perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user EVALUASI PENAGIHAN PAJAK REKLAME DI DPPKAD KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2009-2011 TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian prasyarat Mencapai derajat Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan Oleh: A’AN PRABOWO NORWINTO NIM. F3409001 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012
71
Embed
EVALUASI PENAGIHAN PAJAK REKLAME DI DPPKAD …/Evaluasi... · Tidak ada makanan seseorang itu yang lebih baik dari pada apa yang dimakan ... berikan, tetap sukseskan ... Evaluasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
EVALUASI PENAGIHAN PAJAK REKLAME DI DPPKAD KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2009-2011
TUGAS AKHIR
Disusun untuk memenuhi sebagian prasyarat
Mencapai derajat Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan
Oleh:
A’AN PRABOWO NORWINTO NIM. F3409001
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Tidak ada makanan seseorang itu yang lebih baik dari pada apa yang dimakan
dari hasil usaha tangannya sendiri (Riwayat Al-Bukhari),
Kesuksesan adalah titik terkecil diantara gunung-gunung kegagalan (Bob
Sadino),
Apapun yang dikerjakan atau tidak dikerjakan, akan mengarah ke sesuatu dan
akan menyampaikan kepada kualitas hidup tertentu di masa depan (Mario
Teguh),
Sukses tidak diukur dari posisi yang berhasil dicapai seseorang dalam hidupnya,
tapi dari hambatan-hambatan yang diatasinya (Booker T. Washington),
Ajining diri soko kedhaling lathi, ajining rogo soko busono (Sularno).
Penulis persembahkan kepada:
Ø Ayah, Ibu dan adikku
Ø Keluarga besarku
Ø Someone special
Ø Sahabat-sahabatku
Ø Almamaterku, dan
Ø Wonogiri kotaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat dan hidayah
yang telah diberikan kepada penulis, sehingga segala petunjuk dan kemudahan
telah didapatkan dalam menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “EVALUASI
PENAGIHAN PAJAK REKLAME DI DPPKAD KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009-2011”. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat
untuk mencapai gelar Ahli Madya Diploma III Studi Perpajakan Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini tidak akan terlaksana
dengan baik tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu
dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya,
2. Untuk kedua orang tua, Bapak Sularno dan Ibu Prihartini yang telah
memberikan dukungan moral dan semangat, serta doa yang selalu menyertai
dari awal pelaksanaan hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini,
3. Bapak Dr. Wisnu Untoro, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret Surakarta,
4. Bapak Drs. Hanung Triatmoko, M.Si., Ak., selaku Ketua Program Diploma
III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta,
5. Bapak Anas Wibawa, S.E., M.Si., Ak, selaku Ketua Intership and Career
EVALUASI PENAGIHAN PAJAK REKLAME DI DPPKAD KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2009-2011
A’an Prabowo Norwinto
F3409001 The purposes of the research entitled The Evaluation of Advertisement Tax Bill in DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Sukoharjo Regency Year 2009-2011 are to know the development of advertisement tax account receivable from year 2009-2011, to compare the process of advertisement tax bill in DPPKAD Sukoharjo Regency with the prevailed law, to know the obstacle of advertisement tax bill, and to know the solution for the obstacle of advertisement tax bill which has been done by DPPKAD Sukoharjo Regency. The research is conducted by literary study and field study. Literary study is used by the writer for collecting the data and information which are obtained from literature such as tax law, government rule, and tax books relevant with the discussed material. Field study is done with two methods. The first is observation method done by doing observation and collecting data directly from the field. The second is direct interview method about the material discussed with related person of DPPKAD Sukoharjo Regency. Based on the research, the process of advertisement tax bill in DPPKAD Sukoharjo Regency is not appropriate with the prevailed law. This is because the technique of bill is very complicated and long, and the characteristic of tax obligation who demands the bill with persuasive manner. The persuasive bill has an effect on the development of advertisement tax account receivable which always increases every year. In 2009 there is an advertisement tax account receivable as much as Rp 72,504,600, in 2010 is as much as Rp 176,777,700 and in 2011 is as much as 340,567,350. The writer gives recommendation to DPPKAD Sukoharjo Regency that the process of advertisement tax bill should be based on PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) law, and prevailed region law, so it can secure PAD (Pendapatan Asli Daerah), and there should be a firm attitude which can make the tax obligation feels wary to violate the tax, such as confiscation and auction. Key words: Advertisement Tax, Bill
