VALUASI DANA BOSEVALUASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAHA.
Latar Belakang MasalahKita tidak dapat memungkiri bahwa pendidikan
merupakan alat yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan jaminan
untuk dapat hidup dan mampu membimbing kita dalam menghadapi
kerasnya kehidupan di tengah percaturan dunia yang semakin
mengglobal ini. Oleh karena itu banyak orang tua yang berharap
sangat tinggi terhadap pendidikan putra-putrinya sehingga mereka
berusaha dengan keras untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya ke
sekolah-sekolah yang terbaik agar mendapatkan pendidikan yang
terbaik pula.Perlu kita pahami dan sadari bahwa tidak semua
masyarakat kita mampu untuk membiayai pendidikan putra-putrinya
karena tingkat kesejahteraannya masih dibawah standar kelayakan
hidup. Jangankan untuk membiayai pendidikan putra-putrinya untuk
memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari saja masih sangat sulit dan
masih banyak warganegara kita yang berada dibawah garis
kemiskinan.Untuk masalah pendidikan dasar, kita dapat menilik
kepada pasal 31 Amandemen UUD 1945 ayat 1yang memuat Setiap
warganegara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 memuat Setiap
warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya. Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional yang disahkan DPR pada tanggal 11 Juni
2003.Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) antara
lain disebutkan; PertamaSetiap warga negara mempunyai hak yang sama
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu(pasal 5 ayat
1).KeduaSetiap warga negara yang berusia tujuh sampai
denganlimabelas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar(Pasal 6 ayat
1). Ketiga, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan
layanan dan kemudahan serta jaminan terselenggaranya pendidikan
yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi(pasal 11
ayat 1). Keempat, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin
tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi warga
negara yang berusia tujuh sampailimabelas tahun(Pasal 11 ayat
2).Jika kita mengacu pada Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasionalpada pasal 46 yang mengatakan bahwa Pendanaan pendidikan
menjadi tanggung jawab bersama pemerintah,pemerintah daerah dan
masyarakat, dan pasal 34 ayat 2 yang isinya Pemerintah menjamin
terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pandidikan
dasar tanpa memungut biaya. Maka hal ini berarti bahwa pemerintah
berkewajiban membiayaipendidikan dasar bagi warga negaranya.Pada
akhir tahun 2008, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional
mengeluarkan pengumuman yang berisi 5 kebijakan BOS tahun 2009
sebagai berikut :Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, per
siswa/tahun mulai januari 2009 naik secara signifikan menjadi : SD
di kota Rp 400 ribu,,SD di kabupaten Rp 397 ribu, SMP di kota Rp
575 ribu, dan SMP di kabupaten Rp570 ribu.Dengan kenaikkan
kesejahteraan guru PNS dan kenaikkan BOS mulai januari 2009, semua
SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional
sekolah, kecuali RSBI dan SBI.Pemda wajib mengendalikan pungutan
biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas
dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada
siswa mampu.Pemda wajibmensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan
BOS tahun 2009 serta menyanksi pihak yang melanggar.B. Rumusan
Masalah1. Bagaimanakah tanggapan pihak penerima atas bantuan
operasional sekolah (BOS) baik dari siswa, pihak sekolah, maupun
masyarakat?2. Apakah penggunaan dana yang telah dikucurkan oleh
pemerintah telah dimanfaatkan secara benar dan transparan oleh
pihak penerima?3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan
dana BOS di tingkat sekolah?C. Tujuan KegiatanEvaluasi penggunaan
dana bos bertujuan untuk mengetahui:1. Ingin mengetahui bagaimana
tanggapan pihak penerima atas bantuan operasional sekolah.2. Ingin
mengetahui apakah penggunaan dana bos yang telah dikucurkan oleh
pemerintah telah dimanfatkan secara benar dan transparan oleh pihak
penerima.3. Ingin mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban
penggunaan dana bos di tinkat sekolah.D. Manfaat KegiatanE. Kajian
TeoritikJenis Biaya PendidikanSebagaimana tertuang dalam PP Nomor
48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan
menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya
pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut.Biaya
pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan
Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan,
serta Biaya Pribadi Peserta Didik.a. Biaya Satuan Pendidikan adalah
biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
yang meliputi:1.Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan
prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja
tetap.2.Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya
nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan
tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada
gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan
pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air,
jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang
lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.3. Bantuan
biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada
peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai
pendidikannya.4. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang
diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.b. Biaya
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau
penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.Biaya
pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya
pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa
mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.B.
Pengertian BOSBOS adalah program pemerintah untuk penyediaan
pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksana program wajib belajar. Secara detail jenis kegiatan yang
boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bab berikutnya.C.
Kebijakan Program BOS Depdiknas Tahun 2009Kebijakan dasar
pelaksanaan program BOS tahun 2009 adalah sebagai berikut:Biaya
satuan BOS, termasuk BOS Buku, untuk tiap siswa/tahun mulai Januari
2009 naik secara signifikan menjadi: SD dikotaRp 400.000, SD di
kabupaten Rp 397.000, SMP dikotaRp 575.000, dan SMP di kabupaten Rp
570.000.Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS
sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa
dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI.Pemda wajib
mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta
sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada
pungutan berlebihan kepada siswa mampu.Pemda wajib
menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta
menyanksi kepada pihak yang melanggarnya.Pemda wajib memenuhi
kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas
belum mencukupi.D. Sekolah Penerima BOSSemua sekolah
SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah
tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari
peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.Semua sekolah
swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan
menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib
menerima dana BOS.Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui
persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap
menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah
tersebut.Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman
BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Sekolah negeri kategori
RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang
mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut
mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah
tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan
dan akuntabel.f. Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah
menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap
diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan
persetujuan Komite Sekolah, serta menggratiskan siswa miskin.E.
Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang BermutuDalam peningkatan
mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang
dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan
menjadi 3, yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan
akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta
program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun
tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan
akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu,
relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan
pencitraan publik.Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar
9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan
hal-hal berikut:1. BOS harus menjadi sarana penting untuk
meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun.2. Melalui BOS
tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu
membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.3. Anak lulusan
sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya
ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak
dapat melanjutkan ke SMP/setara.4. Kepala sekolah mencari dan
mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak
melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga
bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat
melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.5. Kepala sekolah
harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.6. BOS
tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan
sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.F. Program
BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)Dalam program BOS, dana
diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh
sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah. Dengan
demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS,
yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui
pemberianPelaksanaan Penyaluran dan Pengelolaan Dana BOSPelaksanan
penyaluran dan pengelolaan Program Bantuan OperasionalSekolah (BOS)
dilakukan oleh organisasi pelaksana yang sebutTim
PKPSBBMsertaSekolah/Madrasah yang memperoleh alokasi dana BOS.Tim
PKPS-BBM dibentuk di tingkat Pusat, Propinsi dan
Kabupaten/Kota.Organisasi Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) :2A. Tingkat Pusat1. Organisasi2. Tugas dan Tanggung Jawab
Tim PKPS-BBM Pusat:a. Menyusun rancangan programb. Menetapkan
alokasi dana dan sasaran tiap propinsic. Menetapkan draft alokasi
tiap kabupaten/kotad. Merencanakan dan melakukan sosialisasi
programe. Mempersiapkan dan melatih Tim PKPS-BBM Propinsif.
Melakukan penyusunan, penggandaan dan penyebaran bukupetunjuk
pelaksanaan programg. Menyusun standarisasi sistemdatabaseh.
Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasii. Memonitor
perkembangan penyelesaian penanganan pengaduanyang dilakukan oleh
Tim PKPS-BBM Propinsi atau Tim PKPS-BBMKabupaten/Kota.j. Melaporkan
setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi terkaitB. Tingkat
Propinsi1).2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim PKPS BBM Propinsia.
Menetapkan alokasi bantuan tiap kabupaten/kotab. Mempersiapkan
sekretariat dan perlengkapannya di propinsi.c. Mempersiapkan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuaidengan dana dan kegiatan
yang telah ditetapkan.d. Merencanakan dan melakukan sosialisasi
program di tingkatpropinsi.e. Mempersiapkan dan melatih Tim
PKPS-BBM Kab/Kotaf. Melakukan pendataan penerima bantuang.
Menyalurkan dana PKPS-BBM ke sekolah penerima BOS dan siswapenerima
BKM.h. Menyalurkan dana sosialisasi, operasional dan monev ke Tim
PKPSBBMKab/Kota.i. Berkoordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim
PKPS-BBMKabupaten/Kota dalam penyaluran dana.j. Merencanakan dan
melaksanakan monitoring dan evaluasi.k. Memberikan pelayanan dan
penanganan pengaduan masyarakat.l. Bertanggungjawab terhadap kasus
penyimpangan penggunaandana di tingkat propinsi.m. Melaporkan
setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim PKPS-BBMPusat dan
instansi terkait.n. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dari
sumber APBDsesuai yang tercantum dalamUU No. 20 Tahun 2003.5C.
