i ABSTRAK Abdullah Alamudin Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat pada Bidang Diklat Kerja Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang) Kabupaten Tangerang Globalisasi membawa pengaruh keberbagai sendi kehidupan tidak terkecuali kemajuan dalam bidang teknologi yang semakin lama semakin pesat perkembangannya. Perkembangan teknologi yang semakin luas itu menuntut setiap manusia harus siap menghadapinya. Ironisnya, pendidikan sekolah formal kurang dapat memberikan kontribusi lebih dalam menghadapi dunia pasar kerja, terutama di kawasan Kabupaten Tangerang yang merupakan kawasan sentra industri. Merupakan suatu kewajiban pemerintahan Kabupaten Tangerang mengurus dan memberdayakan masyarakatnya, salah satunya adalah dengan didirikannya Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang yang merupakan lembaga pengembangan masyarakat di bidang mesin industri. Berdasarkan pernyataan di atas muncullah pertanyaan program pendidikan dan pelatihan apa saja yang diadakan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang tersebut? Dan bagaimana peran Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang dalam mengembangkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang? Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelatihan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang? Setelah mengadakan penelitian langsung di Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang, peneliti menemukan bahwa program-program pelatihan yang di adakan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam mengembangkan kemampuannya khususnya dibidang mesin industri. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metodologi kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk memaparkan data yang berkaitan dengan Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang. Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang adalah lembaga yang mempunyai peran dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dengan banyaknya program-program pelatihan yang diadakan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang.
98
Embed
Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat pada Bidang ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8555/1/ABDULLAH... · Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang adalah lembaga
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
ABSTRAK
Abdullah Alamudin
Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat pada Bidang Diklat Kerja
Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Bidang Diklat
Kerja Badiklatlitbang) Kabupaten Tangerang
Globalisasi membawa pengaruh keberbagai sendi kehidupan tidak terkecuali kemajuan dalam bidang teknologi yang semakin lama semakin pesat
perkembangannya. Perkembangan teknologi yang semakin luas itu menuntut
setiap manusia harus siap menghadapinya. Ironisnya, pendidikan sekolah formal
kurang dapat memberikan kontribusi lebih dalam menghadapi dunia pasar kerja,
terutama di kawasan Kabupaten Tangerang yang merupakan kawasan sentra
industri. Merupakan suatu kewajiban pemerintahan Kabupaten Tangerang
mengurus dan memberdayakan masyarakatnya, salah satunya adalah dengan
didirikannya Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang yang merupakan lembaga
pengembangan masyarakat di bidang mesin industri.
Berdasarkan pernyataan di atas muncullah pertanyaan program pendidikan
dan pelatihan apa saja yang diadakan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang
tersebut? Dan bagaimana peran Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang dalam
mengembangkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang? Apa
yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelatihan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang?
Setelah mengadakan penelitian langsung di Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang, peneliti menemukan bahwa program-program pelatihan yang di
adakan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam mengembangkan kemampuannya khususnya dibidang mesin
industri. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metodologi kualitatif
yang bersifat deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk memaparkan data yang
berkaitan dengan Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang.
Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang adalah lembaga yang mempunyai
peran dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Hal tersebut
dapat terlihat dengan banyaknya program-program pelatihan yang diadakan di
Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang.
ii
KATA PENGANTAR
��� ا ا���� ا�����
Alhamdulillah adalah kata yang pantas penulis utarakan pada kesempatan
yang paling berbahagia ini. Karena berkat nikmat, rahmat, dan hidayah Allah
SWT., penulis masih dapat melaksanakan aktifitas keseharian sampai saat ini.
Sholawat dan salam terlimpah curah kepada manusia pilihan yang memberikan
contoh teladan bagi umat manusia, yaitu Nabi besar Muhmmad SAW yang telah
menunjukan jalan yang terang dengan ilmu pengetahuan bagi seluruh umat
manusia di dunia.
Berkat rahmat dan hidayah-Nya pula serta do’a dari semua pihak, penulis
dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) di
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, karena
motivasi yang mereka berikan penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu,
dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini,
diantaranya adalah:
1. Dr. H. Murodi, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Mahmudah Fitriyah Z.A, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pengembangan
Masyarakat Islam dan Dra. Wati Nilamsari, M.Si selaku Sekretaris Jurusan
Pengembangan Masyarakat Islam.
iii
3. Dr. A. Ilyas Ismail, M.A selaku dosen pembimbing skripsi dalam
penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk
membimbing dan mengarahkan penulis disela-sela aktivitas beliau agar
penulis mendapat skripsi yang baik.
4. Seluruh dosen dan staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun
tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis atas didikannya
selama ini.
5. Kepada pimpinan dan staff Perpustakaan Utama, Perpustakaan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah
menyediakan pelayanan literatur sebagai referensi skripsi penulis.
6. Almarhum ayahanda tercinta Hasan Ali Bajuber yang memimpikan
keberhasilan anaknya yang selalu ada di dalam hati dan Ibunda tercinta
Fatimah yang yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang serta
do’anya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam mendidik dan
membesarkan penulis, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih
sayang kepadanya, kepada kakakku Muhamad Faisal dan Acih (istri) serta
adikku Fuad Faozi yang tidak henti-hentinya memberikan semangatnya,
keponakanku Muhamad Rizki, serta keluargaku yang lain terima kasih atas
semua motivasi yang telah diberikan.
7. Keluarga besar Ali Bajuber dan Muhamad Bajrie yang telah memberikan
motivasi dan bantuannya dalam bentuk apapun yang tak terhitung
jumlahnya.
iv
8. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Husainy, Serpong-Tangerang, Habib Ali
Alwy bin Husein bin Thahir beserta keluarga, seluruh staff pengajar
Yayasan Tarbiyah Nur As-Sholihat dari unit pendidikan MI, MTs, MA,
Nur As-Sholihat dan SMA IT Al-Husainy, serta seluruh staff pengajar
SMP Al-Hasaniyah, Jelupang.
9. Seluruh teman-teman pembina Pondok Pesantren Al-Husainy yang tidak
bisa penulis sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat
dan terima kasih atas segala motivasi dan berbagai pengalaman kepada
penulis.
10. Untuk Sri Handayani, calon pendamping hidupku yang selalu memberikan
masukan dan motivasinya selama ini dan mudah-mudahan sampai akhir
nanti masukan itu terus mengalir.
