i EVALUASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERBANKAN (Studi Empiris Pada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk) Disusun Dan Diajukan Oleh : ANDREW MIKHA PASORONG A311 07 075 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HASANUDDIN 2012
112
Embed
EVALUASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD … · 2.1.2 Sejarah Good Corporate Governance ... Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Pada lembaga Perbankan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
EVALUASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA
LEMBAGA PERBANKAN
(Studi Empiris Pada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk)
Disusun Dan Diajukan Oleh :
ANDREW MIKHA PASORONG
A311 07 075
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2012
ii
LEMBAR PENGESAHAN
EVALUASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA
LEMBAGA PERBANKAN
(Studi Empiris Pada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk)
Disusun dan Diajukan Oleh :
ANDREW MIKHA PASORONG
A311 07 075
Telah Disetujui Oleh:
Pembimbing I Pembimbing II
Dra. Hj. Sri Sundari, M.Si, Ak Dra. Aini Indrijawati, M.Si, Ak
Andrew Mikha Pasorong (A31107075), Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Pada lembaga Perbankan (Studi Empiris Pada Bank Central Asia (Persero), Tbk), dibimbing oleh Dra. Hj. Sri Sundari, M.Si., Ak. (Pembimbing I) dan Dra. Aini Indrijawati, M.Si., Ak (Pembimbing II). Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG), Budaya Perusahaan, Prosedur Kredit, Bank
Penelitian ini adalah sebuah penelitian studi kasus yang dilakukan di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang perbankan di Indonesia.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara penerapan prinsip tata kelola perusahaan (GCG) terhadap prosedur pemberian kredit dalam perusahaan. Corporate Governance sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan para pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dimana terdapat lima prinsip-prinsip Good Corporate Governance yakni: (i) Keterbukaan informasi, (ii) Akuntabilitas, (iii) Pertanggungjawaban, (iv) Kemandirian, (v) Kewajaran.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : apakah prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) terhadap prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh PT. Bank Central Asia (persero) Tbk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perushaan.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisis dokumen dokumen-dokumen perusahaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan triangulasi dan interpretasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peranan penting antara penerepan GCG terhadap prosedur pemberian kredit. Hasil penelitian ini mendorong dan memotivasi perusahaan agar prinsip GCG dijadikan sebagai budaya perusahaan.
xiii
ABSTRACT
Andrew Mikha Pasorong (A31107075), Evaluation The Application Of Principles Of Good Corporate Governance Procedures In Lending Banking Institutions (Empirical Study In Bank Central Asia (Corporation), Inc.), supervised by Dra. Hj. Sri Sundari, M.Si., Ak. (Supervised I) and Dra. Aini Indrijawati, M.Si., Ak (Supervised II).
Key Words: Good Corporate Governance (GCG), Corporate Culture, Credit Procedure, Bank
This research is a case study conducted at a private company Engaged in the Indonesian banking. The purpose of this study was to determine the relationship between the application of the principles and the Procedure of credit presents. Corporate Governance as a set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, government employees, as well as internal and external stakeholders with reapect to the rights and obligations, or in other words a system that directs and controls the company. Where there are five principles of good corporate governance: (i) Transparency, (ii) Accountability, (iii) Responsibility, (iv) Independency, (v) Fairness.
Formulation of the problem of the study are: Whether the application the principles of good corporate governance to the procedure of credit presents which has given by PT, Bank Cental Asia (Persero)Tbk can increase the level of efficiency and effectively of the company.
Data collection methods used in this study were interviews and analysis of company documents. The data obtained were analyzed by using triangulation and interpretation.
The results of this study indicate the existence of an important role between GCG and the procedure of credit presents. The results are encouraging and motivate companies to serve as the principle of good corporate governance culture.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar belakang Penelitian
Krisis yang melanda pada pertengahan 1997 membuat perekonomian
Indonesia tidak stabil. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya corporate
governance. Hal ini ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan
perusahaan sehingga control public menjadi sangat lemah dan terkonsentrasinya
pemegang saham besar pada beberapa keluarga yang menyebabkan campur
tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa
dan menimbulkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma -
norma tata kelola perusahaan yang baik ditambah lagi globalisasi yang sedang
terjadi saat ini mengakibatkan terjadinya perubahan besar-besaran dalam bidang
sosial politik dan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan tata kelola yang baik (good
corporate governance) pada setiap sektor perekonomian di Indonesia agar dapat
menjaga kelangsungan (survive) demi meningkatkan perekonomian Indonesia.
Kajian mengenai corporate governance meningkat dengan pesat seiring
dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron,
Tyco, WorldCom, Maxwell, Polypec dan lain-lain. Oleh karena itu saat ini isu
good corporate governance menjadi sangat penting. Keruntuhan perusahaan -
perusahaan public tersebut dikarenakan oleh strategi, prosedur maupun praktik
curang (fraud) dari manajemen puncak yang berlangsung cukup lama karena
lemahnya pengawasan yang independen oleh corporate boards.