Tingkat Kabupaten/Kota2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim PKPS BBM
Kabupaten/Kotaa. Menetapkan alokasi BOS dan BKM untuk setiap
sekolah sesuaialokasi/kuota.b. Melakukan sosialisasi dan pelatihan
kepada sekolah penerima.c. Melakukan Pendataan sekolah
diwilayahnya.d. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan
Propinsi danlembaga penyalur yang ditunjuk, serta dengan sekolah
dalamrangka penyaluran dana.e. Mengumumkan nama sekolah beserta
besar dana bantuan yangditerima.f. Merencanakan dan melaksanakan
monitoring dan evaluasi.g. Melaporkan pelaksanaan program kepada
Tim PKPS-BBM Propinsih. Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah
dan lembagapenyaluri. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakatj. Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di
tingkatkabupaten/kota.k. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan
kepada Tim PKPS-BBMPropinsi dan instansi terkait.l. Mengupayakan
penambahan dana untuk sekolah dari sumber APBDsesuai yang tercantum
dalamUU No. 20 Tahun 2003.Catatan :Struktur organisasi di tingkat
kabupaten/kota yang diuraikan di atas adalah strukturminimum yang
diperlukan minimum yang diperlukan. Bilamana Tim PKPS-BBMKab/Kota
memandang perlu ditambah unsurnya, misalnya melibatkan aparat
tingkatkecamatan, maka hal tersebut diperkenankan dengan
konsekuensi pendanaannyaberasal dari Pemda setempat.D. Tingkat
Sekolah1. Organisasi2. Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah /
Madrasaha. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan
transparanb. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dan
disekolahc. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat.d. Melaporkan penggunaan dan BOS kepada Tim PKPS-BBM
Kab/Kota.D.Monitoring dan Pengawasan dana BOSKegiatan Monitoring
dan pengawasan terhadap pelaksanaanpengelolaan dana BOS adalah
dilakukan oleh lembaga di luar program(monev eksternal) yang
kompeten, antara lain :1. Instansi pengawasan: BPK, BPKP,
Inspektorat Jenderal, dan BawasdaPropinsi dan Kabupaten/Kota.2. Tim
monitoring Independen: Perguruan Tinggi, DPR, BIN atau
TimIndependen Khusus yang ditunjuk oleh Pemerintah.3. Unsur
masyarakat dari unsur Dewan Pendidikan, LSM, BMPS, maupunorganisasi
kemasyarakatan/kependidikan lainnya.4. Unit-unit pengaduan
masyarakat yang terdapat di sekolah/ madrasah,Kabupaten/Kota,
Propinsi dan Pusat.E. Penyelewengan Dana BOSPedoman dan petunjuk
penggunaan dana BOS telah disebarluaskankepada seluruh lapisan
masyarakat melalui media cetak, radio, danelektronik, juga diklat
untuk tenaga pendidik terkait. Oleh karena itupenyalahgunaan
wewenang dalam pengelolaan dana BOS yang dapatmerugikan
negara/daerah dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dikenakansanksi
oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi yang dapat
diberikankepada mereka yang melakukan pelanggaran dapat diberikan
dalam bentuk:1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan
peraturan dan perundangundanganyang berlaku (pemberhentian,
penurunan pangkat, mutasikerja)2. Penerapan tuntutan perbendaharaan
dan ganti rugi.3. Penerapan proses hukum.4. Pemblokiran dana untuk
penyaluran periode berikutnya dan penghentiansementara seluruh
bantuan pada tahun berikutnya kepada Kab/Kota dan8Propinsi,
bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengajadan
tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok,
ataugolongan.a. Pengertian evaluasi
Menurut Suharsimi Arikunto (2004 : 1) evaluasi adalah kegiatan
untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang
selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan
alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama
evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang
berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang
akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.Menurut
Worthen dan Sanders (1979 : 1) evaluasi adalah mencari sesuatu yang
berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa
informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur
tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam
kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi
kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu
hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah
sesuai dengan keinginannya semula.
Menurut stufflebeam dalam worthen dan sanders (1979 : 129)
evaluasi adalah : process of delineating, obtaining and providing
useful information for judging decision alternatives. Dalam
evaluasi ada beberapa unsur yang terdapat dalam evaluasi yaitu :
adanya sebuah proses (process) perolehan (obtaining), penggambaran
(delineating), penyediaan (providing) informasi yang berguna
(useful information) dan alternatif keputusan (decision
alternatives).Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang
telah dikemukakan beberapa orang diatas, kita dapat menarik benang
merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang
dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan
sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari
dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.Karenanya,
dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu
efektifitas dan efisiensi. Efektifitas merupakan perbandingan
antara output dan inoutnya sedangkan efisiensi adalah taraf
pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses
(Sudharsono 1994 : 2)
Dalam evaluasi terdapat perbedaan yang mendasar dengan
penelitian meskipun secara prinsip, antara kedua kegiatan ini
memiliki metode yang sama. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan
pelaksanaannya. Jika penelitian bertujuan untuk membuktikan sesuatu
(prove) maka evaluasi bertujuan untuk mengembangkan (improve).
Terkadang, penelitian dan evaluasi juga digabung menjadi satu
frase, penelitian evaluasi. Sebagaimana disampaikan oleh Sudharsono
(1994 : 3) penelitian evaluasi mengandung makna pengumpulan
informasi tentang hasil yang telah dicapai oleh sebuah program yang
dilaksanakan secara sistematik dengan menggunakan metodologi ilmiah
sehingga darinya dapat dihasilkan data yang akurat dan
obyektif.
b. Tujuan evaluasi program
Setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan tertentu.
demikian juga dengan evaluasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2004 :
13) ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan sedangkan
tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen.
Implementasi program harus senantiasa di evaluasi untuk melihat
sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud
pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya
evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat
efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru
sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data.
Karenanya, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan
informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan (decision
maker) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau
menghentikan sebuah program.
c. Hakekat Evaluasi Program
Menurut John L Herman dalam Tayibnapis (1989 : 6) program adalah
segala sesuatu yang anda lakukan dengan harapan akan mendatangkan
hasil atau manfaat. Dari pengertian ini dapat ditarik benang merah
bahwa semua perbuatan manusia yang darinya diharapkan akan
memperoleh hasil dan manfaat dapat disebut program.
Menurut Suharsimi Arikunto (2004 : 2) program dapat dipahami
dalam dua pengertian yaitu secara umum dan khusus. Secara umum,
program dapat diartikan dengan rencana atau rancangan kegiatan yang
akan dilakukan oleh seseorang di kemudian hari. Sedangkan
pengertian khusus dari program biasanya jika dikaitkan dengan
evaluasi yang bermakna suatu unit atau kesatuan kegiatan yang
merupakan ralisasi atau implementasi dari suatu kebijakan,
berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu
organisasi yang melibatkan sekelompok orang.Menilik pengertian
secara khusus ini, maka sebuah program adalah rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan secara berkesinambungan secara waktu
pelaksanaannya biasanya panjang. Selain itu, sebuah program juga
tidak hanya terdiri dari satu kegiatan melainkan rangkaian kegiatan
yang membentuk satu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya
dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya.
Menurut Isaac dan Michael (1984 : 6) sebuah program harus
diakhiri dengan evaluasi. Hal ini dikarenakan kita akan melihat
apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana
yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut mereka, ada tiga tahap
rangkaian evaluasi program yaitu : (1) menyatakan pertanyaan serta
menspesifikasikan informasi yang hendak diperoleh, (2) mencari data
yang relevan dengan penelitian dan (3) menyediakan informasi yang
dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki
atau menghentikan program tersebut.
