1 EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSU BMT TUMANG KABUPATEN BOYOLALI TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi Oleh : MUHAMMAD MUKTI ADI ATMA NIM F3307082 PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
72
Embed
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN …/Evaluasi...untuk membuat proposal dan mensosialisasikan perihal pendirian BMT . 3 tumang kepada masyarakat di Desa Tumang. Kelompok
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSU BMT TUMANG
KABUPATEN BOYOLALI
TUGAS AKHIR
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi
Oleh :
MUHAMMAD MUKTI ADI ATMA
NIM F3307082
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2
SURAKARTA
2010
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM KSU BMT TUMANG
1. Sejarah dan Perkembangan KSU BMT Tumang
Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang dalam
kegiatan operasionalnya berlandaskan pada syariat Islam, yang kegiatannya
yaitu menghimpun dana dari masyarakat setempat dalam bentuk simpanan,
kemudian difungsikan secara profesional, amanah dan adil untuk membantu
kepentingan anggota masyarakat, yaitu dalam upaya peningkatan usaha
produktif, taraf hidup dan kesejahteraan.
Awal munculnya gagasan untuk mendirikan KSU BMT Tumang
terjadi sekitar bulan Februari tahun 1997, bertempat di rumah dinas Bpk.
Suryanto, SH di Kebayoran Baru Jakarta. Pada saat itu beberapa orang yang
berasal dari Desa Tumang yang bekerja di Jakarta yaitu : Bpk. Mukhlas, SH;
Bpk. Adib Zuhairi, S.Sos; Bpk. Aris Munandar, SE; Bpk. Yunan AS, SH; dan
Bpk. Mulyadi ,SE, berkumpul dan berdiskusi membahas masalah pendirian
BMT di Desa Tumang.
Dalam pertemuan tersebut akhirnya disepakati Bpk. Adib Zuhairi
untuk membuat proposal dan mensosialisasikan perihal pendirian BMT
3
tumang kepada masyarakat di Desa Tumang. Kelompok masyarakat yang
mempunyai status ekonomi yang kuat diarahkan supaya mempunyai
kepedulian untuk memikirkan anggota masyarakat lain yang lemah. Maka dari
itu tahap pertama yang menjadi target program BMT adalah merekrut anggota
masyarakat yang dianggap sukses secara ekonomi untuk diajak bergabung
menjadi anggota pendiri.
Setiap anggota pendiri diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar
Rp. 500.000,00. Dengan modal awal yang terkumpul dari anggota pendiri
sebesar Rp. 7.050.000,00 BMT tumang mulai beroperasi sekitar tanggal 1
Oktober 1998.
Langkah awal kegiatan operasi BMT Tumang di prioritaskan dalam
sektor simpan pinjam. Dari sektor ini diharapkan BMT dapat memenuhi
kebutuhan dana maupun modal bagi usaha menengah ke bawah di Desa
Tumang dan sekitarnya. Selain itu dengan berdirinya BMT Tumang juga
membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk menyimpan atau
menabungkan uangnya di BMT Tumang.
Sejak tanggal 10 April 1999 BMT Tumang berbadan hukum Koperasi
Serba Usaha dengan No. Badan Hukum : 242/ BH/ KDK.11.25/ IV/ 1999.
Sejak saat itu pula BMT Tumang telah resmi beroperasi dengan nama KSU
BMT Tumang yang berlokasi di Jalan Melati No. 12 Tumang, Cepogo,
Boyolali.
4
2. Tujuan berdirinya KSU BMT Tumang
Tujuan utama pendirian Koperasi Serba Usaha Baitul Maal wat-
Tamwil (BMT) Tumang di kabupaten Boyolali adalah untuk membantu
menyediakan dana dan modal bagi pelaku bisnis, usaha mikro, maupun usaha
produktif lainnya guna meningkatkan taraf hidup serta pemerataan
kesejahteraan anggota masyarakat lainnya. Kegiatan operasional pada KSU
BMT Tumang dikelola dengan sistem syariah, sehingga diharapkan selain
dapat meningkatkan kesejahteraan juga dapat menciptakan kondisi
masyarakat yang religius, adil, makmur serta menghindarkan dari ancaman
riba yang sangat dilarang dalam Islam.
3. Visi dan Misi
Sebagaimana Lembaga maupun Instansi lainnya KSU BMT Tumang
juga mempunyai Visi dan Misi, adapun Visi KSU BMT Tumang yaitu :
“Menjadi lembaga yang mandiri dalam rangka menghantarkan
masyarakat menuju kesejahteraan yang di Ridhoi Allah SWT” atau
disingkat dengan slogannya “Membangun Kemandirian Menuju
Kesejahteraan”.
Misi dari KSU BMT Tumang yaitu :
a. Mewujudkan Lembaga Keuangan yang dikelola dengan sistem syariah
dengan murni dan konsisten.
5
b. Mewujudkan Lembaga Keuangan sebagai media dakwah dalam penguatan
ekonomi syariah.
c. Mewujudkan Lembaga Keuangan yang mandiri, berdaya juang dan tidak
bergantung pada pihak lain.
d. Menumbuhkan budaya kerja dengan prinsip jujur, amanah, adil, dan
professional.
e. Menumbuhkan kreatifitas, inovatif, dan sanggup mengatasi tantangan yang
ada.
f. Mewujudkan Lembaga Keuangan yang bisa sebagai tumpuan masyarakat
dalam bidang simpan pinjam.
4. Struktur Permodalan
Pada awalnya struktur permodalan untuk kegiatan operasional pada
KSU BMT Tumang dari simpanan pokok anggota pendiri. Sampai saat ini
struktur modal pada KSU BMT Tumang diperkuat dengan meningkatnya dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan sukarela, tambahan SHU ditahan dari
tahun ke tahun serta beberapa bentuk pinjaman lunak dari Bank BTN Syariah.
5. Produk – Produk pelayanan KSU BMT Tumang
a. Produk Simpanan (Saving Products)
Simpanan merupakan sarana untuk menggali potensi dana dari
masyarakat, untuk kemudian difungsikan secara profesional guna
meningkatkan taraf hidup masyarakat lainnya, sehingga saling
6
menguntungkan. Beberapa bentuk simpanan maupun tabungan dari BMT
Tumang, yaitu :
1) Simpanan Mudharabah Biasa
Simpanan mudharabah biasa merupakan jasa simpanan dari
masyarakat yang transaksinya dapat dilakukan sewaktu – waktu, dan
tiap nasabah yang menyimpan uangnya akan mendapatkan bagi hasil.
Bagi hasil adalah perhitungan pembagian pendapatan yang akan
diberikan dari BMT kepada nasabah penyimpan dana setiap bulan
berjalan berdasarkan nisbah (rasio) yang telah disepakati antara pihak
penyimpan dana dengan pihak BMT.
2) Simpanan Idul Fitri
Simpanan Idul Fitri adalah bentuk simpanan dari masyarakat
yang dikelola oleh pihak BMT yang pengambilannya dapat dilakukan
ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Dana ini akan dikelola pihak
BMT dan pihak penyimpan juga akan mendapatkan bagi hasil sesuai
ketentuan.
