EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus pada BPR Karangwaru Pratama) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Oleh: Tri Resnawati NIM : 002114132 PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2006
128
Embed
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN … fileDiajukan untuk Memenuhi ... menentukanattribute yang ... Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa pengujian pengendalian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT
(Studi Kasus pada BPR Karangwaru Pratama)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Tri Resnawati
NIM : 002114132
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
2006
ii
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto
¤ Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya
(Pengkhotbah 3 : 11a)
¤ Dalam kesesakan aku telah berseru kapada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan
memberi kelegaan
(Mazmur 118 : 5)
PERSEMBAHAN
¤ Jesus Christ
¤ Papaku di Surga dan Mamaku tercinta.
¤ Mbak Ayiek, Mbak Ely, Adek Eni
¤ My Tweety: M’ndut.
v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak
memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam
kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.
Yogyakarta, 31 Oktober 2006
Penulis
Tri Resnawati
vi
ABSTRAK EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMBERIAN KREDIT Studi kasus pada BPR Karangwaru Pratama
Tri Resnawati Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta 2006
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) untuk mengetahui gambaran secara jelas dan lengkap mengenai keefektifan sistem pengendalian intern pemberian kredit, (2) untuk mengetahui prosedur-prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama. Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan kuesioner. Untuk menjawab permasalahan pertama adalah dengan membuat kuesioner pengendalian intern, memberikan kuesioner pengendalian intern, mengumpulkan data kuesioner, menyimpulkan hasil kuesioner kemudian melakukan pengujian kepatuhan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian kepatuhan ini adalah: (1) menentukan attribute yang diperiksa; (2) menentukan DUPL dan tingkat keandalan; (3) menentukan sampel pertama yang harus diambil menurut tabel besarnya sampel minimum; (4) membuat tabel Stop-or-Go Decision; (5) evaluasi hasil pemeriksaan terhadap tabel. Sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua adalah dengan mendeskripsikan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama kemudian membandingkan dengan teori prosedur pemberian kredit. Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa pengujian pengendalian intern pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kriteria-kriteria yang ada dan dari hasil pengujian kepatuhan terhadap sampel dimana tidak ada penyimpangan dan DUPL=AUPL. Sedangkan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama sudah sesuai dengan kajian teori yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tahap-tahap pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama.
vii
ABSTRACT AN EVALUATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM
IN CREDIT EXTENSION A Case Study at BPR Karangwaru Pratama
Tri Resnawati Sanata Dharma University
Yogyakarta 2006
The objectives of this research were to: (1) find out a clear and complete description concerning on the effectiveness of internal control system of credit extension, (2) to find out the procedure of credit extension conducted by BPR Karangwaru Pratama. This research conducted in December 2005 to January 2006.
The data collection techniques used in this research were interview, observation, and questionnaire. The first problem was answered by making questionnaire on internal control, giving internal control questionnaire, collecting questionnaire data, concluding the questionnaire result then conducting compliance test. The steps done in doing compliance test were: (1) determining the observed attribute; (2) determining the DUPL and the reliable level; (3) determining the first sample should be taken according to table of the minimum sample magnitude; (4) setting the Stop-or-Go Decision table; (5) evaluating the result test. While the second problem was answered by decribing the credit extension procedures by BPR Karangwaru Pratama, then comparing it with the one in theoretical review.
Based on the data analysis results, it could be taken a conclusion that the internal control of credit extension conducted by BPR Karangwaru Pratama was already effective. It could be seen from the fullfilled criteria and from the compliance test result toward the samples where there was no deviation and DUPL=AUPL. While the credit extension procedures by BPR Karangwaru Pratama was already in line with the one in theoretical review. It could be seen from the implementation of the steps in credit extension done by BPR Karangwaru Pratama.
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas karunia dan kasih-Nya
yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul: “ Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Studi Kasus
pada BPR Karangwaru Pratama”.
Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari para pihak,
maka penulisan ini tidak dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada yang
terhormat:
1. Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J, selaku Rektor Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Bapak Ir. Drs. Hansiadi YH., M.Si., Akt, selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Ibu Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt, selaku dosen pembimbing I
dan Ibu Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt, selaku dosen pembimbing II yang
telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga kepada penulis sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini.
ix
5. Segenap Dosen dan Karyawan dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas
(Mulyadi, 1993: 165-166). Tujuan pertama dan kedua dikelompokkan sebagai
pengendalian akuntansi yang berhubungan langsung dengan keandalan catatan
akuntansi dan laporan keuangan. Sedangkan untuk tujuan ketiga dan keempat
dikelompokkan sebagai pengendalian administratif yang meliputi kebijakan
dan prosedur yang terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya
kebijakan manajemen.
B. Rumusan Masalah
Masalah yang ingin diteliti adalah :
1. Apakah sistem pengendalian intern pemberian kredit yang dilaksanakan
oleh BPR Karangwaru Pratama sudah efektif?
2. Apakah prosedur-prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR
Karangwaru Pratama sudah sesuai dengan kajian teori?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah :
1. Untuk mengetahui gambaran secara jelas dan lengkap mengenai sistem
pengendalian intern pemberian kredit di BPR Karangwaru Pratama.
2. Untuk mengetahui prosedur-prosedur pemberian kredit di BPR
Karangwaru Pratama.
3
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi BPR Karangwaru Pratama
Sebagai bahan masukan untuk mendukung kemajuan usaha bank dalam
mengambil keputusan dan kebijakan dalam rangka pemilihan debitur.
2. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi
untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan menjadi
salah satu informasi yang dapat memperkaya wawasan dalam bidang
akuntansi serta dapat menambah kepustakaan bagi universitas.
3. Bagi Penulis
Melatih diri untuk belajar menganalisis suatu masalah dan menerapkan
teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan praktek-praktek yang
sesungguhnya terjadi di perusahaan.
4
E. Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II Landasan Teori
Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang relevan dengan
permasalahan yang diangkat.
Bab III Metodologi Penelitian
Dalam bab ini berisi mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu
penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data,
data yang diperlukan dan teknik analisis data.
Bab IV Gambaran Umum Bank
Dalam bab ini berisi tentang sejarah berdirinya bank, lokasi bank,
struktur organisasi, produk bank, dan personalia.
Bab V Deskripsi dan Analisis Data
Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian, analisis data dan
pembahasannya.
