Page 1
Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014
Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Ketertiban Umum
Skripsi
Oleh
Fadllih Nauval Dika Nurulloh
2013310063
Bandung
2018
Page 2
Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014
Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Ketertiban Umum
Skripsi
Oleh
Fadllih Nauval Dika Nurulloh
2013310063
Pembimbing
Kristian Widya Wicaksono S.Sos., M.Si.
Bandung
2018
Page 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Tanda Persetujuan Skripsi
Nama : Fadllih Nauval Dika Nurulloh
Nomor Pokok : 2013310063
Judul : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun
2004 Tentang Ketertiban Umum.
Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang sarjana
Pada Jumat, 20 juli 2018
Dan dinyatakan LULUS
Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Hubertus Hasan Ismail, Drs., M.Si. :_____________________________
Sekertaris
Kristian Widya Wicaksono, S.Sos.,M.Si. :_____________________________
Anggota
Dr. Dudung sumahdumin, SH., MPA. :_____________________________
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si
Page 4
Pernyataan
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Fadllih Nauval Dika Nurulloh
NPM : 2013310063
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Ketertiban Umum
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri
dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar
akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip,
ditulis sesuai dengan kaidah penelitian akademik yang berlaku
Penyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima
konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui
bahwa pernyataan ini tidak benar.
Bandung, 21 Juni 2018
Fadllih Nauval Dika Nurulloh
Page 5
i
ABSTRAK
Nama : Fadllih Nauval Dka Nurulloh
NPM : 2013310063
Judul : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Ketertiban Umum
penelitian ini membahas evaluasi kinerja kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengevaluasi kinerja kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Ketertiban Umum yang berdampak pada ketertiban usaha Pedagang Kaki Lima
pada ruas jalan Sriwijaya Kota Cimahi, dalam menilai Kinerja kebijakan, peneliti
menggunakan kriteria Evaluasi dari William Dunn. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor
4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum merupakan peraturan yang di buat oleh
pemerintah kota Cimahi guna mengatur ketertiban, salah satu yang diatur dalam perda ini
adalah ketertiban usaha yang berkaitan dengan masalah yang di angkat oleh peneliti yaitu
ketertiban dan keteraturan Pedagang Kaki Lima pada ruas jalan Sriwijaya Kota Cimahi.
Teori kriteria Evaluasi dari William Dunn yaitu: effectiveness, efficiency,
adequacy, equity, Responsiveness, dan appropriateness akan digunakan sebagai alat
analisa evaluasi dalam penelitian ini. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian
kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang selanjutnya di analisis menggunakan
sistem coding. Hali ini dilakuakan untuk mendapatkan informasi secara mendalam aktor
penting yang berkaitan dengan masalah peneliti. Yaitu Pedagang Kaki Lima, sebagai objek
yang di atur oleh perda, Satuan polisi Pamong praja sebagi penegak Perda dan Dinas
Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian, di anggap sebagai penanggung jawab
Perda tentang ketertiban usaha.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4
Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum masih belum berjalan dengan optimal dalam
menciptakan Ketertiban dan keteraturan terhadap Pedagang Kaki Lima. Pemerintah selaku
pembuat kebijakan perlu merevisi berbagai kekurangan yang terdapat dalam Perda
Ketertiban Umum, evaluasi yang dilaksanakan kiranya tidak hanya menjadi formalitas
belaka, melainkan benar-benar menjadi sebuah rekomendasi dalam pembuatan kebijakan
selanjutnya dan benar-benar dapat merekam permasalahan sebenarnya yang terjadi di
lapangan. agar kinerja kebijakan dapat dicapai dengan optimal
Kata Kunci: ketertiban usaha Pedagang Kaki Lima, Evaluasi kinerja kebijakan.