Berdasarkan pengertian diatas, maka evaluasi program sebagaimana
dimaknai oleh Kirkpatrick dapat dimaknai sebagai sebuah proses
untuk mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau
tidak dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya
melalui rangkain informasi yang diperoleh evaluator (Kirkpatrick
1996 : 3). Tetapi, pengambil keputusan itu sendiri bukanlah
evaluator melainkan pihak lain yang lebih berwenang. Evaluator
hanya menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh
pengambil kebijakan (decision maker)
d. Model-model evaluasi
Adabanyak model yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi
program khususnya program pendidikan. Meskipun terdapat beberapa
perbedaan antara model-model tersebut, tetapi secara umum
model-model tersebut memiliki persamaan yaitu mengumpulkan data
atau informasi obyek yang dievaluasi sebagai bahan pertimbangan
bagi pengambil kebijakan. (Suharsimi Arikunto dan Cecep Safruddin
Abdul Jabbar : 2004). Menurut Stephen Isaac dan Willian B. Michael
( 1984 : 7) model-model evaluasi dapat dikelompokan menjadi enam
yaitu :
1. Goal Oriented Evaluation
Dalam model ini, seorang evaluator secara terus menerus
melakukan pantauan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian
yang terus-menerus ini menilai kemajuan-kemajuan yang dicapai
peserta program serta efektifitas temuan-temuan yang dicapai oleh
sebuah program. Salah satu model yang bisa mewakili model ini
adalah discrepancy model yang dikembangkan oleh Provus. Model ini
melihat lebih jauh tentang adanya kesenjangan (Discrepancy) yang
ada dalam setiap komponen yakni apa yang seharusnya dan apa yang
secara riil telah dicapai.VALUASI DANA BOSEVALUASI PROGRAM BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAHA. Latar Belakang MasalahKita tidak dapat
memungkiri bahwa pendidikan merupakan alat yang dapat meningkatkan
kualitas hidup dan jaminan untuk dapat hidup dan mampu membimbing
kita dalam menghadapi kerasnya kehidupan di tengah percaturan dunia
yang semakin mengglobal ini. Oleh karena itu banyak orang tua yang
berharap sangat tinggi terhadap pendidikan putra-putrinya sehingga
mereka berusaha dengan keras untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya
ke sekolah-sekolah yang terbaik agar mendapatkan pendidikan yang
terbaik pula.Perlu kita pahami dan sadari bahwa tidak semua
masyarakat kita mampu untuk membiayai pendidikan putra-putrinya
karena tingkat kesejahteraannya masih dibawah standar kelayakan
hidup. Jangankan untuk membiayai pendidikan putra-putrinya untuk
memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari saja masih sangat sulit dan
masih banyak warganegara kita yang berada dibawah garis
kemiskinan.Untuk masalah pendidikan dasar, kita dapat menilik
kepada pasal 31 Amandemen UUD 1945 ayat 1yang memuat Setiap
warganegara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 memuat Setiap
warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya. Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional yang disahkan DPR pada tanggal 11 Juni
2003.Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) antara
lain disebutkan; PertamaSetiap warga negara mempunyai hak yang sama
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu(pasal 5 ayat
1).KeduaSetiap warga negara yang berusia tujuh sampai
denganlimabelas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar(Pasal 6 ayat
1). Ketiga, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan
layanan dan kemudahan serta jaminan terselenggaranya pendidikan
yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi(pasal 11
ayat 1). Keempat, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin
tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi warga
negara yang berusia tujuh sampailimabelas tahun(Pasal 11 ayat
2).Jika kita mengacu pada Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasionalpada pasal 46 yang mengatakan bahwa Pendanaan pendidikan
menjadi tanggung jawab bersama pemerintah,pemerintah daerah dan
masyarakat, dan pasal 34 ayat 2 yang isinya Pemerintah menjamin
terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pandidikan
dasar tanpa memungut biaya. Maka hal ini berarti bahwa pemerintah
berkewajiban membiayaipendidikan dasar bagi warga negaranya.Pada
akhir tahun 2008, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional
mengeluarkan pengumuman yang berisi 5 kebijakan BOS tahun 2009
sebagai berikut :Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, per
siswa/tahun mulai januari 2009 naik secara signifikan menjadi : SD
di kota Rp 400 ribu,,SD di kabupaten Rp 397 ribu, SMP di kota Rp
575 ribu, dan SMP di kabupaten Rp570 ribu.Dengan kenaikkan
kesejahteraan guru PNS dan kenaikkan BOS mulai januari 2009, semua
SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional
sekolah, kecuali RSBI dan SBI.Pemda wajib mengendalikan pungutan
biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas
dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada
siswa mampu.Pemda wajibmensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan
BOS tahun 2009 serta menyanksi pihak yang melanggar.B. Rumusan
Masalah1. Bagaimanakah tanggapan pihak penerima atas bantuan
operasional sekolah (BOS) baik dari siswa, pihak sekolah, maupun
masyarakat?2. Apakah penggunaan dana yang telah dikucurkan oleh
pemerintah telah dimanfaatkan secara benar dan transparan oleh
pihak penerima?3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan
dana BOS di tingkat sekolah?C. Tujuan KegiatanEvaluasi penggunaan
dana bos bertujuan untuk mengetahui:1. Ingin mengetahui bagaimana
tanggapan pihak penerima atas bantuan operasional sekolah.2. Ingin
mengetahui apakah penggunaan dana bos yang telah dikucurkan oleh
pemerintah telah dimanfatkan secara benar dan transparan oleh pihak
penerima.3. Ingin mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban
penggunaan dana bos di tinkat sekolah.D. Manfaat KegiatanE. Kajian
TeoritikJenis Biaya PendidikanSebagaimana tertuang dalam PP Nomor
48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan
menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya
pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut.Biaya
pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan
Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan,
serta Biaya Pribadi Peserta Didik.a. Biaya Satuan Pendidikan adalah
biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
yang meliputi:1.Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan
prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja
tetap.2.Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya
nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan
tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada
gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan
pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air,
jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang
lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.3. Bantuan
biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada
peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai
pendidikannya.4. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang
diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.b. Biaya
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau
penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.Biaya
pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya
pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa
mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.B.
Pengertian BOSBOS adalah program pemerintah untuk penyediaan
pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksana program wajib belajar. Secara detail jenis kegiatan yang
boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bab berikutnya.C.
Kebijakan Program BOS Depdiknas Tahun 2009Kebijakan dasar
pelaksanaan program BOS tahun 2009 adalah sebagai berikut:Biaya
satuan BOS, termasuk BOS Buku, untuk tiap siswa/tahun mulai Januari
2009 naik secara signifikan menjadi: SD dikotaRp 400.000, SD di
kabupaten Rp 397.000, SMP dikotaRp 575.000, dan SMP di kabupaten Rp
570.000.Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS
sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa
dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI.Pemda wajib
mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta
sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada
pungutan berlebihan kepada siswa mampu.Pemda wajib
menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta
menyanksi kepada pihak yang melanggarnya.Pemda wajib memenuhi
kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas
belum mencukupi.D. Sekolah Penerima BOSSemua sekolah
SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah
tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari
peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.Semua sekolah
swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan
menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib
menerima dana BOS.Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui
persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap
menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah
tersebut.Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman
BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Sekolah negeri kategori
RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang
mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut
mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah
tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan
dan akuntabel.f. Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah
menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap
diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan
persetujuan Komite Sekolah, serta menggratiskan siswa miskin.E.
Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang BermutuDalam peningkatan
mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang
dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan
menjadi 3, yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan
akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta
program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun
tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan
akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu,
relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan
pencitraan publik.Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar
9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan
hal-hal berikut:1. BOS harus menjadi sarana penting untuk
meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun.2. Melalui BOS
tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu
membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.3. Anak lulusan
sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya
ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak
dapat melanjutkan ke SMP/setara.4. Kepala sekolah mencari dan
mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak
melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga
bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat
melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.5. Kepala sekolah
harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.6. BOS
tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan
sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.F. Program
BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)Dalam program BOS, dana
diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh
sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah. Dengan
demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS,
yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui
pemberianPelaksanaan Penyaluran dan Pengelolaan Dana BOSPelaksanan
penyaluran dan pengelolaan Program Bantuan OperasionalSekolah (BOS)
dilakukan oleh organisasi pelaksana yang sebutTim
PKPSBBMsertaSekolah/Madrasah yang memperoleh alokasi dana BOS.Tim
PKPS-BBM dibentuk di tingkat Pusat, Propinsi dan
Kabupaten/Kota.Organisasi Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) :2A. Tingkat Pusat1. Organisasi2. Tugas dan Tanggung Jawab
Tim PKPS-BBM Pusat:a. Menyusun rancangan programb. Menetapkan
alokasi dana dan sasaran tiap propinsic. Menetapkan draft alokasi
tiap kabupaten/kotad. Merencanakan dan melakukan sosialisasi
programe. Mempersiapkan dan melatih Tim PKPS-BBM Propinsif.
Melakukan penyusunan, penggandaan dan penyebaran bukupetunjuk
pelaksanaan programg. Menyusun standarisasi sistemdatabaseh.
Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasii. Memonitor
perkembangan penyelesaian penanganan pengaduanyang dilakukan oleh
Tim PKPS-BBM Propinsi atau Tim PKPS-BBMKabupaten/Kota.j. Melaporkan
setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi terkaitB. Tingkat
Propinsi1).2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim PKPS BBM Propinsia.