Bab VI Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data yang telah
dilakukan, keterbatasan-keterbatasan penelitian serta saran yang
diharapkan dapat berguna bagi bank.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Sistem Akuntansi
1. Definisi Sistem Akuntansi
Menurut Mulyadi (1993: 4): “Sistem akuntansi adalah organisasi
formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk
menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer guna memudahkan
pengelolaan perusahaan”. Dalam definisi sistem akuntansi, formulir
merupakan salah satu elemen sistem akuntansi. Formulir ini terdiri dari
sub-sub sistem yang diberi nama prosedur. Oleh karena itu, dalam
pembahasan sistem akuntansi perlu dibedakan pengertian sistem dan
prosedur agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai berbagai
sistem yang menghasilkan berbagai macam formulir yang diperoleh dalam
sistem akuntansi. Adapun tujuan umum pekerjaan penyusunan sistem
akuntansi adalah sebagai berikut :
a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah
ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur
informasinya.
c. Untuk memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengecekan intern,
yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi
6
akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai
pertanggung jawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan
akuntansi.
2. Definisi Sistem dan Prosedur
Setiap pimpinan perusahaan diharapkan mengelola perusahaannya
secara efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Suatu
sistem akuntansi harus menjamin tersedianya data yang diperlukan untuk
pimpinan perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan
melaporkannya kepada pemilik, kreditur dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang direncanakan
dengan baik harus dilengkapi dengan:
a. Pengumpulan, pencatatan dan pelaporan data yang efisien
b. Pengukuran setiap kegiatan perusahaan
c. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
d. Pencegahan kesalahan dan kecurangan
Setiap sistem akuntansi harus dirancang sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan sifat setiap perusahaan, volume setiap jenis transaksi dan
jumlah serta kemampuan pegawai yang ada. Agar lebih jelas terlebih
dahulu akan dijelaskan mengenai sistem. Mulyadi (1993: 6) menjelaskan
“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang
terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.
7
Menurut Baridwan (1979: 1): “Sistem adalah suatu kerangka dari
prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan
suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau
fungsi utama dari perusahaan”.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah
cara yang dilaksanakan untuk melakukan aktifitas dengan tujuan supaya
memudahkan manajemen dalam mengelola perusahaan berdasarkan
informasi yang ada.
Dalam membahas suatu sistem tidak akan lepas dari prosedur
menurut Mulyadi (1993: 6) “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan terikat,
biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih,
yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi
perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.
Menurut Baridwan (1979: 1): “Prosedur adalah suatu urut-urutan
pekerjaan kerani, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam
terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi”.
Jadi hubungan sistem dengan prosedur adalah sistem terdiri dari
prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan prosedur terdiri dari
operasi yang saling berhubungan”.
8
B. Pengendalian Intern
1. Pengertian Pengendalian Intern
Pengendalian intern oleh AICPA (American Institute of Certified
Public Accountants), didefinisikan sebagai berikut :
Menurut Baridwan (1979: 9) pengendalian intern adalah:
Pengendalian intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa efisiensi didalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.
Sedangkan definisi pengendalian intern menurut Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP), SA Seksi 319; paragraf 06 adalah
sebagai berikut: “Pengendalian intern (dapat juga disebut sebagai struktur
pengendalian intern) adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan
komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan
berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi
operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.
Definisi terakhir pengendalian intern yang diumumkan oleh the
Committee of Auditing Prosedures yaitu sebagai berikut: Pengendalian
intern terdiri atas rencana organisasi dan semua metode dan tindakan yang
dikoordinasi, yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk
mengamankan aktivanya, mengecek ketelitian dan dapat kredibilitas data
akuntingnya, guna meningkatkan efisiensi operasional dan untuk
9
mendorong ditaatinya segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh
pimpinan perusahaan (Soemita, 1992: 23).
2. Macam-macam Pengendalian Intern
Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua
macam yaitu (Mulyadi, 1993: 166):
a. Pengendalian Intern Akuntansi (Internal Accounting Control)
Pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga
kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data
akuntansi.
b. Pengendalian Intern Administratif (Internal Administrative Control)
Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode
dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong
efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.
3. Sasaran Pengendalian Intern
Sasaran utama pengendalian intern seperti dinyatakan oleh The
American Institute of Certified Public Accountants (Wilkinson, 1993: 198)
adalah sebagai berikut:
a. Melindungi aset perusahaan (sumberdaya, termasuk data dan
informasi)
b. Memastikan ketepatan dan keandalan data dan informasi akunting
(artinya, menjaga agar data dan informasi bebas dari kesalahan dan
menyediakan hasil yang konsisten bila memproses data yang serupa)
10
c. Mendorong efisiensi disemua operasi perusahaan
d. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan manajemen.
4. Komponen Pengendalian Intern
Ada lima komponen yang saling terkait dalam pengendalian intern
yaitu:
a. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian menerapkan corak suatu organisasi,
mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan
pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian
intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan
pengendalian mencakup berikut ini: (1) Integritas dan nilai etika, (2)
komitmen terhadap kompetensi, (3) partisipasi dewan komisaris atau
komite audit, (4) filosofi dan gaya operasi manajemen, (5) struktur
organisasi, (6) pemberian wewenang dan tanggung jawab, (7)
kebijakan dan praktek sumber daya manusia.
Lingkungan pengendalian yang efektif adalah lingkungan
dimana terdapat sumber daya manusia yang kompeten, yang
memahami tanggung jawabnya dan batasan atas wewenangnya,
mengetahui, menghayati, dan memahami komitmen untuk malakukan
hal yang tepat dengan cara yang benar, dan mempunyai komitmen
untuk mengikuti kebijakan, prosedur dan standar etika (perilaku)
organisasi.
11
b. Penaksiran Resiko
Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis
terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk
suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
Penaksiran resiko oleh manajemen harus mencakup pertimbangan
khusus untuk resiko yang bisa muncul akibat perubahan-perubahan
yang terjadi, seperti adanya bidang usaha baru dengan transaksi-
transaksi yang baru yang prosedur akuntansinya belum begitu
dipahami, perubahan standar akuntansi, perubahan undang-undang
atau peraturan, revisi atas sistem atau digunakannya teknologi baru
dalam pengolahan informasi, perubahan cepat yang terjadi pada
perusahaan sehingga pengolahan informasi dan fungsi pelaporan
menjadi kewalahan, dan perubahan personil yang terlibat dalam
pengolahan informasi dan fungsi pelaporan.
c. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang
membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
Lingkungan pengendalian menjadi pedoman dimana prosedur dan
aktivitas pengendalian akan diterapkan. Aktivitas pengendalian (sistem
dan prosedur) yang baik dapat menjadi tidak efektif jika diimpementasi
pada organisasi yang memiliki kondisi lingkungan pengendalian yang
tidak baik. Sebaliknya aktivitas pengendalian yang seadanya dapat
12
menjadi efektif jika diimplementasikan oleh sumber daya manusia
yang memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam suatu
organisasi dengan sistem nilai dan budaya kerja yang kondusif, yang
didukung oleh manajemen senior yang memotivasi komitmen terhadap
integritas dan etika.
d. Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan
keuangan yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metoda dan
catatan-catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi,
menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat, dan
melaporkan transaksi perusahaan (termasuk pula kejadian-kejadian dan
kondisi) dan menyelenggarakan pertanggung jawaban atas aktiva dan
kewajiban yang bersangkutan. Sedangkan komunikasi menyangkut
pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab
masing-masing individu berkenaan dengan struktur pengendalian
intern atas pelaporan keuangan. Dari penjelasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa informasi dan komunikasi adalah
pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam
suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan
tanggung jawab mereka.