3) Simpanan Idul Adha
Merupakan bentuk simpanan dari masyarakat yang
penggunaannya dipersiapkan untuk pembelian hewan Qurban
menjelang hari raya Idul Adha. Dana simpanan ini akan dikelola oleh
7
pihak BMT dan pihak penyimpan akan mendapatka bagi hasil sesuai
dengan ketentuan.
4) Simpanan Pendidikan
Merupakan bentuk simpanan dari masyarakat yang
transaksinya dapat dilakukan sewaktu – waktu untuk keperluan
pembayaran pendidikan anak. Pihak penyimpan akan mendapatkan
bagi hasil sesuai ketentuan dari pihak BMT.
5) Simpanan Haji
Merupakan bentuk simpanan dari masyarakat yang
dipersiapkan untuk kebutuhan pembiayaan menunaikan ibadah haji
bagi nasabah. Dana ini akan dikelola pihak BMT secara profesional
dan pihak penyimpan akan mendapatkan bagi hasil sesuai ketentuan.
6) Simpanan Menikah
Merupakan bentuk simpanan dari masyarakat yang
dipersiapkan untuk kegiatan pernikahan baik sendiri maupun anaknya.
Dana ini akan dikelola oleh pihak BMT dan setiap penyimpan akan
mendapatkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan.
7) Simpanan Berjangka / Deposito
Merupakan bentuk simpanan dari masyarakat yang
pengambilannya dilakukan sesuai kesepakatan awal. Jangka waktu
8
yang diberikan oleh pihak BMT untuk simpanan ini adalah 1 bulan, 3
bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan
kesepakatan. Simpanan ini akan dikelola oleh pihak BMT sehingga
pihak penyimpan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan
kesepakatan awal.
b. Produk Pembiayaan (Financing Products)
Pembiayaan merupakan usaha penyaluran dana dengan
memberikan kredit kepada masyarakat pelaku bisnis, usaha menengah ke
bawah maupun masyarakat produktif lainnya, dengan harapan usahanya
bisa bertambah lancar. Beberapa jenis pembiayaan yang dikeluarkan oleh
KSU BMT Tumang yaitu :
1) Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama
pembiayaan yang dilakukan antara pihak bank sebagai Shahibul Maal
atau pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha atau
mudharib untuk membiayai suatu usaha atau proyek yang produktif dan
halal. Pembagian hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan sesuai
dengan nisbah yang disepakati bersama dalam akad perjanjian
pembiayaan.
2) Pembiayaan Murabahah
Murabahah adalah bentuk kerjasama dengan akad jual beli antara
bank dengan nasabah. Dalam kerjasama ini pihak bank membiayai
9
kebutuhan dari nasabah yang kemudian dijual kepada nasabah sebesar
harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah
disepakati bersama dalam akad perjanjian pembiayaan.
3) Pembiayaan Musyarakah
Musyarakah merupakan bentuk kerjasama pengkongsian dana
yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota untuk melakukan usaha
tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan
ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah
disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh semua pihak sebesar
modal yang disertakan dalam usaha tersebut. Dalam aplikasinya
digunakan untuk modal kerja dan investasi, dana dari BMT merupakan
pertisipasi BMT dalam usaha yang dikelola anggota dan BMT berhak
ikut serta dalam mengelola usaha.
4) Pembiayaan Ijarah Mumtahia Bittamlik
Pembiayaan ini adalah bentuk kerjasama perjanjian antara pihak
bank sebagai lessor (pihak yang menyewakan) dengan nasabah sebagai
lessee (pihak penyewa). Dalam aplikasinya pihak penyewa bersedia
untuk membayar uang sewa atas barang atau jasa yang telah
diterimanya, dan pada akhir masa sewa terjadi pemindahan hak
kepemilikan dari pihak bank kepada penyewanya tersebut.
5) Pembiayaan Qordhul Hasan
10
Qordhul Hasan merupakan bentuk perjanjian pemberian
pinjaman dari bank kepada nasabah dengan kewajiban nasabah
mengembalikan pinjaman tersebut sebesar pokok sesuai dengan jangka
waktu baik secara tunai maupun angsuran.
6. Wilayah Kerja KSU BMT Tumang
Pada awal berdiri kantor pusat dari KSU BMT Tumang terletak di
Jalan Melati No. 12 Tumang, Cepogo, Boyolali 57362. Seiring dengan
perkembangan dan tuntutan dari nasabah yang semakin luas, akhirnya dengan
berbagai pertimbangan kantor pusat KSU BMT Tumang pindah di Jalan
Boyolali – Magelang Km. 10 Cepogo, Boyolali 57362.
Wilayah kerja KSU BMT Tumang sampai sekarang ini sudah cukup
luas serta ditunjang dengan kantor – kantor yang letaknya strategis, dekat
dengan pasar serta pemukiman penduduk, sehingga memudahkan nasabah
untuk mencarinya. Sampai saat ini KSU BMT Tumang telah memiliki satu
kantor pusat dan empat kantor cabang yaitu :
a. Kantor Pusat : Jl. Boyolali – Magelang Km.10 Cepogo,
Boyolali
b. Kantor Cabang :
1) Jl. Melati No. 12 Tumang, Cepogo, Boyolali
2) Jl. Boyolali – Magelang Km. 10, Cepogo, Boyolali
3) Jl. Pandanaran No. 299 Boyolali
4) Jl. Raya Ampel No. 8, Ampel
11
7. Lingkup Pengembangan KSU BMT Tumang
a. Struktur Organisasi
Organisasi adalah suatu sistem pekerjaan yang disusun secara
skematis dan dirumuskan dengan baik, dimana masing – masing pekerjaan
tersebut mengandung wewenang, fungsi, tugas, serta tanggung jawab
tertentu yang memungkinkan pekerjaan tersebut dapat berjalan secara
efektif.
Struktur Organisasi sangat penting dalam suatu lembaga maupun
Instansi tertentu, karena bisa diketahui susunan hubungan pertanggung
jawaban dan wewenang serta tugas dari masing – masing bagian. Adapun
struktur organisasi pada KSU BMT Tumang kabupaten Boyolali, yaitu :
12
PENGURUS
STRUKTUR ORGANISASI KSU BMT TUMANG KABUPATEN BOYOLALI
PENGELOLA
ANGGO
RAPAT
PENGA
MANAJER
SYA
KETUA
BENDA
SEKRET
MANAJE
MANAJER
MANAJER
MANAJER
MANAJER
TELLER
MARKE
TELLER
MARKEMARKE
DIVISI
TELLER
MARKE
RUMAH STAF ADM &
MANAJE
MA
Gambar I.1. Bagan Struktur Organisasi KSU BMT Tumang Kabupaten Boyolali
TELLER
b. Deskripsi Jabatan
Dari struktur organisasi yang telah digambarkan diatas, maka
deskripsi jabatan dari KSU BMT Tumang adalah sebagai berikut :
1) Rapat Anggota
Rapat Anggota menduduki jabatan tertinggi di KSU BMT
Tumang, mempunyai kewenangan untuk memilih maupun
memberhentikan pengurus. Rapat anggota juga bertugas menerima
laporan pertanggung jawaban tahunan.