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRACT
EVALUASI PENAGIHAN PAJAK REKLAME DI DPPKAD KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2009-2011
A’an Prabowo Norwinto
F3409001 Tujuan dari penelitian yang berjudul Evaluasi Penagihan Pajak Reklame di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009-2011 adalah untuk mengetahui perkembangan piutang pajak reklame dari tahun 2009-2011, untuk membandingkan proses penagihan pajak reklame di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dengan undang-undang yang berlaku, untuk mengetahui hambatan penagihan pajak reklame, serta untuk mengetahui solusi yang telah dilakukan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo atas hambatan penagihan pajak reklame. Penelitian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui literature seperti undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah dan buku-buku perpajakan yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas. Studi lapangan dilakukan dengan dua metode, yang pertama adalah metode observasi yang dilakukan penulis dengan cara mengadakan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung di lapangan, yang kedua adalah metode wawancara yang dilakukan penulis dengan mengadakan wawancara secara langsung mengenai materi yang akan diteliti dengan pihak DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, proses penagihan pajak reklame di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dikarenakan faktor teknis penagihan yang rumit dan panjang, serta karakteristik wajib pajak yang menuntut adanya penagihan dengan cara persuasif. Penagihan persuasif berdampak terhadap perkembangan piutang pajak reklame yang selalu meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2009 terdapat piutang pajak reklame sebesar Rp 72,504,600, tahun 2010 sebesar Rp 176,777,700 dan di tahun 2011 terdapat piutang pajak reklame sebesar Rp 340,567,350. Penulis memberikan rekomendasi kepada pihak DPPKAD Kabupaten Sukoharjo bahwa pelaksanaan tata cara penagihan pajak reklame seharusnya disesuaikan dengan Undang-Undang PPSP atau Peraturan Daerah yang berlaku, sehingga akan mengamankan PAD, serta ada ketegasan yang membuat jera kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan, seperti adanya Penyitaan, serta adanya Pelaksanaan Lelang.
Kata kunci: Pajak Reklame, Penagihan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM INSTANSI/LEMBAGA
1. Sejarah Singkat Berdirinya DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri
dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan
dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana
yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik
diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/kantor/rumah
sakit, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas
daerah. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
maka sejak tahun 2009 terbentuklah Organisasi Dinas Daerah yaitu Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau (DPPKAD).
2. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Sukoharjo, Pasal 11 menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset-aset daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 44 Tahun
2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 3 menyebutkan bahwa Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah,
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah,
d. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
e. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
f. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
3. Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Peningkatan
Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumber Daya, Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peningkatan Pendapatan Daerah dengan Semangat
Desentralisasi, Demokratisasi, Transparansi dan Akuntabilitas dalam
Rangka Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan kepada Masyarakat”.
