Etika Profesi Dokter Gigi
1. Definisi Etika Dalam kamus umumBahasa Indonesia, etika
diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).
MenurutAhmad Amin, etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan
arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh
manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam
perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang
seharusnya diperbuat oleh manusia." MenurutSoegarda Poerbakawatja,
etika adalah filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu
yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia
semuanya, terutama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang
merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya
bentuk perbuatan. MenurutMartin[1993], etika didefinisikan sebagai
"the discipline which can act as the performance index or reference
for our control system". Dengan demikian, etika akan memberikan
semacam batasan maupun standard yang akan mengatur pergaulan
manusia didalam kelompok sosialnya. FilsufAristoteles, dalam
bukunyaEtika Nikomacheia,menjelaskan tentang pembahasan Etika,
sebagai berikut:-Terminius Techicus,Pengertian etika dalam hal ini
adalah, etika dipelajari untuk ilmupengetahuan yang mempelajari
masalah perbuatan atau tindakanmanusia.-Manner dan Custom,Membahas
etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang
melekat dalam kodrat manusia(In herent in human nature)yang terikat
dengan pengertian baik dan buruk suatu tingkah laku atau perbuatan
manusia.
Secara teoritis, etika mempunyai pengertian sebagai berikut
:1.Secaraetimologis, etika berasal dari kata Yunani ethos (jamaknya
: ta etha), yang berarti adat-istiadat atau kebiasaan. Dalam ari
ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara
hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat.
Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu
generasi ke generasi yang lain.2.Etika dipahami dalam pengertian
yang berbeda dengan moralitas sehingga mempunyai pengertian yang
jauh lebih luas. Dalam pengertian ini, etika dimengerti sebagai
refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak
dalam situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah
filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis
persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus
bertindak dalam situasi konkret.Etika merupakan bagian filsafat,
sebagai ilmu etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat etika
mencari keterangan yang sedalam-dalamnya.Etika berkaitan dengan
nilai-nilai hidup yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya
serta hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia (Gering
supriadi, 1998:24).
Etika terdapat dua macam (Keraf: 1991: 23), sebagai berikut:
Etika DeskriptifEtika yang menelaah secara kritis dan rasional
tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh
setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya
Etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa
adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu
fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya.
Da-pat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai
atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan
kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.
Etika NormatifEtika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku
yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang
seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai
dalam hidup ini. Jadi Etika Normatif merupakan norma-norma yang
dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan
hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati
dan berlaku di masyarakat.
2. Pengertian Dokter
Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang
kedokteran. Pada Kedududukan ini, dokter adalah orang yang dianggap
pakar dalam bidang kedokteran .Dokter adalah orang yang memiliki
kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan
kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan
menurut hukum dalam pelayanan kesehatan.Dokter dan dokter gigi
adalah dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis
lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam
maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengertian Kedokteran
Kedokteran (Inggris: medicine) adalah suatu ilmu dan seni yang
mempelajari tentang penyakit dan cara-cara penyembuhannya. Ilmu
kedokteran adalah cabang ilmukesehatan yang mempelajari tentang
cara mempertahankan kesehatan manusia danmengembalikan manusia pada
keadaan sehat dengan memberikan pengobatan padapenyakit dan cedera.
Ilmu ini meliputi pengetahuan tentang sistem tubuh manusia
danpenyakit serta pengobatannya, dan penerapan dari pengetahuan
tersebut.
KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA
1. SejarahPraktik kedokteran dalam pengertian luas pada
hakikatnya adalah perwujudan idealisme dan spirit pengabdian
seorang dokter, sebagaimana yang diikrarkan dalam Sumpah Dokter dan
Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Dalam perkembangannya
kemudian, seluruh aspek kehidupan di dunia ini mengalami perubahan
paradigma secara bermakna, termasuk dalam profesi kedokteran,
dengan akibat terjadi pula perubahan orientasi dan motivasi
pengabdian tersebut pada diri sebagian dokter. Sebagai dampak
perubahan yang semakin global, individualistik, materialistik, dan
hedonistik tersebut, maka perilaku dan sikap tindak profesional di
sebagian kalangan dokter juga berubah.Masyarakat kemudian juga
semakin memandang negatif profesi kedokteran karena melihat dan
menyaksikan maraknya praktik-praktik kedokteran yang semakin jauh
dari nilai-nilai luhur Sumpah Dokter dan KODEKI. Masyarakat atau
pasien merasa perlu "melindungi diri" terhadap perilaku hedonistik
dan unethical para dokter itu.Kode etik kedoktran Indonesia pertama
kali disusun tahun 1969 dalam Musyawarah Kerja Susila Kedokteran
yang dilaksanakan di Jakarta. Bahan rujukan yang digunakan adalah
Kode Etik Kedokteran Internasional yang telah disempurnakan pada