11. Pihak Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang, Bapak
Malikin Mubarakah, Bapak Alcaf Mahajaya, dan Bapak Fachury, yang
telah membantu penulis dalam pemberian keterangan sebagai modal
penulisan skripsi penulis.
12. Teman-teman PMI angkatan 2002, terutama Hendra Hidayat, Irfan Dadi,
Dumyati, Akup Supriyadi, Mia Rosmalia, dan yang lainnya.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat
disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima
kasih atas segala dukungan sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini,
semoga Allah membalas kebaikan semuanya.
v
Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun
demikian penulis tidak berkecil hati dan menjadi suatu harapan semoga skripsi ini
dapat bermanfaat di masa yang akan datang.
Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang penulis miliki baik dalam
penyajian, bentuk tulisan, maupun isi dan bahasa yang digunakan pada skripsi ini,
penulis mengharapkan adanya kritik, saran, maupun perbaikan yang bertujuan
untuk penyempurnaan skripsi ini.
Jakarta, Oktober 2008
Penulis
vi
DAFTAR ISI
ABSTRAK................................................................................................... i
KATA PENGANTAR................................................................................. ii
DAFTAR ISI ............................................................................................... vi
DAFTAR TABLE ....................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.......................................................... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ...................................... 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian................................................ 7
D. Metodologi Penelitian ............................................................. 8
E. Tinjauan Pustaka..................................................................... 11
F. Sistematika Penulisan.............................................................. 12
BAB II TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian Evaluasi Program................................................... 14
B. Pengertian Pengembangan Masyarakat.................................... 15
1. Model-model Pengembangan Masyarakat ........................ 20
2. Tahapan Pengembangan Masyarakat................................ 24
BAB III GAMBARAN UMUM
A. Otonomi Daerah dan Latar Belakang Keberadaan Bidang
Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang................. 31
B. Visi, Misi, Tugas Pokok, Fungsi, Sasaran, dan Indikator
3. Sumber Anggaran Dana Bidang Diklat Kerja Tahun 2001-2004
dan Data Kinerja Kerja Tahun 2001-2004.............................................. 44
4. Sumber Anggaran Dana Bidang Diklat Kerja dan Penempatan
Kerja Tahun 2004-2006 ......................................................................... 56
ix
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sejak era reformasi bergulir (tahun 1998) sampai dengan sekarang yang
terjadi akibat ketidak percayaan rakyat terhadap kinerja pemerintah sehingga
mengakibatkan berakhirnya era orde baru belum juga membawa Indonesia pada
suatu keadaan yang sejahtera. Hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan yang
hendak dicapai bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-
undang Dasar (UUD) 1945 dimana tujuan negara Indonesia adalah untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia.
Sejalan dengan itu, maka perlu adanya Pembangunan Nasional. Yaitu
suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu dengan
sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor
pembangunan maupun masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan.
Pembangunan Nasional sebagaimana digariskan dalam GBHN (Garis-garis Besar
Haluan Negara) merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut.
Pembangunan Nasional mencakup upaya peningkatan semua segi
kehidupan bangsa, dapat berupa pembangunan aspek fisik, sosial, budaya,
ekonomi dan pertahanan dan keamanan, dapat pula berupa pembangunan
x
ideologi.1 Oleh karena itu, maka pembangunan nasional pada hakikatnya adalah
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya.
Hal tersebut berarti bahwa konsep pembangunan nasional berarti membentuk
manusia secara utuh agar lebih baik secara fisik, kehidupan bermasyarakat,
kehidupan berbudaya, berkecukupan ekonomi maupun kenyamanan dalam
pertahanan dan keamanan dan juga membentuk pola pikir manusia agar lebih baik
dari aspek pengetahuan, keyakinan, sikap, dan niat karena proses tersebut
merupakan proses penyadaran sehingga diharapkan akan mampu merubah
perilaku manusia.2 Seperti penyadaran pentingnya kesehatan lingkungan maka
dilakukan berbagai penyuluhan agar masyarakat dapat terhindar dari berbagai
penyakit.
Suatu keadaan yang dilematis, justru perubahan status ekonomi
masyarakat di Indonesia seakan tidak menemui titik terang, bahkan jauh dari
perubahan. Kenaikan harga diberbagai sektor membuat rakyat semakin terjepit
dalam kemiskinan dan membuat makna kesejahteraan semakin tidak terlihat. Dari
fenomena ini sehingga banyak kita lihat acara-acara televisi yang
mengatasnamakan “kerakyatan” muncul, seperti bedah rumah, uang kaget, dan
masih banyak lainnya. Sebenarnya jika pemerintah menyadarkan diri, acara yang
ditayangkan oleh berbagai stasiun televisi tersebut merupakan sindiran bagi
pemerintah karena ketidak mampuan pemerintah dalam mengatur, melindungi,
dan mensejahterakan masyarakat.
1 Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan
IntervensiKomunitas (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003), h. 39 2 Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan untuk Rakyat (Jakarta: Cides, 1996), h. 20-21.
xi
Pembangunan Nasional itu sendiri tidak akan berhasil jika tidak adanya
partisipasi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang
mempunyai tujuan untuk pembangunan harus lebih ditingkatkan. Keterlibatan
warga masyarakat itu sendiri tidak sebatas hanya dalam aspek kognitif dan praktis
saja (perencanaan dan pelaksanaan), tetapi juga perlu adanya keterlibatan
emosional pada pelaksanaan program tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberi
kekuatan dan perasaan untuk ikut serta dalam gerakan perubahan yang mencakup
seluruh bangsa. Keterlibatan emosional masyarakat tersebut dengan melibatkan
masyarakat dalam tahap assesment (penilaian) dan tahap evaluasi, sehingga
program yang dijalankan benar-benar program yang dibutuhkan masyarakat.3
Konsep lain dari sebuah gerakan perubahan yaitu mesti adanya
pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah demi tercapainya tujuan tersebut,
dimana masyarakat diberdayakan untuk dapat melihat dan memilih sesuatu yang
bermanfaat bagi dirinya.4
Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dicanangkan pemerintah
tidak dapat menolong sepenuhnya masyarakat, karena hal tersebut tidak didukung
dengan kebijakan pemerintah yang terus menerus menaikan harga BBM (Bahan
Bakar Minyak) yang berdampak pada kenaikan harga semua bahan pokok
kebutuhan masyarakat.
