EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, NOPEMBER 2017 MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA STAF PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN
0
EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, NOPEMBER 2017
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
STAF PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN
1
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
STAF PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN
EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum
Analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja
orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk
mengetahui efektifitas dan efisiensi jabatan serta unit kerja sehingga diketahui
pula prestasi kinerja dari masing-masing Satker/Satfung, mengetahui kebutuhan
personel yang dibutuhkan dan dapat menggunakan waktu kerja yang dibutuhkan
dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien.
Dengan cara membagi isi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh hasil kerja
rata-rata satu orang, maka akan memperoleh waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan pekerjaan tersebut, atau akan memperoleh jumlah personel yang
dibutuhkan melalui jumlah jam kerja setiap personel tersebut.
Tuntutan dan tantangan tugas serta permasalahan yang dihadapi oleh Polri
yang semakin besar dan kompleks berdampak pada beban tugas atau beban
kerja yang semakin berat, sehingga memerlukan berbagai upaya dan pemikiran
yang konstruktif, produktif dan inovatif untuk membangun organisasi Polri yang
profesional, bermoral dan modern.
Menjawab tantangan tugas tersebut, Polri mengambil langkah-langkah di
bidang organisasi dan tata laksana yang salah satunya dengan menyusun
Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 yang mengatur tentang perhitungan
analisa beban kerja di lingkungan Polri baik di tingkat Mabes maupun di tingkat
kewilayahan agar dapat diketahui kelebihan beban kerja (over work load/over
2
quantity) dan atau kekurangan beban kerja (work loss), adanya tumpang tindih
dalam pelaksanaan pekerjaan, program dan kegiatan (over lapping), adanya in-
efisiensi dan in-efektifitas, baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya.
Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Analisis Beban Kerja di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah berjalan selama ± 3
tahun, sehingga perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap peraturan
tersebut untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Kapolri ini dan
kendala hambatan yang dihadapi di lapangan agar efektif dan efisien guna
menjawab tuntutan dan harapan masyarakat akan pelayanan Polri yang
profesional.
2. Dasar
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2010;
d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas
Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian
Daerah;
f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian
Resort dan Kepolisian Sektor;
g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
3
h. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:
Kep/547/VIII/2010 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Polri.
3. Ruang Lingkup
Lingkup pembahasan dalam naskah ini mencakup efektifitas dan efisiensi
Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Analisis Beban Kerja di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan beban
kerja pada setiap jabatan yang ada di lingkungan Polri dan unit kerja serta kendala
atau hambatan yang dihadapi.
4. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Untuk mengetahui sampai sejauh mana efektifitas dan efisiensi Peraturan
Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 guna meningkatkan kinerja, efektivitas dan
efisiensi kerja baik secara perorangan maupun satuan.
b. Tujuan
Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih
lanjut dalam rangka mendukung unit kerja di lingkungan Polri, baik di tingkat
Mabes Polri maupun di tingkat kewilayahan sehingga dalam pelaksanaan
tugas, program dan kegiatan tidak menemui kendala-kendala.
5. Tata Urut
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN DAFTAR SUSUNAN PERSONEL
MABES POLRI, POLDA, POLRES DAN POLSEK
BAB III PERMASALAHAN
BAB IV KAJIAN DAN ANALISIS
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
BAB VI PENUTUP
4
6. Pengertian
a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri
adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
b. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disingkat Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat;
c. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat Polda adalah pelaksana tugas
dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri;
d. Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas
dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/Kota yang berada di bawah
Kapolda;
e. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah unsur pelaksana
tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah
Kapolres;
f. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara
sistematik untuk menetapkan waktu bagi seorang personel Polri dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan/tugas, program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh unit kerjanya masing masing, guna memperoleh informasi
mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kerja dari unit kerja yang ada
berdasarkan objek dari pada analisis beban kerja.
BAB II . . . .
5
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN DAFTAR SUSUNAN PERSONEL
MABES POLRI, POLDA, POLRES DAN POLSEK
7. Struktur Organisasi Mabes Polri
6
8. Rekapitulasi Daftar Susunan Personel Mabes Polri
JENDERAL KOMJEN IRJEN BRIGJEN KBP AKBP KP AKP IP BA/TA IV III II / I
1. PIMPINAN 1 1 - - - - - - - - 2 - - - 0 2
2. ITWASUM - 1 1 6 54 11 6 - - - 79 7 21 39 67 146
3. SOPS - - 1 4 16 26 30 3 - - 84 14 35 71 120 200
4. SRENA - - 1 4 14 30 7 8 0 0 64 16 54 51 121 185
5. SSDM - - 1 5 20 59 60 70 - - 215 26 30 60 116 331
6. SLOG - - 1 4 15 44 52 42 - 20 178 20 51 111 182 360
7. DIVPROPAM - - 1 3 18 32 41 28 3 86 212 17 35 47 99 311
8. DIVKUM - - 1 2 7 20 3 - - - 33 13 23 33 69 102
9. DIVHUMAS - - 1 3 10 21 6 - - - 41 14 22 48 84 125
10. DIVHUBINTER - - 1 2 28 33 12 - - - 76 14 6 36 56 132
11. DIV TIK POLRI - - 1 2 9 20 21 0 0 23 76 14 13 44 71 147
12. SAHLI - - 5 - - 1 - - - - 6 2 14 4 20 26
13. SPRIPIM - - - - 1 4 8 11 2 6 32 2 10 27 39 71
14. SETUM - - - - 1 6 6 - - - 13 7 32 23 62 75
15. YANMA - - - - 1 7 12 17 13 398 448 6 12 358 376 824
16. BAINTELKAM - 1 1 7 31 85 87 6 0 248 466 34 24 78 136 602
17. BAHARKAM - 1 - 2 6 13 13 - - - 35 10 16 24 50 85
18. KORBINMAS - - 1 2 8 18 22 4 11 34 100 8 12 24 44 144
19. KORSABHARA - - 1 3 13 32 53 11 28 344 485 18 13 43 74 559
20. KORPOLAIRUD - - 1 2 16 58 158 123 265 1311 1934 3 6 241 250 2184
21. BARESKRIM - 1 1 10 50 188 183 158 6 273 870 19 14 120 153 1023
22. PUSLABFOR - - - 1 13 57 61 78 12 - 222 7 49 117 173 395
23. PUSIKNAS - - - 1 13 9 12 - - - 35 6 10 15 31 66
24. PUSINAFIS - - - 1 5 12 22 - - - 40 6 11 20 37 77
25. KORLANTAS - - 1 3 15 44 58 52 44 512 729 12 34 70 116 845
26. KORBRIMOB - - 1 3 18 89 212 621 966 13873 15783 4 61 348 413 16196
27. DENSUS 88 AT - - 1 1 24 59 143 235 282 1674 2419 10 22 62 94 2513
28. LEMDIKLAT - 1 1 4 14 36 70 - - 13 139 19 4 76 99 238
29. SESPIM - - 1 3 20 45 16 8 4 20 117 14 44 87 145 262
30. STIK - - 1 6 27 36 17 22 2 13 124 14 52 111 177 301
31. AKPOL - - 1 1 16 24 32 71 4 70 219 11 21 262 294 513
32. SETUKPA - - - 1 8 17 35 30 30 86 207 4 41 111 156 363
33. DIKLATSUS JATRANS - - - 1 1 2 1 - - - 5 2 4 6 11
34. DIKLAT RESERSE - - - 1 4 8 24 31 20 71 159 2 10 35 47 206
REKAPITULASI DSP TINGKAT MABES POLRI
PNSNO UNIT ORGANISASI
POLRI JUMLAH
POLRI
JUMLAH
PNS
JUMLAH
TOTALKET
7
JENDERAL KOMJEN IRJEN BRIGJEN KBP AKBP KP AKP IP BA/TA IV III II / I
35. SEPOLWAN - - - - 1 4 14 17 28 12 76 - 11 46 57 133
36. SEBASA - - - - 1 4 14 17 28 12 76 - 11 46 57 133
37. PUSDIKMIN - - - - 1 4 14 17 28 12 76 2 9 46 57 133
38. PUSDIKINTEL - - - - 1 4 14 17 28 12 76 - 11 46 57 133
39. PUSDIKLANTAS - - - - 1 4 14 17 28 12 76 - 11 46 57 133
40. PUSDIKSABHARA - - - - 1 4 14 17 28 12 76 - 11 46 57 133
41. PUSDIKBRIMOB - - - - 1 4 14 17 28 12 76 - 11 46 57 133
42. PUSDIKPOLAIR - - - - 1 4 14 17 28 12 76 - 11 46 57 133
43. PUSDIKBINMAS - - - - 1 4 14 17 28 12 76 - 11 46 57 133
44. PUSLITBANG - - - 1 5 14 18 - - - 38 6 21 19 46 84
45. PUSKEU - - - 1 7 19 21 20 - - 68 13 18 31 62 130
46. PUSDOKKES - - - 1 11 28 34 10 20 13 117 38 48 45 131 248
47. RUMKIT BHAYANGKARA TK I - - - 1 8 13 5 4 - - 31 20 23 179 222 253
48. PUSJARAH - - - 1 4 9 6 - - - 20 5 16 15 36 56
1 6 27 93 540 1265 1693 1816 1964 19196 26605 457 1027 3503 4987 31588
JUMLAH
TOTALKET
JUMLAH
PNSNO UNIT ORGANISASI
POLRI JUMLAH
POLRI
JUMLAH
PNS
JUMLAH
8
9. Struktur Organisasi Polda
10. Rekapitulasi Daftar Susunan Personel Polda
a. Polda tipe A khusus
NO UNIT ORGANISASI
POLRI JML
PNS JML JML
TOTAL KET
IRJEN BRIGJEN KBP AKBP KP AKP IP BA IV III II/I
1 KAPOLDA/WAKA 1 1 - - - - - - 2 - - - 0 2
2 ITWASDA - - 1 2 6 15 8 4 36 - 2 12 14 50
3 ROOPS - - 1 6 6 15 9 35 72 - 4 20 24 96
4 RORENA - - 1 4 9 2 3 5 24 - 12 14 26 50
5 RO SDM - - 1 4 10 2 3 13 33 - 15 14 29 62
