EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) DALAM SISTEM MODERNISASI PERPAJAKAN KANTOR PAJAK PRATAMA (Studi Kasus di Kantor Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Oleh: Rima Ayu Anggraini NIM : 112114130 PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
118
Embed
EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS ACCOUNT … · Perpajakan Kantor Pajak Pratama (Studi Kasus di Kantor Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo). ... mempublikasikan di internet atau media lain
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS ACCOUNTREPRESENTATIVE (AR) DALAM SISTEM
MODERNISASI PERPAJAKAN KANTOR PAJAKPRATAMA
(Studi Kasus di Kantor Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu SyaratMemperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:Rima Ayu Anggraini
NIM : 112114130
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMAYOGYAKARTA
2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
i
EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS ACCOUNTREPRESENTATIVE (AR) DALAM SISTEM
MODERNISASI PERPAJAKAN KANTOR PAJAKPRATAMA
(Studi Kasus di Kantor Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu SyaratMemperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:Rima Ayu Anggraini
NIM : 112114130
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMAYOGYAKARTA
2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:
Evaluasi Pelaksanaan Tugas Account Representative (AR) Dalam Sistem
Modernisasi Perpajakan Kantor Pajak Pratama (Studi Kasus di Kantor Pajak
Pratama Jakarta Pasar Rebo) dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 22 Januari
2016 adalah hasil karya saya.
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak
terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara
menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang
menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya
aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau
keseluruhan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain
tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak dengan
ini saya menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini.
Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau
meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar
ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.
Yogyakarta, 29 Januari 2016
Yang membuat pernyataan,
(Rima Ayu Anggraini)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata
Dharma:
Nama : Rima Ayu Anggraini
NIM : 112114130
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan
Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: Evaluasi
Pelaksanaan Tugas Account Representative (AR) Dalam Sistem Modernisasi
Perpajakan Kantor Pajak Pratama (Studi Kasus di Kantor Pajak Pratama Jakarta
Pasar Rebo).
Dengan demikian saya memberikan hak kepada Perpusatakaan Universitas Sanata
Dharma untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola
dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secaraa terbatas, dan
mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentngan akademis tanpa
perlu meminta izin maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sebenarnya.
Yogyakarta, 29 Januari 2016
Yang membuat pernyataan,
(Rima Ayu Anggraini)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vi
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN
Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
Bersabar dalam berusaha
Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah dan
Bersyukur atas apa yang telah diperoleh
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan karena
itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain) dan
berharaplah kepada Tuhanmu.
(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)
Kupersembahkan untuk :
ALLAH SWT
Bapak Joko Sutrisno dan Mamah Setyaningtyas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat
menyelesaikan skripsi ini.penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program Studi
Akuntansi,Fakultas Ekonomi Universitas Sanata dharma.
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan,bimbingan dan
arahan dari berbagai pihak.Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih
yang tak terhingga kepada :
1. Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc., PhD., selaku Rektor Universitas Sanata
Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan
mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Drs. YP.Supardiyono, M.Si, akt, QIA selaku Kaprodi Akuntansi Universitas
Tabel 5.9 Jumlah Masing-Masing Responden Untuk Setiap Butir
Pernyataan Dengan Menggunakan Penilaian Skala Likert ...... 82
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo ....... 56
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiv
ABSTRAK
EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR)DALAM SISTEM MODERNISASI PERPAJAKAN KANTOR PAJAK
PRATAMA(Studi Kasus di Kantor Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo)
Rima Ayu AnggrainiNIM : 112114130
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta2016
Account Representative (AR) adalah petugas yang bertugas di KantorPelayanan Pajak Pratama yang sudah menerapkan sistem administrasi modern.Tujuan penlitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan AccountRepresentative dalam sistem modernisasi perpajakan di Kantor Pelayanan PajakPratama Jakarta Pasar Rebo.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data dikumpulkan denganmenggunakann kuesioner. Uji validitas dan uji reabilitas diterapkan untukmenguji data dari kuesioner. Analisis yang dilakukan dengan menggunakanRentang Kelas.
Hasil penelitian pelaksanaan Account Representative di KPP PratamaJakarta Pasar Rebo adalah sebesar 29,35 dari 30,00. Hal ini menunjukkan bahwaAccount Representativedalam sistem modernisasidi KPP Pratama Pasar Reboberada di rentang 25,2-30,0 yang dikategorikansangat baik.
Kata kunci: Pelaksanaan Account Representative, sistem modernisasi perpajakan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xv
ABSTRACT
EVALUATION OF ACCOUNT REPRESENTATIVE IN THE
MODERNIZATION OF THE SYSTEM TAXATION OF TAX SYSTEM
OFFICER
(The Case Study at Pratama Tax Office Pasar Rebo Jakarta)
Rima Ayu AnggrainiNIM :112114130
Sanata Dharma University of Yogyakarta2016
Account Representative is the officer in charge at the Pratama Tax OfficePasar Rebo Jakarta, which has already applied modern administrative system. Thepurpose of this research is to evaluate the account representative in the PratamaTax Office Pasar rebo Jakarta.
