LATAR BELAKANG Memberikan penilaian penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD agar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Selain itu merekomendasikan kebijakan dan langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, sehingga tercapai tujuan pemerintahdaerah dalam mengelola sumber dan penggunaan dana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI Gedung B Lantai 1 Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110 Telp. (021)3524583, 3521468 EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN APBD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah DASAR HUKUM UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP 58 tahun 2005 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006; Permendagri 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Permendagri 88 tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PERSYARATAN Surat Pengantar dari Gubernur Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama; Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBD Persetujuan bersama antara Pemda dan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Risalah sidang jalannya Pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Opini BPK atas LKP Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau Resume Hasil Audit BPK; Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi; Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemda, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemda dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per Jabatan; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. (Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD) 11. 12. 13. ........ UNIT LAYANAN ADMINISTRASI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia email: ula@kemendagri.go.id