Page 6
ii
ABSTRACT
Name : Fadllih Nauval Dika Nurulloh
NPM : 2013310063
Title : Evaluation of Local Regulation Cimahi Number 4 Year 2004 on Public Order
The purpose of this research is to evaluate the performance of policy of City
Regulation Cimahi Number 4 Year 2004 On Public Order which have an impact on order
of street seller business on Sriwijaya road Cimahi City, in assessing the policy
performance, researcher using Evaluation criterion from William Dunn. The prupose of
this research will asses the performance of City Regulation Cimahi Number 4 Year 2004
About Public Order policy which have an impact on street vendors of Sriwijaya road,
Cimahi City by using William Dunn’s criterion of evaluation. One of the points of Cimahi
City Local Regulation No. 4 of 2004 on Public Order regulates the business order related
to the issues raised by the researcher, namely order and regularity of street vendors on
Cimahi City Sriwijaya road which will be the focus of this research
Using William Dunn’s criterion of evaluation, this research will asses
effectiveness, efficiency, ade-quacy, equality, Responsiveness, and conformity of City
Regulation Cimahi Number 4 Year 2004 On Public Order which have an impact on street
vendors of Sriwijaya road, Cimahi City. Type of research used is qualitative research with
phenomenological approach which then processed using coding system. This is done to get
important information related to the researcher's problem. Namely Street Traders, as an
object that is administered by local regulation, Pamong Praja police force as enforcer of
Perda and Department of Cooperatives, UKM, Trade and Industry, in gap as the
responsible of law on business order.
The results of this study indicate that the Local Regulation of Cimahi City No-mor
4 of 2004 On Public Order is still not running optimally in creating Order and regularity
on the Street Vendors. The government as a policymaker needs to revise the shortcomings
contained in the Public Order Regulations, the evaluations carried out will not only be a
mere formality, but actually become a recommendation in the next policy making and can
actually record the real problems that occur in the field . so that policy performance can
be achieved optimally.
Keywords: business order of street vendors, Evaluation of policy performance.
Page 7
iii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan judul “Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun
2004 Tentang Ketertiban Umum”.
skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana
Administrasi Publik jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu
Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik
Parahyangan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal
ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh
karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat
membuat skripsi ini menjadi lebih baik.
Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT
atas segala karunia yang diberikan kepada penulis, kepada kedua orang tua saya
Drs.Dedi Kuswandi dan Dra. Kartika Ratnawati, adik saya Stsuraya Nafisah Dika
N dan Tsana Makarim Dika N, serta sahabat lainnya yang menjadi motivasi terbesar
kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas pendidikan dengan sebaik-baiknya. Tak
lupa penulis sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih untuk dosen pembimbing
peneliti Kristian Widya Wicaksono S.Sos.M.Si. yang sudah meluangkan waktunya
untuk membimbing dan mengarahkan peneliti menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Dr.Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik Universitas Katolik Parahyangan.
Page 8
iv
2. Ibu Dr. Tutik Rachmawati S.IP., MA selaku Ketua Jurusan Ilmu
Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah
memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
4. Segenap narasumber terkait dengan penelitian ini, yang telah memberikan
informasi terkait untuk menjawab pertanyaan penelitian.
5. Keluarga rancabulan 11 yang telah memotivasi dan memberikan tempat
untuk menimba pengetahuan non-formal.
6. Keluarga ADVANCE yang telah bekerjasama dalam melaksanakan tugas
untuk membangun mental mahasiswa baru FISIP UNPAR 2014.
7. Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik (HMPSIAP)
periode 2013-2014, yang telah bekerjasama dalam melaksanakan program
kerja kemahasiswaan untuk memajukan kegiatan mahasiswa adminisrasi
publik di dalam maupun di luar UNPAR.
8. Naila, Ujang Ramdan, Agil, Adim, Laras, Tono, sahabat yang selau menjadi
motivasi dalam menyelesaikan sekripsi ini dan menemani siang malam saat
tidak tahu harus kemana.
9. Monic, Donal, Fauzan, Alvin, firman, Made, Hans, Tommy, Aryo, Fahmi,
Alex, Octav, Felix, Bram, Vano, Kayshan, dan kawan-kawan yang menjadi
motivasi dalam menyelesaikan sekripsi ini.