Menetapkan alokasi bantuan tiap kabupaten/kotab. Mempersiapkan
sekretariat dan perlengkapannya di propinsi.c. Mempersiapkan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuaidengan dana dan kegiatan
yang telah ditetapkan.d. Merencanakan dan melakukan sosialisasi
program di tingkatpropinsi.e. Mempersiapkan dan melatih Tim
PKPS-BBM Kab/Kotaf. Melakukan pendataan penerima bantuang.
Menyalurkan dana PKPS-BBM ke sekolah penerima BOS dan siswapenerima
BKM.h. Menyalurkan dana sosialisasi, operasional dan monev ke Tim
PKPSBBMKab/Kota.i. Berkoordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim
PKPS-BBMKabupaten/Kota dalam penyaluran dana.j. Merencanakan dan
melaksanakan monitoring dan evaluasi.k. Memberikan pelayanan dan
penanganan pengaduan masyarakat.l. Bertanggungjawab terhadap kasus
penyimpangan penggunaandana di tingkat propinsi.m. Melaporkan
setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim PKPS-BBMPusat dan
instansi terkait.n. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dari
sumber APBDsesuai yang tercantum dalamUU No. 20 Tahun 2003.5C.
Tingkat Kabupaten/Kota2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim PKPS BBM
Kabupaten/Kotaa. Menetapkan alokasi BOS dan BKM untuk setiap
sekolah sesuaialokasi/kuota.b. Melakukan sosialisasi dan pelatihan
kepada sekolah penerima.c. Melakukan Pendataan sekolah
diwilayahnya.d. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan
Propinsi danlembaga penyalur yang ditunjuk, serta dengan sekolah
dalamrangka penyaluran dana.e. Mengumumkan nama sekolah beserta
besar dana bantuan yangditerima.f. Merencanakan dan melaksanakan
monitoring dan evaluasi.g. Melaporkan pelaksanaan program kepada
Tim PKPS-BBM Propinsih. Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah
dan lembagapenyaluri. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakatj. Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di
tingkatkabupaten/kota.k. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan
kepada Tim PKPS-BBMPropinsi dan instansi terkait.l. Mengupayakan
penambahan dana untuk sekolah dari sumber APBDsesuai yang tercantum
dalamUU No. 20 Tahun 2003.Catatan :Struktur organisasi di tingkat
kabupaten/kota yang diuraikan di atas adalah strukturminimum yang
diperlukan minimum yang diperlukan. Bilamana Tim PKPS-BBMKab/Kota
memandang perlu ditambah unsurnya, misalnya melibatkan aparat
tingkatkecamatan, maka hal tersebut diperkenankan dengan
konsekuensi pendanaannyaberasal dari Pemda setempat.D. Tingkat
Sekolah1. Organisasi2. Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah /
Madrasaha. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan
transparanb. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dan
disekolahc. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat.d. Melaporkan penggunaan dan BOS kepada Tim PKPS-BBM
Kab/Kota.D.Monitoring dan Pengawasan dana BOSKegiatan Monitoring
dan pengawasan terhadap pelaksanaanpengelolaan dana BOS adalah
dilakukan oleh lembaga di luar program(monev eksternal) yang
kompeten, antara lain :1. Instansi pengawasan: BPK, BPKP,
Inspektorat Jenderal, dan BawasdaPropinsi dan Kabupaten/Kota.2. Tim
monitoring Independen: Perguruan Tinggi, DPR, BIN atau
TimIndependen Khusus yang ditunjuk oleh Pemerintah.3. Unsur
masyarakat dari unsur Dewan Pendidikan, LSM, BMPS, maupunorganisasi
kemasyarakatan/kependidikan lainnya.4. Unit-unit pengaduan
masyarakat yang terdapat di sekolah/ madrasah,Kabupaten/Kota,
Propinsi dan Pusat.E. Penyelewengan Dana BOSPedoman dan petunjuk
penggunaan dana BOS telah disebarluaskankepada seluruh lapisan
masyarakat melalui media cetak, radio, danelektronik, juga diklat
untuk tenaga pendidik terkait. Oleh karena itupenyalahgunaan
wewenang dalam pengelolaan dana BOS yang dapatmerugikan
negara/daerah dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dikenakansanksi
oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi yang dapat
diberikankepada mereka yang melakukan pelanggaran dapat diberikan
dalam bentuk:1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan
peraturan dan perundangundanganyang berlaku (pemberhentian,
penurunan pangkat, mutasikerja)2. Penerapan tuntutan perbendaharaan
dan ganti rugi.3. Penerapan proses hukum.4. Pemblokiran dana untuk
penyaluran periode berikutnya dan penghentiansementara seluruh
bantuan pada tahun berikutnya kepada Kab/Kota dan8Propinsi,
bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengajadan
tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok,
ataugolongan.a. Pengertian evaluasi
Menurut Suharsimi Arikunto (2004 : 1) evaluasi adalah kegiatan
untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang
selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan
alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama
evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang
berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang
akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.Menurut
Worthen dan Sanders (1979 : 1) evaluasi adalah mencari sesuatu yang
berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa
informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur
tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam
kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi
kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu
hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah
sesuai dengan keinginannya semula.
Menurut stufflebeam dalam worthen dan sanders (1979 : 129)
evaluasi adalah : process of delineating, obtaining and providing
useful information for judging decision alternatives. Dalam
evaluasi ada beberapa unsur yang terdapat dalam evaluasi yaitu :
adanya sebuah proses (process) perolehan (obtaining), penggambaran
(delineating), penyediaan (providing) informasi yang berguna
(useful information) dan alternatif keputusan (decision
alternatives).Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang
telah dikemukakan beberapa orang diatas, kita dapat menarik benang
merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang
dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan
sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari
dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.Karenanya,
dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu
efektifitas dan efisiensi. Efektifitas merupakan perbandingan
antara output dan inoutnya sedangkan efisiensi adalah taraf
pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses
(Sudharsono 1994 : 2)
Dalam evaluasi terdapat perbedaan yang mendasar dengan
penelitian meskipun secara prinsip, antara kedua kegiatan ini
memiliki metode yang sama. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan
pelaksanaannya. Jika penelitian bertujuan untuk membuktikan sesuatu
(prove) maka evaluasi bertujuan untuk mengembangkan (improve).
Terkadang, penelitian dan evaluasi juga digabung menjadi satu
frase, penelitian evaluasi. Sebagaimana disampaikan oleh Sudharsono
(1994 : 3) penelitian evaluasi mengandung makna pengumpulan
informasi tentang hasil yang telah dicapai oleh sebuah program yang
dilaksanakan secara sistematik dengan menggunakan metodologi ilmiah
sehingga darinya dapat dihasilkan data yang akurat dan
obyektif.
b. Tujuan evaluasi program
Setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan tertentu.
demikian juga dengan evaluasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2004 :
13) ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan sedangkan
tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen.
Implementasi program harus senantiasa di evaluasi untuk melihat
sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud
pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya
evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat
efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru
sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data.
Karenanya, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan
informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan (decision
maker) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau
menghentikan sebuah program.
c. Hakekat Evaluasi Program
Menurut John L Herman dalam Tayibnapis (1989 : 6) program adalah
segala sesuatu yang anda lakukan dengan harapan akan mendatangkan
hasil atau manfaat. Dari pengertian ini dapat ditarik benang merah
bahwa semua perbuatan manusia yang darinya diharapkan akan
memperoleh hasil dan manfaat dapat disebut program.
Menurut Suharsimi Arikunto (2004 : 2) program dapat dipahami
dalam dua pengertian yaitu secara umum dan khusus. Secara umum,
program dapat diartikan dengan rencana atau rancangan kegiatan yang
akan dilakukan oleh seseorang di kemudian hari. Sedangkan
pengertian khusus dari program biasanya jika dikaitkan dengan
evaluasi yang bermakna suatu unit atau kesatuan kegiatan yang
merupakan ralisasi atau implementasi dari suatu kebijakan,
berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu
organisasi yang melibatkan sekelompok orang.Menilik pengertian
secara khusus ini, maka sebuah program adalah rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan secara berkesinambungan secara waktu
pelaksanaannya biasanya panjang. Selain itu, sebuah program juga
tidak hanya terdiri dari satu kegiatan melainkan rangkaian kegiatan
yang membentuk satu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya
dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya.
Menurut Isaac dan Michael (1984 : 6) sebuah program harus
diakhiri dengan evaluasi. Hal ini dikarenakan kita akan melihat
apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana
yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut mereka, ada tiga tahap
rangkaian evaluasi program yaitu : (1) menyatakan pertanyaan serta
menspesifikasikan informasi yang hendak diperoleh, (2) mencari data
yang relevan dengan penelitian dan (3) menyediakan informasi yang
dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki
atau menghentikan program tersebut.