13
e. Pemantauan
Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja
pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan bisa terjadi atas
aktivitas yang sedang berlangsung. Seperti contoh, masalah yang
berhubungan dengan struktur pengendalian intern bisa menjadi
perhatian manajemen karena adanya pengaduan yang diterima dari
konsumen mengenai kesalahan membuat faktur, atau dari pemasok
yang berkaitan dengan masalah pembayaran. Pemantauan bisa juga
dilakukan dengan evaluasi setiap akhir periode.
5. Elemen-elemen Pengendalian Intern
Adapun unsur-unsur pengendalian intern menurut Mulyadi (1993:
166), meliputi:
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional
secara tegas.
Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung
jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian
tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-
prinsip sebagai berikut:
1) Harus dipisahkan fungsi- fungsi operasi dan penyimpanan dari
fungsi akuntansi
2) Tidak satu departemenpun diberi tanggung jawab untuk
melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
14
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan
biaya.
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar
otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya
transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat
sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas
terlaksananya setiap transaksi.
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian
organisasi.
Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan
prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana
dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek
yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya
ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat
adalah :
1) Penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak yang
pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang
berwenang
2) Pemeriksaan mendadak (Surprised Audit) dilaksanakan tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa,
dan jadwal yang tidak teratur. Pemeriksaan mendadak ini
dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan pokok yang akan mendorong
15
karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan
3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir
oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan
dari satu orang atau unit organisasi lain
4) Perputaran jabatan (Job Rotation) diadakan secara rutin untuk
menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya,
sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari
5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak
6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan
catatannya
7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek
keefektifan elemen-elemen sistem pengendalian intern atau staf
pemeriksa intern.
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
Elemen karyawan yang bermutu merupakan elemen sistem
pengendalian intern yang paling penting.
16
6. Keterbatasan Pengendalian Intern
Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai
bagi manajemen dan dewan komisaris sehubungan dengan pencapaian
tujuan perusahaan. Dalam bukunya, Jusup (2001: 254) menyebutkan ada
lima keterbatasan dari pengendalian intern yaitu:
a. Kesalahan dalam pertimbangan
Seringkali terjadi, manajemen dan personil lain melakukan
pertimbangan yang kurang matang dalam pengambilan keputusan
bisnis atau dalam melakukan tugas-tugas rutin karena kekurangan
informasi, keterbatasan waktu dan penyebab lainnya.
b. Kemacetan
Kemacetan dalam pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi karena
petugas salah mengerti dengan instruksi atau melakukan kesalahan
karena kecerobohan, kebingungan atau kelelahan.
c. Kolusi
Kolusi atau persekongkolan yang dilakukan oleh seorang pegawai
dengan pegawai lainnya, atau dengan pelanggan, atau pemasok, bisa
terdeteksi oleh struktur pengendalian intern.
d. Pelanggaran oleh manajemen
Manajemen bisa melakukan pelanggaran atas kebijakan atau prosedur-
prosedur untuk tujuan-tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi,
atau membuat laporan keuangan menjadi nampak baik.
17
e. Biaya dan manfaat
Biaya penyelenggaraan suatu struktur pengendalian intern seyogyanya
tidak melebihi manfaat yang akan diperoleh dari penerapan
pengendalian intern tersebut.
7. Pengujian Pengendalian
Menurut Jusup (2001: 316) pengujian pengendalian adalah
prosedur pengauditan yang dilakukan untuk menetapkan efektivitas
perencanaan dan/atau pengoperasian kebijakan dan prosedur struktur
pengendalian. Pengujian pengendalian dimaksudkan untuk menilai apakah
kebijakan dan prosedur pengendalian sungguh-sungguh berjalan secara
efektif, suatu kebijakan dan prosedur pengendalian dikatakan berjalan
secara efektif apabila pengendalian tersebut telah diterapkan secara tepat
dan konsisten sepanjang tahun oleh orang atau orang-orang yang diberi
kewenangan.
Statistical Sampling Models Untuk Pengujian Pengendalian
Statitical Sampling terdiri dari attribute sampling dan variable
sampling. Attribute sampling atau disebut proportion sampling digunakan
untuk menguji efektivitas sistem pengendalian intern (dalam pengujian
pengendalian), sedangkan variable sampling digunakan untuk menguji
nilai rupiah yang tercantum dalam rekening (dalam pengujian substantif).
18
Penelitian ini akan melakukan pengujian pengendalian, model yang
digunakan adalah attribute sampling. Attribute sampling terdiri dari tiga
model yaitu: (Mulyadi & Puradiredja, 1998: 241)
a. Fixed-sample-size attribute sampling
Model pengambilan sampel dalam fixed-sample-size attribute
sampling diajukan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu
tertentu dalam suatu populasi. Model ini terutama digunakan jika
auditor melakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur
struktur pengendalian inten, dan auditor tersebut memperkirakan akan
dijumpai beberapa penyimpangan (kesalahan).
b. Stop-or-go sampling
Model pengambilan sampel stop-or-go sampling sering juga disebut
dengan decision attribute sampling yang digunakan jika auditor tidak
menemukan adanya penyimpangan atau menemukan jumlah
penyimpangan tertentu yang telah ditetapkan, ia dapat menghentikan
pengambilan sampelnya.
19
Prosedur yang harus ditempuh oleh auditor dalam menggunakan stop-
or-go sampling adalah:
1) Tentukan desired upper precision limit (DUPL) dan tingkat
keandalan.
Pada tahap ini auditor menentukan tingkat keandalan yang akan
dipilih dan tingkat kesalahan maksimum. Ada tiga pilihan yaitu:
a) Tingkat keandalan 90%
Jika kepercayaan terhadap pengendalian intern cukup besar,
upper precision limit umumnya tidak lebih dari 10%.
b) Tingkat keandalan 95%
Jika kepercayaan terhadap pengendalian intern cukup besar,
upper precision limit umumnya 5% atau kurang. Upper
precision limit tidak lebih dari 10%.
c) Tingkat keandalan 99%
Jika kepercayaan terhadap pengendalian intern cukup besar,
upper precision limit tidak lebih dari 10%.
2) Gunakan Tabel Besarnya Sampel Minimun Untuk Pengujian
Pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus
diambil.