tahun 1968 melalui Muktamar ke-22 Ikatan Dokter Sedunia. Seperti
halnya dengan Kode Etik Internasional yang mengalami berbagai
panyempurnaan, Kode Etik Kedokteran Indonesia pun mengalami
perubahan-perubahan, yaitu melalui Musyawarah Kerja Nasional Etik
Kedokteran ke-2 yang dilaksanakan di Jakarta, untuk kemudian pada
tahun 1983 dinyatakan berlaku bagi semua dokter di Indonesia
melalui surat keputusan No.434/MENKES/SK/X/1983 tanggal 28 Oktober
1983. Pada Musyawarah Kerja Nasional IDI XIII, 1993, Kode Etik
Kedokteran Indonesia itu telah diubah menjadi 20 pasal. Sebagai
pedoman dalam perilaku, Kode Etik Kedokteran Indonesia mengandung
beberapa ketentuan yang semuanyan tertuang dalam kedua puluh
pasalnya. Secara umum pasal-pasal tersebut dapat dibedakan atas
lima bagian, yaitu : Kewajiban umum seorang dokter Kewajiban dokter
terhadap penderita Kewajiban dokter terhadap teman sejawat
Kewajiban dokter terhadap diri sendiri Penutup2. Definisi Kode Etik
KedokteranKode etik Kedokteran adalah suatu landaskan atas
norma-norma etik dalam praktik seorang dokter yang mengatur
hubungan manusia umumnya dan dimiliki azas-azasnya dalam falsafah
masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus. Khusus di
Indonesia- azas itu adalah Pancasila sebagai landasan idiil dan
UndangUndang Dasar 1945 sebagai landasan struktural.Dengan maksud
untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu
kedokteran, para dokter Indonesia, baik yang bergabung secara
fungsional terikat dalam Ikatan Dokter Indonesia, maupun secara
fungsional terikat dalam organisasi di bidang pelayanan, pendidikan
dan penelitian kesehatan dan kedokteran, dengan rakhmat Tuhan Yang
Maha Esa, telah merumuskan Kode Etik Kedokteran Indonesia
(KODEKI)
Fungsi dari Kode etik kedokteranini adalah : Memberikan
perlindungan kepada pasien Meningkatkan dan mempertahankan mutu
pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi
Memberikan kepastian hokum kepada masyarakat, dokter dan dokter
gigi.
Tujuan kode etik kedoteran: Agar seorang dokter dapat menaati
dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang tertera dalam kode etik
kedokteran Agar seorang dokter dan dokter gigi dapat bekerja dengan
sepenuh hati dalam memberikan pelayanan kesehatan Menjungjung
tinggi norma luhur dalam menjalankan pekerjaan maupun kehidupan
pribadinya Agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dengan
etik dan moral Agar tidak memberikan keterangan palsu tentang
pasien
3.Prinsip Etika KedokteranPrinsip adlah berpihak pada pasien,
artinya dalam mengambil tindakan seorang dokter harus
mempertimbangkan manfaat dan resiko yang sekecil mungkin, termasuk
resiko biaya.Prinsip etika Kedokteran tersebut meliputi : Autonomy,
yaitu prinsip moral dokter untuk selalu menghargai dan menghormati
hak otonomi pasien, terutama dalam hal hak untuk memperoleh
informasi yang jujur dan benar serta hak untuk melakukan apa-apa
yang boleh dilakukan terhadap dirinya. Beneficience, yaitu
melakukan tindakan untuk kebaikan pasien Non-Malefience, yaitu
prinsip moral yang selalu berorientasi kepada kebaikan pasien dan
tidak melakukan tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Justice,
yaitu sikap keadilan dan tidak diskriminatif Altruisme, yaitu
pengabdian profesi dokter sebagai profesi seumur hidup dan
aplikasinya untuk masyarakat.
4.Kode etik kedokteran Gigi Indonesia(SK MENTERI KESEHATAN RI
NO. 128/MENKES/SK/III/1981)1.Adalah menjadi kewajiban semua dokter
gigi yang menjalankan praktek di Indonesia untuk mentaati dan
mengamalkan petunjuk-petunjuk yang tertera dalam kode etik
kedokteran gigi Indonesia.2.Seorang dokter gigi berkewajiban untuk
bekerja dengan penuh pengabdian bagi kepentingan pelayanan kepada
masyarakat bagi kemajuan ilmu kedokteran gigi dan bagi martabat
profesi kedokteran gigi.3.Sebagai manusia Indonesia yang berjiwa
Pancasila dokter gigi berkewajiban menjunjung tinggi norma hidup
yang luhur, dalam kehidupan pribadinya dan dalam menjalankan
pekerjaannya.4.Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang dokter gigi
janganlah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan
etik, misalnya :Melakukan perbuatan-perbutan yang bersifat memuji
diri sendiri, baik yang menyangkut kepandaiannya, peralatannya,
maupun cara pengobatannyaMelakukan usaha-usaha untuk menarik
perhatian umum, melalui cara yang tidak wajar, supaya praktek lebih
dikenal orangMenjual obat di tempat praktek, bukan dengan maksud
memberikan pertolongan pertamaMelakukan tindakan kedokteran gigi
tanpa indikasi bahwa tindakan itu perlu dilakukan hanya dengan
maksud mendapatkan keuntungan belaka dari tindakan ituMeminta uang
jasa atau menetapkan tarif pengobatan yang tidak wajar yang
melampaui batas-batas yang tidak lazimMempergunakan gelar yang
tidak menjadi haknyaMelakukan atau mencoba melakukan
tindakan-tindakan yang bersifat asusila terhadap penderita di kamar
prakteknya5.Seorang dokter gigi hanya memberikan keterangan atau
pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya
5.Pelanggaran Etika Kedokteran
a. Pelanggaran Etika Murni Menarik Imbalan yang tidak wajar atau
menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat dokter dan dokter
gigi.Dalam melakukan pekerjaannya, seorangdokter tidak boleh
dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi. Seorang dokter
dapat menerima imbalan jasanya, jika diberikan dengan keikhlasan,
sepengetahuan atau atas kehendak penderita. Mengambil alih pasien
tanpa persetujuan sejawatnya.Seorang dokter yang baik tidak
menyalahkan sejawatnya di depan pasiennya (walaupun itu benar),
tetapi secara bijaksana membahas kasusnya dengan sejawatnya dan
sebaliknya mengembalikan pasien sejawatnya yang pertama kali
dikunjungi pasien tersebut. Memuji diri sendiri di depan
pasien.Pada dasanrnya dokter sama sekali tidak boleh melibatkan
diri dalam berbagai kegiatan promosi, karena promosi tersebut
terkait dengan kepentingan-kepentingan yang sering kali
bertentangan atau tidak menunjang tugas mulia seorang dokter.