Selain itu, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo mempunyai misi sebagai berikut:
a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Pengelolaan Keuangan Daerah,
b. Meningkatkan Fungsi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
Daerah,
c. Meningkatkan Fungsi Pemungutan Pendapatan Daerah dan Efisiensi
Belanja Daerah,
d. Meningkatkan Fungsi Pengendalian Kas Daerah, Perbendaharaan
Umum Daerah dan Verifikasi serta Perhitungan Anggaran,
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
4. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
Gambar I.1
Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAG PROGRAM
SUBBAG UMUM DAN KEPEGA-
WAIAN
SEKRETARIAT
SUBBAG KEUANGAN
BIDANG AKUNTANSI
DAN PELAPORAN
SEKSI VERIFIKASI
SEKSI AKUNTANSI
SEKSI FASILITASI
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
BIDANG KAS
SEKSI PENGELUAR
AN
SEKSI PENERIMAAN
SEKSI PENGENDALI-
AN DAN PELAPORAN
BIDANG ASET
DAERAH
SEKSI PERUBAHAN
STATUS HUKUM
SEKSI PENDAYAGU-NAAN ASET
DAERAH
SEKSI PENATAUSA-HAAN ASET
DAERAH
SEKSI PENYUSUNAN
ANGGARAN
SEKSI PERENCA-
NAAN ANGGARAN
BIDANG PENDAPATAN
BIDANG
ANGGARAN
BIDANG PERBENDA-
HARAAN
SEKSI PELAKSA-
NAAN ANGGARAN
SEKSI PENETAPAN
SEKSI PENDAFTARAN
DAN PENDATAAN
SEKSI PENERIMAAN, PENAGIHAN
DAN PELAPORAN
SEKSI PERBENDA- HARAAN II
SEKSI PERBENDA- HARAAN I
SEKSI PERBENDA- HARAAN III
KEPALA
UPTD
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
5. Deskripsi Jabatan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
Penjabaran tugas pokok diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 44
Tahun 2008 sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
Kepala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah.
b. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala DPPKAD dalam
merumuskan kebijakan, mengoordinasikan membina dan
mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan,
kepegawaian dan umum.
Sekretariat, terdiri dari:
1) Sub Bagian Program
Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan perencanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan.
2) Sub Bagian keuangan
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan administrasi
keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan
administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah
tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan,
serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
c. Bidang Anggaran
Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
DPPKAD dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan,
membina dan mengendalikan kegiatan di bidang anggaran.
Bidang Anggaran, terdiri dari:
1) Seksi Perencanaan Anggaran
Seksi Perencanaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Anggaran dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di
bidang perencanaan anggaran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
2) Seksi Penyusunan Anggaran
Seksi Penyusunan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Anggaran dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di
bidang penyusunan anggaran.
3) Seksi Pelaksanaan Anggaran
Seksi Pelaksanaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Anggaran dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di
bidang pelaksanaan anggaran.
d. Bidang Pendapatan
Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
DPPKAD dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan,
membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pendapatan.
Bidang Pendapatan, terdiri dari:
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
Seksi Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Bidang Pendapatan dalam menyiapkan bahan perumusan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan di bidang pendaftaran dan pendataan.
2) Seksi Penetapan
Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Pendapatan dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan di bidang penetapan.
3) Seksi Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan
Seksi Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan dipimpin seorang
Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala Bidang Pendapatan dalam menyiapkan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan di bidang penerimaan, penagihan dan pelaporan.
e. Bidang Perbendaharaan
Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
DPPKAD dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan,
membina dan mengendalikan kegiatan di bidang perbendaharaan.
Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
1) Seksi Perbendaharaan I
Seksi Perbendaharaan I dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
Bidang Perbendaharaan dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan di bidang perbendaharaan I.
2) Seksi Perbendaharaan II
Seksi Perbendaharaan II dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Perbendaharaan dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan di bidang perbendaharaan II.
3) Seksi Perbendaharaan III
Seksi Perbendaharaan III dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Perbendaharaan dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan di bidang perbendaharaan III.
f. Bidang Akuntansi
Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
DPPKAD dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan,
membina dan mengendalikan kegiatan di bidang akuntansi.
Bidang Akuntansi, terdiri dari:
1) Seksi Verifikasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
Seksi Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Akuntansi dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di
bidang akuntansi.
2) Seksi Akuntansi
Seksi Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Akuntansi dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di
bidang akuntansi.
3) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan
Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan dipimpin oleh
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Akuntansi dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
pemberian bimbingan di bidang fasilitasi penyusunan laporan
keuangan.
g. Bidang Kas
Bidang Kas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
DPPKAD dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan,
membina dan mengendalikan kegiatan di bidang kas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
Bidang Kas, terdiri dari:
1) Seksi Penerimaan
Seksi Penerimaan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kas dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penerimaan.