2) Badan Pengurus
Badan ini berwenang untuk mewakili anggota (pendiri),
berwenang untuk mengontrol kegiatan operasional BMT dan membuat
kebijakan umum agar kegiatan BMT dapat terarahkan sesuai dengan
Visi dan Misinya. Badan pengurus ini juga mempunyai tugas :
a) Menyusun Kebijakan umum bagi BMT.
b) Melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kinerja
pengelola.
c) Melakukan pengawasan dan pengontrolan baik dalam kegiatan
pembiayaan maupun kegiatn operasional BMT.
d) Memberikan persetujuan terhadap produk pelayanan baru yang
ditawarkan.
3) Pengawas Syariah
Badan pengawas syariah ini mempunyai wewenang untuk
mengawasi pelaksanaan pengelolaan BMT agar sesuai dengan kaidah
hukum agama Islam (Syariah), dan memberikan pertimbangan positif
baik dalam kegiatan sehari-hari maupun pada saat diadakan Rapat
Anggota BMT. Badan ini mempunyai tugas :
a) Melakukan monitoring setiap saat dan audit internal minimal satu
kali dalam satu tahun.
b) Memberikan masukan dan pengarahan terhadap pengangkatan
pengelola, penyusunan anggaran dan rencana kerja.
c) Memonitor kegiatan BMT dan memberikan araha yang berkaitan
dengan aspek syariah.
d) Memberikan usulan dan pengarahan agar diadakan kegiatan yang
berkaitan dengan syariah Islam dalam rangka memberikan nilai
tambah bagi anggota atau masyarakat di lingkungan BMT serta
sosialisasi BMT.
e) Membantu terselenggarakannya dakwah Islam dalam rangka
sosialisasi BMT.
f) Memeriksa / audit terhadap dokumen-dokumen yang digunakan
dan akurasinya, dan memberikan pengarahan agar sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kaidah syariah Islam.
4) Pengawas Manajeman
Badan pengawas ini mempunyai kewenangan untuk
merekomendasikan akuntan publik kepada pengurus. Tugas pokoknya
adalah melakukan pengawasan secara umum terhadap segala aktivitas
dalam operasional BMT.
5) Manajer Utama
Manajer utama mempunyai wewenang untuk membuat
kebijakan baru berkaitan dengan kemajuan dan pertumbuhan keuangan
BMT. Tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan dan monitoring
terhadap pengelola yang berada dibawahnya dan menerima laporan
pertanggung jawaban atas kinerja karyawan.
6) Manajer Operasional
Manajer Operasional berwenang dalam pengangkatan
karyawan maupun staff baru serta bertanggung jawab terhadap maju
mundurnya kinerja karyawan. Tugas pokoknya adalah melakukan
pengawasan dan monitoring mengenai kondisi pertumbuhan keuangan
maupun pembiayaan di setiap cabang, serta melakukan sosialisasi
untuk memotivasi semangat kerja karyawan.
7) Divisi Maal
Divisi Maal ini dibentuk dan mempunyai wewenang untuk
menyalurkan dana bantuan dari BMT kepada pihak yang
membutuhkan maupun kegiatan social lainnya. Tugas pokok dari
divisi ini adalah menyiapkan setiap kebutuhan yang diperlukan dalam
kegiatan sosial, membuat rencana anggaran, proposal kegiatan serta
laporan pertanggung jawaban dari kegiatan-kegiatan sosial yang telah
dilakukan.
8) Manajer Umum
Manajer umum berwenang untuk mengontrol kondisi finansial
BMT. Tugas pokoknya adalah :
a) Membuat rencana kerja secara periodik yang meliputi : rencana
3) Perhiasan yang disertai dengan surat kepemilikan perhiasan.
4) Apabila Jaminan adalah hak milik orang lain harus disertai surat
kuasa dari pihak pemiliknya.
Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk penyaluran
dana modal kerja dari BMT Tumang dengan menggunakan akad jual-beli
yang dialokasikan bagi kelompok usaha menengah ke bawah maupun
perseorangan. Produk pembiayaan ini mengalami kenaikan yang cukup
signifikan dari tahun ke tahun. Secara rinci proses pengajuan pembiayaan
pada KSU BMT Tumang dapat dilihat pada gambar II.1 berikut ini :
Gambar II.1. Proses Pengajuan Pembiayaan
Nas
Konsultasi dengan (Manajer Cabang)
Me
Me
Sur
ReLay
Tid
Bat
Per
Di
Tid
Mel
Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan
pembiayaan pada KSU BMT Tumang melalui beberapa tahap yang telah
tersusun menjadi sebuah urutan-urutan yang dapat diuraikan sebagai
berikut ini :
a. Nasabah yang bertindak sebagai calon debitur datang ke kantor KSU
BMT Tumang, dengan maksud untuk konsultasi dengan manajer
cabang seputar pembiayaan dan persyaratannya.
b. Apabila dari hasil konsultasi calon debitur dianggap memungkinkan
untuk mendapatkan dana pembiayaan, maka dilanjutkan dengan
pengisian formulir dan penyerahan syarat-syarat pembiayaan yang
telah ditentukan. Apabila dari hasil konsultasi calon debitur tidak
memungkinkan untuk mendapatkan dana pembiayaan, maka manajer
cabang akan memberikan arahan-arahan yang bisa membantu calon
debitur untuk mendapatkan dana pembiayaan tersebut dilain
kesempatan.
c. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi, bagian marketing
melakukan survey lapangan untuk mengetahui kondisi calon debitur,
serta mengecek kebenaran data calon debitur pada formulir
permohonan pembiayaan.
d. Apabila dari hasil survey lapangan calon nasabah dinyatakan layak
untuk mendapatkan dana pembiayaan, maka bagian marketing segera
menghubungi calon debitur untuk proses realisasi dana, sedangkan
calon debitur yang dinyatakan tidak layak, maka permohonan tersebut
dianggap batal, sehingga dana tidak bisa direalisasi.
2. Fungsi yang terkait
Beberapa fungsi yang terkait dalam proses pembiayaan
murabahah pada KSU BMT Tumang adalah :
a. Fungsi Pelayanan Pembiayaan
Fungsi pelayanan pembiayaan ini dipegang oleh manajer
cabang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima calon debitur
dan memberikan penjelasan mengenai pembiayaan dan persyaratan
yang harus dipenuhi.
b. Fungsi Operasional
Fungsi operasional ini dipegang oleh bagian marketing. Fungsi
ini bertanggung jawab untuk memeriksa ulang kelengkapan syarat
pembiayaan, serta melakukan survey lapangan untuk menguji
kebenaran data calon debitur pada formulir permohonan pembiayaan
anggota. Fungsi ini juga mempunyai hak untuk memberikan masukan-
masukan mengenai kondisi usaha dan kepribadian calon debitur
sebagai bahan pertimbangan dalam proses analisis serta pemberian
keputusan realisasi dana pembiayaan.
c. Fungsi Penganalisis
Fungsi penganalisis ini dipegang oleh manajer cabang. Fungsi
ini bertanggung jawab untuk menganalisa ulang semua persyaratan
pembiayaan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari fungsi
operasional berdasarkan data hasil survey. Analisa yang dilakukan oleh
fungsi ini meliputi analisis aspek keamanan, amanah dan kelayakan.
d. Fungsi Pemberi Keputusan
Fungsi pemberi keputusan ini bertanggung jawab untuk
memberikan keputusan atas permohonan pembiayaan yang diajukan
oleh calon debitur. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil analisa
dari fungsi penganalisis dan hasil survey dari fungsi operasional.
