan

Pencatatan transaksi yang telah terjadi dalam catatan akuntansi

3. Mendorong efisiensi.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Mulyadi (2008:164) untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam

perusahaan ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi

Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada

prinsip–prinsip berikut ini:

a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi

akuntansi.

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan

semua tahap suatu transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup

terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi

Adapun cara-cara yang umum ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik

yang sehat adalah :

Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus

dipertanggungjawabkan oleh yang berewenang.

Pemeriksaan mendadak.

Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang

atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi

lain.

Perputaran jabatan.

Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.

Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya.

Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-

unsur sistem intern yang lain.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara

berikut ini dapat ditempuh,yaitu:

Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh

pekerjaaannya.

Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan,

sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

Mulyadi (2008:172) lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik

dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian intern perusahaan. Efektivitas unsur

pengendalian intern sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian memiliki 4 (empat) unsur, yaitu :

1. Filosofi dan gaya operasi

2. Berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksaan

3. Metode pengendalian manajemen

4. Kesadaran pengendalian

Menurut Mulyadi (2008:182) pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pengelolahan

data elektronik dibagi menjadi dua: pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian

umum merupakan standar dan panduan yang digunakan oleh karyawan untuk melaksanakan

fungsinya. Dalam lingkungan pengolahan data elektronik, pengendalian umum meliputi:

dokumentasi sistem, prosedur pengembangan, dan perubahan sistem, dan metode operasi fasilitas

pengolahan data.

Unsur-Unsur pengendalian umum menurut Mulyadi (2008:183) adalah sebagai berikut:

1. Organisasi :

2. Pengendalian terhadap sistem dan program

3. Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data

Pengendalian aplikasi dibagi menjadi 2, yaitu: pengendalian preventif dan pengendalian

detektif atau pengendalian yang bersifat korektif.

1. Pengendalian preventif

2. Pengendalian detektif

Pada setiap perusahaan, baik yang menyediakan produk dalam bentuk barang atau jasa,

memiliki siklus pendapatan untuk mendukung operasional dalam proses mendapatkan dan

mengelola pendapatan usaha. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelangsungan operasional

perusahaan dan mendapatkan laba.

Menurut Romney dan Steinbart (2004:3), siklus pendapatan adalah suatu kegiatan yang

berulang-ulang dari kegiatan-kegiatan yang meliputi penjualan barang atau jasa dan menagih

pembayaran atas penjualan tersebut. Salah satu tujuan dari sistem informasi akuntansi atas

siklus pendapatan adalah untuk mendukung performa kegiatan bisnis organisasi dengan

memproses data transaksi secara efisien.

Empat aktivitas bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan sebagai berikut

(Romney dan Steinbart, 2004:3):

1. Penerimaan pesanan penjualan atau jasa

2. Pengiriman barang kepada pelanggan

3. Penagihan, pencatatan piutang usaha, dan penghapusan piutang

4. Pengumpulan kas

Siklus pemdapatan pada PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang dalam penyediaan

produk jasa terbagi menjadi enam prosedur, yaitu:

1. Prosedur tender

Prosedur lelang tender

Prosedur peminjaman nama perusahaan (pinjam bendera)

2. Prosedur penyusunan kontrak dan perubahannya

3. Prosedur produksi

4. Prosedur pengendalian proyek, yaitu:

pengendalian proyek

pengendalian permintaan dan pertanggungjawaban panjar

pengendalian permintaan pembayaran proyek

5. Prosedur penyerahan proyek

6. Prosedur penagihan

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai

penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data

pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri

adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam

penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan

masalah teknologi informasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa

hasil penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui internet. Untuk memudahkan pemahaman

terhadap bagian ini, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

NO PENELITI JUDUL METODOLOGI

PENELITIAN HASIL

1 Nur Fakhrur

Razy (2013)

Analisis

Pengendalian

Internal Atas

Siklus Pendapatan

(Studi Kasus Pada

Hotel Griyadi

Montana Malang)

a. Jenis penelitian:

Kualitatif Deskriptif, dengan

pendekatan studi kasus.

b. Lokasi penelitian:

pada Hotel Griya Montana

Malang

c. Sumber data:

Data primer

d. Fokus Penelitian:

Sumber penerimaan Hotel

Griyadi Montana Malang

umumnya berasal dari

penyediaan berbagai macam

service, diantaranya yaitu jasa

a. Terdapat permasalahan yang

mendasar atas struktur

organisasi yang ada, yaitu

dari pengendalian

organisasional. Terdapat

perangkapan jabatan pada

fungsi yang seharusnya

dipisahkan.

b. Job description yang tertulis

sebatas pada manager dan

supervisor, hal ini dapat

menyebabkan

ketidakjelasan atas

tanggungjawab dan tugas

sewa kamar, restaurant, telefon,

laundry, dan ticketing

reservation. Namun dalam

evaluasi sistem informasi

akuntansi ini, peneliti hanya

membatasi pembahasan pada

siklus pendapatan atas jasa sewa

kamar dan restauran.

e. Metode pengumpulan data:

Wawancara, observasi, dan

dokumentasi

f. Teknik analisis:

Membandingkan dan

menganalisis hasil penelitian di

lapangan dengan elemen-elemen

pengendalian internal yang

berdasarkan COSO.

Elemen-elemen pengendalian

internal menurut COSO, yaitu:

Lingkungan pengendalian,

yaitu:

1) Filosofi dan gaya operasi

manajemen

2) Struktur organisasi

3) Dewan komisaris dan

audit komite

4) Metode pendelegasian

wwenang dan tanggung

jawab

5) Kebijakan dan praktik

kepegawaian

6) Pengaruh eksternal

Penilaian resiko

Informasi dan komunikasi

Prosedur pengendalian

1) Wewenang secara tepat

untuk melakukan suatu

kegiatan/transaksi

2) Pembagian tugas

3) Pembuatan dan

penggunaan dokumen dan

catatan yang memadai

4) Keamanan yang memadai

terhadap asset dan catatan

5) Pengecekan independen

terhadap kinerja

Pemantauan

spesifik setiap individu yang

menduduki posisi tertentu.

c. Pengendalian dokumentasi

yang dilakukan masih

kurang begitu optimal.

d. Pengendalian

asset/akuntabilitas asset

yang diterapkan masih

kurang optimal, dikarenakan

masih terdapat alur

pertanggungjawaban pada

fungsi yang tidak

semestinya akibat dari

perangkapan jabatan.

e. Pengendalian otorisasi yang

dilakukan masih kurang

optimal disebabkan terdapat

otorisasi oleh fungsi yang

tidak semestinya.

f. Perusahaan belum memiliki

standar operating procedure

secara tertulis yang terkait

dengan siklus pendapatan.

g. Perusahaan belum memiliki

kebijakan akuntansi secara

tertulis yang dapat dijadikan

pedoman oleh karyawan.

h. Secara umum perusahaan

telah mampu memproses

dokumen hingga terbentuk

informasi dengan baik.

2 Denock Kiki

Restu

Firnanda

(2013)

Sistem

Pengendalian

Internal pada

Siklus Pendapatan

(Studi Kasus di

CV. Sinar Terang

Distributor)

a. Jenis penelitian:

b. Kualitatif Deskriptif, dengan

pendekatan studi kasus.

c. Lokasi penelitian:

CV. Sinar Terang Distributor

d. Sumber data:

Data primer

e. Fokus Penelitian:

Menganalisa sistem

pengendalian internal pada

a. Analisis sistem

pengendalian lingkungan,

yaitu:

Integritas dan nilai etika

Tidak semuanya antara

perusahaan dan supplier

dapat saling menjaga

integritas satu sama lain.

Komitmen terhadap

kompetensi

siklus pendapatan yang

dimulai dari prosedur

penjualan secara kredit dan

tunai serta penerimaan kas

dari piutang usaha. Selain itu,

struktur organisasi, job

deskripsi, formulir-formulir

dan kebijakan-kebijakan yang

terkait dengan siklus

pendapatan pada CV. Sinar

Terang Distributor.

Membahas tentang kendala-

kendala apa saja yang

dihadapi CV. Sinar Terang

Distributor dalam menerapkan

sistem pengendalian internal

atas siklus pendapatan.

f. Metode pengumpulan data:

Wawancara, observasi,

dokumentasi, dan studi pusaka

g. Teknik analisis:

Membandingkan dan

menganalisis hasil penelitian di

lapangan dengan elemen-elemen

pengendalian internal yang

berdasarkan COSO.

h. Elemen-elemen pengendalian

internal menurut COSO, yaitu:

Lingkungan pengendalian,

yaitu:

1) Filosofi dan gaya operasi

manajemen

2) Struktur organisasi

3) Dewan komisaris dan

audit komite

4) Metode pendelegasian

wwenang dan tanggung

jawab

5) Kebijakan dan praktik

kepegawaian

6) Pengaruh eksternal

Penilaian resiko

Informasi dan komunikasi

Prosedur pengendalian

1) Wewenang secara tepat

untuk melakukan suatu

kegiatan/transaksi

2) Pembagian tugas

3) Pembuatan dan

penggunaan dokumen

dan catatan yang

memadai

4) Keamanan yang memadai

terhadap asset dan catatan

5) Pengecekan independen

terhadap kinerja

Pemantauan

Harus melampirkan ijasah

pendidikan terakhir yang

dimiliki karyawan.

Filosofi dan gaya

manajemen

Proses pengambilan

keputusan yang cukup

lama.

Struktur organisasi

Chain of command atau

garis otoritas yang ada

pada struktur organisasi

kurang jelas.

Pembagian wewenang

dan tanggungjawab

Tidak terdapat sebuah job

description yang jelas.

Kebijakan dan sumber

daya manusia

Adanya pelatihan,

pemberian bonus insentif,

dan pembayaran gaji tepat

waktu.

b. Analisis penilaian resiko

Karyawan baru

Setelah 3 training, wakil

pemilik akan

mewawancarai karyawan

baru tersebut dan

memberikan surat kontrak

kerja.

Perubahan dalam

lingkungan operasional

Terjadinya perubahan

dalam lingkungan operasi

perusahaan

Operasi perusahaan secara

luas

Mempunyai keunggulan

sebagai badan usaha

distribusi pertama saja

tidak cukup untuk

menutupi penilaian resiko

dengan para pesaingnya.