10. Teman dan keluarga besar Administrasi Publik dan FISIP UNPAR.
11. Semua pihak yang turut membantu, dan dalam penelitian ini yang tidak
dapat disebutkan satu persatu.
Page 9
v
Akhir kata, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan
semua pihak kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi
semua pihak yang memerlukannya.
Bandung, 11 Juli 2018
Fadllih Nauval Dika Nurulloh
Page 10
vi
DAFTAR ISI
ABSTRAK ............................................................................................................... i
ABSTRACT .............................................................................................................. ii
KATA PENGANTAR ........................................................................................... iii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. x
DAFTAR TABEL .................................................................................................. xi
BAB I ...................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 8
1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................................... 8
1.4 Kegunaan Penelitian ................................................................................. 9
1.5 Sistematika Penelitian .............................................................................. 9
BAB II ................................................................................................................... 11
KAJIAN PUSTAKA ............................................................................................. 11
2.1 Kebijakan Publik .................................................................................... 11
2.1.1 Tahapan Proses Kebijakan Publik ................................................... 13
2.2 Evaluasi Kebijakan ................................................................................. 16
2.3 Model penelitian ..................................................................................... 24
BAB III ................................................................................................................. 25
METODE PENELITIAN ...................................................................................... 25
3.1 Tipe Penelitian ........................................................................................ 25
3.2 Peran Peneliti .......................................................................................... 29
Page 11
vii
3.3 Lokasi Penelitian .................................................................................... 30
3.4 Informan Penelitian ................................................................................ 30
3.5 Variabel Penelitian ................................................................................. 31
3.5.1 Operasionalisasi variable ................................................................ 31
3.6 Sumber Data ........................................................................................... 35
3.7 Prosedur Pengumpulan Data .................................................................. 36
3.7.1 Wawancara Mendalam .................................................................... 37
3.7.2 Pengumpulan Data Analisis Dokumen ........................................... 38
3.7.3 Observasi ......................................................................................... 38
3.8 Analisis Data .......................................................................................... 39
3.9 Pengecekan Keabsahan Temuan ............................................................ 40
BAB IV ................................................................................................................. 41
OBJEK PENELITIAN .......................................................................................... 41
4.1 Profil Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota
Cimahi ............................................................................................................... 41
4.1.1. Gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Keb
karan Kota Cimahi ......................................................................................... 41
4.1.2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kota Cimahi .................................................................................... 43
4.1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, & Kewenangan Kedudukan Satpol PP
dan Damkar ..................................................................................... 43
4.1.4. Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar .................................... 46
4.2 Profil Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian, Kota
Cimahi ............................................................................................................... 47
4.2.1 Konsep oprasi dinas perdagangan koprasi ukm dan perindustrian . 47
Page 12
viii
4.2.2 Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan
Perindustrian, Kota Cimahi ............................................................. 47
4.2.3 Setruktur organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan
Perindustrian, Kota Cimahi ............................................................. 48
4.2.4 Tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan
Perindustrian, Kota Cimahi ............................................................. 49
4.2.5 Sasaran setrategis ............................................................................ 49
4.2.6 Tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan, ............................... 50
4.3 Gamabaran Umum Kota Cimahi ............................................................ 50
4.3.1 Kondisi umum jalan Sriwijaya ........................................................ 51
BAB V ................................................................................................................... 54
ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA .......................................................... 54
Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban
Umum .................................................................................................................... 54
5.1 Gambaran umum Perda Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun
2004 Tentang Ketertiban Umum ............................................................... 54
5.2 Evaluasi peraturan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Ketertiban Umum trhadap keteraturan dan ketertiban PKL ....... 57
5.2.1 Efektivitas Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004
Tentang Ketertiban Umum terhadap PKL Jalan Sriwijaya Kota
Cimahi (EFECTIVENES) ................................................................ 57
5.2.2 Efisiensi Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004 Tentang
Ketertiban Umum terhadap PKL Jalan Sriwijaya Kota Cimahi
(EFFICIENCY) ............................................................................... 66
5.2.3 Kecukupan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004
Tentang Ketertiban Umum terhadap PKL Jalan Sriwijaya Kota
Cimahi (ADEQUACY) ................................................................... 78
Page 13
ix
5.2.4 Perataan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004 Tentang
Ketertiban Umum terhadap PKL Jalan Sriwijaya Kota Cimahi
(EQUITY) ........................................................................................ 90
5.2.5 Responsifitas Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004
Tentang Ketertiban Umum terhadap PKL Jalan Sriwijaya Kota
Cimahi (RESPONSIVENESS) ....................................................... 106
5.2.6 Ketepatan/kelayakan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun
2004 Tentang Ketertiban Umum terhadap PKL Jalan Sriwijaya Kota
Cimahi (APPROPRIATENESS) ................................................... 116
Page 14
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 PKL Jalan Sriwijaya ........................................................................... 5
Gambar 1.2 Kondisi jalan Sriwijaya ....................................................................... 6
Gambar 1.3 Data PKL Pelanggar Perda .................................................................. 7
Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik ................................................................ 15
Gambar 2.2 Model Penelitian ............................................................................... 24
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar ..................................... 46
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan
Perindustrian Kota Cimahi ................................................................ 48
Gambar 4.3 Letak Jalan Sriwijaya Kota Cimahi ................................................... 52
Gambar 4.4 Kondisi Jalan Sriwijaya ..................................................................... 53
Gambar 5.1 PKL jalan sriwijaya Cimahi .............................................................. 62
Gambar 5.2 PKL Pedagang Buah ......................................................................... 62
Gambar 5.3 PKL Warung Gerobak ....................................................................... 63
Gambar 5.4 Data PKL Pelanggar Perda ................................................................ 64
Gambar 5.5 Gerafik Jumlah Anggaran ................................................................. 72
Gambar 5.6 Foto Kegiatan Operasi Ketertiban ..................................................... 94
Gambar 5.7 Kegiatan Patroli Pagi ......................................................................... 99
Gambar 5.8 Kegiatan Patroli Malam ................................................................... 99
Gambar 5.9 Kegiatan Sidang Pelanggaran Perda ............................................... 103
Page 15
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Tabel Evaluasi Kebijakan ..................................................................... 22
Tabel 3.1 Operasional Variabel............................................................................. 34
Tabel 5.1 Wawancara Kiantitas PKL yang Berdagang di lokasi yang dilarang oleh
Pemda Kota Cimahi .............................................................................. 58