Perbuatan dokter sebagai pemeran langsung atau iklan promosi
komoditi yang dimuat media masa atau elektronik merupakan perbuatan
tercela, karena tidak dapat disingkirkan penafsiran adanya suatu
niat lain untuk memuji diri sendiri. Walaupun hal itu dilakuakn
dalam wahana ilmiah kedokteran, dianggap juga sebagai perbuatan
tercela, apalagi jika tidak berlandaskan pengetahuan kedokteran
tertinggi dalam bidangnya, sehingga tidak diyakini sebagai produk
yang layak diberikan kepada pasien, sehingga untuk dirinya sendiri
maupun kepada sanak keluarganya bila mengalami hal yang sama. Tidak
pernah mengikuti pendidikan kedokteran berkesinambungan. Dokter
mengabaikan kesehatan dirinya.
b. Pelanggaran Etikolegal Pelayanan kedokteran di bawah standar
Menerbitkan surat keterangan palsu Membuka rahasia jabatan atau
pekerjaan kedokteran Abortus Provokatus Pelecehan seksual
c. Kasus MalprakterTolak ukur praktek kedokteran dianggap
criminal jika : Bertentangan dengan hokum Akibatnya dapat
dibayangkan Akibatnya dapat dihindarkan Perbuatannya dapat
dipersalahkan
6. Prosedur penanganan pelanggaran etika kedokteranPada tahun
1985 Rapat Kerja antara P3EK, MKEK dan MKEKG telah menghasilkan
pedoman kerja yang menyangkut para dokter antara lain sebagai
berikut :1.Pada prinsipnya semua masalah yang menyangkut
pelanggaran etik diteruskan lebih dahulu kepada MKEK.2.Masalah etik
murni diselesaikan oleh MKEK.3.Masalah yang tidak murni serta
masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh MKEK dirujuk ke P3EK
propinsi.4.Dalam sidang MKEK dan P3EK untuk pengambilan keputusan,
Badan Pembela Anggota IDI dapat mengikuti persidangan jika
dikehendaki oleh yang bersangkutan (tanpa hak untuk mengambil
keputusan).5.Masalah yang menyangkit profesi dokter atau dokter
gigi akan ditangani bersama oleh MKEK dan MKEKG terlebih dahulu
sebelum diteruskan ke P3EK apabila diperlukan.6.Untuk kepentingan
pencatatan, tiap kasus pelanggaran etik kedokteran serta
penyelesaiannya oleh MKEK dilaporkan ke P3EK Propinsi.7.Kasus-kasus
pelanggaran etikolegal, yang tidak dapat diselesaikan oleh P3EK
Propinsi, diteruskan ke P3EK Pusat.8.Kasus-kasus yang sudah jelas
melanggar peraturan perundang-undangan dapat dilaporkan langsung
kepada pihak yang berwenang. Pedoman penilaian kasus-kasus
pelanggaran etik kedokteran
Etik lebih mengandalkan itikad baik dan keadaan moral para
pelakunya dan untuk mengukur hal ini tidaklah mudah. Karena itu
timbul kesulitan dalam menilai pelanggaran etik, selama pelanggaran
itu tidak merupakan kasus-kasus pelanggaran hukum. Dalam menilai
kasus-kasus pelanggaran etik kedokteran, MKEK berpedoman pada
:PancasilaPrinsip-prinsip dasar moral umumnyaCiri dan hakekat
pekerjaan profesiTradisi luhur kedokteranLSDIKODEKIHukum kesehatan
terkaitHak dan kewajiban dokterHak dan kewajiban penderitaPendapat
rata-rata masyarakat kedokteranPendapat pakar-pakar dan praktisi
kedokteran senior.
