-
10
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Rencana strategis disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten
Bandung
tahun 2011-2015 yang merupakan kebutuhan nyata untuk
mengantisipasi
berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh
masyarakat
Kabupaten Bandung. Hal ini terkait juga dengan pengembangan
dan
penerapan sistem pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang
good
governance dan clean government, yang hasil evaluasi
pelaksanaan
pembangunan di sector yang sesuai dengan tugas dan
kewenangangnya serta
aspirasi masyarakat.
Rencana strategis Kabupaten Bandung merupakan Dokumen
perencanaan teknis yang menjabarkan potret permasalahan
pembangunan
daerah serta indikasi daftar program kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk
memecahkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten secara
terencana dan
bertahap dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki oleh
Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bandung.
Perencanaan Strategis Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Bandung, memerlukan integrasi antara
keahlian
dengan sumber daya manusia lainnya agar mampu menjawab
tuntutan
perkembangan lingkungan strategis baik ditingkat Kabupaten
maupun tingkat
Nasional.
-
11
B. MAKSUD DAN TUJUAN
B.1 MAKSUD
Berdasarkan Pertimbangan diatas, RENSTRA tahun 2011 –
2015 ini dijadikan sebagai acuan bagi Badan Keluarga berencana
dan
Pemberdayaan perempuan Kabupaten Bandung dalam menentukan
prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai
pedoman
dalam rencana pembangunan tahunan Daerah. Dan memudahkan
masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan
program kepala daerah selama lima tahun.
Proses penyusunan Renstra mengacu pada rancangan RPJMD
Periode pembangunan 2011 -2015 (merujuk pada rencana
pembangunan jangka menengah Tahap II), oleh karena itu
penentuan
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
selama 5
(lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian RPJMD
2011 -2015.
Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra yang
disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas
pemerintah
Kabupaten Bandung. Secara garis besar, proses politik dalam
alur
penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:
1) Penyusunan Rancangan Renstra.
Rancangan Renstra berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD yang
telah memuat visi, misi, dan program prioritas (platform)
Pemerintah
Kabupaten Bandung. Rancangan Renstra disusun berdasarkan
Rancangan Renstra dengan mempertimbangkan koordinasi bersama
Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasikan pembagian tugas
dalam pencapaian sasaran Pemerintah.
2) Penelaahan
2) Penelaahan Rancangan Renstra
-
12
3). Penetapan Renstra
RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan dijadikan
pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Renstra menjadi
Renstra tahun 2011-2015
B. Dokumen Renstra
1. Substansi Renstra
Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan
Kabupaten Bandung. Informasi baik tentang keluaran (output),
maupun sumberdaya yang tercantum di dalam dokumen rencana
ini
bersifat indikatif. Visi yang terdapat di dalam Renstra
merupakan
rumusan
umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung pada
akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-masing misi
memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis
sebagai
ukuran kinerjanya.
Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis,
Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bandung menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa
program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya.
Selain
bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bandung memiliki sasaran-sasaran yang harus dicapai sesuai
dengan
tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka melaksanakan
prioritas,
fokus prioritas, dan kegiatan prioritas Kabupaten sesuai
dengan
platform Pemerintah Kabupaten Bandung. Strategi kebijakan
dan
pendanaan disusun sampai dengan
-
13
Tingkat Program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Bandung yang dilengkapi dengan
indikator-
indikator kinerja outcome dari masing masing program serta
rencana
sumber pendanaannya. Sumber pendanaan program Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
antara
lain berasal dari Pemerintah (Pusat dan Daerah).
B.2 TUJUAN
Tujuan Dari Penyusunan RENSTRA tahun 2011-2015 Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini adalah:
1. Merupakan bagian dari rencana Pembangunan jangka panjang
Daerah (RPJPD), yang berkedudukan sebagai dokumen
perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan.
2. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah
dalam
kurun waktu masa bakti kepala daerah terpilih.
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan
evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD
4. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dalam mencapai
tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara
terpadu
terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung untuk memahami
dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan
operasional
tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
B.3 SISTIMATIKA RANCANGAN RESNTRA
-
14
BAB 1 : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD BKBPP
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KBPP
BAB VI : INDIKATOR KINERJA BADAN KBPP YANG
MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN
RPJMD
-
15
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN BANDUNG
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten
Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
nomor 6 tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah
Kabupaten Bandung.
Tugas pokok yang dilakasanakan adalah pengendalian jumlah
penduduk melalui
pengaturan kelahiran. Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh
Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah
untuk
meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui program
Keluarga
Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
dengan upaya yaitu :
1. Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) = 80 poin
2. Meningkatkan Indek pembangunan Gender (IPG), di dukung
dengan
menurunnya Net Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan TFR 2,10 Penduduk
Tumbuh
Seimbang.
Tujuan program keluarga berencana secara demografi adalah
untuk
menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan secara filosofis adalah
untuk
mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Tujuan
tersebut kemudian
diimplementasikan melalui pelayanan keluarga berencana dan
pemberdayaan
perempuam serta perlindungan anak. Pengaturan kelahiran perlu
terus diupayakan
melalui program keluarga berencana untuk mencapai penduduk
tumbuh seimbang
atau penduduk tanpa pertumbunan. Secara strategis penduduk
tumbuh seimbang
apabila dicapai NRR=1 dengan Total Perility Rate 2,10.
-
16
Selanjutan perkembangan program pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, perlu terus diupayakan dalam mewujudkan
kesetaraan gender,
memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kasus
tentang pelanggaran
hak perempuan dan anak dewasa ini terus meningkat seperti KDRT,
Traffiking perlu
terus mendapat perhatian oleh pemerintah.
Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keluarga
Berencana
dan Pembedayaan Perempuan sebagai unsur pendukung pencapaian
Visi dan Misi
yang akan dicapai Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana
Strategis 2010-
2015 yaitu Visi:”Terwujudnya Kabupaten Bandung yang maju,
mandiri dan berdaya
saing, melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan
pembangunan
pedesaan, berlandaskan religius, kultural dan berwawasan
lingkungan.” Sedangkan
Misi yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatnya profesionalisme Birokrasi (Good Govermant dan
Clean
Governance)
2. Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan),
memantapkan
kesalehan sosial berlandaskan Iman dan Tagwa
3. Memantapkan Pemulihan keseimbagan lingkngan dan
pembangunan
berkelanjutan
4. menggali menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda
serta kearifan
lokal lainya
5. Memantapkan pembangunan pedesaan
6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta
keterpaduan
pemanfaatan tata ruang wilayah
7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi
kerakyatan dan
daya saing daerah
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka pelayanan yang
dilakukan oleh
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai
dengan Misi ke dua
yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang
kesehatan dan
Prioritas ke tiga yaitu meningkatkan cakupan pelayanan dan
kualitas kesehatan.
-
17
Dengan demikian sebagai implemtasi untuk mendukung tujuan
tersebut maka
pelayanan yang diberikan adalah meningkatkan sumberdaya manusia
di bidang
kesehatan melalui pembangunan keluarga berencana dan
pemberdayaan perempuan
di Kabupaten Bandung.
Pembangunan kependudukan melalui program keluarga berencana
perlu
terus ditingkatkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang
mandiri dan
mempunyai kompetensi untuk berdaya saing di era globalisasi yang
penuh dengan
tantangan. Penduduk yang besar sebagai modal dasar pembangunan
harus diimbangi
dengan peningkatan sumberdaya manusia, karena apabila tidak
berkualitas akan
menjadi beban dalam pembangunan sehingga akan menimbulkan
permasalahan sosial
seperti pengangguran, kemiskinan, rendahnya derajat kesehatan,
rendahnya
pendidikan, rendah daya beli dan permasalahan sosial lainya.