6 ROSARPRAS - - 1 4 9 3 3 15 35 - 14 16 30 65
7 BIDPROPAM - - 1 3 10 22 31 119 186 - 6 19 25 211
8 BIDHUMAS - - 1 2 7 5 - 6 21 - 4 9 13 34
9 BIDKUM - - 1 2 7 1 - - 11 - 8 9 17 28
10 BID TI POLRI - - 1 2 7 8 3 13 34 - 6 12 18 52
9
NO UNIT ORGANISASI
POLRI JML
PNS JML JML
TOTAL KET
IRJEN BRIGJEN KBP AKBP KP AKP IP BA IV III II/I
11 SPRIPIM - - - 1 1 4 6 6 18 - 5 5 10 28
12 SETUM - - - 1 - 1 - 1 3 2 8 9 19 22
13 YANMA - - - 1 3 5 2 73 84 - 4 28 32 116
14 SPKT - - - 1 4 6 - 12 23 - 3 12 15 38
15 DITINTELKAM - - 1 8 42 40 12 168 271 - 6 30 36 307
16 DITRESKRIMUM - - 1 10 11 103 9 503 637 - 5 20 25 662
17 DITRESKRIMSUS - - 1 8 32 60 9 186 296 - 6 21 27 323
18 DITRESNARKOBA - - 1 6 21 37 3 111 179 - 6 12 18 197
19 DITBINMAS - - 1 6 12 13 3 3 38 - 6 15 21 59
20 DITSABHARA - - 1 5 10 22 42 1745 1825 - 6 12 18 1843
21 DITLANTAS - - 1 10 35 73 165 3.112 3.396 - - 222 222 3.618
22 DITPAMOBVIT - - 1 7 23 42 3 953 1.029 - 4 44 48 1.077
23 DITPOLAIR *) - - 1 5 9 14 16 262 307 - 8 21 29 336
*) Termasuk Pers Kapal
24 DITTAHTI - - - 1 4 7 11 74 97 - 2 12 14 111
25 SAT BRIMOB - - 1 3 8 13 12 102 139 - 6 32 38 177
A. DEN PELOPOR - - - 4 4 32 112 1.877 2.029 - 4 28 32 2.061
B. DEN GEGANA - - - 1 5 20 20 133 179 - 1 7 8 187
26 BIDKEU - - 1 2 5 2 3 7 20 - 10 8 18 38
27 BIDDOKKES*) - - 1 2 8 4 3 15 33 - 16 14 30 63
*) Termasuk
Pers Poliklinik
28 SPN - - 1 4 9 14 15 58 101 - 6 17 23 124
JUMLAH 1 1 22 115 317 585 506 9.611 11.158 2 183 694 879 12.037
10
b. Polda tipe A
NO UNIT ORGANISASI
POLRI JML
PNS JML JML
TOTAL KET
IRJEN BRIGJEN KBP AKBP KP AKP IP BA IV III II/I
1 KAPOLDA/WAKA 1 1 - - - - - - 2 - - - 0 2
2 ITWASDA - - 1 2 6 15 8 4 36 - 2 12 14 50
3 ROOPS - - 1 3 9 8 3 18 42 - 8 14 22 64
4 RORENA - - 1 4 9 2 3 5 24 - 12 14 26 50
5 ROSDM - - 1 4 10 2 3 13 33 - 15 14 29 62
6 ROSARPRAS - - 1 4 9 3 3 15 35 - 14 16 30 65
7 BIDPROPAM - - 1 3 10 22 22 50 108 - 6 15 21 129
8 BIDHUMAS - - 1 2 7 5 - 6 21 - 4 9 13 34
9 BIDKUM - - 1 2 7 1 - - 11 - 8 9 17 28
10 BID TI POLRI - - 1 2 7 8 3 13 34 - 6 12 18 52
11 SPRIPIM - - - 1 1 4 6 6 18 - 5 5 10 28
12 SETUM - - - 1 - 1 - 1 3 2 8 9 19 22
13 YANMA - - - 1 3 5 2 73 84 - 4 28 32 116
14 SPKT - - - 1 4 6 - 12 23 - 3 12 15 38
15 DITINTELKAM - - 1 6 26 24 10 70 137 - 6 18 24 161
16 DITRESKRIMUM - - 1 7 27 51 9 99 194 - 6 19 25 219
17 DITRESKRIMSUS - - 1 7 23 41 3 70 145 - 6 16 22 167
18 DITRESNARKOBA - - 1 6 18 31 3 78 137 - 6 12 18 155
19 DITBINMAS - - 1 6 12 13 3 3 38 - 6 15 21 59
20 DITSABHARA - - 1 4 7 18 24 385 439 - 6 12 18 457
21 DITLANTAS - - 1 7 15 27 28 94 172 - 6 28 34 206
22 DITPAMOBVIT - - 1 6 11 12 3 73 106 - 6 14 20 126
23 DITPOLAIR - - 1 5 9 12 14 51 92 - 8 18 26 118 *)1.096 DSP Kapal 10 Polda
24 DITTAHTI - - - 1 4 7 11 41 64 - 2 12 14 78
25 SATBRIMOB - - 1 1 5 15 15 102 139 - 6 32 38 177
A. DENPELOPOR - - - 3 3 24 84 1923 2037 - 3 21 24 2061
B. DENGEGANA - - - 1 5 20 20 133 179 - 1 7 8 187
26 SPN - - 1 4 9 14 15 58 101 - 6 17 23 124
27 BIDKEU - - 1 2 5 2 3 7 20 - 10 8 18 38
28 BIDDOKKES *) - - 1 2 7 3 3 15 31 - 14 16 30 61 *) Termasuk DSP Poliklinik
JUMLAH 1 1 22 98 268 396 301 3.418 4.505 2 193 434 629 5.134
11
c. Polda tipe B
NO UNIT ORGANISASI
POLRI JML
PNS JML JML
TOTAL KET
IRJEN BRIGJEN KBP AKBP KP AKP IP BA IV III II/I
1 KAPOLDA/WAKA - 1 1 - - - - - 2 - - - 0 2
2 I TWASDA - - 1 2 6 15 8 4 36 - 2 12 14 50
3 ROOPS - - 1 3 9 10 3 14 40 - 6 9 15 55
4 RORENA - - 1 4 9 2 3 4 23 - 12 13 25 48
5 ROSDM - - 1 4 10 2 3 11 31 - 15 12 27 58
6 ROSARPRAS - - 1 4 9 3 3 11 31 - 14 12 26 57
7 BIDPROPAM - - - 1 3 19 28 47 98 - 2 16 18 116
8 BIDHUMAS - - - 1 2 7 5 6 21 - 4 9 13 34
9 BIDKUM - - - 1 2 7 7 - 17 - 2 9 11 28
10 BIDTI POLRI - - - 1 2 7 8 14 32 - 2 10 12 44
11 SPRIPIM - - - - 1 2 5 6 14 - 5 6 11 25
12 SETUM - - - - 1 2 - - 3 - 6 13 19 22
13 YANMA - - - - 1 3 5 63 72 - 2 22 24 96
14 SPKT - - - 1 4 6 - 12 23 - 3 12 15 38
15 DITINTELKAM - - 1 6 18 16 10 58 109 - 6 18 24 133
16 DITRESKRIMUM - - 1 7 19 35 9 86 157 - 6 21 27 184
17 DITRESKRIMSUS - - 1 7 15 25 3 38 89 - 4 14 18 107
18 DITRESNARKOBA - - 1 6 15 25 3 60 110 - 6 12 18 128
19 DITBINMAS - - 1 6 12 13 3 3 38 - 6 13 19 57
20 DITSABHARA - - 1 4 7 14 18 263 307 - 6 10 16 323
21 DITLANTAS - - 1 7 15 24 19 64 130 - 6 21 27 157
22 DITPAMOBVIT - - 1 6 11 12 3 61 94 - 6 12 18 112
23 DITPOLAIR *) - - 1 5 9 12 14 43 84 - 8 14 22 106 *) 1.348 DSP Kapal 20 Polda
24 DITTAHTI - - - 1 4 7 11 36 59 - 2 10 12 71
25 SATBRIMOB - - 1 1 5 15 15 82 119 - 6 28 34 153
A. DEN PELOPOR - - - 2 2 16 56 1282 1358 - 2 14 16 1374
B. DEN GEGANA - - - 1 5 20 20 133 179 - 1 7 8 187
26 SPN - - - 1 4 9 22 60 96 - 2 15 17 113
27 BIDKEU - - - 1 2 4 4 9 20 - 5 8 13 33