The kind of this research is case study. The data was collected using aquestionnaire. Validity and reliability test were applied to the data from thequestionnaire. The analysis was done using a range of classes.
Research shows that the evaluation of Account Representative in thePratama Tax Office Pasar Rebo Jakarta was scored 29,35 from 30,00. This showsthat the Account Representative in the modernization of the taxation system inPratama Tax Office Pasar Rebo Jakarta in the range of 25,2-30,0 which iscategorized as very good.
Keywords : implementation account representative, tax modernization system
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan perekonomian Indonesia adalah kegiatan yang
berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan serta bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan
tersebut perlu banyak memperhatikan pembiayaan kemajuan perekonomian
Indonesia.
Selama lima tahun terakhir penerimaan perpajakan memberikan
kontribusi lebih dari 70% dari total penerimaan dalam negeri. Bahkan pada
tahun 2013, penerimaan pajak hampir mencapai 80% dari total penerimaan
negara (APBN Kementerian Keuangan RI). Menurut Undang-undang
Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Pajak mempunyai peranan yang cukup penting bagi pembangunan
negara, maka dari itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus
meningkatkan penerimaan pajak.Salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah
dengan melakukan tax reform (Widodo, 2010:2). Tax reform adalah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
reformasi perpajakan yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan
perpajakan dan sistem administrasi perpajakan Indonesia. Indonesia
melakukan reformasi perpajakan untuk pertama kalinya pada tahun 1983
dan menghasilkan tiga Undang-Undang perpajakan yaitu UU ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan
UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN
dan PPnBM), dan selanjutnnya dilakukan perubahan melalui amandemen.
Langkah lain yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah
melakukan perubahan dalam sistem pelayanan, peningkatan kualitas sumber
daya manusia (SDM), dan penyempurnaan organisasi dengan membuat KPP
modern. Sebelum modernisasi pajak dilakukan terdapat beberapa kantor
Pelayanan Pajak (KPP) yang dibentuk berdasarkan jenis pajaknya, yaitu
Kantor Pelayanan Pajak yang menangani Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP
PBB) yang khusus menangani permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Kantor
Karikpa (Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) yang bertugas
menangani masalah pemeriksaan, serta ada Kantor Penyuluhan dan
Pengamatan Potensi Perpajakan (KP-4) yang bertugas sebagai fungsi
penyuluhan. Keadaan struktur organisasi seperti ini bersifat ganda dan
dualisme fungsi karena fungsi pelayanan dan pemeriksaan sama-sama
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), bahkan jika ada permohonan
keberatan juga dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
Pelayanan pada saat KPP sebelum modern tidak menerapkan
pelayanan satu atap (one stop service) karena KPP dibagi berdasarkan jenis
pajak. Hal tersebut tidak memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam
melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Keadaan seperti ini
mendorong DJP untuk melakukan modernisasi dengan membuat KPP
modern. Kantor Pelayanan Pajak Modern diawali dengan dibentuknya
Kantor LTO (Large Taxpayer Office) pada tahun 2002, biasa disebut dengan
KPP WP besar menangani 300 wajib pajak badan terbesar di seluruh
Indonesia. Kedua, pada tahun 2003 dibentuklah Kantor MTO
(MediumTaxpayer Office) yang kemudian lebih sering disebut dengan nama
KPP Madya menangani 200-500 WP Badan terbesar di Lingkungan
kanwilnya. Langkah ketiga adalah pembentukan Kantor STO (Small
Taxpayer Office) yang biasa dikenal dengan sebutan KPP Pratama.
Terciptanya KPP modern membuat DJP senantiasa memberikan pelayanan
prima, DJP memberikan pelayanan ekstra yaitu dengan membentuk Account
Representative di setiap KPP Modern.
Account Representative adalah petugas yang bertugas di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama yang sudah menerapkan sistem administrasi
modern. Peranan Account Representative (AR) di dalam memberikan
pelayanan yang baik kepada wajib pajak sangat diperlukan. Dengan
berlakunya sistem Account Representative (AR) sebagai salah satu wujud
pelayanan prima kepada wajib pajak, diharapkan dapat membantu
peningkatan penerimaan pajak.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
Sehingga dengan mengetahui kualitas pelayanan dan pengawasan
dari perangkat pajak melalui opini dari wajib pajak selaku customer dari
perpajakan, kita dapat mengevaluasi apakah Account Representative yang
telah diterapkan pada KPP Pratama Pasar Rebo tersebut sudah sesuai
dengan peraturan yang ada. Sehingga kita dapat mengevaluasi kekurangan
dan kelebihan dari perangkat pajak serta dapat menyempurnakan kinerja
dari perangkat pajak di kemudian hari.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini
adalah “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Account Representative (AR) Dalam
Sistem Modernisasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama: Studi
Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo”.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan, maka penulis
membuat suatu rumusan masalah yaitu, bagaimana pelaksanaan tugas
Account Representative dalam sistem modernisasi perpajakan?
