LATAR BELAKANG Evaluasi dilakukan untuk tercapainya keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan. UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI Gedung B Lantai 1 Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110 Telp. (021)3524583, 3521468 OUTPUT LAYANAN DASAR HUKUM UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006; Permendagri 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 36 Tahun 2011; Permendagri 53 tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Permendagri 88 tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; Permendagri ttd Pedoman Penyusunan APBD. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PERSYARATAN Surat Pengantar dari Gubernur; Ranperda tentang APBD; Ranpergub tentang Penjabaran APBD; Persetujuan bersama antara Pemda dan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD; KUA yang telah disepakati antara Gubernur dan DPRD; PPAS yang telah disepakati antara Gubernur dan DPRD; RKPD Risalah sidang; Nota Keuangan; Pengantar Nota Keuangan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. WAKTU PENYELESAIAN Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Gubernur palign lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Ranperda, dan dokumen persyaratan lengkap. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD. EVALUASI APBD (Evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah UNIT LAYANAN ADMINISTRASI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia email: ula@kemendagri.go.id