1. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI (IUP EKSPLORASI) No Komponen Uraian 1 Produk Pelayanan Pelayanan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUI Eksplorasi) 2 Persyarata n Pelayanan 1. Persyaratan Administratif : a. Perorangan : 1) Surat Permohonan; 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4) Surat Keterangan Domisili; 5) Legalisir Izin apabila Perpanjangan. b. Perusahan Firma dan Comanditer : 1) Surat Permohonan; 2) KTP; 3) Profil Perusahaan; 4) SITU, SIUP dan TDP; 5) Akte Pendirian Perusahaan yang bergerak dibidang usaha
122
Embed
ESDM) pelayanan... · Web viewPerjanjian kerjasama (Pemohon dengan Pemegang Izin Pertambangan) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
EKSPLORASI (IUP EKSPLORASI)No Komponen Uraian1 Produk
PelayananPelayanan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUI Eksplorasi)
2 Persyaratan Pelayanan
1.Persyaratan Administratif :a. Perorangan :
1)Surat Permohonan;2)Kartu Tanda Penduduk
(KTP);3)Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP);4)Surat Keterangan Domisili;5)Legalisir Izin apabila
Perpanjangan.b. Perusahan Firma dan
Comanditer :1)Surat Permohonan;2)KTP;3)Profil Perusahaan;4)SITU, SIUP dan TDP;5)Akte Pendirian Perusahaan
yang bergerak dibidang usaha pertambangan dengan pengesahan dari KemenkumHam;
6)Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Lokasi Provinsi Banten;
Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan/atau Geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional.
3.Persyaratan Lingkungan :Pernyatan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang disahkan Dinas Lingkungan Hidup setempat.
OPERASI PRODUKSI (IUP OP)No Komponen Uraian1 Produk
PelayananPelayanan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)
2 Persyaratan Pelayanan
1.Persyaratan Administratif :a. Perorangan :
1)Surat Permohonan;2)Kartu Tanda Penduduk
(KTP);3)Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP);4)Surat Keterangan Domisili;5)Berita Acara Peninjauan
Lapangan.b.Perusahan Firma dan
Comanditer :
1.Surat Permohonan;2.KTP;3.Profil Perusahaan;4.SITU, SIUP dan TDP;5.Akte Pendirian Perusahaan
yang bergerak dibidang usaha pertambangan dengan pengesahan dari KemenkumHam;
6.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Lokasi Provinsi Banten;
7.Susunan Pengurus dan Pemegang Saham;
8.Surat Keterangan Domisili;9.Salinan WIUP dan IUP
Eksplorasi.
2. Persyaratan Teknis : a. Peta WIUP yang dilengkapi
dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;
b. Laporan lengkap eksplorasi;c. Laporan studi kelayakan;d. Rencana reklamasi dan
pasca tambang;e. Rencana Kerja dan
Anggaran Biaya (RKAB);f. Rencana pembangunan
sarana dan sarana penunjang kegiatan operasi
produksi;g. Daftar Riwayat Hidup dan
Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan/atau Geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
h. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan;
i. Akte Kepemilikan Tanah/Dokumen Kerjasama antara Pemilik Tanah;
j. Dokumen Studi Kelayakan;k. Dokumen Eksplorasi;l. Dokumen Rencana
Reklamasi;m.Dokumen Rencana Pasca
Tambang;n. Dokumen RKAB Eksplorasi.
3.Persyaratan Lingkungan :Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UKL/UPL/AMDAL) dan/atau Izin Lingkungan.