C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka batasan
masalah yang diajukan penulis berfokus pada tugas Account Representative
yang terdapat dalam keputusan menteri keuangan RI No. 98/KMK.01/2006.
D. Tujuan Penelitian
Mengevaluasi bagaimana sistem modernisasi perpajakan dalam
pelaksanaan tugas Account Representative di kantor pelayanan pajak
Pratama Pasar Rebo.
E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan masukan
bagi para akademisi mengenai pelaksanaan kebijakan Account
Represntative. Dari penelitian ini dapat diketahui seberapa besar
sebuah kebijakan dapat mempengaruhi kinerja dan peningkatan
pelayanan perpajakan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Analisis dan saran-saran yang dihasilkan dalam penelitian ini
diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi
Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui keberhasilan dari
kpelaksanaan kebijakan tersebut.
b. Bagi Mahasiswa
Penilitian ini akan sangat berguna untuk mengetahui sejauh mana
sebuah instansi pemerintah dapat mengimplementasikan sebuah
kebijakan dengan tepat dan sesuai tujuan sehingga tercipta
peningkatan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan dan
kemudahan bagi Wajib Pajak dan juga untuk meningkatkan
kinerja dari pihak-pihak yang terkait dengan Account
Representative.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan secara umum dibagi kedalam enam bab yang
materinya dijabarkan sebagai berikut:
Bab I: Pendahuluan
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan penelitian,
rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penelitian.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
Bab II: Landasan Teori
Bab ini berisi teori-teori pendukung yang meliputi teori perpajakan,
reformasi perpajakan, kebijakan Account Representative, dan
kerangka pikir penelitian.
Bab III: Metode Penelitian
Bab ini menjelaskan jenis penelitian,subjek penelitian,objek
penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel penelitian,
data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.
Bab IV: Gambaran Umum Perusahaan
Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum KPP Pratama
Jakarta Pasar Rebo.
Bab V: Analisis Data dan Pembahasan
Pada bab ini dijelaskan mengenai deskripsi responden dan teknik
analisis data serat pembahasan yang didasarkan pada teori yang
terdapat pada bab sebelumnya.
Bab VI: Penutup
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil
analisis dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan
penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Perpajakan
1. Kebijakan Perpajakan
Definisi ataupun pernyataan menurut para ahli mengenai pajak,
menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip menurut
Mardiasmo (2011) mendefinisikan pajak sebagai sebuah iuran rakyat
yang diperuntukan sebagai sumber keuangan negara, hal ini di
tetapkan berdasarkan undang-undang sehingga dapat memberikan
efek memaksa kepada masyarakat umum.Iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) ini tidak
memberikan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung yang ditujukan
kepada masyarakat. Dilihat dari sisi perundang-undangan berdasarkan
Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2009 yang menjelaskan pengertian Pajak
yaitu “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat".
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
Dari berbagai macam definisi pajak yang telah dijelaskan
berserta unsur-unsur utama terkait dengan perpajakan, maka dapat
disimpulkan ciri-ciri dan unsur penting atas pengertian perpajakan
(Rahayu 2010), pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-
undang.Pembentukan pemungutan pajak yang didasarkan oleh
undang-undang berfungsi untuk mengatur seluruh masyarakat yang
ada di dalam negara dalam pemenuhan kewajiban atas pembayaran
pajak tersebut.Kedua, pajak dapat dipaksakan.Dengan pembentukan
undang-udang tersebut, maka terdapat faktor hukum yang memaksa
dan menindak Wajib Pajak yang tidakmematuhi kewajibannya
dalam melakukan kewajiban perpajakan.
2. Pengelompokan Pajak
Jenis-jenis penggolongan pajak tersebut menurut Waluyo
(2008:12) akan djelaskan sebagai berikut:
a. Menurut Golongan, dibagi menjadi dua yaitu:
1) Pajak langsung, pajak yang pembebanannya tidak dapat
dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung
wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
2) Pajak tidak langsung, pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Petambahan
nilai.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
b. Menurut Sifat
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan perbedaan dan
pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip yang dibagi menjadi
dua yaitu:
1) Pajak Subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam
arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak
Penghasilan.
2) Pajak Objektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah.
c. Menurut Pemungut dan Pengelolaanya, dibagi menjadi dua yaitu:
1) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh:
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan
Bea Materai.
