Ekonomi kerakyatan

EKONOMI KERAKYATAN DAN KOPERASI

DEFINISI EKONOMI KERAKYATAN

Susunan dan tatanan kegiatan dalam komunitas suatu bangsa

Yang merupakan penjumlahan kreativitas manusia dalam memberdayakan sumber daya,

yang ditunjang oleh kaidah,aturan dan disiplin lokal,regional dan nasional

Serta terpatri dengan rasa kemanusiaan dan keyakinan agama dalam ruang lingkup kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan

(Faith,2001:77 dari Miradje dan Sukidin)

EKONOMI KERAKYATAN (DEFINISI SINGKAT)

Suatu sistem ekonomi yang melihat produksi dilakukan oleh semua, untuk semua, serta dibawah pemilikan anggota-anggota masyarakat

Istilah demokrasi dapat ditafsirkan sebagai hal yang setara dengan ekonomi kerakyatan

(Miradje dan Sukidin, 2009)

DEMOKRASI EKONOMIDemokrasi ekonomi adalah satu sistem ekonomi yang

melihat produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua serta dibawah kepemilikan anggota masyarakat.

Sesuai pasal 33 UUD 1945.

Pilar demokrasi ekonomi adalah keikutsertaan seluruh rakyat dalam kegiatan produksi.

TIGA PRINSIP DASAR EKONOMI KERAKYATAN

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

NEOLIBERALISME VS EKONOMI KERAKYATANPeran pemerintah dalam neoliberalisme hanya

sebagai pembuat kebijakan dan pengatur perkonomian.

Sedangkan dalam ekonomi kerakyatan pemerintah turut serta menjalankan aktivitas usaha dalam bidang yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak

PELAKU EKONOMI KERAKYATAN

Seluruh Rakyat Indonesia

Pemerintah

PELAKU EKONOMI KERAKYATAN

Rakyat selain berperan sebagai konsumen juga melakukan proses produksi barang dan jasa serta aktivitas distribusi (perdagangan)

PERAN NEGARA DALAM EKONOMI KERAKYATANMengembangkan koperasi.

Mengembangkan BUMN.

Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PERAN NEGARA DALAM EKONOMI KERAKYATAN

Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

(Bazwir)

PERIODISASI EKONOMI KERAKYATAN

Era sebelum kemerdekaan, dikenal dengan istilah ekonomi rakyat. Merupakan usaha pemberdayaan masyarakat pribumi agar mampu meningkatkan taraf hidup dan memperpendek gap (kesenjangan) yang timbul antara golongan rakyat Indonesia asli dengan golongan warga Belanda dan golongan warga timur asing


Era Orde baru dikenal dengan istilah demokrasi ekonomi. Digunakan untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antara golongan industri kuat dan pedagang partai besar dengan usaha kecil dan pedagang eceran, sebagai imbas dari pelaksanaan sistem ekonomi yang lebih terbuka dan condong kepada sistem ekonomi pasar.


Era reformasi, dilakukan melalui :

Pengembangan Koperasi

Pemberdayaan UMKM dan kewiarusahaan

Otonomi daerah

SEJARAH EKONOMI KERAKYATAN

Pada mulanya adalah Bung Hatta, di tengah-tengah dampak buruk depresi ekonomi dunia yang tengah melanda Indonesia, yang menulis sebuah artikel dengan judul Ekonomi Rakyat di harian Daulat Rakyat (Hatta, 1954 dari Bazwir, 2009).

Dalam artikel yang diterbitkan tanggal 20 Nopember 1933 tersebut, Bung Hatta secara jelas mengungkapkan kegusarannya dalam menyaksikan kemerosotan kondisi ekonomi rakyat Indonesia di bawah tindasan pemerintah Hindia Belanda. (Baswir,2009)


Yang dimaksud dengan ekonomi rakyat oleh Bung Hatta ketika itu tentu tidak lain dari ekonomi kaum pribumi atau ekonomi penduduk asli Indonesia. Dibandingkan dengan ekonomi kaum penjajah yang berada di lapisan atas, dan ekonomi warga timur asing yang berada di lapisan tengah, ekonomi rakyat Indonesia ketika itu memang sangat jauh tertinggal.


Tahun 1934 beliau kembali menulis sebuah artikel dengan nada serupa. Judulnya kali ini adalah Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya (Hatta, 1954).

Dari judulnya dengan mudah dapat diketahui betapa semakin mendalamnya kegusaran Bung Hatta menyaksikan kemerosotan ekonomi rakyat Indonesia di bawah tindasan pemerintah Hindia Belanda.


Tindakan konkret yang dilakukan Bung Hatta untuk memperkuat ekonomi rakyat ketika itu adalah dengan menggalang kekuatan ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi.


Perjuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat harus terus dilanjutkan dengan mengubah struktur ekonomi Indonesia dari sebuah perekonomian yang berwatak kolonial menjadi sebuah perekonomian nasional.