Jumlah penduduk harus terus dikendalikan melalui pelayanan
program
KB, dengan pengaturan kelahiran sesuai dengan hak-hak reproduksi
melalui
pemakaian alat kotrasepsi bagi pasangan usia subur atau PUS akan
berdampak
terhadap angka kelahiran. Pelayanan program keluarga berencana
dan pemberdayaan
perempuan akan membawa kontribusi terhadap pencapain visi dan
misi Pemerintah
Kabupaten Bandung dalam memciptakan sumberdaya manusia yang maju
mandiri
dan berdaya saing sebagai subyek dan obyek pembangunan.
Sesuai dengan upaya yang dilakukan dalam RPJMD Pemerintah
Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 yaitu diantaranya meningkatkan
sumberdaya
manusia dibidang kesehatan makan pelayanan yang dilakukan oleh
Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan gambaran pelayanan yang
akan
dilaksanakan dalam Rencana Strategis tahun 2011 – 2015 adalah
sebagai berikut:
Secara umum pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh
Badan
Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
sesuai
dengan Permendagri Nomor 13, yaitu terdiri dari 2 urusan, Bidang
KB,KS dan urusan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan
program dan
kegiatan sebgai berikut :
-
18
1. Program Keluarga Berencana
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3. Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang
mandiri
4. Program peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS, termasuk
HIV/AIDs
5. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak
6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina
Keluarga
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan
Anak
8. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan
Perempuan
9. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan.
Program tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan pelayan
kepada masyarakat
melalui:
1. Pelayanan pengaturan kelahiran melalui pelayanan peserta KB
baru dan
pembinaan peserta KB aktif, pelayanan KB dilakukan untuk
mencapai Total
Fertility Rate (TFR)= 2,10 untuk mewujudkan Net Reproduksi Rate)
NRR=1,
sehingga tercapai penduduk tumbuh seimbang 2015. disampingkan
itu dengan
pengaturan kelahiran diupayakan seluruh pasangan usia subur ikut
KB sehingga
berdampak terhadap menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan angka
kematian
bayi (AKB).
2. Pelayanan Reproduksi Sehat mealalui program pendewasaan usia
perkawinan
(PUP) dan penundaan anak pertama (PAP), pelayanan reproduksi
sehat dilakukan
untuk mencapai usia kawin pertama 21 tahun tahun 2015, yang mana
rata-rata usia
kawin baru mencapai 19 tahun.
3. Pelayanan Ketahan Keluarga melalui membinaan dan peningkatan
peran serta
masyarakat dalam Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja
(BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kelompoka Upaya
Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
-
19
4. Peningkatan Peranserta Masyarakat, bertujuan untuk
meningkatan peran
masyarakat dalam progran KB sebagai upaya traspormasi
pengetahuan melalui
pembentukan dan pembinaan Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa,
Kelompok
Akseptor, Paguyuban MOP, Forum Pos KB desa, Posyandu, PIKRR,
kelompok
pemuda, poktan-poktan kegiatan.
5. Penyediaan data mikro keluarga untuk pembangunan di daerah,
pelayanan data ini
dilakukan untuk mengevaluasi sejauhmana keberhasilan program KB
dan
pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak yang sudah
dicapai, dengan
melakukan pendataan keluarga sejahtera setiap tahun untuk
melihat data
demografi, data keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
tahapan keluarga Pra
KS, KS I, KS II, KS III dan KS III+, kemudaian dianalsis dan di
jadikan data
untuk melakukan palayanan KB kepada Masyarakat.
6. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan. Perempuan dewasa ini masih
bagian dari
upaya pembangunan yang masih termarjinalkan, sehingga perlu
penangan yang
serius agar permpuan ditempatkan pada posisi yang sama sebagai
obyek dan
subyek dalam pembangunan di Kabupaten Bandung. Melalui
pelayanan
pemberdayaan perempuan maka para wanita akan terlindungi dari
berbagai upaya
yang merendahkan derajat perempuan seperti Traffiking, Kekerasan
dalam rumah
tangga (KDRT), dan masalah permpuan lainnya. Kemudian
pengarusutamaan
gender akan menjadi prioritas utama sehingga perempuan mempunyai
posisi yang
sama dengan kaum perempuan dengan tidak melanggar kodrat
alamiah
perempuan.
7. Pelayanan Perlindunganan Anak. Anak adalah aset bangsa yang
perlu dilindungi
dan dibina agar menjadi sumberdaya manusia yang mampu meneruskan
estapet
kepemimpinan. Melalui pelayanan perlndungan anak masyarakat
Kabupaten
Bandung akan diberi pemahaman tentang hak-hak anak, begaimana
menjaga dan
melindungan anak sebagai aset Pembangunan.
Dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah,
perencanaan
strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran
kinerja instansi
pemerintah. Perencanaan strategis Badan Keluarga Berencana dan
pemberdayaan
-
20
Perempuan Kabupaten Bandung memerlukan integrasi antara keahlian
sumber daya
manusia dengan yang lainnya agar mampu menjawab tuntutan
perkembangan
lingkungan strategis mulai dari pedesaan sampai dengan tingkat
nasional.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan perempuan telah tersusun uraian Tugas dan Fungsi
Sebagai berikut:
1). Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung
bahwa kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan mempunyai Tugas Pokok memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan mengkoordinasikan dan
mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang
keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan
dan
Perlindungan Anak.
2). Fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah
sesuai
dengan lingkup tugasnya
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota
sesuai
dengan tugas dan fungsinya
Untuk melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan membawahi satu bagian, 3 sub bagian, 5
bidang,
10 sub bidang, 31 UPT dan 31 Kasubag TU serta Jabatan Fungsional
(
Penyuluh KB ) yaitu :
1. Bagian Sekretariat
a. Sub Bagian Penyusunan Program
-
21
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Informasi dan Data Keluarga
a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga
b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Keluarga Berencana
a. Sub Bidang Pengendalian KBKR
b. Sub Bidang Reproduksi Remaja
4. Bidang Keluarga Sejahtera
a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga
b. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan
a. Sub Bidang Pengurus utama Gender
b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan
6. Bidang Perlindungan Anak
a. Sub Bidang Kesejahteraan Anak
b. Sub Bidang Integrasi hak anak
7. UPT Pengendali Program KB, dibantu oleh Sub Bagian Tata
Usaha
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan di dukung
Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :
1. Kepala Badan : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Kepala Bidang : 5 Orang
4. Kepala Sub Bagian : 3 Orang
-
22
5. Kepala Sub Bidang : 10 Orang
6. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) : 113 Orang
7. PLKB : 7 Orang
8. Pelaksana : 22 Orang
9. UPT Pengendali Program KB : 30 Orang
10. Kasubag TU : 31 Orang
11. TKK : 1 Orang
Jumlah 224 Orang
b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai :
1). Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang
Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung bahwa kepala Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan
dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan
program,
pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan:
2). Fungsi
a). Penetapan penyusunan rencana dan program kerja
pengelolaan
pelayanan kesekretariatan.
b). Penetapan rumusan kebijakan kooordinasi penyusunan
program
danpenyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
c). Penetapan rumusan kebijakan pelayanan adaministratif
Badan.
d). Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi
umum
dankerumahtanggan.
e). Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan
danketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
-
23
f). Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan Administrasi
kelembagaan.
g). Penetapan rumusan kebijakan Administrasi pengelolaan
Keuangan.
h). Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan,monitoring, evaluasi
dan
pelaporan pelaksanaan tugas Badan.
i). Penetapan rumusan kebijakan Pengkoordinasian publikasi
pelaksanaan tugas Badan.
j). Penetapan rumusan kebijakan Pengkoordinasian penyusunan
dan
penyampaian bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
Badan.
k). Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan
kesekretariatan
l). Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan
kesekretariatan.
m).Pelaksanaaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan
fungsinya.
n). Pelaksanaan Koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan
unit
kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang
pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
Sedangkan Sekretariat Membawahkan:
(a) Sub Bagian Penyusunan Program
(b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(c) Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Penyusunan program
Dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian. Dan mempunyai Tugas
pokok :merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi,dan
melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana dan program Badan.Sedangkan fungsi dari Sub Bagian
Penyusunan program adalah :
-
24
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan
program
kerja Badan.
b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan
dan
program kerja Badan.
c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan
d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan Perundang-
undangan penunjang pelaksanaan tugas.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan
fungsinya.
g. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program
kerja
dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
pokok : merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi,dan
melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan
kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
Sedangkan fungsi dari Sub Bagian Penyusunan program adalah :
a). Penyusunan rencana dan program kerja operasional
kegiatan
pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta
administrasi kepegawaian.
b). Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman
surat-
surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan
kearsipan.
c). Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah Badan.
d). Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan
dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja dilingkungan
Badan.