28 BIDDOKKES *) - - - 1 2 7 3 12 25 - 8 13 21 46 *) Termasuk DSP Poliklinik
JUMLAH 0 1 16 84 204 339 291 2.482 3.417 - 155 385 540 3.957
12
11. Struktur Organisasi Polres Metro
12. Rekapitulasi Daftar Susunan Personel Polres Metro
NO
UNSUR UNIT
ORGANISASI & JABATAN
POLRI PNS JML
TOTAL
KET
KBP
AKBP
KP
AKP
IP
BA
JML
IV
III
II / I
JML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PIMPINAN BAGOPS BAGREN BAGSUMDA SIWAS SIPROPAM SIKEU SIUM SPKT SATINTELKAM SATRESKRIM SATRESNARKOBA SATBINMAS SATSABHARA SATLANTAS *) SATPAMOBVIT *) SATPOLAIR *) SATTAHTI SITIPOL
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - -
- 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1
- 4 3 9 2 2 - 2 3 7 8 4 4 4 - - - 2 2
- 9 2 4 3 5 4 2 3 13 15 7 7 11 - - - 3 3
- 18 4 12 4 24 4 20 15 76
158 74 14
212 - - - 8 6
2 35 12 29 10 32 9 25 22 98 183 87 27 229
- - -
14 12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -
- 6 4 5 4 4 4 4 - 2 8 8 4 10 - - - 5 4
- 6 5 6 4 4 4 4 - 2 8 8 4 10 - - - 5 4
2 41 17 35 14 36 13 29 22 100 191 95 31 239 PM PM PM 19 16
*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri. JUMLAH 1 9 20 56 90 649 825 0 2 73 75 900
13
13. Struktur Organisasi Polres/Ta/Tabes
14. Rekapitulasi Daftar Susunan Personel Polres Tipe Polrestabes
NO
UNSUR UNIT
ORGANISASI & JABATAN
POLRI PNS JML
TOTAL
KET
KBP
AKBP
KP
AKP
IP
BA
JML
IV
III
II / I
JML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PIMPINAN BAGOPS BAGREN BAGSUMDA SIWAS SIPROPAM SIKEU SIUM SPKT SATINTELKAM SATRESKRIM SATRESNARKOBA SATBINMAS SATSABHARA SATLANTAS SATPAMOBVIT *) SATPOLAIR *) SATTAHTI SITIPOL
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - -
- 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1
- 4 3 9 2 2 - 2 3 7 8 4 4 4 5 - - 2 2
- 9 2 4 3 5 4 2 3 13 15 7 7 11 10 - - 3 3
- 15 4
12 2
20 4
12 12 64
134 62 12
202 162
- - 8 6
2 32 12 29 8 28 9 17 19 86
159 75 25
219 179
- -
14 12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -
- 3 4 5 2 2 4 4 - 2 8 8 4 10 8 - - 5 4
0 3 5 6 2 2 4 4 0 2 8 8 4 10 8 - - 5 4
2 35 17 35 10 30 13 21 19 88
167 83 29
229 187 PM PM 19 16
*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
JUMLAH 1 10 21 61 100 731 924 - 2 74 76 1000
14
15. Rekapitulasi Daftar Susunan Personel Polres Tipe Polresta
NO
UNSUR UNIT
ORGANISASI & JABATAN
POLRI PNS JML
KET
KBP
AKBP
KP
AKP
IP
BA
JML
IV
III
II / I
JML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PIMPINAN BAGOPS BAGSUMDA BAGREN SIUM SIKEU SIPROPAM SIWAS SPKT SATINTELKAM SATRESKRIM SATRESNARKOBA SATBINMAS SATSABHARA SATLANTAS SATPAMOBVIT *) SATPOLAIR *) SATTAHTI SITI POL
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - -
- 3 3 2 1 1 1 1 1 5 8 3 4 4 5 - - 1 1
- 7 8 3 2 4 2 2 3 10 14 6 5 9 10 - - 2 2
- 9 18 6 6 2 12 4 12 52 84 27 14
174 129
- - 9 5
2 20 30 12 9 7 15 7 16 68 107 37 24 188 145
- -
12 8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 3 5 4 4 2 2 2 - 2 8 2 1 2 2 - - 2 2
0 3 5 4 4 2 2 2 0 2 8 2 1 2 2 - - 2 2
2 23 35 16 13 9 17 9 16 70 115 39 25 190 147 PM PM 14 10
*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri. JUMLAH 1 1 9 44 88 563 706 0 0 44 44 750
16. Rekapitulasi Daftar Susunan Personel Polres Tipe Polres
NO
UNSUR UNIT
ORGANISASI & JABATAN
POLRI PNS JML
KET
KBP
AKBP
KP
AKP
IP
BA
JML
IV
III
II / I
JML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PIMPINAN BAGOPS BAGSUMDA BAGREN SIUM SIKEU SIPROPAM SIWAS SPKT SATINTELKAM SATRESKRIM SATRESNARKOBA SATBINMAS SATSABHARA SATLANTAS SATPAMOBVIT *) SATPOLAIR *) SATTAHTI SITIPOL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -
- 3 3 2 - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - -
- 7 8 3 1 1 1 1 4 8 7 4 5 8 6 - - 1 1
- 9 12 4 6 4 14 6 9 40 52 18 13 114 64 - - 7 7
2 20 24 10 7 5 15 7 13 49 60 23 19 123 71 - - 8 8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 3 5 2 4 4 - 2 - 2 6 2 2 2 2 - - - -
0 3 5 2 4 4 0 2 0 2 6 2 2 2 2 - - 0 0
2 23 29 12 11 9 15 9 13 51 66 25 21 125 73 PM PM 8 8
*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri. JUMLAH 0 1 4 14 65 379 463 0 0 37 37 500
15
BAB III
PERMASALAHAN
17. Permasalahan pada implementasi Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 secara
umum sejak diberlakukannya adalah sebagai berikut:
a. Implementasi
1) Sebagian Satfung atau Satker sudah menerima sosialisasi peraturan Kapolri
tersebut baik yang dilaksanakan oleh Srena Polri pada saat melaksanakan
evaluasi pelaksanaan ABK atau tim ABK Satfung datang langsung ke Biro
Lemtala Srena Polri untuk lebih memperdalam pemahaman tentang
penyusunan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 tentang ABK di
lingkungan Polri.
2) Sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 diawali dengan
membagikan/mendistribusikan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 ke
seluruh Satfung maupun Satwil sebagai acuan dalam menyusun ABK
Satfung/Satwil.
3) Khusus di lingkungan Lemdiklat Polri dan jajarannya pada Tahun 2014 sudah
pernah melaksanakan sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014
dengan penyelenggaranya adalah Lemdiklat Polri.
4) Sosialisasi juga diberikan ketika pelaksanaan pendidikan pengembangan
spesialis fungsi perencanaan sebagai kurikulum materi pelatihan yang
diselenggarakan oleh Lemdiklat Polri.
5) Dengan melakukan penyusunan ABK dapat diketahui kebutuhan personel
yang ideal dan dapat dievaluasi efektifitas dan efisiensi kinerja dengan melihat
hasiI kegiatan/tugas dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas
unit kerja masing-masing.
6) Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Polri yang
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
SOTK di lingkungan Mabes Polri sebagai pengganti dari Peraturan Kapolri
Nomor 21 Tahun 2010, Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang
SOTK di lingkungan Polda dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010
tentang SOTK di lingkungan Polres dan Polsek yang diuraikan dalam
16
pertelaahan tugas sebagai acuan dalam menghitung ABK yang disusun oleh
Satfung maupun Satwil dengan tetap mempedomani pada Peraturan Kapolri
Nomor 15 Tahun 2014.
7) Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2014 secara umum belum diterapkan
secara maksimal sehingga perlu dilaksanakan analisa dan evaluasi terhadap
perhitungan ABK yang sudah dilaksanakan.
8) Secara umum telah dibuat pertelaahan tugas oleh masing-masing unit kerja di
masing-masing Satfung/Satwil namun masih perlu adanya perbaikan secara
berkala dan berkelanjutan namun masih terdapat Polda yang belum membuat
pertelaahan tugas dan standar waktu pekerjaan sesuai dengan bidangnya
masing-masing seperti Polda Papua.
9) Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 dapat bermanfaat
terhadap organisasi kepolisian untuk menganalisis beban kerja berupa:
a) efektifitas dan efisiensi jabatan serta unit kerja sehingga diketahui pula
prestasi kinerja dari masing-masing Satker/Satfung.
b) mengetahui kebutuhan personel.
c) dapat menggunakan waktu kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan
tugas secara efektif dan efisien.
10) ABK yang disusun Satfung/Satwil sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6
Tahun 2017 tentang SOTK di Lingkungan Mabes Polri, Peraturan Kapolri
Nomor 22 Tahun 2010 tentang SOTK di Lingkungan Polda dan Peraturan
Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK di Lingkungan Polres dan
Polsek dengan mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014.
11) Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 tentang ABK di
lingkungan Polri berdampak positif dengan adanya penempatan personel
sesuai dengan kompetensi dan sertifikasi yang dimiliki.
12) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 digunakan untuk
menyusun/menghitung beban kerja pada tiap unit sehingga diperoleh
kebutuhan jumlah personel yang ideal pada tiap unit organisasi sesuai
dengan beban tugas, sehingga distribusi personel Iebih efektif dan efisien
serta dapat mengevaluasi efektifitas dan efisien kinerja dengan melihat hasil
17
kegiatan/tugas dan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas unit
kerja masing-masing.
13) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 secara umum telah dilaksanakan dan
telah dikompulir analisis beban kerja Satfung dan Satwil, namun belum efektif
dan efisien dalam hal:
a) penataan/penyempurnaan struktur organisasi.
b) penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit.
c) penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.
d) program penempatan personel dari unit yang berlebihan ke unit yang
masih kurang.
14) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 dijadikan sebagai pedoman dalam
menghitung beban kerja untuk meningkatkan kinerja yang efektif pada jabatan
unit kerja, serta sebagai metode untuk menganalisis secara sistematis
terhadap faktor–faktor yang menjadi obyek penghitungan beban kerja yang
meliputi :
a) Pekerjaan rutin maupun insidentil.
b) Waktu yang dibutuhkan.
c) Volume (jumlah) pekerjaan/tugas/kegiatan.
15) Penghitungan ABK berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014
hanya untuk mengetahui kebutuhan personel ideal dan waktu yang diperlukan
dalam menyelesaikan tugas masing-masing Satfung/Satwil, namun belum
dapat dipergunakan untuk menghitung tunjangan kinerja anggota karena
sampai saat ini penghitungan kinerja masih berdasarkan data kehadiran
anggota, sehingga implementasi Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014
tentang ABK di Lingkungan Polri masih dirasakan belum optimal.
b. Kendala/hambatan
1) Sosialisasi yang dilaksanakan belum merata dan berkesinambungan
sehingga ada beberapa Satfung/Satker yang belum menerima sosialisasi
Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014, yang menyebabkan pemahaman
personel tentang penghitungan ABK masih kurang.
18
2) Masih terbatasnya jumlah personel yang memahami secara teknis
penyusunan ABK.
