KORAN6)1EMPO o Senin 23 17 18 19 o Se/asa 0 Rabu 0 Kamis • Jumat o Sabtu 0 Minggu 45 ® 7 8 9 10 11 20 21 22 23 24 25 26 12 13 14 15 16 27 28 29 30 31 OJan OPeb o Mar OApr • Me; OJun OJul 0 Ags OSep OOId ONov ODes ent ri Siapkan Ins ruksi Antiradikalisme Kampus "Seluruh perguruan tinggi tak mentoleransi gerakan yang berten- tangan dengan Empat Pilar Kebangsaan." JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nub akan menerbitkan instruksi menteri untuk meneegah dan meng- awasi masuknya paham radikal ke semua jenjang pendidikan. "Perlu ada arahan dalam bentuk instruksi," katanya sete- lah berbieara di hadapan 'para rektor perguruan tinggi negeri dan perwakilan Koordinasi Per- guruan Tinggi Swasta di kan- tornya pada Rabu malam lalu. "Penerapan akan dilakukan se- eepatnya." Menurut dia, instruksi itu .akan diberlakukan baik di per- guruan tinggi maupun jenjang pendidikan lainnya."Semua jen- jang pendidikan akan kami in- struksikan. Namun penerapan- nya tentu berbeda."Nuh menilai tak perlu dibuat undang-un- dang yang secara tegas meng- atur larangan paham radikal di kampus. "Kampus kan punya otonomi sendiri,"tuturnya. la menjelaskan, instruksi itu berisi pengamanan terhadap Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Paneasila, Undang-UndangDa- sar 1945,Negara Kesatuan Re- publik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, melalui pendidik- an karakter. "Medianya adalah pendekatan-pendekatan akade- mik." Substansi lainnya adalah memperbanyak ke .atan maha- VQSEP ARKIAN (TEMPO) Mohammad Nuh siswa,pendampingan dalam ke- giatan kemahasiswaan, serta pelarangan eksklusivitas kegi- atan di kampus. Menteri Nub mengundang rektor perguruan tinggi negeri dan swasta membiearakan ma- raknya radikalisme di sekolah dan kampus. Bukti konkret ra- dikalisme itu adalah banyak siswa dan mahasiswa yang ter- jerat pemikiran radikal yang memuneulkan tindak terorisme. Sebelum pertemuan, para pe- serta mengadakan keterangan pers tentang deklarasi meng- awal Empat Pilar Kebangsaan. Sebanyak 20 perwakilan kam- pus itu juga membaeakan dek- larasi Anti-Menyontek dan Pla- giat. Perwakilan itu antara lain Sudjarwadi (Rektor Universitas Gadjah Mada), Akhmaloka (Rektor Institut TeknologiBan- dung), Musliar Kasim (Rektor Universitas Andalas),Herry Su- hardiyanto (Rektor Institut Per- tanian Bogor), Badia Parizade (Rektor Univer itas Sriwijaya), TriyogiYuwono(Rektor Institut Teknologi Sep uh Nopember), dan Gumilar R liwa Somantri (Rektor Unive itas Indonesia). Menurut Gumilar Rusliwa Somantri, intelijen harus mem- bongkar jaringa Negara Islam Indonesia dan pelakunya di- adili. "Itu (Nil) p nipuan berke- dok agama,"katanya seusai per- temuan. la menjelaskan, ur su- . dah sejak lima tahun lalu me- waspadai Nil k ena mengeta- hui begitu gene perekrutan di sejumlah kampu "Seluruh per- guruan tinggi ta mentoleransi gerakan-gerakan yang berten- tangan dengan Ernpat Pilar Ke- bangsaan." • MARTHA T I JOBPlE S Pemerintah Inginkan Pembubaran Ormas Radikal Dipe JAKARTA- Pemerintah meng- inginkan prosedur pembubaran organisasi kemasyarakatan yang radikal dan meresahkan diper- mudah. Pemerintah pun akan mengusulkan hal itu dalam revi- si Undang-Undang Nomor 8 Ta- hun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menteri Dalam Negerl Gama- wan Fauzi mengatakan, dalam undang.undang lama, proses pembubaran ormas yang mere- sahkan cul<up rum it Ormas se- perti Itu hanya bisa dibubarkan setelah dlberi tiga MU teguran tapi tetap tnembandel. Selanjut- nya, sebemm membubarkan Of- mas seperti itu, Kementerian Dalam Negeri harus mendapat- kan pertirnbangan atau fatwa dari Mahkamah Agung. . Karena proses pembubaran yang begitu panjang, menu rut Gamawan, pemerintah kerap di- anggap tidak tegas ternadap or- mas-ormas yang meresahkan. Persoalan lainnya, Gamawan menambahkan, UU Nomor 8 Ta- hun 1985 tidak mengatur organi- sasi kemasyarakatan yang tidak terdaftar. Akibatnya, ketika ormas tersebut berulah, "Kaml tidak bisa ~rbuat apa-apa/ ujar Gamawan. Dalam rev/si UU Nomor 8 Ta- hun 1985, menurut dla, Kemen; terian Dalam Negeri akan me- minta kewenangan membubar- kan ormas nakal tanpa menung- gu fatwa dan Mahkamah Agung. Namun Gamawan e laskan lebih jauh pr edur usul- an pemerintah itu .• , kan baru rancangan, belum eh dipubli- kasikan,' kata Gam an. Draf revisi UU No r 8 Tahun 1985 versi Kemente i n Dalam Negeri juga memuat jumlah ketentuan yang tidak ada dalam undang-undang lama. Misalnya, soal keQa sama ant rmas, penyelesaian persell . an antar- ormas, dan forum ke Itraan serta sistem adminis si dan informasi ormas. Oal ' ran- cangan baru Itu, pe tah pun akan mengusulkan anisme pemberian sanksl b rmas asing yang melanggar eraturan di Indonesia •• 01100 KUplng Huma. Onpad 2011 -\