Berdasarkan pengertian diatas, maka evaluasi program sebagaimana
dimaknai oleh Kirkpatrick dapat dimaknai sebagai sebuah proses
untuk mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau
tidak dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya
melalui rangkain informasi yang diperoleh evaluator (Kirkpatrick
1996 : 3). Tetapi, pengambil keputusan itu sendiri bukanlah
evaluator melainkan pihak lain yang lebih berwenang. Evaluator
hanya menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh
pengambil kebijakan (decision maker)
d. Model-model evaluasi
Adabanyak model yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi
program khususnya program pendidikan. Meskipun terdapat beberapa
perbedaan antara model-model tersebut, tetapi secara umum
model-model tersebut memiliki persamaan yaitu mengumpulkan data
atau informasi obyek yang dievaluasi sebagai bahan pertimbangan
bagi pengambil kebijakan. (Suharsimi Arikunto dan Cecep Safruddin
Abdul Jabbar : 2004). Menurut Stephen Isaac dan Willian B. Michael
( 1984 : 7) model-model evaluasi dapat dikelompokan menjadi enam
yaitu :
1. Goal Oriented Evaluation
Dalam model ini, seorang evaluator secara terus menerus
melakukan pantauan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian
yang terus-menerus ini menilai kemajuan-kemajuan yang dicapai
peserta program serta efektifitas temuan-temuan yang dicapai oleh
sebuah program. Salah satu model yang bisa mewakili model ini
adalah discrepancy model yang dikembangkan oleh Provus. Model ini
melihat lebih jauh tentang adanya kesenjangan (Discrepancy) yang
ada dalam setiap komponen yakni apa yang seharusnya dan apa yang
secara riil telah dicapai.
2. Decision Oriented Evaluation
Dalam model ini, evaluasi harus dapat memberikan landasan berupa
informasi-informasi yang akurat dan obyektif bagi pengambil
kebijakan untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan program.
Evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh stufflebeam merupakan salah
satu contoh model evaluasi ini. Model CIPP merupakan salah satu
model yang paling sering dipakai oleh evaluator. Model ini terdiri
dari 4 komponen evaluasi sesuai dengan nama model itu sendiri yang
merupakan singkatan dari Context, Input, Process dan
Product.Evaluasi konteks (context evaluation) merupakan dasar dari
evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan (rationale) dalam
penentuan tujuan (Baline R. Worthern & James R Sanders : 1979)
Karenanya upaya yang dilakukan evaluator dalam evaluasi konteks ini
adalah memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan,
kebutuhan serta tujuan (goal).Evaluasi input (input evaluation)
merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk
menentukan bagaimana menggunakan sumberdaya yang tersedia dalam
mencapai tujuan program. Evaluasi proses (process evaluation)
diarahkan pada sejauh mana kegiatan yang direncanakan tersebut
sudah dilaksanakan. Ketika sebuah program telah disetujui dan
dimulai, maka dibutuhkanlah evaluasi proses dalam menyediakan umpan
balik (feedback) bagi orang yang bertanggungjawab dalam
melaksanakan program tersebutEvaluasi Produk (product evaluation)
merupakan bagian terakhir dari model CIPP. Evaluasi ini bertujuan
mengukur dan menginterpretasikan capaian-capaian program. Evaluasi
produk menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada input.
Dalam proses ini, evaluasi produk menyediakan informasi apakah
program itu akan dilanjutkan, dimodifikasi kembali atau bahkan akan
dihentikan
3. Transactional Evaluation
Dalam model ini, evaluasi berusaha melukiskan proses sebuah
program dan pandangan tentang nilai dari orang-orang yang terlibat
dalam program tersebut.4. Evaluation ResearchSebagaimana disebutkan
diatas, penelitian evaluasi memfokuskan kegiatannya pada penjelasan
dampak-dampak pendidikan serta mencari solusi-solusi terkait dengan
strategi instruksional.
5. Goal Free Evaluation
Model yang dikembangkan oleh Michael Scriven ini yakni Goal Free
Evaluation Model justru tidak memperhatikan apa yang menjadi tujuan
program sebagaimana model goal oriented evaluation. Yang harus
diperhatikan justru adalah bagaimana proses pelaksanaan program,
dengan jalan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang terjadi selama
pelaksanaannya, baik hal-hal yang positif maupun hal-hal yang
negatif.
6. Adversary Evaluation
Model ini didasarkan pada prosedur yang digunakan oleh lembaga
hukum. Dalam prakteknya, model adversary terdiri atas empat tahapan
yaitu :1. Mengungkapkan rentangan isu yang luas dengan cara
melakukan survey berbagai kelompok yang terlibat dalam satu program
untuk menentukan kepercayaan itu sebagai isu yang relevan.2.
Mengurangi jumlah isu yang dapat diukur.3. Membentuk dua tim
evaluasi yang berlawanan dan memberikan kepada mereka kesempatan
untuk berargumen.4. Melakukan sebuah dengar pendapat yang formal.
Tim evaluasi ini kemudian mengemukakan argument-argumen dan bukti
sebelum mengambil keputusan.
F. Metode EvaluasiKomponen Kunci dari Evaluasi yang BaikUntuk
menghasilkan manfaat yang maksimal, evaluasiharus memiliki: Tujuan
yang jelas. Pertanyaan evaluasi harus dapat ditentukan lebih awal,
secara sederhana dan mudah diukur. Evaluator yang kredibel.
Evaluator harus berada diluarpemerintah atau lembaga yang
programnya akan dievaluasi. Metodologi yang tepat. Estimasi
eksperimental adalah yang paling ideal tapi kelompok pembanding
yang dipilih secara tepat dapat dijadikan alternatif. Jumlah sampel
yang sesuai. Jumlah sampel harus cukup besar untuk mendeteksi
dampak program. Sebagai tambahan, jumlah itu harus memungkinkan
dibuatnya penilaian dampak program terhadap sub-kelompok dari
target populasi. Efek deteksi yang minimum harus ditentukan sebelum
pelaksanaan evaluasi. Data Pembanding. Harus menetapkan kelompok
pembandingyang tepat dan untuk mengendalikan seleksi kriteria
program yang dapat diamati. Tindak lanjut yang mencukupi.
Menindaklanjuti datasebaiknya dilakukan setelah beberapa waktu,
agar dapat mendeteksi dampak dan dapat mengukur besaran relevan
yang mungkin muncul. Komponen-komponen evaluasi berulang. Evaluasi
dampak sebaiknya tidak hanya sekedar mendeteksi dampak programharus
juga dapat meneliti proses program, penjelasan temuan yangada, dan
efektif dari segi biaya.Sumber: Blomquist (2003), Ezemanari et al .
