EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK SENGKETA PAJAK DI …repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/7329/1/... · 2018. 1. 11. · EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PAJAK DI INDONESIA

TES IS

Oleh

Nama: IMMANUEL AMBARJTA NPM : 08 1803 013

untuk mcmcnuhi salah satu syaral ujian guna mcmpcroleh gelar Magister Hukom Bisnis

Proaram Pll.S(:asarjnna di UniversilaS Medan Arca

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM BISNIS

UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN

2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSIT AS MEDAN AREA PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PAJAK DI CNDONESIA

NAMA : �fMANUEL AMBARITA NPM : 08 1803 013

Menyetujui

Pembimbing I Pembimbing II

' ,....

Ketua Program Direktur Magister Huku Bisnis

(

.,, .,,

DR. MIRZA NASUTION,SU, M.H -


Telah diuji pada taoggal 3 Mei 2010

Paoitia Penguji Tcsis :

Ketua : DR. MIRZA NASUTION, SH, M.Hum

Sekretaris : ELVl ZAHARA LUBIS, SB, M.Hum

Anggota I

Anggota D

: Pror. DR. BUDIMAN GINTING, SH, M.Hum

: ARIF, SH, MH

Penguji Tamu : TAUFlK SIREGAR, SH, M.Hum


ABSTRAK

Immanuel Ambarita •

Budiman Ginting .. Ari! ..

Pemungutan pajak oleh pemerintah akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pclaksanaan pemungutan pajak di tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan undang·undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilao bagi masyarakat wajib pajak, sehingga dapat menimbulkan sengketa pajak antara Wajib Pajak dcngan Pejabat atau Aparat Pajak. Oleh sebab itu untuk lebih memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga masyarakat sebagai pembayar pajak, maka diperlukan adanya suatu lembaga peradilan di bidang perpajakan )'ling komprehensif yang dibentuk deogan undang-undang, untuk dapat menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak sesuai dengan undang-undang perpa

jak:an. Metode penelitfan dilakukan secara deskriptif-analitis. Metode pcndckatan

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peodekatan hukum normatif. Data pokok dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangnn. Analisis data terhadap data sekuoder dilakukan secara kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara normatif, penyelesaian sengketa pajak mcnjadi wcwenang Pengadilan Pajak ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat (I) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Namun dalam Undang-undang tersebut, baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya, tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan atau menyatakan secara jelas keberadaan Pengadilan Pajak dalam lingkungan peradilan yang ada. Pasal 5 Uodang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak hanya menyebutkan tentang pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Oleh karena itu jika dilihat dari kedudukannya, Pengadilan Pajak tidak mumi sebagai badan peradilan yang mPl�ksanakan kekuasaan kehakiman, karena terdapat tugas-tugas eksekutif yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak.

Disarankan agar mcmpcrtegas kembali posisi Pengadilan Pajak sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman karena pada saat ini menurut penulis bahwa Pengadilan Pajak menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu pelaksanaan fungsi di bidang keuangan negara dalam lingkup fungsi pelaksonaan kekuasaan kehakiman dan sebaliknya yaitu pelaksanaan fungsi di bidang kekuasaan

kehakiman dalam lingkup fungsi pelaksanaan keuangan negara. Hal ini terlihat dalam kebarusan pembayaran sebesar 500/o (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang terlebih dahulu dalam mengajukan banding, mcmperjclas fungsi

• Mabasiswa PPs MHB UMA •• Pcmbimbing Pcrtama. Doscn PPs MHB UMA ·- Pcmbimbing Ke<lua. Dosen l'Ps MHB UMA


Pengadilan Pajak dalam hat penagihan pajak. Pada dasam}a masalah penagihan pajak sepenuhnya menjadi urusan eksekutif, sehingga tidal< ada alasan untuk mengaitkan dengan urusan yudikatif.

