ETIKA, HUKUM DAN KEBIJAKAN KESEHATAN filePengertian dasar Etika berasal ... pribadi perorangan. ... resiko berhubungan dengan individu atau kelompok dapat diidentifikasi

Titik Haryanti, SKM., MPH

ETIKA, HUKUM DAN KEBIJAKAN

KESEHATAN

Pengertian dasar

Etika berasal dari bahasa yunani, yaitu Ethos,

yang menurut Araskar dan David (1978)

berarti ”kebiasaaan”, ”model perilaku”, atau

standar yang diharapkan dan kriteria tertentu

untuk suatu tindakan.

Penggunaan istilah etika sekarang ini banyak

diartikan sebagai motif atau dorongan yang

mempengaruhi perilaku.

Etika

kode perilaku yang memperlihatkan perbuatan yang

baik bagi kelompok tertentu.

peraturan dan prinsip bagi perbuatan yang benar.

berhubungan dengan hal yang baik dan hal yang tidak

baik dan dengan kewajiban moral.

berhubungan dengan peraturan untuk perbuatan atau

tidakan yang mempunyai prinsip benar dan salah, serta

prinsip moralitas karena etika mempunyai tanggung

jawab moral menyimpang dari kode etik berarti

tidak memiliki prilaku yang baik dan tidak memiliki

moral yang baik.

3 pengertian dari etika Etika dalam arti nilai atau moral yang menjadi pegangan bagi

seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah laku yang di dalam hal ini bisa disamakan dengan adat istiadat, ataupun kebiasaan.

Etika diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang juga lebih dikenal dengan kode etik.

Etika yang mempunyai arti sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Di dalam hal ini etika baru menjadi ilmu apabila kemungkinan-kemungkinan etis yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis.

Prinsip Etika Kesehatan Masyarakat

1. Kesehatan masyarakat terutama harus membahas penyebab dasar

penyakit dan persyaratan untuk kesehatan, yang bertujuan untuk

mencegah hasil kesehatan yang merugikan.

2. Kesehatan masyarakat harus mencapai kesehatan masyarakat dengan

cara yang menghormati hak-hak individu dalam masyarakat.

3. Kebijakan kesehatan masyarakat, program, dan prioritas harus

dikembangkan dan dievaluasi melalui proses yang menjamin

kesempatan untuk masukan dari anggota masyarakat.

4. Kesehatan masyarakat harus mengadvokasi, atau bekerja untuk pemberdayaan

anggota masyarakat, memastikan bahwa sumber daya dasar dan kondisi yang

diperlukan untuk kesehatan dapat diakses oleh semua orang di masyarakat.

5. Kesehatan masyarakat harus mencari informasi yang dibutuhkan untuk

melaksanakan kebijakan yang efektif dan program yang melindungi dan

meningkatkan kesehatan.

6. Institusi kesehatan masyarakat harus menyediakan informasi yang mereka

miliki kepada masyarakat yang diperlukan untuk keputusan tentang kebijakan

atau program-program dan harus mendapatkan persetujuan masyarakat

untuk pelaksanaannya.

7. Lembaga kesehatan masyarakat harus bertindak secara tepat

waktu sesuai informasi yang mereka miliki dalam sumber daya

dan mandat yang diberikan kepada mereka oleh masyarakat.

8.Program kesehatan masyarakat dan kebijakan harus

menggabungkan berbagai pendekatan yang mengantisipasi dan

menghormati nilai-nilai yang beragam, keyakinan, dan budaya

dalam masyarakat.

9.Program kesehatan masyarakat dan kebijakan harus dilaksanakan

dengan cara yang paling meningkatkan lingkungan fisik dan

sosial.

10.Institusi kesehatan masyarakat harus melindungi kerahasiaan

informasi yang dapat merugikan individu atau komunitas jika

dipublikasikan. Pengecualian hanya dibenarkan atas dasar

tingginya kemungkinan yang membahayakan individu atau orang

lain.

11.Institusi kesehatan masyarakat harus memastikan kompetensi

profesional karyawan mereka.

12.Lembaga kesehatan masyarakat dan karyawan mereka harus

terlibat dalam kerja sama dan berhubung dengan cara yang

membangun kepercayaan publik dan efektivitas lembaga.

Permasalahan

Pelaksana kesehatan masyarakat berhubungan dengan

masalah penderita penyakit dan penyakit itu sendiri di

masyarakat, dan dengan demikian menyentuh beberapa

masalah etika yang unik.

Secara umum, pelaksana dan kebijakan kesehatan masyarakat

berusaha untuk meningkatkan kesehatan seluruh masyarakat,

dimana hal ini kadang-kadang bertentangan dengan hak

pribadi perorangan.

Konflik ini mungkin klinis, seperti dalam kasus imunisasi,

atau hukum, seperti dalam kasus kewajiban pelaporan medis

dan pengobatan penyakit menular.

Selanjutnya, kesehatan masyarakat dalam menangani

kesehatan dan penyakit harus melibatkan keadaan sosial,

lingkungan, faktor-faktor politik, dan ekonomi.

Penyedia layanan kesehatan memiliki kesempatan dalam

tindakan mereka untuk membentuk kebijakan kesehatan

publik.

Kapan sebaiknya penyakit dilaporkan kepada

pihak berwenang di bidang Kesehatan

Masyarakat?

Setiap negara memiliki undang-undang khusus yang

mengidentifikasi penyakit tertentu dengan implikasi

kesehatan masyarakat, seperti penyakit menular, yang

memerlukan pelaporan.

Selain ini persyaratan hukum terletak pertanyaan kapan itu

dibenarkan untuk berpotensi melanggar kerahasiaan untuk

melindungi kesehatan publik.