2) Seksi Pengeluaran
Seksi Pengeluaran dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kas dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengeluaran.
3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan
Seksi Pengendalian dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Kas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di
bidang pengendalian dan pelaporan.
h. Bidang Aset dan Investasi Daerah
Bidang Aset dan Investasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala DPPKAD dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan,
membina dan mengendalikan kegiatan di bidang aset dan investasi
daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Bidang Aset dan Investasi Daerah, terdiri dari:
1) Seksi Penatausahaan Aset Daerah
Seksi Penatausahaan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Bidang Aset dan Investasi Daerah dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
pemberian bimbingan di bidang penatausahaan aset daerah.
2) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah
Seksi Pendayagunaan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Bidang Aset dan Investasi Daerah dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
pemberian bimbingan di bidang pendayagunaan aset daerah.
3) Seksi Investasi Daerah
Seksi Investasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Aset dan Investasi Daerah dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
pemberian bimbingan di bidang investasi daerah.
i. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
B. LATAR BELAKANG MASALAH
Keuangan Negara dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari
keuangan daerah, bahkan dapat dikaitkan pembangunan nasional identik
dengan pembangunan daerah, oleh karena itu perlu dilaksanakan pengelolaan
keuangan negara. Pembangunan daerah didasarkan atas otonomi daerah
dengan mengacu pada kondisi dan situasi satuan wilayah yang bersangkutan.
Dengan demikian daerah tidak saja mengurus rumah tangganya sendiri tetapi
juga menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Pusat di daerah. Tentu saja
hal ini membuat beban yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah tidaklah
ringan, dan untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut dibutuhkan
sumber-sumber keuangan yang besar.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli
Daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan
sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Sejak saat itu Pendapatan Asli
Daerah menjadi andalan dalam menyumbang pendapatan daerah, disisi lain
Pemerintah Daerah dan masyarakat diharapkan agar mandiri. Kemandirian
yang dimaksud adalah kemandirian dalam hal pembiayaan, peralatan atau
perlengkapan dan sumber daya manusia.
Untuk melaksanakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, maka
Pemerintah Daerah membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPPKAD). Di Kabupaten Sukoharjo terdapat DPPKAD
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu
Kepala Daerah dalam bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset
daerah, salah satunya adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
Pemerintah Daerah harus cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial
Pendapatan Asli Daerah sebagai motor penggerak pembangunan daerah.
Salah satu kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor
pajak daerah. Pengertian pajak daerah sendiri ialah pajak yang wewenang
pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan Daerah. (Suandy, 2008: 38)
Dasar hukum atas pemungutan dan pengelolaan pajak daerah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Di dalam undang-undang tersebut terdapat jenis-jenis pajak daerah
yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah pajak reklame.
Pengertian pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas benda, alat,
perbuatan, atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Objek pajak
reklame meliputi reklame papan, reklame kain, reklame melekat/stiker,
Total 2,100,864,475 1,760,297,125 340,567,350 Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Untuk piutang pajak reklame yang tertagih di tahun 2011 tidak bisa
diketahui oleh penulis karena keterbatasan data yang ada di Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo.
Berdasarkan Tabel II.2, Tabel II.3 dan Tabel II.4, penulis menyajikan
gambar perkembangan piutang pajak reklame dari tahun 2009-2011
sebagai berikut:
Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah piutang pajak reklame
setiap tahunnya selalu meningkat. Di tahun 2009 terdapat piutang pajak
reklame sebesar Rp 72,504,600, tahun 2010 sebesar Rp 176,777,700 dan
di tahun 2011 terdapat piutang pajak reklame sebesar Rp 340,567,350.
Meningkatnya jumlah piutang pajak reklame dari tahun 2009-2011
membuktikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak reklame Kabupaten
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
Sukoharjo dalam membayar pajak masih rendah, serta menjelaskan bahwa
perlu adanya sanksi-sanksi yang tegas seperti adanya Surat Paksa,
Penyitaan, serta adanya Pelaksanaan Lelang agar wajib pajak yang
menunggak merasa jera.