(1999).VALUASI DANA BOSEVALUASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAHA. Latar Belakang MasalahKita tidak dapat memungkiri bahwa
pendidikan merupakan alat yang dapat meningkatkan kualitas hidup
dan jaminan untuk dapat hidup dan mampu membimbing kita dalam
menghadapi kerasnya kehidupan di tengah percaturan dunia yang
semakin mengglobal ini. Oleh karena itu banyak orang tua yang
berharap sangat tinggi terhadap pendidikan putra-putrinya sehingga
mereka berusaha dengan keras untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya
ke sekolah-sekolah yang terbaik agar mendapatkan pendidikan yang
terbaik pula.Perlu kita pahami dan sadari bahwa tidak semua
masyarakat kita mampu untuk membiayai pendidikan putra-putrinya
karena tingkat kesejahteraannya masih dibawah standar kelayakan
hidup. Jangankan untuk membiayai pendidikan putra-putrinya untuk
memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari saja masih sangat sulit dan
masih banyak warganegara kita yang berada dibawah garis
kemiskinan.Untuk masalah pendidikan dasar, kita dapat menilik
kepada pasal 31 Amandemen UUD 1945 ayat 1yang memuat Setiap
warganegara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 memuat Setiap
warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya. Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional yang disahkan DPR pada tanggal 11 Juni
2003.Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) antara
lain disebutkan; PertamaSetiap warga negara mempunyai hak yang sama
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu(pasal 5 ayat
1).KeduaSetiap warga negara yang berusia tujuh sampai
denganlimabelas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar(Pasal 6 ayat
1). Ketiga, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan
layanan dan kemudahan serta jaminan terselenggaranya pendidikan
yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi(pasal 11
ayat 1). Keempat, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin
tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi warga
negara yang berusia tujuh sampailimabelas tahun(Pasal 11 ayat
2).Jika kita mengacu pada Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasionalpada pasal 46 yang mengatakan bahwa Pendanaan pendidikan
menjadi tanggung jawab bersama pemerintah,pemerintah daerah dan
masyarakat, dan pasal 34 ayat 2 yang isinya Pemerintah menjamin
terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pandidikan
dasar tanpa memungut biaya. Maka hal ini berarti bahwa pemerintah
berkewajiban membiayaipendidikan dasar bagi warga negaranya.Pada
akhir tahun 2008, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional
mengeluarkan pengumuman yang berisi 5 kebijakan BOS tahun 2009
sebagai berikut :Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, per
siswa/tahun mulai januari 2009 naik secara signifikan menjadi : SD
di kota Rp 400 ribu,,SD di kabupaten Rp 397 ribu, SMP di kota Rp
575 ribu, dan SMP di kabupaten Rp570 ribu.Dengan kenaikkan
kesejahteraan guru PNS dan kenaikkan BOS mulai januari 2009, semua
SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional
sekolah, kecuali RSBI dan SBI.Pemda wajib mengendalikan pungutan
biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas
dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada
siswa mampu.Pemda wajibmensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan
BOS tahun 2009 serta menyanksi pihak yang melanggar.B. Rumusan
Masalah1. Bagaimanakah tanggapan pihak penerima atas bantuan
operasional sekolah (BOS) baik dari siswa, pihak sekolah, maupun
masyarakat?2. Apakah penggunaan dana yang telah dikucurkan oleh
pemerintah telah dimanfaatkan secara benar dan transparan oleh
pihak penerima?3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan
dana BOS di tingkat sekolah?C. Tujuan KegiatanEvaluasi penggunaan
dana bos bertujuan untuk mengetahui:1. Ingin mengetahui bagaimana
tanggapan pihak penerima atas bantuan operasional sekolah.2. Ingin
mengetahui apakah penggunaan dana bos yang telah dikucurkan oleh
pemerintah telah dimanfatkan secara benar dan transparan oleh pihak
penerima.3. Ingin mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban
penggunaan dana bos di tinkat sekolah.D. Manfaat KegiatanE. Kajian
TeoritikJenis Biaya PendidikanSebagaimana tertuang dalam PP Nomor
48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan
menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya
pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut.Biaya
pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan
Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan,
serta Biaya Pribadi Peserta Didik.a. Biaya Satuan Pendidikan adalah
biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
yang meliputi:1.Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan
prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja
tetap.2.Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya
nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan
tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada
gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan
pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air,
jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang
lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.3. Bantuan
biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada
peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai
pendidikannya.4. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang
diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.b. Biaya
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau
penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.Biaya
pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya
pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa
mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.B.
Pengertian BOSBOS adalah program pemerintah untuk penyediaan
pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksana program wajib belajar. Secara detail jenis kegiatan yang
boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bab berikutnya.C.
Kebijakan Program BOS Depdiknas Tahun 2009Kebijakan dasar
pelaksanaan program BOS tahun 2009 adalah sebagai berikut:Biaya
satuan BOS, termasuk BOS Buku, untuk tiap siswa/tahun mulai Januari
2009 naik secara signifikan menjadi: SD dikotaRp 400.000, SD di
kabupaten Rp 397.000, SMP dikotaRp 575.000, dan SMP di kabupaten Rp
570.000.Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS
sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa
dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI.Pemda wajib
mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta
sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada
pungutan berlebihan kepada siswa mampu.Pemda wajib
menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta
menyanksi kepada pihak yang melanggarnya.Pemda wajib memenuhi
kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas
belum mencukupi.D. Sekolah Penerima BOSSemua sekolah
SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah
tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari
peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.Semua sekolah
swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan
menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib
menerima dana BOS.Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui
persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap
menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah
tersebut.Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman
BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Sekolah negeri kategori
RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang
mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut
mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah
tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan
dan akuntabel.f. Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah
menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap
diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan
persetujuan Komite Sekolah, serta menggratiskan siswa miskin.E.
Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang BermutuDalam peningkatan
mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang
dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan
menjadi 3, yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan
akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta
program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun
tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan
akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu,
relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan
pencitraan publik.Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar
9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan
hal-hal berikut:1. BOS harus menjadi sarana penting untuk
meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun.2. Melalui BOS
tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu
membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.3. Anak lulusan
sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya
ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak
dapat melanjutkan ke SMP/setara.4. Kepala sekolah mencari dan
mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak
melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga
bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat
melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.5. Kepala sekolah
harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.6. BOS
tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan
sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.F. Program
BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)Dalam program BOS, dana
diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh
sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah. Dengan
demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS,
yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui
pemberianPelaksanaan Penyaluran dan Pengelolaan Dana BOSPelaksanan
penyaluran dan pengelolaan Program Bantuan OperasionalSekolah (BOS)
dilakukan oleh organisasi pelaksana yang sebutTim
PKPSBBMsertaSekolah/Madrasah yang memperoleh alokasi dana BOS.Tim
PKPS-BBM dibentuk di tingkat Pusat, Propinsi dan
Kabupaten/Kota.Organisasi Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) :2A. Tingkat Pusat1. Organisasi2. Tugas dan Tanggung Jawab
Tim PKPS-BBM Pusat:a. Menyusun rancangan programb. Menetapkan
alokasi dana dan sasaran tiap propinsic. Menetapkan draft alokasi
tiap kabupaten/kotad. Merencanakan dan melakukan sosialisasi
programe. Mempersiapkan dan melatih Tim PKPS-BBM Propinsif.
Melakukan penyusunan, penggandaan dan penyebaran bukupetunjuk
pelaksanaan programg. Menyusun standarisasi sistemdatabaseh.
Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasii. Memonitor
perkembangan penyelesaian penanganan pengaduanyang dilakukan oleh
Tim PKPS-BBM Propinsi atau Tim PKPS-BBMKabupaten/Kota.j. Melaporkan
setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi terkaitB. Tingkat
Propinsi1).2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim PKPS BBM Propinsia.
Menetapkan alokasi bantuan tiap kabupaten/kotab. Mempersiapkan
sekretariat dan perlengkapannya di propinsi.c. Mempersiapkan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuaidengan dana dan kegiatan
yang telah ditetapkan.d. Merencanakan dan melakukan sosialisasi
program di tingkatpropinsi.e. Mempersiapkan dan melatih Tim
PKPS-BBM Kab/Kotaf. Melakukan pendataan penerima bantuang.
Menyalurkan dana PKPS-BBM ke sekolah penerima BOS dan siswapenerima
BKM.h. Menyalurkan dana sosialisasi, operasional dan monev ke Tim
PKPSBBMKab/Kota.i. Berkoordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim
PKPS-BBMKabupaten/Kota dalam penyaluran dana.j. Merencanakan dan
melaksanakan monitoring dan evaluasi.k. Memberikan pelayanan dan
penanganan pengaduan masyarakat.l. Bertanggungjawab terhadap kasus
penyimpangan penggunaandana di tingkat propinsi.m. Melaporkan
setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim PKPS-BBMPusat dan
instansi terkait.n. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dari
sumber APBDsesuai yang tercantum dalamUU No. 20 Tahun 2003.5C.