Setelah tingkat keandalan dan desired upper precision limit
(DUPL) ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan
besarnya sampel minimum yang harus diambil oleh auditor dengan
menggunakan bantuan Tabel Besarnya Sampel Minimum Untuk
Pengambilan sampel ini terus dilakukan sampai dengan
pengambilan sampel keempat/tahap keempat, apabila DUPL
belum sama dengan AUPL, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa unsur pengendalian intern yang diperiksa tidak efektif.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel Stop-or-Go
Decision.
Tabel III.2 Stop-or-Go-Decision
Langkah
ke- Besarnya Sampel
Kumulatif yang
Digunakan
Berhenti jika
Kesalahan Kumulatif
yang Terjadi Sama
dengan
Lanjutkan ke
Langkah Berikutnya
jika Kesalahan
yang terjadi Sama
dengan
Lanjutkan ke
langkah 5 jika
Kesalahan Paling Tidak
Sebesar
1 60 0 1 4
2 96 1 2 4
3 126 2 3 4
4 156 3 4 4
5 Gunakan fixed sample-size-attribute sampling
Sumber: Mulyadi & Puradiredja, 1998: 256
51
6) Evaluasi hasil pemeriksaan sampel
Untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan sampel diperlukan
Tabel Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go
Sampling Size and Upper Precision Limit Population
Occurrence Rate Based on Sample Result (Tabel III.3) untuk
mencari confidence level factor dan menentukan AUPL.
Setelah itu kemudian membandingkan DUPL dengan AUPL.
Tabel III.3 Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling Size and Upper Precision Limit Population OccurrenceRate Based on Sample Results
Lanjutan Tabel III.3 Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling Size and Upper Precision Limit Population OccurrenceRate Based on Sample Results
Convidence Levels Number of Occurrences 90% 95% 97.5%
Fungsi pengendalian intern dilakukan oleh pihak kontrol intern
bank. Fungsi ini bertugas untuk mengecek efektivitas dari
pengendalian intern.
Tabel V.3 Ringkasanm Hasil Analisis Praktek Yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Tiap Bagian Organisasi
Data Temuan Teori Ya Tidak
Keterangan
a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak
b. Pemeriksaan mendadak organisasi
c. Suatu transaksi dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang atau unit organisasi
d. Adanya perputaran jabatan
e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak
v
v
v
v
v
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
70
Lanjutan Tabel V.3 Ringkasanm Hasil Analisis Praktek Yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungs i Tiap Bagian Organisasi
Data Temuan Teori Ya Tidak
Keterangan
f. Adanya kegiatan pencocokan antara fisik kekayaan perusahaan dengan catatannya yang dilakukan secara periodik
g. Pembentukan unit organisasi yang mempunyai fungsi untuk mengecek efektivitas unsur-unsur pengendalian intern
v
v
Sesuai
Sesuai
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan
praktek yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi tiap unit
organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya
Cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan karyawan yang sesuai
dengan yang diharapkan adalah:
a. Seleksi calon karyawan
Seleksi terhadap calon karyawan dilakukan dengan menetapkan
persyaratan atau kualifikasi tertentu sedikit banyak akan dapat
membantu perusahaan memperoleh karyawan yang diharapkan..
Syarat yang ditetapkan oleh BPR Karangwaru Pratama untuk
kepala kantor dan kepala marketing adalah lulusan S1 Akuntansi
dengan IPK minimal 3,00, untuk karyawan/staf minimal lulusan
71
D3 Akuntansi, untuk karyawan/staf bagian umum minimal lulusan
SMU.
b. Pengembangan pendidikan karyawan
Pengembangan pendidikan karyawan dilakukan dengan mengikuti
pelatihan atau training dan pendidikan yang dilaksanakan oleh
Bank Indonesia (BI).
Tabel V.4 Ringkasan Hasil Analisis Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya
Data Temuan Teori
Ya Tidak
Keterangan
a. Seleksi calon
karyawan
b. Pengembangan
pendidikan
karyawan
v
v
Sesuai
Sesuai
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah
terdapat karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung
jawabnya.
72
B. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem Pemberian
Kredit
Sistem pengendalian intern perlu diteliti lebih lanjut efektivitasnya
dengan melakukan pengujian kepatuhan. Pengujian kepatuhan terhadap
sistem pengendalian intern ini dilakukan dengan mengambil beberapa
sampel dari populasi berupa arsip dokumen-dokumen dalam pemberian
kredit. Dalam penelitian anggota sampel penulis menggunakan model
stop-or-go sampling. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Menentukan attribute yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas
pengendalian intern
a. Attribute I : Penggunaan formulir bernomor urut tercetak
b. Attribute II : Telah lengkapnya dokumen dengan adanya
dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan.
c. Attribute III : Telah diberikan tanda tangan sebagai tanda otorisasi
dari pejabat yang berwenang.
d. Attribute IV : Data mengenai calon debitur.
e. Attribute V : Barang jaminan.
2. Menentukan DUPL dan tingkat keandalan
Tingkat keandalan (R%) yang digunakan dalam penelitian ini adalah
95%, sedangkan batas ketepatan atas yang diinginkan (DUPL) adalah
5%.
73
3. Menentukan sampel pertama yang harus diambil menurut tabel
besarnya sampel minimum
Setelah diketahui DUPL = 5% dan R = 95%, maka menurut tabel
sampel minimum, sampel pertama yang harus diambil adalah 60 (tabel
III.1, halaman 48). Populasi yang akan digunakan adalah dokumen
kredit selama tahun 2004 sejumlah 1150 buah permohonan kredit yang
disetujui.