Untuk pembiayaan 1-25jt keputusan diserahkan pada manajer cabang,
25-50jt keputusan diserahkan pada manajer operasional, 50-150jt
keputusan diserahkan pada manajer utama, dan untuk pembiayaan
150jt ke atas keputusan diserahkan pada pengurus KSU BMT Tumang.
e. Fungsi Administrasi
Fungsi administrasi ini dipegang oleh bagian teller yang
bertindak juga sebagai kasir. Fungsi ini bertanggung jawab untuk
membuat dan menyiapkan kuitansi, slip pembiayaan dan formulir yang
dibutuhkan dalam kegiatan administrasi pembiayan, serta merekap
semua transaksi pembiayaan yang terjadi.
f. Fungsi Keuangan
Fungsi keuangan dipegang oleh bagian teller. Fungsi ini
bertanggung jawab untuk menerima pembayaran biaya administrasi
dari proses pembiayaan, selain itu juga bertanggung jawab untuk
membayarkan dana pembiayaan kepada debitur sejumlah yang tertera
pada kartu pembiayaan.
g. Fungsi Akuntansi
Fungsi akuntansi ini dipegang oleh staf administrasi dan
keuangan kantor pusat. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk
memposting jurnal yang telah dibuat oleh bagian teller dan
menyajikannya dalam buku besar dan buku pembantu.
3. Dokumen yang Digunakan
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pembiayaan
murabahah pada KSU BMT Tumang adalah :
a. Formulir Permohonan Pembiayaan Anggota (FPPA)
Formulir ini merupakan dokumen pertama yang digunakan
dalam proses pembiayaan pada KSU BMT Tumang. Formulir ini
berisi data calon debitur, data usaha, rencana penggunaan dana, serta
data keuangan calon debitur. Untuk memperkuat kebenaran data yang
dituliskan, maka dalam formulir ini dilengkapi kolom referensi dari
Kepala Desa ataupun tokoh masyarakat setempat. Formulir ini diisi
oleh manajer cabang yang bertindak sebagai fungsi pelayanan
pembiayaan pada saat calon debitur melakukan konsultasi.
b. Formulir Hasil Survey (FHS)
Formulir ini diisi oleh bagian marketing pada saat melakukan
survey lapangan. Data-data yang dihasilkan meliputi kondisi,
kemampuan, kepribadian, kapasitas usaha, serta data lain yang
diperlukan, seperti gambar denah rumah calon debitur.
c. Formulir Akad Pembiayaan (FAP)
Formulir ini merupakan dokumen yang berisi perjanjian
pembiayaan antara pihak BMT sebagai kreditur dengan nasabah
sebagai debitur. Dalam formulir ini dijelaskan secara rinci mengenai
jumlah dana pembiayaan, bagi hasil yang disepakati, jangka waktu
angsuran, jaminan yang diberikan, serta biaya administrasi yang harus
dibayarkan oleh calon debitur. Formulir ini ditandatangani oleh
manajer cabang, debitur, serta dua orang saksi dari pihak debitur.
d. Kuitansi (KW)
Kuitansi yang digunakan pada KSU BMT Tumang untuk
mencatat transaksi pembiayaan dibuat rangkap 2, yaitu :
1) Lembar pertama berwarna putih diberikan pada nasabah sebagai
bukti pembayaran.
2) Lembar kedua berwarna hijau yang digunakan oleh bagian teller
untuk membuat jurnal dan laporan harian kas.
e. Slip Pembiayaan (SP)
Slip pembiayaan yang digunakan pada KSU BMT Tumang
untuk mencatat realisasi pembiayaan anggota juga dibuat rangkap 2,
yaitu :
1) Slip yang pertama berwarna putih diserahkan pada debitur sebagai
bukti realisasi pembiayaan anggota dari KSU BMT Tumang.
2) Slip yang kedua berwarna merah digunakan dan disimpan oleh
bagian teller untuk membuat jurnal transaksi harian serta dasar
pembuatan laporan harian kas.
f. Surat Tanda Terima dan Pengambilan Jaminan (STTPJ)
Surat tanda terima dan pengambilan jaminan ini dibuat pada
saat debitur menyerahkan jaminan kepada manajer cabang. Dokumen
ini memuat rincian jaminan dari debitur, serta tanggal penyerahan dan
pengambilannya.
4. Catatan Akuntansi yang Digunakan
a. Buku Permohonan Pembiayaan (BPP)
Buku permohonan pembiayaan ini memuat data calon debitur
yang akan mengajukan pembiayaan anggota kepada KSU BMT
Tumang.
b. Daftar Proses Pembiayaan (DPP)
Catatan ini memuat daftar pengajuan pembiayaan dari calon
debitur yang akan diproses lebih lanjut. Dalam daftar ini calon debitur
digolongkan dalam pembiayaan anggota yang baru pertama kali
mengajukan pembiayaan atau pembiayaan anggota lanjutan yaitu
pembiayaan kepada debitur yang dulu pernah mendapatkan dana
pembiayaan kemudian mengajukan lagi.
c. Kartu Pembiayaan (KP)
Kartu pembiayaan ini merupakan catatan yang memuat jadwal
angsuran pembiayaan, berisi jumlah dana pembiayaan, angsuran
pinjaman, tanggal jatuh tempo dan saldo pinjaman. Catatan ini dibuat
dibuat rangkap 2, lembar 1 diserahkan pada debitur dan lembar 2
disimpan oleh bagian teller sebagai bukti pada saat angsuran pinjaman
oleh debitur.
d. Buku Jaminan (BJ)
Buku jaminan ini dibuat oleh manajer cabang pada saat calon
debitur menyerahkan jaminan pembiayaan.
e. Laporan Harian Kas (LHK)
Laporan ini dibuat oleh bagian teller yang memuat data
penerimaan dan realisasi dana pembiayaan harian.
f. Jurnal
Catatan akuntansi ini dibuat oleh bagian teller berdasarkan
kuitansi dan slip pembiayaan. Jurnal bersama laporan harian kas
diserahkan pada bagian pembukuan kantor pusat setiap akhir bulan
untuk penyusunan buku besar dan buku pembantu.
g. Buku Besar (BB)
Buku besar merupakan catatan akuntansi yang dibuat oleh staf
administrasi dan keuangan kantor pusat atas dasar pembiayaan yang
telah direalisasikan.
h. Buku Pembantu (BP)
Buku pembantu ini dibuat dengan tujuan untuk membantu
menjelaskan rincian rekening pembiayan murabahah pada buku besar.
5. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pembiayaan murabahah
pada KSU BMT Tumang Kabupaten Boyolali
a. Prosedur Permohonan Pembiayaan Anggota
Dalam prosedur ini, calon debitur melakukan konsultasi
dengan manajer cabang mengenai pembiayaan dan syarat-syarat yang
harus dipenuhi. Dalam prosedur ini fungsi pelayanan pembiayaan
yang dipegang oleh manajer cabang mengisi formulir permohonan
pembiayaan anggota dan mencatat data calon debitur dalam buku
permohonan pembiayaan.
b. Prosedur Pemberian Keputusan
Setelah semua persyaratan pembiayaan dipenuhi oleh calon
debitur, fungsi operasional melakukan survey lapangan. Dari data hasil
survey dengan persyaratan yang telah diberikan, dilakukan analisa
ulang oleh fungsi penganalisis.
Hasil analisis berdasarkan data-data yang sudah didapatkan
tersebut akan diproses lebih lanjut oleh fungsi pemberi keputusan.
Apabila permohonan pembiayaan tersebut disetujui, maka fungsi
pemberi keputusan memberikan tanda tangan pada formulir
permohonan.
Dari hasil tersebut fungsi operasional menghubungi calon
debitur untuk proses pencairan dana pembiayaan. Bagian administrasi
pembiayaan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam
proses selanjutnya.
c. Prosedur Akad Pembiayaan
Prosedur akad pembiayaan ini diawali dengan pembacaan akad
oleh fungsi pemberi keputusan. Pengakadan dilakukan dengan
mendatangkan saksi minimal 2 orang dari pihak debitur. Setelah
pembacaan akad selesai formulir tersebut diberi tanda tangan oleh
fungsi pemberi keputusan, debitur, dan 2 orang saksi tersebut.
Proses selanjutnya adalah penyerahan jaminan dari pihak
debitur, penyerahan jaminan tersebut dicatat dalam buku jaminan oleh
fungsi pemberi keputusan sebagai bukti penerimaan jaminan dari
debitur. Fungsi pemberi keputusan juga mencatat dalam surat tanda
terima dan pengambilan jaminan yang diserahkan pada debitur sebagai
bukti penyerahan dan pengambilan jaminan.
d. Prosedur Realisasi dana Pembiayaan
Dalam prosedur ini fungsi keuangan membuat kuitansi sebagai
bukti pembayaran biaya administrasi dari debitur, dan membuat slip
pembiayaan sebagai bukti realisasi dana pembiayaan dari pihak BMT.
Kuitansi dibuat rangkap 2 dan ditandatangani oleh debitur dan diberi
stempel lunas, kemudian kuitansi lembar 1 tersebut diserahkan pada
debitur. Slip juga dibuat rangkap 2, lembar pertama diserahkan pada
debitur. Slip pembiayaan tersebut ditandatangani oleh debitur dan
fungsi keuangan serta diberi stempel lunas sebagai bukti realisasi dana
pembiayaan telah dibayar lunas oleh pihak BMT.
Proses selanjutnya berdasarkan kuitansi dan slip pembiayaan
lembar kedua, fungsi keuangan membuat laporan harian kas dan jurnal
yang diperlukan sesuai transaksi dalam pembiayaan.
e. Prosedur Pencatatan Akuntansi
Setiap akhir bulan laporan harian kas dan jurnal dari transaksi
realisasi dana pembiayaan diserahkan pada staf administrasi dan
keuangan kantor pusat, kemudian disajikan ke dalam buku besar dan
buku pembantu sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
6. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggungjawab
Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) yang berisi
pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang
dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
Beberapa bentuk pemisahan tanggungjawab pada pembiayaan murabahah
di KSU BMT Tumang adalah :
a. Proses Pembiayaan Murabahah melalui lebih dari satu fungsi
Secara keseluruhan proses pembiayaan murabahah di KSU
BMT Tumang melibatkan beberapa fungsi, yaitu :
1) Fungsi Pelayanan Pembiayaan
2) Fungsi Operasional
3) Fungsi Penganalisis
4) Fungsi Pemberi Keputusan
5) Fungsi Administrasi
6) Fungsi Keuangan
7) Fungsi Akuntansi
b. Fungsi Pelayanan Pembiayaan dipisahkan dengan Fungsi Administrasi
Dalam proses pembiayaan di KSU BMT Tumang fungsi
pelayanan pembiayaan dipisahkan dengan fungsi administrasi. Fungsi
pelayanan pembiayaan dipegang oleh manajer cabang, sedangkan
fungsi administrasi dipegang oleh bagian teller. Hal ini diterapkan
untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap biaya administrasi
yang dibayarkan oleh debitur pada saat pembiayaan.
c. Fungsi Pemberi Keputusan dipisahkan dengan Fungsi Keuangan
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi
pemberi keputusan dalam hal realisasi dana pembiayaan digolongkan
menurut besarnya dana yang diajukan oleh calon debitur. Untuk dana
pembiayaan 1-25jt pemberi keputusan oleh manajer cabang, untuk 25-
50jt pemberi keputusan oleh manajer operasional, 50-150jt pemberi
keputusan oleh manajer utama, sedangkan untuk 150jt keatas pemberi
keputusan oleh pengurus BMT Tumang.
Fungsi pemberi keputusan ini terpisah dengan fungsi keuangan
dengan tujuan agar dana pembiayaan tidak sembarangan direalisasikan
serta mencegah adanya penyelewengan, sehingga realisasi dana
pembiayaan dapat dikendalikan agar tepat sasaran.
d. Fungsi Keuangan dipisahkan dengan Fungsi Akuntansi
Fungsi keuangan dalam pembiayaan murabahah ini dipegang
oleh bagian teller, sedangkan fungsi akuntansi dipegang oleh staf
administrasi dan keuangan kantor pusat. Tugas pokok fungsi keuangan
dalam pembiayaan murabahah adalah membuat bukti yang berkaitan
dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta membuat jurnal setiap
transaksi dan menyajikannya dalam laporan harian kas. Sedangkan
fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan
pembukuan serta penyusunan laporan keuangan.
7. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan
Proses pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang melalui
beberapa tahap. Setiap nasabah ataupun calon debitur yang datang ke
kantor untuk mengajukan pembiayaan dilayani oleh manajer cabang yang
bertindak sebagai fungsi pelayanan pembiayaan. Pencatatan data calon
debitur pada formulir permohonan pembiayaan anggota dilakukan oleh
manajer cabang sesuai dengan data hasil konsultasi. Setiap dokumen yang
diperlukan dalam proses pembiayaan tersebut dilakukan pengecekan
mengenai kebenaran pencatatan maupun perhitungannya, yang dilakukan
oleh fungsi yang berwenang, dalam hal ini oleh manajer cabang.
Dalam praktiknya apabila manajer cabang sedang ada
kepentingan, fungsi pelayanan pembiayaan bisa digantikan oleh bagian
marketing yang telah diberi hak kuasa. Sehingga dalam situasi tertentu
kewenangan manajer cabang bisa digantikan oleh bagian pemasaran yang
telah diberi hak kuasa sebelumnya. Dalam fungsi operasional, manajer
cabang juga mempunyai kewenangan untuk ikut serta dalam proses
survey lapangan. Wewenang ini diberikan kepada manajer cabang untuk
melakukan pengawasan apakah survey benar-benar dilakukan oleh fungsi
operasional atau tidak.