Selanjutnya, MKEK menggunakan pula beberapa pertimbangan
berikut, yaitu:Tujuan spesifik yang ingin dicapaiManfaat bagi
kesembuhan penderitaManfaat bagi kesejahteraan umumPenerimaan
penderita terhadap tindakan ituPreseden tentang tindakan semacam
ituStandar pelayanan medik yang berlaku
Jika semua pertimbangan menunjukkan bahwa telah terjadi
pelanggaran etik, pelanggaran dikategorikan dalam kelas ringan,
sedang atau berat, yang berpedoman pada :Akibat terhadap kesehatan
penderitaAkibat bagi masyarakat umumAkibat bagi kehormatan
profesiPeranan penderita yang mungkin ikut mendorong terjadinya
pelanggaranAlasan-alasan lain yang diajukan tersangka
Bentuk-bentuk sanksi Dalam pasal 6 PP no.30 tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Sipil terdapat uraian tentang tingkat
dan jenis hukuman, sebagai berikut :Tingkat hukuman disiplin
terdiri dari :Hukuman disiplin ringan
Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :a. Teguran lisanb.
Teguran tulisan, danc. Pernyataan tidak puas secara tertulisHukuman
disiplin sedang, Hukuman disiplin beratJenis hukuman disiplin
sedang terdiri dari :a.Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling
lama satu tahunb.Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji
berkala untuk paling lama satu tahun, danc.Penundaan kenaikan
pangkat untuk paling lama satu tahunJenis hukuman disiplin berat
terdiri dari :a.Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih
rendah untuk paling lama satu tahunb.Pembebasan dari
jabatanc.Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil, dand.Pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri SipilPada kasus-kasus pelanggaran
etikolegal, di samping pemberian hukuman sesuai peraturan tersebut
di atas, maka selanjutnya diproses ke pengadilan.
7.Hukum Yang Terkait Dengan Kode Etik KedokteranSumber dan dasar
hukum kewajiban dokter pasien adalah:a.Dunia KesehatanSumpah
Hippocrates (460-377 S.M.)
b.InternasionalDeklarasi Jenewa/ World Medical Association (WMA)
(1948).Declaration of Human Rights PBBInternational Code of Medical
Ethics/ WMA (1949)Konstitusi WHO (Jenewa, 1976)Deklarasi Helsinki
dari WMA
c. IndonesiaUUD-45 : Sila II.Kemanusiaan yang adil dan
beradab.No. 26 (1960): Lafal Sumpah DokterPP 434/MenKes/SK/X/1983:
KODEKIPP No. 585/MENKES/PER/IX/1989: Persetujuan tindakan medikUU
No.23 (1992): Tentang KesehatanPP No. 32 (1996): Tentang Tenaga
KesehatanUU No. 29(2004): Praktik Kedokteran
d. PERATURAN PEMERINTAHPP No.26(1960) tentang Lafal Sumpah
Dokter.Permenkes: No. 554 (1982) tentang Panitia Pertimbangan dan
Pembinaan Etik Kedokteran.PP No. 434/MenKes/SK/X/1983:
KODEKIPermenkes: No.585(1989) tentang Persetujuan Tindakan
MedikPermenkes: No. 749a(1989) tentang Rekam MedisPP RI No. 32
(1996) tentang Tenaga Kesehatan
e. Declaration of Human Rights (PBB)Hak merdeka dan hak yang
samaDihormati sebagai manusia dimanapunTidak boleh diperlakukan
kejamSama di depan hokumBerhak atas pendidikan, pekerjaan dan
jaminan sosialHak memberikan pendapatHak mendapatkan pelayanan dan
perawatan kesehatan diri sendiri dan keluarga
f. SUMPAH DOKTER INDONESIA (PP No.26 -1960/SK Menkes No.
434-1983)
Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan:Hidup berbakti untuk
kepentingan keperikemanusiaan.Memelihara martabat dan tradisi luhur
jabatan kedokteranMenjalankan tugas secara terhormat dan bersusila
sesuai martabat dokterMengutamakan kepentingan
masyarakatMerahasiakan segala sesuatu yang merupakan kerahasiaan
dokter.Tidak menggunakan pengetahuan kedokteran yang bertentangan
dengan perikemanusiaanMenghormati setiap hidup insani, mulai dari
saat pembuahan.Mengutamakan kesehatan penderitaBerikhtiar
sungguh-sungguh tidak terpengaruh oleh faktor agama, bangsa, suku,
kelamin, politik, kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban
terhadap penderita.Memberikan penghormatan dan terima kasih yang
selayaknya kepada guru-guru saya.Memperlakukan TS sebagai mana saya
sendiri ingin diperlakukan.Mentaati dan mengamalkan Kode Etik
Kedokteran Indonesia.Mengikrarkan sumpah ini dengan
sungguh-sungguh, dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri
saya.