Kata kunci : Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak

ii


KATA PENGANTAR

Segala puji, honnat dan syuk'llf penulis panjatkan ke hadirat Tuhan, Allah

Yang Maha Rahim, atas kasih setia dan penyertaanNya sehingga penulis dapat

menyelesaikan tugas penulisan tcsis ini.

Dengan segala keterbatasan waktu, keterbatasan pengctahuan dan juga

keterbatasan kemampuan, penulis menyadari bahwa karya penelitian ini masih

belum sempuma. Oleh karcna itu, sumbangan pikiran dari para pembaca berup:i

kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Tesis dengan judul "Eksistensi Pengadilao Pajak dao Kewcoangan

Meogadili Sengketa Pajak di Indonesia" penutis ajukan untuk memenuhi salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis pada Program Pasca

Sarjana Universitas Medan Area di Medan.

Selama mengik11ti kegiatan perkuliahan. bahkan sarnpai penutis dapat

menyelesaikan tugas penelitian ini, semuanya tidak terlcpas dari dukungan,

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karcna itu pada kesempatan ini

penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi

tingginya terutama kepada yang tcrhonnat :

l . Bapak Prof. Dr. H. Ali Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor

Universitas Medan Area Medan.

2. Bap:ik Ors. Heri Kocsmanto, MA, selaku Direktur Pasca Sarjana

Universitas Medan Area Medan.

iv


3. Bapak Dr. Mina Nasution. SH. M.Hum, selaku Kctua Program Studi

Pascasrujll!la Magistcr Hukum Bisnis Univcrsitas Medan Arca Medan.

4. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting. SH, M.Hum, selaku Dosen

Pembimbing, yang telah banyak memberikan pctunjuk dan

pengarahan, baik materi maupun teknis penulisan, sehingga tesis ini

dapat terselesaikan dan tersusun deogan bail<.

5. Bapak Arif SH, MH, sclaku Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana

Magister Hukum Bisnis Uoiversitas Medan Arca Medan. dan juga

sekaligus scbagai Dosen Pembimbing, yang tclah banyak mcmberikan

arahan, baik materi serta teknis penulisan, schingga penclitian dapat

terselesaikan dengan balk.

6. Seluruh Dosen Pengajar dan para staf di Sekretarint Program Studi

Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Univcrsitas Medan Area di

Medan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kiranya Tuha

yang mcmbalas segala ilmu, pengetahuao scna kcbaikan yang penulis

terima sclama ini.

7. Kedua orang ruaku, ayahanda (aim) Pdt. VHM Ambarita dan ibunda P

boru Sirait, yang tak akan pcmah dapat penulis rnembalas kasih dan

sayangnya dalam kehidupanku.

8. Kcluarga yang sangat penulis kasihi - istriku Erida Chris AP

Sihombing, S.Th scrta ketiga aoakku: Cezia Mazimcrd Rouly,

Kcrenhappuch Mazelda dan Posmarodo Man:ellius Abraham - yang

v


telah membenbn dukungan sepeaubnya kcpada penulis selama

mengikuti perkuliahan sampai akhimya dapat menyelesaikan tesis ini.

9. Rekan-rckan sena seluruh keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu, yang tclah banyak memberikan bantuan kepada penulis

selama mempersiapkan tesis ini.

Akhir kata. penulis mengharapkan semoga karya penelitian ini bisa

bermanfaat dan dapat menambah peogetahuan bagi setiap pembaca serta dapat

mendukung dalam upaya menyempumakan pelayanan dari lembaga peradilan

terhadap masyarakat ·wajib pajak yang membutuhkan kepastian huk-um, khususnya

di bidang huk-um pajak.

vi

Medan, April 20 I 0

(IMMANUEL AMBARITA)


DAFfAR TABEL

halaman

Tabel I Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2007 - Tahun 2009 . ........................... 7

Tabel 2 Uraian Jenis-Jenis Pcmeriksaan Pajak....................................................... 72

Tabel 2 Perbedaan Upaya Hukum Banding dan Gugatan Pada Pengadilan Pajak . . . . ............................................................ 114

vii


LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAllAN

DAFl'AR ISI

halaman

ABSTRAK ............................................................................................................ ..

