MaPPI FHUI H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH selaku Bupati Pelalawan dan H. Arwin AS selaku Bupati Siak telah menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. ALAM LESTARI, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. UNISERAYA, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. TRIO MAS FDI, PT. MADUKORO (Pelalawan) dan PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, PT. BINA DAYA BINTARA, PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT (Siak). DES ‘02 - JAN ’03 Pemberian IUPHHK-HT tersebut memiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No.10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 dan Kepmenhut No.21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. IZIN BERTENTANGAN Dengan adanya pemberian IUPHHK-HT, maka PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. ALAM LESTARI, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. UNISERAYA, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. TRIO MAS FDI, PT. MADUKORO (Pelalawan) mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan usulan rencana kerja tahunan (URKT) serta usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (UPHHKHT) kepada Terdakwa, selaku Kepala dinas kehutanan provinsi Riau. Hal itu, sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT dengan alas an dalam rangka penyiapan lahan atau land clearing. PENEBANGAN HUTAN Edi SURIANDI MENERIMA SURAT TEMBUSAN TERDAKWA MENERIMA HASIL SURVEY NOTA DINAS bertentangan dengan ketentuan kemenhut penebangan kayu dilakukan Permohonan tersebut, selain diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, juga diserahkan kepada Edi Suriandi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan. Akibat perbuatan-perbuatan terdakwa mengesahkan RKT hutan alam tersebut telah memperkaya atau menguntungkan delapan korporasi di Pelalawan senilai total Rp 410.703.937.368 dan korporasi di Siak sebesar Rp 193.324.468.492, sehingga total kerugian Negara menjadi Rp 52.180.840.959,72. Selanjutnya, Drs. EDI SURIANDI, setelah menerima surat tembusan dari masing-masing perusahaan tersebut selanjutnya melakukan survey untuk mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan RKT, yang hasilnya disampaikan kepada Terdakwa sebagai pertimbangan teknis untuk melakukan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKH. Terdakwa setelah menerima hasil survey itu memerintahkan Fadrizal Labay selaku Kasabdin Pengembangan Kehutanan Dinas Kehutanan Propinsi Riau, lantas Fadrizal Labay memerintahkan Frederik Suli selaku Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman untuk koordinasi dengan Purnama Irwansyah MM selaku Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam serta membuat Nota dinas tentang Penghitungan Potensi Tegakkan Kayu Hutan Alam. Purnama Irwansyah membuat nota dinas tentang penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKT oleh korporasi. Isi nota dinas menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam. Terdakwa mengetahui IUPHHK-HT yang diterbitkan Bupati Pelalawan dan Bupati Siak bertentangan dengan Kemenhut. Pemberian IUPHHK-HT tersebut memiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No.10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 dan Kepmenhut No.21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. Setelah RKT terbit, selanjutnya PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. ALAM LESTARI, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. UNISERAYA, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. TRIO MAS FDI, PT. MADUKORO (Pelalawan), dan PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, PT. BINA DAYA BINTARA, PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT (Siak) melakukan penebangan kayu hutan alam melebihi tegakan kayu lebih dari5 M3/Ha. foto: riaucorruptiontrial.wordpress.com Mantan Bupati Kampar sekaligus Kepala Dinas Kehutanan Riau Burhanuddin Husein dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara serta denda Rp100 juta oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Putusan majelis Hakim yang memvonis terdakwa 2,5 tahun dinilai jauh dari semangat dan upaya hakim memberantas korupsi. Putusan majelis hakim tidak member keadilan pada hutan yang telah dirusak perusahaan akibat izin yang diterbitkan Terdakwa. Dalam perkara tersebut tiga majelis hakim berbeda pendapat terkait apakah Terdakwa melanggar dakwaan primair atau subsidair. PilihanMajelis Hakim pada dakwaan subsidair dalam pertimbangannya terlihat membingungkan, inkonsisten dan tidak mengikuti yurisprudensi dalam perkara korupsi kehutanan di Riau. Pilihan Majelis Hakim tidak luput dari kesalahan pembuatan surat dakwaan yang menggunakan bentuk subsidaritas. Selanjutnya juga terdapat permasalahan mengenai keputusan (beschiking) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. PT. MITRA TANINUSA SEJATI sejumlah Rp 69.913.222.405,86 PT. SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp 23.333.201.893,10 CV. ALAM LESTARI sejumlah Rp 14.795.468.366,94 PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI sejumlah Rp 32.465.316.461,52 PT. UNISERAYA sejumlah Rp 18.227.044.239,86 PT. RIMBA MUTIARA PERMAI sejumlah Rp 46.500.120.097,80 PT. TRIO MAS FDI sejumlah Rp 22.105.262.785,33 PT. MADUKORO sejumlah Rp 128.002.732.817,92 PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 34.376.426.101,70 PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 10.830.839.767,00 PT. BINA DAYA BINTARA sejumlah Rp 66.850.242.894,12 PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT sejumlah Rp 52.180.840.959,72. PELALAWAN Rincian Aliran Dana: Rp 410.703.937.368 KEUNTUNGAN TOTAL KEUNTUNGAN TOTAL SIAK Rp 193.324.468.492 eksaminasi kasus tindak pidana korupsi perizinan kehutanan Provinsi Riau (Burhanuddin Husin) Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI vonis minim: 2,5 tahun ISI HUKUM KRONOLOGI
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MaPPIFHUI
H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH selaku Bupati Pelalawan dan H. Arwin AS selaku Bupati Siak telah menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. ALAM LESTARI, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. UNISERAYA, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. TRIO MAS FDI, PT. MADUKORO (Pelalawan) dan PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, PT. BINA DAYA BINTARA, PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT (Siak).
DES ‘02 - JAN ’03Pemberian IUPHHK-HT tersebut memiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No.10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 dan Kepmenhut No.21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
IZIN BERTENTANGANDengan adanya pemberian IUPHHK-HT, maka PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. ALAM LESTARI, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. UNISERAYA, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. TRIO MAS FDI, PT. MADUKORO (Pelalawan) mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan usulan rencana kerja tahunan (URKT) serta usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (UPHHKHT) kepada Terdakwa, selaku Kepala dinas kehutanan provinsi Riau. Hal itu, sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT dengan
alas an dalam rangka penyiapan lahan
atau land clearing.
PENEBANGAN HUTAN
Edi SURIANDIMENERIMA SURATTEMBUSAN
TERDAKWA MENERIMAHASIL SURVEY
NOTA DINASbertentangandengan ketentuankemenhut
penebangan kayu dilakukan
Permohonan tersebut, selain diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, juga diserahkan kepada Edi Suriandi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan.
Akibat perbuatan-perbuatan terdakwa mengesahkan RKT hutan alam tersebut telah memperkaya atau menguntungkan delapan korporasi di Pelalawan senilai total Rp 410.703.937.368 dan korporasi di Siak sebesar Rp 193.324.468.492, sehingga total kerugian Negara menjadi Rp 52.180.840.959,72.
Selanjutnya, Drs. EDI SURIANDI, setelah menerima surat tembusan dari masing-masing perusahaan tersebut selanjutnya melakukan survey untuk mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan RKT, yang hasilnya disampaikan kepada Terdakwa sebagai pertimbangan teknis untuk melakukan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKH.
Terdakwa setelah menerima hasil survey itu memerintahkan Fadrizal Labay selaku Kasabdin Pengembangan Kehutanan Dinas Kehutanan Propinsi Riau, lantas Fadrizal Labay memerintahkan Frederik Suli selaku Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman untuk koordinasi dengan Purnama Irwansyah MM selaku Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam serta membuat Nota dinas tentang Penghitungan Potensi Tegakkan Kayu Hutan Alam.
Purnama Irwansyah membuat nota dinas tentang penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKT oleh korporasi. Isi nota dinas menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam.
Terdakwa mengetahui IUPHHK-HT yang diterbitkan Bupati Pelalawan dan Bupati Siak bertentangan dengan Kemenhut. Pemberian IUPHHK-HT tersebut memiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No.10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 dan Kepmenhut No.21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
Setelah RKT terbit, selanjutnya PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. ALAM LESTARI, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. UNISERAYA, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. TRIO MAS FDI, PT. MADUKORO (Pelalawan), dan PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, PT. BINA DAYA BINTARA, PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT (Siak) melakukan penebangan kayu hutan alam melebihi tegakan kayu lebih dari5 M3/Ha.
foto: riaucorruptiontrial.wordpress.com
Mantan Bupati Kampar sekaligus Kepala Dinas Kehutanan Riau Burhanuddin Husein dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara serta denda Rp100 juta oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru.
Putusan majelis Hakim yang memvonis terdakwa 2,5 tahun dinilai jauh dari semangat dan upaya hakim memberantas korupsi. Putusan majelis hakim tidak member keadilan pada hutan yang telah dirusak perusahaan akibat izin yang diterbitkan Terdakwa. Dalam perkara tersebut tiga majelis hakim berbeda pendapat terkait apakah Terdakwa melanggar dakwaan primair atau subsidair. PilihanMajelis Hakim pada dakwaan subsidair dalam pertimbangannya terlihat membingungkan, inkonsisten dan tidak mengikuti yurisprudensi dalam perkara korupsi kehutanan di Riau. Pilihan Majelis Hakim tidak luput dari kesalahan pembuatan surat dakwaan yang menggunakan bentuk subsidaritas. Selanjutnya juga terdapat permasalahan mengenai keputusan (beschiking) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.
PT. MITRA TANINUSA SEJATI sejumlah Rp 69.913.222.405,86PT. SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp 23.333.201.893,10CV. ALAM LESTARI sejumlah Rp 14.795.468.366,94PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI sejumlah Rp 32.465.316.461,52PT. UNISERAYA sejumlah Rp 18.227.044.239,86PT. RIMBA MUTIARA PERMAI sejumlah Rp 46.500.120.097,80PT. TRIO MAS FDI sejumlah Rp 22.105.262.785,33PT. MADUKORO sejumlah Rp 128.002.732.817,92
PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 34.376.426.101,70PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 10.830.839.767,00PT. BINA DAYA BINTARA sejumlah Rp 66.850.242.894,12PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT sejumlahRp 52.180.840.959,72.
PELALAWAN
Rincian Aliran Dana:
Rp 410.703.937.368KEUNTUNGAN TOTAL KEUNTUNGAN TOTAL
SIAK
Rp 193.324.468.492
eksaminasi kasus tindak pidana korupsiperizinan kehutanan Provinsi Riau(Burhanuddin Husin)
Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI
vonis minim: 2,5 tahun
ISI HUKUM
KRONOLOGI
Related Documents