8. Hak dan Kewajiban DokterDidalam memberikan layanan
kedokteran, dokter mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana
tercantum dalam Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun
2004 Tentang Praktek Kedokteran; Kode Etik Kedokteran Indonesia;
Pernyataan IDI; Lampiran SK PB IDI dan Surat edaran Dirjen Yanmed
No: YM 02.04.3.5.2504 th. 1997 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban
Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.
Hak DokterHak dokter adalah kekuasaan atau kewenangan dokter
untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu:Hak
memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai
dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.\Memberikan
pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur
operasional serta berdasarkan hak otonomi dan kebutuhan medis
pasien yang sesuai dengan jenis dan strata sarana pelayanan
kesehatan.Hak untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika.Hak untuk
mengakhiri atau menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien
apabila hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk
sehingga kerjasama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi dan
wajib menyerahkan pasien kepada dokter lain, kecuali untuk pasien
gawat darurat.Hak atas privacy (berhak menuntut apabila nama
baiknya dicemarkan oleh pasien dengan ucapan atau tindakan yang
melecehkan atau memalukan).Hak memperoleh informasi yang lengkap
dari jujur dari pasien atau keluarganya.Hak atas informasi atau
pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas
terhadap pelayanannya.Hak untuk diperlakukan adil dan jujur, baik
oleh rumah sakit maupun oleh pasien.Hak mendapatkan imbalan jasa
profesi yang diberikan berdasarkan perjanjian dan atau ketentuan
atau peraturan yang berlaku di rumah sakit.
Kewajiban Dokter
1.Sumber dan Dasar Hukum kewajiban Dokter antara lain:Kewajiban
Dokter (PP NO. 32-1996)Pasal 21: Mematuhi Standar profesi tenaga
kesehatanPasal 22 :1. Menghormati hak pasien2. Menjaga kerahasiaan
pasien3. Memberikan informasi kondisi dan tindakan yang akan
dilakukan4. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan.5.
Membuat dan memelihara rekam medis
Kewajiban Dokter (UU No. 29-2004)Pasal 51Memberikan pelayanan
medis sesuai standar profesi dan standar prosedur serta kebutuhan
medis pasien;1. Merujuk pasien kedokter lain apabila tidak mampu;2.
Merahasiakan segala sesuatu tentang pasien;3. Melakukan pertolongan
darurat;4.Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perekmbangan ilmu
kedokteran
KEWAJIBAN DOKTER (KODEKI-18 Pasal)
KEWAJIBAN UMUM
Pasal 1Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan
mengamalkan Sumpah Dokter.
Pasal 2Seorang dokter harus senantiasa berupaya melakukan
profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.
Pasal 3Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter
tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya
kebebasan dan kemandirian profesi.
Pasal 4Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan
yang bersifat memuji diri sendiri.
Pasal 5Tiap perbuatan atau ansehat yang mungkin melemahkan daya
tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan
kebaikan pasien, setelah memperolah persetujuan pasien.
Pasal 6Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam
mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan
baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat
menimbulkan keresahan masyarakat.
Pasal 7Seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat
yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
Pasal 7aSepramg dokter harus, dalam setiap praktek medisnya,
memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis
dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan
penghormatan atas martabat manusia.
Pasal 7bSeorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubugnan
dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan
sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau
kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam
menangani pasien.
Pasal 7cSeorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak
sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga
kepercayaan pasien.
Pasal 7dSetiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban
melindungi hidup makhluk insani.
Pasal 8Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus
memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek
pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha
menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya.
Pasal 9Setiap dokter dalam bekerja sama dangan para pejabat
dibidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus
saling menghormati.
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN
Pasal 10Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan
mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan
penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan SUATU permeriksaan
atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk
penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit
tersebut.
Pasal 11Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada
penderita agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan
penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya
Pasal 12Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang
diketahui tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita
itu meninggal dunia.
Pasal 13Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat
sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada
orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT
Pasal 14Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana
ia sendiri ingin diperlakukan.
Pasal 15Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari
teman sejawatnya, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan
prosedur yang etis.
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI
Pasal 16Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya
dapat bekerja dengan baik.
Pasal 17Setiap dokter hendaklah senantiasa mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada citacitanya
yang luhur.
. 9. kewajiban dan hak pasien Hak dan Kewajiban PasienDidalam
mendapatkan layanan kesehatan, pasien mempunyai hak dan kewajiban
sebagaimana Surat edaran DirJen Yan Medik No: YM.02.04.3.5.2504
Tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit,
th.1997; UU.Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek
Kedokteran dan Pernyataan/SK PB. IDI, sebagai berikut :
Hak PasienHak pasien dalam hukum kedokteran bertumpu dan
berdasarkan atas dua hak asasi manusia yaitu Hak untuk pemeliharaan
kesehatan (The right of health care) dan Hak untuk menentukan nasib
sendiri (The right to self determination)
Sumber dan Dasar Hukum hak pasien adalah: HAK PASIEN (PP No.32
-1996)Pasal 23Pasien berhak atas ganti rugi akibat terganggunya
kesehatan, cacat atau kematian karena kelalain tenaga
kesehatanGanti rugi dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.