4. Pemeriksaan terhadap 60 sampel pertama
Pengambilan 60 sampel pertama secara acak ini dilakukan oleh bank,
dikarenakan adanya aturan dan ketentuan dari pihak bank yang harus
dipatuhi. Keterbatasan ini dilihat dari besarnya jumlah kredit yang
telah disetujui dan jangka waktu pelunasanya. Pemeriksaan terhadap
attribute dari sampel dapat dijelaskan dengan tabel berikut:
Tabel V.5 Hasil analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit
No No. Sampel I II III IV V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
04.10/5656/2004
04.10/5659/2004
04.10/55660/2004
04.10/5661/2004
04.10/5663/2004
04.10/5668/2004
04.10/5669/2004
04.10/5670/2004
04.10/5671/2004
04.10/5673/2004
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
74
Lanjutan Tabel V.5 Hasil analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit
No No. Sampel I II III IV V
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
04.10/5675/2004
04.10/5678/2004
04.10/5680/2004
04.10/5682/2004
04.10/5685/2004
04.10/5686/2004
04.10/5688/2004
04.10/5699/2004
04.10/5691/2004
04.10/5695/2004
04.10/5705/2004
04.10/5706/2004
04.10/5708/2004
04.10/5711/2004
04.10/5712/2004
04.10/5714/2004
04.10/5717/2004
04.10/5721/2004
04.10/5722/2004
04.10/5724/2004
04.10/5727/2004
04.10/5730/2004
04.10/5732/2004
04.10/5734/2004
04.10/5735/2004
04.10/5739/2004
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
75
Lanjutan Tabel V.5 Hasil analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit
No No. Sampel I II III IV V 37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
04.10/5740/2004
04.10/5748/2004
04.10/5750/2004
04.10/5758/2004
04.10/5800/2004
04.10/5803/2004
04.10/5805/2004
04.10/5810/2004
04.10/5814/2004
04.10/5814/2004
04.10/5815/2004
04.10/5819/2004
04.10/5820/2004
04.10/5822/2004
04.10/5825/2004
04.10/5827/2004
04.10/5830/2004
04.10/5831/2004
04.10/5835/2004
04.10/5845/2004
04.10/5846/2004
04.10/5852/2004
04.10/5857/2004
04.10/5867/2004
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
76
Keterangan:
I : Telah menggunakan formulir bernomor urut tercetak II : Telah lengkapnya dokumen dengan adanya dokumen pendukung III : Telah adanya persetujuan kredit oleh personalia bagian kredit yang berwenang (telah diotorisasi) IV : Telah lengkapnya data-data mengenai calon debitur V : Telah adanya barang jaminan dari calon debitur v : Attribute telah terpenuhi X : Attribute belum terpenuhi
Setelah diketahui bahwa kesalahan sama dengan nol, dengan demikian
pengambilan sampel tambahan tidak perlu dilakukan. Besarnya confidence
level factor (R%) adalah 95%, oleh karena jumlah kesalahan sama dengan
nol maka dapat diketahui melalui tabel confidence level (tabel III.3,
halaman 51), besarnya confidence level adalah 3, sehingga besarnya AUPL
adalah sebagai berikut:
Confidence level factor at desired reliability For occurrence observed
AUPL = Sample size
3 AUPL = 60
AUPL = 0.05
AUPL = 5%
Berdasarkan perhitungan ini AUPL = DUPL, yaitu sebesar 5%, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern pemberian
kredit di BPR Karangwaru Pratama sudah efektif.
77
C. Prosedur Perkreditan
Untuk menjawab permasalahan tentang prosedur pemberian kredit
yang digunakan oleh BPR Karangwaru Pratama akan diuraikan deskripsi
dan analisis dari data yang diperoleh dalam penelitian ini.
BPR Karangwaru Pratama membedakan kredit menjadi dua jenis
yaitu menurut jenisnya dan kredit menurut penggunaannya.
Selanjutnya kredit ini dapat dijelaskan dibawah ini:
1. Kredit Menurut Jenisnya
a. Kredit Angsuran
Kredit angsuran yaitu kredit yang dapat dilunasi dengan cara
mengangsur tiap bulan dengan persyaratan pengembalian kredit
berupa pokok pinjaman ditambah bunga.
b. Kredit Berjangka
Kredit berjangka yaitu kredit yang pengembaliannya berdasarkan
waktu atau lamanya kredit yang telah disepakati bersama antara
BPR Karangwaru Pratama dengan nasabah yaitu terdiri dari bunga
yang dibayar tiap bulan dan pada saat jatuh tempo harus membayar
pokok pinjaman ditambah bunga yang terakhir.
c. Kredit Atas Dasar Program Pemerintah
Kredit atas dasar program pemerintah yaitu penyaluran kredit atau
dana kepada masyarakat menurut program pemerintah yang
disetujui oleh Bank Indonesia seperti Kredit Modal Kerja, Program
Kredit Mikro.
78
2. Kredit menurut Penggunaannya
a. Kredit Perdagangan
Kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk
membiayai nasabah calon debitur yang bergerak dibidang
perdagangan dalam rangka memperluas usahanya, seperti
pedagang kelontong, pedagang toko.
b. Kredit Industri
Kredit industri adalah kredit yang digunakan untuk membiayai
nasabah calon debitur yang bergerak dibidang industri kecil
seperti: kerajinan rumah tangga.
c. Kredit Bidang Jasa
Kredit bidang jasa adalah kredit yang digunakan untuk membantu
nasabah yang membutuhkan peralatan atau perlengkapan untuk
menunjang profesinya, seperti pengusaha bengkel, dokter,
konsultan.
d. Kredit Pertanian
Kredit pertanian adalah kredit yang diberikan untuk membantu
petani dalam memasarkan hasil pertaniannya serta membantu
dalam modal yang dibutuhkan untuk perluasan pertanian.
e. Kredit Investasi
Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha
kecil guna membiayai usahanya seperti mendirikan pabrik, mesin
serta alat-alat angkut.
79
Agar kredit yang diberikan dapat berjalan dengan baik, maka
diperlukan suatu sistem perkreditan yang sesuai dengan kebijakan bank
yang mampu menjamin berlangsungnya kegiatan perkreditan. Sistem
pemberian kredit yang diterapkan bank terdiri atas suatu jaringan prosedur
yang dibuat sesuai dengan pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan
perkreditan tersebut. Tujuan BPR Karangwaru Pratama dalam
memberikan kredit kepada nasabah terutama untuk membantu golongan
ekonomi lemah. Sesuai dengan tujuan tersebut maka ditetapkan
persyaratan yang lebih lunak dan dalam prosedur yang lebih sederhana.
Adapun unit-unit yang terkait dalam kegiatan pemberian kredit di
BPR Karangwaru Pratama, berdasarkan data yang diperoleh dapat
diuraikan sebagai berikut:
a. Unit Pelayanan Nasabah
Unit pelayanan nasabah bertugas memberikan pelayanan kepada calon
debitur untuk memperoleh informasi, secara khusus tentang
permohonan kredit. Tugas pelayanan nasabah di BPR Karangwaru
Pratama dilakukan oleh customer service. Customer service akan
menjelaskan kepada calon debitur tentang syarat-syarat yang harus
dilengkapi untuk mengajukan kredit.
b. Unit Pembahas Kredit
Unit pembahas kredit bertugas untuk menganalisis permohonan kredit
calon debitur dengan mengisi formulir analisis kredit. Sebelum
melakukan analisis krtedit, unit pembahas kredit melakukan
80
wawancara dengan calon debitur, survei ke tempat usaha calon debitur
dan memeriksa barang jaminan yang akan ditangguhkan. Tugas
pembahas kredit dalam BPR Karangwaru Pratama dilakukan oleh
bagian marketing.
c. Unit Pelaksana Kredit
Tugas sebagai pelaksana kredit dalam BPR Karangwaru Pratama
dilakukan oleh direktur. Direktur mempunyai tugas dalam
memutuskan suatu permohonan kredit yang diusulkan oleh bagian
marketing.
d. Unit Administrasi Kredit
Tugas administrasi kredit dalam BPR Karangwaru Pratama dilakukan
oleh bagian administrasi kredit. Bagian administrasi kredit bertugas
menangani berbagai pekerjaan administrasi setelah kredit yang
diusulkan oleh bagian marketing mendapat persetujuan dari kreditur.
e. Unit Pencatatan dan Pembukuan
Tugas pencatatan dan pembukuan dalam BPR Karangwaru Pratama
dilakukan oleh bagian accounting. Bagian accounting bertugas untuk
mencatat dan membukukan segala sesuatu kejadian yang berkaitan
dengan pemberian kredit, mulai dari pendaftaran, pencairan sampai
dengan pelunasan kredit.