Aktivasi akuntansi

Aktivitas akuntansi tidak

terlalu difokuskan

dikarenakan perusahaan

tidak membuat laporan

keuangan yang baku

untuk pihak internal

sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif

deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana

dalam penelitian dikumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka

sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran

penyajian laporan tersebut. Jenis penelitian deskriptif yang dapat digunakan adalah

penelitian dengan pendekatan studi kasus.

Penelitian ini telah dilakukan di PT Indra Karya Wilayah I Malang, yang

berlokasi di Jalan Surabaya No. 3A Malang. Alasan pemilihan obyek penelitian pada PT

Indra Karya Wilayah I Malang adalah karena timbulnya gejala permasalahan dalam

siklus pendapatan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu perbaikan dan evaluasi sistem

informasi yang dapat membantu pengelolaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan

operasional yang terdapat di PT Indra Karya Wilayah I Malang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer

dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung. Metode

deskriptif yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data pada obyek penelitian

antara lain:

1. Wawancara

2. Observasi

3. Dokumentasi

Terdapat beberapa tahap dalam melakukan analisis data yaitu :

1. Penelitian pendahuluan.

Adanya penelitian pendahuluan di PT Indra Karya Wilayah I Malang

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya permasalahan di dalam sistem

pengendalian internal siklus perusahaan.

2. Penelitian lanjutan.

Setelah diketahui permasalahan yang ada dalam siklus pendapatan,

dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui hambatan-hambatan

yang mengakibatkan permasalahan.

3. Analisis sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan siklus

pendapatan PT Indra Karya Wilayah I Malang.

Fokus dari tahap ini adalah melakukan analisis sistem pengendalian

internal yang berkaitan dengan semua prosedur yang ada pada siklus

pendapatan PT Indra Karya Wilayah I Malang, kebijakan manajemen dan

akuntansi, formulir yang digunakan, serta pemaparan resiko-resiko yang

mungkin terjadi (moral hazard) dalam siklus pendapatan dan kebijakan

yang ada, serta mencari informasi mengenai kekurangan.

Dalam menganalis, penulis menggunakan referensi sistem pengendalian

internal menurut Mulyadi tahun 2008. Hal tersebut berfokus pada unsur-

unsur sistem pengendalian internal, lingkungan pengendalian internal,

dan pengendalian internal akuntansi dalam lingkungan pengolahan data

elektronik.

4. Rekomendasi atau usulan sistem pengendalian internal yang berkaitan

dengan siklus pendapatan PT Indra Karya Wilayah I Malang.

Fokus dari tahap ini adalah memberikan usulan perbaikan sistem

pengendalian internal, kebijakan manajemen dan akuntansi, serta

formulir yang digunakan berdasarkan dari data yang telah diperoleh.

Pengujian kredibilitas data diperlukan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif

deskriptif yang menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang rentan

terhadap ketidakbenaran data oleh karena itu dibutuhkan sebuah triangulasi data untuk

mendukung sebuah penelitian. Menurut triangulasi sumber data adalah menggali

kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan

observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah,

catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing

cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan

memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh

kebenaran handal (Rahardjo,2010:270). Dalam pengujian kredibilitas data wawancara,

peneliti melakukan cek silang dengan hasil observasi tentang prosedur dan melihat

langsung dokumen-dokumen terkait dengan siklus pendapatan.

PEMBAHASAN

PT Indra Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan pada tahun

1972 di Jakarta dan bergerak dalam bidang kontraktor umum. PT Indra Karya didirikan

berdasarkan Akta Pendirian Nomor 108 tertanggal 20 Desember 1972 yang kemudian

diubah terakhir pada tahun 1998 dengan Akta Notaris No.123 tanggal 31 Maret 1998

dan di syahkan oleh Menteri Kehakiman dengan SK No.C.872 HT.01.01. tanggal 11

Januari 1999 merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang kegiatan

usaha jasa konsultan teknik.

Tujuan didirikannya PT Indra Karya adalah untuk ikut melaksanakan program

pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dengan cara membina dan

mengembangkan perusahaan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan

rasional. Semula perusahaan bergerak dalam bidang pemborongan umum, tetapi pada

pertengahan tahun 1978, Menteri Pekerjaan Umum mereorganisasi perusahaan dan

mengubah usahanya menjadi rekayasa dan manajemen terutama dalam bidang

pengembangan sumber daya air dan tenaga listrik.

Pada tahun 1981 sesuai dengan kerangka program nasional untuk

mengembangkan industri di Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum telah mengambil

kebijaksanaan khusus untuk memperkuat PT Indra Karya dengan mengalihkan asset

(tanah, banguan, kantor, kendaraan, peralatan survey dan investigasi, komputer, dan

lain-lain) dan tenaga ahli dari Badan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Sungai Kali

Brantas.

Selama dua puluh tahun terakhir, PT Indra Karya telah berhasil memperoleh

pekerjaan untuk menangani proyek-proyek besar dari PLN maupun Ditjen Pengairan

Departemen Pekerja Umum, termasuk proyek jalan dan jembatan dari Direktorat

Jendral Bina Marga. Sebagian besar pekerjaan itu bekerja sama dengan perusahaan

asing yang mempunyai reputasi internasional.

Sejak tahun 1990, PT Indra Karya mempunyai karyawan yang terdiri dari sarjana

teknik, tenaga ahli manajemen, sarjana ekonomi, teknisi,dan staf administrasi. Jadi,

perusahaan PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang cukup besar untuk menangani

pembangunan PLTA Sengguruh dan pada tahun berikutnya PT Indra Karya dipilih

ADB dan IBRD untuk mengangani proyek-proyek besar berdasarkan pelelangan

internasional (International Compettive Bidding)

PT Indra Karya telah terdaftar pada badan-badan internasional sebagai berikut :

ADB : Asian Development Bank

IBRD : International Bank for Reconstruction and Development

OECF : Overseas Economic Coorperation Fund

USAID : United States Agency for International Development

JICA : Japanese International Coorperation Agency

PT Indra Karya Wilayah I Malang merupakan bagian dari PT Indra Karya Jakarta

yang didirikan pada tahun 1972. Sesuai dengan kerangka program pemerintahan dalam

memenuhi kebutuhan jasa konsultasi yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka

PT Indra Karya pada tanggal 21 November 1990 membuka Wilayah I yang

berkedudukan di Malang. Daerah Kerja Wilayah I meliputi Jawa Timur, Sulawesi, Bali,

Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pentingnya visi dan misi perusahaan adalah visi perusahaan sebagai elemen

utama bagi suatu strategi untuk mencari pencapaian hasil yang lebih tinggi atau lebih

baik.

Visi: “Menjadikan PT. Indra Karya sebagai perusahaan jasa konsultansi dengan

kinerja terbaik di Indonesia”. Penjelasan atas Visi PT. Indra Karya mengacu pada

prinsip pengelolaan perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan

perusahaan, maka kinerja dalam hal ini mencakup:

1. Kinerja Profitability

2. Kinerja Sustainibility

3. Kinerja Competitivenes

Visi dari perusahaan yang didukung oleh SDM, organisasi, produksi, pemasaran,

keuangan serta manajemen. Diharapkan, perusahaan dapat menjadikan sumber daya

manusia sebagai aset perusahaan yang profesional, memiliki team spirit yang tinggi dan

berkinerja tinggi diimbangi dengan kinerja organisasi yang efektif dalam rangka

meningkatkan pangsa pasar dan unggul dalam persaingan serta menghasilkan produk

jasa konsultansi yang berkualitas.

Misi perusahaan adalah usaha dasar yang dicanangkan oleh perusahaan dalam

usahanya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan UU No.40 tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2001 tentang

Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Keputusan Menteri Keuangan

No.266/KMK.016/1997 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN, sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-233/MBU/2003,

tanggal 17 juni 2003, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan

Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta Akte Pendirian Perusahaan PT. Indra

Karya sebagai Persero dalam mencapai visinya mengemban misi sebagai berikut:

1. Menyediakan jasa konsultansi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat

baik di pasar dalam negeri ataupun internasional, dan memupuk keuntungan

(profit oriented) dengan menyelenggarakan kegiatan usaha yang dapat

meningkatkan nilai perusahaan.

2. Dengan Good Corporate Governance yang diterapkan perusahaan, turut

serta melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah di

bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya.

3. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor

swasta dan turut aktif memberikan bimbingan/pembinaan kegiatan usaha

khususnya pengusaha kecil dan koperasi.

4. Membuat Tenaga Ahli PT. Indra Karya mempunyai kompetensi tinggi dan

mempunyai persyaratan yang dapat diterima oleh industri jasa konsultansi

bertaraf internasional dan dapat memberikan pelayanan yang prima

terhadap setiap penugasan.

Maksud dan tujuan didirikannya PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang

adalah untuk melayani jasa di bidang konsultan, meliputi:

1. Administrasi Kontrak:

2. Kegiatan Pembangunan:

3. Manajemen Konstruksi:

4. Desain:

5. Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi:

6. Manajemen Proyek:

7. Survey dan Investigasi:

Awal pendirian PT Indra Karya pada tahun 1972, PT Indra Karya Pusat

berkedudukan di Jalan Biru Laut 10 kav. 9 Jakarta, sedangkan PT Indra Karya Cabang I

yang didirikan pada tanggal 21 November 1990 berkedudukan di Jalan Surabaya No.3A

Malang hingga saat ini.

Keberadaan struktur organisasi bagi sebuah perusahaan merupakan hal yang

sangat penting dan bersifat mendasar, karena struktur organisasi merupakan pijakan

dasar dalam usaha mencapai tujuan perusahaan yang telah direncanakan. Struktur

organisasi yang jelas maka setiap bagian yang akan dapat mengetahui tugas, wewenang,

dan tanggung jawab setiap personil.

Secara umum proses pengorganisasian adalah proses menciptakan hubungan-

hubungan antara fungsi-fungsi, personalia dan faktor fisik agar supaya kegiatan-

kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan

bersama. Hasil dari proses pengorganisasian tersebut adalah terbentuknya suatu struktur

organisasi yang membatasi kedudukan, wewenang dan tanggung jawab setiap anggota

bagian sehingga akan tercipta koordinasi yang sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi.