HAK PASIEN (UU No.29-2004)Pasal 52 Mendapatkan penjelasan
lengkap tentang tindakan medis. Meminta pendapat dokter lain.
Mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis Menolak tindakan medis
dan Mendapatkan isi rekam medis
HAK-HAK PASIEN (KODEKI) Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya dan
hak untuk mati secara wajar Memperoleh pelayanan kedokteran yang
manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran Memperoleh
penjelasan tentang diagnosis dan terapi Menolak prosedur diagnosis
dan terapi yang direncanakan Memperoleh penjelasan tentang riset
kedokteran yang akan diikutinya Menolak dan menerima
keikutsertaannya dalam riset kedokteran Dirujuk kepada dokter
spesialis kalau diperlukan dan dikembalikan kepada dokter yang
merujuk Kerahasiaan dan rekam mediknya atas hal pribadi Memperoleh
penjelasan tentang peraturan-peraturan rumah sakit Berhubungan
dengan keluarga, penasihat atau rohaniawan dan lain-lainnya selama
perawatan. Memperoleh penjelasan tentang perincian biaya Pada
dasarnya hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia
sebagai pasien. Dari sumber dan dasar hukum diatas dapat diambil
kesimpulan hak-hak pasien adalah sebagai berikut: Hak memperoleh
informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah
sakit. Hak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur. Hak untuk
mendapatkan pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar
profesi kedokteran/ kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi. Hak
memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi
keperawatan. Hak untuk memilih dokter dan kelas perawatan sesuai
dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di
rumah sakit. Hak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan
pendapat klinik dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak
luar. Hak atas second opinion / meminta pendapat dokter atau dokter
gigi lain. Hak atas privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita
termasuk data-data medisnya kecuali apabila ditentukan berbeda
menurut peraturan yang berlaku. Hak untuk memperoleh informasi /
penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik yang akan
dilakukan terhadap dirinya. Hak untuk memberikan persetujuan atas
tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit
yang dideritanya. Hak untuk menolak tindakan yang hendak dilakukan
terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas
tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas
tentang penyakitnya. Hak didampingi keluarga dan atau penasehatnya
dalam berobat dan atau masalah lainya (dalam keadaan kritis atau
menjelang kematian). Hak beribadat menurut agama dan kepercayaannya
selama tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan umum/ pasien
lainya. Hak atas keamanan dan keselamatan selama dalam perawatan di
rumah sakit. Hak untuk mengajukan usul, saran, perbaikan atas
pelayanan rumah sakit terhadap dirinya. Hak menerima atau menolak
bimbingan moril maupun spiritual. Hak transparansi biaya
pengobatan/ tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya
(memeriksa dan mendapatkan penjelasan pembayaran). Hak akses /
inzage kepada rekam medis/ hak atas kandungan ISI rekam medis
miliknya.
Kewajiban PasienSumber dan Dasar Hukum Kewajiban Pasien adalah:
KEWAJIBAN PASIEN (KODEKI)1. Memeriksakan diri sedini mungkin2.
Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penyakitnya3.
Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter4. Menandatangani surat PTM dan
lain-lain5. Yakin pada dokter dan yakin akan sembuh
C. REGULASI UNDANG-UNDANG
1.UU RI No 23 tahun 1992 tentang kesehatanSistematika UU
Kesehatana. BAB I (ketentuan umum) Pasal 1 ini mengenai tentang
:Praktik kedokteranDokter dan dokter gigiKonsil kedokteran
IndonesiaSertifikasi KompetensiRegistrasiRegistrasi ulangSurat izin
praktikSurat tanda registrasi dokter dan dokter gigiSarana
pelayanan kesehatanPasienProfesi kedokteran atau kedokteran
gigiOrganisasi profesiKolegium kedokteran Indonesia dan Kolegium
Kedokteran Gigi IndonesiaMajelis kehormatan disiplin kedokteran
IndonesiaMenteri
b. BAB II (Asandan tujuan)Pasal 2 menyangkut asa praktik
kedokteranPasal 3 menyangkut tujuan praktik kedokteran
c. BAB III (Konsil Kedokteran Indonesia)Pasal 4 dan 5 menyangkut
tempat dan kedudukanPasal 6 sampai 10 tentang fungsi, tugas, dan
wewenangPasal 11 sampai 21 tentang susunan organisasi dan
keanggotaanPasal 22 sampai 24 tentang tata kerjaPasal 25 tentang
pembiayaan
d. BAB IV (Standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran
gigi)Pasal 26 tentang standard pendidikan profesi
e. BAB V ( Pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kedokteran
gigi)Pasal 27 dan 28
f. BAB VI ( Tentang registrasi dokter dan dokter gigi)Pasal 29,
30, 31, 32, 33, 34, dan 35
g. BAB VII (Penelenggaraan praktik kedokteran)Pasal 36 tentang
surat izin praktik (juga termasuk pasal 37 dan 38)Pasal 39 sampai
43 tentang pelaksanaan praktikPasal 44 tentang standard
pelayananPasal 45 tentang persetujuan tindakan kedokteran atau
kedokteran gigiPasal 46 tentang rekam medis (juga termasuk pasal
47)Pasal 48 tentang rahasia kedokteranPasal 49 tentang kendali mutu
dan kendali biayaPasal 50 dan 51 tentang hak dan kewajiban dokter
atau doter gigiPasal 52 dan 53 tentang hak dan kewajiban
pasienPasal 54 tentang pembinaan
h. BAB VIII (Disiplin dokter dan dokter gigi)Pasal 55 sampai 65
tentang majelis kehormatan disiplin kedokteran IndonesiaPasal 66
tentang pengaduanPasal 67 dan 68 tentang pemeriksaanPasal 69
tentang keputusanPasal 70 tentang pengaturan lebih lanjut
i. BAB IX (Pembinaan dan pengawasan)Pasal 71 sampai 74 tentang
pembinaan dan pengawasan
j. BAB X (keputusan pidana)Pasal 75 sampai 80 tentang ketentuan
pidana
k. BAB XI (ketentuan penutup)Pasal 85 sampai 88 tentang
ketentuan penutup
2. UU RI No.29 Tahun 2004
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :1.Praktik
kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan
dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya
kesehatan.2.Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis,
dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan
kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri
yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.4.Sertifikat kompetensi adalah surat
tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi
untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah
lulus uji kompetensi.7.Surat izin praktik adalah bukti tertulis
yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan
menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi
persyaratan.9.Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat
penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan
untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.10. Pasien adalah
setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung
maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.11.Profesi
kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran
atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan,
kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan
kode etik yang bersifat melayani masyarakat.BAB IIASAS DAN
TUJUAN
Pasal 2Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan
didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan,
keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.Pasal
3Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :a. memberikan
perlindungan kepada pasien;b. mempertahankan dan meningkatkan mutu
pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; danc.
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter
gigi.
BAB IIIKONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Bagian KesatuNama dan KedudukanPasal 4(1) Untuk melindungi
masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi dibentuk Konsil
Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil
Kedokteran Gigi.(2) Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.BAB
VPENDIDIKAN DAN PELATIHANKEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
Pasal 27Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran
gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi,
dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran
atau kedokteran gigi.
Pasal 28(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib
mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi
berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan
lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka
penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran
atau kedokteran gigi.(2) Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau
kedokteran gigi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi
profesi kedokteran atau kedokteran gigi.BAB VIIPENYELENGGARAAN
PRAKTIK KEDOKTERAN
Bagian KesatuSurat Izin Praktik
Pasal 36Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik
kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.
Bagian KeduaPelaksanaan Praktik
Pasal 39Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada
kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam
upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit,
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan
kesehatan.Pasal 41(1) Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai
surat izin praktik dan menyelenggarakan praktik kedokteran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib memasang papan nama
praktik kedokteran.(2) Dalam hal dokter atau dokter gigi berpraktik
di sarana pelayanan kesehatan, pimpinan sarana pelayanan kesehatan
wajib membuat daftar dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik
kedokteran.
Pasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan
dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik
untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan
tersebut.
Bagian KetigaPemberian Pelayanan
Paragraf 1Standar Pelayanan
Pasal 44(1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan
praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran
atau kedokteran gigi.(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan
kesehatan.Paragraf 2Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran
Gigi
Pasal 45(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang
akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus
mendapat persetujuan.(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.(3)
Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
mencakup :a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;b. tujuan
tindakan medis yang dilakukan;c. alternatif tindakan lain dan
risikonya;d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dane.
prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.(4) Persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara
tertulis maupun lisan.(5) Setiap tindakan kedokteran atau
kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan
dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak
memberikan persetujuan.Paragraf 3Rekam Medis
Pasal 46(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan
praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.(2) Rekam medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah
pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.(3) Setiap catatan
rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas
yang memberikan pelayanan atau tindakan.
Pasal 47(1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan
kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.(2)
Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan
dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan
sarana pelayanan kesehatan.(3) Ketentuan mengenai rekam medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Paragraf 4Rahasia Kedokteran
Pasal 48(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan
praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.(2) Rahasia
kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien,
memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan
hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan
perundangundangan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia
kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.Paragraf 5Hak dan
Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi
Pasal 50Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik
kedokteran mempunyai hak :a. memperoleh perlindungan hukum
sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan
standar prosedur operasional;b. memberikan pelayanan medis menurut
standar profesi dan standar prosedur operasional;c. memperoleh
informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;
dand. menerima imbalan jasa.
Pasal 51Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik
kedokteran mempunyai kewajiban:a. memberikan pelayanan medis sesuai
dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta
kebutuhan medis pasien;b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi
lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik,
apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;c.
merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien,
bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;d. melakukan
pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia
yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dane.
menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu
kedokteran atau kedokteran gigi.
Paragraf 6Hak dan Kewajiban Pasien
Pasal 52Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik
kedokteran, mempunyai hak:a. mendapatkan penjelasan secara lengkap
tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(3);b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;c. mendapatkan
pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;d. menolak tindakan medis;
dane. mendapatkan isi rekam medis.