81
f. Unit Pencairan, Pembayaran dan Pelunasan Kredit
Tugas pencairan dan pembayaran dalam BPR Karangwaru Pratama
dilakukan oleh teller. Teller bertugas untuk memproses kegiatan
seperti pencairan kredit dan pelunasan kredit.
Tabel V.6 Ringkasan Analisis Terhadap Unit-unit yang Terkait Dalam Pemberian Kredit Di BPR Karangwaru Pratama
Data Temuan Teori
Ya Tidak
Keterangan
a. Unit pelayanan Nasabah
b. Unit Pembahas Kredit
c. Unit Pelaksana Kredit
d. Unit Administrasi Kredit
e. Unit Pencatatan dan
Pembukuan
f. Unit Pencairan dan
Pembayaran
v
v
v
v
v
v
Customer Service
Bagian Marketing
Direktur
Bagian
Administrasi Kredit
Bagian Accounting
Teller
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat
unit-unit yang terkait dalam pemberian kredit dalam BPR Karangwaru
Pratama.
82
Berdasarkan data yang diperoleh, berbagai dokumen dan catatan yang
digunakan dalam pemberian kredit dalam BPR Karangwaru Pratama
adalah sebagai berikut:
a. Surat Permohonan Kredit
Surat permohonan kredit ini dibuat untuk memberikan informasi-
informasi yang berhubungan dengan identitas nasabah (nasabah badan
usaha maupun nasabah perorangan), jenis usaha, jumlah kredit yang
diminta, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, data jaminan
yang akan diserahkan serta data-data yang diperlukan bagi bank.
Dalam surat permohonan kredit perlu disertai fotokopi KTP suami/istri
pemohon, fotokopi BPKB, STNK, dan fotokopi KTP pemilik
kendaraan terakhir. Surat ini ditandatangani oleh pemohon kredit yang
kemudian diserahkan kepada bagian marketing untuk diproses lebih
lanjut.
b. Formulir Analisis Kredit
Formilir ini digunakan oleh bagian marketing sebagai bahan untuk
mengusulkan kepada kreditur untuk mendapatkan persetujuan. Dalam
formulir ini disajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan data
pemohon nasabah, latar belakang pemohon, latar belakang usaha,
sumber pembayaran kembali, fasilitas kredit dari bank lain atau pihak
ke-III, dokumentasi, pengalaman sebelum dengan nasabah, data
jaminan, nilai jaminan, serta nilai keuangan. Formulir ini selanjutnya
83
akan diberikan kepada direktur untuk diambil kesimpulan apakah
ditolak atau diterima.
c. Permohonan Droping Fasilitas Kredit
Permohonan droping ini berisi tentang permohonan droping pinjaman
calon debitur dan dibuat oleh bagian marketing untuk diserahkan
kepada direktur bersamaan dengan formulir analisis kredit dan surat
permohonan kredit untuk mendapatkan persetujuan dari direktur,
kemudian dokumen ini diserahkan ke bagian administrasi kredit.
d. Perjanjian Kredit
Dokumen ini memuat perjanjian kredit antara pihak pertama yaitu
bank yang diwakili oleh direktur dan pihak kedua yaitu debitur. Dalam
perjanjian kredit ini memuat pasal-pasal yang mengatur dan mengikat
bagi pihak pertama maupun pihak kedua. Perjanjian kredit ini akan
ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua.
e. Penyerahan Milik Barang-barang Bergerak Secara Fiduciair
Dokumen ini berisi tentang macam-macam barang yang dijaminkan
oleh debitur. Surat ini akan ditandatangani oleh pihak bank yang akan
diwakili oleh debitur dan kreditur.
84
Disamping dokumen-dokumen seperti tersebut di atas BPR
Karangwaru Pratama juga melakukan pencatatan akuntansi
sehubungan dengan semua kejadian yang terjadi dalam pemberian
kredit. Adapun catatan akuntansinya adalah:
1) Jurnal
Catatan ini digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian yang
terjadi mulai dari pencairan kredit sampai dengan pelunasan kredit
pencatatan jurnal ini dilakukan oleh bagian accounting.
2) Buku Besar
Ayat-ayat jurnal yang telah diklasifikasikan dalam rekening-
rekening tersendiri kemudian dibukukan dalam buku besar.
Pencatatan dalam buku besar ini dilakukan juga oleh bagian
accounting.
Tabel V.7 Ringkasan Analisis Terhadap Dokumen dan Catatan Akuntansi Yang Digunakan Oleh Bank Dalam Sistem Pemberian Kredit
Data Temuan Teori Ya Tidak
Keterangan
a. Surat permohonan nasabah
v
Surat permohonan kredit b. Daftar isian dari
bank
v
Surat permohonan kredit
c. Daftar lampiran sesuai jenis kredit
v
Sesuai kebutuhan
d. Surat jaminan
v Penyerahan milik barang-barang bergerak secara fiduciair
85
Lanjutan Tabel V.7 Ringkasan Analisis Terhadap Dokumen dan Catatan Akuntansi Yang Digunakan Oleh Bank Dalam Sistem Pemberian Kredit
Data Temuan Teori Ya Tidak
Keterangan
e. Dokumen penyelidikan dan analisis kredit
v
Formulir analisis kredit
f. Surat Keputusan
v Formulir analisis kredit*
g. Dokumen pengikatan jaminan
v
Ada dalam perjanjian kredit
h. Dokumen perjanjian kredit
v
Perjanjian kredit
i. Dokumen
Informasi untuk bagian lain
v
Check list file kredit
j. Bukti pencairan kredit
v
Kuitansi
k. Bukti
penyerahan atau pelunasan kredit
v
Slip setoran
l. Jurnal
v Buku Khusus
m. Buku Besar
v Buku Khusus
* Surat keputusan kredit tidak dibuat tersendiri, akan tetapi di dalam formulir analisis kredit telah disediakan kolom khusus untuk memberikan tanggapan atas kredit yang diusulkan oleh bagian marketing.
86
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat
dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan oleh BPR Karangwaru
Pratama dalam sistem pemberian kredit.
Dalam sistem pemberian kredit terdapat prosedur-prosedur yang saling
berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Jaringan prosedur
pemberian kredit yang membentuk suatu sistem pemberian kredit yang
terdapat di BPR Karangwaru Pratama meliputi berbagai prosedur sebagai
berikut:
a. Permohonan kredit
Pada tahap ini calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit
akan dilayani oleh customer service, calon debitur akan diberi berbagai
informasi yang berkaitan dengan permohonan kredit dan persyaratannya.