-
25
e). Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian
administrasi perjalanan Dinas.
f). Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan
Rapat-rapat dinas.
g). Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat.
h). Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan
ketertiban kantor.
i). Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan
lingkungan kantor
j). Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana perlengkapan kantor
k). Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan
inventarisasi perlengkapan kantor.
l). Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pelaksanaan tugas Badan.
m). Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan
pendokumentasian
peraturan perundang-undangan.
n). Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimapanan, dan
pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian.
o). Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan
mutasi pegawai.
p). Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian
yang meliputi kenaikan pangkat,gaji berkala, pensiun, kartu
pegawai, karis / karsu, taspen, askes dan pemberian
penghargaan
serta peningkatankesejahteraan pegawai
q). Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan struktura, teknis dan fungsional serta
ujian
Dinas.
r). Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan
karier
serta disiplin Pegawai.
-
26
s). Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun
dan
cuti pegawai.
t). Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK,
sumpah/janji pegawai.
u). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan
fungsinya.
w. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum
dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian
dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
Sub Bagian Keuangan
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
pokok : merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi,dan
melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan administrasi dan
pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan Badan.
Sedangkan fungsi dari Sub Bagian Keuangan adalah :
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan Badan.
b) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan,
belanja
dan pembiayaan Badan.
c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran
pendapatan dan belanja.
d) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan
daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri
sipil.
e) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan
program administrasi pengelolaan keuangan.
f) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan
dan belanja Badan.
-
27
g) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan
bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan,
belanja dan pembiayaan Badan.
h) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran
pendapatan belanja dan pembiayaan Badan.
i) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan
program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala
bidang dilingkungan Badan.
j) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas
pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan.
k) Pelaksanaan koordinasi teknis perumuusan penyusunan
rencana
dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.
l) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
m) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas
dan fungsinya.
n) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit
kerja lain dilingkungan Badan.
C. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Data Keluarga
Bidang Informasi dan Data Keluarga dipimpin oleh Seorang Kepala
Bidang
yang mempunyai :
1). Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang
Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung bahwa kepala Bidang Informasi dan Data Keluarga pada
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten
Bandung mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan
dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang Pengelolaan Informasi dan
data
-
28
keluarga yang meliputi pengelolaan data mikro keluarga serta
analisa,
evaluasi dan pelaporan.
Sedangkan Bidang Informasi dan Data Keluarga mempunyai
fungsi
sebagai berikut:
a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja
pengelolaan
informasi dan data keluarga.
b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan
pengelolaan informasi dan data keluarga.
c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pengelolaan
pengelolaan informasi dan data keluarga.
d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
informasi dan data keluarga.
e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang
pengelolaan
informasi dan data keluarga.
f) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan
data
keluarga.
g) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan data
keluarga.
h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan
fungsinya.
i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja
/ instansi /lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan
informasi
dan data keluarga.
Bidang Informasi dan Data Keluarga Membawahi:
a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga
-
29
b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bidang Data Mikro Keluarga
Sub bidang data mikro keluarga dipimpin oleh seorang kepala
sub bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pengelolaan data mikro keluarga.
Sedangkan Bidang Data Mikro Keluarga mempunyai fungsi
Sebagai berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional
kegiatan pengelolaan data mikro keluarga
b) Penyusunan rumusan penetapan kebijakan dan
pengembangan informasi serta data mikro kependudukan
dan keluarga
c) Penyelenggaraan informasi serta data mikro
kependudukan dan keluarga.
d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan
penetapan sasaran pengembangan informasi serta data
mikro kependudukan dan keluarga.
e) Pemberian informasi serta data mikro kependudukan dan
keluarga
f) Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen
program KB Nasional dan pemberdayaan perempuan.
g) Pelaksanaan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan
data mikro kependudukan dan keluarga.
-
30
h) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi program KB
nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
i) Pelaksanaan pemanfaatan data informasi program KB
nasional dan pemberdayaan perempuan untuk mendukung
pembangunan daerah.
j) Pelaksanaan pemanfaatan operasional jaringan
komunikasi data dalam pelaksanaan e-goverment dan
melakukan diseminasiinformasi.
k) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
m) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data mikro keluarga
dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh
seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelaksanaan Analisa, Evaluasi dan
Pelaporan.
Sedangkan Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai fungsi Sebagai berikut:
a) Penyusunan Rencana dan program kerja Operasional
Kegiatan Pelaksanaan Analisa, Evaluasi dan Pelaporan.
b) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional dan
pelaksanaan program kependudukan terpadu antara
perkembangan kependudukan (Aspek kuantitas, kualitas,
-
31
dan mobilitas) dengan pembangunan dibidang ekonomi,
sosial budaya dan lingkungan.
c) Pelaksanaan pengkajian dan penyempurnaan peraturan
daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika
kependudukan.
d) Pelaksanaan penyerasian isu kependudukan kedalam
program pembangunan.
e) Pelaksanaan teknis pendataan program keluarga
berencana, keluarga sejahtera dan Pemberdayaan
Perempuan.
f) Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi terhadap penetapan
rencana peningkatan dan penyebarluasan program
keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai bahan
tindak lanjut dan proses penetapan rencana lebih lanjut.
g) Pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan
rencana peningkatan dan penyebarluasan program
keluarga berencana, keluarga sejahtera dan Pemberdayaan
Perempuan.
h) Pembinaan pelaksanaan tugas tenaga fungsional dalam
analisa, evaluasi dan pelaporanrencana peningkatan dan
penyebarluasan program keluarga berencana dan keluarga
sejahtera.
i) Pelaksanaan klasifikasi dan verivikasi kelengkapan data
laporan rencana dan program penyebarluasan program
keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan
Perempuan.
j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
-
32
k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
l) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan analisa, evaluasi dan
pelaporan dengan sub unit kerja lain dibidang lain.
D. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Berencana
Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala bidang
yang
mempunyai :
1). Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang
Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung bahwa kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bandung
mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan Keluarga
Berencana
meliputi pengendalian KB-KR serta pengendalian re-produksi
remaja.
Sedangkan Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan
Keluarga Berencana.
b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan
Keluarga
Berencana.
c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan
Keluarga
Berencana.
d) Perumusan sasaran pelaksanaan Tugas dibidang pelayanan
Keluarga Berencana.
e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang
pelayanan
Keluarga Berencana.
-
33
f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Berencana.
g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Berencana.
h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan
fungsinya.
i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan
unit
kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang
pelayanan
Keluarga Berencana.
Bidang Keluarga Berencana Membawahi :
Sub Bidang Pengendalian KB-KR
a) Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi Remaja
Sub Bidang Pengendalian KB-KR
Sub Bidang Pengendalian KB-KR dipimpin oleh seorang kepala
sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
Pengelolaan dan Pengendalian KB-KR.