ABSTRACT ............................................................................................................. iii KATA PENGANTAR ............................................................................................ iv DAFTAR TABEL ................................................................................................... vii DAFTAR ISi ........................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ I I. I Latar Bcl akang .............................................................................. I 1.2. Pcumusan Masalah ....... .......................... ... ................................... 12 1.3. Tujuan Penelitian .......................................................................... 12 1.4 Manf11111 Penclitian ........................................................................ 13 1.5 Kerangka Teori dan Konsepsi .................................. .................... 13

1.5.J Kcrangka Teori .................................................................. 13 1.5.2 Kerangka Konsepsi ............................................................ 21

BAB Il TlNJAUAN KEPUSTAKAAN ........................................................... 26 2.1 Kekuasaan Kchakiman di Indonesia ............................................. 26 2.2 Kedudukan dan Kcberadaan Pengadil an Pajak Dalam

Ling�-ungan Kckuasaan Kehakiman di Indonesia ........................ 33 2.2.1 Pcradilan Dalam Hulrnm Pajak .......................................... 33 2.2.2 Kcdudukan dan Keberadaan Pe ngadi lan Pajak ................. 37

2.3 Kc\\cnangan Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tcntang Pengadilan Pajak........................ 46 2.3.1 Kc\\cnangan Pengadilan Pajak Dalam

Menyelesaikan Sengkcta Pajak ......................................... 48 2.3.1.1 Dalam Hal Banding .............................................. 48 2.3.1.2 Dalam Hal Gugatan .............................................. 51

2.3.2 Kewcnangan Pengadilan Pajak Dalam Me ng aw asi Kuasa Hukum Pada Pe ngadila n Pajak ............................... 54

BAB m METODE PENELITIAN .................................................................... 56 3.1 Sifat clan Je nis Penelitian .............................................................. 56 3.2 Lokasi Penelitian .... .. ................ .................................. .................. 57 3.3 Mctode Pengumpulan Data .... .............. ............................. ........... 57 3.4 Somber Data ................................... .............................................. 58 3.5 Analisis Data ................................................................................. 60

viii UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB TV HAS.IL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................. 61 4.1 Hasil Penelitian ................................. . . ........... ... .. .................. ........ 61

4.1.1 Pajak dan Sengketa Pajak .............. ...... ................ ..... ......... 61 4.1.1.1 Pajak...................................................................... 62 4.1.1.2 Sengketa Pajak ............... .. .................. .. ................. 66 4.1.1.3 Subjek dan Objek Sengketa Pajak ............ ............ 66 4.1.1.4 Arti Pcnting Pajak .................................. ............... 69 4 .1.1.5 Pemeriksaan Pajak . ............... ............................ .... 70 4.1.1.6 Penyebab Timbulnya Scngketa Pajak ........... ... ..... 73

4.1.2 Mekonisme Penyelesaian Sengkcto Pajak di Indonesia ... 74 4.1.2.1 Penyelesaian Sengketa Pajak

Melalui Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) ........ 78 4.1.2.2. Penyelesaian Sengketa Pajak

Melalui Peradilan Tata Usaha Negara ............ .. .... 83 4.1.2.3 Penyelesaian Sengketa Pajak

Melalui Pengadilan Pajak ..... .......................... ...... 87 4.1.2.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak

Melalui Pengadilan Pajak ..................................... 90 4.1.3 Upaya Hukum Dalam Pengadilan Pajak ..... ...................... 97

4.1.3.1 Upaya Hukum Keberaton ...................................... 100 4.1.3.2 Upaya Hukum Banding ............. .. ........ ............ .. ... 104 4.1.3.3 Upaya Hukum Gugatan .......... ........ ........... ........... 108 4.1.3.4 Upaya Hukum Peninjauan Kembali ............... ..... . 115