Keadaan yang rumit tersebut diperparah dengan kemajuan globalisasi yang
salah satunya adalah dibukanya zona perdagangan pasar bebas yang
mengharuskan setiap negara harus siap untuk bersaing tanpa terkecuali baik
3 Isbandi Rukminto Adi, op. cit., h. 295.
4 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam dari
Ideologi, Strategi, sampai Tradisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 29.
xii
negara kecil, negara berkembang, maupun negara maju dengan mengandalkan
keahlian mereka masing-masing.
Persoalan yang terjadi di Indonesia adalah masih terbentangnya jurang
kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Si kaya mungkin akan dengan
mudah mendapatkan kemampuan-kemampuan yang memudahkan dirinya untuk
dapat bersaing dan siap menghadapi tantangan zaman tersebut tanpa
memperdulikan biaya yang harus dikelurkan, berbanding terbalik dengan yang
dialami oleh si miskin yang harus berjuang bagi dirinya sendiri untuk tetap hidup
(survive) tanpa memperdulikan kemajuan zaman yang semakin hari semakin
berkembang.
Kata kunci dari semua masalah di Indonesia terletak pada kebijakan
pemerintah terhadap publik (Government Policy for Public). Sejatinya secara
teoritis idealis kebijakan publik adalah kebijakan yang berupaya untuk merespon
masalah dan kebutuhan konkrit yang berkembang di Indonesia.5 Idealnya ketika
pemerintah melihat masalah publik yang sedang berjangkit maka secara akurat
dan cepat pemerintah mengeluarkan kebijakan dan langsung
mengimplementasikannya demi kehidupan rakyat. Yang terjadi, ironisnya seperti
yang dipaparkan sebelumnya diatas, ketika rakyat mengalami keterpurukan
ekonomi, pemerintah justru menaikan harga BBM dan tarif listrik yang keduanya
justru merupakan kebutuhan vital rakyat. Idealisnya pula globalisasi seharusnya
mempromosikan kesejahteraan terhadap negara penganutnya, akan tetapi pada
tingkatan faktualitas globalisasi hanya konsep permainan politik dalam
komunikasi massa (The Politic Playing) Amerika dan sebagian antek-anteknya di
5 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika
Aditama, 2005), h. 44.
xiii
Eropa. Pasalnya negara berkembang, seperti India, Vietnam, Thailand, benua
Afrika, benua Amerika bagian selatan serta Indonesia yang mengikuti konsep
pasar bebas hanya menjadi kelinci ekonomi saja bagi mereka.6
Penekanan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan
kemampuan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan pedesaan adalah
dengan cara pemberian pembelajaran dan keterampilan yang berbasis life skill.
Bermula dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
khususnya dibidang pendidikan. Hampir pada semua lembaga pendidikan formal
yang ada di Indonesia kurang bahkan tidak bisa memberikan keterampilan lebih
kepada siswa didiknya. Dengan demikian yang dibutuhkan adalah belajar bebas
dan otonomi orang yang belajar dilindungi. Pada konteks ini peran pendidikan
luar sekolah sangat dibutuhkan yaitu pendidikan di luar lembaga formal.
Telah disebutkan di atas bahwa semakin pesatnya pengaruh globalisasi
menyebabkan seseorang harus siap dengan berbagai keahlian. Tanpa keahlian
sangat sulit bagi seseorang untuk bisa survive. Tanpa keahlian, seseorang tidak
mungkin mendapatkan peluang untuk memenangkan kompetensi hidup yang kian
keras.
Salah satu program yang sudah dikembangkan oleh pemerintah dalam
memberikan keahlian kepada masyarakat adalah dibukanya program-program
pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus yang dilaksanakan dan dilakukan
oleh Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Badan Diklat
Kerja Badiklatlitbang) yang lebih dikenal sebelumnya dengan nama KLK
6 Ibid., h. 48.
xiv
(Kelompok Latihan Kerja) atau BLK (Balai Latihan Kerja) yang terdapat pada
setiap kabupaten di Indonesia.
Berawal dari permasalahan tersebut di atas, kabupaten Tangerang adalah
salah satu kabupaten yang menyedot banyak tenaga kerja di bidang industri. Hal
tersebut tidak di sia-siakan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Tangerang untuk
mengembangkan sumber daya manusianya (SDM) baik wilayah Tangerang pada
khususnya maupun wilayah sekitar Tangerang, karena hal tersebut merupakan
aset kemajuan wilayah Tangerang sendiri khususnya dalam memberantas
pengangguran dan kemiskinan.
Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai program-program yang dilakukan
oleh Badan Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang yang merupakan
sarana bagi masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya dalam meningkatkan
pengetahuan keterampilan khususnya dalam bidang industri. Ketertarikan untuk
mengadakan penelitian tersebut penulis jadikan judul skripsi penulis dengan
mengambil judul penelitian skripsi Evaluasi Program Pengembangan
Masyarakat pada Bidang Diklat Kerja Badan Pendidikan, Pelatihan,
Penelitian, dan Pengembangan (Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang)
Kabupaten Tangerang.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka
penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas seputar kegiatan
xv
yang terkait dengan program-program yang diadakan oleh Bidang Diklat
Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang bagi masyarakat.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis
merumuskan masalah-masalah pokok yang akan dibahas sebagai
berikut:
a. Apa yang menjadi alasan masyarakat membutuhkan program
pelatihan?
b. Program pelatihan apa saja yang diselenggarakan oleh Bidang
Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang bagi
masyarakat?
c. Bagaimana peran Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten
Tangerang dalam proses pengembangan masyarakat?
d. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan program pelatihan pada Bidang Diklat Kerja
Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui alasan masyarakat membutuhkan program
pelatihan.
b. Untuk mengetahui program pelatihan keterampilan bagi masyarakat
yang diselenggarakan oleh Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang
Kabupaten Tangerang.
xvi
c. Untuk mengetahui kontribusi Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang
Kabupaten Tangerang dalam program pengembangan masyarakat.
d. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan kegiatan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang
Kabupaten Tangerang.
2. Manfaat Penelitian
a. Penulisan skripsi ini diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi Bidang
Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang dalam
pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada bidang
keterampilan yang ditujukan bagi masyarakat Tangerang khususnya
dan sekitar.
b. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat pada bangku
kuliah dengan fakta di lapangan.
D. Metodologi Penelitian
1. Metode penelitian
Metode penelitian adalah studi mengenai metode-metode ilmiah
yang digunakan dalam penelitian. Sutrisno Hadi menyebutnya sebagai
"pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk
research". Metode-metode ilmiah tersebut meliputi metode penelitian,
metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan metode
8 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Disertasi
(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005)), h. 52. 9 Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989),
h: 3.
xviii
Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang
terpilih menjadi lokasi dalam penelitian ini dikarenakan selain jaraknya
mudah dijangkau oleh penulis, lembaga tersebut dianggap cocok oleh
penulis karena mempunyai konsep pengembangan masyarakat yang
notabenya sesuai dengan program jurusan yang penulis sedang tekuni.