2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh:
Pajak Reklame, Pajak Hiburan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
3. Tata Cara Pemungutan Pajak
Terdapat beberapa stelsel pemungutan pajak yang pernah
diterapkan dalam sistem pemungutan pajak, diantaranya yaitu Suandy
(2005) :
a. Stelsel Nyata
Stelsel nyata mengenakan pajak yang didasarkan pada objek atau
penghasil yang benar-benar diperoleh dalam setiap tahun pajak
atau periode pajak. Besarnya pajak baru dapat diperhitungkan pada
akhir tahun atau periode pajak, karena penghasilan riil akan dapat
diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir. Namun
stelsel ini memiliki kelemahan dalam pemungutannya karena
pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir periode
pajaksedangkan pemerintah membutuhkan penerimaan pajak
tersebut untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun.Stelsel
ini memiliki kelebihan dalam sistem pemungutannya dilihat dari
jumlah pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang
sesungguhnya terutang karena pajak diperhitungkan setelah
tutup buku, dan penghasilan sebenarnya telah diketahui.
b. Stelsel fiktif
Stelsel fiktif disebut juga stelsel anggapan, karena pengenaan
pajak didasarkan pada suatu anggapan (tidak nyata), dan anggapan
yang dimaksud yaitu pengenaan pajak yang bergantung pada
peraturan perpajakan yang berlaku. Anggapan dapat berupa
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
anggaran pendapatan tahun berjalan ataupun asumsi penghasilan
tahun pajak berjalan yang sama dengan tahun sebelumnya.
Stelsel fiktif ini tidak akurat karena besarnya pajak yang
dipungut belum tentu sesuai dengan besarnya pajak yang
sesungguhnya terutang, karena pemungutan didasarkan suatu
anggapan saja. Stelsel ini memiliki keuntungan dari sisi
pemerintah karena pemungutan dapat dilakukan pada awal
tahun atau awal periode pajak akibat dari suatu anggapan
dalam pemungutan pajak yang dilaksanakan.
c. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi stelsel riil dengan fiktif.Dalam
prosesnya, awal tahun pajak penghitungannya menggunakan
metode stelsel fiktif, dan pada akhir tahun diperhitungkan
menggunakan stelsel riil.Kelemahan dalam stelseliniadalah
adanya tambahan pekerjaan administrasi karena
penghitungan dilakukan dua kali, pada awal danakhir
tahun.Kelebihan dari stelsel ini yaitu pemungutan dapat
dilakukan pada awal tahun, dan pemungutan nya sesuai
dengan besarnya pajak sesungguhnya karena dilakukan
penghitungan ulang pada akhir tahun pajak.
4. Sistem Pemungutan Pajak
Pada umumnya terdapat beberapa sistem pemungutan pajak,
diantaranya adalah self Assessment System, Official assessment system,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
dan Withholding Tax System, menurut Rahayu (2010).Negara
Indonesia pernah menggunakan beberapa sistem pemungutan pajak,
yaitu :
a. Official Assesment System
Sistem Official Assessment System ini memberikan wewenang
pemungutan pajak pada fiskus, dan di- laksanakan hingga
tahun 1967.Sistem ini memberikan kewajiban kepada fiskus
untuk aktif dimulai dari mencari Wajib Pajak untuk pemberian
NPWP hinga pada penetapan jumlah pajak yang terutang
melalui penerbitan SKP (Rahayu: 2010).Pelaksanaan sistem ini
mengakibatkan masyarakat atau Wajib Pajak tidak mendapatkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
pemeriksaan.
11) Melaksanakan proses pembentulan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU KUP.
12) Membuat konsep usulan Wajib Pajak (WP) / PKP
Fiktif dan Wajib Pajak(WP) Patuh.
13) Membuat konsep perhitungan lebih bayar (LB).
14) Melaksanakan penelitian dalam rangka penerbitan
Bukti Pbk berdasarkan permohonan Wajib Pajak
(WP).
15) Melaksanakan penelitian Bukti Pemindahbukuan secara
jabatan.
16) Membuat konsep Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), Surat
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak (SKPKPP),Surat Keputusan Pemberian Imbalan
Bunga (SKPIB), Surat Perintah Membayar Imbalan
Bunga (SPMIB), dan Surat Keterangan Pembayaran
Pajak Sementara (SKPPS).
17) Membuat uraian penelitian dalam rangka penerbitan
Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh
dan Pemungutan PPN.
18) Membuat konsep Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non
Bursa.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
19) Melakukan penelitian dalam rangka penerbitan Surat Ijin
Penggunaan Mesin Teraan Materai, Surat Ijin
Pembubuhan tanda bea materai lunas dengan
teknologi percetakan dan dengan sistem komputerisasi
dan memproses pencabutan ijin penggunaannya.
20) Membuka segel mesin teraan dan membuat Berita
Acara.
21) Melaksanakan pengalihan saldo bea materai dengan mesin
teraan, pengalihan saldo bea materai dengan teknologi
percetakan dan dengan sistem komputerisasi.
22) Merekonsiliasikan data Wajib Pajak (WP)
23) Menyusun konsep uraian pelaksanaan dan konsep
evaluasi hasil Putusan Banding/Peninjauan
Kembali.
24) Membuat konsep laporan penelitian Ijin Perubahan
Tahun Buku dan Metode Pembukuan Pertama
25) Membuat konsep tanggapan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional
dan pengawasan masyarakat.
b. Tugas Account Representative yang berhubungan dengan atasannya
secara langsung yaitu:
1) Membuat konsep rencana kerja.
2) Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
3) Mengusulkan pemeriksaan dan atau penyidikan.
4) Membuat konsep laporan berkala seksi.
c. Tugas Account Representative berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan RI No. 98/KMK.01/2006 yaitu:
1) Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib
Pajak.
2) Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan
kepada Wajib Pajak.
3) Penyusunan profil Wajib Pajak.
4) Analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib
Pajak dalam rangka intensifikasi.
5) Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan
ketentuan yang berlaku.
4. Syarat Minimum Account Representative
Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 68/PMK.01/2008 Tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Keuangan No. 98/KMK.01/2006Tentang
Account Representativepada Kantor Pelayanan Pajak yang telah
menerapkan Organisasi Modern, menjelaskan adanya
perubahan pada syarat minimum atas posisi Account Representative
yang berkerja pada Kantor Pelayanan Pajak (Pasal 3) tersebut
yaitu:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
a. Pendidikan formal paling rendah Diploma III menjadi paling
rendah SLTA.
b. Pangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c).
D. Konsultan Pajak
1. Pengertian Konsultan Pajak
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.
111/PMK.03/2014 ditetapkan tanggal 9 Juni 2014
mendefinisikan Konsultan Pajak adalah orang yang
memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak
dalam rangka melaksanakan hak dan memnuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
2. Persyaratan Konsultan Pajak
Persyaratan Konsultan Pajak berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan No. 11/PMK.03/2014 yaitu:
a. Warna Negara Indonesia;
b. Bertempat tingal di Indonesia;
c. Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada
pemerintah/ negara dan/ atau Badan Usaha Milik
Negara / Daerah;
d. Berkelakuan baik ynag dibuktikan dengan surat
keterangan dari instansi yang berwenang;
e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
f. Menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak
yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan
g. Memiliki sertifikat konsultan pajak.
3. Tanggung Jawab Konsultan Pajak Terhadap Wajib Pajak
Menurut Daniel A. Leon (2009:12), dapat dipahami bahwa
tugas dasar konsultan pajak selaku pihak yang berkompeten
dalam perpajakan adalah membantu permasalahan pajak yang
dihadapi wajb pajak dalam rangka memenuhi kewajiban
perpajakannya (tax compliance).
Secara garis besar asa yang diberikan seorang konsultan
pajak menurut Prijohandojo Kristanto (2009:7) umumnya
meliputi lima bidang yaitu:
a. Jasa Konsultasi
Jasa konsultasi adalah jasa yang diberikan oleh
konsultan pajak berupa tentang hak-hak dan
kewajiban-kewajiban perpajakan yang mungkn timbul
sehubungan dengan fakta-fakta dan data-data yang ada
pada klien. Jasa ini dapat berupa telaah (review) atau
fakta-fakta dan data –data yang diberikan oleh klien
b. Jasa Pengurusan
Jasa pengurusan adalah jasa yang diberikan konsultan
pajak antara lain mengisi dan memasukan SPT masa
maupun SPT tahunan, mendampingi atau mewakili
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
klien selama proses pemeriksaan, keberatan, banding,
dan permohonan restitusi.
c. Jasa Perwakilan
Jasa perwakilan adalah jasa yang diberikan oleh
konsultan pajak berupa tindakan yang dilakukan atas
nama klien dalam rangka mewakili klien sesuai
dengan lingkup yang diberikan dalam surat kuasa
termasuk dalam penandatanganan SPT,
penandatanganan berita acara pemeriksaan,
penandatanganan surat keberatan, penandatanganan
surat banding, penandatanganan memori dan atau
kontra memori.
d. Jasa Mendampingi dan membela klien dalam rangka
penyidikan dan pengadilan pajak.
e. Jasa lainnya di bidang perpajakan.
4. Tanggung Jawab Konsultan Pajak Terhadap DJP
Menurut Gunadi yang dikutip Daniel A. Leon (2009)
menyatakan bahwa pada dasarnya konsultan pajak berfungsi
untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan kepada wajib
pajak. Pleh karena itu, konsultan pajak kemudian diharuskan
untuk mengikuti penataran/ pendidikan penyegaran
perpajakan yang diselenggarakan oleh Ditjen Pajak dan/ atau
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), paling sedikit satu
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
kali dalam setahun. Karena melalui penataran itu, praktisi
konsultan pajak akan menyegarkan pengetahuannya tentang
perubahan apa saja yang terjadi di dunia perpajakan.
Untuk mengibangu peran konsultan pajak tersebut,
pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan mereka
membuat laporan tahunan yang ditujukan kepada Ditjen
Pajak. Laporan tersebut berisi jumlah dan keterangan wajib
pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan. Dari sini
dapat diperkirakan bahwa kliennya, bisa dikatakan bahwa
konsultan tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik.
5. Kriteria Utama Seorang Konsultan Pajak
Menurut Aris Aviantara (2009) mengemukakan bahwa
legalitas, kompetensi dan etika adalah kriteria utama yang
harus dimiliki oleh seorang konsultan pajak.