8. Praktik yang Sehat
Struktur organisasi merupakan gambaran arah tanggungjawab
setiap fungsi dalam menjalankan suatu sistem yang dibuat untuk kegiatan
operasional perusahaan. Suatu sistem dapat berjalan dan dipatuhi dengan
baik apabila terdapat praktik yang sehat dalam menjalankannya. Praktik
kegiatan yang terjadi di KSU BMT Tumang adalah :
a. Setiap awal dan akhir jam kerja dilakukan pengecekan jumlah kas
yang ada di brankas dengan catatan laporan harian kas.
Sebelum memulai kegiatan di KSU BMT Tumang, bagian
teller dibantu oleh bagian marketing yang berwenang melakukan
pengecekan jumlah kas yang ada di brankas dengan saldo kas dalam
catatan laporan harian kas. Kegiatan pengecekan ini juga dilakukan
pada akhir jam kerja sebelum karyawan pulang. Pengecekan ini akan
diteliti ulang kebenaran pencatatan dan jumlahnya oleh manajer
cabang.
b. Adanya satu orang yang memegang beberapa fungsi
Dalam praktik pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang
terdapat beberapa fungsi yang dipegang oleh orang yang sama, yaitu:
1) Fungsi pelayanan pembiayaan, fungsi penganalisis, dan fungsi
pemberi keputusan yang dipegang oleh manajer cabang.
2) Fungsi administrasi dan fungsi keuangan yang dipegang oleh
bagian teller.
c. Slip Pembiayaan dan kuitansi tidak bernomor urut tercetak
Dalam pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang
penggunaan dokumen yang berupa slip pembiayaan dan kuitansi tidak
bernomor urut tercetak, tetapi setiap dokumen yang digunakan
diotorisasi oleh karyawan yang berwenang.
d. Adanya surprised check oleh manajer operasional
Pada waktu-waktu tertentu manajer operasional akan
melakukan pengecekan dan evaluasi kinerja karyawan. Pemeriksaan
ini lebih sering dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,
sehingga diharapkan setiap karyawan dapat bekerja dengan baik sesuai
dengan tanggungjawabnya.
e. Adanya pengecekan setiap dokumen yang digunakan
Setiap dokumen yang digunakan akan dilakukan pengecekan
oleh karyawan yang bertanggungjawab untuk menghindari adanya
kesalahan baik pencatatan maupun jumlah nominalnya.
f. Adanya perputaran jabatan dan karyawan di setiap cabang
Setiap satu tahun sekali KSU BMT Tumang mengadakan
perputaran (rolling) jabatan dan tanggungjawab masing-masing
karyawan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi
hubungan istimewa antara karyawan dengan pihak nasabah maupun
debitur.
g. Adanya hak cuti bagi karyawan yang berkepentingan
Hak cuti pada KSU BMT Tumang diberikan bagi karyawan
yang mempunyai kepentingan dan acara-acara tertentu, misalnya cuti
hamil, melahirkan, menikah, haji.
9. Karyawan yang Mutunya sesuai dengan Tanggungjawabnya
Karyawan yang berkompeten dan jujur ternyata tidak menjamin
berjalannya suatu sistem dengan baik. Mayoritas karyawan di KSU BMT
Tumang mempunyai gelar sarjana dan diploma, meskipun ada juga
sebagian kecil yang lulusan dari SMA maupun SMK. Dengan demikian
tingkat kecakapan dan profesionalisme kerjanya telah sesuai dengan mutu
pendidikannya.
Untuk menjadi manajer cabang minimal harus mempunyai gelar
sarjana, sedangkan untuk bagian lain minimal lulus SMA maupun SMK
tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Sehingga dalam hal ini
diharapkan kegiatan operasional KSU BMT Tumang dapat berjalan
dengan baik dan efisien.
10. Bagan Alir (Flowchart) Pembiayaan Murabahah
Untuk menjelaskan proses pembiayaan murabahah di KSU BMT
Tumang secara rinci dapat digambarkan dengan bagan alir. Bagan alir
tersebut dapat dilihat dalam gambar II.2 berikut ini :
KETERANGAN : FPPA : Formulir Permohonan
Pembiayaan Anggota BPP : Buku Permohonan Pembiayaan DPP : Daftar Proses Pembiayaan FHS : Formulir Hasil Survey FAP : Formulir Akad Pembiayaan KP : Kartu Pembiayaan STTPJ : Surat Tanda Terima dan
Pengambilan Jaminan
MANAJER CABANG
BPP
BJ 2
KP 1
2 KP 1
FPPA
DPP FPPA
T
Dis
FHS FPPA
Menganalisa pembiayaan dan hasil survey
FHS FPPA
A
STTPJ FAP
FPPA
STTPJ FAP
FPPA
A
T
Gambar II.2. Bagan Alir Sistem Pembiayaan Murabahah
T
FPPA Menerima Nasabah
Menerima, mencatat dan menyimpan jaminan
Menjelaskan prosedur pembiayaan
Mengisi Daftar proses pembiayaan
Mengisi Formulir Pembiayaan Anggota
FPPA
Mencatat Permohonan Pembiayaan Anggota
Membubuhkan paraf pada FPPA
Memimpin Pengakadan
MANAJER CABANG
Jurnal
Jurnal
LHK
LHK
2 KP 1
2 KP 1
FAP
STTPJ FAP
STTPJ FAP
FAP
A
13
KETERANGAN : LHK : Laporan
Harian Kas
Gambar II.2. Bagan Alir Sistem Pembiayaan Murabahah (Lanjutan)
Menandatangani dokumen
Membubuhkan stempel BMT
Menyimpan Dokumen
Mengecek kebenaran pencatatan laporan harian kas
BAGIAN MARKETING
SPt
FHS
Disertai
Gambar II.2. Bagan Alir Sistem Pembiayaan Murabahah (Lanjutan)
KETERANGAN : SPt : Surat
Pemberitahuan
Melakukan Survey Lapangan
Mengisi Formulir Hasil Survey
FPPA
Membuat Surat Pemberitahuan
FPPA
FPPA
FPPA
BAGIAN TELLER
JurnalLHK
2 SP 1
2 KW 1
KP 2
KP 2
2 KP 1
2 2 FPPA
FAP
STTPJ FAP
FPPA
FAP
A
KW 1 SP 1
SP 2 KW 2
Membuat laporan harian kas dan jurnal dari transaksi harian
12
Diser
2
Dise
KW 1
Gambar II.2. Bagan Alir Sistem Pembiayaan Murabahah (Lanjutan)
2 SP 1
T
KETERANGAN : SP : Slip
Pembiayaan KW : Kuitansi
Meyiapkan Formulir dan dokumen yang diperlukan
Membuat Kuitansi dan Slip Pembiayaan
Menerima pembayaran biaya administrasi
Pencairan Dana Pembiayaan Anggota
Membubuhkan stempel Lunas
Membubuhkan stempel Lunas
STAF ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
BP BB
Jurnal
Jurnal
LHK
LHK
13
T
SELESAI
Gambar II.2. Bagan Alir Sistem Pembiayaan Murabahah (Lanjutan)
KETERANGAN :
BB : Buku Besar
BP : Buku Pembantu
Menyajikan dalam Buku Besar dan buku pembantu
C. EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI KSU BMT TUMANG KABUPATEN BOYOLALI
1. Fungsi yang terkait
Dalam proses pembiayaan murabahah pada KSU BMT
Tumang melibatkan lebih dari satu fungsi, yaitu :
a. Fungsi Pelayanan Pembiayaan
b. Fungsi Operasional
c. Fungsi Penganalisis
d. Fungsi Pemberi Keputusan
e. Fungsi Administrasi
f. Fungsi Keuangan
g. Fungsi Akuntansi
Keterlibatan beberapa fungsi dalam pembiayaan murabahah ini
akan mencegah terjadinya suatu transaksi yang hanya diselesaikan
oleh satu unit organisasi saja. Hal ini dapat memudahkan penelusuran
apabila terjadi penyalahgunaan maupun kesalahan dalam
pencatatannya.
2. Dokumen yang Digunakan
Penggunaan dokumen pada pembiayaan murabahah di KSU
BMT Tumang sudah sesuai dengan kebutuhan untuk pencatatannya.
Dokumen-dokumen yang dibuat dalam proses pembiayaan murabahah
yaitu :
a. Formulir Permohonan Pembiayaan Anggota (FPPA)
b. Formulir Hasil Survey (FHS)
c. Formulir Akad Pembiayaan (FAP)
d. Kuitansi (KW)
e. Slip Pembiayaan (SP)
f. Surat Tanda Terima dan Pengambilan Jaminan (STTPJ)
Dokumen yang digunakan tersebut dapat dikatakan telah
sesuai dengan kebutuhan pencatatan dalam artian setiap dokumen
yang digunakan sudah bisa digunakan untuk merekap setiap transaksi
yang terjadi dalam pembiayaan murabahah, dan sudah diotorisasi oleh
pihak yang berwenang.
3. Catatan Akuntansi yang Digunakan
Beberapa catatan akuntansi yang diselenggarakan dalam
pembiayaan murabahah yaitu :
a. Buku Permohonan Pembiayaan (BPP)
b. Daftar Proses Pembiayaan (DPP)
c. Kartu Pembiayaan (KP)
d. Buku Jaminan (BJ)
e. Laporan Harian Kas (LHK)
f. Jurnal
g. Buku Besar (BB)
h. Buku Pembantu (BP)
Beberapa catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh KSU
tersebut, dalam praktiknya telah dilakukan pengecekan mengenai
kebenaran pencatatan maupun penjumlahan nominalnya. Dalam hal
ini, yang berwenang untuk melakukan pengecekan adalah manajer
cabang, kecuali untuk pencatatan dalam buku besar dan buku
pembantu yang sudah diserahkan sepenuhnya pada staf administrasi
dan keuangan kantor pusat dibawah kewenangan manajer umum.
Apabila manajer cabang tidak ada di kantor, pengecekan dapat
dilakukan oleh bagian teller serta dibantu oleh bagian marketing yang
telah diberikan wewenang sebelumnya.
4. Jaringan Prosedur yang membentuk sistem pembiayaan
murabahah pada KSU BMT Tumang Kabupaten Boyolali
Beberapa prosedur yang membentuk sistem pembiayaan
murabahah pada KSU BMT Tumang adalah :
a. Prosedur Permohonan Pembiayaan Anggota
b. Prosedur Pemberian Keputusan
c. Prosedur Akad Pembiayaan
d. Prosedur Realisasi Dana Pembiayaan
e. Prosedur Pencatatan Akuntansi
Prosedur-prosedur tersebut di atas telah dijalankan oleh setiap
fungsi yang terkait sesuai dengan garis kewenangannya, sehingga
sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah pada KSU BMT
Tumang dapat berjalan dengan baik.
5. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggungjawab
Struktur organisasi merupakan rerangka yang menggambarkan
pemisahan fungsi dan tanggungjawab dalam menjalankan kegiatan
operasional perusahaan. Beberapa bentuk pemisahan fungsi dalam
sistem pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang adalah :
a. Proses Pembiayaan Murabahah melalui lebih dari satu fungsi
b. Fungsi Pelayanan Pembiayaan dipisahkan dengan Fungsi
Administrasi
c. Fungsi Pemberi Keputusan dipisahkan dengan Fungsi Keuangan
d. Fungsi Keuangan dipisahkan dengan Fungsi Akuntansi
Beberapa bentuk pemisahan fungsi yang dilakukan dalam
proses pembiayaan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya
penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pemisahan ini
juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan dan asset BMT
Tumang.
6. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan
Pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang melalui
beberapa tahap dan setiap tahap dilayani oleh fungsi yang berbeda
sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Setiap fungsi yang terkait dalam pembiayaan murabahah ini
mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan
tugasnya agar sistem pengendalian dapat berjalan dengan baik.
Dalam prosedur pencatatan, setiap dokumen yang digunakan
harus dilakukan pengecekan dan otorisasi terlebih dahulu mengenai
kebenaran pencatatan maupun jumlahnya. Pengecekan tersebut
dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu manajer cabang. Apabila
manajer cabang tidak ada di kantor, proses pengecekan dan otorisasi
dapat dilakukan oleh bagian marketing yang telah diberi kewenangan
sebelumnya.
7. Praktik yang Sehat
Suatu sistem dapat berjalan dan dipatuhi dengan baik apabila
terdapat praktik yang sehat dalam menjalankannya. Praktik dalam
kegiatan pembiayaan yang terjadi di KSU BMT Tumang adalah :
a. Setiap awal dan akhir jam kerja dilakukan pengecekan jumlah kas
yang ada di brankas dengan saldo kas dalam catatan laporan harian
kas
b. Adanya surprised check yang dilakukan oleh manajer operasional
c. Adanya pengecekan setiap dokumen yang digunakan
d. Adanya perputaran jabatan dan karyawan di setiap cabang
e. Adanya hak cuti bagi karyawan yang berkepentingan
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, praktik yang sehat
yang terjadi di KSU BMT Tumang seperti di atas dilakukan sebagai
wujud penerapan unsur pengendalian intern dengan tujuan melindungi
kekayaan perusahaan serta menciptakan pentatatan akuntansi yang
andal dan dapat dipercaya.
8. Karyawan yang Mutunya sesuai dengan Tanggungjawabnya
Mayoriyas karyawan di KSU BMT Tumang mempunyai gelar
sarjana dan diploma, meskipun ada juga beberapa yang hanya lulus
SMA maupun SMK, sehingga tingkat kecakapan karyawan tersebut
berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Meskipun demikian, seiring
dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, karyawan KSU
BMT Tumang dituntut untuk bisa menggali potensi sumber daya
manusia dalam upaya peningkatan kualitas kinerja dan tanggungjawab
agar visi dan misi KSU BMT Tumang dapat tercapai.
Suatu sistem dapat berjalan dengan baik apabila dijalankan
oleh karyawan yang berkompeten, professional, jujur dan amanah.
Dengan demikian, berdasarkan kualitas pendidikan masing-masing
karyawan KSU BMT Tumang mempunyai mutu yang sesuai dengan
tanggungjawabnya.