2
Menurut Penelitian Jhonson dkk (2000) salah satu penyebab krisis ekonomi pada
negara-negara di asia pada tahun 1997 adalah karena lemahnya praktek -
praktek good corporate governance pada wilayah tersebut. Iskandar Chamlou
(2000) juga menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi dikawasan Asia
Tenggara dan negara lain bukan hanya akibat faktor ekonomi makro namun juga
karena lemahnya corporate governance yang ada di negara - negara tersebut
sehingga mereka masuk kedalam peringkat krisis ekonomi yang
berkepanjangan, seperti, lemahnya enforcement hukum, standar akuntansi, dan
pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, pengawasan komisaris
dan terabaikannya hak minoritas.
Pengelolaan perusahaan (corporate governance) dalam dunia ekonomi
merupakan hal yang dianggap penting sebagaimana yang terjadi dalam
pemerintahan negara. Implementasi good corporate governance (GCG) pada
saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi
setiap perusahaan dan organisasi. Pernyataan tersebut telah menegaskan
bahwa perusahaan - perusahaan memiliki kedudukan penting dalam
menjalankan perannya dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.
Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai pada akhir tahun 1997 bukan
semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga di akibatkan oleh belum
di implementasikannya good corporate governance dan etika yang
melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada
dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi, hanya
dapat mempunyai dampak jangka panjang apabila disertai tiga tindakan penting,
yakni: (1) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian ; (2) Pelaksanaan Good
Corporate Governance; (3) Pengawasan yang efektif dari otorisasi pengawasan
bank.
3
Kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menunjukkan
beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama,
konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi
pengawasaan dewan komosaris; ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi
menegenai prosedur pemgendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat,
terlalu tingginya ketergantungan pada pandangan eksternal; dan kelima, ketidak
memadainya pengawasan oleh para kreditor.
Banyak ahli yang berpendapat bahwa kelemahan di dalam penerapan
good corporate governance merupakan salah satu sumber kerawanan ekonomi
yang menyebabkan memburuknya perekonomian negara-negara tersebut pada
tahun 1997 dan 1998 (Husnan, 2001). Pelaksanaan good corporate governance
(GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia
internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang
dengan baik dan sehat. Tantangan terkini yang dihadapi karena prinsip-prinsip
dan praktik good corporate governance masih belum dipahami secara luas oleh
komunitas bisnis dan publik pada umumnya (Daniri, 2005).
Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip good corporate
governance saat ini di Indonesia adalah maraknya praktik korupsi,
pengelembungan biaya, kolusi serta nepotisme yang masih tumbuh subur dan
terus dipupuk dibanyak perusahaan swasta maupun pemerintah.
Corporate governance pada industri perbankan di negara berkembang
seperti halnya di Indonesia pada pasca-krisis keuangan menjadi semakin penting
mengingat beberapa hal. Pertama, bank menduduki posisi dominan dalam
sistem ekonomi, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (King dan
Levine, 1993). Kedua, negara yang ditandai oleh pasar modal yang belum
4
berkembang, bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan.
Ketiga, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional.
Keempat, liberalisasi sistem perbankan baik melalui privatisasi maupun
diregulasi ekonomi menyebabkan manajer bank memiliki keleluasaan yang lebih
besar dalam menjalankan operasi bank (Arun, Turner, 2003).
Sebagai mana di kemukakan oleh Caprio dan Levine (2002) terdapat dua
hal yang saling terkait mengenai lembaga intermediasi perbankan yang
berpengaruh terhadap corporate governance. Pertama, bank merupakan sektor
usaha yang tidak transparan, sehingga memungkinkan terjadinya masalah
keagenan. Kedua, bank merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat regulasi
tinggi yang dalam hal tertentu justru menghambat mekanisme corporate
governance. Masalah keagenan dalam sector keuangan perbankan pada
hakekatnya dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama masalah keagenan
akibat utang (debt agency problem) dan kedua, masalah keagenan akibat
pemisahan kepemilikan dan pengendalian (separatiaon of ownership and
control).
Institusi keuangan perbankan memiliki sifat usaha yang spesifik (nature of
the firm) yang membedakannya dari institusi non-keuangan (Macey dan O’Hara,
2003) sifat usaha spesifik tersebut mendorong topik penelitian dalam industry
perbankan dewasa ini mengarah pada masalah corporate governance terlebih
lagi setelah beberapa Negara Asia terkena dampak krisis finansial (Arun dan
Turner, 2003). Selain itu industri perbankan merupakan industri ”kepercayaan”.