Sedangkan Bidang Pengendalian KB-KR. mempunyai fungsi
Sebagai berikut:
a) Penyusunan rencana dan program klerja operasional
kegiatan
Pengelolaan dan Pengendalian KB-KR.
b) Penyusunan rumusan penetapan kebijakan jaminan dan
pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan
masalah kesehatan re-produksi serta kelangsungan hidup ibu,
bayi dan anak.
c) Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan
KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan
pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan
-
34
masalah, kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu,
bayi dan anak.
d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan dan pengembangan
jaringan pelayanan KB dirumah sakit.
e) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran
pelayanan KB,sasaran peningkatan perencanaan kehamilan,
sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran ”Unmet Need”
sasaran penanggulanga masalah kesehatan reproduksi,serta
sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
f) Pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria serta
kelayakan tempat kelayakan KB dan kesehatan reproduksi
serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
g) Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan
partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi
serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
h) Pelaksanaan pemantauan tingkat drop-out peserta KB
i) Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan
pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB
j) Pelaksanaan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan
KB.
k) Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan
KB dan kesehatan reproduksi.
l) Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan
kesadaran
keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan,
terbebas dari HIV/AIDS dan inveksi menular seksual (IMS).
m) Pelaksanaan pembinaan penyuluh KB.
-
35
n) Pelaksanaan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program
pelayanan KB dankesehatan reproduksi.
o) Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih
terjangkau, aman berkualitas dan merata.
p) Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat obat
dan
cara kontrasepsi dan pelayanan dengan prioritas keluarga
miskin dan kelompok rentan.
q) Pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana alat obat dan
cara
kontrasepsi bagi peserta mandiri.
r) Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan
promosi kesehatan reproduksi.
s) Pelaksanaan informed choice dan informed concent dalam
program KB.
t) Pelaksanaan monitoring, evaluasi,asistensi fasilitasi,
supervisi
pelaksanaan program KB nasional.
u) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan
tugas.
v) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas
dan fungsinya.
w) Pelaksanaan kooordinasi pengelolaan dan pengendalian KB-
KR dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi Remaja
Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi Remaja dipimpin oleh
seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok
-
36
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas Pelayanan Pengendalian Re-Produksi Remaja
Sedangkan Bidang Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi
Remaja mempunyai fungsi Sebagai berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
Pelayanan Pengendalian Re-Produksi Remaja.
b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kebijakan KRR,
pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA
c) Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan operasional KRR,
pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA
d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran
pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya
NAPZA.
e) Pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria serta
kelayakan tempat pelayanan KRR, termasuk pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA
f) Pelaksanaan pelayanan KRR termasuk KRR, pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA
g) Pelaksanaan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk KRR,
pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara
sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi
masyarakat (LSOM).
h) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan fasilitasi
pelaksanaan KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS,
IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah
dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat
(LSOM).
-
37
i) pelaksanaan KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS,
IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah
dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat
(LSOM).
j) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan sasaran KRR
termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya
NAPZA.
k) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan prioritas kegiatan
KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya
NAPZA.
l) Pelaksanaan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik
sebaya, dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.
m) Pelaksanaan pembinaan pusat informasi konsultasi remaja.
n) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan tugas.
o) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas
dan fungsinya.
p) Pelaksanaan kooordinasi pengelolaan dan pengendalian
Reproduksi remaja dengan sub unit kerja lain dilingkungan
Badan.
D. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Sejahtera.
Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang kepala bidang
yang
mempunyai :
1). Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang
Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
-
38
Bandung bahwa kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bandung
mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan Keluarga
Sejahtera
meliputi Bidang Ketahanan Keluarga dan Bidang Advokasi dan
Pembinaan Instansi masyarakat.
Sedangkan Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan Pelayanan
Keluarga Sejahtera.
b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan
Keluarga
Sejahtera
c) Pengkoordinasian perencanaan teknis di Bidang pelayanan
Keluarga
Sejahtera
d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan
Keluarga
Sejahtera
e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang
pelayanan
Keluarga Sejahtera
f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Sejahtera
g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Sejahtera
h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan
fungsinya.
i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja
/ instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan
Keluarga
Sejahtera.
-
39
(b) Bidang Keluarga Sejahtera Membawahi :
(a) Sub Bidang Ketahanan Keluarga
(b) Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat
Sub Bidang Ketahanan Keluarga
Sub Bidang Ketahanan Keluarga dipimpin oleh seorang kepala sub
bidang
yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan
Ketahanan
Keluarga
Sedangkan Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi Sebagai
berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
Pelayanan Ketahanan Keluarga.
b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengembangan
Ketahanan
dan pemberdayaan Keluarga.
c) Pelaksanaan dukungan pelayanan Ketahanan dan pemberdayaan
Keluarga.
d) Pelaksanaan penyerasian penetapan kriteria pengembangan
Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga.
e) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan sasaran bina
keluarga
balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR),bina keluarga
lansia
(BKL)
f) Palaksanaan penyelenggaraan BKB,BKR dan BKL, termasuk
pendidikan pramelahirkan.
g) Pelaksanaan Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga.
h) Pelaksanaan model-model kegiatan Ketahanan dan
pemberdayaan
Keluarga.
-
40
i) Pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan,
keterampilan, kewirausahaan, dan manajemen usaha bagi
keluarga
prasejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam
kelompok
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. ( UPPKS)
j) Pelaksanaan pendampingan / magang bagi para kader /
anggota
kelompok UPPKS.
k) Pelaksanaan kemitraan kualitas lingkungan keluarga.
l) Pelaksanaan Peningkatan kualitas Lingkungan Keluarga.
m) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
n) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan
fungsinya.
o) Pelaksanaan koordinasi pelayanan ketahanan keluarga dengan
sub
unit kerja lain dilingkungan Badan.
Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat.
Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat dipimpin
oleh
seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
Pelayanan Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat
Sedangkan Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat
mempunyai fungsi Sebagai berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan advokasi dan pembinaan instansi masyarakat.
b) Penyusunan rumusan kebijakan kebijakan penetapan
pengembangan
advokasi dan KIE.
-
41
c) Pelaksanaan operasional advokasi KIE.
d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kriteria advokasi dan
KIE.
e) Pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan
KIE.
f) Pelaksanaan advokasi, KIE,dan konseling program KB dan
KRR.
g) Pelaksanaan KIE ketahanan dan Pemberdayaan keluarga,
penguatan
kelembagaan dan jaringan instansi program KB.
h) Pelaksanaan pemanfaatan prototipeprogram KB / Kesehatan
Re-
produksi (KR), KRR, ketahanan dan Pemberdayaan
keluarga,penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.
i) Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS,
IMS,
dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
j) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengembangan
penguatan
pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program
k) Pelaksanaan dukungan Operasional pelembagaan keluarga
kecil
berkualitas dan jejaring program
l) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran
pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas
dan
jejaring program
m) Pelaksanaan pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian
angka
kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
n) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk teknis
pengembangan peran instansi masyarakat pedesaan/perkotaan
(IMP)
dalam program KB Nasional.
o) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan formasi dan
sosialisasi
jabatan fungsional penyuluh KB.
-
42
p) Pelaksanaan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan
penggerakan
instansi masyarakat program KB nasional dalam rangka
kemandirian.
q) Pennyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk teknis
peningkatan peran serta mitra program KB Nasional.
r) Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana
dalam
mendukung program KB Nasional, termasuk jajaran medis teknis
tokoh masyarakat dan tokoh agama.
s) Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh
KB.
t) Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.
u) Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB
nasional.
v) Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB
Nasional.
w) Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program
KB
nasional dalam rangka kemandirian.
x) Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program
KB
Nasional.
y) Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
z) Pelaksanaan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih
terutama
pelatihan klinis.
aa) Pelaksanaan pendayagunaan SDM program terlatih, serta
perencanaan
dan penyiapan kopetensi SDM program yang dibutuhkan.
bb) Pelaksanaan pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan
kebutuhan
program peningkatan kinerja SDM.
cc) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
dd) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan
fungsinya.