4.2 Pembahasan ..........................•....................................................... 118 4.2.1 Eksistensi Pengadilan Pajak Oalam Sistem

Peradilan di Indonesia ........ ....... ............. ........................... 118 4.2.2 Kclemahan-Kelemahan PERATUN Dalam

Pen)clcsaian Sengketa Pajak di Indonesia ............... ......... 122 4.2.3 Kelemahan-Kelemaban PengadHan Pajak

Dalam Penyclesaian Sengketa Pajak di Indonesia ............ 129 4.2.4 Pemikiran Pembaharuan Sistcm

Pengadilan Pajak di Indonesia ... .... .............. .............. ..... ... 137

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ....•....................................................... 141 5.1 Kesimpulan .......... .. ......................... ........................... ..... .............. 141 5.2 Saran ....................................... ...................................................... 143

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 145 DAFTAR RJWAYAT HIDUP

ix


BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Bclakang

Konsititusi Negara Republik lndonesia khususnya pasca amandemen

ke-empal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

1945), telah mcmpcncgas eksistensi lembaga yudikatif dalam strul..'tllr

kclembagaan negara di Indonesia. sebagai suatu lembaga yang melaksanakan

kekuasaan kehakiman secant indepcnden. Sebclumnya indepcndcnsi kckuasaan

kehakiman sangat tidak mandiri, hat ini dikarcnakan intervensi kckuasaan ekstra

yudisial, khususnya dari eksekutif sangat besar. Kondisi ini tcrjadi karena

instrumcn hul..-um yang mcngatur ten tang kekuasaan kehakiman di Indonesia

membcrikan pcluang adanya intcrvensi pihak eksekutif untuk masuk dalam

kekuasaan kebakiman, darl mulai pengangkatan. pembinaan kcpegawaian dan

pcnggajian bagi para hakim yang memegangjabatan sebagai pclaksana kekuasaan

kehakiman.

Tcrjadinya kondisi tersebut tidak terlepas darl sifat executive heavy

yang dianut UUD 1945 dalam hal pembagian kekuasaan tcrhadap lembaga-

lembaga negara.1 Dengan sifat tersebul, kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan

yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan negara laiMya. Hal ini

ditambah lagi dengan sistem ketatanegaraan kita yang mcncmpatkan kedudukan

1 Moh. Mahfud, Dtmokrasl don KonstltuS/ di Indonesia. Studl ttntang /n1traisl Polltli. don Kthidupan Ktl(llO/Jlfgaraan. Edit/ /, (Yogyakas1a; Liberty, 1993). him. 27.


2

eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara.2 Si fat

execuJive hemy terscbut pada akhimya memberi peluang yang besar bagi

penyalahgunaan kewenangan oleh eksekutif, termasuk intervensi dalam

kekuasaan kehakiman.

Negara Indonesia yang menganut konscpsi negara hukum modem,

membagi kekuasaan negara dalam tiga bagian, yaitu kekuasann eksekutif,

kek-uasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Hal ini sejalan dengan 1eori klasik

dari Momesque yang dikcnal dengan teori Irias politico. yaitu pemisahan

kelniasaan (separation of power).3 Walaupun banyak yang berpendapat Indonesia

tidak menganul konsep pemisahan kekuasaan secara mumi, melainkan hanya

pembagian kekuasaan {dlstribut/011 of power). Namun ada juga yang berpendapal

bahwa UUD 1945 menganul paham duo politico, karena pemisahan kekuasaan

negara dalam UUD 1945 hanya mcnyangkut dua kekuasaan saja, yaitu:

Kek-uasaan Pemerintah Negara sebagaimana diatur dalam Bab nt, dan Kelruasaan

Kehakiman seperti yang diatur dalam Bab IX, mclalui paham atau ajaran duo

politico ini terjadilah pemisahan kekuasaan, sehingga dengan dcmikian UUD

1945 juga menganut ajaran politik separation of power.•

2 Adnan Buyun& Nasutlon. M•mtju uml>aga P1radilan >"01!8 lndtpendtn di Indonr.sia, Mablab !*la Lobkarya Mcncari Format Pendilan yana Mandiri, Bcrsih clan Profcsional, Jakana. 11·12 Januari 1999, hlm. 3.