Selanjutnya setelah mendapat penjelasan, calon debitur menerima
formulir surat permohonan kredit (SPK) beserta lampirannya yang terdiri
dari surat pernyataan (SP) dan denah rumah nasabah (DRN). Setelah
formulir SPK dan lampirannya diisi maka calon debitur mengembalikan
formulir tersebut dilengkapi dengan fotokopi KTP. Selanjutnya setelah
calon debitur memenuhi persyaratan, maka untuk proses kredit
selanjutnya adalah penyelidikan dan analisis kredit.
b. Penyelidikan dan Analisis Kredit
Pada tahap ini bagian marketing menerima tugas untuk melakukan
penyelidikan dan analisis kredit. Penyelidikan dilakukan melalui
wawancara, survei ketempat usaha dan pemeriksaan barang jaminan
87
yang akan ditangguhkan calon debitur. Selanjutnya akan dilakukan
analisis kelayakan permohonan kredit, termasuk menganalisis barang
jaminan yang akan ditangguhkan. Kemudian bagian marketing mengisi
formulir analisa ktedit (FAK) dan permohonan droping fasilitas kredit
(PDFK). Selanjutnya formulir- formulir tersebut diserahkan kepada
direktur untuk proses lebih lanjut.
c. Keputusan atas Permohonan Kredit
Pada tahap ini direktur membuat keputusan atas permohonan kredit
calon debitur. Untuk kredit yang disetujui maka direktur akan
menandatangani FAK dan PDFK, sedangkan untuk kredit yang ditolah
maka akan langsung memberitahukan kepada debitur. Selanjutnya
formulir- formulir tersebut diserahkan ke bagian administrasi untuk
diteliti, kemudian menyiapkan perjanjian kredit (PK) dan penyerahan
milik barang-barang bergerak secara fiduciair (PMBBSF). Setelah itu
menyiapkan kwitansi rangkap 3 dan slip setoran rangkap 2 kemudian
menyerahkan kepada teller. Untuk PK dan FC, KTP, SP, DRN,FAK, dan
PDFK diarsipkan. Sedangkan untuk PK dan PMBBSF diserahkan
kepada direktur untuk bersama-sama dengan debitur
menandatanganinya, kemudian PK dan PMBBSF diserahkan kembali
kebagian administrasi untuk diteliti dan diarsipkan.
88
d. Pencairan Kredit
Pada tahap ini teller menerima permintaan pencairan kredit dengan
disertai kwitansi rangkap 3 dan slip setoran rangkap 2. Teller kemudian
merealisasikan pencairan kredit Kwitansi dan slip setoran lembar 1
diserahkan ke bagian accounting untuk kemudian melakukan
penjurnalan atas transaksi pemberian kredit dan diarsipkan. Kwitansi dan
slip setoran lembar 2 diserahkan kepada debitur sebagai tanda terima.
Sedangkan kwitansi lembar 3 diserahkan ke bagian administrasi kredit
untuk kemudian diteliti dan diarsipkan.
e. Pelunasan Kredit
Pelunasan kredit yang dilakukan debitur akan dilaksanakan secara
computerized oleh teller, sehingga pada saat pelunasan kredit semua
pihak yang berkepentingan antara lain bagian marketing, direktur, bagian
administrasi kredit dan bagian accounting juga memperoleh informasi
tersebut.
89
Tabel V.8 Ringkasan Analisis Terhadap Prosedur-prosedur Yang Digunakan Dalam Sistem Pemberian Kredit Di BPR Karangwaru Pratama
Data Temuan Teori Ya Tidak
Keterangan
a. Permohonan kredit b. Penyelidikan dan analisis
kredit c. Keputusan kredit
d. Pencairan kredit
e. Pelunasan kredit
v
v v
v
v
Menerima surat permohonan kredit beserta lampirannya dan fotokopi KTP Mengisi FAK dan PDFK Memberikan putusan kredit yang diajukan dengan menandatangani FAK dan PMBBSF Langsung mencairkan melalui teller Pelunasan kredit
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat
prosedur-prosedur yang digunakan dalam sistem pemberian kredit di BPR
Karangwaru Pratama.
Secara ringkas gambaran dari prosedur-prosedur pemberian kredit di atas dapat
dilihat pada gambar V.9 bagan alir sistem pemberian kredit BPR Karangwaru
Pratama sebagai berikut:
90
Bagian Permohonan Kredit : Customer Service Bagian Pembahas Kredit : Marketing
Keterangan: SPK = Surat Permohonan Kredit FC KTP= Fotocopy KTP SP = Surat Persetujuan DRN = Denah Rumah Nasabah FAK = Formulir Analisis Kredit PDFK = Permohonan Droping Fasilitas Kredit
Gambar V.9. Bagian Alir Sistem Pemberian Kredit BPR Karangwaru Pratama
Bagian Pelaksanaan Kredit
Mulai
Menerima calon debitur dan
menginformasikan kredit dan
persyaratannya
Memberikan formulir SPK
beserta lampirannya
Menerima formulir SPK dan lampiran
yang telah diisi disertai FC KTP
SPK FC KTP
SP
DRN
1
1
SPK FC KTP
SP
DRN
Menerima tugas untuk melakukan penyelidikan dan
analisis kredit
Melakukan penyelidikan dan
analisis kredit
Mengisi formulir analisis kredit dan
permohonan droping fasilitas
kredit
SPK
FC KTP SP
DRN FAK
PDFK
2
91
Bagian Pelaksanaan Kredit : Direktur
Tidak
ya
Keterangan: SPK = Surat Permohonan Kredit FC KTP = Fotocopy KTP SP = Surat Persetujuan DRN = Denah Rumah Nasabah FAK = Formulir Analisis Kredit PDFK = Permohonan Droping Fasilitas Kredit
Lanjutan Gambar V.9.
Bagian Alir Sistem Pemberian Kredit BPR Karangwaru Pratama
2
SPK FC KTP
SP
DRN FAK
PDFK
Data pengajuan
kredit lengkap
Memberikan otorisasi FAK
dan PDFK
SPK FC KTP
SP
DRN FAK
PDFK
3
5
PK
PMBBSF
Memberita-hukan kepada debitur
Memberikan otorisasi PK
dan PMBBSF
Dilakukan bersama dengan debitur
PK
PMBBSF
7
92
Bagian Administrasi Kredit
Keterangan: SPK = Surat Permohonan Kredit FC KTP = Fotocopy KTP SP = Surat Persetujuan DRN = Denah Rumah Nasabah FAK = Formulir Analisis Kredit PDFK = Permohonan Droping Fasilitas Kredit PK = Perjanjian Kredit PMBBSF = Penyerahan Milik Barang-Barang Bergerak Secara Fiduciair
Lanjutan Gambar V.9.Bagian Alir Sistem Pemberian Kredit BPR Karangwaru
Pratama
3
SPK FC KTP
SP
DRN FAK
PDFK
Meneliti kembali dan menyiapkan
PK dan PMBBSF
SPK FC KTP
SP
DRN FAK
PDFK PK
PMBBSF
Menyiapkan kuitansi dan slip
setoran
4
4
SPK FC KTP
SP
DRN FAK
PDFK PK
PMBBSF Kuitansi 3
Kuitansi 2 Kuitansi 1
Slip Setoran 2
Slip Setoran 1
6
5
N
93
Bagian Administrasi Kredit
Keterangan: PK = Perjanjian Kredit PMBBSF = Penyerahan Milik Barang-Barang Bergerak Secara Fiduciair
Lanjutan Gambar V.9.