2. Evaluasi Proses Pelaksanaan Penagihan Pajak Reklame di Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, penagihan pajak
reklame yang telah jatuh tempo di Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo menggunakan berbagai
tindakan, salah satunya adalah menerbitkan Surat Teguran. Sebelum Surat
Teguran diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo melakukan peneguran atau penagihan
melalui media telepon kepada wajib pajak yang tidak melunasi kewajiban
perpajakannya yang telah jatuh tempo, dengan maksud agar wajib pajak
melunasi kewajibannya sebelum dikeluarkannya Surat Teguran.
Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk
menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi kewajiban
perpajakannya yang belum atau kurang dibayar dan telah jatuh tempo.
Dalam penagihan pajak reklame yang telah jatuh tempo, Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo menyampaikan Surat Teguran sebanyak tiga kali, yaitu:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
a. Surat Teguran I, adalah proses awal penagihan yang dilakukan oleh
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo karena adanya jumlah pajak reklame yang tidak
atau kurang dibayar oleh wajib pajak dan telah jatuh tempo,
b. Surat Teguran II, adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo karena jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam
Surat Teguran I diabaikan atau tidak dilunasi oleh wajib pajak,
c. Surat Teguran III, adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo karena jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam
Surat Teguran II diabaikan atau tidak dilunasi oleh wajib pajak.
Setelah Surat Teguran III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo diabaikan atau tidak dilunasi oleh wajib pajak, maka dilakukan
penagihan langsung ke tempat tinggal ataupun tempat usaha wajib pajak
yang bersangkutan disertai informasi pencabutan atau pembongkaran
secara paksa titik reklame. Jika wajib pajak mengabaikan atau tidak
melunasi kewajiban perpajakannya, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo melakukan pencabutan
atau pembongkaran secara paksa titik reklame dari wajib pajak yang
bersangkutan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
Pelaksanaan pencabutan atau pembongkaran secara paksa titik
reklame merupakan pencabutan atas perintah Pemerintah Daerah yang
meliputi penarikan izin reklame dan pencabutan atau pembongkaran
reklame karena telah habis masa izinnya atau sebagai sanksi untuk wajib
pajak yang melanggar atau tidak melunasi kewajiban perpajakannya
melebihi tanggal jatuh tempo. Untuk memperjelas pelaksanaan penagihan
pajak reklame, penulis menuliskan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel II.4
Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak Reklame
No Jenis Tindakan Alasan Waktu Pelaksanaan
1 Penagihan melalui telepon
Penanggung pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan
Satu bulan sejak saat tanggal jatuh tempo pelunasan
2 Surat Teguran I Penanggung Pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya dan kepadanya telah dilakukan penagihan melalui telepon
Satu bulan setelah dilakukan penagihan melalui telepon ternyata wajib pajak belum melunasi kewajibannya
3 Surat Teguran II Penanggung Pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran I
Satu bulan setelah Surat Teguran I diterbitkan ternyata wajib pajak belum melunasi kewajibannya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
4 Surat Teguran III Penanggung Pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran II
Satu bulan setelah Surat Teguran II diterbitkan ternyata wajib pajak belum melunasi kewajibannya
5 Pengumuman pencabutan atau pembongkaran secara paksa titik reklame
Penanggung Pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran III
Satu bulan setelah Surat Teguran III diterbitkan ternyata wajib pajak belum melunasi kewajibannya
6 Pencabutan atau pembongkaran secara paksa titik reklame
Penanggung Pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya dan kepadanya telah dilakukan penagihan langsung
Satu bulan setelah diumumkannya pencabutan reklame ternyata wajib pajak belum melunasi kewajibannya
Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa proses penagihan pajak
reklame di lapangan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak
Reklame. Proses penagihan pajak reklame yang terjadi di lapangan
hanyalah proses penagihan yang bersifat pasif, karena pada kenyataannya
proses penagihan pajak tidak diikuti peran aktif dari aparat pajak seperti