-
43
ee) Pelaksanaan koordinasi pelayanan advokasi dan pembinaan
instansi
masyarakat dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
-
44
E. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala
bidang
yang mempunyai :
1). Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang
Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung bahwa kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada
Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bandung
mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan dan pengelolaan
Pemberdayaan Perempuan meliputi Bidang Pengarusutamaan
gender
dan Bidang Pemberdayaan Perempuan.
Sedangkan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan
dan
pengelolaan Pemberdayaan Perempuan.
b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan
pengelolaan Pemberdayaan Perempuan.
c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan
dan
pengelolaan Pemberdayaan Perempuan.
d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan
dan
pengelolaan Pemberdayaan Perempuan.
e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang
pelayanan
dan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan.
f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan
Pemberdayaan Perempuan.
-
45
g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan
Pemberdayaan Perempuan.
h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan
fungsinya.
i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan
unit
kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang
pelayanan
Pemberdayaan Perempuan.
Bidang Pemberdayaan perempuan Membawahi :
a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender
b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan
Sub Bidang Pengarusutamaan Gender
Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang kepala
sub
bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan
Pengarusutamaan Gender
Sedangkan Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi
Sebagai
berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan pengarusutamaan gender.
b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan daerah pelaksanaan
PUG
c) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan
PUG.
d) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan
mekanisme
PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan
pengembangan dan lembaga pemerinta.
-
46
e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program
dan
kegiatan yang responsif gender.
f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
g) Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang
responsif
gender dan pengembangan materi KIE PUG.
h) Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan
terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan
HAM dan politik.
i) Fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis
kelamin.
j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan
fungsinya.
l) Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengarusutamaan gender
dengan
sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
Sub Bidang Perlindungan Perempuan
Sub Bidang Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala
sub
bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan
Perlindungan Perempuan
Sedangkan Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi
Sebagai
berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan Perlindungan Perempuan.
b) Penyusunan rumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup
perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama
-
47
dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Ham,
politik,
lingkungan dan sosial budaya.
c) Pelaksanaan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas
hidup
perempuan dalam kebijakan dibidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi, hukum dan Ham, politik, lingkungan dan sosial
budaya.
d) Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas
hidup
perempuan dalam bidang dibidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi,
hukum dan Ham, politik, lingkungan dan sosial budaya.
e) Penyusunan rumusan kebijakan perlindungan perempuan
terutama
perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan,
perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan
didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
f) Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan
perempuan
terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja
perempuan,
perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan
didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
g) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga
kerja
perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan
perempuan didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan
fungsinya.
j) Pelaksanaan koordinasi pelayanan perlindungan perempuan
dengan
sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
-
48
-
49
F. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perlindungan Anak.
Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala bidang
yang
mempunyai :
1). Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang
Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung bahwa kepala Bidang Perlindungan Anak pada Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bandung
mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan dan pengelolaan
Perlindungan Anak meliputi Kesejahteraan anak dan integrasi hak
anak.
Sedangkan Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan
dan
pengendalian Perlindungan Anak.
b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan
pengendalian Perlindungan Anak.
c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan
dan
pengendalian Perlindungan Anak.
d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan
dan
pengendalian Perlindungan Anak .
e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang
pelayanan
dan pengendalian Perlindungan Anak .
f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengendalian
Perlindungan Anak .
g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengendalian
Perlindungan Anak .
-
50
h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan
fungsinya.
i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan
unit
kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan
dan
pengendalian Perlindungan Anak.
Bidang Perlindungan Anak Membawahi :
a. Sub Bidang Kesejahteraan Anak.
b. Sub Bidang Integrasi Hak Anak.
Sub Bidang Kesejahteraan Anak
Sub Bidang Kesejahteraan Anak dipimpin oleh seorang kepala
sub
bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan
Kesejahteraan Anak
Sedangkan Bidang Kesejahteraan Anak mempunyai fungsi Sebagai
berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan Kesejahteraan Anak.
b) Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan
perlindungan anak.
c) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kesejahteraan dan
perlindungan anak.
d) Pelaksanaan koordinasi kesejahteraan dan perlindungan
anak.
e) Fasilitasi penguatan lembaga / organisasi masyarakat dan
dunia
usaha untuk pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.
f) Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja
lembaga
masyarakat dan dunia usaha untuk kesejahteraan dan
perlindungan
anak.
-
51
g) Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa
sosial
untuk mewujudkan perlindungan anak.
h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan
fungsinya.
j) Pelaksanaan koordinasi pelayanan perlindungan Anak dengan
sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
Sub Bidang Integrasi Hak Anak.
Sub Bidang Integrasi Hak Anak dipimpin oleh seorang kepala
sub
bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
Pelayanan Integrasi Hak Anak
Sedangkan Bidang Integrasi Hak Anak mempunyai fungsi Sebagai
berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan Integrasi Hak Anak.
b) Perencanaan operasional kegiatan pelayanan, pengelolaan
dan
pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan.
c) Penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana
pelayanan,
pengelolaan dan pengendali program KB dan pemberdayaan
perempuan.
d) Pengelolaan anggaran pelaksanaan pelayanan, pengelolaan
dan
pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan.
e) Pengembangan kemitraan pelayanan, pengelolaan dan
pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan.
f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas
dan fungsinya.
-
52
h) Pelaksanaan koordinasi pelayanan program KB dan
pemberdayaan perempuan dengan sub unit kerja lain
dilingkungan Badan.
-
53
G. UPT Pengendali Program KB Membawahkan:
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang sub bagian tata
usaha.
Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas pokok menyusun,
dan
melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT dibidang
pelayanan,
pengelolaan dan pengendali program KB dan Pemberdayaan
Perempuan.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala sub bagian
tatausaha
melaksanakan fungsinya
a) Penyusunan rencana operasional ketatausahaan pelayanan,
pengelola dan
pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan
b) Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan
sarana
dan prasarana UPT
c) Penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi
pelayanan,
pengelola dan pengendali program KB dan pemberdayaan
perempuan
d) Pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi
kepegawaian
pelayanan, pengelola dan pengendali program KB dan
pemberdayaan
perempuan
e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan
fungsinya.
f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan
fungsinya.
-
54
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN BANDUNG.
3.1 Permasalahan Pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan
Pemasalahan dalam pembangunan keluarga berencana dan
pemberdayaan
adalah penyimpangan yang terjadi dari rencana yang telah
ditentukan,
merupakan bagian penting yang harus dievaluasi untuk dilakukan
perbaikan
dalam perencanaan selanjutnya. Isue penting yang harus kita
perhatikan saat ini
dalam pembangunan keluarga berencana adalah apa yang akan kita
lakukan
apabila terjadi ledakan penduduk?. Apabila ledakan penduduk
menjadi kenyataan
maka akan terbentang di hadapan kita masalah-masalah yang akan
menghabat
percepatan pembangunan. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan akan
terus
membebani proses pembangunan karena hasil membangunan tidak
akan
mencukupi semua kebutuhan penduduk. Maka untuk mengatasi hal
tersebut
program KB dan pemberdayaan perempuan sebagai solusi untuk
mengatasi
kondisi tersebut.
Penduduk dapat menjadi asset yang bermanfaat bagi pembangunan,
salah
satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk
akan menjadi
beban yang berat jika memiliki kualitas yang rendah.
Kependudukan merupakan
factor dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan
pembangunan.