E. Perbedaan Konsultan Pajak dan Account Representative
Tabel 2.1: Perbedaan Konsultan Pajak dan Account Representative
Account Representative Konsultan Pajak
Pengertian
Pegawai yang diangkat padasetiap seksi pengawasan dankonsultasi di KPP yang telahmengimplementasikanorganisasi modern.
Setiap orang yang dalamlingkungan pekerjaannyasecara bebas memberikanjasa profesional kepadawajib pajak dalammelaksanakan hak dankewajiban perpajakannyasesuai dengan peraturanperundang-undanganperpajakan yang berlaku.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
PersyaratanPegawai dapat diangkatsebagai AccountRepresentative pada KPPPratama apabila memenuhipersyaratan:
a. Pendidikan formalpaling rendah SLTA;dan
b. Pangkat paling rendahpengatur (GolonganII/c).
Untuk menjadi KonsultanPajak, setiap orang harusmemenuhi syarat-syaratsebgai berikut:
a. Warga NegaraIndonesia;
b. Bertempat tinggal diIndonesia;
c. Tidak terikat denganpekerjaan ataujabatan padaPemerintah/ Negara,atau Badan UsahaMilik Negara/Daerah;
d. Berkelakuan baikyang dibuktikandengan suratketerangan dariinstansi yangberwenang;
e. Memiliki NomorPokok Wajib Pajak;
f. Menjadi anggotapada satu AsosiasiKonsultan Pajakyang terdaftar diDirektorat JenderalPajak; dan
g. Memiliki SertifikatKonsultan Pajak.
Sumber: Berbagai sumber diambil
F. Persamaan Account Representative dan Konsultan Pajak
Account Representative dan Konsultan Pajak pada dasarnya
berfungsi untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan kepada
wajib pajak.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian “Studi
kasus”, dimana penelitian ini hanya dilakukan di lingkungan Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasar Rebo Jakarta, hasil temuan tidak
dapat digeneralisasi untuk lingkungan kantor pelayanan pajak lain atau
untuk seluruh Indonesia.
B. Subjek Penelitian
Subjek penelitian merupakan benda ataupun lembaga
(organisasi) yang sifatnya dan keadaannya akan diteliti, dimana
terkandung atau melekat objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini
adalah 20 Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Pasar Rebo.
C. Objek Penelitian
Objek penelitian merupakan permasalahan yang dijadikan topik
penulisan dalam rangka menusun suatu laporan, yang akan diteliti
dengan mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat
ditarik kesimpulan. Objek dalam penilitian ini adalah pelaksanaan
Account Representative dalam sistem modernisasi perpajakan di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
D. Operasional Variabel
Variabel operasional adalah sebuah konsep yang mempunyai
variasi nilai yang diterapkan dalam suatu penelitian. Adapun cara
pengukuran dari variabel ini adalah dengan menggunakan skala
pengukuran Likert. Berikut ini adalah variabel-variabel yang akan
diteliti, yaitu:
Dua peraturan menteri keuangan akan digunakan dalam
pelaksanaan Account Representative yaitu :
a. Tugas AR berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.
98/KMK.01/2006
1) Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.
Pengawasan memberikan arti bahwa AR adalah pegawai DJP
yang ditugaskan menjadi pengawas (lawan) wajib pajak atas
kepatuhan kewajiban perpajakannya. Pengawasan disini dapat
berupa mengawasi bagaimana utang pajak dari wajib pajak
apakah wajar, mencari potensi pajak yang belum tergarap dari
wajib pajak, mengawasi apakah wajib pajak telah membayar
pajaknya sesuai dengan pajak yang seharusnya dibayar,
mengawasi apakah wajib pajak mendapatkan sanksi berupa
bunga atas keterlambatan pembayaran pajaknya yang pada
intinya mengawasi kepatuhan dan kewajiban wajib pajak
sesuai peraturan perundang-undangan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
Penilaian AR terhadap point ini AR dapat menceklis pada
kolom Sangat Baik (SB) apabila AR sudah melakukan 5
pengawasan seperti yang sudah dijelaskan pada uraian diatas.
AR dapat menceklis pada kolom Baik (B) apabila AR sudah
melakukan 4 pengawasan seperti yang sudah dijelaskan pada
uraian diatas. AR dapat menceklis pada kolom Cukup Baik
(CB) apabila AR sudah melakukan 3 pengawasan seperti yang
sudah dijelaskan pada uraian diatas. AR dapat menceklis pada
kolom Kurang Baik (KB) apabila AR sudah melakukan 2
pengawasan seperti yang sudah dijelaskan pada uraian diatas.
AR dapat menceklis pada kolom Tidak Baik (TB) apabila AR
hanya melakukan salah satu dari pengawasan seperti yang
sudah dijelaskan pada uraian diatas.
2) Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada
Wajib Pajak.