3) Belum mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014, sehingga
penghitungan jumlah beban kerja, waktu efektif kerja, personel yang
dibutuhkan, efektifitas dan efisiensi kerja belum mencapai target.
4) Masing-masing personel belum membuat data pelaksanaan tugasnya sehari-
hari untuk memberikan bukti bahwa ABK yang disusun sesuai dengan
Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 dan personel merasa keberatan
mengerjakannya karena hal itu menjadi beban kerja tambahan.
5) Masih adanya kesalahan/kekeliruan/kurang memahami dalam penyusunan
ABK, terutama dalam penentuan jumlah beban kerja (dokumen atau
kegiatan), sulit membedakan tugas rutin dan insidentil, menjabarkan uraian
pekerjaan dan penentuan alokasi waktu sehingga hasil ABK belum secara
maksimal dapat menggambarkan jumlah kebutuhan personel yang ideal
pada unit organisasi.
6) Belum dibuatnya standar waktu yang baku bagi masing-masing unit kerja dari
pembina fungsi dalam menyelesaikan pekerjaan yang jenis dan bentuknya
sama.
7) Keterbatasan sarana prasarana (kantor dan fasilitasnya) dan jumlah personel
sehingga masih tugas rangkap di setiap unit kerja baik di Polda, Polres dan
Polsek.
8) Kelemahan para pejabat dalam menguraikan uraian pekerjaan dan
menentukan jumlah dengan alasan tidak ada waktu/sibuk sehingga sering
ditemukan perhitungan ABK di setiap unit bahkan dalam satu Satfung/Satwil
dibuat oleh satu orang saja sehingga penghitungannya banyak kesalahan,
karena menggunakan data tidak valid dan hanya copy paste.
9) Masih kesulitan cara menghitung waktu kegiatan patroli dan pengawalan
(Sabhara, Lantas, Pamobvit dan Polair).
10) Beberapa Satfung/Satker kurang mendapat perhatian dari para
Kasatfung/Kasatker terhadap ABK Satker.
19
11) ABK masih dipandang sebelah mata karena dianggap tidak penting, hal ini
karena dari pembina fungsi kurang mensosialisasikan ke Satfung/Satwil
terkait masalah ABK tersebut.
12) Belum adanya penetapan standar waktu/norma waktu untuk penyelesaian
pekerjaan dari setiap produk dokumen yang dihasilkan.
13) Belum adanya ketentuan penetapan nilai beban/bobot dari setiap produk,
yaitu produk sangat sulit, sulit dan mudah.
14) Komposisi personel dalam struktur organisasi berdasarkan Peraturan Kapolri
Nomor 22 Tahun 2010 dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010
dijadikan dasar penyusunan ABK, namun pada kenyataannya perbandingan
antara DSP dan riil baru terealisasi 54% sehingga terjadi kelebihan beban
kerja 2 kali lipat pada setiap Satker.
15) Masih terjadi perbedaan persepsi terutama dalam menjabarkan uraian
pekerjaan pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
16) Polri menggunakan jam kerja efektif dalam satu hari adalah 5 jam 40 menit
yang dibulatkan menjadi 6 jam (berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 15
Tahun 2014 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia), sedangkan Kemenpan dan RB menggunakan jam kerja
efektif dalam satu hari selama 280 menit yang dibulatkan menjadi 5 jam
(berdasarkan Kep.Men.PAN Nomor:Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman
Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka
Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil), sehingga hal ini berdampak
terhadap hasil penghitungan jumlah personel yang dibutuhkan pada suatu
jabatan fungsional yang berbeda.
17) Kurangnya personel yang memahami tentang ABK di unit-unit kerja Satker
sehingga dalam menyusun ABK dibebankan kepada bagian perencanaan
saja sedangkan di bagian perencanaan tidak mengetahui tentang
pertelaahan tugas di masing-masing unit kerja.
18) Ketika terjadi mutasi anggota yang menguasai tentang perhitungan ABK tidak
serta merta menyampaikan pengetahuannya kepada anggota yang baru.
20
19) Masih ada beberapa Satker dan jajaran yang menganggap ABK hanya
formalitas sehingga dalam pembuatannya tidak serius dan tidak mengacu
pada Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014.
c. Langkah-langkah dalam mengatasi kendala/hambatan, antara lain:
1) Mendorong setiap personel untuk membuat data bukti pelaksanaan tugas
sehari-hari.
2) Membuat pertelaahan tugas dalam bentuk peraturan Kasatfung/Kasatker.
3) Melakukan koordinasi dengan pembina fungsi perencanaan.
4) Menetapkan perkiraan waktu pelaksanaan berdasarkan kegiatan tahun
sebelumnya.
5) Setiap bidang diberikan arahan tentang penyusunan ABK sesuai dengan
Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 serta dievaluasi hasil ABK yang
disusun oleh masing-masing bidang.
6) Memberikan arahan tentang penyusunan analisis beban kerja.
7) Menguraikan job description/pertelaahan tugas yang mengacu pada Tupoksi
dari unit kerja. Job description tersebut menjadi uraian tugas/pekerjaan yang
rutin maupun insidentil yang harus dilaksanakan.
8) Memaksimalkan personel yang ada serta memberikan saran dan masukan
kepada pimpinan tentang penempatan personel berdasarkan beban kerja.
9) Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada pengemban fungsi
perencanaan di Satfung/Satker dan jajaran tentang ABK sesuai Peraturan
Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 dengan memberikan penekanan bahwa
dalam penyusunan ABK agar masing-masing unit kerja secara maksimal
menyusun uraian pekerjaan secara rinci baik rutin maupun insidentil
mengacu pada pekerjaan bulan/tahun sebelumnya, menghitung jumlah
beban kerja serta menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
pekerjaan tersebut.
10) Pimpinan memberikan petunjuk dan arahan kepada jajaran agar dalam
menyusun ABK berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun
2014.
21
11) Untuk lebih memberikan pemahaman tentang penyusunan ABK pembina
fungsi memberikan konsultasi kepada Pejabat pembuat ABK pada Satker
dan Satwil.