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber utama dari penelitian ini adalah aktifitas objek penelitian
(Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang) dan
dokumen file yang merupakan data primer. Selain itu juga didapat dari
didukung dengan bahan-bahan kepustakaan lainnya.
Adapun tekhnik pengumpulan data yang ditempuh penulis
meliputi penelitian kepustakaan dan lapangan dengan analisis penelitian
kualitatif. Dalam penelitian ini penulis berusaha mencari dan membaca
sebanyak mungkin sumber yang ada kaitannya dengan permasalahan
yang akan dibahas dalam skripsi ini, baik berupa buku, majalah, dan
lain-lain. Kesemua bahan bacaan itu, penulis jadikan sebagai landasan
teoritis untuk dipaparkan dalam kerangka awal mengenai objek
penelitian.
Dalam penelitian lapangan, untuk memperoleh data dan
informasi yang akurat penulis melakukan pengamatan (observation),
wawancara (interview) dan dokumen file yang diperoleh dari subjek
penelitian.
4. Subjek dan Objek Penelitian
xix
Subjek penelitian dari skripsi ini adalah Bidang Diklat Kerja
Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang itu sendiri. Sedangkan yang
menjadi objek dari penelitian ini adalah program-program yang ada di
Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
E. Tinjauan Pustaka
Sebelum menjadi Bidang Diklat Kerja (masih Balai Latihan Kerja),
pernah ada yang melakukan penelitian yang serupa dengan peneliti dengan
judul penelitian Upaya Balai Latihan Kerja dalam Meningkatkan Sumber
Daya Manusia di kawasan Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh Dina
Apriyani. Dalam pembahasan tersebut penelitian lebih mengarah kepada
kelembagaan yaitu Balai Latihan Kerja kemudian program pemberdayaan
masyarakat seperti langkah BLK dalam meningkatkan kualitas SDM., tingkat
keberhasilan yang diukur dari dan keberhasilan ujian akhir. Langkah BLK
tersebut tidak diiringi dengan faktor kebutuhan masyarakat.
Penelitian yang penulis lakukan ini memaparkan lebih luas mengenai
program yang terdapat di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang, faktor
kebutuhan masyarakat dan tingkat keberhasilan yang diukur dari penempatan
kerja.
Dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mendapatkan
penjelasan yang memadai tentang program-program yang terdapat di Bidang
Diklat Kerja Badiklatlitbang, profil lembaga, data anggaran, serta data
kelulusan dan penyerapan kerja siswa didik.
xx
F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah penjelasan dan pembahasan penelitian ini,
secvara sistematis penulisannya dibagi ke dalam lima bab, terdiri dari sub-
sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:
BAB VI PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian,
tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.
BAB VII TINJAUAN TEORETIS
Terdiri atas pengertian evaluasi program, pengertian
pengembangan masyarakat yang berisi tentang model-model
pengembangan masyarakat dan tahapan-tahapan pengembangan
masyarakat.
BAB VIII GAMBARAN UMUM
Menguraikan tentang otonomi daerah dan latar belakang
keberadaan Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten
Tangerang, visi, misi, tugas pokok, fungsi, sasaran, dan indikator
kinerja Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang Kabupaten Tangerang,
fasilitas dan sarana latihan, sumber daya manusia Bidang Diklat
Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang, pembiayaan
operasional Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten
Tangerang, jenis pelatihan kejuruan pada Bidang Diklat Kerja
Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang, bentuk kerjasama dengan
pihak lain.
xxi
BAB IX PENGEMBANGAN MASYARAKAT PADA BIDANG DIKLAT
KERJA BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN (BADIKLATLITBANG)
KABUPATEN TANGERANG
Menerangkan tentang kebutuhan masyarakat akan program
pelatihan, bentuk-bentuk program pendidikan dan pelatihan, peran
Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang dalam
proses pengembangan masyarakat, analisis SWOT, faktor
pendukung dan penghambat.
BAB X PENUTUP
Merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri dari
kesimpulan dan saran.
xxii
BAB I
PENDAHULUAN
G. Latar Belakang Masalah
Sejak era reformasi bergulir (tahun 1998) sampai dengan sekarang yang
terjadi akibat ketidak percayaan rakyat terhadap kinerja pemerintah sehingga
mengakibatkan berakhirnya era orde baru belum juga membawa Indonesia pada
suatu keadaan yang sejahtera. Hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan yang
hendak dicapai bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-
undang Dasar (UUD) 1945 dimana tujuan negara Indonesia adalah untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia.
Sejalan dengan itu, maka perlu adanya Pembangunan Nasional. Yaitu
suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu dengan
sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor
pembangunan maupun masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan.
Pembangunan Nasional sebagaimana digariskan dalam GBHN (Garis-garis Besar
Haluan Negara) merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut.
Pembangunan Nasional mencakup upaya peningkatan semua segi
kehidupan bangsa, dapat berupa pembangunan aspek fisik, sosial, budaya,
ekonomi dan pertahanan dan keamanan, dapat pula berupa pembangunan
xxiii
ideologi.10
Oleh karena itu, maka pembangunan nasional pada hakikatnya adalah
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya.
Hal tersebut berarti bahwa konsep pembangunan nasional berarti membentuk
manusia secara utuh agar lebih baik secara fisik, kehidupan bermasyarakat,
kehidupan berbudaya, berkecukupan ekonomi maupun kenyamanan dalam
pertahanan dan keamanan dan juga membentuk pola pikir manusia agar lebih baik
dari aspek pengetahuan, keyakinan, sikap, dan niat karena proses tersebut
merupakan proses penyadaran sehingga diharapkan akan mampu merubah
perilaku manusia.11
Seperti penyadaran pentingnya kesehatan lingkungan maka
dilakukan berbagai penyuluhan agar masyarakat dapat terhindar dari berbagai
penyakit.