Bagian Alir Sistem Pemberian Kredit BPR Karangwaru Pratama
7
PK
PMBBSF
Meneliti kembali
PK
PMBBSF
N
9
Kuitansi 3
Meneliti kembali
N
Kuitansi 3
94
Bagian Pencairan Kredit : Teller Bagian Pencatatan : Accounting
Lanjutan Gambar V.9.
Bagian Alir Sistem Pemberian Kredit BPR Karangwaru Pratama
Menerima permintaan
pencairan kredit
Merealisasi pencairan kredit
Kuitansi 3 Kuitansi 2
Kuitansi 1 Slip setoran 2
8 6
Slip setoran 1
Kuitansi 3 Kuitansi 2
Kuitansi 1 Slip setoran 2
Slip setoran 1
8
Diserahkan ke debitur sebagai tanda terima bersama dengan penyerahan uang
Kuitansi 1 Slip setoran 1
Jurnal
N
Selesai
95
D. Pembahasan
Berdasarkan hasil akhir pemeriksaan terhadap sampel yang dilihat
pada tabel V.5 Hasil Analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern
Sistem pemberian Kredit (halaman 73-75), maka dapat dikatakan:
1. Terhadap semua dokumen sampel telah menggunakan formulir
bernomor urut tercetak dan penggunaannya dapat dipertanggung
jawabkan.
2. Terhadap semua dokumen sampel telah dilengkapi dengan dokumen-
dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Terhadap semua dokumen sampel telah adanya persetujuan kredit oleh
personalia bagian kredit yang berwenang (telah diotorisasi)
4. Terhadap semua dokumen sampel telah dilengkapi dengan data-data
mengenai calon debitur.
5. Terhadap semua dokumen sampel telah disertakan barang jaminan dari
calon debitur.
Setelah diketahui bahwa jumlah kesalahan sama dengan nol, maka dengan
demikian pengambilan sampel tambahan tidak perlu dilakukan dan dapat
disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian kredit di BPR
pemberian kredit seperti yang terlihat pada tabel V.8 Ringkasan Analisis
Terhadap Prosedur-prosedur yang Digunakan dalam Sistem Pemberian
Kredit di BPR Karangwaru Pratama (halaman 89) yaitu:
1. Permohonan kredit dilayani oleh customer service, calon debitur akan
diberi berbagai informasi, penjelasan dan akan menerima formulir
surat permohonan kredit beserta surat pernyataan (SP) dan denah
rumah nasabah (DRN) yang kemudian akan diserahkan kembali
kepada customer service dengan dilengkapi fotokopi KTP.
2. Penyelidikan dan analisis kredit dilakukan oleh bagian marketing
dengan cara wawancara, survei ketempat usaha dan memeriksa barang
jaminan yang akan ditangguhkan calon debitur. Dari hasil penyelidikan
dan analisis yang dilakukan, bagian marketing kemudian mengisi
formulir analisis kredit (FAK) dan permohonan droping fasilitas kredit
(PDFK) yang kemudian diserahkan kepada direktur.
3. Keputusan atas permohonan kredit dilakukan oleh kreditur dengan
menandatangani FAK dan PDFK yang kemudian menyerahkan
kepada bagian administrasi untuk menyiapkan perjanjian kredit (PK)
dan penyerahan milik barang-barang bergerak secara fiduciair
(PMBBSF).
97
4. Pencairan kredit dilakukan oleh teller.
5. Pelunasan kredit dilakukan oleh teller secara computerized.
Pelaksanaan prosedur-prosedur pemberian kredit yang dilakukan
oleh BPR Karangwaru Pratama sudah baik dan sesuai dengan kajian teori
yang ada.
BAB VI
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan data, informasi dan hasil analisis data dalam penelitian ini
maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem pengendalian intern pemberian kredit yang dilaksanakan oleh BPR
Karangwaru Pratama sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan
unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern dan dari hasil pengujian
kepatuhan dengan model Stop-or-Go Sampling tidak ditemukan adanya
kesalahan dalam pemeriksaan sampel. Berdasarkan hasil penghitungan,
DUPL=AUPL, yaitu sebesar 5%
2. Secara umum prosedur-prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh
BPR Karangwaru Pratama sudah sesuai dengan teori prosedur pemberian
kredit. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tahap-tahap pemberian kredit
yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama.
B. Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah keterbatasan pengambilan sampel
dalam pengujian kepatuhan. Cara pengambilan sampel secara acak dalam
pelaksanaan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena terdapat aturan atau
ketentuan dari pihak bank yang harus dipatuhi.
99
C. Saran
Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan di BPR Karangwaru Pratama
sudah baik dan telah diterapkan menurut kebijaksanaan dan menurut ketentuan
yang ada, demikian pula dengan kegiatan pengendalian intern yang telah
dijalankan secara efektif. Saran yang dapat diberikan yaitu mempertahankan
dan selalu melakukan evaluasi sistem yang telah ada, sehingga tetap mampu
menjamin terlaksananya kegiatan perkreditan yang sesuai dengan situasi dan
kondisi.
DAFTAR PUSTAKA
Baridwan, Zaki. (1979). Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan metode. Edisi pertama. Cetakan pertama. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Akademi Akuntansi YKPN.
Siamat, Dahlan. (1993). Manajemen Bank Umum. Cetakan Pertama. Jakarta: Intermedia.
Sinungan, M. (1993). Manajemen Dana Bank. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Soemita, A. (1992). Sistem Informasi Akuntansi (Accounting System). Edisi Pertama. Bandung: Penerbit CV. Sinar Baru.
101
Teguh Pudjo, Muljono. (1991). Bank Auditing. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Penerbit Djambatan.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
Widilestariningtyas, Ony. (2004). Peran Pemeriksaan Struktur Pengendalian Intern Atas Lingkungan Pengendalian terhadap Peningkatan corporate Governance.WWW.Yahoo.Com.
Wilkinson, Joseph W. (1993). Sistem Akunting dan informasi. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara.