i EKSEKUSI JAMINAN TERHADAP AKAD MURABAHAH YANG BELUM JATUH TEMPO: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 362K/AG/2013) PENGADILAN AGAMA PADANG Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) OLEH DINDA MAHARANI 11140460000070 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1440 H/2018 M
110
Embed
EKSEKUSI JAMINAN TERHADAP AKAD MURABAHAH YANG BELUM JATUH ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44705/1/DINDA MAHARANI-FSH.pdf · ii eksekusi jaminan terhadap akad
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
EKSEKUSI JAMINAN TERHADAP AKAD MURABAHAH YANG BELUM
JATUH TEMPO: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 362K/AG/2013) PENGADILAN AGAMA
PADANG
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
OLEH
DINDA MAHARANI
11140460000070
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/2018 M
ii
EKSEKUSI JAMINAN TERHADAP AKAD MURABAHAH YANG BELUM
JATUH TEMPO: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 362K/AG/2013) PA PADANG
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh
Dinda Maharani
11140460000070
Di Bawah Bimbingan
Dr. Abdurrauf, Lc., M.A
NIP. 197312152005011002
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/2018 M
iii
LEMBAR PENGESAHAN
Skripsi yang berjudul “Eksekusi Jaminan terhadap Akad Murabahah yang
Belum Jatuh Tempo: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus
Putusan No. 362K/AG/2013) PA Padang” yang ditulis oleh Dinda Maharani, NIM
11140460000070, telah diujikan dalam sidang skripsi pada Selasa, 18 Desember
2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, Januari 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A. NIP. 19691216 199603 1 001
Panitia Sidang:
Ketua : AM. Hasan Ali, M.A. (..................................)
NIP. 19751201 200501 1 005
Sekretaris : Dr. Abdurrauf, Lc., M.A. (..................................)
NIP. 19731215 200501 1 002
Pembimbing : Dr. Abdurrauf, Lc., M.A. (..................................)
NIP. 19731215 200501 1 002
Penguji 1 : Dr. M. Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. (..................................)
NIP. 19670203 201411 1 001
Penguji 2 : Dr. Syahrul Adam, M.Ag. (..................................)
NIP. 19730504 200003 1 002
iv
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan Panduan Penelitian
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017
2. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir untuk
memenuhi gelar strata satu (S1) Sarjana Hukum
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa penelitian ini merupakan plagiasi dari
karya orang lain, maka konsekuensinya saya bersedia menerima sanksi
berdasarkan hukum yang berlaku.
Jakarta, 3 Oktober 2018
Dinda Maharani
v
ABSTRAK
Dinda Maharani. NIM 11140460000070. EKSEKUSI JAMINAN
TERHADAP AKAD MURABAHAH YANG BELUM JATUH TEMPO:
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS PUTUSAN NO. 362K/AG/2013) PENGADILAN AGAMA
PADANG. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440
H/2018 M.
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Hukum Positif
dan Hukum Islam pada kasus eksekusi jaminan akad murabahah yang
belum jatuh tempo. Dengan adanya studi ini dapat mengetahui
perbandingan 2 (dua) perspektif hukum dalam mengatur eksekusi jaminan
ketika dalam kondisi jangka waktu perjanjian belum jatuh tempo. Studi ini
menghubungkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia seperti UU
Hak Tanggungan, KUH Perdata, HIR, R.Bg dan sebagainya serta
ketentuan Hukum Islam seperti KHES, Fatwa DSN-MUI, dan Al-quran
Hadits dengan apa yang terjadi dalam proses putusan majelis hakim pada
putusan No. 362K/AG/2013.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah jenis penelitian normatif dan penelitian kepustakaan (library
research) dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-
undangan, putusan majelis hakim, buku-buku dan dokumen yang berkaitan
dengan judul skripsi ini.
Hasil penelitian bahwa pandangan Hukum Positif dan Hukum
Islam mengenai eksekusi jaminan menunjukkan perbedaan. Perbedaannya
dari segi etika, dalam Hukum Positif Indonesia terdapat ketentuan yang
memperbolehkan pihak kreditur memaksa mengeksekusi jaminan ketika
pihak debitur tidak mau melaksanakan isi putusan hakim walaupun jangka
waktu perjanjian belum jatuh tempo. Akan tetapi berbeda dengan Hukum
Islam proses penyitaan (eksekusi) jaminan dapat dilakukan apabila debitur
sudah benar-benar tidak mampu membayar atau tidak punya itikad baik.
Maka pihak kreditur bisa melakukan penyitaan terhadap jaminan yang
telah dilakukan pengikatan terhadap barang jaminan tersebut serta masa
berlaku perjanjian telah jatuh tempo.
Kata Kunci: Eksekusi Jaminan, Jatuh Tempo, Hukum Positif, Hukum
Islam.
Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrauf, Lc., M.A
Daftar Pustaka : 1989 s.d 2016
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang
selalu menganugerahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya,
sahabat-sahabatnya, dan para pengikutya.
Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih terdapat kekurangan
di dalamnya. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
yang membaca dan khusunya bagi penulis. Penulis menyadari bahwa
terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak,
oleh karena itu penulis ucapkan rasa terima kasih tidak terhingga kepada:
1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak A.M. Hasan Ali, MA. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Dr. Abdurrauf, Lc., M.A. Sekretaris Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta. Sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi,
terimakasih selalu membimbing, memberi pengarahan, dan
pembelajaran baru bagi penulis dengan kesabaran dan keikhlasan
dalam penyelesaian skipsi ini.
4. Bapak Drs. Hamid Farihi M.A. Pembimbing Akademik dan seluruh
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu
pengetahuan dan arahannya selama diperkuliahan maupun di luar
perkuliahan.
5. Kedua orang tua khususnya kepada Ibunda tercinta Suryanih yang
telah berusaha untuk menyekolahkan penulis sampai jenjang perguruan
tinggi. Serta Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan
untuk kakak dan adik penulis, Imam Azhari dan Samsul Amri yang
vii
selalu mendukung, mendoakan dan memberikan dorongan semangat
untuk penulis.
6. Terimakasih untuk sahabat-sahabat dari MAN 7 yang telah memberi
motivasi, masukan, dan semangat kepada penulis dari awal
perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.
7. Semua Mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah 2014 khususnya teman-
teman Kelas B yang tidak penulis sebutkan satu persatu terimakasih
telah membantu penulis dari awal perkuliahan sampai selesainya
skripsi ini. Semoga kita semua diberi kesuksesan dan kelancaran dalam
segala hal oleh Allah SWT.
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................... iii
LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................................... iv
ABSTRAK ....................................................................................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................................................... vi
DAFTAR ISI ................................................................................................................. viii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1
A. Latar Belakang ...................................................................................................... 1
B. Identifikasi Masalah .............................................................................................. 4
C. Pembatasan Masalah ............................................................................................. 5
D. Rumusan Masalah ................................................................................................. 5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................................. 5
F. Kerangka Teori...................................................................................................... 6
G. Metode Penelitian................................................................................................ 14
H. Sistematika Penulisan.......................................................................................... 16
Mengenai perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai
perjanjian yang bersifat accessoir yaitu senantiasa merupakan perjanjian
yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdi pada perjanjian pokok.
Dalam praktek perbankan nampak bahwa perjanjian pemberian kredit
(perjanjian pokok) dan perjanjian penjaminan (perjanjian accessoir) itu
tercantum dalam formulir (model) atau akte yang terpisah.7 Namun
walaupun dalam akte yang terpisah kedua akte itu berkaitan satu sama
lain.
Salah satu syarat yang dijadikan sebagai agunan atau jaminan
adalah berupa sertifikat tanah. Apabila terjadi cidera janji atau
wanprestasi, konsekuensinya jaminan tersebut dapat dijadikan pelunasan
Murabahah dengan cara menguangkan apa yang menjadi jaminan kredit
itu. Dalam praktek perbankan biasanya jaminan sertifikat tanah tersebut
dibebani hak tanggungan, guna memberikan perlindungan hukum bagi
kreditur apabila debitur terjadi wanprestasi atau cidera janji. Apabila
terjadi cidera janji, pihak bank yang ingin mengembalikan uangnya dari
debitur yang wanprestasi/ cidra janji, akan mengajukan permohonan
eksekusi ke Pengadilan Agama.8
Bagi bank mengajukan permohonan eksekusi lelang kepada
Pengadilan Agama terbuka meskipun wanprestasi belum jatuh tempo.
Akan tetapi eksekusi lelang pada akad Murabahah yang belum jatuh
tempo sering memunculkan perlawanan dari nasabah karena dirasakan
tidak sesuai keadilan. Hal yang perlu diketahui adalah, bahwa karakteristik
akad Murabahah sangat berbeda dengan akad murdharabah maupun
musyarakah dan akad-akad lainnya, apalagi dengan kredit konvensional.
Menurut Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016,
halaman 9 pada angka 3, membenarkan eksekusi lelang Hak Tanggungan
7 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum
Jaminan san Jaminan Perorangan, (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2001), h. 37. 8 Nita Triana, “Eksekusi Hak Tanggungan pada Perbankan Syariah di Pengadilan Agama
Purbalingga”, Penelitian DIPA Institut Agama Islam Negri Purwokerto: 2016, h. 2.
4
yang belum jatuh tempo. Sebagai berikut: “Hak Tanggungan dan jaminan
utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika
terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan
yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku”.
Akad Murabahah pada unsurnya tidak ada modal/kredit dan tidak
ada bunga. Memang dalam Murabahah ada al-tsaman al-awwal (harga
perolehan bank), tetapi bank tidak mungkin mau hanya menuntut al-tsama
al-awwal, karena bank akan merasa rugi. Jika bank menuntut pelunasan
atas sisa kewajiban yang mestinya akan berakhir 6 tahun kemudian, maka
akan sangat memberatkan/merugikan nasabah. Disinilah dilematisnya
penerapan akad Murabahah pada perbankan syariah jika terjadi macet.9
Menurut Abdul Salam, eksekusi Jaminan Hak Tanggungan
mempunyai sifat-sifat istimewa mudah, sederhana dan pasti seperti sifat
putusan serta-merta. Akan tetapi untuk akad Murabahah sifat istemewa
Hak Tanggungan pada saat angsuran belum jatuh tempo perlu dikaji secara
yuridis, karena faktanya melahirkan ketidak adilan pada nasabah. Namun
jika eksekusi juga harus menunggu jatuh tempo, maka bank sebagai
lembaga intermediary akan dirugikan, disinilah dilematisnya eksekusi
lelang dalam akad Murabahah atas dasar gugatan wanprestasi.10
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti
tentang hukum eksekusi jaminan terhadap pembiayaan Murabahah yang
belum jatuh tempo yang berjudul “Eksekusi Jaminan Terhadap Akad
Murabahah Yang Belum Jatuh Tempo: Dalam Perspektif Hukum Positif
Dan Hukum Islam (Studi Putusan Kasus No. 362 K/AG/2013) Pengadilan
Agama Padang”.
B. Identifikasi Masalah
1. Apa yang menyebabkan nasabah kredit macet.
9 Abdul Salam, “Problem Hukum Eksekusi Hak Tanggungan atas Dasar Wanprestasi
terhadap Akad Murabahah”, h. 15. 10
Abdul Salam, “Problem Hukum Eksekusi Hak Tanggungan atas Dasar Wanprestasi
terhadap Akad Murabahah”, h. 3.
5
2. Bagaimana cara mengatasi nasabah yang kredit macet.
3. Bagaimana ketentuan pemberian jaminan kepada bank.
4. Bagaimana cara mencegah terjadinya eksekusi jaminan dari putusan
pengadilan.
C. Pembatasan Masalah
Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini,
penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya
lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Di sini
penulis hanya akan membahas bagaimana pandangan hukum positif dan
hukum Islam terhadap dilakukannya eksekusi jaminan dalam akad
Murabahah yang belum jatuh tempo terhadap putusan No. 362
K/AG/2013.
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang
eksekusi jaminan terhadap akad murabahah yang belum jatuh tempo?
2. Bagaimana eksekusi jaminan dapat dilakukan sebelum jatuh tempo?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme eksekusi jaminan terhadap
akad murabahah yang belum jatuh tempo dalam kasus Putusan No.
362 K/AG/2013.
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum
Islam tentang eksekusi jaminan terhadap akad murabahah yang
belum jatuh tempo.
2. Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:
a. Bagi Penulis
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis
tentang Eksekusi Jaminan Terhadap Akad Murabahah Yang
Belum Jatuh Tempo.
b. Bagi Pihak Akademis
6
Sebagai kontribusi ilmiah untuk menambah ilmu dan
wawasan pengetahuan. Selain itu skripsi ini diharapkan dapat
menjadi sumber rujukan atau informasi bagi semua kalangan yang
ingin mengetahui tentang Eksekusi Jaminan Terhadap Akad
Murabahah yang Belum Jatuh Tempo dari sudut pandang hukum
positif dan hukum Islam.
c. Bagi Masyarakat
Memberi informasi kepada masyarakat muslim pada
umumnya, khususnya para pelaku bisnis syariah tentang
bagaimana Hukum Pengeksekusian Jaminan Terhadap Akad
Murabahah Yang Belum Jatuh Tempo.
F. Kerangka Teori
1. Kerangka Teori
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kebebasan
berkontrak, teori pacta sunt servanda, keadilan, kepastian hukum dan
perbandingan hukum.
a. Teori Kebebasan Berkontrak
Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia,
kebebasan berkontrak terdapat pada ketentuan pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian)
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Menurut hukum perjanjian di Indonesia
seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun
yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-
orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian,
pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1330
KUHPerdata. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa
setiap orang bebas untuk memilih pihak yang diinginkan untuk
membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak
cakap. Bahkan lebih lanjut dalam pasal 1331, ditentukan apabila
seseorang membuat perjanjian dengan pihak yang dianggap tidak
7
cakap menurut pasal 1330 KUHPerdata tersebut, maka perjanjian
itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang
tidak cakap.11
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepanjang
ketentuan perundang-undangan tidak menentukan bahwa suatu
perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka para pihak
bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendaki, yaitu
apakah perjanjian akan dibuat secara lisan atau tertulis atau
perjanjisuharjatian dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta
autentik.
Asas kebebasan berkontrak itu bukannya bebas mutlak,
tetapi ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal
KUH Perdata terhadap asas ini yang membuat asas ini merupakan
asas tidak terbatas. Berikut adalah beberapa batasan dari asas
kebebasan berkontrak ini:12
a) Kesepakatan para pihak. Pasal 1320 ayat (1) menentukan
bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat
tanpa adanya sepakat dari para pihak yang membuatnya.
Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa
kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian
dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain asas
kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak.
b) Ketentuan perundang-undangan. Pasal 1320 jo. 1337
menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat
perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh
undang-undang. Jika isi perjanjian terdapat hal-hal yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
No. 362 K/AG/2013
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara :
PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Pusat di
Jakarta cq. Cabang Padang di Jalan Ahmad Yani No. 39 A Padang,
dalam hal ini memberi kuasa kepada DENNY CHRISTYANTO, dan
kawan-kawan, berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 39 A Padang,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat A/ Terbanding I;
m e l a w a n :
EMIDAWATI. C, bertempat tinggal di Toboh Apar Kenagarian Toboh
Gadang, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang
Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada ASNIL ABDILLAH,
S.H. dan kawan-kawan, advokad, berkantor di Jl. Adinegoro No. 30
Petak 6 Ganting Lubuk Buaya, Kota Padang, Termohon Kasasi dahulu
Penggugat/Pembanding;
dan
PEMERINTAH RI Cq. KEMENTRIAN KEUANGAN RI. di Jakarta
Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA di
Jakarta Cq. KANTOR WILAYAH III PEKANBARU Cq.
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Bukittinggi, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat B/Terbanding II;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Agama Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :
1 Bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat A pada Unit Layanan Mikro Syariah
Lubuk Buaya terkait dengan Murabahah sebagaimana tertuang dalam Kontrak No.
027/ULS-LBB/MUS/VII/09 tertanggal 7 Juli 2009;
Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 362 K/AG/2013
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2 Bahwa berdasarkan Kontrak No. 027/ULS-LBB/MUS/VII/09 tertanggal 7 Juli 2009
tersebut, Tergugat A melakukan take over pinjaman Penggugat sebesar Rp
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan kepada Tergugat A dan
ditambah dengan imbalan sebagai keuntungan oleh Tergugat A sebesar Rp
153.600.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), oleh karenanya Penggugat
mempunyai kewajiban kepada Tergugat A untuk membayarkan uang sejumlah Rp
353.600.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3 Bahwa sebenarnya imbalan keuntungan Tergugat A sebesar Rp
153.600.000,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setara
dengan 76,5% (tujuh puluh enam koma lima persen) dari take over pinjaman sebesar
Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah terlalu besar dan tidak
sanggup ditanggung oleh Penggugat, menurut syariat Islam keuntungan hanya dapat
diambil sebesar 10% (sepuluh persen) saja, sementara Penggugat harus membayar
keuntungan Tergugat A sebesar 76,5 % (tujuh puluh enam koma lima persen) atau
sejumlah Rp 153.600.000,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
sehingga dengan demikian keuntungan yang akan diperoleh Tergugat A dari
Penggugat sebesar Rp 153.600.000,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu
rupiah) adalah tidak sah karenanya harus dibatalkan;
4 Bahwa bila keuntungan Tergugat A 76,5 % (tujuh puluh enam koma lima persen)
dibanding dengan bunga bank konvensional, maka bunga setiap tahunnya yang
ditanggung Penggugat adalah sebesar 19.1 % atau setiap bulannya 1,6 %, setelah
Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1998, tidak satupun bank yang menetapkan
bunga sebesar 19,1 % setiap tahunnya apalagi kredit untuk usaha rakyat, oleh karena
demikian, kewajiban yang dibebankan oleh Tergugat A kepada Penggugat sudah
tidak Islami lagi, jika memang demikian halnya, lembaga bank syariah hanya kedok
semata, sementara praktiknya ternyata lebih kejam dari bank konvensional, oleh
karena itu kewajiban untuk membayar keuntungan Tergugat A sebesar Rp.
153.600.000,- (seratus lima pluh tiga juta ena ratus ribu rupiah) haruslah dibatalkan
dan disesuaikan dengan syariat Islam;
5 Bahwa sesuai dengan Pasal 2 perjanjian di atas, kewajiban Penggugat sebesar Rp
353.600.000,- kepada Tergugat A tersebut akan dilakukan dengan cara diangsur
sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali dengan membayarkan uang sebesar Rp.
7.366.667,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh
rupiah) setiap bulannya, dan karena demikian akan lunas pada tanggal 7 Juni 2013;
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kontrak No. 027/ULS-LBB/MUS/ VII/09
tertanggal 7 juli 2009 dengan tegas menentukan, bahwa perjanjian jual beli/dan
pembiayaan ini berlaku untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan,
terhitung sejak 7 Juli 2009 sampai dengan 7 Juli 2013;
7 Bahwa sebagai jaminan atas pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat A
tersebut, Penggugat telah menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1,
luas 3.163 m2 tercatat atas nama Penggugat dan Jaruni, sebagaimana tertuang dalam
bukti tanda terima agunan/jaminan tambahan unit layanan modal mikro Syariah-AL
AMM No. 27/ ULS-LBB/MUS/VII/09 tertanggal 7 juli 2009;
8 Bahwa sekalipun keuntungan Tergugat A yang harus Penggugat bayarkan terlalu
besar dan tidak ada usaha yang dapat memperoleh keuntungan sebesar 76 %
tersebut, seperti usaha ternak ayam yang Penggugat usahakan berdasarkan uang Rp
200.000.000,- yang di take over Tergugat A tersebut, kecuali dalam berdagang
heroin itupun kalau tertangkap, namun sejak adanya Kontrak No. 027/ULS-LBB/
MUS/VII/09 tertanggal 7 Juli 2009 Penggugat lancar-lancar saja dalam
melaksanakan kewajiban kepada Tergugat A, sekalipun Penggugat mengalami
kerugian karena sering matinya ayam yang Penggugat usahakan, akan tetapi
belakangan ini Penggugat memang mengalami sedikit kendala untuk memenuhi
kewajiban kepada Tergugat A, hal ini dikarenakan usaha Penggugat tersebut kurang
lancar, akibatnya terjadi beberapa kali tunggakan yang nilainya berjumlah Rp
13.310.000,- (tiga belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
9 Bahwa ternyata tunggakan Penggugat sebesar Rp 13.310.000,- tersebut tidak dapat
diterima oleh Tergugat A, tanpa ada pembinaan dari Tergugat A sebagai lembaga
keuangan, Tergugat A melalui suratnya tanggal 24 Juni 2011 telah memerintahkan
Penggugat untuk mengosongkan rumah di atas tanah yang dijadikan jaminan hutang
Penggugat tersebut;
10 Bahwa selain itu, pada tanggal 8 Juni 2011, telah datang petugas dari Tergugat A
(PT. PNM ULAMM Syariah) sebanyak 4 (empat) orang dengan menemui keluarga
dan tetangga Penggugat, dan petugas tersebut membeberkan kepada saudara dan
tetangga Penggugat tersebut bahwa barang jaminan Penggugat akan dilelang;
11 Bahwa atas perlakuan petugas tersebut, Penggugat merasa keberatan dan
dipermalukan, maka Penggugat memperkarakan Tergugat A pada badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang (BPSK) dengan tuntutan seperti
yang tertuang dalam kronologis dalam berkas pengaduan No. 143/ P3K/VI/2011,
dan berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang
3
Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 362 K/AG/2013
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(BPSK) tanggal 26 September 2011, No.100/ BPSK-PDG/Ptd/P3K/2011 telah
memberikan putusan yang amarnya :
“Bahwa sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan
Pasal 40 huruf c Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Republik Indonesia
No. 350/MPP/Kep/12/2001, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
Padang memutuskan :
1 Mengembalikan proses penyelesaian perjanjian kredit antara Ibu Emidawati. C
dengan PT. PNM ULAMM Syariah Lubuk Buaya Padang melalui mekanisme
perbankan dengan tetap mengemukakan jalan musyawarah dan mufakat
sehingga tercapai kesepakatan jumlah besarnya cicilan dan jangka waktu
penyelesaian kredit;
2 Kepada PT. PNM ULAMM Syariah Lubuk Buaya Padang diperintahkan
memberikan masa tenggang waktu pembayaran cicilan selama 6 (enam) bulan
kedepan setelah kesepakatan penyelesaian dicapai;
3 Atas terjadinya perbedaan pencatatan pembayaran yang disetorkan Ibu
Emidawati. C kepada PT. ULAMM Syariah tanggal 7 Oktober 2010 agar
dihitung ulang secara bersama oleh kedua belah pihak;
4 Keputusan Majelis BPSK ini agar dipatuhi oleh kedua belah pihak”;
12 Bahwa akan tetapi seluruh amar putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Padang tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat A sama sekali,
bahkan Tergugat A secara tanpa hak dan melawan hukum telah berupaya untuk
menguasai rumah Penggugat yang berada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 1
tersebut dengan cara memerintahkan Penggugat untuk mengosongkannya, tidak itu
saja, Tergugat A telah berupaya melalui Kantor Lelang Padang untuk melelang
tanah dan rumah Penggugat tersebut pada tanggal 15 Desember 2011 di kantor
Tergugat A, hal itu diketahui dari surat Tergugat B kepada Tergugat A perihal
13 Bahwa selanjutnya Tergugat A melalui Tergugat B (bukan Kantor Lelang Padang)
akan melelang barang jaminan hutang Penggugat, yaitu Tanah Hak Milik No. 1, luas
3.163 m2 tersebut pada tanggal 15 Desember 2011 di Kantor Tergugat A jalan A.
Yani No. 39 A Padang, hal ini Penggugat ketahui setelah membaca Harian
Singgalang terbitan tanggal 1 Desember 2011, di mana Tergugat A telah melakukan
pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan;
14 Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka menurut hukum tindakan Tergugat A yang
memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan rumah Penggugat dan perbuatan
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat A yang telah berupaya melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas
barang jaminan hutang tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum,
karena sebagaimana diperjanjikan dalam Kontrak No. 027/ULS-LBB/MUS/VII/09
tertanggal 7 Juli 2009, bahwa perjanjian pembiayaan ini berlaku untuk jangka waktu
48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 7 Juli 2009 sampai dengan
tanggal 7 Juli 2013, masih ada sisa waktu selama 20 bulan lagi barulah perjanjian itu
berakhir, dengan demikian jelas tindakan Tergugat A tersebut sangat merugikan
Penggugat, pelelangan atas jaminan tersebut barulah dapat dilakukan manakala pada
tanggal 7 Juli 2013 ini ternyata Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya
kepada Tergugat A, sehingga pada saat itulah, Penggugat dapat disebut sebagai
pihak yang telah ingkar janji, sepanjang masa kontrak masih berlangsung, maka
menurut hukum Tergugat A tidak dapat melakukan pelelangan eksekusi hak
tanggungan tersebut;
15 Bahwa dalam hal ini seharusnya Tergugat B menolak permintaan Tergugat A untuk
melakukan lelang eksekusi atas hak milik tersebut, karena selain alasan yang
disebutkan pada angka 9 di atas, Tergugat B tidak berwenang melakukan pelelangan
atas hak tanggungan tersebut, karena yang berwenang melakukan eksekusi atas hak
milik tersebut adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang, bukan
Tergugat B;
16 Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat A yang telah memerintahkan Penggugat
untuk mengosongkan rumah Penggugat, menyampaikan kepada tetangga dan
keluarga Penggugat akan melelang tanah tersebut dan pengumuman lelang yang
dilakukan oleh Tergugat A jelas telah menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat
sekeluarga karena menanggung malu akibat perbuatan Tergugat A tersebut, padahal
semua itu belum saatnya dilakukan Tergugat A, sehingga dengan demikian adalah
wajar kerugian moril Penggugat tersebut menjadi kewajiban Tergugat A untuk
menanggulanginya, untuk itu adalah wajar dan patut Penggugat menuntut ganti
kerugian moril dengan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan
Agama Padang agar memberikan putusan sebagai berikut :
1 Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2 Menyatakan tidak sah margin keuntungan sebesar Rp 153.000.000,- (seratus
lima puluh tiga juta rupiah) yang akan diperoleh Tergugat A terkait dengan
murabahah sebagaimana tertuang dalam kontrak No. 027/ULS-LBB/MUS/
VII/09 tertanggal 7 Juli 2009 karena bertentangan dengan syari’at Islam;
5
Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 362 K/AG/2013
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3 Menyatakan Penggugat berhutang kepada Tergugat A sebanyak Rp