penerbitan Surat Paksa, Pelaksanaan Penyitaan dan Pelaksanaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
Pelelangan. Berikut ini merupakan faktor-faktor atau penyebab proses
penagihan pajak tidak sesuai dengan Peraturan Daerah:
1. Pemberian Surat Paksa, Pelaksanaan Penyitaan dan Lelang dinilai
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo terlalu rumit serta membutuhkan proses yang
panjang jika dilaksanakan, sehingga sampai saat ini penagihan
tersebut belum dapat terealisasi, hal ini juga didukung kurangnya
tenaga lapangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk
mengawasi dan melaksanakan penagihan pajak reklame, seperti Juru
Sita Pajak,
2. Pemberian Surat Paksa, Pelaksanaan Penyitaan dan Lelang dinilai
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo terlalu keras dan bersifat sangat memaksa. Hal
ini bertolak belakang dengan karakteristik wajib pajak Kabupaten
Sukoharjo yang yang masih awam mengenai pajak daerah, sehingga
perlu adanya penagihan pajak secara kekeluargaan atau pendekatan
persuasif untuk menjalin komunikasi dalam rangka pentingnya
pembayaran pajak.
3. Hambatan Penagihan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo
Menurut penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara kepada
karyawan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo dalam proses penagihan pajak reklame di lapangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
maupun di kantor, ternyata banyak menemukan hambatan-hambatan
dalam hal penagihan pajak reklame. Beberapa hambatan yang timbul
antara lain:
a. Hambatan dari luar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo
1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak tentang
peraturan daerah pajak reklame terutama tentang akibat atau sanksi
yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak reklame,
sehingga banyak masyarakat atau wajib pajak tidak melunasi
kewajiban perpajakannya tepat waktu,
2) Adanya Biro Iklan yang tidak bertanggung-jawab atas pembayaran
dan penagihan pajak reklame, sering kali Biro Iklan melepas
tanggung-jawabnya pada saat pembayaran pajak reklame dari wajib
pajak, sehingga hal ini memicu munculnya piutang pajak reklame,
3) Adanya wajib pajak yang pindah alamat tanpa adanya
pemberitahuan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo maupun Biro Iklan,
sehingga mempersulit proses penagihan.
b. Hambatan dari dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo
1) Adanya kesulitan untuk menghubungi wajib pajak, terutama wajib
pajak yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Sukoharjo,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
2) Kurangnya tenaga lapangan untuk mengawasi dan melaksanakan
penagihan pajak reklame, misalnya tenaga lapangan untuk
pelaksanaan penyitaan dan palaksanaan pelelangan,
3) Kurangnya peralatan untuk membongkar reklame besar yang telah
habis masa izinnya atau sebagai sanksi untuk wajib pajak yang
melanggar atau tidak melunasi kewajiban perpajakannya melebihi
tanggal jatuh tempo.
4. Solusi atas Hambatan Penagihan Pajak Reklame di Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo
Setelah mengetahui hambatan-hambatan dalam penagihan pajak
reklame, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo juga melakukan berbagai upaya dengan maksud
agar penagihan pajak reklame dapat dilaksanakan sesuai dengan yang
diharapkan. Upaya atau solusi tersebut antara lain:
a. Lebih giat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat atau wajib
pajak mengenai Peraturan Daerah Pajak Reklame agar membayar
kewajiban perpajakan tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo
pembayaran,
b. Memasang pamflet dan spanduk yang isinya berupa himbauan kepada
masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya dengan maksud agar wajib pajak yang melunasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
kewajiban perpajakannya tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo
pembayaran,
c. Membuat pernyataan kepada Biro Iklan dengan maksud agar Biro
Iklan lebih bertanggung-jawab atas pemasangan dan pembayaran
pajak reklame sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran,
d. Melaksanakan alternatif lain selain melaksanakan lelang yaitu dengan
melaksanakan pencabutan atau pembongkaran secara paksa titik
reklame.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
BAB III
TEMUAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan maka kelebihan dan kelemahan yang
berkaitan dengan Evaluasi Penagihan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah:.