Hal ini dibenarkan secara etis untuk mengungkapkan diagnosis

kepada otoritas kesehatan publik jika risiko kepada publik

memiliki fitur berikut:

risiko tinggi dalam probabilitas

risiko serius dalam dampaknya

resiko berhubungan dengan individu atau kelompok dapat

diidentifikasi

Misalnya, jika pekerja restoran yang menangani makanan

menderita hepatitis akut meminta diagnosanya dirahasiakan,

dokter tetap harus mengungkapkan diagnosis ini kepada Balai

POM atau Dinas Kesehatan , karena resiko penularan

kepada masyarakat yang tinggi, dengan akibat yang serius.

Dapatkah pasien menolak untuk menjalani

langkah-langkah rutin pencegahan di bidang

kesehatan?

Ada sejumlah intervensi kesehatan preventif yang hanya

memberikan efek minimal bagi kesehatan individu namun

memberikan manfaat besar bagi kesehatan kolektif publik.

Sebagai contoh, imunisasi memberikan perlindungan tetapi

melibatkan beberapa resiko bagi individu.

Namun, jika program kesehatan masyarakat dapat mencapai

vaksinasi universal, kesehatan keseluruhan masyarakat dapat

tercapai.

Jika seorang pasien menolak imunisasi yang secara hukum

diwajibkan (misalnya, dalam yurisdiksi di mana imunisasi

diamanatkan secara hukum), ini menjadi masalah hukum.

Jika tidak diamanatkan secara hukum, adanya informasi

penolakan, bertentangan dengan keyakinan agama atau

pribadi, maka keputusan tersebut dapat dihormati.

Dapatkah dokter menolak untuk mengikuti

mandat kesehatan publik yang dia tentang?

Kebanyakan peraturan dan hukum mengenai kesehatan

masyarakat mencerminkan proses kebijakan publik yang

melibatkan pengorbanan.

Jarang ada kepastian dalam rekomendasi kebijakan akhir, yang

sering menghasilkan posisi kompromi dari kelompok yang

berbeda.

Akibatnya, dokter dan pekerja kesehatan lainnya mungkin

menemukan posisi mereka sendiri bertentangan dengan

peraturan atau hukum pelayanan kesehatan.

Profesional memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian

dan tidak mengikuti hukum yang tidak adil atau tidak

bermoral.

Dengan demikian, profesional pelayanan kesehatan

harus mencari cara lain selain tidak mentaati peraturan

secara langsung namun mencoba untuk mempengaruhi

kebijakan pelayanan kesehatan yang dia tidak setujui.

Tidak ada penyedia pelayanan kesehatan yang dipaksa

untuk memberikan layanan yang bertentangan dengan

moralnya, tapi ia juga tidak boleh menghalangi orang

lain yang mendukungnya.

Cara terbaik dan paling membangun untuk

mempengaruhi kebijakan kesehatan adalah untuk

berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan.

Kapan pasien dapat “dipaksa” untuk mendapatkan

perawatan medis yang berlawanan dengan

keinginannya?

Ini adalah wilayah kontroversial dalam hukum, dan

hukum diatur oleh negara.

Pembenaran etis untuk pengobatan pasien yang

berlawanan dengan kehendaknya didasarkan pada

perbandingan antara risiko publik versus

menghormati kebebasan pribadi pasien.

Jika berisiko besar kepada publik, banyak negara

yang mengizinkan untuk melakukan pengobatan

paksa.

Sebagai contoh, pasien dengan TB paru aktif yang

resisten terhadap beberapa obat anti-TB menimbulkan

risiko besar bagi masyarakat jika kondisinya tidak

diobati.

Hal ini timbul karena tingginya infektivitas TB paru

aktif padahal hanya sedikit resiko yang dapat timbul

pada pasien yang mendapatkan obat oral sebagai terapi

TB.

Kondisi lain yang memerlukan pengobatan namun

sedikit atau tidak menimbulkan ancaman bagi publik,

seperti leukemia akut yang tidak diobati, tidak dapat

dipaksa untuk melakukan pengobatan.

Kebijakan Kesehatan

Pengertian Kebijakan Kesehatan

Pengertian kebijakan kesehatan yaitu konsep dan garis

besar rencana suatu pemerintah untuk mengatur atau

mengawasi pelaksanaan pembangunan kesehatan

dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang

optimal pada seluruh rakyatnya

Kebijakan kesehatan merupakan pedoman yang

menjadi acuan bagi semua pelaku pembangunan

kesehatan, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan

dengan memperhatikan kerangka desentralisasi dan

otonomi daerah (Depkes RI, 2009).

Implementasi kebijakan kesehatan

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh

beberapa variabel dan masing-masing

variabel tersebut saling berhubungan satu

sama lain

Komunikasi

Sumber daya

Disposisi

Struktur birokrasi

Faktor eksternal implementasi

kebijakan kesehatan

Kondisi fisik

Kondisi politik

Attitude

Terjadi penundaan karena kelambatan atau

kekurangan faktor inputs

Kelemahan salah satu langkah dalam rangkaian

beberapa langkah pelaksanaan

Kelemahan pada kebijakan itu sendiri

Kebijakan yang baik mempunyai tujuan

yang rasional dan diinginkan, asumsi yang

realistis dan informasi yang relevan dan

lengkap.

Tetapi tanpa pelaksanaan yang baik, sebuah

rumusan kebijakan yang baik sekalipun

hanya akan merupakan sekedar suatu

dokumen yang tidak mempunyai banyak

arti dalam kehidupan bermasyarakat

Terima Kasih