Tabel 5.2 Tabel wawancara Usaha Pemda Kota Cimahi dalam mentertibkan dan
mengatur PKL....................................................................................... 67
Tabel 5.3 Wawancara Anggaran Pemda Kota Cimahi dalam mentertibkan dan
mengatur PKL....................................................................................... 70
Tabel 5.4 Anggaran Pemda Kota Cimahi dalam mentertibkan dan mengatur PKL
.............................................................................................................. 71
Tabel 5.5 Tabel wawancara Waktu Pemda Kota Cimahi dalam mentertibkan dan
mengatur PKL ......................................................................................... 73
Tabel 5.6 wawncara Tenaga Pemda Kota Cimahi dalam mentertibkan dan
mengatur PKL (sumberdaya manusia) .................................................... 76
Tabel 5.7 Tabel hasil wawancara Aturan yang di terbitkan oleh Pemda Kota
Cimahi hkusus untuk mengatur ketertiban dan keteraturan PKL ........... 79
Tabel 5.8 wawncara Tindakan penertiban yang dilakuakan Pemda Kota Cimahi
untuk mengatur ketertiban dan keteraturan PKL .................................... 82
Tabel 5.9 wawncara Pengawasan yang dilakukan oleh Pemda Kota Cimahi untuk
mengatur ketertiban dan keteraturan PKL .............................................. 85
Tabel 5.10 wawancara Pembinaan yang dilakukan oleh Pemda Kota Cimahi untuk
mengatur ketertiban dan keteraturan PKL .............................................. 87
Tabel 5.11 wawancara Dampak dari oprasi ketertiban yang diterima oleh PKL.. 91
Tabel 5.12 wawancara dampak dari patroli yang diterima oleh PKL ................... 95
Tabel 5.13 wawancara dampak dari sidang yang diterima oleh PKL ................. 100
Tabel 5.14 hasil wawancara dampak dari pembinaan yang diterima oleh PKL . 104
Tabel 5.15 wawancara Peratuan Pemda Kota Cimahi dalam penetertiban dan
pengaturan PKL menciptakan ketentaraman PKL ............................. 107
Tabel 5.16 wawancara Peratuan Pemda Kota Cimahi dalam penetertiban dan
pengaturan PKL berdampak pada kenyamanan PKL ......................... 109
Page 16
xii
Tabel 5.17 wawancara Peratuan Pemda Kota Cimahi dalam penetertiban dan
pengaturan PKL berdampak pada keamanan PKL ............................ 113
Tabel 5.18 wawancara Peratuan Pemda Kota Cimahi dapat mengatur ketertiban
dan keteraturan PKL ........................................................................... 117
Page 17
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu
yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna
memecahkan suatu masalah tertentu.1 Dengan begitu kebijakan publik perlu di
analisis untuk melihat apakah tujuan dari kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan
tersebut telah tercapai atau tidak. Evaluasi merupakan salah satu dari prosedur
dalam analisis kebijakan publik. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi melakukan
beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan.
First, and most important, evaluation provides reliable and
valid information about policy performance, that is, the extent
to which needs, values, and opportunities have been realized
through public action. In this respect, evaluation reveals the
extent to which particular goals and objectives have been
attained. Second, evaluation contributes to the clarification and
critique of values that underlie the selection of goals and
objectives. Values are clarified by defining and operationalizing
goals and objectives. Values are also critiqued by systematically
questioning the appropriateness of goals and objedives in
relation to the problem being addressed. In questioning the
appropriateness of goals and objectives, analysts may examine
alternative sources of values as well as their grounds in different
forms of rationality. third, evaluation may contribute to the
application of other policy-analytic methods, including problem
stntcturing and recommendation. Information about inadequate
policy performance may contribute to the restructuring of policy
1 James E. Anderson, Public Policy Making, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), 12
Page 18
2
problems, for example, by showing that goals and objedives
should be redefmed. Evaluation can also contribute to the
definition of new or revised policy alternatives by showing that
a previously favored policy alternative should be abandoned
and replaced with another one.2
Dari penjelasan dunn maka evaluasi memiliki peran penting dalam menilai
pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan. dengan menilai capaian tujuan dari
kebijakan maka dapat dihasilkanya Informasi yang berguan terhadap penerapan
metode analisis-kebijakan lainnya, termasuk penetapan dan rekomendasi masalah.
Evaluasi juga dapat berkontribusi dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan
yang sebelumnya harus ditinggalkan dan diganti dengan yang lain. dengan begitu
diharapkan masalah publik dapat di atasi dengan kebijakan yang lebih tepat dan
lebih baik dalam pelaksanaan nya. Oleh karna itu penelitian evaluasi kebijan publik
penting untuk dilakukan.
