KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Yang Terhormat: l. Para Pemegang Kontrak Karya (KK) Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) 2. Para Pemeganglzin Usaha Pertambangan 3. Para Pemegang lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara 4. Para Pemegang lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan Izin Usaha Pengusahaan khusus untuk khusus untuk Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara 5. Para Pemeganglzin Usaha Jasa Penunjang dan Surat Keterangan Terdaftar Pertambangan mineral dan batubara di seluruh Indonesia SURAT EDARAN NOMOR: 04. E/ 30 /DJB/2OL7 TENTANG PENGEC UALIAN DAN PENU NDAAN TERHADAP PEMB ERLAKUAN PE RATU RAN BANK TNDONESTA NOMOR 17 /3/PBr/2Or5 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA SEIffOR PEKTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Dalam rangka menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia Nomor L7 /3/PB[/2OI5 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memperhatikan surat Deputi Gubernur Bank Indonesia kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
3
Embed
ENERGI DAN DAYA MINERAL - jdih.minerba.esdm.go.idjdih.minerba.esdm.go.id/minerba/dok/SE Kewajiban Penggunaan Rupiah.pdf · KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Yang Terhormat:
l. Para Pemegang Kontrak Karya (KK) Perjanjian Karya
Pertambangan Batubara (PKP2B)
2. Para Pemeganglzin Usaha Pertambangan
3. Para Pemegang lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara
4. Para Pemegang lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan Izin Usaha
Pengusahaan
khusus untuk
khusus untukPertambangan
Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara
5. Para Pemeganglzin Usaha Jasa Penunjang dan Surat Keterangan Terdaftar
Pertambangan mineral dan batubara
di seluruh Indonesia
SURAT EDARAN
NOMOR: 04. E/ 30 /DJB/2OL7
TENTANG
PENGEC UALIAN DAN PENU NDAAN TERHADAP PEMB ERLAKUAN PE RATU RAN
BANK TNDONESTA NOMOR 17 /3/PBr/2Or5 TENTANG KEWAJIBAN
PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA PADA SEIffOR PEKTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Dalam rangka menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia
Nomor L7 /3/PB[/2OI5 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memperhatikan surat Deputi
Gubernur Bank Indonesia kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Nomor L8/I5/DpG-DKSP/SrL/B tanggal 27 Desember 2016, bersama inidisampaikan hal-hal sebagai berikut:
l. Dalam rangka efektivitas ketentuan kewajiban penggunaan rupiah agar tidakmenghambat transaksi di sektor pertambangan mineral dan batubara, Bank
Indonesia memberikan persetuj uan sebagai berikut:
pengecualian implementasi ketentuan kewajiban penggunaan rupiahuntuk 3 (tiga) jenis transaksi yang merupakan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu pembayaran iuran tetap,
pembayaran Royalti/Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB), dan
pembayaran lumpsum tahunan/PBB dan Pajak Daerah.
pengecualian implementasi ketentuan kewajiban penggunaan rupiah
untuk 2 (dua) jenis transaksi yang pelaksanaannya mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pembayaran jaminan
reklamasi dan pembayaran jaminan pasca tambang.
penundaan implementasi ketentuan kewajiban penggunaan rupiah berupa
penggunaan kuotasi valuta asing dan pembayaran rupiah untuklO (sepuluh) jenis transaksi yang terkait dengan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara, yaitu:
l. penjualan domestik dari pemegang konsesi kepada end usen