Suatu keadaan yang dilematis, justru perubahan status ekonomi
masyarakat di Indonesia seakan tidak menemui titik terang, bahkan jauh dari
perubahan. Kenaikan harga diberbagai sektor membuat rakyat semakin terjepit
dalam kemiskinan dan membuat makna kesejahteraan semakin tidak terlihat. Dari
fenomena ini sehingga banyak kita lihat acara-acara televisi yang
mengatasnamakan “kerakyatan” muncul, seperti bedah rumah, uang kaget, dan
masih banyak lainnya. Sebenarnya jika pemerintah menyadarkan diri, acara yang
ditayangkan oleh berbagai stasiun televisi tersebut merupakan sindiran bagi
pemerintah karena ketidak mampuan pemerintah dalam mengatur, melindungi,
dan mensejahterakan masyarakat.
10
Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan
IntervensiKomunitas (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003), h. 39 11 Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan untuk Rakyat (Jakarta: Cides, 1996), h. 20-21.
xxiv
Pembangunan Nasional itu sendiri tidak akan berhasil jika tidak adanya
partisipasi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang
mempunyai tujuan untuk pembangunan harus lebih ditingkatkan. Keterlibatan
warga masyarakat itu sendiri tidak sebatas hanya dalam aspek kognitif dan praktis
saja (perencanaan dan pelaksanaan), tetapi juga perlu adanya keterlibatan
emosional pada pelaksanaan program tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberi
kekuatan dan perasaan untuk ikut serta dalam gerakan perubahan yang mencakup
seluruh bangsa. Keterlibatan emosional masyarakat tersebut dengan melibatkan
masyarakat dalam tahap assesment (penilaian) dan tahap evaluasi, sehingga
program yang dijalankan benar-benar program yang dibutuhkan masyarakat.12
Konsep lain dari sebuah gerakan perubahan yaitu mesti adanya
pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah demi tercapainya tujuan tersebut,
dimana masyarakat diberdayakan untuk dapat melihat dan memilih sesuatu yang
bermanfaat bagi dirinya.13
Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dicanangkan pemerintah
tidak dapat menolong sepenuhnya masyarakat, karena hal tersebut tidak didukung
dengan kebijakan pemerintah yang terus menerus menaikan harga BBM (Bahan
Bakar Minyak) yang berdampak pada kenaikan harga semua bahan pokok
kebutuhan masyarakat.
Keadaan yang rumit tersebut diperparah dengan kemajuan globalisasi yang
salah satunya adalah dibukanya zona perdagangan pasar bebas yang
mengharuskan setiap negara harus siap untuk bersaing tanpa terkecuali baik
12
Isbandi Rukminto Adi, op. cit., h. 295. 13
Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam dari
Ideologi, Strategi, sampai Tradisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 29.
xxv
negara kecil, negara berkembang, maupun negara maju dengan mengandalkan
keahlian mereka masing-masing.
Persoalan yang terjadi di Indonesia adalah masih terbentangnya jurang
kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Si kaya mungkin akan dengan
mudah mendapatkan kemampuan-kemampuan yang memudahkan dirinya untuk
dapat bersaing dan siap menghadapi tantangan zaman tersebut tanpa
memperdulikan biaya yang harus dikelurkan, berbanding terbalik dengan yang
dialami oleh si miskin yang harus berjuang bagi dirinya sendiri untuk tetap hidup
(survive) tanpa memperdulikan kemajuan zaman yang semakin hari semakin
berkembang.
Kata kunci dari semua masalah di Indonesia terletak pada kebijakan
pemerintah terhadap publik (Government Policy for Public). Sejatinya secara
teoritis idealis kebijakan publik adalah kebijakan yang berupaya untuk merespon
masalah dan kebutuhan konkrit yang berkembang di Indonesia.14 Idealnya ketika
pemerintah melihat masalah publik yang sedang berjangkit maka secara akurat
dan cepat pemerintah mengeluarkan kebijakan dan langsung
mengimplementasikannya demi kehidupan rakyat. Yang terjadi, ironisnya seperti
yang dipaparkan sebelumnya diatas, ketika rakyat mengalami keterpurukan
ekonomi, pemerintah justru menaikan harga BBM dan tarif listrik yang keduanya
justru merupakan kebutuhan vital rakyat. Idealisnya pula globalisasi seharusnya
mempromosikan kesejahteraan terhadap negara penganutnya, akan tetapi pada
tingkatan faktualitas globalisasi hanya konsep permainan politik dalam
komunikasi massa (The Politic Playing) Amerika dan sebagian antek-anteknya di
14
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika
Aditama, 2005), h. 44.
xxvi
Eropa. Pasalnya negara berkembang, seperti India, Vietnam, Thailand, benua
Afrika, benua Amerika bagian selatan serta Indonesia yang mengikuti konsep
pasar bebas hanya menjadi kelinci ekonomi saja bagi mereka.15
Penekanan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan
kemampuan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan pedesaan adalah
dengan cara pemberian pembelajaran dan keterampilan yang berbasis life skill.
Bermula dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
khususnya dibidang pendidikan. Hampir pada semua lembaga pendidikan formal
yang ada di Indonesia kurang bahkan tidak bisa memberikan keterampilan lebih
kepada siswa didiknya. Dengan demikian yang dibutuhkan adalah belajar bebas
dan otonomi orang yang belajar dilindungi. Pada konteks ini peran pendidikan
luar sekolah sangat dibutuhkan yaitu pendidikan di luar lembaga formal.
Telah disebutkan di atas bahwa semakin pesatnya pengaruh globalisasi
menyebabkan seseorang harus siap dengan berbagai keahlian. Tanpa keahlian
sangat sulit bagi seseorang untuk bisa survive. Tanpa keahlian, seseorang tidak
mungkin mendapatkan peluang untuk memenangkan kompetensi hidup yang kian
keras.
Salah satu program yang sudah dikembangkan oleh pemerintah dalam
memberikan keahlian kepada masyarakat adalah dibukanya program-program
pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus yang dilaksanakan dan dilakukan
oleh Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Badan Diklat
Kerja Badiklatlitbang) yang lebih dikenal sebelumnya dengan nama KLK
15 Ibid., h. 48.
xxvii
(Kelompok Latihan Kerja) atau BLK (Balai Latihan Kerja) yang terdapat pada
setiap kabupaten di Indonesia.
Berawal dari permasalahan tersebut di atas, kabupaten Tangerang adalah
salah satu kabupaten yang menyedot banyak tenaga kerja di bidang industri. Hal
tersebut tidak di sia-siakan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Tangerang untuk
mengembangkan sumber daya manusianya (SDM) baik wilayah Tangerang pada
khususnya maupun wilayah sekitar Tangerang, karena hal tersebut merupakan
aset kemajuan wilayah Tangerang sendiri khususnya dalam memberantas
pengangguran dan kemiskinan.
Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai program-program yang dilakukan
oleh Badan Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang yang merupakan
sarana bagi masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya dalam meningkatkan
pengetahuan keterampilan khususnya dalam bidang industri. Ketertarikan untuk
mengadakan penelitian tersebut penulis jadikan judul skripsi penulis dengan
mengambil judul penelitian skripsi Evaluasi Program Pengembangan
Masyarakat pada Bidang Diklat Kerja Badan Pendidikan, Pelatihan,
Penelitian, dan Pengembangan (Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang)
Kabupaten Tangerang.
H. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka
penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas seputar kegiatan
xxviii
yang terkait dengan program-program yang diadakan oleh Bidang Diklat
Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang bagi masyarakat.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis
merumuskan masalah-masalah pokok yang akan dibahas sebagai
berikut:
a. Apa yang menjadi alasan masyarakat membutuhkan program
pelatihan?
b. Program pelatihan apa saja yang diselenggarakan oleh Bidang
Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang bagi
masyarakat?
c. Bagaimana peran Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten
Tangerang dalam proses pengembangan masyarakat?
d. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan program pelatihan pada Bidang Diklat Kerja
Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang?
I. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui alasan masyarakat membutuhkan program
pelatihan.
b. Untuk mengetahui program pelatihan keterampilan bagi masyarakat
yang diselenggarakan oleh Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang
Kabupaten Tangerang.
xxix
c. Untuk mengetahui kontribusi Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang
Kabupaten Tangerang dalam program pengembangan masyarakat.
d. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan kegiatan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang
Kabupaten Tangerang.
2. Manfaat Penelitian
a. Penulisan skripsi ini diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi Bidang
Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang dalam
pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada bidang
keterampilan yang ditujukan bagi masyarakat Tangerang khususnya
dan sekitar.
b. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat pada bangku
kuliah dengan fakta di lapangan.
J. Metodologi Penelitian
1. Metode penelitian
Metode penelitian adalah studi mengenai metode-metode ilmiah
yang digunakan dalam penelitian. Sutrisno Hadi menyebutnya sebagai
"pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk
research". Metode-metode ilmiah tersebut meliputi metode penelitian,
metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan metode
analisis data.16
16
Widodo, Cerdik Menyusun Proposal Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Jakarta:
Yayasan Kelopak, 2004), h. 46.
xxx
Metode yang digunakan lebih menekankan kepada strategi,
proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi
ruang dan waktu, dan data yang diperlukan.17
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Adapun penelitiannya menggunakan penelitian survey dengan
penekanan pada penelitian deskriptif.
Menurut Bondan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Sedangkan menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental
bergantung pada pangamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri
dan hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan
dalam peristilahannya.18
2. Penentuan Lokasi dan Waktu Penelian
Metode yang digunakan dalam penentuan lokasi penelitian
adalah metode proposif, yaitu sebelum mengadakan penelitian, terlebih
dahulu penulis menentukan lokasi penelitian.
Penelitian dilakukan pada Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang
Kabupaten Tangerang yang beralamat di Jl. Raya Serpong km. 12,
Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Disertasi
(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005)), h. 52. 18
Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989),
h: 3.
xxxi
Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang
terpilih menjadi lokasi dalam penelitian ini dikarenakan selain jaraknya
mudah dijangkau oleh penulis, lembaga tersebut dianggap cocok oleh
penulis karena mempunyai konsep pengembangan masyarakat yang
notabenya sesuai dengan program jurusan yang penulis sedang tekuni.
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber utama dari penelitian ini adalah aktifitas objek penelitian
(Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang) dan
dokumen file yang merupakan data primer. Selain itu juga didapat dari
didukung dengan bahan-bahan kepustakaan lainnya.
Adapun tekhnik pengumpulan data yang ditempuh penulis
meliputi penelitian kepustakaan dan lapangan dengan analisis penelitian
kualitatif. Dalam penelitian ini penulis berusaha mencari dan membaca
sebanyak mungkin sumber yang ada kaitannya dengan permasalahan
yang akan dibahas dalam skripsi ini, baik berupa buku, majalah, dan
lain-lain. Kesemua bahan bacaan itu, penulis jadikan sebagai landasan
teoritis untuk dipaparkan dalam kerangka awal mengenai objek
penelitian.
Dalam penelitian lapangan, untuk memperoleh data dan
informasi yang akurat penulis melakukan pengamatan (observation),
wawancara (interview) dan dokumen file yang diperoleh dari subjek
penelitian.
4. Subjek dan Objek Penelitian
xxxii
Subjek penelitian dari skripsi ini adalah Bidang Diklat Kerja
Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang itu sendiri. Sedangkan yang
menjadi objek dari penelitian ini adalah program-program yang ada di
Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
K. Tinjauan Pustaka
Sebelum menjadi Bidang Diklat Kerja (masih Balai Latihan Kerja),
pernah ada yang melakukan penelitian yang serupa dengan peneliti dengan
judul penelitian Upaya Balai Latihan Kerja dalam Meningkatkan Sumber
Daya Manusia di kawasan Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh Dina
Apriyani. Dalam pembahasan tersebut penelitian lebih mengarah kepada
kelembagaan yaitu Balai Latihan Kerja kemudian program pemberdayaan
masyarakat seperti langkah BLK dalam meningkatkan kualitas SDM., tingkat
keberhasilan yang diukur dari dan keberhasilan ujian akhir. Langkah BLK
tersebut tidak diiringi dengan faktor kebutuhan masyarakat.
Penelitian yang penulis lakukan ini memaparkan lebih luas mengenai
program yang terdapat di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang, faktor
kebutuhan masyarakat dan tingkat keberhasilan yang diukur dari penempatan
kerja.
Dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mendapatkan
penjelasan yang memadai tentang program-program yang terdapat di Bidang
Diklat Kerja Badiklatlitbang, profil lembaga, data anggaran, serta data
kelulusan dan penyerapan kerja siswa didik.
xxxiii
L. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah penjelasan dan pembahasan penelitian ini,
secvara sistematis penulisannya dibagi ke dalam lima bab, terdiri dari sub-
sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:
BAB XI PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian,
tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.
BAB XII TINJAUAN TEORETIS
Terdiri atas pengertian evaluasi program, pengertian
pengembangan masyarakat yang berisi tentang model-model
pengembangan masyarakat dan tahapan-tahapan pengembangan
masyarakat.