Struktur organisasi PT Indra Karya (Persero) secara umum dijelaskan pada Gambar 4.1

dan PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang, yang membatasi kedudukan,

wewenang, dan tanggung jawab setiap anggotanya dijelaskan pada Gambar 4.2

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI PT INDRA KARYA (PERSERO

Sumber : PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang, tahun 2015

Gambar 4.2

PT INDRA KARYA (PERSERO) WILAYAH I MALANG

GENERAL MANAGER

WILAYAH

MANAGER

ADMINISTRASI &

KEUANGAN

MANAGER PROPOSAL

& TEKNIK WILAYAH

SUB BAG

INVOICE

SUB BAG LAPORAN

MANAJEMEN & SDM

SUB BAG

AKUNTANSI

SUB BAG

KEUANGAN

SUB BAG

ADM & UMUM

SUB BAG

PENGENDALIAN

PERPUSTAKAAN

SUB BAG

LEGAL ASPEK

SUB BAG

PROPOSAL

MANAGER

PENGENDALIAN &

ANALISIS RISIKO

DEPUTY GENERAL

PEMASARAN BALI

PEMASARAN NTB

PEMASARAN NTT

PEMASARAN PAPUA

PEMASARAN JAWA TIMUR &

SULAWESI SELATAN

Sumber PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang, tahun 2015

Job Description PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang

Berdasarkan pada tujuan perusahaan, ketrampilan, dan pengalaman

anggotanya, PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang mendeskripsikan pembagian

wewenang anggotanya melalui tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim dalam

setiap menjalankan operasi perusahaan. Tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim

tersebut adalah:

1. General Manager Wilayah

Tugas dan Tanggung Jawab:

Memimpin wilayah dalam melaksanakan sebagai kegiatan usaha perusahaan

yang dilimpahkan kepada wilayah.

Untuk setiap tahun buku, menyiapkan dan menyampaikan Rencana Kerja

dan Anggaran Wilayah (RKAW) tahunan kepada Direksi.

Merencanakan, melakasanakan dan mengendalikan kegiatan pemasaran dan

produksi di wilayah kerja/operasi di bawahnya dengan koordinasi Direksi.

Melaksanakan kerja sama operasi dengan mitra kerja/perusahaan-

perusahaan lain dalam penanganan perkerjaan/proyek berdasarkan

persetujuan dari Direksi.

Mengelola dan mengendalikan sumber daya perusahaan yang menjadi

tanggung jawabnya meliputi personalia dan barang-barang asset perusahaan

meliputi gedung kantor, rumah, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan

lainnya.

Mengelola dan mengendalikan keuangan dengan menyelenggarakan

administrasi dan akuntansi keuangan secara efisien dan transparan untuk

mendapatkan keuntungan yang optimal.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemasaran, produksi

dan sumber daya untuk peningkatan keuntungan maupun performance-nya.

Mentaati peraturan dan kewajiban wilayah terhadap Kantor Pusat sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta pelaksanaan kontrak

Manajemen dan KPI wilayah.

Melakukan pengelolaan dan pengendalian terhadap kualitas, kuantitas, dan

biaya pelaksanaan proyek-proyek untuk mendapatkan keuntungan proyek

yang maksimal.

Memperluas dan membina jaringan pemasaran wilayah dalam usaha

memperoleh proyek-proyek baru dan memelihara hubungan dengan pemberi

kerja dalam rangka re-order proyek.

Lainnya yang berkaitan erat dengan tujuan jabatannya.

2. Deputi GM Wilayah


Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan internal yang dilakukan oleh manajer.

Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan operasional

dalam bidang invoice, SDM Proyek, dan Laporan Manajemen.

Menyiapkan dokumen pendukung invoice berdasarkan Berita Acara Prestasi

Proyek dari Manager Pengendalian serta melaksanakan invoicing kepada

pengguna jasa secara tepat waktu.

Mengoordinasi proses penyajian laporan-laporan wilayah kepada kantor

pusat sehingga dapat disajikan secara tepat waktu, mutu, benar, dan lengkap.

Mengevaluasi sebab terjadinya penyimpangan antara prakiraan dan realisasi

penagihan dan SDM Proyek, kemudian mengonfirmasi dengan pihak-pihak

terkait.

Menyusun Laporan Manajemen bulanan dan RKAW dengan

mengoordinasikan berbagai bahan dari setiap unit kerja dan

menyampaikannya tepat waktu ke Kantor Pusat.

Menghimpun dan menyampaikan bahan yang diperlukan dalam rangka

Penyusunan Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, RKAP dan RJPP kepada

Kantor Pusat melalui General Manager Wilayah.

Menyiapkan legalitas Addendum/Memorandum/Amandemen.

Melaksanakan tugas-tugas insidentil yang dibebankan oleh GM Wilayah

(selaku atasan struktural) maupun GM Biro Kantor Pusat (selaku atasan

fungsional).

Sub bagian Invoice

Tugas dan tanggung jawab:

Melakukan kegiatan operasional dalam bidang invoice, sepeti perhitungan

piutang yang akan ditagih berdasarkan perhitungan termin atau berdasarkan

prosentase pelaksanaan proyek sesuai dengan ketentuan pada kontrak.

Menyiapkan dokumen pendukung invoice berdasarkan Berita Acara Prestasi

Proyek dari Manager Pengendalian serta melaksanakan invoicing kepada

pengguna jasa secara tepat waktu.

Sub bagian Laporan manajemen dan SDM

Tugas dan tanggung jawab:

Membantu General Deputy dalam mengoordinasi proses penyajian laporan-

laporan wilayah kepada kantor pusat sehingga dapat disajikan secara tepat

waktu, mutu, benar, dan lengkap.

Mengevaluasi sebab terjadinya penyimpangan antara prakiraan dan realisasi

penagihan dan SDM Proyek, kemudian mengonfirmasi dengan pihak-pihak

terkait.

Membantu General Deputy menyusun Laporan Manajemen bulanan dan

RKAW dengan mengoordinasikan berbagai bahan dari setiap unit kerja,

sehingga dapat dilaporkan tepat waktu ke Kantor Pusat.

3. Pemasaran Wilayah


Mendapatkan informasi pasar, melakukan pemetaan pasar, dan melakukan

seleksi proyek-proyek potensial untuk kemudian dilakukan peneterasi pasar

di wilayah kerjanya.

Menyusun konsepsi strategi pemasaran dengan memperhatikan potensi,

peluang, competitor, profitabilitas, dan sumber daya dengan

mengoordinasikan kegiatan pemasaran di wilayah kerjanya.

Menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan strategi dan kebijakan

pemasaran yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya sasaran

yang ditetapkan.

Secara terus menerus melakukan upaya untuk memperkuat potensi

perolehan proyek sejak dari surat minat sampai kontrak ditandatangani.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemasaran serta

membuka dan memperluas jaringan pasar baru dalam rangka pencapaian

produksi yang telah ditetapkan.

Membuat laporan secara periodik dan melakukan koordinasi dengan Deputi

GM sesuai fungsi tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh atasannya.

Melaksanakan tugas-tugas insidintil yang dibebankan oleh GM Wilayah


fungsional).

Bersama-sama dengan Bagian Proporsal menyusun ROPTL sebelum

mengajukan dokumen penawaran kepada pemberi kerja.

4. Manajer Administrasi dan Keuangan Wilayah


Merencanakan, mengoordinasikan, dan mengontrol arus kas perusahaan

(cash flow), terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan

ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi

keuangan dan kegiatan operasional perusahaan.

Mengelola fungsi akauntansi dalam memproses data dan informasi

keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan

perusahaan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Mengoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, dan

pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu,

dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan,

dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan

penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan

operasional perusahaan.

Mengoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa keuangan untuk

dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi pimpinan perusahaan

dalam mengambil keputusan bisnis, baik untuk kebutuhan investasi,

ekspansi, operasional maupun kondisi keuangan lainnya.

Membuat rencana kegiatan operasional dan memberi masukan kepada GM

Wilayah dalam bidang ketatausahaan, personalia, dan rumah tangga untuk

menjadi pedoman pelaksanaan sesuai dengan strategi yang diterapkan oleh

perusahaan.

Memiliki kebenaran atas hak-hak karyawan (cuti, kacamata, kesehatan,

sumbangan menikah, melahirkan.) untuk setiap permintaan hak karyawan.

Menyusun dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan maupun mengadakan

sarana dan prasarana kerja termasuk peningkatan kemampuan perangkat

komputer dan peralatan peripheral lainnya.

Melayani kebutuhan setiap unit di wilayahnya dengan merumuskan

kebutuhan setiap unit untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Membuat laporan secara periodik kepada Deputi GM serta melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.



fungsional).

Sub Bagian Akuntansi:

a. Bagian Akuntansi, pajak, dan verifikasi dokumen


Melakukan tugas perencanaan, pelaporan, dan pembayaran kewajiban pajak

perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan

pemerintah yang berlaku.

Melakukan verifikasi data dan dokumen (formulir-formulir dan memo) yang

akan dimasukkan ke dalam program MYGL

Melakukan tugas penginputan data dan dokumen (formulir-formulir dan

memo) ke dalam program MYGL dan membantu manajer untuk melakukan

analis laporan keuangan.

Sub Bagian Keuangan:

a. Bagian verifikasi keuangan


Melakukan verifikasi data dan dokumen yang berhubungan dengan

keuangan (formulir-formulir dan memo) yang akan dimasukkan ke dalam

laporan manajemen.

b. Bagian Kasir


Melakukan kegiatan operasional kas perusahaan

Menghitung uang kas yang ada di perusahaan

Sub Bagian Administrasi dan Umum


Melakukan kegiatan operasional bidang ketatausahaan, personalia, dan

rumah tangga untuk menjadi pedoman pelaksanaan sesuai dengan strategi

yang diterapkan oleh perusahaan.

Mengatur kegiatan operasional atas hak-hak karyawan (cuti, kacamata,

kesehatan, sumbangan menikah, melahirkan.) untuk setiap permintaan hak

karyawan.

Menyusun dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan maupun mengadakan

sarana dan prasarana kerja termasuk peningkatan kemampuan perangkat

komputer dan peralatan peripheral lainnya.

5. Manajer Pengendalian dan analisis risiko Wilayah


Merencanakan dan melaksanakan kegiatan administrasi, operasional, dan

pengendalian proyek sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Menyusun ROPT bersama dengan Team Leader proyek mengacu pada

perjanjian kontrak pekerjaan.

Melakukan evaluasi terhadap kinerja proyek berdasarkan laporan

pelaksanaan proyek berdasarkan Laporan pelaksanaan proyek dan

permintaan dana termasuk peralatan dan sumber daya dengan melakukan

upaya-upaya efisiensi agar kontribusi proyek meningkat.