BAB III
TEMUAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, penulis
menemukan kelebihan dan kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian
intern pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang. Kelebihan dan
kelemahan tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut :
A. KELEBIHAN
1. Struktur organisasi yang baik pada KSU BMT Tumang memperlihatkan
adanya pemisahan fungsi secara tegas sesuai dengan garis kewenangan
dan tanggungjawabnya. Dengan demikian pengawasan dan pengendalian
intern terhadap setiap fungsi yang terkait dapat dilakukan dengan baik.
2. Semua penyelenggaraan pencatatan dan dokumen dalam pembiayaan
murabahah di KSU BMT Tumang telah diotorisasi oleh pihak yang
berwenang. Dokumen yang digunakan juga sudah sesuai dengan
kebutuhan pencatatan dalam pembiayaan murabahah. Dalam hal ini, akan
dihasilkan sebuah laporan yang dapat dipercaya dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Adanya buku daftar proses pembiayaan yang membantu fungsi pemberi
keputusan dalam mempertimbangkan realisasi dana pembiayaan. Dalam
buku ini memuat data calon debitur, serta digolongkan dalam calon debitur
yang baru pertama kali mengajukan permohonan atau calon debitur yang
sudah pernah mengajukan permohonan pembiayaan. Dengan demikian,
fungsi pemberi keputusan dapat mengetahui kredibilitas dari calon debitur.
4. Setiap transaksi pembiayaan yang terjadi dilaksanakan oleh fungsi yang
berbeda, sehingga dapat mencegah adanya pelaksanaan transaksi oleh satu
unit fungsi yang dapat memberikan peluang untuk menyalahgunakan
kekayaan BMT Tumang oleh pihak tertentu.
5. Adanya perlindungan dan pengawasan fisik jumlah kas di brankas. Setiap
awal dan akhir jam kerja dilakukan perhitungan fisik jumlah kas di
brankas dengan saldo dalam laporan harian kas yang dibuat oleh bagian
kasir. Perhitungan ini dilakukan oleh bagian kasir, dibantu oleh bagian
pemasaran dan diawasi oleh manajer cabang.
6. Adanya surprised check di setiap kantor cabang yang dilakukan oleh
manajer operasional. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengecek dan mengevaluasi kinerja karyawan agar setiap karyawan dapat
bekerja dengan baik dan efektif sesuai dengan tanggungjawabnya masing-
masing.
7. Adanya perputaran wilayah kerja, jabatan dan kantor bagi karyawan sesuai
dengan kebijakan manajemen. Perputaran ini biasa dilakukan setiap satu
tahun sekali. Tujuan perputaran ini adalah untuk menghindari adanya
hubungan istimewa antara klien atau nasabah dengan karyawan yang akan
memberikan peluang untuk tindakan penyalahgunaan.
B. KELEMAHAN
1. Kurangnya karyawan dalam KSU BMT Tumang, sehingga masih ada
beberapa fungsi yang dipegang oleh satu orang. Perangkapan fungsi oleh
satu orang ini bisa berdampak pada kurang optimalnya kinerja karyawan
tersebut. Dengan demikian tindakan penyalahgunaan oleh pihak tertentu
masih mungkin terjadi.
2. Tidak adanya satuan pengawas intern atau pemeriksa. Satuan pengawas
intern ini dibentuk untuk menjaga kegiatan operasional KSU BMT
Tumang agar unsur-unsur pengendalian intern dapat berjalan dengan baik.
Satuan pengawas ini dibentuk dan berdiri secara independen terpisah dari
fungsi pemberi keputusan, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi.
3. Penggunaan kuitansi dan slip pembiayaan yang tidak bernomor urut
tercetak, sehingga sangat rentan adanya penyelewengan oleh pihak
tertentu. Sebagai contoh dalam membuat kuitansi bisa saja bagian teller
membuat nominal terlalu rendah dari jumlah pembayaran yang
sesunggguhnya.
4. Dalam proses perekrutan karyawan masih ada beberapa karyawan yang
masuk karena ada unsur kekeluargaan. Dalam hal ini akan mempengaruhi
kualitas sumber daya manusia di KSU BMT Tumang, karena bisa saja
karyawan tersebut sumber dayanya kurang tetapi dipaksakan untuk
menempati jabatan tertentu.
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pembiayaan murabahah cukup berpotensi untuk mengembangkan
KSU BMT Tumang mengingat jumlah realisasi yang terus bertambah dari
tahun ke tahun. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara
keseluruhan yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya, maka dapat
penulis simpulkan bahwa sistem pengendalian intern pembiayaan
murabahah pada KSU BMT Tumang sudah baik.
Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil pengecekan terhadap unsur-
unsur pokok sistem pengendalian intern yang sudah dijalankan dengan
baik dalam proses pembiayaan murabahah. Meskipun demikian, masih ada
juga kelemahan yang terjadi, yaitu kurangnya personil yang
mengakibatkan adanya perangkapan fungsi oleh satu orang, sehingga
dapat meningkatkan resiko tidak berjalannya suatu sistem pengendalian
intern dengan baik, serta memberikan peluang terjadinya tindakan
penyalahgunaan.
B. SARAN
Pada BAB sebelumnya telah dibahas mengenai kebaikan dan
kelemahan sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah pada KSU
BMT Tumang. Pada dasarnya penerapan unsur-unsur sistem pengendalian
intern sudah cukup baik, hanya saja masih ada beberapa kelemahan. Dari
kelemahan-kelemahan tersebut, penulis memberikan saran :
1. Perlu adanya penambahan karyawan untuk menghindari adanya
perangkapan fungsi, sekaligus dapat membantu meringankan pekerjaan
bagi karyawan mempunyai fungsi rangkap. Dalam hal ini juga
bertujuan untuk menjamin efektifitas pengendalian intern, sehingga data
yang dihasilkan dapat dipercaya serta memperkecil kemungkinan
adanya penyalahgunaan wewenang.
2. Perlu adanya satuan tugas yang dibentuk dan berdiri secara independen
untuk menjalankan fungsi pengawasan di setiap kantor cabang. Satuan
tugas ini bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja karyawan serta
penerapan sistem pengendalian intern dalam hal perlindungan kekayaan
BMT dari tindakan penyalahgunaan oleh pihak tertentu.
3. Diperlukan Kuitansi dan slip pembiayaan yang bernomor urut tercetak.
Kuitansi dan slip pembiayaan yang bernomor urut tercetak akan
meningkatkan kehati-hatian dalam pencatatannya, sehingga apabila
terjadi penyalahgunaan dapat ditelusur dengan mudah.
4. Dalam perekrutan karyawan baru sebaiknya lebih menekankan pada
unsur sumber daya manusia, sehingga setiap karyawan baru yang
masuk telah melalui beberapa tahap seleksi, bukan atas dasar
kekeluargaan semata.
DAFTAR PUSTAKA
Baridwan, Zaki. 1990. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Sistem. Yogyakarta : BPFE.
Muhammad. 2000. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam. Yogyakarta :
UII Press.
Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Edisi Empat. Jakarta : Salemba Empat.
Nor, Dumairi., dkk. 2008. Ekonomi Versi Salaf. Pustaka Sidogiri Suharto, Saat., dkk. 2007. Pas BMT 002. BMT Center