Pasal 53Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik
kedokteran, mempunyai kewajiban:a. memberikan informasi yang
lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;b. mematuhi nasihat
dan petunjuk dokter atau dokter gigi;c. mematuhi ketentuan yang
berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dand. memberikan imbalan
jasa atas pelayanan yang diterima.
BAB XKETENTUAN PIDANA
Pasal 75(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja
melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).(2) Setiap dokter atau
dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan
praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).(3) Setiap dokter atau
dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan
praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 76Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja
melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 77Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas
berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi
masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter
gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat
tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 78Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat,
metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter
atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter
atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 79Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:a. dengan sengaja
tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(1);b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atauc. dengan sengaja tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.
Pasal 80(1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan
dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).(2)
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana
denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau
dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.
D. ORGANISASI KEDOKTERAN GIGI INDONESIA1. KKI (Konsil Kedokteran
Indonesia)Konsil Kedokteran Indonesia Indonesia atau KKI merupakan
suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat
independen, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI. Mempunyai
fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter dan
dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan medis.KKI bertugas melakukan registrasi
dokter dan dokter gigi. Mengesahkan standar pendidikan profesi
dokter dan dokter gigi. Melakukan pembinaan terhadap
penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama
lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.KKI memiliki
wewenang menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan
dokter gigi. Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi.
Mengesahkan standar kompetensi. Melakukan pengujian terhadap
persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi. Mengesahkan
penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. Melakukan
pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai
pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan
sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar
ketentuan etika profesi.
Visi: Terwujudnya dokter dan dokter gigi profesional yang
melindungi pasien
Misi :Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui dokter dan
dokter gigi yang profesional
Tata Nilai :Konsil Kedokteran Indonesia menjunjung tinggi nilai
integritas, profesionalisme kemitraan, dan respek pada
kemanusiaan
Strategi Utama 1 :Menerapkan sistem registrasi & monitoring
dokter dan dokter gigi secara online diseluruh Indonesia.Sasaran :
Setiap dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran
telah teregistrasi dan terjamin kompetensinya. Sistim monitoring
dokter gigi berfungsi secara aktif dan online diseluruh
indonesia.
Strategi Utama 2 :Menegakkan profesionalisme dokter dan dokter
gigi dalam praktik kedokteran.Sasaran : Setiap dokter dan dokter
gigi menerapkan profesionalisme dalam praktik kedokteran. Setiap
pasien memperoleh jaminan praktik kedokteran yang aman.
Strategi Utama 3 :Memastikan standar nasional pendidikan profesi
dokter dan dokter gigi.Sasaran : Setiap institusi pendidikan dokter
dan dokter gigi telah menerapkan standar nasional pendidikan.
Setiap dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan(Continuing
Professional Development). Setiap perkembangan cabang ilmu
kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia memenuhi rambu dan
aturan yang jelas.
Strategi Utama 4 :Meningkatkan kemitraan dengan organisasi
profesi, instansi pemerintah dan non pemerintah untuk menerapkan
praktik kedokteran yang melindungi masyarakat.Sasaran : Seluruh
masyarakat menyadari hak dan kewajibannya, memperoleh perlindungan
hukum dalam praktik kedokteran. Setiap dokter dan dokter gigi
memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan praktik kedokteran.
Setiap organisasi profesi, instansi pemerintah dan non pemerintah
menjalankan perannya dalam melaksanakan UU Praktik Kedokteran.
2.PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia)PDGI (Persatuan Dokter
Gigi Indonesia) merupakan satu-satunya organisasi profesi yang
menghimpun dokter gigi di Indonesia. PDGI didirikan pada tanggal 22
Januari 1950 di Bandung, atau kini telah berusia lebih dari 50
tahun.Pengurus Besar PDGI berkedudukan di Ibukota Negara Republik
Indonesia Jakarta dan saat ini memiliki 12 Pengurus Wilayah dan 119
Cabang PDGI di seluruh Indonesia. (terlampir)Pada Kongres PDGI XXI
tahun 2002 dilaporkan bahwa jumlah total anggota PDGI yang tercatat
di seluruh cabang adalah sebesar + 7000 anggota, atau merupakan 60%
dari jumlah dokter gigi se-Indonesia. Belum semua lulusan dokter
gigi terdaftar sebagai anggota PDGI, tetapi dengan akan
diterapkannya sistem registrasi dokter gigi melalui Konsil
Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI) diharapkan jumlah anggota PDGI
akan bertambah.
Tujuan PDGIMenyumbangkan darma baktinya demi kepentingan bangsa
dan negara.Meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut serta
kesehatan umum dalam rangka menunjang kesejahteraan rakyat
IndonesiaMemajukan ilmu kedokteran gigi dalam arti yang
seluas-luasnyaMeningkatkan kesejahteraan anggota
DAFTAR
PUSTAKAhttp://hilyaskg.blogspot.com/2011/06/etika-dan-moral-kode-etik-kedokteran.htmlhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteran_gigihttp://batambest.files.wordpress.com/2012/05/etika-profesi-dokter-isi-presentasi2.pdf