Membuat laporan evaluasi pelaksanaan proyek agar dapat segera diketahui

jika penyimpangan dan segera dapat diketahui jika terjadi penyimpangan

dan segera dapat diambil langkah-langkah korektif serta memberikan surat

teguran kepada proyek apabila terjadi penyimpangan.

Melakukan pembahasan (Rapat Persiapan Pelaksanaan Tugas) dengan Tim

Pelaksana Tugas dalam penyusunan ROPT sebelum disetujui dengan

Direksi dengan memberikan masukan dan koreksi untuk optimalisasi

kontribusi proyek.

Membantu Team Leader dalam melakukan kerjasama dengan mitra kerja

dalam memenuhi kebutuhan proyek sehingga pelaksanaannya tidak

mengalami hambatan.

Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan proyek yang difokuskan pada

aspek kualitas, biaya, dan waktu sesuai dengan rencana yang tertuang dalam

ROPT dan menyampaikan laporan kepada Kantor Pusat secara tepat waktu,

mutu, benar, dan lengkap.

Memerikasa kebenaran Berita Acara Prestasi pekerjaan yang diterima dari

proyek dalam rangka invoicing proyek.

Membuat laporan periodik kepada General Manager serta melakukan tugas-

tugas lain yang diberikan oleh atasannya.



fungsional)

Sub Bagian pelaporan


Menyusun laporan manajemen dan memonitoring pembiayaan proyek

Sub Bagian Panjar


Memverifikasi panjar

Sub Bagian record permintaan pembiayaan proyek


Memverifikasi kelayakan permintaan proyek

Menyusun memonitor sub kontrak

6. Manajer Proposal dan teknik Wilayah


Menyusun dokumen prakualifikasi dan proposal dimulai dari pengambilan

undangan, pengambilan dokumen, menghadiri rapat penjelasan yang

diberikan oleh pengguna jasa, penyerahan dokumen prakualifikasi maupun

tender, mengikuti kegiatan negosiasi kontrak hingga ditandatanganinya

kontrak pekerjaan.

Menyusun dan menerapkan strategi penyusunan proposal bersama-sama

dengan tim penyusun proposal (bila ada) dan melakukan rapat-rapat

koordinasi yang diperlukan dalam rangka pemenangan proposal.

Membuat rencana kebutuhan dana untuk penyusunan prakualifikasi dan

proposal dengan persetujuan GM Wilayah serta mengelola dan

mempertanggungjawabkan secara tepat waktu, lengkap, dan benar.

Menyusun ROPTL bersama-sama dengan Pemasaran dan calon Team

Leader sebagai bahan pengambilan keputusan oleh manajemen untuk

memutuskan diambil tidaknya proyek tersebut serta menetapkan strategi

pemenangan proyek.

Menyusun rencana kerja dan anggaran bagiannya sesuai dengan strategi,

kebijakan, dan sistem prosedur perusahaan yang telah ditetapkan untuk

memastikan tercapainya sasaran baginya.

Menggalang kemitraan yang diperlukan dengan mitra strategis dalam

penyiapan dan penyusunan dokumen prakualifikasi maupun tender.

Bertanggung jawab atas waktu, mutu, dan biaya untuk produk:

a. Prakualifikasi

b. Proposal Administrasi, teknis, dan biaya.

c. Curriculum Vitae

Mendokumentasikan dengan baik curriculum vitae personil baik master

maupun updating, the winning proposal maupun kontrak pekerjaan.

Bertanggung jawab terhadap inputing dan updating data pendukung yang

diperlukan dalam penyusunan prakualifikasi dan proposal pada

Membuat laporan secara periodik kepada GM serta melaksanakan tugas-

tugas lainnya yang diberikan oleh atasannya.



fungsional)

Sub Bagian Proposal


Menyusun dokumen prakualifikasi dan proposal dimulai dari pengambilan

undangan, pengambilan dokumen, menghadiri rapat penjelasan yang

diberikan oleh pengguna jasa, penyerahan dokumen prakualifikasi maupun

tender, mengikuti kegiatan negosiasi kontrak hingga ditandatanganinya

kontrak pekerjaan.

Menyusun dan menerapkan strategi penyusunan proposal bersama-sama

dengan tim penyusun proposal (bila ada) dan melakukan rapat-rapat

koordinasi yang diperlukan dalam rangka pemenangan proposal.

Membuat rencana kebutuhan dana untuk penyusunan prakualifikasi dan

proposal dengan persetujuan GM Wilayah serta mengelola dan

mempertanggungjawabkan secara tepat waktu, lengkap, dan benar.

Menyusun ROPTL bersama-sama dengan Pemasaran dan calon Team

Leader sebagai bahan pengambilan keputusan oleh manajemen untuk

memutuskan diambil tidaknya proyek tersebut serta menetapkan strategi

pemenangan proyek.

Menyusun rencana kerja dan anggaran bagiannya sesuai dengan strategi,

kebijakan, dan sistem prosedur perusahaan yang telah ditetapkan untuk

memastikan tercapainya sasaran baginya.

Sub Bagian Legal aspek


Bertanggung jawab atas waktu, mutu, dan biaya untuk produk:

a. Prakualifikasi

b. Proposal Administrasi, teknis, dan biaya.

c. Curriculum Vitae

Mendokumentasikan dengan baik curriculum vitae personil baik master

maupun updating, the winning proposal maupun kontrak pekerjaan.

Bertanggung jawab terhadap inputing dan updating data pendukung yang

diperlukan dalam penyusunan prakualifikasi dan proposal.

Prosedur Tender pada siklus pendapatan PT Indra Karya (Persero) Wilayah I

Malang

Cara yang dipakai untuk mengumumkan tender sebuah proyek biasanya memakai

iklan di media massa yang ditujukan kepada publik melalui surat kabar. Bila

proyeknya bersifat internasional, iklannya dibuat dalam bahasa Inggris dan juga lewat

bantuan kedutaan asing yang ada. Di dalam PT Indra Karya (Persero) Wilayah I

Malang ada dua cara untuk mendapatkan sebuat proyek, yaitu:

1. Prosedur lelang tender

Dalam tender, sering kali PT Indra Karya Wilayah I Malang mendapat

tender melalui tender terbuka. Tender Terbuka adalah tender yang

diumumkan kepada publik, pekerjaan proyek tersebut dapat dikerjakan oleh

umum. Tentunya oleh badan-badan yang sudah lulus prakualifikasi.

Biasanya tender terbuka dilakukan oleh proyek-proyek pemerintah dan

perusahaan swasta yang besar.

Undangan untuk tender terbuka yang diiklankan, disebutkan antara

lain apa hakikat pekerjaannya, siapa pemiliknya, dan siapa pemberi

dananya (misalnya dana proyek yang dipinjam dari bank luar negeri). Para

peminat dapat mengambil dokumen tender dari proyek yang akan dilelang

dan setelah mempelajarinya akan diadakan rapat penjelasan pekerjaan.

Terkadang dalam pengumuman lelang tender, si pemberi pekerjaan tidak

akan memberitahukan berapa besarnya biaya atau penganggaran dana untuk

pengerjaan proyek tersebut.

Tender tertutup merupakan kebalikan dari tender terbuka, pekerjaan

yang akan dilelangkan hanya dapat dikerjakan oleh beberapa badan yang

sudah dikenal dan memiliki kekhususan tersendiri (keahlian khusus yang

belum dimiliki badan lain). Pemberitahuannya tender melalui surat

undangan/secara lisan, lewat telepon. Proyek konstruksi dengan cara tender

tertutup ini banyak dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah yg

membangun proyek yg sifatnya rahasia. PT Indra Karya sering mendapatkan

tender melalui pelelangan tender terbuka dibandingkan dengan tender

tertutup.

Kebijakan Manajemen:

Jika terdapat lebih dari 1 pembukaan lelang proyek dalam satu waktu,

maka semua lelang yang telah di setujui dan memiliki prospek bagus akan

dibuatkan proposal oleh bagian proposal walaupun dalam tenggang waktu

lelang yang sempit.

2. Prosedur peminjaman nama perusahaan (pinjam bendera)

Pada umumnya, suatu pekerjaan konstruksi diberikan oleh pengguna

jasa kepada penyedia jasa yang memenuhi persyaratan seperti pada bagian

proses tender lelang. Namun dalam kenyataannya seringkali terjadi pada

pengerjaan suatu proyek konstruksi, seorang kontraktor yang mengerjakan

suatu proyek konstruksi bukan pemilik perusahaan jasa konstruksi yang

memenangkan tender pada proses lelang. Kontraktor tersebut hanya

meminjam nama perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan proyek

konstruksi yang diinginkan. Setelah kontraktor yang bersangkutan selesai

mengerjakan proyek konstruksi tersebut, ia akan memberikan fee kepada

pemilik nama perusahaan konstruksi yang dipinjam tadi. Peminjaman nama

perusahaan seperti ini sudah sangat banyak terjadi dikalangan masyarakat

jasa konstruksi, dan dikenal dengan istilah pinjam nama atau pinjam

bendera.

Berdasarkan wawancara dengan manager administrasi dan keuangan,

dalam proses peminjaman nama perusahaan ada prosedur yang harus

dilakukan:

a. Penawaran peminjaman kontrak melalui general manajer wilayah

b. Melakukan pendalaman tentang proyek yang akan dilakukan dalam

proses pinjam bendera oleh departemen pengendalian dan analisis

resiko bersama tenaga ahli perusahaan.

c. Melakukan analisi resiko proyek, kemungkinan proyek gagal di

tengah jalan, dan analisis biaya tender yang memungkinkan

penggelembungan oleh pihak peminjam nama perusahaan, sehingga

meminimalkan risiko penggelapan dana.

d. Jika telah dilakukan analisi dan dirasa proyek tersebut telah memenuhi

standar kualitas perusahaan, maka dibuat surat kontrak peminjaman

bersama dengan pihak yang melakukan peminjaman nama dengan

legalitas notaris.

e. Fee sebesar 5% total nilai tender yang berasal dari peminjaman nama

perusahaan akan dimasukkan dan dicatat oleh bagian akuntansi

sebagai pendapatan lain-lain.

Prosedur penyusunan kontrak dan perubahannya PT Indra Karya (Persero)

Wilayah I Malang

Dokumen Kontrak merupakan perikatan hukum antara Pengguna jasa dengan

Penyedia jasa. Perubahan kontrak berupa Addendum/Memorandum/ Amandemen yang

merupakan perubahan dari kontrak awal dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

kontrak. Kegagalan konstruksi/bangunan biasanya berupa kesalahan dalam tahapan:

survei investigasi, studi, perencanaan, pengawasan konstruksi dan paska konstruksi.