Konsultasi memberikan arti bahwa AR adalah pegawai DJP
yang ditugaskan menjadi konsultasi internal DJP untuk wajib
pajak, dengan kata lain AR adalah mitra (kawan) bagi wajib
pajak dalam hal memberikan bimbingan (assistance) berupa
informasi (information) ataupun pengetahuan (education)
perpajakan. Konsultasi disini dapat berupa penjelasan
mengenai ketentuan pajak yang berlaku guna memudahkan
wajib pajak dalam memahami kewajiban pajaknya,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
memberikan penjelasan tentang perhitungan pajak yang benar
dan bagaimana perlakuan perpajakan terhadap pencatatan
akuntansi, memberikan pengarahan kepada wajib pajak tentang
bagaimana wajib pajak dapat mengerti akan timbulnya pajak
terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, memberikan
sosialisai mengenai perundang-undangan pajak yang baru,
memberikan informasi/ konsultasi yang dibutuhkan oleh wajib
pajak secara baik.
Penilaian AR terhadap point ini AR dapat menceklis pada
kolom Sangat Baik (SB) apabila sudah melakukan 5 konsultasi
teknis seperti yang sudah dijelaskan diatas. AR dapat
menceklis pada kolom Baik (B) apabila AR sudah melakukan
4 konsultasi teknis seperti yang sudah dijelaskan pada uraian
diatas. AR dapat menceklis pada kolom Cukup Baik (CB)
apabila sudah melakukan 3 konsultasi teknis seperti yang
sudah dijelaskan diatas. AR dapat menceklis kolom Kurang
Baik (KB) apabila AR sudah melakukan 2 konsultasi teknis
seperti yang sudah dijelaskan pada uraian diatas. AR dapat
menceklis pada kolom Tidak Baik (TB) apabila AR hanya
melakukan salah satu konsultasi teknis seperti yang sudah
dijelaskan pada uraian diatas.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
3) Penyusunan Profil Wajib Pajak.
Profil wajib pajak tidak berbeda jauh dengan company profile
yang dibuat perusahaan tertentu. Intinya profile ini
memberitahukan hal-hal yang dipandang perlu diketahui oleh
pihak fiskus. Maka tidak heran bila AR getol mencari
informasi lebih lanjut tentang wajib pajak yang ditangani
olehnya baik dengan cara melakukan visit, hunting lewat
media online/internet, penelitian berkas dan lain sebagainya,
yang dimaksud dengan profile adalah informasi mengenai
wajib pajak yang memuat identitas dan kegiatan usaha serta
riwayat aktivitas perpajakannya secara berkesinambungan
yang dapat diklarifikasikan atas sata permanen, data
akumulatif dan data lain. Tujuan profile wajib pajak adalah
untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan terutama
untuk bahan analisis, mengukur tingkat resiko dan kepatuhan
wajib pajak serta untuk lebih mengenal wajib ajak yang
terdaftar di unit kerjanya dan dapat memonitor perkembangan
usaha wajib pajak bersangkutan dan melakukan pengawasan,
penggalian potensi dan pelayanan yang lebih baik.Data
permanen meliputi: Identitas wajib pajak, struktur organisasi,
nomor rekening koran bank (jika ada), status modal
(PMA/PMDN/BUMN/BUMD/Sawasta lainnya), Pemegang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
saham dan struktur permodalan, pengurus dan komisaris, surat
persetujuan BKPM, Surat persetujuan Menteri Keuangan
untuk pembukuan dalam bahasa asing, Fasilitas perpajakan,
pohon kepemilikan/hubungan istimewa, kegiatan usaha dan
flowchart, kapasitas produksi, proses produksi, input/ bahan
baku, supplier utama, output/ hasil produksi, customer utama,
tenaga kerja, prespektus. Data akumulatif meliputi: Data
perkembangan usaha (Rekapan laporan rugi laba, rekap neraca,
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)), kewajiban
perpajakan mengenai (pelaporan, pembayaran, ketetapan,
restitusi, tunggakan, keberatan dan banding, pemeriksaan dan
tindakan penagiahan aktif), Data lawan transaksi/ pihak ketiga
(supplier, customer, pihak-pihak yang mempunyai hubungan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86
2. Membutuhkan waktu yang lama dalam pengumpulan
kuesioner kepada Account Representative disebabkan
sibuknya pekerjaan mereka yang menyebabkan tidak
sempat untuk melakukan pengisian kuesioner secara
langsung.
C. Saran
Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan pada
penilitian selanjutnya di KPP Pratama lainnya dan disebarkan ke
Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.
Bagi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo supaya dapat
mempertahankan kinerja Account Repressentative yang bekerja di
KPP tersebut.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87
DAFTAR PUSTAKA
Aini, Nur. 2011. Evaluasi Sistem Modernisasi Perpajakan Pada KantorPelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi 1 (Satu). Skripsi FakultasEkonomi Universitas Pancasila, Oktober 2011.