Tingkat Kabupaten/Kota2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim PKPS BBM
Kabupaten/Kotaa. Menetapkan alokasi BOS dan BKM untuk setiap
sekolah sesuaialokasi/kuota.b. Melakukan sosialisasi dan pelatihan
kepada sekolah penerima.c. Melakukan Pendataan sekolah
diwilayahnya.d. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan
Propinsi danlembaga penyalur yang ditunjuk, serta dengan sekolah
dalamrangka penyaluran dana.e. Mengumumkan nama sekolah beserta
besar dana bantuan yangditerima.f. Merencanakan dan melaksanakan
monitoring dan evaluasi.g. Melaporkan pelaksanaan program kepada
Tim PKPS-BBM Propinsih. Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah
dan lembagapenyaluri. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakatj. Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di
tingkatkabupaten/kota.k. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan
kepada Tim PKPS-BBMPropinsi dan instansi terkait.l. Mengupayakan
penambahan dana untuk sekolah dari sumber APBDsesuai yang tercantum
dalamUU No. 20 Tahun 2003.Catatan :Struktur organisasi di tingkat
kabupaten/kota yang diuraikan di atas adalah strukturminimum yang
diperlukan minimum yang diperlukan. Bilamana Tim PKPS-BBMKab/Kota
memandang perlu ditambah unsurnya, misalnya melibatkan aparat
tingkatkecamatan, maka hal tersebut diperkenankan dengan
konsekuensi pendanaannyaberasal dari Pemda setempat.D. Tingkat
Sekolah1. Organisasi2. Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah /
Madrasaha. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan
transparanb. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dan
disekolahc. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat.d. Melaporkan penggunaan dan BOS kepada Tim PKPS-BBM
Kab/Kota.D.Monitoring dan Pengawasan dana BOSKegiatan Monitoring
dan pengawasan terhadap pelaksanaanpengelolaan dana BOS adalah
dilakukan oleh lembaga di luar program(monev eksternal) yang
kompeten, antara lain :1. Instansi pengawasan: BPK, BPKP,
Inspektorat Jenderal, dan BawasdaPropinsi dan Kabupaten/Kota.2. Tim
monitoring Independen: Perguruan Tinggi, DPR, BIN atau
TimIndependen Khusus yang ditunjuk oleh Pemerintah.3. Unsur
masyarakat dari unsur Dewan Pendidikan, LSM, BMPS, maupunorganisasi
kemasyarakatan/kependidikan lainnya.4. Unit-unit pengaduan
masyarakat yang terdapat di sekolah/ madrasah,Kabupaten/Kota,
Propinsi dan Pusat.E. Penyelewengan Dana BOSPedoman dan petunjuk
penggunaan dana BOS telah disebarluaskankepada seluruh lapisan
masyarakat melalui media cetak, radio, danelektronik, juga diklat
untuk tenaga pendidik terkait. Oleh karena itupenyalahgunaan
wewenang dalam pengelolaan dana BOS yang dapatmerugikan
negara/daerah dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dikenakansanksi
oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi yang dapat
diberikankepada mereka yang melakukan pelanggaran dapat diberikan
dalam bentuk:1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan
peraturan dan perundangundanganyang berlaku (pemberhentian,
penurunan pangkat, mutasikerja)2. Penerapan tuntutan perbendaharaan
dan ganti rugi.3. Penerapan proses hukum.4. Pemblokiran dana untuk
penyaluran periode berikutnya dan penghentiansementara seluruh
bantuan pada tahun berikutnya kepada Kab/Kota dan8Propinsi,
bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengajadan
tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok,
ataugolongan.a. Pengertian evaluasi
Menurut Suharsimi Arikunto (2004 : 1) evaluasi adalah kegiatan
untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang
selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan
alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama
evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang
berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang
akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.Menurut
Worthen dan Sanders (1979 : 1) evaluasi adalah mencari sesuatu yang
berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa
informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur
tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam
kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi
kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu
hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah
sesuai dengan keinginannya semula.
Menurut stufflebeam dalam worthen dan sanders (1979 : 129)
evaluasi adalah : process of delineating, obtaining and providing
useful information for judging decision alternatives. Dalam
evaluasi ada beberapa unsur yang terdapat dalam evaluasi yaitu :
adanya sebuah proses (process) perolehan (obtaining), penggambaran
(delineating), penyediaan (providing) informasi yang berguna
(useful information) dan alternatif keputusan (decision
alternatives).Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang
telah dikemukakan beberapa orang diatas, kita dapat menarik benang
merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang
dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan
sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari
dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.Karenanya,
dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu
efektifitas dan efisiensi. Efektifitas merupakan perbandingan
antara output dan inoutnya sedangkan efisiensi adalah taraf
pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses
(Sudharsono 1994 : 2)
Dalam evaluasi terdapat perbedaan yang mendasar dengan
penelitian meskipun secara prinsip, antara kedua kegiatan ini
memiliki metode yang sama. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan
pelaksanaannya. Jika penelitian bertujuan untuk membuktikan sesuatu
(prove) maka evaluasi bertujuan untuk mengembangkan (improve).
Terkadang, penelitian dan evaluasi juga digabung menjadi satu
frase, penelitian evaluasi. Sebagaimana disampaikan oleh Sudharsono
(1994 : 3) penelitian evaluasi mengandung makna pengumpulan
informasi tentang hasil yang telah dicapai oleh sebuah program yang
dilaksanakan secara sistematik dengan menggunakan metodologi ilmiah
sehingga darinya dapat dihasilkan data yang akurat dan
obyektif.
b. Tujuan evaluasi program
Setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan tertentu.
demikian juga dengan evaluasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2004 :
13) ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan sedangkan
tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen.
Implementasi program harus senantiasa di evaluasi untuk melihat
sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud
pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya
evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat
efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru
sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data.
Karenanya, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan
informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan (decision
maker) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau
menghentikan sebuah program.
c. Hakekat Evaluasi Program
Menurut John L Herman dalam Tayibnapis (1989 : 6) program adalah
segala sesuatu yang anda lakukan dengan harapan akan mendatangkan
hasil atau manfaat. Dari pengertian ini dapat ditarik benang merah
bahwa semua perbuatan manusia yang darinya diharapkan akan
memperoleh hasil dan manfaat dapat disebut program.
Menurut Suharsimi Arikunto (2004 : 2) program dapat dipahami
dalam dua pengertian yaitu secara umum dan khusus. Secara umum,
program dapat diartikan dengan rencana atau rancangan kegiatan yang
akan dilakukan oleh seseorang di kemudian hari. Sedangkan
pengertian khusus dari program biasanya jika dikaitkan dengan
evaluasi yang bermakna suatu unit atau kesatuan kegiatan yang
merupakan ralisasi atau implementasi dari suatu kebijakan,
berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu
organisasi yang melibatkan sekelompok orang.Menilik pengertian
secara khusus ini, maka sebuah program adalah rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan secara berkesinambungan secara waktu
pelaksanaannya biasanya panjang. Selain itu, sebuah program juga
tidak hanya terdiri dari satu kegiatan melainkan rangkaian kegiatan
yang membentuk satu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya
dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya.
Menurut Isaac dan Michael (1984 : 6) sebuah program harus
diakhiri dengan evaluasi. Hal ini dikarenakan kita akan melihat
apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana
yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut mereka, ada tiga tahap
rangkaian evaluasi program yaitu : (1) menyatakan pertanyaan serta
menspesifikasikan informasi yang hendak diperoleh, (2) mencari data
yang relevan dengan penelitian dan (3) menyediakan informasi yang
dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki
atau menghentikan program tersebut.
Berdasarkan pengertian diatas, maka evaluasi program sebagaimana
dimaknai oleh Kirkpatrick dapat dimaknai sebagai sebuah proses
untuk mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau
tidak dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya
melalui rangkain informasi yang diperoleh evaluator (Kirkpatrick
1996 : 3). Tetapi, pengambil keputusan itu sendiri bukanlah
evaluator melainkan pihak lain yang lebih berwenang. Evaluator
hanya menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh
pengambil kebijakan (decision maker)
d. Model-model evaluasi
Adabanyak model yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi
program khususnya program pendidikan. Meskipun terdapat beberapa
perbedaan antara model-model tersebut, tetapi secara umum
model-model tersebut memiliki persamaan yaitu mengumpulkan data
atau informasi obyek yang dievaluasi sebagai bahan pertimbangan
bagi pengambil kebijakan. (Suharsimi Arikunto dan Cecep Safruddin
Abdul Jabbar : 2004). Menurut Stephen Isaac dan Willian B. Michael
( 1984 : 7) model-model evaluasi dapat dikelompokan menjadi enam
yaitu :
1. Goal Oriented Evaluation
Dalam model ini, seorang evaluator secara terus menerus
melakukan pantauan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian
yang terus-menerus ini menilai kemajuan-kemajuan yang dicapai
peserta program serta efektifitas temuan-temuan yang dicapai oleh
sebuah program. Salah satu model yang bisa mewakili model ini
adalah discrepancy model yang dikembangkan oleh Provus. Model ini
melihat lebih jauh tentang adanya kesenjangan (Discrepancy) yang
ada dalam setiap komponen yakni apa yang seharusnya dan apa yang
secara riil telah dicapai.
2. Decision Oriented Evaluation
Dalam model ini, evaluasi harus dapat memberikan landasan berupa
informasi-informasi yang akurat dan obyektif bagi pengambil
kebijakan untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan program.
Evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh stufflebeam merupakan salah
satu contoh model evaluasi ini. Model CIPP merupakan salah satu
model yang paling sering dipakai oleh evaluator. Model ini terdiri
dari 4 komponen evaluasi sesuai dengan nama model itu sendiri yang
merupakan singkatan dari Context, Input, Process dan
Product.Evaluasi konteks (context evaluation) merupakan dasar dari
evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan (rationale) dalam
penentuan tujuan (Baline R. Worthern & James R Sanders : 1979)
Karenanya upaya yang dilakukan evaluator dalam evaluasi konteks ini
adalah memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan,
kebutuhan serta tujuan (goal).Evaluasi input (input evaluation)
merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk
menentukan bagaimana menggunakan sumberdaya yang tersedia dalam
mencapai tujuan program. Evaluasi proses (process evaluation)
diarahkan pada sejauh mana kegiatan yang direncanakan tersebut
sudah dilaksanakan. Ketika sebuah program telah disetujui dan
dimulai, maka dibutuhkanlah evaluasi proses dalam menyediakan umpan
balik (feedback) bagi orang yang bertanggungjawab dalam
melaksanakan program tersebutEvaluasi Produk (product evaluation)
merupakan bagian terakhir dari model CIPP. Evaluasi ini bertujuan
mengukur dan menginterpretasikan capaian-capaian program. Evaluasi
produk menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada input.