Upaya-upaya memperbaiki kualitas penduduk bukan hanya
melalui
perbaikan tingkat pendidikan ataupun kesehatan masyarakat namun
juga melalui
penurunan angka kelahiran. Untuk itu, permasalahan penduduk
tetap merupakan
faktor dominan yang menjadi titik sentral upaya perbaikan
kualitas sumberdaya
-
55
manusia (SDM) Kesehatan dan Pendidikan melalui program Keluarga
Berencana
yang dilakukan dengan pengaturan kelahiran di Kabupaten
Bandung.
Pembangunan Keluarga berencana dirumuskan sebagai upaya
peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat yang bertumpu
pada
keluarga melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan
kelahiran,
pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga
untuk
mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Undang- Undang
No. 10
Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
menyebutkan, bahwa keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat
yang terdiri
dari suami, istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah
dengan anaknya, atau
ibu dengan anaknya. Dengan demikian maka tumpuan dan kekuatan
program
keluarga berencana berada pada sejauh mana keluarga dapat
merencanakan hal-
hal yang menyangkut kesejhateraan dalam keluarga yang
menjadi
tanggungjawabnya.
Keberhasilan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten
Bandung
telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan, dengan
tercapainya target
peserta KB baru tahun 2010 sebanyak 97.149 akseptor, secara
fertilitas akan
menghambat kelahiran sebanyak 97.149 kelahiran apabila peserta
KB tersebut
dibina menjadi akseptor KB yang lestari. Sehingga apabila
diasumsikan dengan
nilai rupiah dengan terkendalinya 97.149 kelahiran pemerintah
telah menghemat
Rp. 971,49 milyar apabila setiap kelahiran membutuhkan biaya
sebesar Rp.
10.000.000 per tahun/orang.
Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan di perkirakan
akan
mengalami perbaikan yang ditujukan dengan menurunnya angka
kelahiran,
meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian
bayi.
Meskipun demikian pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan
penduduk
penting di perhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang
dalam
rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan
jumlah
penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah non –
produktif.
-
56
Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan
pada
peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi yang
terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga
berkualitas.
Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang
lebih seimbang
sesuai dengan daya dukung daya tampung harus menjadi prioritas
pembangunan
berkelanjutan.
Selain hal tersebut, maka pokok perhatian terhadap masalah
penduduk ini
adalah upaya upaya pemerintah dalam meningkatan peran serta
masyarakat yang
selama ini dianggap termarjinalkan yaitu perempuan dan
anak-anak.
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak diarahkan pada
peningkatan
kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan
perlindungan anak di
berbagai bidang pembangunan : Penurunan jumlah tindak
kekerasaan,
eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak sera
penguatan
kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender di daerah
termasuk
ketersediaan data dan statistic gender.
3.2 Identifikasi Masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan
Pemberdayan
Perempuan Kabupaten Bandung.
Pembangunan Keluarga Berencana dalam upaya mencapai visi dan
misi
Pemerintah Kabupaten Bandung dalam perkembangannya telah
menunjukan
hasil yang cukup mengembirakan, walaupun demikian masih
dihadapkan dengan
berbagai permasalahan yang harus di hadapi lima tahun ke depan.
Permasalahan-
permasalahan berdasarkan hasil evaluasi perkembangan program KB
dan
Pemberdayaan Perempuan, target rencana serta capaian kinerja
yang
direncanakan dalan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana
dan
Pemberdayaan Perempuan periode tahun 2005-2010 sebagai
permasalahan yang
harus diselasaikan dalam perencanaan selanjutnya. Secara umum
permasalah
pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan
sebagai berikut:
1. Total Fertility Rate (TFR) masih Tinggi (2,35)
2. Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR) masih rendah (67 %)
-
57
3. Unmet need masih tinggi (33 %)
4. Peserta KB Suntik dan Pil Masih Tinggi yaitu suntik KB 53%
dan Pil KB
24%
5. Rata-rata usia kawin masih 19 tahun
6. Peserta KB metode kontrasepsi efektif terpilih (MKET) masih
rendah
7. Angka peserta KB yang Drop Out (DO) masih tinggi (15)%
8. Petugas lapangan KB PLKB dan PKB berkurang (1:3 desa), (1:4
desa)
idealnya 1:1 PLKB
9. Pemahaman remaja tentang KB dan KRR masih rendah
10. Pemahaman masyarakat tentang gender masih rendah
11. Pemahaman masyarakat tentang perrlindungan anak masih
rendah
12. Kasus traffiking dan KDRT masih tinggi
13. Program ketahanan Keluarga belum optimal.
Analisis permasalah di atas menjadi sasaran pokok dalam
rencana
strategis pembangunan keluarga berencana dalam mencapai visi dan
misi rencana
pembangunan keluarga berencana 5 (lima) tahun dan mendukung visi
dan misi
Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan kondisi di atas maka
dapat
digambarkan identifikasi maslah sesuai dengan sasaran pada
rencana strategis tahun
2011-2015.
-
58
Tabel.
Identifikasi Masalah Pembangunan Program KB dan Pemberdayaan
Perempuan
No Sasaran Pokok
Renstra BKBPP
Indikator dan
Target Renstra
BKBPP
Permasalahan
Pembangunan
KB dan PP
Faktor Penentu
Keberhasilan
1. Rata-rata jumlah
anak per keluarga
dalam upaya
Pengaturan
Kelahiran
Menurunnya
TFR=2,10 melalui
CPR=70%,
Unnmetned =0,
Do=5%
CU/PUS=100%
Rata-rata jumlah
anak dalam
keluarga 2,0
TFR masih
tinggi =2,35
CRR= 67%,
Unmetneed
33%, Do=15%
CU/Pus=78%
Rata-rata anak
dalam keluarga
2,43 (2-3)
Peningkatan SDM
program KB dan
Jumlah petugas
lapangan KB,
Sarana Parasrana
Pelayanan,
Anggaran yang
memadai
2. Rasio Akseptor
KB
Kualitas Peserta
KB
Meningkatnya
pemakain
kontrasepsi
terutama
pemakaian
terutama untuk
IUD, MOP,
MOW, Implan
Peserta KB
pengguna
kontrasepsi Pil
dan Suntik
Masih Tinggi
sehingga biaya
tinggi dan angka
do tinggi,
CU/Pus = 78%,
CPR =67%
KIE, Peningkatan
Kualitas dan
kuantitas
Pelayanan,
meningkatkan
akses pelayanan
KB, peningkatan
jumlah tenaga
pelayanan KB,
3. Jumlah Pra KS
dan KS I masih
tinggi
Menurunnya
jumlah Pra KS dan
KS I,
Jumah Keluarga
Pra KS dan KS I
masih tinggi
Meningkatkan
pelaksananaan
pendataan
-
59
sebanyak
427.477 KK
keluarga lebih
efektif, melakukan
verifikasi data,
analisis data, dan
penyediaan single
data untuk pra KS
dan KS I
3. Ketahanan
Keluarga
Meningkatnya
peranserta
masyarakat dalam
mengikuti
kegiatan poktan-
poktan kegiatan
Masih
rendahnya
peranserta
masyarakat
dalam mengikuti
kegiatan BKB,
BKL, UPPKS,
BKR dan poktan
lainnya
KIE kelompok,
Pembinaan dan
pembentukan
kelompok
kegiatan
4. Pendewasaan Usia
Perkawinan
Meningkatnya
pemahaman
tentang reproduksi
sehat bagi remaja
dan hak-hak
reproduksi
Masih terjadi
kawin muda
sehingga rata-
rata usia kawin
masih rendah
yaitu 19 tahun,
Peningkatan
Kelompok
PIKRR,
meningkatkan
peran pemuda
dalam program
KB, pembinaan
dan pembentukan
PIKRR di semua
desa
5. Partisipasi
Masyarakat
Meningkatnya
peranserta
masyarakat dalam
Masih
rendahnya peran
serta masyarakat
Akadvokasi dan
KIE kelompok
dan individu,
-
60
program KB,
sehingga seluruh
keluarga ikut KB
dalam program
KB
Peningkatan
institusi program
KB tingkat desa,
Pos KB desa, Sub
Pos KB desa,
kelompok
akseptor, Toma,
toga, Pemuda,
LSM.