4.Persyaratan Finansial :Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
3 Sistem, Mekanisme, dan
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis
Prosedur memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
PelayananPelayanan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Pengangkutan dan Penjualan
2 Persyaratan Pelayanan
1. Persyaratan Administratif :a. Perorangan :
1)Surat Permohonan;2)Kartu Tanda Penduduk
(KTP);3)Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP);4)Surat Keterangan Domisili;
5)Perjanjian kerjasama (Pemohon dengan Pemegang Izin Pertambangan) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya, memuat tentang :(a)Jumlah Tonase dan
Jadwal Rencana Pengangkutan dan Penjualan;
(b)Kesepakatan Harga Pengangkutan dan Penjualan;
(c)Jenis, Kualitas dan Asal Komoditas yang akan diangkut;
(d)Tujuan penjualan dan jangka waktu perjanjian kerjasama;
(e)Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6)Salinan IUP (Pemegang Izin Tambang) yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki setifikat Clear and Clean;
7)Perjanjian kerjasama
dengan pembeli dalam negeri dan/atau Luar negeri Komoditas Tambang, memuat tentang :(a)Jumlah Tonase dan
Jadwal Rencana Pengangkutan dan Penjualan;
(b)Kesepakatan Harga Pengangkutan dan Penjualan;
(c)Jenis, Kualitas dan Asal Komoditas yang akan diangkut;
(d)Tujuan penjualan dan jangka waktu perjanjian kerjasama;
(e)Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b.Perusahan Firma dan Comanditer:1)Surat Permohonan;2)Profil perusahaan;3)Akte pendirian perusahaan
(Pemohon dengan Pemegang Izin Pertambangan) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya, memuat tentang :(a)Jumlah Tonase dan
Jadwal Rencana Pengangkutan dan Penjualan;
(b)Kesepakatan Harga Pengangkutan dan Penjualan;
(c)Jenis, Kualitas dan Asal Komoditas yang akan diangkut;
(d)Tujuan penjualan dan jangka waktu perjanjian kerjasama;
(e)Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8)Salinan IUP (Pemegang Izin Tambang) yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki setifikat Clear and Clean;
9)Perjanjian kerjasama dengan pembeli dalam negeri dan/atau Luar negeri Komoditas Tambang, memuat tentang:(a)Jumlah Tonase dan
Jadwal Rencana Pengangkutan dan Penjualan;
(b)Kesepakatan Harga Pengangkutan dan Penjualan;
(c)Jenis, Kualitas dan Asal Komoditas yang akan diangkut;
(d)Tujuan penjualan dan jangka waktu perjanjian kerjasama;
(e)Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.Persyaratan Teknis : a.RKAB;b.Daftar Peralatan, termasuk
Armada Pengangkutan;c. Kelengkapan Dokumen
Pemegang Izin Pertambangan yang berisi :1)Laporan hasil kegiatan
eksplorasi terakhir;2)Rencana produksi per
tahun;3)Fotocopy legalisir
persetujuan studi kelayakan dan Izin Lingkungan Hidup (dilengkapi informasi cadangan dan Umur tambang);
4)Tanda bukti pelunasan iuran tetap selama 5 tahun terakhir;
5)Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi (Minerba) atau pajak daerah Kab/Kota selama 5 tahun terakhir.
3.Persyaratan Lingkungan :a. Surat Pernyataan
Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. Surat Pernyataan Kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan alat baik darat laut maupun sungai untuk pengangkutan mineral dan batubara.
4.Persyaratan Finansial :a. Laporan Keuangan tahun
terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
b. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara;
c.Referensi Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta Nasional.
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi
persyaratan;8.Menyampaikan Informasi
kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
PENGANGKUTAN DAN PENJUALANNo Komponen Uraian1 Produk
PelayananPelayanan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi (IUP OP) Khusus Pengangkutan dan Penjualan
2 Persyaratan Pelayanan
1. Persyaratan Administratif :a. Perorangan :
1) Surat Permohonan;2) Kartu Tanda Penduduk
(KTP);3) Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP);4) Surat Keterangan Domisili;5) Perjanjian kerjasama
(Pemohon dengan Pemegang Izin Pertambangan) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya, memuat tentang :(a)Jumlah Tonase dan
Jadwal Rencana Pengangkutan dan Penjualan;
(b)Kesepakatan Harga Pengangkutan dan Penjualan;
(c)Jenis, Kualitas dan Asal Komoditas yang akan diangkut;
(d)Tujuan penjualan dan jangka waktu perjanjian kerjasama;
(e)Pembelian komoditas tambang mineral dan
batubara berdasarkan harga patokan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1)Salinan IUP (Pemegang Izin Tambang) yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki setifikat Clear and Clean;