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai akibat adanya take over atas
hutang Penggugat dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh
Penggugat kepada Tergugat A;
4 Menetapkan keuntungan yang wajar menurut syari’at Islam yaitu 10 % (sepuluh
persen) dari take over hutang Penggugat sebesar Rp 200.000.000,-
tersebut atau yang patut menurut syari’at Islam;
5 Menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah memerintahkan Penggugat untuk
mengosongkan rumah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6 Menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah melakukan pengumuman lelang
atas tanah dan rumah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7 Menyatakan tidak sah pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan yang
dilakukan Tergugat A pada harian di Kota Padang;
8 Membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat B
dengan segala konsekwensi yuridisnya;
9 Menghukum Tergugat A untuk membayar ganti kerugian moril kepada
Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
10 Menghukum Tergugat A dan Tergugat B membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-
dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada
pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
• Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu, maka seluruh dalil yang
telah dimasukkan dalam konvensi, mohon dianggap telah dimasukkan dalam
rekonvensi ini;
• Bahwa Tergugat telah berhutang dan mempunyai kewajiban untuk
mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat berdasarkan
Akad Murabahah No. 027/ULS-LBBY/MUS/VII/09 tertanggal 7 Juli 2009,
sebagaimana telah diubah dengan Akad Restrukturisasi/ Rescheduling
Murabahah No. 005/MUS/PDG-LBBY/RST/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010
(“Akad”);
• Bahwa atas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan akad tersebut
pada angka 14 di atas, Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan bangunan
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
terletak di Desa Toboh Gadang, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kecamatan
Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat luas + 3.163 m2 atas nama
Jaruni dan Emidawati C sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik No.
52 tanggal 24 Maret 1981, Gambar Situasi No. 1627 tanggal 18 Juli 1980 yang
telah dilakukan pengikatan agunan secara sempurna berdasarkan Akta Pemberian
Hak Tanggungan No. 67/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat di hadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah Devi Hasibuan, S.H. di Kabupaten Padang
Pariaman, selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I
(Pertama) No. 264/2009 dengan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)
selaku Pemegang Hak Tanggungan senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Pariaman tanggal 4 Agustus 2009;
• Bahwa terhitung sejak tanggal 7 Februari 2010 Tergugat telah tidak melakukan
pembayaran angsuran sebagaimana diatur pada jadwal angsuran sebagaimana
terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akad sebagaimana
diatur pada pasal 4 ayat (1) “Pembayaran kembali atas barang-barang) tesebut
oleh Nasabah kepada PNM/ULAMM dilakukan secara angsuran selama jangka
waktu tersebut dalam Pasal 3 dan diuraikan tersendiri dalam jadwal angsuran”,
sehingga Tergugat A/Penggugat Rekonvensi menyampaikan Surat Peringatan
Tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut sebagai berikut :
a Surat No. S-029/PNM-LBBY/PDG/VII/10 tanggal 26 Juli 2010 perihal Surat
Peringatan I;
b Surat No. S-003/PNM-LBBY/PDG/VIII/10 tanggal 2 Agustus 2010 perihal Surat
Peringatan II;
c Surat No. S-048/PNM-LBBY/PDG/VIII/10 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Surat
Peringatan III;
• Bahwa setelah disampaikan Surat Peringatan, terhadap pembiayaan Tergugat
dilakukan upaya penyelamatan dengan dilakukannya restrukturisasi atas
pembiayaan berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No. 005/ULS-
LBBY/SPM/RST/X/10 tangggal 7 Oktober 2010 yang kemudian dituangkan
dalam Akad Restrukturisasi/Rescheduling Murabahah No. 005/MUS/PDG-
LBBY/RST/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 dengan harapan apabila angsuran
diperkecil dan jangka waktu pembiayaan diperpanjang, Tergugat dapat
melanjutkan pembayaran angsuran kewajiban tiap-tiap bulannya, namun pada
7
Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 362 K/AG/2013
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kenyataannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan Tergugat tetap tidak
dapat melakukan pembayaran angsuran, sehingga Penggugat terpaksa
melayangkan kembali Surat Peringatan Tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut
sebagai berikut :
a Surat No. S.../PNM-LBBY/PDG/I/11 tanggal 4 Januari 2011 perihal Surat
Peringatan I;
b Surat No. S-023/PNM-LBBY/PDG/II/11 tanggal 23 Februari 2011 perihal Surat
Peringatan II;
c Surat No. S-029/PNM-LBBY/PDG/III/11 tanggal 7 Maret 2011 perihal Surat
Peringatan III;
• Bahwa dengan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dan tanggal-
tanggal angsuran sebagaimana tercantum dalam jadwal angsuran maka Tergugat
selaku debitur dapat dinyatakan telah lalai/wanprestasi, terlebih lagi kepada
Tergugat telah dilayangkan Surat Peringatan tertulis secara berturut-turut untuk
kedua kalinya namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk
melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal-tanggal dan jumlah sebagaimana
tercantum dalam jadwal angsuran yang merupakan lampiran yang menjadi satu
kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari akad, maka Tergugat
dapat dinyatakan telah lalai/wanprestasi dengan mengacu pada ketentuan Pasal
1238 KUH Perdata sebagai berikut :
”Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta
sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini
menetapkan, bahwa siberhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang
ditentukan”;
• Bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran sesuai
dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit, hal ini
sesuai dengan ketentuan Pasal 1763 KUH Perdata sebagai berikut :
”Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikan dalam jumlah
dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang telah ditentukan”;
• Bahwa dengan wanprestasinya Tergugat maka sisa kewajiban Tergugat per 31
Januari 2011 adalah sebagai berikut :
Pokok : Rp 141.319.100,-;
Tunggakan Bunga : Rp 21.583.500,-;
Tunggakan Denda : Rp 7.831.342,-;
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pinalti : Rp 6.475.050,-;
Total : Rp 177.208.992,-;
• Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak dilunasinya
kewajiban Tergugat sebesar Rp. 177.208.992.- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua
ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) kepada Penggugat
hal mana telah dipertegas dengan telah disampaikannya Surat Peringatan 1, 2,
dan 3 kepada Tergugat, telah jelas dan nyata dapat dinyatakan lalai/wanprestasi;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi
menuntut kepada Pengadilan Agama Padang supaya memberikan putusan sebagai
berikut :
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3 Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh sisa kewajibannya sebesar Rp
177.208.992,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu sembilan
ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan Akad Murabahah No. 027/ULS-
LBBY/MUS/VII/09 tertanggal 7 Juli 2009, sebagaimana telah diubah dengan
RST/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 secara serta merta dan seketika;
4 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet,
banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij vooraad);
atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono);
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Padang telah mengambil
putusan, yaitu putusan No. 907/PdtG/2011/PA.Pdg tanggal 15 Agustus 2012 M.
bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1433 H. yang amarnya sebagai berikut :
DALAM KONVENSI
• Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
DALAM REKONVENSI
• Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
• Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 746.000,- (tujuh ratus empat puluh
enam ribu rupiah);
9
Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 362 K/AG/2013
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan
Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang
dengan putusan No. 46/Pdt.G/2012/PTA.PDG tanggal 26 Desember 2012 M bertepatan
dengan tanggal 12 Shafar 1434 H yang amarnya sebagai berikut :
• Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 907/Pdt.G/2011/
PA.Pdg. tanggal 15 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan
1433 H.;
MENGADILI SENDIRI :
DALAM KONVENSI :
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah memerintahkan Penggugat untuk
mengosongkan rumah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pengumuman lelang
atas tanah dan rumah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4 Menyatakan tidak sah pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan yang
dilakukan Tergugat I pada harian di Kota Padang;
5 Membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh KPKNL
Padang dengan segala konsekwensi yuridisnya;
6 Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima;
DALAM REKONVENSI :
• Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
• Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.373.000,- (dua juta
tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
• Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding
dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I, untuk membayar
biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp
150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat
A/Terbanding I pada tanggal 17 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat A/
Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Januari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Januari 2013
sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 907/Pdt.G/2011/PA.Pdg yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, permohonan mana diikuti oleh memori
kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama
tersebut pada tanggal 11 Februari 2013;
Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 12 Februari
2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat A/Terbanding I diajukan
jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada
tanggal 4 Maret 2013;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan
kasasi tersebut formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat
A dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam menerapkan hukum atau
melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan sehingga putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama harus
dibatalkan;
Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat A keberatan dan dengan tegas menolak putusan
banding berikut pertimbangannya, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
1 Bahwa perlu disampaikan apabila Termohon Kasasi/Penggugat merasa jatuh
tempo akad tanggal 7 Juli 2013 hal mana menjadi pertimbangan judex facti
Pengadilan Tinggi Agama sudah seharusnya judex facti Pengadilan Tinggi
Agama memerintahkan Termohon Kasasi semula Pembanding /Penggugat untuk
tunduk pada kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulan
sampai dengan tanggal 7 Juli 2013 sebagaimana telah diatur dalam akad dan
jadwal angsuran, dan pada kenyataannya Termohon Kasasi/Penggugat tidak
melaksanakan kewajibannya dan atas kelalaian Termohon Kasasi/Penggugat,
Pemohon Kasasi/Tergugat A telah menyampaikan Surat Peringatan 3 (tiga) kali
berturut-turut dengan demikian sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata maka
Termohonan Kasasi/Penggugat dapat dinyatakan telah wanprestasi;
2 Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangannya telah salah
dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-
11
Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 362 K/AG/2013
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga putusan
judex facti Pengadilan Tinggi Agama harus dibatalkan;
3 Bahwa pada pertimbangan hukumnya judex facti Pengadilan Tinggi Agama
menyatakan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas,
menurut hukum tindakan Tergugat I yang memerintahkan Penggugat untuk
mengosongkan rumah Penggugat dan perbuatan Tergugat I yang telah berupaya
melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan hutang tersebut
adalah perbuatan melawan hukum, karena sebagaiman diperjanjikan dalam
kontrak No. 027/ULS-LBBY/MUS/ VII/09 tertanggal 7 Juli 2009, bahwa
perjanjian pembiayaan ini berlaku untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan)
bulan, terhitung sejak tanggal 7 Juli 2009 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013,
jadi masih ada sisa waktu selama 20 bulan lagi barulah perjanjian ini berakhir.
Dengan demikian jelas tindakan Tergugat I tersebut sangat merugikan
Penggugat. Pelelangan atas jaminan tersebut barulah dapat dilakukan manakala
pada tanggal 7 Juli 2013 ini ternyata Penggugat tidak dapat menyelesaikan
kewajibannya kepada Tergugat I, sehingga pada saat itulah, Penggugat dapat
disebut sebagai pihak yang telah ingkar janji. Sepanjang masa kontrak masih
berlangsung maka menurut hukum, Tergugat I tidak dapat melakukan pelelangan
eksekusi atas hak tanggungan tersebut”;
4 Bahwa pendapat judex facti Pengadilan Tinggi Agama telah keliru dan tidak
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak mempertimbangkan
bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat A atas
ketidakmampuan Termohon Kasasi/Penggugat, Pemohon Kasasi/Tergugat A
telah menyampaikan Surat Peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu :
a Surat No. S-029/PNM-LBBY/PDG/VII/10 tanggal 26 Juli 2010 Perihal Surat
Peringatan I;
b Surat No. S-003/PNM-LBBY/PDG/VIII/10 tanggal 2 Agustus 2010 perihal Surat
Peringatan II;
c Surat No. S-048/PNM-LBBY/PDG/VIII/10 tanggal 20 Agustus 2010 perihal
surat Peringatan III;
(Vide Bukti TA-4a, 4b, 4c);
5 Bahwa kemudian setelah disampaikan peringatan tertulis berturut-turut terhadap
Termohon Kasasi/Penggugat diberikan kesempatan untuk meringankan
pembayaran angsuran maka terhadap Akad (jual-beli) Murabahah No. 027/ULS-
LBBY/MUS/VII/09 tanggal 7 Juli 2009 (Vide Bukti TA–2) dilakukan
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
restrukturisasi pembiayaan berdasarkan Akad Restrukturisasi/Rescheduling
Murabahah No. 005/MUS/ PDG-LBBY/RST/ X/2010 tanggal 7 Oktober 2010
(Vide Bukti TA-6) dengan harapan Termohon Kasasi/Penggugat dapat dengan
lancar melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya. Namun pada
perjalanannya, Termohon Kasasi/ Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran
angsuran sebagaimana diatur dalam Akad Restrukturisasi/Rescheduling
Murabahah No.005/MUS/ PDG-LBBY/RST/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010,
karenanya Pemohon Kasasi/Tergugat A kembali harus menyampaikan Surat
Peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut sebagai berikut:
a Surat No. S …/PNM-LBBY/PDG/I/11 tanggal 4 Januari 2011 Perihal Surat
Peringatan I;
b Surat No. S-023/PNM-LBBY/PDG/II/11 tanggal 23 Februari 2011 Perihal Surat
Peringatan II;
c Surat No. S-029/PNM-LBBY/PDG/III/11 tanggal 7 Maret 2011 Perihal Surat
Peringatan III;
(Vide Bukti TA-7a, 7b, 7c);
6 Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata sebagai
berikut: “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan
sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri,
ialah jika menetapkan, bahwa siberhutang harus dianggap lalai sendiri dengan
lewatnya waktu yang ditentukan”. Dengan telah diberitahukannya kepada
Termohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat atas kelalaiannya dalam
melakukan pembayaran angsuran jelas bahwa Termohon Kasasi semula
Pembanding/Penggugat dapat dinyatakan wanprestasi, dengan demikian hak
Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat A untuk melakukan penjualan
atas agunan baik secara sukarela maupun pelelangan dimuka umum telah terbit
sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Pasal 6 dan 14 ayat (2) dan (3);
7 Bahwa dengan demikian segala perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat A telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan
demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon
Kasasi/Tergugat A dalam proses penjualan agunan pembiayaan Termohon
Kasasi I/Penggugat sebagaimana dipertimbangkan oleh judex facti Pengadilan
Tinggi Agama;
13
Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 362 K/AG/2013
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
8 Bahwa pada intinya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Pembanding
adalah akal-akalan saja untuk menghindari, mengulur-ulur waktu untuk
melakukan kewajibanya membayar angsuran sebagaimana telah diatur dalam
akad Murabahah maupun akad Restrukturisasi/ Rescheduling Murabahah,
karenanya atas gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat layak untuk ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat A sepakat terhadap pertimbangan judex facti
Pengadilan Tinggi Agama sehubungan dengan besaran margin yang
diperjanjikan, bahwa jelas Akad Murabahah berikut Akad Restruktur adalah
kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan
dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Bahwa akad dan akad
Restrukturisasi telah sesuai dengan syariat Islam, peraturan perundang-
undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan sebagaimana diatur pada Pasal
26 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES). Akad Murabahah dan akad
Restruktur yang dibuat oleh dan antara Pemohon Kasasi/Tergugat A dengan
Termohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 27 huruf (a) jo
Pasal 29 KHES yang mana hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1320
KUHPerdata, dengan demikian akad-akad tersebut berlaku sebagai nash syari’ah
bagi Pemohon Kasasi/ Penggugat dan mengikat bagi para pihak sebagaimana
diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata;
10 Bahwa dengan demikian jelas bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat
mengajukan permohonan pembatalan perjanjian dengan alasan margin
keuntungan Pemohon Kasasi/Penggugat terlalu besar, padahal sebelumnya
terhadap margin tersebut Termohon Kasasi /Penggugat telah menyepakatinya;
Dalam Rekonvensi
1 Bahwa Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi
telah berhutang dan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan
yang telah diberikan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat A/Penggugat Rekonvensi
berdasarkan akad Murabahah No. 027/ULS-LBBY/MUS/VII/09 tanggal 7 Juli
2009 (Vide Bukti TA–2), sebagaimana telah diubah dengan akad Restrukturisasi/
Rescheduling Murabahah No. 005/MUS/PDG-LBBY/RST/X/2010 tanggal 7
Oktober 2010 (“Akad”)(Vide Bukti TA-6);
2 Bahwa atas pembiayaan yang diterima oleh Termohon Kasasi semula
Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi memberikan agunan berupa tanah
dan bangunan terletak di Desa Toboh Gadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang,
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat luas + 3.163 m2 atas nama
Jaruni dan Emidawati C sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik No. 52
tanggal 24 Maret 1981, Gambar Situasi tanggal 18 Juli 1980 No. 1627 (Vide Bukti
TA–8), yang telah dilakukan pengikatan agunan secara sempurna berdasarkan
Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 67/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Devi Hasibuan, SH di Kab. Padang
Pariaman (Vide Bukti TA–9), selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan
Peringkat I (Pertama) No. 264/2009 dengan PT Permodalan Nasional Madani
(Persero) selaku Pemegang Hak Tanggungan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus
lima puluh juta rupiah) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pariaman
tanggal 4 Agustus 2009 (Vide Bukti TA– 10);
3 Bahwa terhitung sejak tanggal 7 Februari 2010 Termohon Kasasi/ Penggugat/
Tergugat Rekonvensi telah tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana
diatur pada jadwal angsuran sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari akad sebagaimana diatur pada pasal pasal 4 ayat (1) “Pembayaran
kembali atas barang-barang tesebut oleh Nasabah kepada PNM/ULAMM
dilakukan secara angsuran selama jangka waktu tersebut dalam Pasal 3 dan
diuraikan tersendiri dalam jadwal angsuran”, sehingga Tergugat A/Penggugat
Rekonvensi menyampaikan Surat Peringatan Tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut
sebagai berikut:
a Surat No. S-029/PNM-LBBY/PDG/VII/10 tanggal 26 Juli 2010
perihal Surat Peringatan I;
b Surat No. S-003/PNM-LBBY/PDG/VIII/10 tanggal 2 Agustus
2010 perihal Surat Peringatan II;
c Surat No. S-048/PNM-LBBY/PDG/VIII/10 tanggal 20 Agustus
2010 perihal Surat Peringatan III; (Vide Bukti TA – 4a, 4b, 4c);
4 Bahwa setelah disampaikan Surat Peringatan, terhadap pembiayaan Penggugat/
Tergugat Rekonvensi dilakukan upaya penyelamatan dengan dilakukannya
restrukturisasi atas pembiayaan berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan
No. 005/ULS-LBBY/SPM/RST/X/10 tangggal 7 Oktober 2010 (Vide Bukti TA–5)
yang kemudian dituangkan dalam Akad Restrukturisasi/Rescheduling Murabahah
No. 005/MUS/PDG-LBBY/RST/X/ 2010 tanggal 7 Oktober 2010 (Vide Bukti
TA–6) dengan harapan apabila angsuran diperkecil dan jangka waktu pembiayaan
diperpanjang Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi dapat
melanjutkan pembayaran angsuran kewajiban tiap-tiap bulannya, namun pada
15
Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 362 K/AG/2013
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kenyataannya setelah dialkukan restrukturisasi pembiayaan Termohon Kasasi/
Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap tidak dapat melakukan pembayaran
angsuran, sehingga Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat A/Penggugat
Rekonvensi terpaksa melayangkan kembali Surat Peringatan Tertulis 3 (tiga) kali
berturut-turut sebagai berikut:
a Surat No. S..../PNM-LBBY/PDG/I/11 tanggal 4 Januari 2011