Ghozali, Imam. 2005. Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. EdisiKe-3. Badan Penerbit UNDIP. Semarang
Harahap, Sofyan, S. 2004. Sistem Pengawasan Manajemen. Cetakan kedua.Jakarta : PT. Pustaka Quantum.
Kusumarini, Yessy. 2010. Penerapan Modernisasi Administrasi PerpajakanPada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua. SkripsiFakultas Ekonomi Universitas Pancasila, Juli 2010.
Pandiangan, Liberti. 2008. Modernisasi dan Reformasi PelayananPerpajakan Berdasarkan UU Terbaru. Jakarta: PT. Elex MediaKomputindo.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar BahasaIndonesia. Jakarta : Balai Pustaka.http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-pendidikan-menurut-para -ahli.html.
Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan AspekFormal. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Rachmawati, An’nisa Dwi. Hamid, Djamhur. Endang, Maria Goretti. 2012.Pengaruh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakpada Kantor Pelayanan Pajak Pratama : Studi Pada Kantor PelayananPajak Pratama Kepanjen.Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi UniversitasBrawijaya.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative pada KantorPelayanan Pajak yang Telah mengimplementasikan Organisasi Modern.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 68/PMK.01/2008 Tentang Perubahan atas Keputusan MenteriKeuangan Nomor 98.KMK.01/2006 Tentang Account Representative padaKantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan OrganisasiModern.
Republik Indonesia. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-79/PJ/2010 tentang Standard Operating Procedure (SOP) LayananUnggulan Bidang Perpajakan.
Republik Indonesia. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 yang telah diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata caraPerpajakan.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-94/PJ/2010 Tentang Caradan Teknis Pelaksanaan Pembinaan, Edukasi, dan Pelayanan KepadaWajib Pajak Orang Pribadi Baru.
Surat Edaran Direktoral Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 TentangPedoman Penyusunan Rencana Kerja & Kegiatan Penyuluhan PerpajakanUnit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Suandy, Erly (2005). Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Bisnis (8th ed). Bandung : Alfabeta
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B.Bandung : Alfabeta.
Syahputra, Rangga Patria. 2012. Analisis Pengaruh Implementasi KebijakanPembentukan Account Representative Terhadap Kepuasan Wajib Pajakdan Petugas Pajak Lainnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama :
Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo. TesisPascasarjana Akuntasi Magister Universitas Indonesia, Juli 2012.
Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
Wiryasaputra, Totok S. 2006. Ready to Care : Pendampingan dan KonselingPsikologi. Yogyakarta : Galangpress.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89
LAMPIRAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90
LAMPIRAN 1:
KUESIONER
A. Identitas Responden
Nama : ..............................................
Umur : ..............................................
Jenjang Pendidikan Terakhir : ..............................................
Lama Kerja di KPP : ...............................................
Lama Kerja MenjadiAR : ...............................................
**) Coret salah satu
KETERANGAN DAN PETUNJUK PENGISIAN
Bagaimana pendapat Anda terhadap masing-masing pernyataan berikut?Pernyataan yang terdapat dalam kuesioner ini berkaitan dengan tugas-tugas Account Representative dalam Keputuan Menteri KeuanganRepublik Indonesi Nomor 98/KMK.01/2006 dan Peraturan MenteriKeuangan Republi Indonesia Nomor 68/PMK.01/2008 yang menjadi tolakukur pelaksanaa Account Representative dalam distem modernisasiperpajakan.Bapak/Ibu dimohon memberikan tanggapan atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang sesuaiuntuk:
SB = Sangat Baik CB = Cukup Baik
TB = Tidak Baik B = Baik
KB = Kurang Baik
Bapak/Ibu diharapkan memberikan jawaban sesuai dengan kondisi riil danbukan kondisi ideal (yang diharapkan).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91
B. Pelaksanaan Account Representative
No Butir Pernyataan SB B CB KB TBA. Tugas Account Representative
1. AR melakukan pengawasankepatuhan perpajakan Wajib Pajak.
2. AR melakukanbimbingan/himbauan dan konsultasiteknis perpajakan kepada WajibPajak.
3. AR melakukan penyusunan profilWajib Pajak.
4. AR melakukan analisis kinerjaWajib Pajak, merekonsiliasi dataWajib Pajak dalam rangkaintensifikasi.
5. AR melakukan evaluasi hasilbanding berdasarkan ketentuan yangberlaku.
6. Pembagian Wajib Pajak yangditangani atau wilayah kinerja ARdiatur dengan Keputusan DiretoratJenderal Pajak.
7. Penetapan AR pada setiap SeksiPengawasan dan konsultasiditetapkan berdasarkan hasil analisisorganisasi dan beban kerja yangditanggung AR paling banyak 10(sepuluh) orang Wajib Pajak.
No Butir Pernyataan Ya TidakB. Persyaratan Pengangkatan Pegawai
8 Pegawai dapat diangkat sebagai AR padaKPP Pratama apabila pendidikan formalyang telah ditempuh paling rendah SLTA.
9 Pangkat yang didapat AR paling rendahadalah Pengatur (Golongan II/c).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI