Empat Tahun Implementasi Reforma Agraria Laporan Ringkas ...kpa.or.id/publikasi/download/bca4e-8eb55-4-tahun-ra-jokowi-jk-1-.pdfReforma Agraria adalah operasi penataan struktur agraria

Empat Tahun Implementasi Reforma AgrariaLaporan Ringkas Konsorsium Pembaruan Agraria

Pendahuluan

Dalam Debat Calon Presiden 2019 ke-2 yang lalu (17/02), memantik perdebatan publik mengenaimonopoli kekayaan agraria nasional di tangan segelintir orang dalam bentuk izin-izin konsesi skalabesar, baik itu HGU, HGB, HTI dan izin-izin lainnya. Perdebatan ini sekaligus membuka tabirmendalamnya ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia dan kerap memicu konflik agraria.

Hal tersebut membangkitkan ingatan kolektif publik bahwa selama ini distribusi alokasi sumber-sumber agraria nasional, utamanya tanah, belum menghadirkan rasa keadilan bagi mayoritaspenduduk bangsa ini khususnya petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan kaum miskin kota.

Sudah sama-sama kita ketahui, penyebab utama tingginya angka konflik agraria disebabkanpemberian izin-izin konsesi skala besar tersebut kepada perusahan-perusahaan Negara maupunswasta. Sayangnya konsesi tersebut berada di atas lahan-lahan garapan masyarakat, ladang,pemukiman, hingga desa-desa yang telah berstatus definitif. Izin tersebut, diberikan pemerintahanmasa sebelunya maupun pemerintahan saat ini.

Mengapa Reforma Agraria?

Reforma Agraria adalah operasi penataan struktur agraria yang mengalami ketimpangan yangbertujuan menciptakan struktur baru yang lebih adil.

Dalam regulasi nasional, Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara sejatinya merupakan mandatorispelaksana reforma agraria untuk secara sistematis melalui kewenangan yang dimilikinyamelaksanakan penyelesaian konflik dan merombak struktur ketimpangan agraria. Hal ini termaktublangsung dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang PokokAgraria No. 5 tahun 1960. Mandat tersebut diperkuat melalui TAP MPR No. IX tahun 2001 tentangPembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam. Bahkan di era Jokowi, diperkuat lagi dengan PeraturanPresiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agarria.

Tujuan Reforma Agraria

Salah satu tujuan pokok reforma agraria adalah menyelesaikan konflik agraria yang kronis. Konflikagraria bukanlah persoalan sengketa tanah biasa, melainkan situasi yang bersifat extra ordinary, bisamerupakan warisan masa lalu atau pun kebijakan pemerintahan saat ini. Ia lahir akibat keputusan-keputusan pejabat publik yang secara sistematis melakukan penyingkiran dan penggusuran rakyatdalam jumlah yang besar secara paksa dari tanah-tanah dan tempat tinggal mereka untuk kemudiandiberikan dan diterbitkan ijin konsesinya kepada perusahaan-perusahaan skala besar.

Konflik agraria bukan hanya melahirkan pertentangan antara dua pihak. Ia telah berdampak secaraluas, baik dalam dimensi sosial, ekonomi, politik, dan hukum, dampak-dampak tersebut bisa dilihatdiantaranya:

1. Tergusurnya rakyat dari tanah-tanah dan desa mereka. Hal ini secara langsung menghilangkankepemilikan atas tanah, mata pencaharian, dan wilayan hidup yang berakibat hilangnyakehidupan sosial-budaya masyarakat.

2. Konflik agraria menyebabkan imigrasi besar-besarn penduduk desa. Mereka mencari wilayah-wilayah baru untuk mendapatkan tanah, menjadi buruh tani atau pergi ke kota menjadi tenagakerja informal, buruh murah, menjadi golongan miskin perkotaan dan bahkan menjadiTKI/TKW.

3. Menyempitnya ruang hidup, diiringi menurunnya kemandirian rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, utamanya pangan, akses pendidikan, kesehatan dsb.

4. Merosotnya kepercayaan masyarakat yang menjadi korban terhadap pemerintah, yang pada gilirannya bisa saja menggerus rasa ke-Indonesia-an para korban.

5. Meluasnya artikulasi konflik agraria ke bentuk-bentuk konlfik lain, seperti konflik etnis, konflik antar kampung/desa, dan konflik antara “penduduk asli” dan “pendatang”.

6. Rapuhnya stabilitas nasional

Tidaklah mengherankan mengapa reforma agraria selalu menjadi tuntutan dan desakan rakyat padasetiap pemerintahan yang tengah berkuasa.

Perjalanan Empat Tahun Reforna Agraria Pemerintahan Jokowi-JK

A. Tingginya Konflik Agraria

Pada awal masa pemerintahannya telah menegaskan komitmen untuk menjalankan reforma agrariasebagai program prioritas melalui reditribusi tanah 9 juta hektar yang dibagi ke dalam 4,5 juta hektarredistribusi tanah dan 4,5 juta hektar legalisasi tanah kepada petani dan rakyat kecil. Sebagaimanatercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

Dalam 4 tahun ini, pemerintah Jokowi-JK selalu dalam setiap kesempatan mengakui telahmenjalankan reforma agraria melalui Perhutanan Sosial dan Sertifikasi Tanah. Namun luputmembicarakan dan melaporkan perkembangan realisasi redistribusi tanahnya dan kepada siapa itudiberikan, baik janji redistribusin tanah dari konsesi perkebunan maupun dari konsesi hutan skalabesar sebagaimana dijanjikan. Dalam rentang waktu tersebut, publik juga melihat anomali-anomali dilapangan, ditandai dengan terus meningkatnya eskalasi konflik, korban yang jatuh akibat penangananyang represif kepada masyarakat oleh aparat dan keamanan swasta di lapangan.

Dalam 1 dekade pemerintahan SBY dan 4 tahun pemerintahan Jokowi, konflik agraria di wilayahperkebunan hampir selalu menempati posisi pertama. Periode 2015 – 2018, KPA mencatat sedikitnyatelah terjadi 1771 letusan konflik agraria di Indonesia. Sebanyak 642 letusan konflik terjadi di sektorperkebunan yang melibatkan HGU-HGU perusahaan negara dan swasta.

Grafik Letusan Konflik Agraria di Sektor Perkebunan (2015 – 2018)

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan menjalankan reforma agraria dengan cara yang kurangtepat. Bukankah implikasi langsung dari pelaksanaan reforma agraria adalah adanya penyelesaiankonflik agraria secara langsung di lapangan dan menurunnya letusan konflik yang terjadi.

B. Realisasi Redistribusi Tanah Belum Menyasar Akar Masalah

Pemerintah Jokowi-JK menurunkan program 9 juta hektar program reforma agraria yang telahdicanangkan pada awal pemerintahannya melalui; 1) 400 ribu hektar redistribusi tanah dari HGUexpired dan diterlantarkan perusahaan 2) 4,1 juta hektar redistribusi tanah dari pelepasanklaim kawasan hutan; 3) 3,9 juta hektar legalisasi aset; dan 4) 600 ribu hektar legalisasi tanah-tanah transmigrasi yang belum disertifikatkan.

Bulan Oktober 2018, Direktur Jendral Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN dalam RapatKordinasi Nasional Gugus Tugas Reforma Agraria memaparkan capaian-capaian program reformaagraria selama 4 tahun terakhir.

Capaian Reforma Agraria Pemerintah Jokowi-JK (Dirjen Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN)

Hasilnya, dari 400 ribu hektar target redistribusi tanah yang dicanangkan pemerintah, baru 270.237hektar yang terealisasi. Namun dalam catatan monitoring KPA, baru 785 hektar yang diredistribusikansesuai dengan tujuan dan prinsip reforma agraria, yakni Desa Mangkit di Sulawesi Utara, DesaPamegatan dan Pasawahan di Jawa Barat dan Desa Tumbrek di Jawa Tengah. Desa-desa ini adalahwilayah konflik agraria masyarakat dengan HGU swasta, dimana penerima manfaatmya betul-betulpetani dan masyarakat kecil di pedesaan, yang selama puluhan tahun mengalami ketidakadilan dantelah memperjuangkan haknya atas tanah ke berbagai kementerian.

Sisanya, kuat diduga antara kesesuaian obyek (tanah) dan subyek (penerima) redistribusi tanah salahsasaran dan tidak sesuai tujuan-tujuan reforma agraria. Termasuk tidak adanya program penunjangpaska redistribusi tersebut dilakukan, sebagai syarat dari reforna agraria. Berhenti dibagi-bagisertifikat (rutin) Kementerian ATR/BPN saja.

Sempitnya Ruang Partisipasi Rakyat

Dalam kurun waktu 4 tahun, KPA bersama serikat-serikat petani dan organisasi masayarakat adat telahmenyerahkan data-data Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) di kawasan hutan maupun di wilayah

perkebunan. Wilayah LPRA tersebut berada di atas tanah seluas 668.383 hektar, melibatkan 147.446KK dan tersebar di 461 desa/kampung, 98 Kabupaten dan 20 Provinsi.

Mengapa disebut LPRA: karena lokasi tersebut adalah tempat dimana terjadi kesesuaian antara subjek(penerima tanah) dan objek. Karena hal ini, lokasi-lokasi tersebut seharusnya menjadi prioritaspelaksanaan reforma agraria oleh pemerintah.

Berdasarkan data LPRA – KPA tersebut, sedikitnya terdapat 288.431 hektar konflik agrariadisebabkan HGU PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) yang melibatkan PTPN II, PTPN III, PTPN IV,PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN XII, dan PTPN XIV.

Sementara, seluas 123.064 hektar konflik agraria disebabkan HGU-HGU puluhan perusahaan swasta,seperti PT. London Sumatra (Lonsum) milik Salim Group, PT. Tiran milik Menteri Pertanian AmranSulaiman, PT. Toba Pulp Lestari milik Sukanto Tanoto, hingga PT. Asiatik milik Wilmar Group.Perusahaan-perusahaan tersebut di atas selama puluhan tahun telah beroperasi dengan cara merampastanah-tanah masyarakat – daftar perusahaan pemilik konsesi terlampir.

LPRA Dalam HGU PerusahaanLPRA Dalam HGU PTPN: Swasta:

PROVINSIJUMLAH LUAS

PROVINSIJUMLAH LUAS

LOKASI (Hektar) LOKASI (Hektar)

Jawa Barat 81.915

Bali1 583

Jawa Tengah 111.960

Banten2 199

Jawa Timur 175.813

Bengkulu17 7.767

Lampung 11.700

Jambi1 1.739

Sulawesi7 Jawa Barat

Selatan 9.517 16 3.849Sulawesi

2 Jawa TengahTengah 1.935 13 2.318Sumatera

1 Jawa TimurSelatan 3.218 5 2.154

Sumatera Utara 84262.373

Lampung2 3.225

Jumlah 131 288.431 Sulawesi Selatan2 23.753

Sulawesi Tengah8 19.259

Sulawesi Tenggara14 38.446

Sulawesi Utara2 463

Sumatera Barat1 2.490

Sumatera Selatan3 4.531

Sumatera Utara6 12.258

Jumlah 93 123.034

Sementara itu, dari janji reforma agraria 4,1 juta hektar pelepasan kawasan hutan belum ada realisasisama sekali, alias nol hektar. Padahal, konflik agraria di wilayah hutan tidak kalah gentingnya.Terjadi klaim sepihak kawasan hutan oleh pemerintah, hingga pemberian izin konsesi hutan untukperusahaan negara dan swasta. Setiap hari mereka terancam oleh intimidasi, kekrasan hinggapenggusuran oleh Perum Perhutani, perusahaan kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alambahkan dinas kehutanan. Puluhan ribu desa dan kampung serta garapan warga masih berada dalamklaim Kawasan hutan. Tidak setiap masalah konflik agrarian dengan Kawasan hutan dapatdiselesaikan dengan skema perhutanan social, semata. Pengakuan dan pemilikan penuh melalaluireforma agrarian di Kawasan hutan mutlak dijalankan.

Sementara itu, laporan data LPRA-KPA telah diserahkan kepada pemerintah sebanyak 218 lokasigarapan, kampung dan desa seluas 251.939 hektar berkonflik di kawasan hutan. Sebanyak 76 ribukepala keluarga (KK) belum memperoleh kejelasan nasibnhya hingga saat ini.

Kebijakan dan Kelembagaan Reforma Agraria

Dalam menjalankan reforma agraria, setidaknya dibutuhkan data akurat yang berasal dari usulan-usulan masyarakat, serta regulasi dan kelembagaan otoritatif yang berada langsung di bawah presiden.

Sebenarnya, pemerintah pun tidak kekurangan regulasi yang sejatinya mendukung program reformaagraria. Diantaranyas, UUPA 1960, TAP MPR IX/2001, PP 11/2010 tentang Penertiban danPendayagunaan Tanah Terlantar.

Untuk merealisasikan dan mempercepat RA, tahun lalu Pemerintah mengeluarkan Perpres ReformaAgraria No. 86 tahun 2018 dan Inpres Moratorium Sawit di sektor perkebunan. Artinya, telah terdapatkemauan politik presiden mengenai reforma agraria.

Perpres ini diharapkan menjadi panduan agar masing-masing kementerian yang diberi tugasmenjalankan reforma agraria tidak berjalan sendiri-sendiri. Meski Perpres telah diteken Presiden,nampaknya Kemenko Perekonomian sebagai Ketua dari Tim Reforma Agraria Pusat belum tancap gasmenjalankan RA. Begitu pun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di nasional yang dipimpin olehMenteri ATR/BPN RI, kembali hanya fokus mempercepat acara-acara pembagian sertifikat tanah,lambat menjalankan redistribusi tanah kepada petani kecil dan buruh tani (petani tak bertanah),apalagi mengurusi wilayah-wilayah konflik agraria.

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang harus dibentuk di daerah (provinsi dan kabupaten)sebagai kelanjutan Perpres juga belum bergerak. Bahkan banyak yang tidak melibatkan masyarakat.Dari 32 GTRA Provinsi yang telah dibentuk, hanya 6 GTRA yang melibatkan partisipasi organisasimasyarakat pegiat reforma agrarian.

Dari sisi kebijakan, lahirnya Perpres RA sebagai regulasi yang bersifat implementatif sesungguhnyamenjadi kabar baik bagi rakyat yang selama puluhan tahun menantikan reforma agraria. Namun patutdicatat, secara substansi Perpres RA belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat yangmemperjuangkan reforma agraria yang genuine. Sebab terdapat inkonsistensi dan kelemahankhususnya antara tujuan dalam peraturan tersebut dengan objek, subjek, kelembagaan pelaksana danproses pelaksanaan reforma agraria.

Rekomendasi atas Pelaksanaan Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi-JK

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kami mengingatkan kembali pemerintah untuk mengembalikanreforma agraria pada tujuan awalnya sebagai satu upaya sistematis melakukan penataan ulang susunanpemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah) menjadi lebihberkeadilan, untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, masyarakat adat, nelayan, kaummiskin kota). Juga disertai program penunjang sebagai satu paket dari langkah redistribusi tanah.

Menurut kami, agenda reforma agraria dapat terlaksana dengan baik jika pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk Badan Otoritas Reforma Agraria (BORA) yang berisfat ad-hoc, lintas sektor, kredibel, partisipatif dan otoritatif yang langsung dipimpin oleh presiden.

2. Melaksanakan penyelesaian konflik agraria di wilayah-wilayah perkebunan negara dan swasta sebagai agenda prioritas berdasarkan data-data usulan masyarakat (LPRA).