12) Mengusulkan pendidikan/pelatihan bagi personel untuk memenuhi kualifikasi
yang dibutuhkan dalam penyusunan ABK.
13) Mengefektifkan sumber daya manusia yang tersedia dan mengusulkan
pengadaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan.
14) Mengusulkan ke SSDM Polri untuk penambahan kekurangan personel guna
memenuhi DSP.
d. Dukungan pimpinan dalam penyusunan ABK
Pada umumnya pimpinan telah memberikan perhatian terhadap penyusunan
ABK, berupa:
1) Pemberian arahan/petunjuk kepada masing-masing unit kerja.
2) Melakukan koordinasi dengan pembina fungsi perencanaan.
3) Membuat peraturan Kasatfung/Kasatker dalam penyusunan ABK terkait
dengan standar waktu dan mengarahkan dalam penyusunan ABK
disesuaikan dengan Tupoksi pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017
tentang SOTK pada tingkat Mabes Polri, Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun
2010 tentang SOTK pada tingkat Polda dan Peraturan Kapolri Nomor 23
Tahun 2010 tentang SOTK pada tingkat Polres dan Polsek dengan
mempedomani pada Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 agar
menghasilkan ABK yang akurat dan objektif serta sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
4) Memberikan peringatan/teguran bagi unit kerja yang belum membuat
perhitungan ABK di unit kerjanya masing-masing.
e. Secara umum, kegiatan pada masing-masing Satker didukung oleh
Sarpras/logistik yang memadai, namun masih ada beberapa kegiatan yang belum
terdukung, seperti:
1) Belum tersedianya lokasi dan bangunan khusus untuk melatih calon personel
Polri yang akan dilibatkan dalam misi Perdamain PBB (FPU dan IPO).
22
2) Masing-masing Irbid dan auditor telah diberikan laptop untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan android untuk implementasi pelaksanaan e-
pengawasan, namun untuk e-pengawasan belum terlaksana secara
maksimal hal ini dikarenakan kemampuan pemahaman penggunaan aplikasi
masih belum maksimal
3) Belum terpenuhi Almatsus dan Alpakam yang berbasis teknologi guna
mendukung Tupoksi serta membangun teknologi kepolisian dan sistem
informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan
kajian ilmiah dalam mendukung kinerja yang optimal sebagai bahan
pertimbangan pimpinan dalam menentukan kebijakan.
4) Belum terdukungnya Sarpras yang sesuai dengan karakteristik wilayah
hukum yang merupakan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan.
f. Standar waktu pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing sudah dibuat
oleh masing-masing unit kerja yang dituangkan dalam format data ABK
(pertelaahan pekerjaan) dan SOP, namun belum ada standar waktu yang baku
untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan pekerjaan yang sama sehingga
terjadi perbedaan waktu penyelesaian pekerjaan yang jenisnya sama.
Perhitungan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas minimal dan
maksimal secara riil:
1) Menentukan waktu minimal paling cepat dibutuhkan berdasarkan
pengalaman.
2) Menentukan waktu maksimal paling lambat yang dibutuhkan berdasarkan
pengalaman.
3) Menghitung waktu penyelesaian tugas secara rata-rata penjumlahan
waktu minimal dan maksimal dibagi dua.
Dalam penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK) sesuai fungsi Polda dan jajaran
telah diuraikan jenis pekerjaan jumlah beban kerja (dok/giat) dan waktu yang
diperlukan (jam) sebagai pedoman dalam pekerjaan sesuai dengan Tupoksi.
BAB IV . . . .
23
BAB IV
KAJIAN DAN ANALISIS
18. Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap implementasi Peraturan Kapolri
Nomor 15 Tahun 2014, maka dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Kajian Yuridis
Untuk menjalankan tugas pokok, peran dan fungsi kepolisian yang diamanatkan
dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia pada:
1) Pasal 2 yang berbunyi fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi
pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat.
2) Pasal 4 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk
mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan
dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta
terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia.
3) Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia
merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri.
diharapkan Polri dapat mengemban tugas/beban kerja yang semakin berat dan
kompleks dengan melakukan pengelolaan organisasi dan manajemen Polri,
kegiatan operasional Polri, Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, secara efisien,
efektif, dan akuntabel.
Guna meningkatkan kinerja organisasi Polri di bidang Harkamtibmas secara
optimal terutama pada aspek penata kelembagaan, maka kegiatan penghitungan
beban kerja pada Polri sangat penting yang mempunyai nilai strategis dalam
24
menentukan jumlah ideal personel, peningkatan kinerja, standar kompetensi
jabatan dan tunjangan kinerja.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka disusunlah suatu pedoman untuk
menganalisis beban kerja di lingkungan Polri yang dituangkan dalam bentuk
Keputusan Kapolri Nomor: Kep/547/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang
Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Polri.
Sebagai pertimbangan bahwa analisis beban kerja diperlukan untuk menetapkan
jumlah personel guna memenuhi kebutuhan struktur organisasi Polri yang ideal
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta pemenuhan kebutuhan
jumlah personel yang ideal disusun dengan menggunakan dasar penghitungan
rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan Analisis Beban Kerja serta
guna terwujudnya peningkatan kinerja pegawai negeri pada Polri baik dalam
jabatan maupun unit kerja, maka secara legalitas aturan tentang pedoman
analisis beban kerja di lingkungan Polri tersebut harus disesuaikan dengan
kondisi saat ini sehingga perlu untuk disusun Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun
2014 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
b. Kajian Empiris
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien,
kementerian dan lembaga dituntut untuk bekerja secara profesional. Namun,
pada kenyataannya, profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya
terwujud. Penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi
pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian tersebut,
disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum
proporsional. Demikian pula pendistribusian personel saat ini masih belum
mengacu pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya, dalam arti belum
didasarkan pada beban kerja yang ada. Menumpuknya personel di satu unit
tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya personel di unit lain merupakan suatu
contoh nyata dari permasalahan tersebut.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perbaikan dalam
pelaksanaan manajemen sumber daya manusia kearah yang lebih baik, terarah,
25
mempunyai pola yang jelas, serta berkesinambungan. Salah satu komponen
yang sifatnya mendesak untuk ditata saat ini adalah penghitungan kebutuhan
personel berdasarkan beban kerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
Salah satu upaya Kepolisian untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan
efisiensi kerja baik secara perorangan maupun satuan, maka disusunlah
pedoman analisis beban kerja di lingkungan Polri yang dituangkan dalam bentuk
Keputusan Kapolri Nomor: Kep/547/VIII/2010 sebagai panduan bagi seluruh
personel dalam menghitung beban kerja dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam implementasi sejak diberlakukannya Peraturan Kapolri Nomor 15
Tahun 2014 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia selama ± 3 tahun, berdampak positif antara lain:
1) Adanya penempatan personel sesuai dengan kompetensi dan sertifikasi yang
dimiliki.