Kota Cimahi merupakan salah-satu daerah di Jawa Barat dengan roda
ekonomi dan kehidupan yang bergerak cukup cepat serta berkembang semakin
maju, sehingga dibutuhkan pengelolaan pemerintahan yang tepat agar
perkembangan tersebut dapat terkontrol dengan baik dan mampu menjadikan Kota
Cimahi lebih sejahtera dan lebih maju. Kota yang sejahtera dan maju tentunya
membutuhkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, hal ini menjadi
tanggung-jawab dari Pemerintah Kota Cimahi sebagai pemegang otoritas
Pemerintahan Daerah. Dalam mengatur ketertiban umum, Pemerintah Kota Cimahi
menerbitkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
2 W.Dunn, Public Policy Analysis : An Introduction 4th ed. (New Jerscey : Pearson Prentice Hall.
2008), 353-354
Page 19
3
Ketertiban Umum. Pada Peraturan Daerah Kota Cimahi tersebut dimaksudkan
sebagai perangkat untuk memelihara, menegakkan dan mewujudkan ketentraman
dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menumbuhkan rasa
tanggungjawab dan rasa memiliki terhadap Kota Cimahi, dan menciptakan tata
kehidupan Kota yang tertib, teratur dan nyaman.3
Dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Ketertiban Umum, hal-hal yang diatur berkaitan dengan pokok penelitian ini adalah
tentang Tertib Usaha yang dijelaskan dalam BAB VI Tertib Usaha Pasal 9 antara
lain yang berbunyi, Setiap Orang atau Badan Hukum, dilarang : (a). Menempatkan
benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel
Kereta Api, jalur hijau, Taman, dan tempat-tempat umum. (b). Menjajakan barang
dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan
mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, Taman, Hutan kota, Trotoar, dan
tempat-tempat umum. (c). Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau
merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya.
Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Cimahi menerbitkan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum dengan pasal 9 yang di ubah
kurang lebih menjadi. Setiap Orang atau Badan Hukum, dilarang: (a).
menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di
jalan, di pinggir rel Kereta Api, jalur hijau, Taman, dan tempat-tempat umum, (b).
3 Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum
Page 20
4
menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha
tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, Taman, Hutan kota,
Trotoar, dan tempattempat umum, (c). melakukan kegiatan usaha dengan cara
merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan
sekitarnya.4 Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Cimahi 8 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Ketertiban Umum, diharapkan dapat mewujudkan ketentraman dan
ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menumbuhkan rasa
tanggungjawab dan rasa memiliki terhadap Kota Cimahi.
Namun pada kenyataannya meskipun telah di rubah dan diimplementasikan
selama 10 tahun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam implementasinya tidak berjalan
dengan baik. Salah satunya adalah kasus keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
yang menggunakan fasilitas umum sebagai tempat usaha menjadikan ketentraman
maupun ketertiban di Kota Cimahi menjadi jauh dari harapan. Aktivitas pedagang
kaki lima yang menggunakan fasilitas umum seperti jalur pejalan kaki dan bahu
jalan seakan telah menjadi suatu hal yang lumrah dan dapat di amati setiap hari di
Kota Cimahi, terutama di ruas jalan Sriwijaya Raya, yang menjadi fokus dari lokasi
penelitian ini. Kawasan tersebut peneliti jadikan sebagai lokasi penelitian karena di
lokasi tersebut seringkali terjadi kemacetan dan mengakibatkan gangguan
kenyamanan bagi pengguna jalan maupun trotoar yang disebabkan oleh banyaknya
pedagang kaki lima. Walaupun seringkali dilakukan razia oleh jajaran Satuan Polisi
4 Peraturan Daerah Kota Cimahi 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum
Page 21
5
pamong Praja (Satpol-PP), namun dua atau tiga hari pasca razia para pedagang kaki
lima tersebut selalu kembali menggelar dagangannya.5
Gambar 1. 1 PKL Jalan Sriwijaya 6
5 Berdasarkan hasil wawancara anggota polisi pamong praja Kota cimahi pada tanggal 20 oktober
2017 pukul 10.00 WIB 6 Sumber : Dokumentasi peneliti
Page 22
6
Gambar 1. 2 Kondisi jalan Sriwijaya7
Permasalahan tentang pelanggaran Peraturan Daerah Kota Cimahi no 4
Tahun 2004, khususnya pasal 9 yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya,
dipertegas dengan hasil observasi awal, “Berdasarkan data dari slah satu anggota
Satpol-PP kota Cimahi, pada tahun 2016 diketahui bahwa jumlah PKL yang
terjaring operasi penertiban di Kota Cimahi mencapai angka 485 pedagang. Jumlah
ini kemudian meningkat pada tahun 2017, sampai bulan September diketahui
bahwa terdapat 508 pedagang yang sudah terjaring dalam operasi penertiban.8”
Ironisnya, PKL yang terjaring operasi penertiban pada tahun 2017 adalah PKL yang
sama yang terjaring pada operasi penertiban tahun 2016.