1. Penyusunan Kontrak dan Perubahan materinya harus memenuhi ketentuan

dokumen tender yang ditetapkan pengguna jasa dan ketentuan persyaratan

dari penyedia jasa.

2. Penyusunan kontrak harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan

kewajiban pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa.

3. Dalam peninjauan Addendum/Memorandum/Amandemen harus mengacu

kepada kontrak awal.

4. Materi yang ditetapkan dalam Penyusunan Kontrak dan Addendum.

5. Materi yang dibahas dalam Penyusunan Kontrak dan Perubahan harus

diupayakan agar perusahaan dalam posisi aman baik dalam aspek

adminstrasi, legal, teknis, non teknis maupun komersial.

Kebijakan manajemen:

1. Direksi dapat meminta bantuan/pertimbangan pihak ketiga (ahli hukum

kontrak) untuk mereview atau menyiapkan dokumen kontrak.

2. Direksi dapat meminta bantuan/pertimbangan pihak ketiga (ahli konstruksi)

dan atau membentuk Tim apabila terjadi kegagalan konstruksi/Bangunan.

Prosedur produksi PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang

Prosedur kerja ini berlaku untuk semua pelaksanaan Pekerjaan Studi yang

dilaksanakan oleh PT. Indra Karya. Pekerjaan Studi dilakukan oleh Regu Pelaksana

tugas (tenaga ahli proyek perusahaan) yang dibentuk oleh perusahaan dengan

bedasarkan pada persyaratan yang ada dalam kontrak. Setiap tahapan studi harus

mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK/Terms of Referrence), studi terdahulu,

peraturan perundangan dan standard yang berlaku.

Pekerjaan Studi ini dibagi menjadi beberapa tahapan sesuai dengan ROPT dan

RMK yang sudah disahkan:

1. Tahap masukan pekerjaan studi

Pada tahap masukan pekerjaan studi ini mencakup beberapa kegiatan di

antaranya adalah sebagai :

a. Mobilisasi personil sesuai dengan jadwal penugasan personil baik

tenaga ahli maupun tenaga penunjang dan mobilisasi peralatan

diantaranya penyiapan kantor dengan perlengkapannya, peralatan

kerja, ATK, dll

b. Pemahaman KAK, setiap tenaga ahli diminta mempelajari KAK

sehingga memahami apa saja yang harus dilakukan selama

pelaksanaan proyek.

c. Pengurusan ijin untuk kegiatan lapangan dan ke instansi yang terkait

yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa

d. Inventarisasi/Pengumpulan laporan hasil studi terdahulu ( bila sudah

pernah dilakukan )

e. Inventarisasi/pengumpulan data primer dan data sekunder sesuai

dengan kebutuhan studi

f. Membuat laporan pendahuluan

2. Tahap kegiatan pekerjaan studi

Melakukan kajian hasil studi yang dilakukan dalam diskusi terhadap proses

studi dan permasalahannya.

3. Tahap Akhir Pelaksanaan

a. Pada tahap akhir/penyelesaian perlu dilakukan verifikasi dan validasi

bersama Pengguna Jasa sampai mendapat persetujuan dari Pengguna

Jasa .

b. Apabila terdapat perubahan/koreksi pekerjaan studi yang akan

menjadi produk pekerjaan studi, perlu diadakan

perbaikan/penyempurnaan dan perubahannya dikendalikan.

c. Team Leader menyerahkan seluruh dokumen/laporan yang

dipersyaratkan dalam Kontrak

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan keluaran pekerjaan studi yang harus diserahkan

kepada Pengguna Jasa sesuai dengan yang ada dalam kontrak.

Kebijakan Manajemen untuk produksi yang tidak sesuai :

a. Identifikasi ketidak sesuaian atau penyimpangan produk/jasa harus

ditetapkan dalam setiap proses pekerjaan.

b. Setiap petugas/pejabat yang terlibat dalam suatu pekerjaan baik langsung

maupun tidak langsung, mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk

melapor kepada atasan langsungnya bila terjadi penyimpangan baik dalam

produk dan prosesnya.

c. Setiap penyimpangan produk harus diidentifikasi, dicatat, dan dilaporkan

dengan menggunakan laporan produk tidak sesuai.

d. Apabila ketidak sesuaian diketahui setelah produk diserahkan kepada

pengguna jasa, Tim Leader harus mencatat dan berusaha untuk

perbaikannya.

e. Apabila ketidak sesuaian diketahui sebelum produk diserahkan kepada

Pengguna Jasa, ketidaksesuaian tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu.

f. Jika ketidak sesuaian terjadi secara berulang-ulang dengan penyimpangan

yang sama, untuk mengendalikannya harus dianalisis penyebab ketidak

sesuaiannya dan dilakukan tindakan koreksi.

g. Jika penyimpangan tidak dapat langsung ditanggulangi secara langsung di

lapangan, yang terkait melaporkannya ke GM Wilayah/Divisi untuk

mendapatkan keputusan tentang cara pengendaliannya.

Prosedur pengendalian proyek PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang

1. Pengendalian proyek

Prosedur ini menetapkan tata cara untuk monitoring dan mengendalikan serta

mengevaluasi proses realisasi produksi yang konsisten dengan persyaratan proses-

proses lainnya dari Sistem Manajemen Mutu. Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan

bagi unit-unit terkait agar dapat mendukung Regu Pelaksana Tugas untuk menyajikan

produk dengan mutu yang baik dan sesuai serta konsisten dengan aktivitas proses

Sistem Manajemen Mutu pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan. Ketentuan Umum

pengendalian proyek:

a. Pengendalian proyek terdiri dari Pengendalian Waktu, Biaya, Mutu,

Likuiditas dan Safety.

b. Dasar dari pengendalian adalah dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK)

dan Rencana Operasi Pelaksanaan Tugas (ROPT).

c. EKPP adalah Evaluasi yang berisi penjelasan tentang realisasi pelaksanaan

di proyek dari segi waktu, biaya, mutu, likuiditas, dan safety pelaksanaan

beserta masalah dan tindak turun tangannya.

d. EKPP terdiri dari :

Pengendalian Produksi dan Waktu

Pengendalian Produksi dan Biaya

Pengendalian Mutu

Pengendalian Likuiditas

Pengendalian Safety

EKPP disusun oleh Team Leader setiap akhir bulan dan diserahkan kepada

Manajer Pengendalian Wilayah/Divisi. LPPT (Laporan Penyelesaian

Pelaksanaan Tugas) yang disiapkan oleh Team Leader pada akhir

pelaksanaan proyek.

Pengendalian terhadap pelaksanaan proyek melalui beberapa tahapan :

a. Tahapan Persiapan

b. Tahap Pelaksanaan

c. Tahap Penyelesaian

2. Prosedur pengendalian permintaan dan pertanggungjawaban panjar

Prosedur ini berlaku bagi para Peminta Panjar Kerja yang terkait dengan dokumen

Panjar Kerja dari Proyek untuk kebutuhan yang belum ada kepastian nilainya dan belum

dilengkapi dengan bukti nota/kwitansi/faktur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan dari prosedur pengendalian permintaan dan pertanggungjawaban panjar, yaitu:

a. Memberikan panduan dalam proses Permintaan Panjar Kerja Proyek dan

pertanggungjawabannya untuk memastikan bahwa permintaan Panjar Kerja

Proyek ini sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu yang berlaku di

perusahaan.

b. Untuk menjamin kesesuaian dokumen dan efektivitas Permintaan Panjar

Kerja Proyek dan pertanggungjawabannya agar sesuai dengan persyaratan

dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Permintaan Panjar Kerja Proyek adalah proses pengajuan dana oleh

TL/Co.TL/Peminta Panjar Kerja yang dokumennya belum dilengkapi dengan bukti

nota/kwitansi/faktur yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dilampiri dengan rincian

Panjar Kerja yang diajukan sebagai informasi yang dapat dipakai untuk pertimbangan

manajemen dalam memutuskan suatu pembayaran.

Pertanggungjawaban Panjar Kerja Proyek adalah proses penyerahan bukti

nota/kwitansi/faktur oleh TL/Co.TL/Peminta Panjar Kerja dengan menyertakan

rekapitulasi realisasi penggunaan dana panjar.

Panjar Kerja Proyek adalah pengeluaran uang kepada TL/Co.TL/Peminta Panjar

Kerja untuk memenuhi kebutuhan pendanaan operasional proyek dan harus

dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 minggu setelah

panjar kerja dibayar. Setiap permintaan Panjar Kerja Proyek diharuskan mengisi Surat

Permintaan dan Pertanggungjawaban Panjar (SP3). SP3 ini merupakan salah satu alat

pengendali pengeluaran dana/uang, yang mencakup antara lain :

a. Peminta Panjar Kerja

b. Atasan Peminta Panjar Kerja (General Manager Wilayah/Divisi).

c. Catatan verifikasi atas kelengkapan dokumen.

d. Persetujuan pembayaran.

e. Waktu Pertanggungjawaban Panjar Kerja

Bagi Peminta Panjar Kerja yang belum mempertanggungjawabkan

panjarnya sesuai dengan batas ketentuan, maka tidak diperbolehkan

mengajukan panjar kerja lagi.

3. Prosedur Pengendalian Permintaan Pembayaran Proyek

Prosedur ini berlaku bagi para Peminta Pembayaran, khususnya dari proyek yang

terkait dengan dokumen pembayaran, yang nilainya sudah pasti dan didukung dengan

bukti nota/kwitansi/faktur yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan prosedur

pengendalian permintaan pembayaran proyek, yaitu:

a. Memberikan panduan dalam proses Permintaan Pembayaran oleh Proyek

untuk memastikan bahwa Permintaan Pembayaran ini sesuai dengan Sistem

Manajemen Mutu yang berlaku di perusahaan.

b. Untuk menjamin kesesuaian dokumen Permintaan Pembayaran dengan

ROPT secara efektif efisien atas dasar persyaratan dan kebijakan yang telah

ditetapkan.