' Soajono Soekanto, P�ptktif T•oritis Stlldl Htlhm dal""' Masyarakat, (Jakarta: Raja"''1i. 1985). him 7.

• Konsorisium Refonnasi Hukum Nasional (KRHN) &. Lcmbiaa Kajian clan Ad\'okasi untuk lndepcndco Pcradil1111 (LelP). Prulstlon Paper Me,..,ju X.ela«Jsaan X.thoklman, (Jalcana: ICEL & Le!P, 1999), him. 9.


DAFT AR PUST AKA

A. Buku-buku

Adji, Oemar Seno, Peradilan Bebas Negara Hukum. Jakarta: Erlangga, 1985.

Asshiddiqie, Jimly, Teorf dan A/Iran Penaftiran llukum Tara Negara. Cetalcan I. Jakarta: Ind Hill-Co., 1997.

______ _, Agenda Pemba11gtman Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Cetalum /, Jakarta: Balai Pustal.a, 1998.

Atmosudirjo, Prajudi, Hukum Adminlstrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Basah, Sjachran, Eksistensf dan Tolak Ukur Badan Peradi/an Admfnistrasi Negara di Indonesia, Bandung: Alumni, 1997.

Brotodihardjo, R. Santoso, Pengarr/ar flmu Hukum Pajak, Bandung: Refika, 1998.

Dicey, A.V. An Introduction to Study of the Law of the Constitution, !Olli edition, London: English Language Book Society and MacMillan, 1971.

Friedmann, Wolfgang, Legal 17ieory, London: Steven & Son Limited, 1960.

llyas, Wira\\&n B. & Richard Burton, Hukum Pajak, Jakarta: Alumni . 1995.

lndroharto, Perbuatan Pemerlntah Menurut Hukum Publilc dan H11kum Perdata, Jakarta: LPP-HAN, 1999.

___ __,- Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bulcu I Beberapa Pengertian Dasar Hukum TUN, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Kaelan, M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Fil.Jafar (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian lnterdisipliner bidang Fflsafar. Budaya. Sosial, Semlorllca, Sastra, lfukum don Seni), Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kansil, C.S.T. &. Christine S.T. Kansil, Modul Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Pradoya Paramida, 1997.

Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyaralcar, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997.

145 UNIVERSITAS MEDAN AREA

146

Konsorisium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) & Lembaga Kajian dan Advokasi untuk lndependen Peradilan (Le!P), Posistlon Paper J.1enuju Kekrtasaan Kehak/111a11, Jakarta: ICEL & LelP, 1999.

Kusnardi. Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pe11gan1ar Huk111n Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univcrsitas Indonesia, 1976.

Lubis, Solly, Filsafat Dmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Mahfud, Moh., Demokra.t/ dan Konstltusi di Indonesia, Stud/ tentang lnterafcsi Politik dan Kehidupan Ke1a1anegaraan, Ed I. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Mcilwain. C.H., Constitutionalism: Ancient and Modern, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1974.

Menokusumo, Sudikno, Sejarah Peradilan dan Penmdang-Undangan di Indonesia, Yogyakarta: Party, 1988.

Mohl, Robert. T..-o Concepts of the Rule of Law, Indianapolis: Liberty Fund Inc, 1973.

Panjaitan, Saut P. Dimensi-dimensi Pemikiran Hu/cum Adminisrrasl Negara, (K11mpulan T11/isan), Yogyakarta: Ull Press, 2002.

Purbopranoto, Kuntjoro, Perlrembangan Hu/cum Administasi Indonesia, Jakarta: Binacipta, 1981.

Republi.k Indonesia, Direktorat Jcnderal Pajak Departemen Keuangan, Bu/cu Petunjuk Pengis/an SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Edisi Tahun 2003.