6 peningkatan
jejaring swasta/
steakholder
Pihak
swasta/pengusaha
ikut dalam
program KB
perusahaan
Masih
rendahnya peran
swasta dalam
program KB
Meningkatnya
Advokasi kepada
pihak suwasta,
membentuk KB
perusahaan
7. Pemeberdayaan
Perempuan
a. persentase
partisipasi
perempuan
dilembaga
pemerintah
b.Rasio KDRT
a.
Meningkatnya
peran waninta
dalam
pembangunan dan
pengarusutamaan
gender
Meningkatnya
persentasi
perempuan di
lembaga
pemerintah
Masih
rendahnya
pemahaman
tentang gender,
kasus trafiking
dan KDRT
masih tinggi
Masih
rendahnya
keterlibatan
pekerja
perempuan pada
lembaga
pemerintah
Meningkatnya
program
pengarusautamaan
gender,
pembentukan
kelompok
ekonomi kaum
perempuan,
sosoialisasi dan
implentasi
undang-undangan,
Peningkatan peran
perempuan
dilembaga
pemerintahan.
-
61
7 Pengerlindungan
anak
Terbentukan kota
layak
anak,tersedianya
data potensi anak,
meningkatnya
pemahaman
tentang hak-hak
anak dan
perlindungan anak
Masih
rendahnya
pemahaman
tentang
perlindungan
anak, masih
tingginya kasus
traffiking dan
KDRT
Terbentukan kota
layak anak,
meningkatnya
advokasi tentang
perlindungan
anak, dan
pemahaman
tentang
perlindungan dan
hak-hak anak
-
62
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN BANDUNG
Sejalan perubahan tata pemerintahan dari sentralistik menuju
desentralistik, program KB telah melakukan reposisi, baik
kelembagaan maupun
program-programnya. Reposisi ini telah membawa implikasi dimana
sebagian
kewenangan pengelolaan program KB di daerah menjadi tanggung
jawab pemerintah
Kabupaten. Sementara pemerintah pusat lebih bertanggung jawab
kepada perumusan
kebijakan.
Perubahan system pemerintahan tersebut menuntut kesiapan
pengelola dan
pelaksana program KB untuk menggalang kemitraan dengan tokoh
agama, tokoh
masyarakat, tokoh adat, pimpinan organisasi profesi, LSM dan
mitra kerja lainnya
untuk melakukan advokasi kepada para pengambil kebijakan publik
khususnya di
Kabupaten. Pada era disentralisasi seperti saat ini, kegiatan
advokasi mutlak
diperelukan agar program KB menjadi salah satu prioritas
pembangunan di daerah.
Hal ini penting mengingat keberhasilan atau kegagalan program KB
sangat
tergantung kepada kelangsungan program KB di lini lapangan.
Penduduk dalam jumlah yang besar sebagai sumber daya manusia
(SDM)
merupakan kekuatan pembangunan. Anggapan tersebut mengandung
kebenaran bila
kondisi tersebut disertai faktor kualitas dan persebarannya yang
merata. Tetapi
apabila jumlah penduduk yang terus meningkat bila tidak
diimbangi dengan
kualitasnya maka akan menjadi beban dala pembangunan.
Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 3,2
juta
merupakan aset pembangunan yang harus di tingkatkan kualitasnya
agar dapat
berdaya saing. Besarnya jumlah penduduk ini terkait tingginya
angka pertumbuhan
penduduk utamanya di pengaruhi oleh tingkat kelahiran. Meskipun
tingkat kelahiran
-
63
sudah dapat diturunkan namun secara absolut jumlah penduduk
Indonesia masih terus
akan bertambah.
Sebagai salah satu program pebangunan nasional, program KB
dan
pemberdayaan perempuan mempunyai arti yang sangat penting dalam
upaya
mewujudkan manusia Kabupaten Bandung yang sejahteraa disamping
program
pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana disebutkan dalam
Undang-undang nomor 10
tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga
Sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya
peningkatan
kepeduian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia
perkawinan,
pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta
peningkatan
kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia
dan sejahtera.
Kemudian undang-undang nomor 52 tahun 2009, tentang kependudukan
dan
Keluarga Berencana menunjukan begitu pentingya peran KB dalam
pembangunan.
Untuk memberi arah pelaksanaan program; dalam Peraturan
Presiden
nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) tahun
2004-2009, disebut bahwa program KB nasional merupakan rangkaian
pembangunan
kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah
penting dalam
mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan
sebagai upaya
pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencan, serta
pengembangan
dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluaraga
kecil yang
berkualitas.
Selanjutnya dalam RJPMD tahun 2011-2015 visi dan misi
pemerintah
Kabupaten Bandung adalah “Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang
Maju, Mandiri
dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan
Pemantapan
Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Relijius Kultural dan
berwawasan
Lingkungan.” Berdasarkan visi tersebut maka dapat diberi
pengertaian bahwa dalam
untuk mewujudkan masayarakat yang maju, mandiri dan berdaya
saing perlu
peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka untuk meujudkan
itu peran program
KB sangat dominan disamping prioritas pendidikan dan kesehatan.
Hal ini sesuai
dengan misi ke 4 Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu :
Meningkatkan Kualitas
-
64
Sumberdaya Manusia (SDM) (pendidikan dan Kesehatan), memantapkan
kesalehan
sosial berlandaskan Iman dan Tagwa.”
Sementara itu berdasarkan tentang Rencana Strategis Privinsi
Jawa Barat
Tahun 2008-2013 dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu
: ”Tercapainya
masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Berdaya saing”.
ditegaskan
bahwa pencapaian Visi jawa barat Pengendalian laju pertumbuhan
penduduk
dilakukan melalui Peningkatan Cakupan peserta KB dan KB mandiri
sebagai
faktor kunci keberhasilan merupakan faktor kunci keberhasilan
pada misi ke satu
yaitu ”Meningkatan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang produktif
dan
berdaya saing” dan misi ke 4 (empat) yaitu ”Meningkatkan daya
dukung dan daya
tampung lingkung untuk pembangunan berkelanjutan”.
Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah tersebut; Badan
Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menterjemahkannya dalam
Rencana
Strategis Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bandung tahun
2011-2015 untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah
Kabupaten
Bandung dengan Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan Tahun 2011-2015 sebagai berikut:
1. Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Visi adalah tujuan adalah tujan yang ingin dicapai oleh Badan
Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah :
“Mewujudkan Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan
Berkualitas tahun
2015”
Visi tersebut mengandung beberapa makna dan arti dalam
mewujudkan
pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan
yaitu:
Keluarga Sejahtera adalah sebuah norma untuk membangun keluarga
yang
harmonis, bahagia dan sejahtera seperti yang diamanatkan oleh
Undang-undang
Nomor 10 tahun 1992 tentang pembangunan keluarga berencana dan
keluarga
sejahtera yang menyebutkan bahwa keluarga adalah unit kecil
dalam masyarakat
yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dengan anaknya
atau ayah dengan
-
65
anaknya, atau ibu dengan anaknya. Dengan demikian maka tumpuan
dan kekuatan
program keluarga sejahtera berada pada sejauh mana keluarga
dapat merencanakan
hal-hal yang menyangkut kesejhateraan dalam keluarga yang
menjadi
tanggungjawabnya.
Maju adalah kondisi dimana keluarga mampu menciptakan sumber
daya
manusia memiliki kemampuan untuk berkompetensi dangan sehingga
mampu
bersaing menguasi teknologi dengan pendidikan yang tinggi tetapi
mempunyai
kepribadian.