Permintaan Pembayaran adalah proses pengajuan pembayaran yang dilakukan

oleh Proyek (TL/Co.TL/Peminta Pembayaran) untuk pekerjaan yang sudah

dilaksanakan dan sesuai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan umum untuk permintaan pembayaran, yaitu:

a. Pembayaran dapat dilakukan oleh manajemen atas dasar Permintaan

Pembayaran yang berasal dari Proyek, setelah dilakukan verifikasi oleh

Manager Pengendalian.

b. Setiap Permintaan Pembayaran diharuskan mengisi Surat Permintaan

Pembayaran (SPP). SPP ini merupakan salah satu alat pengendali

pengeluaran dana/uang yang berisi antara lain :

Peminta Pembayaran

Atasan Peminta Pembayaran (General Manager Wilayah/Divisi).

Persetujuan Manager Pengendalian Wilayah/Divisi berdasarkan

ROPT

Catatan Verifikasi atas kelengkapan dokumen.

Persetujuan Pembayaran.

c. Setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) harus disertai dokumen

pendukung, seperti Daftar Gaji, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Berita

Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, Kontrak Sewa/Beli,

Nota/kwitansi/Bon yang sah dan lain-lain.

Prosedur penyerahan produk PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang

Prosedur penyerahan produk ini berlaku untuk semua produk yang dihasilkan dari

suatu kegiatan proyek yang telah dilaksanakan secara periodik untuk mendapatkan

pengakuan prestasi dari pengguna jasa dengan mengacu pada kontrak.

Prosedur penagihan PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang

Prosedur ini berlaku bagi para Penandatangan Kontrak yang terkait dengan proses

pengajuan penagihan termasuk dokumen pendukungnya kepada pihak Pengguna

Jasa/Pemberi Jasa untuk kebutuhan penerimaan/pencairan piutang perusahaan.

Prosedur ini hanya berlaku untuk Kontrak yang ditandatangani langsung antara

perusahaan dengan Pengguna Jasa/Pemberi Jasa.

Penagihan adalah proses pengajuan termin oleh Penandatangan Kontrak berupa

surat pengajuan penagihan, faktur penagihan, faktur pajak termasuk SSP, dan

rekapitulasi penagihan yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung penagihan

kepada pihak Pengguna Jasa/Pemberi Jasa sesuai dengan progress termin yang telah

disepakati dan sesuai dengan kontrak.

Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan adalah dokumen yang menjelaskan besarnya

nilai progress pelaksanaan pekerjaan pada kurun waktu tertentu yang telah disetujui

oleh Pengguna Jasa/Pemberi Jasa.

Proses penagihan dilakukan oleh Deputi GM Wilayah atau GM Divisi

berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan dari Kontrak atau data/dokumen

penagihan yang telah diterima dari proyek.

1. Pencairan penagihan dikirim ke rekening Kantor Pusat dan dikembalikan ke

rekening Wilayah/Divisi setelah dikurangi kewajiban.

2. Format penagihan dibuat disesuaikan permintaan dari Pengguna Jasa

/Pemberi Jasa.

3. Dokumen Pendukung yang disyaratkan di dalam Kontrak.

Kebijakan Manajemen:

1. Apabila dalam proses penagihan dilaksanakan sendiri oleh proyek, Deputi

GM Wilayah/Divisi harus melakukan monitoring kepada yang diberikan

tanggung jawab mengurus penagihan di proyek.

2. Pembukuan penerimaan penagihan di bank di input paling lambat 1 hari

setelah dilakukan pembayaran oleh pemberi kerja

3. Data pembukuan diinput langsung di program My GL untuk dilaporkan

setiap bulannya menjadi laporan keuangan

4. Apabila dalam penagihan, pemberi kerja mengalami keterlambatan dalam

pembayaran produk jasa melebihi tenggang waktu lebih dari 6 bulan

pembayaran, yang mengakibatkan piutang tak tertagih maka penghapusan

piutang akan dilakukan oleh KAP dengan adanya penyesuaian.

Analisis dan Rekomendasi Sistem pengendalian internal Siklus Pendapatan

Melalui observasi, wawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang terlampir,

melihat beberapa dokumen dan formulir yang terkait dengan siklus pendapatan, dapat

diungkapkan beberapa analisis atas pengendalian internal pada prosedur yang

diterapkan di PT Indra Karya Wilayah I Malang. Analisis tersebut memberikan

gambaran mengenai kelemahan dan kekuatan internal perusahaan ini serta peluang

untuk berkembang dan hambatan yang mungkin dihadapi dari pihak luar. Melalui

analisis, dapat ditentukan apakah terdapat proses yang salah atau janggal yang

berpotensi menimbulkan tindakan moral hazard serta mengidentifikasikan risiko yang

mungkin muncul. Hasil analisis ini menjadi sumber rekomendasi yang diberikan

sebagai masukan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengendalian internal

serta sistem prosedural yang diterapkan di PT Indra Karya Wilayah I Malang agar

mampu memberikan manfaat bagi perusahaan tersebut.

1. Analisis atas unsur sistem pengendalian internal yang ada pada siklus

pendapatan PT Indra Karya Wilayah I Malang

Hasil analisis atas unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdapat

di PT Indra Karya Wilayah I Malang akan dijelaskan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Analisis atas unsur sistem pengendalian internal

Elemen Parameter Elemen Analisis dan Rekomendasi

Unsur

Pengendalian

Internal

1. Struktur organisasi

Harus dipisahkan fungsi-

fungsi operasi dan

penyimpanan dari fungsi

akuntansi.

Suatu fungsi tidak boleh

diberi tanggung jawab

penuh untuk melaksanakan

semua tahap suatu transaksi.

1. Struktur organisasi

Adanya job description secara tertulis

tentang pembagian wewenang dan

tanggung jawab karyawan. Hal tersebut

dibuktikan dengan adanya pembagian

tugas yang jelas pada tiap-tiap sub

bagian yang ada dalam perusahaan.

Namun berbeda dengan praktik di

lapangan, terdapat sub bagian akuntansi

pada departemen administrasi dan

keuangan yang seharusnya dipisahkan

fungsinya menjadi dua sub. Sub bagian

tersebut adalah bagian verifikasi

dokumen, akuntansi dan pajak di

departemen administrasi dan keuangan

dijadikan satu, seharusnya dipisah

berdasarkan fungsi operasi kerja

menjadi bagian pajak dan bagian

verifikasi akuntansi. Mengakibatkan

kegiatan operasional tidak efisien. Hal

tersebut menimbulkan masalah dalam

proses penginputan data, verifikasi

dokumen, analisis akuntansi dan proses

pencatatan, perhitungan, pelaporan

pajak. Dapat disimpulkan bahwa

struktur organisasi perusahaan masih

belum baik

Rekomendasi:

Sebaiknya perusahaan lebih disiplin

dalam penerapan Struktur organisasi

yang ada atau memperkerjakan satu

orang lagi untuk melakukan pekerjaan

tersebut sehingga tidak ada

ketimpangan tugas. Hal tersebut kan

meminimalkan risiko keterlambatan

pelaporan data, memaksimalkan

kegiatan operasional,dan menghindari

human error yang disebabkan oleh

SDM. Jika tidak dimungkinkan untuk

memperkerjakan satu karyawan lagi,

maka dilakukan pengambilan karyawan

di departemen lain untuk menjalankan

kegiatan operasi pada sub bagian

akuntansi. Dalam pemindahan tugas

antar departemen, sebaiknya latar

belakang pendidikan disesuaikan

dengan kualifikasi yang dibutuhkan,

jika tidak ada maka dilakukan pelatihan

tentang akuntansi dan pajak secara

periodik untuk membantu

meningkatkan kualitas karyawan

sehingga mendekati kualifikasi yang

dibutuhkan.

2. Sistem wewenang dan

prosedur pencatatan yang

memberikan perlindungan

yang cukup terhadap

kekayaan, utang, pendapatan,

dan biaya

setiap transaksi hanya terjadi

atas dasar otorisasi dari pejabat

yang memiliki wewenang untuk

menyetujui terjadinya transaksi

tersebut.

3. Praktik yang sehat

Penggunaan formulir

bernomor urut tercetak yang

pemakaiannya harus

dipertanggungjawabkan

oleh yang berewenang.

Pemeriksaan mendadak.

Setiap transaksi tidak boleh

dilaksanakan dari awal

sampai akhir oleh satu orang

atau satu unit organisasi

Perputaran jabatan.

Keharusan pengambilan cuti

bagi karyawan yang berhak.

Secara periodik diadakan

pencocokan fisik kekayaan

dengan catatannya.

Pembentukan unit

organisasi yang bertugas

untuk mengecek efektivitas

unsur-unsur sistem intern

yang lain.

2. Sistem wewenang dan prosedur

pencatatan yang memberikan

perlindungan yang cukup terhadap

kekayaan, utang, pendapatan, dan

biaya

Terdapatnya otorisasi pada tiap

dokumen, formulir, maupun surat-surat

menjamin perlindungan yang cukup

terhadap kekayaan, utang, pendapatan,

dan biaya. Tetapi dalam praktik di

lapangan, sistem wewenang pada PT

Indra Karya Wilayah I Malang masih

kurang baik. Hal tersebut dibuktikan

dengan banyaknya pembiaran tanda

tangan otorisasi pada dokumen

formulir.

Rekomendasi:

Sebaiknya perusahaan lebih disiplin

dalam penerapan sistem wewenang

dalam pencatatan dokumen maupun

formulir, dengan melakukan

pengawasan ketat dalam memverifikasi

dokumen dan formulir. Hal tersebut kan

meminimalkan risiko moral hazard

yang bisa dilakukan oleh karyawan dan

dapat memaksimalkan keakuratan data.

3. Praktik yang sehat

PT Indra Karya masih belum

menggunakan formulir bernomor

urut cetak sehingga, sering kali

dengan bebas pegawai yang

bertanggung jawab terhadap

pengisian formulir menggunakan

formulir jika terjadi kesalahan

pengisian. Selain itu, pengisian

masih diakukan secara manual.

Untuk pengkodean proyek sudah

baik dan jelas.

Pemerikasaan mendadak

Di dalam perusahaan tidak ada

pemeriksaan mendadak. Seringkali

pemeriksaan dilakukan dengan

memberikan pemeberitahuan

terlebih dahulu. Membuat kurang

adanya kesadaran dari karyawan

untuk melaksanakan tugasnya pada

beberapa departemen.

Untuk transaksi masih kurang baik

dalam pelaksanaanya. Di

perusahaan sudah ada sistem

otorisasi yang jelas pada dokumen,

formulir, maupun surat yang terkait.

Namun pada praktik di lapangan

masih banyak pembiaran tanda

tangan kosong dari pejabat yang

berwenang.

Independensi pejabat sudah baik,

4. Karyawan yang mutunya

sesuai dengan tanggung

jawabnya

Seleksi calon karyawan

berdasarkan persyaratan

yang dituntut oleh

pekerjaaannya.

Pengembangan pendidikan

karyawan selama menjadi

karyawan perusahaan,

sesuai dengan tuntutan

perkembangan

pekerjaannya.

terbukti dengan adanya perputaran

jabatan di dalam PT Indra Karya

setiap 4 tahun sekali

Masalah penggantian cuti karyawan

sudah dilakukan dengan baik.

Penggantian karyawan yang cuti

telah diatur jelas sehingga

mengurangi kecurangan dalam

departemen bersangkutan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu

Puspita selaku Manager

Administrasi dan keuangan,

diketahui secara periodik diadakan

pencocokan fisik kekayaan dengan

catatan. Hal tersebut terbukti dengan

adanya pencocokan setiap seminggu

sekali oleh departemen keuangan

dan administrasi

Tidak adanya pembentukan unit

yang bertugas untuk mengecek

efektivitas unsur sistem

pengendalian yang lain. Hal tersebut

terbukti, bahwa hanya ada audit

internal dari pusat saja yang

melakukan pengawasan.

Rekomendasi:

Sebaiknya menggunakan formulir

yang bernomor urut tercetak

sehingga mengurangi terjadinya

kecurangan dan mempermudah

untuk mengontrol.

Sebaiknya diadakan pemeriksaan

mendadak dari kantor pusat untuk

meningkatkan kesadaran karyawan

akan tugas dan tanggung jawabnya.

lebih disiplin akan otorisasi

(pengisian tanda tangan oleh pihak

yang terkait dalam otorisasi)

dokumen, Formulir, dan surat yang

terkait, sehingga tidak ada satu

tanda tangan yang kosong.

4. Karyawan yang mutunya sesuai

dengan tanggung jawabnya

Dalam praktek di lapangan masih

ada beberapa karyawan yang tidak

sesuai dengan kualifikasi tanggung

jawabnya. Hal tersebut dibuktikan

pada departemen Pengendalian,

keuangan dan administrasi masih

terdapat karyawan dengan

pendidikan tamatan SMU, padahal

tugas dari karyawan terebut penting

Dalam proses produksi terjadi

kekurangan tenaga ahli yang

diakibatkan beberapa tahun terakhir

ini PT Indra Karya medapat banyak

tender. Hal tersebut mengakibatkan

tenaga ahli bekerja pada lebih dari

satu proyek. Kekurangan tenaga ahli

mengakibatkan melambatnya

pelaporan produksi tiap termin

sehingga pada bagian akun piutang

mengalami kenaikan.

Rekomendasi:

Dilakukan pelatihan-pelatihan yang

sesuai dengan tuntutan

pekerjaannya.

Lebih selektif dalam perekrutan

karyawan sehingga mutu dan

kualitas SDM terjamin

Dibuat kebijakan manajemen

tambahan untuk masalah

pembagian tenaga ahli dan

pengerjaan proyek berdasarkan

wilayah kerja, dengan

memperhatikan jauh dekatnya jarak

mobilisasi tenaga ahli dari satu

proyek ke proyek lain.

2. Analisis atas Lingkungan Pengendalian sistem pengendalian internal yang

ada pada siklus pendapatan PT Indra Karya Wilayah I Malang

Hasil analisis atas lingkungan pengendalian sistem pengendalian internal

yang terdapat di PT Indra Karya Wilayah I Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Analisis atas lingkungan pengendalian sistem pengendalian internal

Elemen Parameter Elemen Analisis dan Rekomendasi

Lingkungan

pengendalian 1. Filosofi dan gaya operasi

Gaya operasi mencerminkan

ide manajer tentang

bagaimana operasi suatu

kesatuan usaha harus

dilaksanakan.

2. Dewan komisaris

Dewan berfungsi

mengawasi pengelolaan

perusahaan yang

dilaksanakan oleh

manajemen

Dibentuknya komite

1. Filosofi dan gaya operasi

Untuk beberapa departemen, seperti

departemen proposal dan

pengendalian manajer menggunakan

gaya desentralisasi. Hal tersebut

terbukti dengan adanya pembagian

tugas dan kebebasan karyawan

menengah ke bawah memberikan

saran dalam melakukan

pekerjaannya.

Sebaliknya untuk departemen

keuangan administrasi dan bagian

invoice lebih condong menggunakan

gaya operasi terpusat. Karywan

hanya melakukan apa yang

diperintahkan manajer.

2. Dewan komisaris

Berfungsi dengan baik, hal tersebut

dibuktikan dengan adanya independensi

antara Dewan komisaris dan KAP yang

ditunjuk. Sehingga lebih independen dan

tidak berat sebelah. Namun tidak adanya

komite mandiri untuk mendampingi

pemeriksaan independen

3. Metode pengendalian

manajemen.

Penyusunan program

(rencana jangka panjang)

Penyusunan anggaran

(rencana jangka pendek)

Pelaksanaan dan

pengukuran

Pelaporan dan analisis

KAP dalam melakukan audit. Hal itu

menjadi factor yang dapat melemahkan

independensi dari laporan KAP.

3. Metode pengendalian manajemen.

baik penyusunan program (jangka

panjang) dan penyusunan anggaran

(jangka pendek) telah melibatkan

partisipasi manajer dari semua

departemen yang terkait sehingga

masing-masing departemen dapat

bertanggung jawab atas pencapaian

tujuan yang ingin diraih perusahaan

dan dapat menumbuhkan

pengendalian diri terhadap program

maupun anggaran yang telah

disepakati bersama.

Pelaksanaan dan pengukuran, dan

pelaporan dan analisis menurut

penulis masih kurang baik karena

jarang diadakan pemerikasaan

internal baik dari pusat maupun dari

kesadaran manajemen, walaupun

pada setiap bulannya dilakukan

laporan manajemen untuk semua

departemen yang tekait.

3. Analisis atas pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pengolahan

data elektronik.

Pada PT Indra Karya Wilayah I Malang terdapat 2 macam penginputan data

baik manual untuk pencocokan dokumen yang terkait dengan departemen

akuntansi dan penginputan data melalui elektronik yang menggunakan program

MY GL untuk membuat laporan akuntansi dan keuangan.

Hasil analisis atas pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan

pengolahan data elektronik. yang terdapat di PT Indra Karya Wilayah I Malang

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Analisis atas pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pengolahan data

elektronik

Elemen Parameter Elemen Analisa dan Rekomendasi

Pengendalian

Umum

1. Organisasi

Adanya pemisahan:

Fungsi perancangan sistem

dan penyusunan program

Fungsi operasi fasilitas

pengelolahan data

Fungsi penyimpanan

program kepustakaan

1. Organisasi

Untuk manual sistem sudah ada

otorisasi yang mendukung formulir,

dokumen, maupun surat yang terkait

dengan prosedur penagihan dan

pengendalian proyek.

Untuk pengolahan data secara

elektronik sudah baik. Hal tersebut

dibuktikan dengan pembuatan

program akuntansi oleh perusahaan

lain. Sudah adanya otorisasi dalam

penggunaan, program, sehingga saat

2. Pengendalian terhadap

sistem program

Prosedur penelaahan dan

pengesahan sistem baru

Prosedur pengujian

program

Prosedur pengubahan

program

Dokumentasi

3. Pengendalian terhadap

fasilitas pengolahan data

Akses terhadap ruang

komputer hanya terbatas

bagi karyawan tertentu

saja

Pengendalian terhadap

penggunaan arsip yang

disimpan di perpustakaan.

Pembuatan isntruksi yang

jelas mengenai perubahan

data dari dokumen sumber

ke dalam bentuk yang

dibaca oleh komputer.

Prosedur dalam

penyimpanan arsip di

perpustakaan

Penjagaan keamanan fisik

terhadap arsip dan

komputer

Pembuatan prosedur

rekonstruksi catatan

Prosedur pembuatan arsip

cadangan

Password yang digunakan

untuk mengatur wewenang

penggunaan data yang

disimpan di komputer.

terjadi kesalahan penginputan data,

harus melapor kepada manajer

keuangan dan administrasi, setelah

itu manajer melakukan pelaporan ke

pada teknisi di perusahaan pusat.

Kelemahanya, jika terjadi kesalahan

input harus mendatangkan teknisi

dari kantor Jakarta dan hal tersebut

membutuhkan banyak waktu dan

biaya. Untuk penyimpanan program

dan kepustakaan dilakukan oleh

orang yang sama dengan orang yang

menginput data.

2. Pengendalian terhadap sistem

program

Untuk penelaahan dan pengesahan

dilakukan oleh perusahaan pusat

Pengujian, pengubahan, dan

dokumentasi program merupakan

tanggung jawab perusahaan yang

mengeluarkan produk MY GL.

3. Pengendalian terhadap fasilitas

pengolahan data

Menurut pengamatan penulis,

pengendalian terhadap fasilitas

pengolahan data sudah baik.

Hal tersebut dibuktikan dengan

adanya batasan akases program

akuntansi bagi karyawan tertentu

saja.

Pengendalian terhadap pengarsipan

formulir, dokumen, surat yang

berhubungan dengan pengendalian

dan penagihan tertata rapi di dalam

odner yang telah di beri kode tertentu.

Adanya petunjuk manual untuk

pengoperasian program MY GL

memudahkan karyawan mengolah

data, sehingga dapat dilihat dengan

cepat semua akun yang ada terlebih

akun piutang, pendapatan, dan biaya

yang terkait dengan siklus

pendapatan. Hal tersebut menjadikan

manajer cepat untuk mengetaui posisi

nominal akun piutang, pendapatan,

dan biaya.

Dalam pengendalian penyimpanan

data, setiap sebulan sekali data yang

ada pada program MY GL akan di

back up ke dalam hardisk eksternal,

sehingga data piutang pemberi kerja

dan pendapatan yang telah diterima

pemberi kerja tersimpan aman.

Sehingga jika terjadi sesuatu yang

tidak diingkan maka dapat segera di

atasi.

Tidak adanya prosedur pencatatan

secara tertulis dan hanya di beritahu

secara lisan oleh manajer.

Pemegang password hanya 2 orang

yaitu manajer dan karyawan

bersangkutan. Untuk penggantian

password secara rutin dilakukan

sebulan sekali.