BAB XIII GAMBARAN UMUM
Menguraikan tentang otonomi daerah dan latar belakang
keberadaan Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten
Tangerang, visi, misi, tugas pokok, fungsi, sasaran, dan indikator
kinerja Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang Kabupaten Tangerang,
fasilitas dan sarana latihan, sumber daya manusia Bidang Diklat
Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang, pembiayaan
operasional Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten
Tangerang, jenis pelatihan kejuruan pada Bidang Diklat Kerja
Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang, bentuk kerjasama dengan
pihak lain.
xxxiv
BAB XIV PENGEMBANGAN MASYARAKAT PADA BIDANG DIKLAT
KERJA BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN (BADIKLATLITBANG)
KABUPATEN TANGERANG
Menerangkan tentang kebutuhan masyarakat akan program
pelatihan, bentuk-bentuk program pendidikan dan pelatihan, peran
Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang dalam
proses pengembangan masyarakat, analisis SWOT, faktor
pendukung dan penghambat.
BAB XV PENUTUP
Merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri dari
kesimpulan dan saran.
xxxv
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian Evaluasi Program
Menurut asal katanya, evaluasi berarti penilaian.19 Sedangkan program
adalah rancangan mengenai asas serta usaha (di ketatanegaraan, perekonomian,
dan sebagainya) yang akan dijalankan.20
Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu
rencanan kegiatan atau program. Evaluasi berusha mengidentifikasi mengenai apa
yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program.21
Secara umum dikenal dua tipe evaluasi, yaitu on-going evaluation atau
evaluasi terus-menerus dan ex-post evaluation atau evaluasi akhir. Tipe evalusi
yang pertama dilaksanakan pada interval periode waktu tertent, misalnya per tri
wulan atau per semester selama proses implementasi (biasanya pada khir phase
atau tahap suatu rencana). Tipe evaluasi yang kedua dilakukan setelah
implementasi suatu program atau rencana.
Evaluasi dilakukan bertujuan untuk:
1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan.
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang
mungkin terjadi di luar rencana (externalities).
19 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 310. 20
Ibid., h. 897. 21 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika
Aditama, 2005), h. 119.
xxxvi
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah
suatu proses penilaian mengenai tingkat keberhasilan suatu program atau
kegagalan suatu program itu ketika diterapkan.
B. Pengertian Pengembangan Masyarakat
Menurut asal katanya, pengembangan masyarakat terdiri dari dua konsep,
yaitu "pengembangan" dan "masyarakat".
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses,
cara, perbuatan mengembangkan. Sedangkan pengembangan masyarakat masih
dalam penggalan kata pengembangan adalah proses kegiatan bersama yang
dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya.22
Sedangkan pengertian "masyarakat" dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh
suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.23
Istilah Pengembangan Masyarakat mempunyai sejarah yang panjang dan
selalu dikait-kaitkan dengan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
Istilah "pengembangan masyarakat" berawal digunakan oleh pemerintah
kolonial Inggris dalam sebuah konferensi (1948) di negeri jajahannya Afrika,
untuk menggantikan istilah "pendidikan massa". Dalam konferensi tersebut
menghasilkan definisi mengenai "Pendidikan Massa" dan memutuskan bahwa
pada masa yang akan datang terminologi tersebut sebaiknya diganti dengan nama
"Pengembangan Masyarakat".
22
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op. cit., h. 538. 23 Ibid., h. 721.
xxxvii
Berbeda dengan Inggris, di Amerika istilah "pengorganisasian
masyarakat" lebih dikenal dibandingkan dengan istilah "pengembangan
masyarakat", dimana masyarakat diberdayakan dengan cara harus lebih aktif
dalam menggalang dana demi memenuhi kebutuhannya.
Banyak para pakar yang memberikan batasan tentang kedua istilah
tersebut yang berkembang di Inggris maupun di Amerika. Namun, dari bahasan
yang dikemukakan oleh para pakar tersebut menyimpulkan bahwa baik
"pengorganisasian masyarakat" ataupun "pengembangan masyarakat" hanya
terletak pada faktor tempat dimana metode tersebut digunakan.
Faktor tempat yang dimaksudkan di mana pengorganisasian masyarakat
lebih mengarah pada daerah perkotaan (komunitas relatif sudah berkembang).
Sedangkan pengembangan masyarakat lebih mengarah pada daerah pedesaan,
dimana masyarakatnya relatif belum berkembang.24
Berdasarkan dua pengertian yang berbeda antara pengorganisasian
masyarakat (di Amerika) dan pengembangan masyarakat (di Inggris), Brokesha
dan Hodge memberikan perbedaan dari kedua istilah tersebut berdasarkan history
masing-masing istilah tersebut, antara lain:
1. Mereka meyakini bahwa pengorganisasian masyarakat di Amerika pada
mulanya berkembang (lebih banyak dikembangkan) di dalam negeri.
Sedangkan untuk bangsa Inggris, pengembangan masyarakat pada umumnya
diujicobakan di Afrika (pada negara-negara koloni Inggris).
2. Menurut mereka proses pengembangan masyarakat yang dilakukan
pemerintah Inggris merupakan respon pragmatis terhadap kebutuhan yang
24 Ibid., h. 200.
xxxviii
dirasakan daerah koloni mereka, yang pada dasarnya merasa kurang
mendapatkan layanan yang memadai di bidang pendidikan, kesehatan, dan
kesejahteraan dalam arti sempit. Sedangkan di Amerika, pengorganisasian
masyarakat di mulai dari pengembangan sektor pertanian, yang baru
kemudian bergerak ke masalah perkotaan.25
Menurut Edi Suharto pengembangan atau pembangunan merupakan
usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.
Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi,
pendidikan, kesehatan, dan sosial-budaya.26
Sedangkan masyarakat menurut Edi Suharto memiliki 2 konsep, yaitu:27
1. Masyarakat sebagai sebuah "tempat bersama", yakni sebuah wilayah geografi
yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah
perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.
2. Masyarakat sebagai "kepentingan bersama", yakni kesamaan kepentingan
berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama
pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan
identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang
memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para
pengguna pelayanan kesehatan mental.
Menurut pandangan Brokesha dan Hodge, pengembangan masyarakat
adalah:28
25
Ibid., h. 216. 26
Edi Suharto, , op. cit., h. 39. 27
Ibid. 28
Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi
Komunitas (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003), h. 199.
xxxix
"A movement designed to promote better living for the whole community
with the active participation, and, if possible, on the initiative of the
community… it includes the whole range of development activities in the
district whether these are undertaken by government or unofficial
bodies… (Community Development) must make use of the cooperative
movement and must be put into effect in the closest association whit local
government bodies".
"Suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup
keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan,
berdasarkan inisiatif masyarakat… hal ini meliputi berbagai kegiatan
pembangunan di tingkat distrik, baik dilakukan oleh pemerintah ataupun
lembaga-lembaga non pemerintah… (pengembangan masyarakat) harus
dilakukan melalui gerakan yang kooperatif dan harus berhubungan dengan
bentuk pemerintahan lokal terdekat".
Pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang
memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu
memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi
kehidupannya. Twelventrees "pengembangan masyarakat" adalah "the process of
assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking
collective actions.29
Para ahli ada yang menyamakan istilah pengembangan masyarakat dengan
pemberdayaan masyarakat yang jika dilihat mempunyai arti serupa dengan
pengembangan sumber daya manusia.
Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kata empowerment
yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi
yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada
hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat
terutama yang pada saat sekarang sedang tidak mampu melepaskan diri dari
29 Edi Suharto, op. cit., h. 38.
xl
perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang berarti memberdayakan adalah
membantu seseorang/masyarakat menemukan kemampuan menuju kemandirian.30
Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada
pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang
mengorganisir diri mereka.
Dalam pembukaan Temu Karya Pengembangan Program Pemberdayaan
Masyarakat bagi Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD Provinsi, Kabupaten dan Kota
di Batu, Malang, Jawa Timur tahun 2003, DR. Andi Partadinata mengatakan
secarakonsepsional pemberdayaan atau empowerment memiliki dua makna pokok
yaitu pertama, memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau
mendelegasikan otoritas kepada masyarakat (to give power or authority to), agar
masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam rangkan
membangun diri dan lingkungan secara mandiri; kedua, meningkatkan
kemampuan masyarakat (to give ability to or anable) melalui pelaksanaan
berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar kondisi kehidupan
masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.31
Menurut pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan adalah upaya
memperluas horison pilihan bagi masyarakat banyak. Hal ini berarti bahwa
masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat
bagi dirinya. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat
yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-
30 Misbahul Ulum, dkk., Model-model Kesejahteraan Sosial Islam Perspektif Normatif,
Filosofis, dan Praktis (Yogyakarta: PMI-Dakwah UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan IISEP-
CIDA), h. 79. 31 Andi Partadinata, ”Upaya Meningkatkan Kemampuan Aparatur dan Pengembangan
Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa", Jurnal Berdaya 1, no. 6 (Juni, 2003), h. 17.
xli
pilihan.32
Dalam konsep ini Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei
menyamakan pemberdayaan dengan konsep pengembangan sumber daya
manusia.
Pengembangan masyarakat juga dapat dilihat dari persepsi makro dan
mikro, Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses
peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu
tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan di sini mencakup perencanaan,
pambangunan, dan pengelolaan sumber daya manusia.
Pengembangan masyarakat secara mikro adalah suatu proses perencanaan
pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai
suatu hasil optimal.33
Pengembangan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong
anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama,
mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama
untuk memenuhi kebutuhan tersebut.34
Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, dapat
disimpulkan bahwa pengembangan masyarakat adalah suatu model gerakan
dengan cara memberdayakan masyarakat sekitar dengan maksud tercapainya
suatu keinginan bersama masyarakat tersebut.
1. Model-model Pengembangan Masyarakat
32 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam dari
Ideologi, Strategi, sampai Tradiri (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 29. 33 Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rineka Cipta,
2003), h. 39. 34 Edi Suharto, op. cit., h. 39
xlii
Model pengembangan masyarakat merupakan bagian dari intervensi
makro dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial. Adapun yang dimaksud dengan
intervensi makro menurut beberapa pendapat para ahli adalah:35
Netting, mengemukakan bahwa intervensti makro adalah "Macro
practice is professionally directed intervention and communities". (Intervensi
makro merupakan bentuk intervensi langsung yang dirancang dalam rangka
melakukan perubahan secara terencana pada tingkat organisasi dan
komunitas).
Rothman dan Tropman memberikan argumen tentang intervensi
makro bahwa "Macro intervention involves methods of professional changing
that target system above the level of the individual, group, and family, i.e.,
organization, communities, and regional and national entities. Macro
practice deals with aspects of human service activity that are non clinical in
nature, but rather focus on broader social approaches to human betterment".
(Intervensi makro mencakup bebagai metode profesional yang digunakan
untuk mengubah sistem sasaran yang lebih besar dari individu, kelompok dan
keluarga, yaitu: oraganisasi, komunitas baik di tingkat lokal, regional maupun
nasional secara utuh. Praktek makro berhubungan dengan aspek pelayanan
masyarakat yang pada dasarnya bukan hal yang bersifat klinis, tetapi lebih
memfokuskan pada pendekatan sosial yang lebih luas dalam rangka
meningkatkan kehidupan yang lebih baik di masyarakat).
Jack Rothman mengembangkan tiga model dalam memahami konsepsi
tentang pengembangan masyarakat: (1) Pengembangan masyarakat lokal (locality
35 Isbandi Rukminto Adi, op. cit., h. 57-58.
xliii
development); (2) Perencanaan sosial (social planing); (3) Aksi sosial (social
action).
a. Pengembangan Masyarakat Lokal
Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan
untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui
partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota
masyarakat dipandang bukan sebagai klien yang bermasalah melainkan
sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi
tersebut belum dikembangkan.
Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses
interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja
sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan
mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang
diharapkan.
Pengembangan masyarakat lokal lebih bernuansa bottom up
dimana setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan
tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.
Model pertama ini lebih berorientasi pada "tujuan proses" (process goal)
daripada tujuan tugas atau tujuan hasil (task or product goal).36
Dimana
masyarakat dicoba untuk diintegrasikan serta dikembangkan kapasitasnya
(community integration dan community capacity) dalam upaya
memecahkan masalah mereka secara kooperatif berdasarkan kemauan dan
36 Edi Suharto, op. cit., h. 42.
xliv
kemampuan menolong diri sendiri (self help) dengan prinsip-prinsip
demokratis.37
b. Perencanaan Sosial
Perencanaan sosial menunjuk pada proses pragmatisuntuk
menentukan keputusan dan menteapkan tindakan dalam memecahkan
masalah sosial tertentu dan biasanya berhubungan dengan masalah-
masalah sosial yang kongkrit (concrete social problem) seperti