A. KELEBIHAN
Dalam pelaksanaan penagihan pajak reklame Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sangat
memperhatikan semua wajib pajak reklame, sehingga apabila terjadi
permasalahan pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sukoharjo selalu berusaha menyelesaikan permasalahan
penagihan dengan cara damai dan kekeluargaan dengan tidak adanya
penyitaan dan lelang, dengan kata lain penagihan pajak reklame dilakukan
dengan cara persuasif (soft collection). Dapat dilihat pelaksanaan penagihan
pajak reklame yang telah jatuh tempo dilakukan dengan:
1. Penagihan melalui media telepon merupakan awal tindakan penagihan
pajak reklame yang bersifat kekeluargaan,
2. Penagihan dengan Surat Teguran, merupakan penagihan yang dilakukan
sebanyak tiga kali yaitu Surat Teguran I, Surat Teguran II dan Surat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
Teguran III dengan jangka waktu setiap Surat Teguran maksimal satu
bulan,
3. Tindakan akhir pelaksanaan penagihan pajak juga dilakukan dengan cara
damai yaitu dengan pencabutan atau pembongkaran titik reklame.
B. KELEMAHAN
Dalam pelaksanaan penagihan pajak reklame di Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo juga terdapat
berbagai kelemahan, antara lain sebagai berikut:
1. Peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
antara lain tata cara penagihan di lapangan hanya bersifat pasif dan tidak
sesuai dengan tata cara penagihan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame. Berikut ini
merupakan faktor-faktor atau penyebab proses penagihan pajak tidak
sesuai dengan Peraturan Daerah:
a. Proses Pemberian Surat Paksa, Pelaksanaan Penyitaan dan Lelang
terlalu rumit serta membutuhkan proses yang panjang jika
dilaksanakan, hal ini juga didukung kurangnya tenaga lapangan baik
dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mengawasi dan
melaksanakan penagihan pajak reklame, seperti Juru Sita Pajak,
b. Proses Pemberian Surat Paksa, Pelaksanaan Penyitaan dan Lelang
terlalu keras dan bersifat sangat memaksa. Hal ini bertolak belakang
dengan karakteristik wajib pajak Kabupaten Sukoharjo yang yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
masih awam mengenai pajak daerah, sehingga perlu adanya penagihan
pajak secara kekeluargaan atau pendekatan persuasif untuk menjalin
komunikasi dalam rangka pentingnya pembayaran pajak,
2. Jumlah piutang pajak reklame setiap tahunnya selalu meningkat. Di tahun
2009 terdapat piutang sebesar Rp 72,504,600, tahun 2010 sebesar Rp
176,777,700 dan di tahun 2011 terdapat piutang sebesar Rp 340,567,350,
hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak untuk
melunasi kewajibannya masih rendah, dan tindakan penagihan belum
optimal,
3. Kurangnya tenaga lapangan dari segi kualitas maupun kuantitas untuk
mengawasi dan melaksanakan penagihan pajak reklame yang telah jatuh
tempo, seperti tenaga lapangan dalam penyitaan dan pelelangan,
4. Penetapan sanksi-sanksi bagi pelanggar kewajiban pajak belum optimal
atau kurang tegas, sehingga wajib pajak yang melanggar kewajiban
membayar pajak reklame merasa tidak terlalu terbebani atau tidak jera
dengan hukuman yang diberikan, sebagai contoh piutang 2009 yang
tertagih di akhir tahun 2011 hanya sebesar 0,06% dari total piutang 2009,
5. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mencabut atau membongkar
reklame berukuran besar yang sudah habis masa izinnya atau pajak
reklame yang tidak dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
6. Kurangnya kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan pihak kedua yaitu Biro
Iklan,
7. Keterbatasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan penagihan pajak reklame
kepada wajib pajak yang pindah alamat tanpa adanya pemberitahuan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
BAB IV
PENUTUP
C. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan
yang berkaitan dengan Evaluasi Penagihan Pajak Reklame di Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo
bahwa kebijakan-kebijakan Peraturan Daerah, khususnya tentang tata cara
penagihan pajak reklame tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame, sehingga tidak ada
ketegasan kepada wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakan. Hal ini
dikarenakan faktor teknis penagihan yang rumit dan panjang, serta
karakteristik wajib pajak yang menuntut adanya penagihan dengan cara
persuasif.