3. Membuka informasi kepada publik dan mengevaluasi konsesi-konsesi perusahaan perkebunan Negara maupun swasta (HGU, HGB, ijin lokasi, dsb) sehinggamendorong sistem pertanahan yang transparan. Keterbukaan ini juga dapat menjadi jalan bagi pencegahan dan penyelesaian konflik serta rencana mengurangiketimpangan yang telah terjadi.

4. Mengeluarkan desa-desa dan garapan masyarakat dalam HGU dan kawasan hutan. Selain itu,melakukan moratorium ijin baru maupun perpanjangan HGU diseluruh sektor perkebunan kepada korporasi skala besar sebagai komitmen utuh reforma agraria,

5. Menghentikan pendekatan-pendekatan keamanan dan represif dalam menangani konflik agraria di lapangan, selaras dengan pemulihan hak-hak korbankonflik dan kriminalisasi agraria.

6. Sejalan dengan langkah-langkah di atas, dalam rangka percepatan dan pelurusan reforma agraria, sisa waktu pemerintahan ini sebaiknya memaksimalkanmandate UUPA 1960 dan peran Perpres Reforma Agraria untuk menjawab tumpang tindih dan kebuntuan regulasi yang menghambat rakyat memperolehpengakuan dan haknya atas tanah.

Demikianlah laporan tinjauan, evaluasi dan rekomendasi ini kami buat, untuk dipahami oleh semua pihak.

Jakarta, 4 Maret 2019Konsorsium Pembaruan Agraria

Dewi KartikaSekretaris Jenderal

Lampiran:1. Data HGU – PTPN yang Berkonflik dengan Masyarakat 2. Data HGU Perusahaan Swasta yang Berkonflik dengan Masyarakat

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA, 2019DATA LOKASI PRIORITAS REFORMA AGRARIA DI DALAM HGU BUMN/NEGARA

Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak

Regulasi Penyelesaian Konflik NAMA PERUSAHAANRakyat/NGO (Ha) Atas Tanah

ProvinsiKabupaten

Kecamatan Desa Kampung

- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Paguyuban Petani Tanah Terlantar

tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva

1 Jawa Barat Cianjur Pagelaran Mekarsari 221 Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. PerkebunanNusantara VIII

Cianjur (PPC) Bekas HGU - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Dangiang, sukamukti dan

Dangiang, sukamukti

Serikat PetaniTanah Terlantar


2 Jawa Barat Garut CilawuPasundan Garut (SPP 138.25 Tetap Badan Usaha Milik Negara

PT. PerkebunanNusantara VIII

Mekarmukti dan Mekarmukti Bekas HGU

Garut)- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010



3 Jawa Barat Garut Cisompet Sindang SariBenjang, cikeuyeup

Pasundan Garut (SPP 71 Tetap Badan Usaha Milik Negara


Bekas HGU




4 Jawa Barat Garut Cisompet Neglasari, Jatisari Neglasari, jatisariPasundan Garut (SPP 346 Tetap Badan Usaha Milik Negara


Bekas HGU

Garut)- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010



5 Jawa Barat Garut Cibalong Sagara SagaraPasundan Garut (SPP 190 Tetap Badan Usaha Milik Negara


Bekas HGU




6 Jawa Barat Garut Cibalong Karyasari KaryasariPasundan Garut (SPP 134 Tetap Badan Usaha Milik Negara


Bekas HGU

Garut)- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria

Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak

Regulasi Penyelesaian KonflikNAMA PERUSAHAAN

Rakyat/NGO (Ha) Atas Tanah

ProvinsiKabupaten





7 Jawa Barat Tasikmalaya Nagrog Cipatujah CikanyerePasundan Tasikmalaya 215 Tetap Badan Usaha Milik Negara

PT. Perkebunan Nusantara VIII

Bekas HGU

(SPP Tasikmalaya)- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Cieceng, Serikat PetaniTanah Terlantar


8 Jawa Barat Tasikmalaya Cikatomas Sindangasih mekarharuman,Pasundan Tasikmalaya 600 Tetap Badan Usaha Milik Negara

PT. Perkebunan Nusantara VIII

Bekas HGUtenjolaya dan Sinagar (SPP Tasikmalaya)

- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan

PAKIS, SUNGGINGAN,

Forum Peduli

Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

BAYUT, BAYANAN,tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva

Kebenaran dan Tanah Terlantar

9 Jawa Tengah Sragen Sambirejo BAYANAN, JAMBEYANTAWANGSARI, BULU, 446 Tetap Badan Usaha Milik Negara

PT. Perkebunan Nusantara IX

Keadilan Sambirejo Bekas HGUWONOREJO, PONDOK,

- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang(FPKKS)

JETIS Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Serikat Tani Mandiri


10 Jawa Tengah Cilacap Cimanggu Karangreja 502Tanah Sendimentasi Tetap Badan Usaha Milik Negara


(SETAM) - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma

Agraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010



11 Jawa Tengah Cilacap Dayeuhluhur Dayeuhluhur 73Tanah Sendimentasi Tetap Badan Usaha Milik Negara


(SETAM) - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010



12 Jawa Tengah Cilacap Cipari Karangreja 32Tanah Sendimentasi Tetap Badan Usaha Milik Negara


(SETAM) - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria

Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten





13 Jawa Tengah Cilacap Cipari Sidasari 450Tanah Sendimentasi Tetap Badan Usaha Milik Negara


(SETAM) - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Caruwi I, Caruwi II,Serikat Tani Mandiri Tanah Terlantar


14 Jawa Tengah Cilacap Cipari 2.3 Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara IX

Mekarsari (SETAM) Bekas HGU - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

15 Jawa Tengah Cilacap Cipari Mekarsari Pitulasi


2.5Tanah Terlantar


PT. Perkebunan Nusantara

(SETAM) Bekas HGU Tetap Badan Usaha Milik Negara VIII- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Tanah Terlantar


16 Jawa Tengah Cilacap Cipari Cisuru PP. SeTAM 200 Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara IX

Bekas HGU - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria


Serikat Tani Mandiri Tanah Terlantar


17 Jawa Tengah Cilacap Wanareja Bantar 63 Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara IX

(SETAM) Bekas HGU - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Dampit, Simojayan, Tlogosari,Forum Komunikasi Tani

Tanah Terlantar


18 Jawa Timur Malang Tirtoyudo, Tirtoyudo, Bumirejo, Kalibakar Malang Selatan 2050 Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara XII

Bekas HGU

Ampelgading Kepatihan (FORKOTMAS)- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria

Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten



Serikat Rakyat Kediri Tanah Terlantar


19 Jawa Timur Kediri Puncu Satak Satak 477 Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara XII

Berdaulat (SRKB) Bekas HGU - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Serikat Rakyat Kediri Tanah Terlantar


20 Jawa Timur Kediri Plosoklaten SepawonNgrangkah dan Badek 702 Tetap Badan Usaha Milik Negara

PT. Perkebunan Nusantara XII

Berdaulat (SRKB) Bekas HGU - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Serikat Tani


21 Jawa Timur Jember Tempurejo Curahnongko Krajan 274.37 Tanah Hak Milik Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara XIIIndependen

(SEKTI) - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Serikat Tani


22 Jawa Timur Jember Tempurejo curahtakir punco 105 Tanah Hak Milik Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara XIIIndependen

(SEKTI) - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma


Serikat Tani


23 Jawa Timur Jember Tempurejo curahtakir ampelan 42 45 Tanah Hak Milik Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara XIIIndependen


Serikat Tani


24 Jawa Timur Jember Tempurejo curahtakir kebon dadap 19 Tanah Hak Milik Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara XIIIndependen

(SEKTI) - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria

Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten



ampelan 14 Serikat Tani


25 Jawa Timur Jember Tempurejo curahtakir 25 Tanah Hak Milik Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara XII

karangharjoIndependen (SEKTI) - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010

tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Serikat Tani


26 Jawa Timur Jember Rambipuji Nogosari Gumukbagu 375 Tanah HGU Aktif Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara XIIIndependen


Serikat Tani Tanah Terlantar


27 Jawa Timur Jember Mumbulsari Mumbulsari krajan 28 Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara XIIIndependen

(SEKTI) Bekas HGU - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010



28 Jawa Timur Jember Mumbulsari Mumbulsari sumber tengah 5 Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara XIIIndependen

(SEKTI) Bekas HGU - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018

tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010



29 Jawa Timur Jember Mumbulsari Mumbulsari angsanah 3 Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara XIIIndependen




30 Jawa Timur Jember Mumbulsari Mumbulsari Gambiran 85 Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara XIIIndependen

(SEKTI) Bekas HGU - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria

Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten





31 Jawa Timur Jember Panti Pakis dan Suci Ketajek 472 Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara XIIIndependen




32 Jawa Timur Jember ajung Mangaran 241 Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara XIIIndependen

(SEKTI) Bekas HGU - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Percepatan Proses Penetepan Tanah Terlantar melaluiPP

Desa Surokonto Wetandan

Lembaga BantuanNo.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah

PT Semen Indonesia,

33 Jawa Tengah Kendal PageruyungHukum Semarang (LBH 128 Tanah Hak Milik Terlantar

Desa Surokonto Kulon Perhutani & Pemda

SEMARANG)- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Lembaga Bantuantentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva

34 Jawa Tengah Kendal SINGOROJO BanyuringinHukum Semarang (LBH 62 Tanah Hak Milik Tetap Badan Usaha Milik Negara

PT. Pekebunan Nusantara IX

SEMARANG)- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

35 Jawa Timur Blitar Wates Ringinrejo Gondang Tapen

Paguyuban Petani Aryo

725 Tanah Hak Milik


Perthutani/PT Semen Holcim

Blitar (PPAB) dan Sitas Tetap Badan Usaha Milik Negara (Tukar Guling)Desa - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010


Tanah Terlantar


36 Jawa Timur Blitar Nglegok Penataran PenataranBlitar (PPAB) dan Sitas 182 Tetap Badan Usaha Milik Negara

PT. Perkebunan Nusantara XII

Bekas HGU

Desa- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

37 Sulawesi TengahMorowali Utara Mori Atas Lee

Serikat Tani Pejuang

1,895 Tanah HGU Aktif



Tanah Air Tetap Badan Usaha Milik Negara XIV- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria

Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten





38 Sulawesi TengahMorowali Utara Mori Atas kasingoli kasingoli 40 Tanah HGU Aktif Tetap Badan Usaha Milik Negara


Tanah Air - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Maiwa -

Botto Malangga, Batu Mila,

Konsorsium Pembaruan Tanah Terlantar


PT. Perkebunan Nusantara39 Sulawesi Selatan Enrekang

Pattondon Salu, Bangkala, 5,230 Tetap Badan Usaha Milik Negara

CendanaKarrang

Agraria Bekas HGU - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang

XIV


Konsorsium Pembaruan Tanah Hak Milik

tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva PT. Perkebunan

Nusantara40 Sulawesi Selatan Luwu Timur Angkona Mantadulu 570 Tetap Badan Usaha Milik NegaraAgraria Transmigrasi - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010

tentangXIV


Konsorsium Pembaruan Tanah Hak Milik


Nusantara41 Sulawesi Selatan Luwu Timur MALILI HARAPAN UPT SP II LAMPIA 800 Tetap Badan Usaha Milik NegaraAgraria Transmigrasi - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010

tentangXIV

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.

50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

42 Sulawesi Selatan Wajo Keera

Ciromanie, Awota, Awo,

Forum Rakyat Bersatu

1,934 Tanah HGU Aktif



Inrello dan Labawang (FRB) Keera. Tetap Badan Usaha Milik Negara XIV- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Likudengen, Massapi,

Perkumpulan


PT. Perkebunan Nusantara43 Sulawesi Selatan Luwu Utara Mappedeceng Uraso

Timboni, Tuwu, Rante 413 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara

LebannuWALLACEA Palopo - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010

tentangXIV

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria

Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten



Polongbangkeng

Solidaritas Perempuan


Nusantara44 Sulawesi Selatan Takalar Parang Luara Anging Mammiri 272 Tanah HGU Aktif Tetap Badan Usaha Milik NegaraUtara

Makassar- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang

XIV


Polongbangkeng



Nusantara45 Sulawesi Selatan Takalar Lassang Barat Anging Mammiri 297 Tanah HGU Aktif Tetap Badan Usaha Milik NegaraUtara

Makassar- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang

XIV


Badan Perjuangantentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva

46 Sumatera Utara Deli Serdang Batang kuis Kampong baru Kampong baru Rakyat Penungu 838 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II

Indonesia (BPRPI)- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Kampong batang kuis


47 Sumatera Utara Deli Serdang Batang kuis batang kuis pekan Rakyat Penungu 576 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II

pekan

Indonesia (BPRPI)- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.

50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Kampong bandarBadan Perjuangan


48 Sumatera Utara Deli SerdangPercut Sei Tuan bandar klippa Rakyat Penungu 1,751 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara

PT. Perkebunan Nusantara II

klippa


Kampong bandarBadan Perjuangan


49 Sumatera Utara Deli SerdangTanjung Morawa bandar labuhan Rakyat Penungu 1,448 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara


labuhan

Indonesia (BPRPI)- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria

Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten




50 Sumatera Utara Deli SerdangPercut Sei Tuan bandar setia

Kampong bandar setia Rakyat Penungu 432 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara




51 Sumatera Utara Deli SerdangTanjung Morawa bangun rejo

Kampong bangun rejo Rakyat Penungu 1,646 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara




52 Sumatera Utara Deli Serdang Beringin Beringin Kampong beringin Rakyat Penungu 7,894 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II


Kampong bintangBadan Perjuangan


53 Sumatera Utara Deli Serdang Pancur Batu bintang meriah Rakyat Penungu 646 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II

meriah

Indonesia (BPRPI)- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018



54 Sumatera Utara Deli SerdangHamparan Perak Bulu Cina

Kampong baluh cina Rakyat Penungu 1,975 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



Kampong dagangBadan Perjuangan


55 Sumatera Utara Deli Serdang Rakyat Penungu 3,026 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II

krawang


Lokasi

NoOrganisasi

LuasWilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten




56 Sumatera Utara Deli SerdangTanjung Morawa Dalu X Kampong dalu 10 Rakyat Penungu 1,125 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara




57 Sumatera Utara Deli Serdang Deli Tua Kampong deli tua Kampong deli tua Rakyat Penungu 6,939 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II



58 Sumatera Utara Deli Serdang Pantai Labu denai kwalaKampong denai kwala Rakyat Penungu 2,078 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara




59 Sumatera Utara Deli SerdangHamparan Perak

Klambir Lima Kampung

Kampong klambir V Rakyat Penungu 3,971 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara





60 Sumatera Utara Deli SerdangHamparan Perak Klambir Kampong klambir Rakyat Penungu 6,427 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara




61 Sumatera Utara Deli SerdangHamparan Perak Klumpang

Kampong klumpang Rakyat Penungu 1,239 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten Kecamatan Desa Kampung


Kampong kramatBadan Perjuangan


62 Sumatera Utara Deli Serdang Rakyat Penungu 642 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II

tulang pusu



63 Sumatera Utara Deli Serdang KutalimbaruKampong kutalimbaru Rakyat Penungu 14,901 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara




64 Sumatera Utara Deli SerdangHamparan Perak Kampung Lama Kampong lama Rakyat Penungu 21,185 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara




65 Sumatera Utara Deli Serdang Lubuk PakamKampong lubuk pakam Rakyat Penungu 6,214 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara





66 Sumatera Utara Deli Serdang Batang Kuis Mesjid Kampong mesjid Rakyat Penungu 1,140 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II


Kampong pagarBadan Perjuangan


67 Sumatera Utara Deli Serdangpagar

merbau pagar merbau Rakyat Penungu 4,549 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II

merbau


Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten




68 Sumatera Utara Deli Serdang Pantai Labu Paluh SibajiKampong paloh sibaji Rakyat Penungu 1,922 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara




69 Sumatera Utara Deli Serdang Patumbak PatumbakKampong patumbak Rakyat Penungu 3,071 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara




70 Sumatera Utara Deli Serdang Batang Kuis Paya GambarKampong paya gambar Rakyat Penungu 768 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara




71 Sumatera Utara Deli SerdangTanjung Morawa Penara Kampong penara Rakyat Penungu 2,504 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara





72 Sumatera Utara Deli SerdangPercut Sei Tuan Saentis Kampong saentis Rakyat Penungu 3,325 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara




73 Sumatera Utara Deli SerdangPercut Sei Tuan Sampali Kampong sampali Rakyat Penungu 1,914 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten




74 Sumatera Utara Deli Serdang Kampong sei jernihRakyat Penungu 2,362 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II


Kampong sialang muda


75 Sumatera Utara Deli SerdangHamparan Perak Sialang Muda Rakyat Penungu 2,526 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara


rusifIndonesia (BPRPI)

- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010


76 Sumatera Utara Deli Serdang Patumbak Sigara GaraKampong sigara gara Rakyat Penungu 1,264 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara




77 Sumatera Utara Deli Serdang Batang Kuis SugiharjoKampong sugiharjo Rakyat Penungu 662 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara


Indonesia (BPRPI)- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma



78 Sumatera Utara Deli SerdangKampong tadukan raja Rakyat Penungu 1,170 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



Kampong tambakBadan Perjuangan


79 Sumatera Utara Deli SerdangPercut Sei Tuan Saentis Rakyat Penungu 878 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara


bayan


Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten



Kampong tanjungBadan Perjuangan


80 Sumatera Utara Deli Serdang Sunggal Tanjung Gusta Rakyat Penungu 8,799 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II

gusta


Kampong tumpatan


81 Sumatera Utara Deli Serdang Batang Kuis Tumpatan Nibung Rakyat Penungu 1,633 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II

nibong


Kampong pantai labu


82 Sumatera Utara Deli Serdang Pantai Labu Pantai Labu Pekan Rakyat Penungu 1,467 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II

pekan




83 Sumatera Utara Deli SerdangTanjung Morawa Bangun Sari 119 Tetap Badan Usaha Milik Negara


Agraria Bekas HGU - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma


Tanah Terlantar


84 Sumatera UtaraPematang Siantar

siantar sitalasari Gurilla FUTASI 126 Tetap Badan Usaha Milik Negara

PT. Perkebunan Nusantara IV

Bekas HGU - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010


85 Sumatera Utara Langkat Stabat ara condongKampong ara condong Rakyat Penungu 1,076 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten




86 Sumatera Utara Langkat Selesai MancangKampong batu gajah Rakyat Penungu 796 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara




87 Sumatera Utara Langkat Kampong bingai Rakyat Penungu 11,301 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II



88 Sumatera Utara Langkat Binjai Kampong binjai Kampong binjai Rakyat Penungu 8,857 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II



89 Sumatera Utara LangkatKampong cengkeh turi Rakyat Penungu 4,517 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara





90 Sumatera Utara Langkat Secanggang Cinta RajaKampong cinta raja Rakyat Penungu 1,890 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



Kampong durianBadan Perjuangan


91 Sumatera Utara Langkat Wampu Pertumbukan Rakyat Penungu 971 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II

salemak


Lokasi

NoOrganisasi

LuasWilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten




92 Sumatera Utara Langkat Wampu Gohor Lama Kampong gohor Rakyat Penungu 3,510 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II



93 Sumatera Utara Langkat Hinai kampung hinai Rakyat Penungu 9,540 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II



94 Sumatera Utara Langkat Secanggang jaring halusKampong jaring halus Rakyat Penungu 3,798 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



Kampong karangBadan Perjuangan


95 Sumatera Utara Langkat Secanggang karang gading Rakyat Penungu 2,886 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II

gading



Kampong kwalaBadan Perjuangan


96 Sumatera Utara Langkat Binjai Kwala Begumit Rakyat Penungu 4,808 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II

begumit



97 Sumatera Utara Langkat Secanggang Kwala BesarKampong kwala besar Rakyat Penungu 3,897 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten




98 Sumatera Utara Langkat Kampong nangka Rakyat Penungu 2,354 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II



99 Sumatera Utara Langkat Stabat Pantai GemiKampong pantai gemi Rakyat Penungu 3,470 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



kampung payaBadan Perjuangan


100 Sumatera Utara Langkat Rakyat Penungu 2,486 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II

kangkong


KampongBadan Perjuangan


101 Sumatera Utara Langkat Wampu Pertumbukan Rakyat Penungu 1,256 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II

pertumbukan



KampongBadan Perjuangan


102 Sumatera Utara Langkat Secanggang Secanggang Rakyat Penungu 8,593 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II

secangnggang



103 Sumatera Utara LangkatKampong sei benang Rakyat Penungu 917 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten




104 Sumatera Utara Langkat Selesai Sei LimbatKampong sei limbat Rakyat Penungu 1,383 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara




105 Sumatera Utara Langkat Selesai Selesai Kampong selesai Rakyat Penungu 14,875 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II



106 Sumatera Utara Langkat Stabat Kampong stabat Rakyat Penungu 826 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II



107 Sumatera Utara Langkat Secanggang Teluk Kampong telok Rakyat Penungu 1,748 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II




108 Sumatera Utara MedanKampong laut dendang Rakyat Penungu 3,551 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara




109 Sumatera Utara MedanMedan Amplas amplas Kampong amplas Rakyat Penungu 2,988 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten




110 Sumatera Utara MedanMedan Maimun Kampong baru Kampong baru Rakyat Penungu 6,336 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



Kampong batang kilat


111 Sumatera Utara MedanMedan Labuhan Sei Mati Rakyat Penungu 1,300 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara


seruwai sei mati



112 Sumatera Utara Medan Medan Denai denai Kampong denai Rakyat Penungu 524 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II



113 Sumatera Utara Medan Kampong jatirejo Rakyat Penungu 600 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II




114 Sumatera Utara Medan Medan Deli Mabar Kampong mabar Rakyat Penungu 9,661 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II



115 Sumatera Utara MedanMedan Amplas Desa Marendal 1

Kampong marendal Rakyat Penungu 1,454 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten




116 Sumatera Utara Medan medan areaKampong medan area Rakyat Penungu 1,258 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



Medan Denai Badan Perjuangantentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva

117 Sumatera Utara Medandan Percut Sei Kampong mentengRakyat Penungu 1,892 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara


Tuan Indonesia (BPRPI)- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010


118 Sumatera Utara MedanMedan Marelan Rengas Pulau

Kampong rengas pulau Rakyat Penungu 1,325 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



Kampong tanah enam


119 Sumatera Utara MedanMedan Marelan Tanah Enam Ratus Rakyat Penungu 2,416 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara


ratusIndonesia (BPRPI)

- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma


Kampong tanjungBadan Perjuangan


120 Sumatera Utara Medan Medan Deli Tanjung Mulia Rakyat Penungu 1,845 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara II

mulia



121 Sumatera Utara MedanMedan Tembung Tembung Kampong tembongRakyat Penungu 89 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten




122 Sumatera Utara MedanMedan Marelan Terjun Kampong terjun Rakyat Penungu 4,296 Tanah Adat Tetap Badan Usaha Milik Negara



Persatuan PetaniTanah Terlantar


123 Sumatera UtaraPematang Siantar Siantar Utara Martoba

Siantar Simalungun 152 Tetap Badan Usaha Milik Negara


Bekas HGU

(PPSS)- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Tanah Terlantar


124 Sumatera Utara Simalungun Siantar silampuyang SETASI 400 Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara IV

Bekas HGU - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Persatuan PetaniTanah Terlantar


125 Sumatera UtaraPematang Siantar

siantar martoba tambun na bolon

Siantar Simalungun 247 Tetap Badan Usaha Milik Negara

PT. Perkebunan Nusantara III

Bekas HGU

(PPSS)- Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per —

02/Mbu/2010



126 Sumatera Utara Simalungun Bandar Bandar Betsy 943 Tetap Badan Usaha Milik NegaraPT. Perkebunan Nusantara III

Agraria Bekas HGU - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria

Kelompok Studi dan

- Percepatan Proses Penetepan Tanah Terlantar melaluiPPNo.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah

Pengembangan Komando Resort Militer

127 Sumatera UtaraPematang Siantar Nagapita 60

Tanah Negara (TNI) TerlantarPrakarsa

Masyarakat 022/PT- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma

(KSPPM) Agraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Tanah Terlantar


128 Sumatera UtaraSerdang Bedagai Pegajahan Bingkat Dusun Berkah BITRA Indonesia 8 Tetap Badan Usaha Milik Negara


Bekas HGU - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria

Lokasi

NoOrganisasi Luas Wilayah

StatusTanah/Hak



ProvinsiKabupaten



Serikat Petani Serdang


129 Sumatera UtaraSerdang Bedagai

Dolok Merawan Bah Damar 121 Tanah HGU Aktif Tetap Badan Usaha Milik Negara

PT. Perkebunan Nusantara IV

Bedagai (SPSB) - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010



130Sumatera Selatan ogan ilir tanjung batu Seribandung 3,218 Tanah HGU Aktif Tetap Badan Usaha Milik Negara

PT. Perkebunan Nusantara VII

Palembang - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010

Konsorsium Pembaruan


131 LampungLampung Selatan Negeri Katon Halangan Ratu 1,700 Tanah HGU Aktif Tetap Badan Usaha Milik Negara

PT. Perkebunan Nusantara VII

Agraria - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang ReformaAgraria

JUMLAH288,431.8

1

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA, 2019DATA LOKASI PRIORITAS REFORMA AGRARIA DI DALAM HGU SWASTA

Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten


- Percepatan Proses Penetepan Tanah Terlantar

Desa Citalahab dan Desa Jaringan Kerja Tani Tanah Terlantar

melalui PP No.11/2010 tentang Penertibandan

1 Banten Banten Pandeglang 54 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Kadu Gedong RayaPasirawi (JAKTANI) Bekas HGU - Redistribusi Tanah melalui Perpres

No86/2018tentang Reforma Agraria


Cimarga danGunung Anten,

Persatuan Petani Tanah Terlantar

melalui PP No.11/2010 tentang Penertibandan PT. The Bantam &

Preanger

2 Banten Lebak Wantisari &Sampang Peundeuy 145 Pendayagunaan Tanah Terlantar

Leuwidamar Banten Bekas HGU Rubber Co. Ltd

Lebakparahiang- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Cisarua, Curugbitung, Tanah Terlantar


PT. Hevea Indonesia3 Jawa Barat Bogor Nangung Amanat 311 Pendayagunaan Tanah Terlantar

Nanggung Bekas HGU (Hevindo)- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria

Desa Cikareo Selatan,

- Percepatan Proses Penetepan Tanah Terlantarmelalui PP No.11/2010 tentang Penertibandan

Wado dan Cikareo Utara,Serikat Tani Kerakyatan Tanah Terlantar

Anglo-Indonesian Corporation4 Jawa Barat Sumedang 200 Pendayagunaan Tanah Terlantar

Saritunggal Sarimekar, Tarikolot, Sumedang (STKS) Bekas HGU - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018

Limited

Desa Mulyajayatentang Reforma Agraria


Warga Asih, warga sari,

Paguyuban Petani Tanah Terlantar


5 Jawa Barat Cianjur Kadupandaksukaraharja, neglasari, 870 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Banyu Sagara

Cianjur (PPC) Bekas HGU

ganda sari.........- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Cibeber, Sukaraharja, Wargasari Paguyuban Petani Tanah Terlantar


6 Jawa Barat Cianjur Kadupandak, 570 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Cibogo Geulisdan Neglasari Cianjur (PPC) Bekas HGU

Bojong Picung- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Serikat Petani Badega Tanah Terlantar


7 Jawa Barat Garut Cikajang Pamegatan Pamegatan 210.17 Pendayagunaan Tanah Terlantar PD. Kerta Gmah Ripah(SPB) Bekas HGU - Redistribusi Tanah melalui Perpres


8 Jawa Barat Garut Cikajang Kramat Wangi Cipangramatan

Serikat Petani Badega

560Tanah Terlantar

- Tanah sudah diredistribusikan namun belum ada PT. Surya Andaka

Mustika(SPB) Bekas HGU akses reform pascaredistribusi- Percepatan Proses Penetepan Tanah Terlantar

Tanah Terlantar


9 Jawa Barat Garut Cisurupan Sukawargi SukawargiSerikat Tani Selekta 119 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Hardjasari

Bekas HGU - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria

Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten



ciawitali, Cikadu dan



10 Jawa Barat TasikmalayaKarangnunggal Karangnunggal

Pasundan Tasikmalaya 514 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Pernas

Cimuncang Bekas HGU

(SPP Tasikmalaya)- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Serikat Petani Tanah Terlantar


11 Jawa Barat Ciamis Cipaku Muktisari Cijoho 40.72 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. MaloyaPasundan (SPP Ciamis) Bekas HGU

- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria




12 Jawa Barat Ciamis Banjaranyar Banjaranyar Bulaksitu 115 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Bukit Jonggol AsriPasundan (SPP Ciamis) Bekas HGU





13 Jawa Barat Ciamis Banjaranyar Cikaso Sukapura 75.12 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Bukit Jonggol AsriPasundan (SPP Ciamis) Bekas HGU





14 Jawa Barat Ciamis Banjaranyar Cigayam Garunggang 68.41 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Bukit Jonggol AsriPasundan (SPP Ciamis) Bekas HGU





15 Jawa Barat Ciamis Banjaranyar Pasawahan Mekarsari 96 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Bukit Jonggol AsriPasundan (SPP Ciamis) Bekas HGU





16 Jawa Barat Ciamis Banjaranyar Kalijaya Wanarasa 37 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Bukit Jonggol AsriPasundan (SPP Ciamis) Bekas HGU





17 Jawa Barat Ciamis Tambaksari Kaso Cikopeng 31 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Bukit Jonggol AsriPasundan (SPP Ciamis) Bekas HGU





18 Jawa Barat Ciamis Tambaksari Sukasari Cibitung 32 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Bukit Jonggol AsriPasundan (SPP Ciamis) Bekas HGU


Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten



Serikat TaniTanah Terlantar


19 Jawa Tengah Pemalang Petarukan KlareyanIndependen Pemalang 160 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Mackenzie

Bekas HGU

(STIP)- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Forum Perjuangan Tanah Terlantar


20 Jawa Tengah Batang Bandar Tumbrep 90 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. TratakPetani Batang (FPPB) Bekas HGU - Redistribusi Tanah melalui Perpres



Pagilaran, Kalisari,Forum Perjuangan Tanah Terlantar

melalui PP No.11/2010 tentang Penertibandan PT. Pagilaran Unit

Produksi

21 Jawa Tengah Batang BladoGondang, Bismo, dan 450 Pendayagunaan Tanah TerlantarPetani Batang

(FPPB) Bekas HGU Sidoharjo

Bawang- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Kenconorejo,Forum Perjuangan Tanah Terlantar


22 Jawa Tengah Batang TulisSimbangjati, Panjer,dan 152 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Simbang Jati BahagiaPetani Batang

(FPPB) Bekas HGU

Wonokerso- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Wonosegoro, Posong, Forum Perjuangan Tanah Terlantar


23 Jawa Tengah Batang Tulis 250 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Simbang Jati BahagiaBatiombo dan Sembojo

Petani Batang (FPPB) Bekas HGU - Redistribusi Tanah melalui Perpres


Himpunan Tani


Masyarakat Tanah Terlantar24 Jawa Tengah Banjarnegara Puggelan Puggelan 80 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Pakisadji Banyumas

Banjarnegara Bekas HGU - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018

(HITAMBARA)tentang Reforma Agraria


Sarekat Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban

dan25 Jawa Tengah Pemalang Belik Sikasur Dukuh Sodong Pengorganisasian 83 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Kencana Sikasur

Bekas HGU

Rakyat (SPR)- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Tanah Terlantar


26 Jawa Tengah Cilacap Cipari Mulyadadi PP. SeTAM 45 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. JawaneBekas HGU - Redistribusi Tanah melalui Perpres



Mekarsari, Karangreja, Tanah Terlantar


27 Jawa Tengah Cilacap Cipari PP. SeTAM 500 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Rumpun Sari AntanKutasari, Sidasari, Carui Bekas HGU - Redistribusi Tanah melalui Perpres


Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten



Tanah Terlantar


28 Jawa Tengah Cilacap Jeruklegi Sawangan PP. SeTAM 62.0 Pendayagunaan Tanah TerlantarPT. Adiwiyata Panca Arga



Tanah Terlantar


29 Jawa Tengah Magelang Salaman Ngargoretno PP. SeTAM 20 Pendayagunaan Tanah Terlantar -Bekas HGU - Redistribusi Tanah melalui Perpres



Serikat Tani Amanat

Tanah Terlantar


30 Jawa Tengah Banyumas Ajibarang Darmakradenan CipecangPenderitaan Rakyat 228 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Rumpun Sari Antan

Bekas HGU

(STAM AMPERA)- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Lembaga BantuanTanah Terlantar


31 Jawa Tengah Semarang Bandungan Kenteng dan CandiHukum Semarang (LBH 198 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Sinar Kartosuro

Bekas HGU

SEMARANG)- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria



Tanah Terlantar


32 Jawa Timur Blitar Wlingi Ngadirenggo SengonBlitar (PPAB) dan Sitas 518 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT Dewi Sri

Bekas HGU

Desa- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria



Tanah Terlantar


33 Jawa Timur Blitar Gandusari Soso NyunyurBlitar (PPAB) dan Sitas 368 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Kismo Handayani

Bekas HGU


- Percepatan Proses Penetepan Tanah

TerlantarPaguyuban Petani Aryo


34 Jawa Timur Blitar Nglegok Modangan KarangnongkoBlitar (PPAB) dan Sitas 180 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Dewi Sri



Gadungan danDusun Sukomulyo dan


Tanah Terlantar


35 Jawa Timur Blitar GandusariBlitar (PPAB) dan Sitas 557 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Rotorejo Kruwuk

Sumberagung Dusun RejokatonDesa





36 Jawa Timur Blitar Doko Sidorejo Branggah BanaranBlitar (PPAB) dan Sitas 531 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Gapri


Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten



Serikat Tani Sumber Tanah Terlantar


PT. Margarana37 Bali Buleleng Gerokgak Sumber klampok Sindangpasir 583 Pendayagunaan Tanah Terlantar

klampok (STS) Bekas HGU PT. Dharmajati Abadi- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria

38 Sulawesi UtaraMinahasa

Belang MangkitSerikat Petani

443Tanah Terlantar

- Tanah sudah diredistribusikan namun belum ada

PT. AsiatikTenggara Minahasa Bekas HGU akses reform dari pemerintah- Percepatan Proses Penetepan Tanah Terlantar

MinahasaSerikat Petani Sapa Tanah Terlantar


39 Sulawesi Utara Tenga Sapa 20 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Batu KapalSelatan Raya Bekas HGU - Redistribusi Tanah melalui Perpres





40 Sulawesi Tengah Tolitoli Dondo Anggasan 890 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Bukit BerlianTanah Air - Redistribusi Tanah melalui Perpres





41 Sulawesi Tengah DonggalaBanawa Selatan Lumbu Lama 8,961 Tanah Adat Pendayagunaan Tanah Terlantar -

Tanah Air - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Serikat Perjuangan Tani


42 Sulawesi Tengah Tolitoli Ogodeide KamaluDusun IV Kumbung Nelayan Tolitoli 80 Tanah Negara Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Citra Mulia Perkasa

(SPTNT)- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


43 Sulawesi Tengah Tolitoli Lampasio Lampasio Forum Petani 145 Tanah Hak Milik Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Citra Mulia Perkasa

Cengkeh- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Forum Nelayan Togean Tanah Terlantar


44 Sulawesi TengahTOJO UNA-UNA Togean Matobiai 50 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Gobel

(FNT) Bekas HGU - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Forum Nelayan Togean Tanah Terlantar


45 Sulawesi TengahTOJO UNA-UNA Togean Lambanato 25 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Gobel

(FNT) Bekas HGU - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria

Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten



PamonaSolidaritas Perempuan


46 Sulawesi Tengah Poso Barati Barati 9000 Tanah Adat Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Sawit Jaya AbadiTenggara Sintuwu Raya Poso - Redistribusi Tanah melalui Perpres



Tanah Terlantar


47 Sulawesi Tengah Banggai Bunta Bohotokong Ortabun 138 Pendayagunaan Tanah TerlantarPT. Anugerah Saritama Abadi



Lembaga Adat


48Sulawesi Tenggara

Konawe Selatan Lainea Lalongombu 963 Tanah Rumpun Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Kapas Indonesia

Lalonggombu - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Serikat Tani Konawe Tanah Hak Milik


49Sulawesi Tenggara

Konawe Selatan Kolono UPT Roda 124 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Tiran

Selatan (STKS) Transmigrasi - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Landono danSerikat Tani Konawe Tanah Hak Milik


PT. Merbau Jaya Indah Raya

50 Sulawesi Tenggara

Konawe Selatan

UPT Arongo 1,500 Pendayagunaan Tanah Terlantar

Ranometo Barat Selatan (STKS) Transmigrasi

- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 Group

tentang Reforma Agraria

- Pemenuhan lahan usaha satu dan dua melalui PP


No. 3/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 29/2009

51Sulawesi Tenggara

Konawe Selatan Moramo UPT AMOHOLA I Puduria 334 tentang Ketransmigrasian PT. Tiran

Selatan (STKS) Transmigrasi - Redistribusi Tanah melalui Perpres

tentang Reforma Agraria- Pemenuhan lahan usaha satu dan dua melalui PP



52Sulawesi Tenggara

Konawe Selatan Moramo UPT AMOHOLA II 394 tentang Ketransmigrasian PT. Tiran

Selatan (STKS) Transmigrasi - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria- Pemenuhan lahan usaha satu dan dua melalui PP



53Sulawesi Tenggara

Konawe Selatan Moramo Pudaria Jaya 683 tentang Ketransmigrasian PT. Tiran

Selatan (STKS) Transmigrasi - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria- Pemenuhan lahan usaha satu dan dua melalui PP


No. 3/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 29/2009 PT. Merbau Jaya Indah

Raya

54Sulawesi Tenggara

Konawe Selatan Palanga Tolihe 240 tentang Ketransmigrasian

Selatan (STKS) Transmigrasi Group- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria

Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten


Lainea, Laeya, Palangga,


Palangga Selatan, Lembaga Adat Sarano


55Sulawesi Tenggara

Konawe Selatan

Ranomeeto, Ranomeeto 2,011 Tanah Adat Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Sumber Madu

WonuaBarat, Landono, Mowila,

- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018

Angata tentang Reforma Agraria

56sulawesi tenggara

konawe selatan Mowila Rakawuta

Serikat Tani Konawe

400Tanah Hak Milik

belum ada peta

PT. Merbau Jaya Indah Raya

Selatan (STKS) Transmigrasi Group- Percepatan Proses Penetepan Tanah Terlantar

Komunitas Petani Sawit


57Sulawesi Tenggara Konawe Utara Wiwirano 6,000 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Damai Jaya Lestari

(KPS) - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Komunitas Petani Sawit


58Sulawesi Tenggara Konawe Utara

Wiwirano, Langgikima 15,000 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Damai Jaya Lestari

(KPS) - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Masyarakat Adatmelalui PP No.11/2010 tentang Penertibandan

59Sulawesi Tenggara Konawe Utara

Wiwirano, Langgikima Sambandete- 5,000 Tanah Adat Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Sultra Prima Lestari

Walandawe- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Wonumabute, Laolera, Tanah Terlantar

melalui PP No.11/2010 tentang Penertibandan PT. Hasram Niaga

Nusantara

60Sulawesi Tenggara Kolaka Timur poli-Polia

Tolaki dan Mekonga Forsda Kolaka 2,250 Pendayagunaan Tanah Terlantar

Dangia, Pemburea Bekas HGU PT. Perkebunan Ladongi.- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria

- Percepatan Proses Penetepan Tanah Terlantarmelalui PP No.11/2010 tentang Penertiban

dan

61Sulawesi Tenggara Kolaka Timur Tinondo Sulewatu Forsda Kolaka 3,547 Tanah Adat Pendayagunaan Tanah Terlantar -



Padang Balua, Hono,

Perkumpulan


62 Sulawesi Selatan Luwu Utara SekoMarante, Taloto, Padang Seko Padang 23,718 Tanah Adat Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Seko Fajar Plantation

WALLACEA Palopo

Raya, dan Lodang- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Konsorsiummelalui PP No.11/2010 tentang Penertibandan

63 Sulawesi Selatan GowaTinggimoncong Pattapaang Buluballea Pembaruan 35 Tanah Hak Milik Pendayagunaan Tanah Terlantar

Agraria/AMAN Gowa


Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten


Kelompok Studi dan


Kampung adat Bius


Pengembangan

64 Sumatera Utara Dairi ParbuluanParbuluan I, II, dan III Lottung Sinaga 4,500 Tanah Adat Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Global Agro PerkasaPrakarsa

Masyarakat

Situmorang- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018

(KSPPM)tentang Reforma Agraria


Labuhanbatu

melalui PP No.11/2010 tentang Penertibandan PT. Perusahaan

Perkebunan

65 Sumatera UtaraKampung Rakyat Meranti Menanti Formal 716 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar

Selatan Tolan Tiga Indonesia- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Konsorsium

melalui PP No.11/2010 tentang Penertibandan PT. Rimba Mujur

Mahkota

66 Sumatera UtaraMandailing Natal Natal Bintuas 6,250 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar

Pembaruan AgrariaPT. Dinamika Inti Sentosa- Redistribusi Tanah melalui Perpres



Konsorsium


67 Sumatera Utara Simalungun Bosar Maligas Boluk Nagori 600 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar -Pembaruan Agraria - Redistribusi Tanah melalui Perpres



68 Sumatera Utara Langkat Sei Bingai Tanjung Gunung Dusun Kemerahen BITRA Indonesia 110 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Serdang Hulu- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


LabuhanbatuKTPHS / IKOHI Sumut /


69 Sumatera Utara Aek Kuo Desa Aek KorsikKampung Sidomukti 82 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Smart Tbk

Utara HaRI - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria



70 Jambi Tebo Tebo Ilir Teluk RendahSerikat Tani Tebo (STT) 1,739 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar

PT. Citra Manunggal Mandiri



Musi Rawas Trans Sosial Desa Konsorsium Tanah Hak Milik


71Sumatera Selatan Nibung Tebing Tinggi 1,400 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. London Sumatra

Utara Tebing Tinggi Pembaruan Agraria Transmigrasi - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Ogan Komering


72Sumatera Selatan Air Sugihan Nusantara Walhi Sumsel 1,431 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar

PT. Selatan Agro Makmur

Ilir - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria

Lokasi

NoOrganisasi

Luas Wilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten



73Sumatera Selatan Musi Rawas Megang Sakti Muara Megang Walhi Sumsel 1,700 Tanah Negara Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. London Sumatra



Serikat Tani Bengkulu Tanah Terlantar


74 BengkuluBengkulu Utara Pondok Kelap Talang Bosen 1,400 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Ika Hasfam

(STaB) Bekas HGU - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Serikat Tani Bengkulu


75 BengkuluBengkulu Utara Ketahun Pasar Ketahun 785 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Pamor Ganda

(STaB) - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria




76 BengkuluBengkulu Utara Pinang Raya Air Sebayur 219 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar

PT. Sandabi Indah Lestari





77 BengkuluBengkulu Utara Putri Hijau Kota Bani 538 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Pamor Ganda



Marga SaktiSerikat Tani Bengkulu


78 BengkuluBengkulu Utara Suka Merindu Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Agricinal

Seblat (STaB) - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria




79 BengkuluBengkulu Utara Suka Medan 1,625 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Agricinal





80 BengkuluBengkulu Utara Suka Negara Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Agricinal





81 BengkuluBengkulu Utara Hulu Palik Batu Roto Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Mangkurajo


Lokasi

NoOrganisasi

LuasWilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten





82 BengkuluBengkulu Utara Hulu Palik Pemalang Balam 200 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Mangkurajo





83 BengkuluBengkulu Utara Hulu Palik Batu Raja R Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Mangkurajo





84 BengkuluBengkulu Utara Kerlap Penyangkak Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Kultindo Rezeki





85 BengkuluBengkulu Utara Kerlap Sengkuang Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Kultindo Rezeki





86 BengkuluBengkulu Utara Kerlap Tanjung Putus Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Kultindo Rezeki


1,500- Percepatan Proses Penetepan Tanah Terlantar



87 BengkuluBengkulu Utara Kerlap Alun Dua Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Kultindo Rezeki





88 BengkuluBengkulu Utara Kerlap Lubuk Pendam Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Kultindo Rezeki





89 BengkuluBengkulu Utara Kerlap Rtalang Jambu Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Kultindo Rezeki





90 BengkuluBengkulu Utara Ulok Kupai Pagardin 1,500 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Pamor Ganda


Lokasi

NoOrganisasi

LuasWilayah

Status Tanah/Hak



ProvinsiKabupaten



Bujuk Agung dan Agung

Serikat Tani Korbanmelalui PP No.11/2010 tentang Penertibandan

PT. Bangun Nusa Indah

91 LampungTulang Bawang Banjar Margo

Penggusuran Pt. Bnil 3,000 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar

Jaya Lampung

(STKGB)- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Konsorsium


92 LampungLampung Tengah

Terusan Nunyai

Nunyai Gunung Batin 225 Tanah HGU Aktif Pendayagunaan Tanah Terlantar

PT. Bumi Sumber Sari Sakti

Pembaruan Agraria - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria


Konsorsium Tanah Terlantar


93 Sumatera BaratPasaman Barat Pasaman Aia Gadang Labuah Luruih 2,490 Pendayagunaan Tanah Terlantar PT. Anam Koto

Pembaruan Agraria Bekas HGU - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018tentang Reforma Agraria

JUMLAH123,064.

48

Empat Tahun Implementasi Reforma Agraria Laporan Ringkas ...kpa.or.id/publikasi/download/bca4e-8eb55-4-tahun-ra-jokowi-jk-1-.pdfReforma Agraria adalah operasi penataan struktur agraria

Documents