7 Sumber : Dokumentasi Peneliti 8 Berdasarkan hasil wawancara anggota polisi pamong praja Kota cimahi pada tanggal 20 oktober
2017 pukul 10.00 WIB
Page 23
7
Gambar 1. 3 Data PKL Pelanggar Perda9
Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004
yang mengatur tentang ketertiban dalam usaha yang berkaitan dengan pedagang
kaki lima, masih sering terjadi. maka jelaslah bahwa ketertiban umum yang menjadi
tujuan dari di terbitkannya Peraturan Daerah tersebut belum tercapai secara
maksimal bahkan ironisnya telah hampir 10 tahun peraturan tersebut
diimplementasikan gap antara harapan dengan kenyataan masih besar.
Oleh karenanya, perlu untuk dilakukan sebuah analisis evaluasi untuk
menilai kinerja dari suatu kebijakan, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota
Cimahi Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum. Evaluasi kebijakan
digunakan untuk mengukur kelayakan dari suatu kebijakan publik. Evaluasi
diterapkan secara retrospektif (ex post). Dalam menghasilkan informasi tentang
kinerja kebijakan, penulis menggunakan kriteria evaluasi untuk mengevaluasi hasil
9 Buku laporan pelangar prerda Satpol PP 2015-2017
jumlah PKL
2015 472
2016 485
2017 508
472
485
508
450
460
470
480
490
500
510
520
jum
lah
PK
L
Page 24
8
kebijakan dari W.Dunn yaitu: effectiveness, efficiency, adequacy, equity,
Responsiveness, dan appropriateness.10
Maka berlandaskan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud
melaksanakan penelitian ilmiah dengan tema Evaluasi Peraturan Daerah Kota
Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan urain yang diulas pada bagian latar belakang masalah, maka
pertanyaan penelitian yang akan diangkat adalah:
1. Mengapa masih ada PKL yang berdagang ditempat yang dilarang perda?
2. Bagaimanakah kinerja kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4
Tahun 2004 terhadap ketertiban usaha Pedagang Kaki Lima di tinjau dari
effectiveness, efficiency, adequacy, equity, Responsiveness, dan
appropriateness?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian untuk mengevaluasi kinerja kebijakan yaitu,
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum,
10W.Dunn, Public Policy Analysis : An Introduction 4th ed, Op.Cit, 221
Page 25
9
terhadap ketertiban usaha Pedagang Kaki Lima. Ditinjau dari keriteria kebijakan
effectiveness, efficiency, adequacy, equity, Responsiveness, dan appropriateness.
1.4 Kegunaan Penelitian
Memberikan informasi mengenai evaluasi dari Peraturan Daerah Kota
Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum terhadap ketertiban usaha
Pedagang Kaki Lima sebagai masukan bagi pemerintah Kota Cimahi dalam
mengawasi dan menertibkan pedagang kaki lima, demi terciptanya ketertiban,
keteraturan Pedagang Kaki Lima.
1.5 Sistematika Penelitian
Dalam penelitian ini, pokok bahasan yang dibahas adalah:
BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan mengenai pengertian kebijakan
publik, implementasi, implementasi kebijakan, fokus implementasi, dan sumber
kepatuhan dan ketidakpatuhan.
BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan mengenai rancangan penelitian,
lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis
data, pengecekan keabsahan data, dan oprasional variabel.
Page 26
10
BAB IV GAMBARAN UMUM, menjelaskan mengenai Profil Dinas (dari dinas
terkait dengan masalah)
BAB V ANALISIS DATA, menjelaskan mengenai analisis berdasarkan 6 aspek
pendekatan kepatuhan (compliance approach) yaitu: Insentif dan Sanksi,
Pemantauan, sumberdaya, Otonomi, Informasi, Perilaku dan Nilai.
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, menjelaskan mengenai kesimpulan dan
saran