Ridwan, H.R. Hu/cum Adminisrrasi Negara, Yogyakarta: Ull Press, 2002.

Sunaryati Hartono, C.F.G., Penelitian Hu/cum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung: Alumni, 1994.

Sobari, H., Pengantar Hu/cum Pajak, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Utrecht, E., Pengantar Hu/cum Admlnistrasi Indonesia, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1996.

Wahjono, Padmo, Pembangunan Hu/cum di Indonesia, Jakarta: Ind-Hill Co, 1989.

Setiadi, Wicipto, Hu/cum Acara Pengadi/011 Tata Usaha Negara, Suatu Perbandingan, Jakarta: Raja Afindo Persada, 2004.


147

Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji, Penelirian Hukum Norma/if : Suaru Tinjauan Singlcat, Jakana: Grafmdo Persada, 200 I .

Soekanto, Soerjono, Perspektif Teorilis Studi Hukum do/am Masyaralcar, Jakarta: Rajawali, 1985.

-----�· Penganuu Penelitian Hulcum, Jakana: U1 Press. 1986.

Soemitro, Rocbmat, Peradi/an Tara Usaha Negara, Bandung: Ersco, 1993.

Waluyo dan Wirawan B. llyas. Perpajalcan Indonesia, Cetalctm fl, Jakana: Salemba, 2000.

B. Makala.b, Jurnal da11 Pidato

A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Kepurusan Pres/den Republilr. lndoncsia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Sua/u Srudi Mengenai Ano/Isis Kepurusan Presiden Yang Berfangsi Pengaturan do/am Kurun fYaktu Peli/a 1-Pelira IV", Disertasi Dol1or (S3), Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.

Adnan Buyung Nasution, Menuju lembaga Peradilan yang lndependen di Indonesia, Makalah pada Lokakarya Mcncari Format Pcradilan yang Mandiri, Bcrsih dan Profcsional, Jakarta, 11-12 Januari 1999.

Padmo Wahjono, "Indonesia la/ah Negara Yang Berdasarlcan Aras Hulcum", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diucapkan pada tanggal 17 Nopember 1979.

Richard H. Fallon, Jr., sebcnarnya tidak ada pengcrtian yang pasti tentang Rule of Law ini. Richard H. Fallon, Jr., "The Rule of Law as a Concept in Cons1i1u1/onal Discourse", dalam Columbia Law Review, Volume 97, No. I, 1997

C. loternet

<http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id/berita.php?cmd"'<letail&id-20041215135 500>

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id= I 1 l l 7&cl-Berita>


148

D. Undang-undang

Rcpublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Peroba11m111 Keempat Atas Unda11g-U11da11g Nomor 7 Tahun J98J Te111ang Pajalc Penghasllan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 133.

Rcpublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tenrang Perubahaan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tohu11 J98J Tenra"'f! Ketentuan Umum don Tata Cara Perpajaknn (KVP), Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran 1'egara Republik Indonesia Nomor 4740.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tenrang Perobahaan Atos Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan T01a Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik lndoncsia Nomor 4380.

Rcpublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekua.saan Kehalciman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik lndoncsia Nomor 4358.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Republik lndoncsia Nomor 4189.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perobahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Talum 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaknn (KUP), Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3984.

Rcpublik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Ten1ang Ktlwasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879.

Rcpublik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badon Penyelesalan Seng>.eta Pajak, Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoncsia Nomor 3284.

Republik lndonesin, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1986

Nomor 77, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.


149

Rcpublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 TeJUang Ketentutm Umum dan Ta/a Cara Pupajakan (KUP), Lembaran Negara Rcpublil Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3262.

Rcpublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang KetentuanKerenruan Pomk Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 1970 Nomor 74. Tamb3lwl Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tabuo 1959 Tell/ang Maje/is Pertimba11ga11 Pajak (MPP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 13. Tambahan Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor 1748.


EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK SENGKETA PAJAK DI …repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/7329/1/... · 2018. 1. 11. · EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA

Documents