perihal Surat Peringatan I;
b Surat No. S-023/PNM-LBBY/PDG/II/11 tanggal 23 Februari
2011 perihal Surat Peringatan II;
c Surat No. S- 029/PNM-LBBY/PDG/III/11 tanggal 7 Maret 2011
perihal Surat Peringatan III;
(Vide Bukti TA – 7a, 7b, 7c)
5 Bahwa dengan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dan tanggal-
tanggal angsuran sebagaimana tercantum dalam jadwal angsuran maka Termohon
Eksekusi Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku debitur dapat dinyatakan telah
lalai/wanprestasi, terlebih lagi kepada Termohon Eksekusi/Penggugat/Tergugat
Rekonvensi telah dilayangkan Surat Peringatan tertulis secara berturut-turut untuk
kedua kalinya namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan
pembayaran sesuai dengan tanggal-tanggal dan jumlah sebagaimana tercantum
dalam jadwal angsuran yang merupakan lampiran yang menjadi satu kesatuan dan
bagian yang tidak dapat terpisahkan dari akad, maka Termohon Eksekusi/
Penggugat/Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan telah lalai/wanprestasi dengan
mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata sebagai berikut:
”Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta
sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini
menetapkan, bahwa siberhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang
ditentukan”;
6 Bahwa dengan wanprestasinya Termohon Eksekusi semula Penggugat/Tergugat
Rekonpensi maka sisa kewajiban Termohon Eksekusi / Penggugat/Tergugat
Rekonpensi per 31 Januari 2011 adalah sebagai berikut :
Pokok : Rp 141.319.100,-;
Tunggakan Margin : Rp 21.583.500,-;
Tunggakan Denda : Rp 7.831.342,-;
Pinalti : Rp 6.475.050,-;
Total : Rp 177.208.992,-;
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
7 Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak dilunasinya
kewajiban Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp
177.208.992,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus
sembilan puluh dua rupiah) kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat A/Penggugat
Rekonvensi hal mana telah dipertegas dengan telah disampaikannya Surat
Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/Tergugat Rekonvensi,
telah jelas dan nyata dapat dinyatakan lalai/Wanprestasi;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :
mengenai alasan-alasan kasasi :
Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama
Padang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
• Bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa pada
bulan Juni 2009 Penggugat telah mengajukan aplikasi
pembiayaan terhadap Tergugat A pada Penggugat, dan
Penggugat sudah setuju prinsip pembayaran pada tanggal 2 Juli
2009 dan dilanjutkan dengan perjanjian atau akad jual beli
murabahah pada tanggal 7 Juli 2009 dengan jaminan sebidang
tanah beserta bangunan yang berada di atasnya. Awalnya
Penggugat sangat lancar membayar angsuran kredit tersebut,
tetapi setelah itu angsuran macet, lalu diadakan restrukturisasi
(penjadwalan kembali) akad murabahah pada tanggal 7 Oktober
2010 dengan memperkecil cicilan dan memperpanjang masa
pengembalian pembiayaan. Tetapi hal ini tetap macet;
• Bahwa persetujuan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat A
telah dilakukan secara sukarela, suka sama suka tanpa paksaan
dari pihak lain, besar kecilnya margin keuntungan yang
diperoleh Tergugat A telah masuk komponen yang disetujui
oleh Penggugat, maka tidak ada alasan hukum untuk
mengingkari perjanjian (akad) yang telah dibuatnya (vide Pasal
21 (c) KHES jo Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata);
• Dengan demikian margin keuntungan yang diperoleh Tergugat
A tidak dapat dikatakan tidak Islami atau bertentangan dengan
17
Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 362 K/AG/2013
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
syariah, sebab ia bukan riba/bunga sebagaimana yang
dikemukakan Penggugat dalam memori kasasi;
• Tentang keberatan Penggugat terhadap Tergugat A yang telah
memerintahkan untuk mengosongkan rumah Penggugat dan
telah melakukan pengumuman lelang atas tanah dan rumah
Penggugat, hal ini adalah konsekuensi dari perjanjian Penggugat
dengan Tergugat A dan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan
melanggar hukum, lagi pula Tergugat A telah diberi kuasa
untuk melakukan apapun guna mendapat kembali piutangnya
dari Penggugat;
Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang harus
dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut
ini :
• bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama
pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Padang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan
dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang tersebut
telah benar dan tepat sehingga diambil alih sebagai
pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup
alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.
PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Pusat di Jakarta cq. Cabang
Padang tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 46/
Pdt.G/2012/PTA.PDG tanggal 26 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12
Shafar 1434 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang No. 907/
Pdt.G/2011/PA.PDG tanggal 15 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 27
Ramadhan 1433 H serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar
putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah,
maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3
18
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. PERMODALAN
NASIONAL MADANI (Persero) Pusat di Jakarta cq. Cabang Padang tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 46/Pdt.G/ 2012/
PTA.Pdg tanggal 26 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1434 H.
yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang No. 907/Pdt.G/2011/PA.Pdg
tanggal 15 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1433 H.;
MENGADILI SENDIRI :
DALAM KONVENSI
• Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
DALAM REKONVENSI
• Menolak gugatan Penggugat Rekovensi seluruhnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Jum’at tanggal 26 Juli 2013 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, S.H., M.Hum.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum. dan Dr. H. HAMDAN, S.H.,
M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
oleh para pihak;
Hakim-Hakim Anggota : Ketua,
Ttd. Ttd.
Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.I.P., M.Hum. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.
Ttd.
19
Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 362 K/AG/2013
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.
Biaya kasasi: Panitera Pengganti,
1 Meterai …………... Rp 6.000,- Ttd.
2 Redaksi ………….. Rp 5.000,- Drs. ALAIDIN
3 Administrasi kasasi Rp 489.000,-
Jumlah Rp 500.000,-
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama,
Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.Nip. 19590414 198803 1 1005
20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
21
Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 362 K/AG/2013
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21