2) Diperoleh kebutuhan jumlah personel yang ideal pada tiap unit organisasi
sesuai dengan beban tugas, sehingga pemenuhan kebutuhan personel Iebih
efektif dan efisien.
c. Kajian Administratif
Polri sebagai aparat negara yang bertanggung jawab dan bertugas
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, sebagaimana yang dimaksud
pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, mempunyai peran yang penting dalam rangka
mendukung stabilitas keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut
untuk mampu menjaga dan mengamankan pembangunan nasional yang telah
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN
2005-2024), yang dilaksanakan secara bertahap dan dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2005-2009 dan RPJMN
2010-2014) yang dilanjutkan dengan (RPJMN 2014-2019) guna terwujudnya
Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.
26
Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis dan kemajuan ilmu
pengetahuan teknologi, yang berimplikasi pada meningkatnya kuantitas dan
kualitas kejahatan, implementasi Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014
tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia saat ini yang telah berjalan selama ± 3 tahun dirasakan masih belum
mampu menjawab berbagai tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks,
penyebabnya yaitu secara substansi masih terdapat beberapa kekurangan pada
Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014, antara lain:
1) Penetapan standar waktu/norma waktu untuk penyelesaian pekerjaan dari
setiap produk dokumen yang dihasilkan belum diatur di dalam Peraturan
Kapolri.
2) belum adanya ketentuan penetapan nilai beban/bobot dari setiap produk,
yaitu produk sangat sulit, sulit dan mudah.
3) Penjabaran jenis pekerjaan rutin maupun insidentil belum dijelaskan secara
rinci pada Peraturan Kapolri.
BAB V . . . .
27
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
19. Kesimpulan
Dari hasil monitoring dan evaluasi Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014, maka
dapat disimpulkan:
a. Pemahaman personel dan pimpinan unit terhadap ABK belum sepenuhnya
dikuasai, baik dalam menentukan beban kerja maupun dalam merumuskan waktu
ideal dalam menyelesaikan beban pekerjaan tersebut disebabkan karena
sosialisasi yang tidak berkesinambungan dan adanya mutasi personel yang tidak
mendelegasikan tugasnya kepada personel yang baru serta faktor-faktor
pendukung lainnya, seperti lingkungan kerja dan sarana prasarana yang kurang
mendukung kegiatan pada bidang pekerjaannya masing-masing.
b. Perhatian dari pimpinan pada unit kerja sudah cukup baik dalam memberikan
arahan, petunjuk, dukungan dan dorongan kepada stafnya dalam menyusun
ABK.
c. Belum diterapkannya dan belum adanya aturan yang mengatur tentang
pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kemampuan menyelesaikan beban
kerja.
d. Dengan adanya Tupoksi pada masing-masing unit organisasi diperlukan adanya
penjabaran lebih lanjut dalam bentuk job description/pertelaahan tugas, dan
selanjutnya dijabarkan lagi menjadi beban kerja yang merupakan rincian
pekerjaan yang harus dikerjakan oleh masing-masing personel/unit kerja.
e. Masih sangat kental keinginan dari masing-masing pimpinan unit organisasi
untuk mempertahankan jumlah personel yang ada walaupun sudah melebihi
DSP, sementara pada unit organisasi yang lain masih kekurangan personel.
20. Saran
a. Agar pembina fungsi perencanaan dapat melaksanakan sosialisasi ke
Satfung/Satker perihal penyusunan ABK secara berkesinambungan kemudian
dilanjutkan analisa dan evaluasi implementasi dari pelaksanaan penyusunan
ABK.
28
b. Perlunya dilaksanakan revisi Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 dengan
memperjelas kategori pekerjaan rutin dan insidentil, menentukan standar waktu
dalam penyelesaian suatu produk dari beban kerja dan ketentuan tentang
pembobotan suatu produk sebagai hasil beban kerja sehingga dapat
membedakan pekerjaan yang sulit maupun mudah serta dapat menentukan
tunjangan kinerja berdasarkan kemampuan menyelesaikan pekerjaan.
c. Agar pemenuhan personel dilakukan secara bertahap pada Satker dan Satwil
sesuai dengan kemampuan dari hasil rekruitmen Brigadir dan Perwira serta
mutasi personel Polri.
d. Memperbaharui dan melengkapi Sarpras secara bertahap berdasarkan
kebutuhan prioritas sesuai dengan penerimaan biaya Harwat dan belanja modal.
e. Membuat aplikasi baku tentang penghitungan analisis beban kerja di lingkungan
Polri untuk memudahkan dalam penghitungan ABK di masing-masing Satker.
BAB VI . . . .
29
BAB VI
PENUTUP
21. Demikian evaluasi implementasi Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014
dilaksanakan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam
pengambilan keputusan guna penyempurnaan ketatalaksanaan pada Organisasi
Polri dalam rangka meningkatkan kinerja menuju Polri yang profesional, modern dan
terpercaya.
Dikeluarkan di: Jakarta pada tanggal : Nopember 2017
ASISTEN KAPOLRI
BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN
ttd.
Drs. BAMBANG SUNARWIBOWO, S.H., M.Hum. INSPEKTUR JENDERAL POLISI