Penagihan dengan cara persuasif berdampak terhadap jumlah piutang
yang setiap tahunnya selalu meningkat. Di tahun 2009 terdapat piutang
sebesar Rp 72,504,600, tahun 2010 sebesar Rp 176,777,700 dan di tahun
2011 terdapat piutang sebesar Rp 340,567,350. Meningkatnya jumlah piutang
dari tahun 2009-2011 membuktikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak
reklame Kabupaten Sukoharjo masih rendah, serta menjelaskan bahwa perlu
adanya sanksi-sanksi yang tegas seperti adanya Surat Paksa, Penyitaan, serta
adanya Pelaksanaan Lelang agar wajib pajak yang menunggak merasa jera.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo juga melakukan berbagai upaya dengan maksud agar penagihan
pajak reklame dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Upaya atau
solusi tersebut antara lain:
1. Lebih giat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak
mengenai Peraturan Daerah Pajak Reklame agar membayar kewajiban
perpajakan tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran,
2. Memasang pamflet dan spanduk yang isinya berupa himbauan kepada
masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
dengan maksud agar wajib pajak yang melunasi kewajiban perpajakannya
tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran,
3. Membuat pernyataan kepada Biro Iklan dengan maksud agar Biro Iklan
lebih bertanggung-jawab atas pemasangan dan pembayaran pajak reklame
sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran,
4. Melaksanakan alternatif lain selain melaksanakan lelang yaitu dengan
melaksanakan pencabutan atau pembongkaran secara paksa titik reklame.
D. REKOMENDASI
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka
penulis mengajukan saran-saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan
kinerja Pemerintah Daerah, khususnya dalam pelaksanaan penagihan pajak
reklame di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
1. Pelaksanaan tata cara penagihan pajak reklame seharusnya disesuaikan
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2003 tentang Pajak Reklame, sehingga ada ketegasan yang
membuat jera kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan,
2. Dalam hal penagihan pajak reklame, Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo harus menerapkan
Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP), jika
diterapkan tentu akan mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
memberi efek jera bagi wajib pajak yang melalaikan pajaknya,
3. Perlu adanya penetapan sanksi-sanksi yang tegas bagi pelanggar kewajiban
pajak reklame, sehingga wajib pajak yang melanggar kewajiban membayar
pajak merasa jera dengan hukuman yang diberikan, seperti adanya
Penyitaan, dan adanya Pelaksanaan Lelang,
4. Menambah sarana dan prasarana untuk mencabut atau membongkar
reklame berukuran besar yang sudah habis masa izinnya atau pajak
reklame yang tidak dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo,
5. Menambah tenaga lapangan untuk mengawasi dan melaksanakan
penagihan pajak reklame yang telah jatuh tempo, sehingga akan lebih
membantu proses pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, seperti menambah Juru Sita Pajak,
6. Dilakukannya koordinasi antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Biro Iklan dalam mengolah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
data seperti alamat baru wajib pajak, sehingga proses pelaksanaan
penagihan pajak reklame akan lebih mudah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR PUSTAKA
Mardalis. 2008. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara
Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi V. Jakarta: Salemba Empat Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak, Edisi IV. Jakarta: Salemba Empat
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Wakhinuddin. 2009. Evaluasi program dan lembaga. www.wakhinuddin.wordpress.com/2009/07/14/definisi-evaluasi (18:00 wib, 02/06/2012) Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi IX. Jakarta: Salemba Empat