Tidak adanya pembuatan arsip

cadangan, biasanya jika terjadi

sesuatu yang tidak diinginkan

departemen yang bersangkutan

meminjam dokumen atau arsip ke

pada departemen lain.

Penjagaan keamanan fisik arsip dan

komputer hanya dilakukan dengan

otorisasi peminjaman arsip dan

otorisasi wewenang penggunaan.

Pengendalian

Aplikasi 1. Pengendalian preventif

Otorisasi data sumber

Konversi data

Penyiapan data sumber

Turnaround documents

Formulir bernomor urut

tercetak

Validasi masukan

Pemutakhiran arsip dengan

komputer

Pengendalian terhadap

pengolahan data

2. Pengendalian Detektif

memberi petunjuk letak

terjadinya masalah

1. Pengendalian preventif

Semua data yang berhubungan

dengan siklus pendapatan sudah

terotorisasi, terlebih dalam hal berapa

prosentase termin pada setiap

penagihan pendapatan produksi.

Selain itu pula sudah ada otorisasi

tentang pajak yang dikeluarkan

dalam proses penagihan.

Adanya konversi data dari arsip

secara manual di masukkan kedalam

program komputer.

Adanya karyawan yang bertugas

untuk memeriksa dokumen arsip baik

dari degi pengkodean, penuliasan

jumlah yang tidak masuk akal, data

lain terlebih yang berhubungan

dengan akun piutang, pendapatan,

dan biaya

Tidak adanya formulir bernomor urut

tercetak pada formulir yang

berhubungan dengan permintaan

dana pelaksanaan proyek

menyebabkan kurang sehatnya

praktik sistem pengendalian internal.

2. Pengendalian Detektif

Pada PT Indra Karya Wilayah I Malang

tidak ada pengendalian detektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan atas siklus

pendapatan PT Indra Karya Wilayah I Malang adalah sebagai berikut:

1. Dari penelitian pendahuluan diketahui sejumlah permasalahan dalam siklus

pendapatan. Permasalahan tersebut terjadi pada beberapa departemen dan

membuat sejumlah akibat yang berimbas pada pelaporan manajemen dan

keuangan.

2. PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang telah membuat sistem

pengendalian internal dengan baik, namun pada penerapan sistem

pengendalian internal siklus pendapatan secara keseluruhan berdasarkan

evaluasi dilapangan masih kurang baik. Hasil Evaluasi sistem pengendalian

internal berdasarkan referensi pengendalian internal menurut Mulyadi

menunjukkan terjadi ketidaksesuaian antara penerapan di perusahaan

dengan elemen-elemen pengendalian internal. Ketidaksesuaian tersebut,

yaitu:

Perusahaan sudah memiliki struktur organsasi yang

mempertimbangkan pengembangan usaha, pembagian job description

yang jelas. Namun pada kenyataan di lapangan, dalam praktik masih

ada tugas karyawan yang tumpang tindih. Hal itu terlihat adanya satu

karyawan yang merangkap dua jabatan sekaligus pada departemen

administrasi dan keuangan.

Perusahaan masih belum menggunakan formulir dengan nomor urut

tercetak. Hal tersebut mengakibatkan dengan mudahnya karyawan

membuat formulir jika salah melakukan penginputan data.

Tidak adanya inspeksi mendadak mengakibatkan kurang adanya

kesadaran dari karyawan.

SDM masih banyak yang kurang memadai. Hal itu terjadi ketidak

sesuaian antara kebutuhan kualitas jabatan dan wewenang tugas

dengan pendidikan minimal. Selain itu banyaknya proyek yang

berbanding terbalik dengan jumlah tenaga ahli mengakibatkan ketidak

efifienan waktu pengerjaan produk.

Kebijakan manajemen dalam pelakasanaan beberapa proyek

menyebabakan keterlambatan produksi.

Kebijakan akuntansi terhadap piutang tak tertagih

3. Faktor Pendukung dalam penerapan, yaitu:

Adanya SOP tertulis oleh perusahaan, keterlibatan aktif manajer

dalam menyusun rencana jangka pendek maupun panjang

Adanya komunikasi yang baik antara manajer dan karyawan

pelaksana.

4. Faktor penghambat dalam penerapan sistem pengendalian intern pada siklus

pendapatan di PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang,yaitu :

Ketidak disiplinan baik dari manajemen tingat menengah dan bawah

untuk melaksanakan SOP dan kebijakan manajemen maupun

akuntansi secara baik dan benar, terbukti dengan adanya beberapa

toleransi penyimpangan kebijakan perusahaan.

Kurang adanya kesadaran dari karyawan untuk melakasanakan SOP

dan kebijakan manajemen maupun akuntansi dengan baik.

5. Beberapa rekomendasi penyelesaian kendala dari sistem pengendalian

internal dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat pada bagian

saran.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Analisis sistem pengendalian internal dalam penelitian ini hanya terbatas

berdasarkan analisis pada unsur pengendalian internal, lingkungan

pengendalian sisten pengendalian internal, pengendalian intern akuntansi

dalam bidang pengelolaan data elektronik menurut Mulyadi 2008.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada data PT

Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada PT Indra Karya Wilayah I

Malang, rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing karyawan diberi buku pedoman agar dapat memahami SOP

dan kebijakan manajemen maupun akuntansi secara jelas.

2. Di adakannya inspeksi mendadak untuk mengevaluasi kinerja dari semua

departemen yang ada, terlebih departemen yang berhubungan dengan siklus

pendapatan. Karena dalam siklus pendapatan terdapat banyak prosedur yang

membutuhkan banyak dokumen, formulir, surat-surat, banyak pihak yang

terkait dan berhubungan dengan kelangsungan operasi perusahaan yang

berorientasi pada laba.

3. Melakukan perekrutan karyawan di depatermen aministrasi dan keuangan

sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Jika tidak dimungkinkan untuk

perekrutan karyawan lagi, maka dilakukan pengambilan karyawan dari

departemen lain untuk menjalankan kegiatan operasi pada sub bagian

akuntansi. Dalam pemindahan tugas antar departemen, sebaiknya latar

belakang pendidikan disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan, jika

tidak ada maka dilakukan pelatihan tentang akuntansi dan pajak secara

periodik untuk membantu meningkatkan kualitas karyawan sehingga

mendekati kualifikasi yang dibutuhkan.

4. Dibuat kebijakan manajemen tambahan untuk masalah pembagian tenaga

ahli dan pengerjaan proyek berdasarkan wilayah kerja, dengan

memperhatikan jauh dekatnya jarak mobilisasi tenaga ahli dari satu proyek

ke proyek lain, sehingga produksi dapat berjalan dengan lancar tanpa

tertunda.

5. Dibuat kebijakan akuntansi untuk penyisihan piutang tak tertagih.

DAFTAR PUSTAKA

Baidaie, M.Chatim. 2005. Corporate Governance dan Kebijakan Audit. Edisi Revisi.

Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit, Institut Pendidikan dan Pelatihan Audit dan

Manajemen.

Baridwan, Zaki. 1990. Intermediate Accounting. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.

_______ . 1998. Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode.

Yogyakarta: BPFE.

Bodnar, George H., dan William S. Hopwood. 2010. Accounting Information Systems,

10th Ed. New Jersey: Pearson Education Inc.

Firnanda, Restu, Kiki, Denock. 2013. Sistem Pengendalian Internal pada Siklus

Pendapatan (Studi Kasus di CV. Sinar Terang Distributor). Skripsi. Tidak dipublikasi.

Malang: Universitas Brawijaya.

Hall, James A. 2009. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Keempat. Jakarta:

Salemba Empat.

Harahap, Sofyan Safri. 2003. Teori Akuntansi. Edisi Kelima. Jakarta: PT. Raspindo.

Hartadi, Bambang. 2005. Sistem Pengendalian Intern. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.

Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. 2002. Metodologi Penelitian. Edisi 1.

Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Jerry Fitz Gerald, Andra F. FitzGerald, Warren D. Stalling. Jr. 1981. Fundamental of

System Analysis. New York: John Willey & Sons.

Jogiyanto. 2005.Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.

Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield, 2002. Akuntansi

Intermediete. (Terjemahan Emil Salim). Jilid 1. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Penerbit

Erlangga.

Lindrawati. 2001. Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Elektronik Data Prosesing.

Jurnal Widya Manajemen & Akuntansi. Volume 1; No.1.

Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan ke-28. Bandung: PT

Remaja Rosda karya.

Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Murdick, Robert G, dkk. 1991. Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern. Jakarta:

Erlangga.

Neusche, Richard F. 1960. Management by System. Edisi kedua, New York: Mcgraw

Hill.

Niswonger, Warren, Reeve, and Fees. 2000. Prinsip-Prinsip Akuntansi, Edisi 19,

Penerjemah: Alfonsus Sirait dan Helda Gunawan, Jilid I, Erlangga, Jakarta.

Rahardjo. 2010. Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Malang: UIM.

Razy,Nur, Fakhrur. 2013. Analisis Pengendalian Internal atas Siklus Pendapatan Jasa

(Studi Kasus Pada Hotel Griyadi Montana Malang). Skripsi. Tidak dipublikasi.

Malang: Universitas Brawijaya.

Romney, M. B. dan Steinbart, P. J. 2004. Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9 Buku Satu.

Jakarta: Salemba Empat.

Sidharta, Lani. 1995. Pengantar Sistem Informasi Bisnis. Jakarta: P.T.ELEX Media

Komputindo.

Soemarso. 1996. Pengantar Akuntansi II. Cetakan ketiga. Jakarta: PT Renika Cipta.

Triyuwono, Iwan dan Roekhuddin. 2000. Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian

Intern dan Akuntabilitas pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta). Jurnal Riset

Akuntansi Indonesia. Volume 3; No.2 (151-167).

http://www.sarjanaku.com/2011/03/sistem-ekonomi.html

http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-upah-teori-sistem-definisi.html

Warren, Reeve, and Fees. 2005. Pengantar Akuntansi. Edisi 21. Jakarta: Salemba

Empat.

Weygant, Kieso, dan Kimmel. 2010. Accounting Principle. 8th Ed. Canada: John Wiley

& Sons Inc.

Widjayanto, Nugroho. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Erlangga.

Winarno, Wahyu, Wing. Sistem Informasi Akuntansi. 1994. Edisi 1. Yogyakarta: STIE

YPKN.

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP …

Documents