2)Perjanjian kerjasama dengan pembeli dalam negeri dan/atau Luar negeri Komoditas Tambang, memuat tentang :(a)Jumlah Tonase dan
Jadwal Rencana Pengangkutan dan Penjualan;
(b)Kesepakatan Harga Pengangkutan dan Penjualan;
(c)Jenis, Kualitas dan Asal Komoditas yang akan diangkut;
(d)Tujuan penjualan dan jangka waktu perjanjian kerjasama;
(e)Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Perusahan Firma dan Comanditer :
1)Surat Permohonan;2)Profil perusahaan;3)Akte pendirian perusahaan
(Pemohon dengan Pemegang Izin Pertambangan) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya, memuat tentang :(a)Jumlah Tonase dan
Jadwal Rencana Pengangkutan dan Penjualan;
(b)Kesepakatan Harga Pengangkutan dan Penjualan;
(c)Jenis, Kualitas dan Asal Komoditas yang akan diangkut;
(d)Tujuan penjualan dan jangka waktu perjanjian kerjasama;
(e)Pembelian komoditas tambang mineral dan
batubara berdasarkan harga patokan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8)Salinan IUP (Pemegang Izin Tambang) yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki setifikat Clear and Clean;
9)Perjanjian kerjasama dengan pembeli dalam negeri dan/atau Luar negeri Komoditas Tambang, memuat tentang:(a)Jumlah Tonase dan
Jadwal Rencana Pengangkutan dan Penjualan;
(b)Kesepakatan Harga Pengangkutan dan Penjualan;
(c)Jenis, Kualitas dan Asal Komoditas yang akan diangkut;
(d)Tujuan penjualan dan jangka waktu perjanjian kerjasama;
(e)Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.Persyaratan Teknis :
a) RKAB;b) Daftar Peralatan, termasuk
Armada Pengangkutan;c)Kelengkapan Dokumen
Pemegang Izin Pertambangan yang berisi :1)Laporan hasil kegiatan
eksplorasi terakhir;2)Rencana produksi per
tahun;3)Fotocopy legalisir
persetujuan studi kelayakan dan Izin Lingkungan Hidup (dilengkapi informasi cadangan dan Umur tambang);
4)Tanda bukti pelunasan iuran tetap selama 5 tahun terakhir;
5)Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi (Minerba) atau pajak daerah Kab/Kota selama 5 tahun terakhir.
3.Persyaratan Lingkungan :a. Surat Pernyataan
Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. Surat Pernyataan Kesanggupan mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan alat baik darat laut maupun sungai untuk pengangkutan mineral dan batubara.
4.Persyaratan Finansial :a. Laporan Keuangan tahun
terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
b. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara;
c.Referensi Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta Nasional.
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai
setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
PelayananPelayanan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Pengolahan dan Pemurnian
2 Persyaratan Pelayanan
1.Persyaratan Administratif :a.Surat Permohonan;b.Profil perusahaan;c.Akte pendirian perusahaan
yang bergerak dibidang usaha pertambangan;
d.NPWP Lokasi Provinsi Banten;e.Susunan Pengurus dan
Pemegang Saham;f. Surat Keterangan Domisili;
2. Persyaratan Teknis : d) RKAB;e) Rencana konstruksi dan
pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
f) Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dibidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
g) Dokumen studi kelayakan yang telah disetujui;
h)Kelengkapan Dokumen Pemegang Izin Pertambangan;
i) Salinan Izin prinsip;j) Perjanjian kerjasama
(Pemohon dengan Pemasok Izin Pertambangan) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya :(1) Jumlah (tonase);(2) Jenis, kualitas dan asal
komoditas;(3) Rencana Kerjasama
berupa :(a) Kegiatan untuk
melakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara;
(b) Jual beli bijih atau konsentrat mineral atau batubara;
(c) Jangka waktu kerjasama;
(d) Tujuan Penjualan;(e) Pembelian Komoditas.
k)Perjanjian Kerjasama Jual Beli dengan Pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri :(1) Jumlah (tonase);
(2) Jenis, kualitas mineral atau batubara yang telah diolah dan/atau dimurnikan;
(3) Tujuan penjualan;(4) Jangka Waktu kerjasama.
3.Persyaratan Lingkungan :a. Surat Pernyataan
Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. Surat Pernyataan Kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan alat baik darat laut maupun sungai untuk pengangkutan mineral dan batubara.
4.Persyaratan Finansial :a. Laporan Keuangan tahun
terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
b. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara;
c.Referensi Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta Nasional.
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
7. STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI
PRODUKSI (IUP OP) KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
No Komponen Uraian1 Produk Pelayanan Perpanjangan Izin
Pelayanan Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Pengolahan dan Pemurnian
2 Persyaratan Pelayanan
1.Persyaratan Administratif (untuk Perusahaan Firma dan Komanditer) :a. Surat Permohonan;b. Profil Perusahaan;c.Akta Pendirian Perusahaan
yang bergerak dibidang usaha pertambangan;
d. Susunan Pengurus dan Pemegang Saham;
e. NPWP Lokasi Provinsi Banten;
f. Surat Keterangan Domisili.2.Persyaratan Teknis :
a. RKAB;b. Rencana konstruksi dan
pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
c. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dibidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
d.Dokumen studi kelayakan yang telah disetujui;
e.Kelengkapan dokumen pemegang izin pertambangan;
f. Salinan Izin prinsip;g.Perjanjian kerjasama
(Pemohon dengan Pemasok Izin Pertambangan) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya :(1) Jumlah (tonase);(2) Jenis, kualitas dan asal
komoditas;(3) Rencana Kerjasama
berupa.h.Perjanjian Kerjasama Jual Beli
dengan Pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri.
3. Persyaratan Lingkungan :a. Surat Pernyataan
Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. Surat Pernyataan Kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan alat baik darat laut maupun sungai untuk pengangkutan mineral dan batubara.
4.Persyaratan Finansial :a. Laporan Keuangan tahun
terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
b. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara;
c.Referensi Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta Nasional.
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
PelayananPelayanan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
2 Persyaratan Pelayanan
1. Persyaratan a. Akte Pendirian Perusahaan
dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
b. Surat pernyataan tertulis diatas materai dan distempel basah yang menyatakan bahwa seluruh ketrangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar;
c.Surat Keterangan Domisili;
d. Data kontak resmi perusahaan berupa nomor telepon, nomor handphone dan alamat email;
e. Daftar tenaga ahli, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi nama tenaga ahli, latar belakang tenaga ahli, keahlian/sertifikat/pengalaman tenaga ahli, KTP/Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (dokumen dilampirkan), ijazah (dokumen dilampirkan), Curriculum Vitae (dokumen dilampirkan), surat pernyataan tenaga ahli;
f. Daftar peralatan, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi jenis, jumlah, kondisi, status kepemilikan dan lokasi keberadaan alat. (apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat kerjasama (MoU) dengan perusahaan yang memiliki peralatan);
g. Surat Permohonan;h. Fotocopy KTP Direktur
Utama;i. Fotocopy NPWP Direktur
Utama;j. NPWP Lokasi Provinsi Banten;k.Foto Copy Tanda Daftar
Perusahaan (TDP).
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
PelayananPelayanan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk Penjualan
2 Persyaratan Pelayanan
1.Persyaratan Administrasi :a. Surat Permohonan
(bematerai);b. Profil Usaha;c. Akta Pendirian Perusahaan
(tidak bergerak pada bidang
pertambangan);d. Salinan Izin Usaha yang
dimiliki dari instansi yang berwenang (IMB, dll);
e. NPWP Lokasi Provinsi Banten / SIUP / TDP;
f. KTP;g. Surat Keterangan Domisili.
2.Persyaratan Teknis :a. Master Plan Kegiatan yang
dikerjakan;b. Jumlah Tonase Mineral
dan/atau Batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan;
c.Kualitas Mineral dan Batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi;
d. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali akan dijual;
e. Berita Acara Pemeriksaan dan Evaluasi Lapangan oleh Tim Teknis (memuat perkiraan jumlah tonase yang tergali);
f. Bukti pembayaran pajak daerah/ iuran produksi (apabila sudah ada yang tergali).
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1. Pemohon mendaftar secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
13. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SEMENTARA (IUPTLS)
No Komponen Uraian1 Produk
PelayananPelayanan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS)
2 Persyaratan Pelayanan
1. Persyaratan :a. Surat Permohonan
bermaterai 6000 ke Gubernur Cq. DPMPTSP, tembusan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. Fotocopy NPWP Lokasi Provinsi Banten;
c. Profil Perusahaan;d. Identitas Pemilik/Pemohon
(KTP);e. Studi Kelayakan Awal;f. Surat Penetapan sebagai
calon pengembang usaha penyediaan tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa jaringan tenaga listrik untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik;
g. Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL), Izin Lingkungan.
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1. Pemohon mendaftar secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
14. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA
LISTRIK (IUPTL)No Komponen Uraian1 Produk
PelayananPelayanan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
2 Persyaratan Pelayanan
1. Persyaratan :a. Surat Permohonan
bermaterai 6000 ke Gubernur Cq. DPMPTSP, tembusan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. Akte dan Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
c. Akte dan Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum;
d. Profil Perusahaan;e. Fotocopy NPWP Lokasi
Provinsi Banten;
f. Kemampuan Pendanaan;g. Studi Kelayakan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik;h. Lokasi Instalasi kecuali
untuk usaha penjualan tenaga listrik;
i. Izin Lokasi dari instalasi yang berwenang kecuali usaha penjualan tenaga listrik;
j. Diagram satu garis;k. Jenis dan Kapasitas Usaha
yang akan dilakukan;l. Jadwal Pembangunan;m. Jadwal Pengoperasian;n. Persetujuan harga jual
tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
o. Kesepakatan jual beli tenaga listrik dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
p. Kesepakatan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
diajukan untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
q. Penetapan Wilayah Usaha oleh Menteri dan rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi;
r. Data Lingkungan (UKL/UPL/AMDAL) dan Izin Lingkungan.
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD
terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
24. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) KAPASITAS
SAMPAI DENGAN 10.000 TON PER TAHUN
No Komponen Uraian1 Produk
PelayananPelayanan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Kapasitas sampai dengan 10.000 Ton per Tahun
2 Persyaratan Pelayanan
1.Persyaratan Administratif :a.Mengajukan Permohonan
yang ditujukan kepada Gubernur Banten Cq. Kepala DPMPTSP Provinsi Banten;
b.Akte Pendirian Badan Usaha dengan lingkup usaha Bidang Energi dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang;
c. Biodata Badan Usaha (Company Profile);
d.NPWP Lokasi Banten;e.Surat Tanda Daftar
Perusahaan (TDP);f. Surat Keterangan Domisili
Perusahaan (yang masih berlaku);
g.Surat Pernyataan Tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan;
h.Surat Pernyataan Tertulis diatas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
2.Persyaratan Teknis :a.Sumber perolehan bahan
baku/ bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang diusahakan (diwajibkan membuat MoU dengan pemasuk jika bahan baku yang disuplai dari pihak lain);
b.Data Standard an Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar lain yang akan diniagakan;
c. Nama dan Merk Dagang Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain untuk Retail (untuk merk dagang dibuktikan dengan menyertakan bukti pendaftaran paten merk dagang ke Ditjen HAKI, Kemenkumham);
d. Informasi Kelayakan Usaha (harus secara detail memberikan informasi terkait aspek prosedural dan teknologi, analisa keuangan, aspek pemasaran dan distribusi);
e.Surat Pernyataan Tertulis
diatas materai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain;
f. Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai mengenai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan di lingkungan hidup;
g.Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan.
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin
untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
UNTUK PERUBAHAN PROFIL PERUSAHAAN DARI PMDN KE PMA
No Komponen Uraian1 Produk
PelayananPelayanan Permohonan Rekomendasi untuk Perubahan Profil Perusahaan dari PMDN ke
PMA2 Persyaratan
Pelayanan1.Persyaratan :
a.Dasar atau alasan perubahan status perusahaan PMDN menjadi PMA;
b.Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris;
c. Laporan hasil kegiatan studi kelayakan yang membuktikan telah ditemukan paling sedikit 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi;
d.Bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (dead rent) selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
e.Bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
f. Bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara
untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan;
g.Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
h.Rancangan jual beli saham.i. Akta pendirian perusahaan
calon pemegang saham baru;
h.KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi calon pemegang saham baru Warga Negara Indonesia atau paspor bagi calon pemegang saham baru Warga Negara Asing apabila perubahan kepemilikan saham kepada orang perseorangan;
i. Profil calon pemegang saham baru;
j. Salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan Clear and Clean.
3 Sistem, 1.Pemohon mendaftar secara
Mekanisme, dan Prosedur
online;2.Server secara otomatis
memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.