Mandiri adalah Kondisi dimana keluarga mampu menolong dirinya
sendiri,
dalam memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga keluarga menjadi maju
dengan
kekuatan sendiri.
Berkualitas adalah kondisi dimana keluarga mampu memenuhi
semua
kebutuhan jasmani dan rohani baik dalam hal kesehatan,
pendidikan dan daya beli
keluarga.
b. Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut maka diiplentasikan
kedalam misi Badan
Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuapuan yaitu :
1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui
pengaturan
kelahiran, pendewasaan usia perkawian, pembinaan Ketahanan
Keluarga dan
penngkatan keluarga sejahtera.
2. Penyediaan Data Mikro Keluarga untuk pembangunan di
daerah
3. Meningkatkan kualitas kepesertaan peserta KB
4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui
penegakan,
kesetataraan, keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan
anak
5. Meningkatkan peran serta swasta/steak holderdalam pembangunan
KB.
-
66
c. Tujuan
Tujuan dari program pembangunan keluarga berencana dan
pemberdayaan
perempuan adalah
1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
kebijakan
kependudukan guna mendorong terlaksananya peninkatan sumber
daya
manusia bidang kesehatan melalui pembangunan berwawasan
kependudukan
2. Mewujudkan penduduk tmh seimbang melalui pelembagaan norma
keluarga
kecil bahagia sejahtera
3. mewujudkan kualitas hidp perempuan dan anak
d. Sasaran
sasaran yan akan dicapai dalam pembangunan Keluarga Berencana
dan
Pemberdayaan Perempuan adalah:
1. sasaran Umum adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
yang di
tandai dengan peningkatan program KB, Keluarga Sejahtera,
Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dengan :
- meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
- Meningkatkan Indek Pembangunan Gender (IPG) didukung
dengan
menurunnya Net Repduction Rate (NRR)=1 melalui Total Fertility
Rate
(TFR)=2,10 penduduk tampa pertumbuhan
-
67
2. sasaran Strategis
Sasaran strategis yang akan di capai tahu 2011-2015 adalah
sebagai berikut:
NO SASARAN STATUS AWAL TARGET 2015
1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan
penduduk tingkat nasional (% per tahun)
1,23 * 0,75*
2. Menurunnya TFR per perempuan usia
reproduksi
2,35 ** 2,10 **
3. Meningkatnya CPR cara modern (%) 67,0 ** 70,0 **
4. Menurunnya kebutuhan ber KB tidak terlayani /
unmet need dari pasangan usia subur (%)
15 ** 5,0 **
5. Meningkatnya median usia kawin pertama
perempuan (tahun)
19 ** 21 **
6. Menurunnya kasus KDRT dan Trafiking
7. Meningkatkan peran perempuan dilembaga pemerintah dari 1,84 %
menjadi 5 %
6. Meningkatnya keserasian kebijakan pengendalian penduduk
7. Meningkatnya ketersediaan & kualitas data dan informasi
kependudukan yang bersumber dari
pendataan keluarga, sensus, survei, dan registrasi vital
kependudukan
e. Strategi dan Kebijakan
1. analisis Swot
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan program keluarga
berencana
dan pemberdayaan perempuan maka strategi dan arah kebijakan
pembangunan
keluarga berencana akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
Untuk
-
68
menentukan alternatif strategi pencapaian dilakukan melalui
analisis SWOT
(Strenght, Weakness, opportunity, dan threats) yaitu sebagai
berikut:
a. Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal (PLI dan
PLE)
Berdasarkan analisis SWOT, pencermatan lingkungan internal
dan
eksternal Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan
Kabupaten Bandung diperoleh beberapa faktor kekuatan, kelemahan,
peluang
dan tantangan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan
keberhasilan
program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, adalah
sebagai
berikut :
Tabel 4
Tabel 1. Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal (PLI
& PLE)
Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)
1. Perda NO. 6 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan SKPD Kabupaten
Bandung,
1.
Prasarana dan sarana terbatas
2. Telah terbentuk mekanisme opersional
sampai lini lapangan
2. TFR masih tinggi 2,35, dan CPR=67%
3. Mempunyai informasi lengkap dari data
hasil pendataan keluarga
3. Petugas belum memahamin tugas dan
fungsi secara mendalam
4. Potensi Pegawai 224 orang 4. Advokasi dan KIE masih
rendah
5. Sudah terbina kerjasama dengan dengan
dinas kesehatan dan instansi terkait
lainnya
5. Jumlah PLKB/PKB belum sesuai dengan
jumlah desa yang ada
Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats)
1.
2.
Undang-undang No. 10 tahun 1992
tentang Keluarga Berencana
Undang-undang No. 52tahun 2009
tentang Kependudukan dan Keluarga
Berencana
1.
3.
Rendahnya Kualitas Pelayanan KB
AKI dan AKB masih tinggi
3. Dukungan Politisi (Bupati,DPRD)
cukup tinggi mendukung program KB
2. Kualitas Kinerja Aparatur belum optimal
4. Kemitraan dengan 300 Orang Pos KB
Desa, 31 Kelompok PIKR, 31
Paguyuban MOP dan 1000 kel Bina-
bina Keluarga
3. Jumlah PLKB/PKB belum sesuai dengan
jumlah desa yang ada
5. Terdapat 62 Puskesmas dan klinik KB
tempat Pelayanan
4. Partisipasi masyarakat dalam program
KB masih Rendah
6.
7.
KB sebagai kebijakan pemerintah dalam
pengendalian kelahiran
Koordinasi dengan dinas kesehatan
cukup baik
5.
6.
Pelaksanaan koordinasi intern dan
eksteran Belum Optimal
Anggaran Belum Memadai
-
69
TABEL. 6
Analisis SWOT
KAFI KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN
(WEAKNESSES)
1. Adanya SOTK yang jelas
yaitu BKBPP
1. Prasarana dan sarana terbatas
2. Potensi 215 Pegawai 2. Advokasi belum optimal
KAFE
3. Telah terbentuk mekanisme
opersional sampai lini
lapangan
4. Mempunyai informasi
lengkap dari data hasil
pendataan keluarga
5. Sepuluh langkah PLKB
sebagai SOP
3. Petugas belum memahamin
tugas dan fungsi secara
mendalam
4. Jumlah PLKB/PKB belum
sesuai dengan jumlah desa
yang ada 5. TFR masih tinggi 2,35,
CPR=67 %, CU/Pus 78%
PELUANG
(OPPORTUNITIES)
STRATEGI SO STRATEGI WO
1. Undang-undang No. 10
tahun 1992 tentang
Keluarga Berencana
2. Undang-undang No. 52 tahun
2009 Tentang Kependudukan
dan KB
1. Peningkatan Pelaksanaan
Program KB lebih terfokus
pada pengaturan Kelahiran,
pendewasaan Usia
Perkawinan, Ketahanan
keluarga dan Reproduksi sehat
1. Tinkatkan koordinasi dengan
lintas sektoral dalam pelayanan
KB
2. 62 Puskesmas dan klinik KB
tempat Pelayanan
2. Melakukan kerjasama dengan
kilinik KB tempat pelayanan
2. meningkatkan kerjasama
dengan melalui pertemuan
rutin
3. secara Politisi (DPRD) dan
Pemerintah daerah
mendukung program KB
3. Membina petugas menjdai
profesional sebagai petugas
lapangan KB
3. Meningkatkan kemampuan
aparatur melalui KIE dan
Advokasi
4. Memanfaatkan dukungan
politis dalam membuat
kebijakan program KB
4. Mebuat kebijakan –kebijakan
yang mendukung program KB
ANCAMAN (THREATS) STRATEGI ST STRATEGI WT
1. Rendahnya Kualitas
Pelayanan KB
1. Meningkatkan kemampuan
teknis petugas, melengkapi
s