Jika investor berkurang kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias
dari tindakan manajemen, maka mereka akan melakukan penarikan dana secara
bersama-sama yang dapat mengakibatkan rush. Oleh karena itu kebutuhan
untuk menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dirasakan
5
sangat kuat dalam industri perbankan untuk menjaga “kepercayaan” tersebut.
Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks dan resiko kegiatan
usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan
kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (good corporate
governance) di bidang perbankan dan juga untuk meghindari kemungkinan
tindakan kriminal yang dilakukan oleh calon nasabah melalui penyesuaian
kebijakan dan prosedur internal, prinsip mengenal nasabah berdasarkan
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009
mengenai Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme Bagi Bank Umum.
Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sangat diperlukan
untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai
syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.
Oleh karena itu ketaatan akan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance antara lain transparansi (transparency), kemandirian
pengeloalaan resiko (risk management), sistem pengawasan dan pengendalian
intern, status kepatuahan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian yang
dapat mempengaruhi kondisi bank.
Unsur-unsur Pertanggungjawaban (Responsibility) :
a. Mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntasi?
b. Mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,
akurat, dan dapat diperbandingkan?
c. Mengembangkan teknologi informasi manajemen?
d. Menerapkan manajemen resiko dalam tingkatan perusahaan?
e. Mempublikasikan informasi keuangan dan informasi lain yang
material?
Dari hasil evaluasi penulis melalui wawancara dan kuisioner pada
prosedur pemberian kredit yang diterapkan, Bank BCA telah menerapkan
manajemen resiko yang dapat membantu menanggulangi dan meminimalisir
resiko-resiko yang akan timbul dalam pemberian kredit.
Selama krisis keuangan global tahun 2008 dan 2009, BCA menerapkan
kebijakan manajemen risiko yang terarah dan dirancang untuk memastikan
kecukupan likuiditas Bank serta untuk mempertahankan kualitas kredit. Sejalan
dengan pemulihan kondisi ekonomi, pada akhir tahun 2009 BCA telah
menyesuaikan pedoman manajemen risiko, terutama criteria pemberian
pinjaman, sehingga mencerminkan perubahan kondisi, dengan tetap menjaga
73
risk appetite secara konservatif. Pada tahun 2010 fokus manajemen risiko beralih
dari upaya untuk mengantisipasi dampak negative krisis keuangan global
terhadap Indonesia, ke arah mendukung strategi pertumbuhan Bank dengan
mengembalikan batasan minimal peringkat risiko ke tingkatan sebelum kondisi
krisis. Sepanjang tahun, BCA memperkuat usaha di bidang penyaluran kredit
dan mencari peluang bisnis baru dengan tetap menekankan pada prinsip kehati-
hatian perbankan. Tim manajemen risiko BCA mengkaji strategi dan kebijakan
kredit untuk memantau dan mengawasi risiko; selain itu juga di beberapa area
memperketat dan di beberapa area lainnya melonggarkan prosedur pemberian
kredit, wewenang, hurdle rate dan rasio minimal cakupan agunan. BCA juga
secara intensif memantau portofolio kredit terutama kredit yang bersifat massal
dan secara aktif fokus dalam pengelolaan risiko kredit padasektor-sektor
ekonomi berisiko tinggi dengan mengunakan berbagai skenario stress test.
Berkat sistem manajemen risiko yang diterapkan dengan baik, BCA
berhasil mempertahankan likuiditas, mengelola risiko operasional, dan
membatasi risiko kredit di tahun 2010. Portofolio kredit tumbuh 24,2% dengan
rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan - NPL) yang stabil pada tingkat
yang rendah sebesar 0,6% ( Tabel 1) dan rasio cadangan kredit bermasalah
sebesar 394,5%. Likuiditas dapat terjaga dengan secondary reserves sebesar
Rp 64,4 triliun dan USD 1,2 miliar. Pada akhir tahun 2010, tidak terdapat indikasi
peningkatan NPL yang signifikan maupun tekanan terhadap posisi likuiditas.
Dalam hal ini Bank BCA juga melakukan fungsinya dalam pemerataan
pendapatan sebagai upaya dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap
masyarakat dengan menawarkan beberapa jenis kredit yang di butuhkan oleh
masyrakat
.
74
5.4.2. Akuntabilitas (Accountability)
Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing
organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi
perusahaan. Bank harus meyakini bahwa bahwa semua organ organisasi bank
mempunyai kompentensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami
peranannya dalam pelaksanaan GCG.
Unsur-unsur Akuntabilitas (Accountability):
a. Terdapat pembagian tugas (job desk) yang jelas?
b. Menetapkan penilaian kerja?
c. Membentuk Komite Audit?
d. Membentuk dan menetapkan kembali peran dan fungsi auditor
internal?
e. Menggunakan auditor eksternal yang berkualitas dan independen?
Bank BCA telah menetapkan tanggung jawab dan pembagian tugas (job
desk) yang jelas bagi para pejabat atau masing-masing organ organisasi yang
terlibat dalam prosedur pemberian kredit serta menyedikan sarana dan
prasarana yang baik untuk menunjang dalam proses pemberian kredit, misalnya
dalam pengajuan permohonan kredit di Bank BCA tidak diperkenankan melalui
pihak ketiga, memeriksa kebenaran isi buku pembantu dan ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang secara berkala memeriksa
kecocokan angka dalam kartu pembantu dengan buku besarnya masing-masing
serta secara berkala melakukan mutasi pegawai/pejabat sehingga meminimalisir
terjadinya kecurangan (fraud) yang mungkin terjadi. Dalam menunjang hal ini
Bank BCA juga membentuk beberapa komite yang bertugas untuk mengawasi
jalannya operasional dan prosedur pemberian kredit antara lain, Komite
Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Resiko, Komite Kredit dan Komite
Audit.
75
5.4.3. Transparansi (Transparency)
Kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap
prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Unsur-unsur Transparansi (Transparency)
a. Mempertimbangkan tanggung jawab sosial dalam setiap program
dan prosedur?
b. Membuat peraturan-peraturan dalam menghindari penyalahgunaan
kekuasaan?
c. Mengedepankan profesionalisme dan pematuhan etika perusahaan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
d. Berusaha menciptakan lingkungan bisnis yang baik dan terpercaya?
Dari evaluasi penulis Bank BCA memiliki komitmen yang tinggi terhadap
aspek transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan non
keuangan termasuk informasi produk dan jasa, serta penerapan pengelolaan
pengaduan nasabah. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan di BCA
telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan termasuk dalam hal kredit,
yaitu dengan secara rutin melaporkan jumlah penyaluran dan pendapatan Bank
BCA melalui pemberian kredit dan bunga kredit dalam laporan tahunannya
(BBCA Annual Report) yang di muat di situs resmi Bank BCA serta dapat diakses
oleh masyarakat. Dalam RUPS bagi para pemegang saham Bank BCA juga
melaporkan hal tersebut termasuk bila ada perubahan data-data nasabah kredit
(debitur). Dan hal ini membuktikan bahwa Bank BCA memiliki komitmen yang
tinggi untuk menjaga kepercayaan, kepentingan serta transparansi terhadap para
pemegang saham.
76
5.4.4. Kewajaran (Fairness)
Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders
berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). Bank harus
memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan
masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai
akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
Unsur-unsur Kewajaran (Fairness) :
a. Menetapkan aturan perusahaan untuk melindungi kepentingan
pemegang saham, khususnya minoritas?
b. Membuat kebijakan untuk memproteksi perushaan dari kesalahan-
kesalahan yang bias timbul dari dalam perusahaan?
c. Setiap informasi sudah diungkapkan dan dipublikasikan secara
wajar?
Untuk senantiasa memperhatikan dan menjaga kepentingan para
pemagang saham, Bank BCA terus memberikan kesempatan kepada seluruh
stakeholders untuk memberikan masukan dan pendapat kepada pihak
manajemen melalui Rapat Umum Pemegang saham. Dalam RUPS para
pemegang saham diberikan hak untuk mengetahui segala informasi mengenai
operasional perusahaan dan hal-hal yang telah dicapai oleh pihak manajemen
termasuk jika ada perubahan yang berkaitan dengan pemberian kredit yang
mejadi fokus utama Bank BCA baik itu dari segi jenis kredit yang disalurkan oleh
Bank BCA, prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh pihak manajemen,
jumlah kredit dan pendapatan yang diterima oleh Bank BCA dari sektor kredit
yang merupakan fokus utama Bank BCA serta jika ada perubahan dari informasi
yang berkaitan dengan data nasabah kredit. Dalam RUPS bank BCA juga
meberikan hak kepada para pemegang saham untuk :
77
1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et
decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya
masing-masing.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menentukan dan
membayar dividen final.
3. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut struktur organisasi
misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan,
pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroan.
4. Mengangkat dan/atau mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris.
5. Memutuskan penetapan gaji, tunjangan lain serta honorarium Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan
kepentingan termasuk pemeberian kredit.
7. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komit Audit.
5.4.5. Kemandirian (Independency)
Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh
stakeholders manapun yang tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta
bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Bank dalam mengambil
keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
Unsur-unsur Kemandirian (Independency) :
78
a. Dalam pengambilan keputusan tidak ada pengaruh dan
kepentingan dari kelompok atau golongan tertentu?
b. Menggunakan tenaga ahli yang bekerja secara professional dan
independen?
c. Tidak melibatkan pengaruh pihak luar yang tidak sesuai dengan
prinsip korporasi yang sehat?
d. Menghindari benturan kepentingan?
e. Memiliki peraturan tentang benturan kepentingan?
Dari evaluasi penulis melalui wawancara dan kuisioner untuk mencegah
terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) dan dominasi yang tidak
wajar oleh stakeholders dalam mengambil keputusan termasuk dalam hal
putusan pemberian kredit maka bank BCA melakukan pengendalian internal
yang di terapkan melalui bebarapa komite yang di tugaskan untuk mengawasi
dan memastikan prosedur pemberian dan kredit yang disalurkan seta mematuhi
peraturan dan undang-undang yang berlaku seperti Melakukan penyesuaian
kebijakan dan prosedur internal, Prinsip Mengenal Nasabah berdasarkan
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009
mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Maka Bank BCA membentuk Komite
Kredit untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik.
Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis maka diperoleh data
penyaluran kredit Bank BCA yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
yang cukup besar. Dan hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap Bank BCA oleh karena tata kelola perusahaa yang di
terapkan oleh Bank BCA berjalan dengan sangat baik sehingga berpengaruh
79
terhadap kualitas pelayanan yang duberikan oleh Bank BCA yang juga sangat
baik.
TABEL 1
Kredit - gross
(dalam miliar Rupiah)
TAHUN KREDIT
2006 61.422
2007 82.389
2008 112.784
2009 123.901
2010 153.923
Sumber : Bank Central Asia, 2011
Penulis juga memperoleh data mengenai rasio kredit bermasalah yang
dari tahun ke tahun mengalami tren yang semakin menurun dan hal ini dapat
menjadi salah satu bukti bahwa prosedur pemberian kredit di Bank BCA telah
dilaksanakan dengan sangat baik yang ditandai dengan rendahnya persentase
kredit bermasalah dan tingginya penyaluran kredit di Bank BCA. Hal ini juga
dapat menjadi bukti bahwa penerapan Prinsip-prinsip good corporate
governance di Bank BCA telah meningkatakan efisiensi dan efektifitas prosedur
dan penyaluran kredit di Bank BCA.
TABEL 2
Rasio Kredit Bermasalah
(Non Performing Loan – NPL(%))
TAHUN KREDIT
2006 1,3
2007 0,8
2008 0,6
2009 0,7
2010 0,6
Sumber : Bank Central Asia, 2011
80
52
44
80
BAB VI
KESIMPULAN
6.1. Kesimpulan
Dalam melakukan penelitian di PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk
untuk mengevaluasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance, maka
peneliti menyebarkan kuisioner yang mengungkapkan mengenai penerapan
prinsip-prinsip good corporate governance terhadap prosedur pemberian
kredit. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan :
5. Penerapan prinsip Transparansi pada PT. Bank Central Asia Tbk telah
dilakukan dengan sangat baik. Ditandai dengan bank mengungkapkan
informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat
diperbandingkan serta dapat diakses oleh stakeholders sesuai dengan
haknya dan menerapkan manajemen resiko dalam penyaluran kredit.
6. Penerapan prinsip Akuntabilitas pada PT. Bank Cental Asia Tbk telah
dilakukan dengan sangat baik. Ditandai dengan Bank menetapkan
tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ bank yang selaras
dengan visi, misi sasaran usaha dan strategi bank serta menetapkan
kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawab masing-
masing.
7. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban pada PT. Bank Central Asia Tbk
telah dulakukan dengan sangat baik. Ditandai dengan Bank berpegang
pada prinsip kehatihatian (prudential banking practices) dan menjamin
81
kepatuahan terhadap peraturan yang berlaku atas prosedur pemberian
kreditnya.
4. Penerapan Prinsip Kewajaran pada PT. Bank Central Asia Tbktelah
dilakukan dengan sangat baik. Ditandai dengan Bank memberikan
kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan
dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai
akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
5. Penerapan Prinsip Kemandirian pada PT. bank Central asia telah
dilakukan dengan sangat baik. Ditandai dengan Bank mengambil
keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak
manapun terhadap penyaluran kreditnya.
Bank BCA berusaha menciptakan iklim usaha yang bersih dan sehat
dengan berusaha menekan perilaku fraud pada prosedur pemberian kredit
yang di terapkan di perusahaan tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip
good corporate governance pada prosedur pemberian kredit. Dari penelitian
ini dapat disimpulkan terdapat pengaruh penerapan prinsip-prinsip good
corporate governance terhadap prosedur pemberian kredit.
Sejak pertama kali bank BCA menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance sampai saat ini berhasil menekan tingkat resiko kredit dengan
tren semakin menurun.
6.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran
Karena penelitian ini adalah sebuah studi kasus maka terdapat beberapa
keterbatasan dalam pembuatannya. Pertama, hasil dari penelitian ini hanya
berasal dari satu perusahaan saja dengan fokus perbankan umum atau
konvensional dan tidak menyangkut perbankan model lain (syariah) dan
82
terbatasnya waktu yang dikumpulkan yaitu kurang dari satu bulan.
Perpanjangan waktu penelitian (problem engagement ini field) sulit dilakukan
karena penelitian dibatasi oleh perusahaan untuk menjaga kinerja para
karyawan. Kedua, meskipun penelitian ini dalam interpretasi data atau fakta
yang disajikan dapat mengalami bias karena sifat subjektifitas dari peneliti.
Hasil dari wawancara, narasi dalam annual report dan gambar dapat salah
interpretasi karena data dan fakta yang di analisis ada yang tanpa
pengesahaan dari pihak ketiga yang tidak memihak/netral. Meskipun
demikian, hal-hal di atas seharusnya bukan menjadi suatu masalah karena
apapun pendekatannya atau paradigma penelitian yang digunakan, tidak ada
yang bebas dari bias subjektifitas.
Akhirnya, dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada pada
penelitian ini, penelitian yang akan datang diharapkan dapat melibatkan lebih
banyak bank dan dengan berbagai model, baik konvensional maupun syariah.
Serta waktu yang digunakan dalam meneliti. Hendaknya lebih panjang,
karena semakin lama waktunya , maka data yang didapat akan semakin
lengkap dan validitasnya lebih terjamin.
83
DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia, 2004, Booklet Perbankan Indonesia, Direktorat Perizinan dan
Informasi Pebankan.
Bank, World, 2005, Corporate Governance Country Assessment: Republic of Indonesia, Jakarta.
Bungin, 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT. Rajagrafido Persada:
Jakarta.
Chinn, Richard, 2000. Corporate Governance handbook, Gee Publishing Ltd. London
Faisal, 2004, Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance, Simposium nasional VII, Ikatan Akuntansi Indonesia.
Forum for Corporate Governance in Indonesis (FCGI), Tata Kelola Perusahaan
Jilid 1 EDISI ke-4, PricewaterhouseCopers dan FCGI, Jakarta: 2005.
Ghufron, M, 2008, “69,3%Bank Tak Patuhi GCG”, www.jurnalnasional.com@2008, PT. Media Nusantara Pradana.
Effendi, Arief, 2005, Peranan Komite Audit Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 1, No. 1, Jakarta.
Moeljono, Djokosantoso, 2005, “Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance”, Elex Media Komputindo, Jakarta.
Moesono, A, 2001, “Metode Pengumpulan Data Kualitatif: Focus Group Discussion”, Pelatihan Metode Penelitian Tingkat Lanjut, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, LPUI.
Moh, Wahyudin, 2008, Good Corporate Governance pada badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, Alfabeta, Bandung.
Nyoman Tjager, 23-24 Jan 2003, GCG Indonesia Rendah, Seminar nasional GCG, Bali.
Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003, Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum, Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Indonesia.
sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuahan, sistem
dan pelaksanaan GCG serta kejadian yang dapat mempengaruhi kondisi
bank.
Pertanyaan Ya Tidak
Apakah perusahaan anda Mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntasi?
Apakah perusahaan anda sudah mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan?
Apakah perusahaan anda Mengembangkan teknologi informasi manajemen?
Apakah perusahaan anda Menerapkan manajemen resiko dalam tingkatan perusahaan?
Apakah perusahaan anda Mempublikasikan informasi keuangan dan informasi lain yang material?
Akuntabilitas (Accountability)
Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing
organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan
strategi perusahaan. Bank harus meyakini bahwa bahwa semua organ
organisasi bank mempunyai kompentensi sesuai dengan tanggung
jawabnya dan memahami peranannya dalam pelaksanaan GCG.
Pertanyaan Ya Tidak
Apakah pada perusahaan anda sudah terdapat pembagian tugas (job desk) yang jelas?
Apakah perusahaan anda menetapkan penilaian kerja?
87
Apakah Perusahaan anda membentuk Komite Audit?
Apakah perusahaan anda membentuk dan menetapkan kembali peran dan fungsi auditor internal?
Apakah perusahaan Anda menggunakan auditor eksternal yang berkualitas dan independen?
Pertanggungjawaban (Responsibility)
Kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap
prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pertayaan Ya Tidak
Apakah perusahaan anda mempertimbangkan tanggung jawab sosial dalam setiap program dan prosedur?
Apakah perusahaan anda membuat peraturan-peraturan dalam menghindari penyalahgunaan kekuasaan?
Apakah perusahaan anda mengedepankan profesionalisme dan pematuhan etika perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Apakah perusahaan anda berusaha menciptakan lingkungan bisnis yang baik dan terpercaya?
Kewajaran (Fairness)
Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders
berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). Bank
harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk
memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan
bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip
keterbukaan.
Pertanyaan Ya Tidak
Apakah perusahaan anda Menetapkan aturan perusahaan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, khususnya minoritas?
Apakah perusahaan anda membuat kebijakan
88
untuk memproteksi perushaan dari kesalahan-kesalahan yang bias timbul dari dalam perusahaan?
Apakah setiap informasi sudah diungkapkan dan dipublikasikan secara wajar?
Kemandirian (Independency)
Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh
stakeholders manapun yang tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak
serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Bank dalam
mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari
pihak manapun.
Pertanyaan Ya Tidak
Apakah dalam pengambilan keputusan tidak ada pengaruh dan kepentingan dari kelompok atau golongan tertentu?
Apakah perusahaan anda menggunakan tenaga ahli yang bekerja secara professional dan independen?
Apakah perusahaan anda Tidak melibatkan pengaruh pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat?
Apakah perusahaan anda berusaha untuk menghindari benturan kepentingan?
Apakah perusahaan memiliki peraturan tentang benturan kepentingan?
Evaluasi Penerapan GCG terhadap prosedur pemberian kredit
No Pertanyaan Ya Tidak Komentar
1
2
3
4
Apakah permohonan kredit sebelum dianalisa telah mendapat petunjuk/pengarahan terlebih dahulu? Apakah pengajuan permohonan kredit tidak melalui pihak ketiga/broker? Apakah nasabah memperoleh berbagai kredit di cabang
89
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
tersebut? Apakah pemutusan pemberian kredit didukung oleh analisa prosedur kredit yang lazim? Apakah pemutusan pemberian kredit dilakuakn atas dasar ketentuan yang berlaku? Apakah penandatanganan perjajian kredit telah lengkap? Apakah kreditur lancar (tingkat kolektibilitas nasabah debitur di atas 95%)? Apakah pembukuan rekening debitur dilakukan atas dasar ketentuan yang berlaku? Apakah pembukuan rekening dilakuakan setelah syarat-syarat putusan kredit dipenuhi oleh nasabah? Apakah kredit telah diberikan penggunaannya sesuai dengan tujuan permohonannya? Apakah nasabah aktif menyampaikan laporan keuangan kegiatan usahanya/posisi stock secara teratur? Apakah semua kredit yang diberikan selalu dibuatkan ikatan perjanjian yang lengkap? Apakah pembuatan nota perhitungan bunga tiap bulandikirimkan pula kebagian pembukuan/administrasi secara rutin? Apakah target pendapatan bunga kredit dibandingkan kolektibilitasnya telah tercapai? Apakah pemungutan denda overdue telah dilaksanakan?
90
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Apakah setiap perjanjian kredit yang akan jatuh tempo telah diproses peneyelesaiannya atau perpanjangannya sehingga tidak ditemui adanya overdue? Apakah penyimpanan filling dokumen-dokumen kredit dilakukan dengan tertip dan teratur? Bila ada perubahan data-data nasabah, apakah sudah disampaikan petugas yang mengelolanya? Apakah map-map disimpan secara aman dan sistematis sehingga mudah untuk diambil dan dikembalikan? Apakah dokumen-dokumen asli semuanya telah disimpan dengan baik? Apakah angka dalam kartu pembantu perkreditan setiap bulan dicocokkan dengan buku besarnya masing-masing setiap bulan? Apakah kartu debitur/buku pembantu telah dikelola dengan baik sebagai alat pengawasan? Apakah penyusunan buku pembantu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan? Apakah keabsahan dan kebenaran isi buku pembantu telah diperiksa dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang? Apakah penggolongan kolektivitas kredit telah sesuai dengan ketentuan? Apakah administrasi perkreditan lainnya telah dilaksanakan dengan cermat dan tepat?
91
31
32
33
Apakah administrasi pendapatan kredit telah dilakukan dengan benar? Apakah diadakan mutasi pegawai/pejabat secara teratur? Apakah organiasasi/pembagian kerja telah memedai? Apakah presarana kerja kerja yang diperlukan telah memadai? Apakah pengetahuan dan kecakapan para petugas telah memadai? Apakah waktu yang diperlukan untuk menghitung bunga dan pembuatan nota debet sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan? Apakah tata cara pemberian cek/bilyet giro untuk debitur telah benar?
92
TABEL TABULASI KUISIONER PENELITIAN
Kuisioner yang disebar : 5
Nilai : 1 (Ya)
0 (Tidak)
A. Transparansi (Transparency)
NO PERTANYAAN YA TIDAK
Apakah perusahaan anda Mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntasi?
Apakah perusahaan anda sudah mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan?
Apakah perusahaan anda Mengembangkan teknologi informasi manajemen?
Apakah perusahaan anda Menerapkan manajemen resiko dalam tingkatan perusahaan?
Apakah perusahaan anda Mempublikasikan informasi keuangan dan informasi lain yang material?
Apakah kreditur lancar (tingkat kolektibilitas nasabah debitur di atas 95%)?
Apakah kredit telah diberikan penggunaannya sesuai dengan tujuan permohonannya?
Apakah nasabah aktif menyampaikan laporan keuangan kegiatan usahanya/posisi stock secara teratur?
Bila ada perubahan data-data nasabah, apakah sudah disampaikan petugas yang mengelolanya?
Apakah map-map disimpan secara aman dan sistematis sehingga mudah untuk diambil dan dikembalikan?
Apakah dokumen-dokumen asli semuanya telah disimpan dengan baik?
93
B. Akuntabilitas (Accountability)
NO PERTANYAAN YA TIDAK
Apakah pada perusahaan anda sudah terdapat pembagian tugas (job desk) yang jelas?
Apakah perusahaan anda menetapkan penilaian kerja?
Apakah Perusahaan anda membentuk Komite Audit?
Apakah perusahaan anda membentuk dan menetapkan kembali peran dan fungsi auditor internal?
Apakah perusahaan Anda menggunakan auditor eksternal yang berkualitas dan independen?
Apakah semua kredit yang diberikan selalu dibuatkan ikatan perjanjian yang lengkap?
Apakah pembuatan nota perhitungan bunga tiap bulandikirimkan pula kebagian pembukuan/administrasi secara rutin?
Apakah target pendapatan bunga kredit dibandingkan kolektibilitasnya telah tercapai?
Apakah pemungutan denda overdue telah dilaksanakan?
Apakah kartu debitur/buku pembantu telah dikelola dengan baik sebagai alat pengawasan?
Apakah keabsahan dan kebenaran isi buku pembantu telah diperiksa dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang?
Apakah diadakan mutasi pegawai/pejabat secara teratur?
Apakah organiasasi/pembagian kerja telah memedai?
C. Pertanggungjawaban (Responsibility)
NO PERTAYAAN YA TIDAK
Apakah perusahaan anda mempertimbangkan
94
tanggung jawab sosial dalam setiap program dan
prosedur?
Apakah perusahaan anda membuat peraturan-peraturan dalam menghindari penyalahgunaan kekuasaan?
Apakah perusahaan anda mengedepankan profesionalisme dan pematuhan etika perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Apakah perusahaan anda berusaha menciptakan lingkungan bisnis yang baik dan terpercaya?
Apakah nasabah memperoleh berbagai kredit di cabang tersebut?
Apakah pemutusan pemberian kredit didukung oleh analisa prosedur kredit yang lazim?
Apakah pemutusan pemberian kredit dilakuakn atas dasar ketentuan yang berlaku?
Apakah penandatanganan perjajian kredit telah lengkap?
Apakah pembukuan rekening debitur dilakukan atas dasar ketentuan yang berlaku?
Apakah pembukuan rekening dilakuakan setelah syarat-syarat putusan kredit dipenuhi oleh nasabah?
Apakah angka dalam kartu pembantu perkreditan setiap bulan dicocokkan dengan buku besarnya masing-masing setiap bulan?
Apakah administrasi perkreditan lainnya telah dilaksanakan dengan cermat dan tepat?
Apakah penggolongan kolektivitas kredit telah sesuai dengan ketentuan?
Apakah administrasi pendapatan kredit telah dilakukan dengan benar?
D. Kewajaran (Fairness)
NO PERTAYAAN YA TIDAK
95
Apakah perusahaan anda Menetapkan aturan perusahaan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, khususnya minoritas?
Apakah perusahaan anda membuat kebijakan untuk memproteksi perushaan dari kesalahan-kesalahan yang bias timbul dari dalam perusahaan?
Apakah setiap informasi sudah diungkapkan dan dipublikasikan secara wajar?
Apakah permohonan kredit sebelum dianalisa telah mendapat petunjuk/pengarahan terlebih dahulu?
Apakah setiap perjanjian kredit yang akan jatuh tempo telah diproses peneyelesaiannya atau perpanjangannya sehingga tidak ditemui adanya overdue?
Apakah penyimpanan filling dokumen-dokumen kredit dilakukan dengan tertip dan teratur?
Apakah penyusunan buku pembantu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?
Apakah tata cara pemberian cek/bilyet giro untuk debitur telah benar?
E. Kemandirian (Independency)
NO PERTANYAAN YA TIDAK
Apakah dalam pengambilan keputusan tidak ada pengaruh dan kepentingan dari kelompok atau golongan tertentu?
Apakah perusahaan anda menggunakan tenaga ahli yang bekerja secara professional dan independen?
Apakah perusahaan anda Tidak melibatkan pengaruh pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat?
Apakah perusahaan anda berusaha untuk menghindari benturan kepentingan?
Apakah pengajuan permohonan kredit tidak melalui pihak ketiga/broker?
96
Apakah presarana kerja kerja yang diperlukan telah memadai?
Apakah pengetahuan dan kecakapan para petugas telah memadai?
Apakah waktu yang diperlukan untuk menghitung bunga dan pembuatan nota debet sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan?