-
EKSISTENSI PERADILAN ADAT KABUPATEN BIAK NUMFOR
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana
Samparisna. E.M. Kbarek
NIM : 312008033
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2014
-
ii
-
iii
-
iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Samparisna E M Kbarek.
Nim : 312008033.
Judul Skripsi : Eksistensi Peradilan Adat Kabupaten Biak Numfor
Dalam Sistem
Hukum Di Indonesia
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini
tidak mempunyai kesamaan
dengan skripsi lain.
Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.
Apabila pernyataan ini
tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan
Fakultas.
Salatiga, 3 September 2014
Samparisna E M Kbarek.
-
v
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI
Nama : Samparisna E M Kbarek NIM : 312008033
Judul : Eksistensi Peradilan Adat Kabupaten Biak Numfor Dalam
Sistem Hukum di Indonesia
Penguji I : Sri Harini Dwiyatmi, S.H., MS.
1. Banyak sekali yang salah ketik
2. Judul skirpsi ini tidak tergambar didalamnya. Jika berbicara
kedudukan peradilan adat
papua mestinya berbicara :
a. Latar belakang lahirnya peradilan adat papua
b. Eksistensinya :
Keberadaannya dimana saja
Bagaimana wilayah kerjanya
Kenapa harus
c. Dasar hukumnya
d. Baru analisis
3. Bab 2 sebagai alat analisis semestinya berisi, yakni : yang
menjustifikasi
kemungkinan lahirnya lembaga baru.
4. Skripsi ini lebih banyak berbicara eksisitensi kedudukan adat
dengan kedudukan
peradilan judul seharusnya eksistensi hukum adat dalam
penyelesaian sengketa-
sengketa
-
vi
Salatiga, 3 September 2014
Penguji I
Sri Harini Dwiyatmi, S.H., MS.
5. Uraian melandasi tidak kosisten normative tapi yang diuraikan
soal
prilaku. Jika normatif bacalah buku yang tepat. Kalau empiric
seperti
yang ada skripsi, judulnya diganti beberapa hal di bab II harus
dibuang.
(Metode Penelitian Empirik)
-
vii
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI
Salatiga, 3 September 2014
Penguji II
Chistiana Tri Budhayati S.H., M.Hum.
Nama : Samparisna E M Kbarek NIM : 312008033
Judul : Eksistensi Peradilan Adat Kabupaten Biak Numfor Dalam
Sistem Hukum di Indonesia
Penguji II : Chistiana Tri Budhayati S.H., M.Hum.
Catatan :
1. Tidak ada konsistensi antara latar belakang masalah dengan
hasil penelitian jika akan
berbicara tentang kedududkan, maka yang perlu dijelaskan dalan
latar belakang masalah
adalah peradilan adat, ada putusannya tapi tidak dapat
dilaksanakan kemudian muncul
masalah dan bagaimana kedudukan peradilan adat.
2. Berkaitan dengan sistem hukum yang dibicarakan mestinya harus
yang dibahas adalah
lembaga, prinsip, asas, dan lain-lain. Dalam skripsi ini yang
dibicarakan tentang
lembaganya saja bagaimana dengan asas,prinsip, dan
lain-lain.
3. Perlu dipertegas mana yang akan diteliti, peradilan adat
Papua atau Biak dan kemudian ini
sangat berpengaruh terhadap metodologinya.
-
viii
PERSEMBAHAN
Skripsi ini Penulis persembahkan teruntuk :
Bapak tercinta Jan Dantje Kbarek, Mama tersayang Rulline
Lientje
Latumaerissa, Kaka Rulland Oridek Valentino Kbarek, Adik Alienda
Beatrix
Elisabeth Kbarek, Omega Peggy Insoraki Kbarek, Imanuela
Christin
Natalia Kbarek, Alfandro Marcolino Korwa/Kbarek dan anak
tersayang
Anggelica Melanesia Kbarek/Bonsapia, yang selalu mendukung
dan
mendoakan Penulis untuk menyelesaikan studi, dan teman-temanku
yang
selalu memberikan motivasi dan semangat.
-
ix
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan berkat
dan kasih karunia
penyertaan-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul :
“Eksistensi Peradilan Adat
Kabupaten Biak Numfor Dalam Sistem Hukum di Indonesia” ini dapat
terselesaikan
dengan baik. Selesainya skripsi ini dengan baik tidaklah hanya
karena kemampuan Penulis
semata, tetapi peran banyak pihak yang telah membantu Penulis
dalam menyelesaikan skripsi
ini,maka dari itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak
terima kasih dan
penghargaan tertinggi Penulis berikan kepada :
1. Bapak Theofransus Litaay, SH., LLM. selaku pembimbing dan
sekaligus walistudi
yang meluangkan waktu dan tenaga serta penuh kesabaran telah
membimbing serta
memotivasi penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat
terselesaikan.
2. Bapak Krishna Djaya Darumukti, SH., MH. selaku Dekan Fakultas
Hukum
Universtitas Kristen Satya Wacana tempat dimana penulis menimba
ilmu
3. Bapak/Ibu Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen
Satya Wacana terima
kasih atas ilmu yangi diberikan kepada penulis selama
berkuliah.
4. Bapak Gerald Kafiar.A.Md.Pi - Ketua III Bidang Yudicatief
Dewan Adat Biak
Numfor yang telah bersedia memberikan informasi serta
arsip-arsip yang
bersangkutan dengan pengadilan adat papua guna melengkapi data
penelitian yang
penulis teliti.
5. Papa, Mama, Kaka Rian, Kaka Rulland, Ade Linda, Peggy,
Natalia, Marco dan
Anggelica yang tidak pernah habis-habisnya mendorong dan
memberikan motivasi
penulis untuk semangat kuliah dan menyelesaikan skripsi.
6. Tante Dede, Om Nofrian, Kaka Anton, Insos Anelis, Kaka Ulhin,
Kaka Dika, Kaka
Echa, Hanny Sesa, Jily Gavrila Sompie, Bli Ichal, Abang Vino,
Abang Valdo, Mila
-
x
dan Susan, yang selalu memberikan semangat dan mendorong penulis
untuk segera
menyelesaikan skirpsi
7. Teman-Teman Alumni Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum dan
Lembaga
Kemahasiswaan di Universitas Kristen Satya Wacana yang telah
banyak
mendorong penulis untuk menyelesaikan kuliah dengan kata-kata
yang cukup
menyakitkan.
8. Kaka-kaka, Adik-adik, serta teman-teman HIMPAR yang tidak
dapat penulis
sebutkan satu persatu karena terlalu banayak dan hampir semua
sangat dekat
dengan penulis bahkan penulis sudah anggap sebagai saudara
selama study di
salatiga, terimakasih atas persaudaraan yg sudah kita bangun
bersama.
9. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan
saran dan kritikan
yang sifstnya membangun untuk memperbaiki serta kesempurnaan
skripsi ini.
Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca.
Salatiga, 3 September 2014
Penulis
-
xi
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus dengan berkat dan
kasih karunia
dan Penyertaan-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul :
“Eksistensi
Peradilan Adat Kabupaten Biak Numfor Dalam Sistem Hukum di
Indonesia” ini
terselesaikan dengan baik. Skripsi ini terdiri dari 4 bab yakni
Bab I. Pendahuluan, Bab
II. Tijauan Pustaka, Bab III. Hasil Penelitian dan Analisis, dan
BAB IV. Penutup.
Adapun BAB I menjelaskan tentang alasan dan latar belakang
Penulis memilih
judul skripsi ini, yang dikarnakan Penulis merasa ada berbagai
peran peradilan adat
dalam menyelesaikan sengketa adat dalam menunjukkan eksistensi
hukum adat di
Kabupaten Biak Numfor yang kemudian Penulis membuat rumusan
masalah
berkaitan dengan bagaimanakah eksistensi hukum adat di Kabupaten
Biak Numfor
melalui peran peradilan adat.
Bab II menjelaskan tentang teori-teori hukum dan peraturan
perundang-
undangan yang berkaitan dengan Otonomi Khusus, Sistem Peradilan
Nasional dan
Peradilan Adat yang dipakai untuk menguatkan analisis dari hasil
penelitian didalam
Bab III
Bab III menjelaskan tentang analisis masalah dari hasil
penelitian yang
berkaitan dengan persoalan eksistensi hukum adat di Kabupaten
Biak Numfor melalui
peran peradilan adat dengan mengunakan teori-teori hukum dan
peraturan
perundangan. Bab IV menjelaskan kesimpulan dan saran dari
penulisan skripsi.
-
xii
Demikianlah Kata Pengantar yang berisikan sistematika penulisan
skripsi,
semoga Skripsi yang hasil penelitian mendalam Penulis di
Kabupaten Biak Numfor
dapat memberikan manfaat yang banyak bagi pembaca.
Salatiga, 27 Agustus 2014
Samparisna E M Kbarek
-
xiii
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR JUDUL ………………………………………………………. i
LEMBAR PERSETUJUAN ……………………………………………. ii
LEMBAR PENGUJIAN ………………………………………………... iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI …………….. iv
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI PENGUJI I …………………….. v
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI PENGUJI II …………………… vi
LEMBARAN PERSEMBAHAN ………………………………………. viii
UCAPAN TERIMAKASIH ……………………………………………. ix
KATA PENGANTAR …………………………………………………… x
DAFTAR ISI ……………………………………………………………… xiii
BAB I. PENDAHULUAN
...........................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah
................................................................
1
B. Rumusan Masalah
..........................................................................
11
C. Pembatasan Masalah
......................................................................
12
D. Tujuan Penelitian
............................................................................
12
-
xiv
E. Metode Penelitian
...........................................................................
13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ………………………………………... 16
A. Fungsi dan Kedudukan Peradilan Dalam
Sistem Hukum Indonesia………………………………………… 16
B. Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Papua ……………………... 21
1. Peraturan Daerah Khusus …………………………………... 30
2. Pembagian Wewenang Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Papua ……………………………... 31
C. Hukum Adat, Masyarakat Adat
dan Peradilan Adat ……………………………………………….. 34
1. Hukum Adat
.............................................................................
34
2. Masyarakat Adat
.....................................................................
37
3. Peradilan Adat
.........................................................................
40
D. Peradilan Adat Papua
...................................................................
46
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
............................ 53
A. Hasil Penelitian
..............................................................................
53
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian
.................................... 53
2. Asal Usul Masyarakat Biak
.................................................... 55
3. Bentuk Pemerintahan
.............................................................
59
4. Kedudukan Hukum Adat
...................................................... 63
-
xv
5. Pengaruh Otonomi Khusus di Papua Terhadap
Pengakuan Hukum Adat …………………………………… 67
a. Dasar-dasar terbentuknya Dewan Adat
atau Peradilan Adat ……………………………………. 70
b. Sanksi Hukum Adat ……………………………………. 72
c. Penyelesaian Sengketa Adat …………………………… 75
d. Hakim Adat ……………………………………………... 76
B. Analisis …………..………………………………………………. 79
1. Analisis Alat-Alat Perlengkapan Adat,
Tugas Dalam Persekutuan Hukum Adat
dan Delik Adat ……………………………………………… 79
2. Analisis Berdasarkan Tata Aturan
Perundang-Undangan ……………………………………... 82
3. Perbandingan Undang-Undang Darurat No 1 Tahun
1951 dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 …………. 84
4. Kedudukan Peradilan adat di Kabupaten Biak
dalam sistem hukum Indonesia ………………………………. 92
a. Perbandingan Peradilan Umum dan Peradilan Adat
dalam Sistem Hukum di Indonesia …………………….. 99
5. Faktor- faktor yang membuat masyarkat memilih
penyelesaian masalah dengan hukum adat ………………… 99
a. Faktor Keterbukaan dalam proses penyelesaian ………….. 100
b. Faktor kendala bahasa ……………………………………... 101
c. Faktor waktu dan tempat …………………………………... 101
-
xvi
d. Faktor kepastian dalam ganti rugi ………………………… 101
e. Faktor Sosial Budaya …………………………………….. 102
6. Problematika Peradilan Adat ………………………………. 102
BAB IV. PENUTUP ……………………………………………… 111
A. KESIMPULAN ……………………………………………...... 111
B. SARAN ……………………………………………………....... 112
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………..... 114