Dalam proses ini, evaluasi produk menyediakan informasi apakah
program itu akan dilanjutkan, dimodifikasi kembali atau bahkan akan
dihentikan
3. Transactional Evaluation
Dalam model ini, evaluasi berusaha melukiskan proses sebuah
program dan pandangan tentang nilai dari orang-orang yang terlibat
dalam program tersebut.4. Evaluation ResearchSebagaimana disebutkan
diatas, penelitian evaluasi memfokuskan kegiatannya pada penjelasan
dampak-dampak pendidikan serta mencari solusi-solusi terkait dengan
strategi instruksional.
5. Goal Free Evaluation
Model yang dikembangkan oleh Michael Scriven ini yakni Goal Free
Evaluation Model justru tidak memperhatikan apa yang menjadi tujuan
program sebagaimana model goal oriented evaluation. Yang harus
diperhatikan justru adalah bagaimana proses pelaksanaan program,
dengan jalan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang terjadi selama
pelaksanaannya, baik hal-hal yang positif maupun hal-hal yang
negatif.
6. Adversary Evaluation
Model ini didasarkan pada prosedur yang digunakan oleh lembaga
hukum. Dalam prakteknya, model adversary terdiri atas empat tahapan
yaitu :1. Mengungkapkan rentangan isu yang luas dengan cara
melakukan survey berbagai kelompok yang terlibat dalam satu program
untuk menentukan kepercayaan itu sebagai isu yang relevan.2.
Mengurangi jumlah isu yang dapat diukur.3. Membentuk dua tim
evaluasi yang berlawanan dan memberikan kepada mereka kesempatan
untuk berargumen.4. Melakukan sebuah dengar pendapat yang formal.
Tim evaluasi ini kemudian mengemukakan argument-argumen dan bukti
sebelum mengambil keputusan.
F. Metode EvaluasiKomponen Kunci dari Evaluasi yang BaikUntuk
menghasilkan manfaat yang maksimal, evaluasiharus memiliki: Tujuan
yang jelas. Pertanyaan evaluasi harus dapat ditentukan lebih awal,
secara sederhana dan mudah diukur. Evaluator yang kredibel.
Evaluator harus berada diluarpemerintah atau lembaga yang
programnya akan dievaluasi. Metodologi yang tepat. Estimasi
eksperimental adalah yang paling ideal tapi kelompok pembanding
yang dipilih secara tepat dapat dijadikan alternatif. Jumlah sampel
yang sesuai. Jumlah sampel harus cukup besar untuk mendeteksi
dampak program. Sebagai tambahan, jumlah itu harus memungkinkan
dibuatnya penilaian dampak program terhadap sub-kelompok dari
target populasi. Efek deteksi yang minimum harus ditentukan sebelum
pelaksanaan evaluasi. Data Pembanding. Harus menetapkan kelompok
pembandingyang tepat dan untuk mengendalikan seleksi kriteria
program yang dapat diamati. Tindak lanjut yang mencukupi.
Menindaklanjuti datasebaiknya dilakukan setelah beberapa waktu,
agar dapat mendeteksi dampak dan dapat mengukur besaran relevan
yang mungkin muncul. Komponen-komponen evaluasi berulang. Evaluasi
dampak sebaiknya tidak hanya sekedar mendeteksi dampak programharus
juga dapat meneliti proses program, penjelasan temuan yangada, dan
efektif dari segi biaya.Sumber: Blomquist (2003), Ezemanari et al .
(1999).
2. Decision Oriented Evaluation
Dalam model ini, evaluasi harus dapat memberikan landasan berupa
informasi-informasi yang akurat dan obyektif bagi pengambil
kebijakan untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan program.
Evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh stufflebeam merupakan salah
satu contoh model evaluasi ini. Model CIPP merupakan salah satu
model yang paling sering dipakai oleh evaluator. Model ini terdiri
dari 4 komponen evaluasi sesuai dengan nama model itu sendiri yang
merupakan singkatan dari Context, Input, Process dan
Product.Evaluasi konteks (context evaluation) merupakan dasar dari
evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan (rationale) dalam
penentuan tujuan (Baline R. Worthern & James R Sanders : 1979)
Karenanya upaya yang dilakukan evaluator dalam evaluasi konteks ini
adalah memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan,
kebutuhan serta tujuan (goal).Evaluasi input (input evaluation)
merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk
menentukan bagaimana menggunakan sumberdaya yang tersedia dalam
mencapai tujuan program. Evaluasi proses (process evaluation)
diarahkan pada sejauh mana kegiatan yang direncanakan tersebut
sudah dilaksanakan. Ketika sebuah program telah disetujui dan
dimulai, maka dibutuhkanlah evaluasi proses dalam menyediakan umpan
balik (feedback) bagi orang yang bertanggungjawab dalam
melaksanakan program tersebutEvaluasi Produk (product evaluation)
merupakan bagian terakhir dari model CIPP. Evaluasi ini bertujuan
mengukur dan menginterpretasikan capaian-capaian program. Evaluasi
produk menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada input.
Dalam proses ini, evaluasi produk menyediakan informasi apakah
program itu akan dilanjutkan, dimodifikasi kembali atau bahkan akan
dihentikan
3. Transactional Evaluation
Dalam model ini, evaluasi berusaha melukiskan proses sebuah
program dan pandangan tentang nilai dari orang-orang yang terlibat
dalam program tersebut.4. Evaluation ResearchSebagaimana disebutkan
diatas, penelitian evaluasi memfokuskan kegiatannya pada penjelasan
dampak-dampak pendidikan serta mencari solusi-solusi terkait dengan
strategi instruksional.
5. Goal Free Evaluation
Model yang dikembangkan oleh Michael Scriven ini yakni Goal Free
Evaluation Model justru tidak memperhatikan apa yang menjadi tujuan
program sebagaimana model goal oriented evaluation. Yang harus
diperhatikan justru adalah bagaimana proses pelaksanaan program,
dengan jalan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang terjadi selama
pelaksanaannya, baik hal-hal yang positif maupun hal-hal yang
negatif.
6. Adversary Evaluation
Model ini didasarkan pada prosedur yang digunakan oleh lembaga
hukum. Dalam prakteknya, model adversary terdiri atas empat tahapan
yaitu :1. Mengungkapkan rentangan isu yang luas dengan cara
melakukan survey berbagai kelompok yang terlibat dalam satu program
untuk menentukan kepercayaan itu sebagai isu yang relevan.2.
Mengurangi jumlah isu yang dapat diukur.3. Membentuk dua tim
evaluasi yang berlawanan dan memberikan kepada mereka kesempatan
untuk berargumen.4. Melakukan sebuah dengar pendapat yang formal.
Tim evaluasi ini kemudian mengemukakan argument-argumen dan bukti
sebelum mengambil keputusan.
F. Metode EvaluasiKomponen Kunci dari Evaluasi yang BaikUntuk
menghasilkan manfaat yang maksimal, evaluasiharus memiliki: Tujuan
yang jelas. Pertanyaan evaluasi harus dapat ditentukan lebih awal,
secara sederhana dan mudah diukur. Evaluator yang kredibel.
Evaluator harus berada diluarpemerintah atau lembaga yang
programnya akan dievaluasi. Metodologi yang tepat. Estimasi
eksperimental adalah yang paling ideal tapi kelompok pembanding
yang dipilih secara tepat dapat dijadikan alternatif. Jumlah sampel
yang sesuai. Jumlah sampel harus cukup besar untuk mendeteksi
dampak program. Sebagai tambahan, jumlah itu harus memungkinkan
dibuatnya penilaian dampak program terhadap sub-kelompok dari
target populasi. Efek deteksi yang minimum harus ditentukan sebelum
pelaksanaan evaluasi. Data Pembanding. Harus menetapkan kelompok
pembandingyang tepat dan untuk mengendalikan seleksi kriteria
program yang dapat diamati. Tindak lanjut yang mencukupi.
Menindaklanjuti datasebaiknya dilakukan setelah beberapa waktu,
agar dapat mendeteksi dampak dan dapat mengukur besaran relevan
yang mungkin muncul. Komponen-komponen evaluasi berulang. Evaluasi
dampak sebaiknya tidak hanya sekedar mendeteksi dampak programharus
juga dapat meneliti proses program, penjelasan temuan yangada, dan
efektif dari segi biaya.Sumber: Blomquist (2003), Ezemanari et al .
(1999).