Sebagaimana dikemukakan Bung Karno, yang dimaksud dengan ekonomi nasional adalah sebuah perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat banyak dalam penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tanah air (Weinsten, 1976 dari Baswir 2009).


Kesadaran-kesadaran seperti itulah yang menjadi titik tolak perumusan pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan pasal tersebut.

"Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.

PEMIKIRAN BUNG HATTAKemakmuran masyarakatlah yang diutamakan,

bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi."

DEMOKRASI EKONOMI DAN EKONOMI KERAKYATAN

Walaupun demikian, mengacu pada definisi kata Kerakyatan sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta

(Hatta, 1932), serta penggunaan kata kerakyatan pada sila keempat Pancasila, tidak terlalu sulit untuk disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan sesungguhnya tidak lain dari demokrasi ekonomi sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 itu. Artinya, ekonomi kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi (Baswir, 1995).

DEMOKRASI EKONOMI ERA ORDE BARU

Terdapat kesenjangan peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Kesenjangan dalam konteks industri.

Kesenjangan dalam konteks tenaga kerja.

Kontribusi dari golongan ekonomi kuat (termasuk konglomerat) berada diatas 60% dari produk domestik bruto.

Sisanya (40%) dikuasai oleh perusahaan-perusahaan kecil.

Perdagangan eceran (retail) yang dikuasai golongan ekonomi lemah jauh lebih kecil dari volume perdagangan dalam partai besar yang dikuasai golongan ekonomi kuat.

Perdagangan grosir/partai besar sulit dimasuki banyak pihak.

Terdapat sistem lisensi yang rumit yang berpotensi timbulnya KKN.

LATAR BELAKANG PENERAPANProgram padat karya diutamakan karena tenaga kerja

Indonesia masih berketerampilan dan berpendidikan rendah, sehingga peran serta masih terbatas pada tenaga fisik yang mereka miliki.

Namun industri padat modal masih diperkenankan selama mampu memberi daya serap ekonomi terhadap tenaga kerja.

LATAR BELAKANG PENERAPANSistem yang perlu dikembangkan adalah sektor

industri yang secara tepat mampu mengambil manfaat dari industri padat karya dan industri padat modal.

Keseimbangan antara industri berbasis SDA dan industri lain.

Penggunaan SDA tak terbarukan harus diganti dengan SDA terbarukan.

LATAR BELAKANG PENERAPANIndustri besar harus membuat perencanaan ekonomi

yang mendukung industri kecil.

Jika semua kondisi tersebut dipenuhi, akan terbentuk jaringan ekonomi publik yang menghasilkan produk oleh semua dan untuk semua.

AGENDA EKONOMI KERAKYATAN

Memperjuangkan penghapusan sebagian utang luar negeri Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi tekanan terhadap belanja negara dan neraca pembayaran.

Meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan negara.

Mendemokratisasikan pengelolaan BUMN

AGENDA EKONOMI KERAKYATAN

Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar para pekerja serta peningkatan partisipasi para pekerja dalam penyelenggaraan perusahaan.

MODAL SOSIALTrust

Mutual understanding (saling memahami)

Shared knowledge (pengetahuan bersama)

Cooperative action (Tindakan bersama)

MODAL SOSIAL DAN KOPERASIMelalui keempat prinsip ini Tolby Mutis (2001 dari

Miradje dan Sukidin,2009) berpendapat bahwa koperasi dapat membebaskan para pemimpin dan anggotanya dari praktik rentenir dan mengeruk keuntungan, sekaligus menjauhkan masyarakat dari kebiasaan yang menghambat kemajuan.

7 Perilaku yang didorong oleh koperasi

Kejujuran

Loyalitas

Ketepatan yang cerdas

Partisipasi yang adil

Disiplin

Memacu mutual benefits

Transparansi

7 Perilaku yang didorong oleh koperasi

Tujuh perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan ini juga sering juga disebut sebagai modal sosial koperasi.

DEFINISI KOPERASI (ICA 1996)

Suatu asosiasi yang bersifat otonom dengan keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela

Untuk peningkatan usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan kultur

Melalui usaha bersama dengan cara saling membantu dan mengontrol usaha secara demokratis.

SECARA SINGKAT DAN SEDERHANA

Koperasi adalah organisasi bisnis yang para pemilik atau anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut

PRINSIP BADAN USAHA KOPERASI

Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.

Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak dan kewajiban antara para anggota.

Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi.

(Limbong, Bernhard;2010)

Menurut Bung Hatta dan Sri Edi Swasono

Koperasi adalah sokoguru (tiang utama) perekonomian nasional, karena :

Wadah penampung pesan politik dari bangsa yang didominasi sistem ekonomi kolonial

Menampung dan mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya bangsa

Wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi lemah

Koperasi berwatak sosial karena dapat hidup baik dalam bangun usaha swasta maupun BUMN

Wahana untuk merealisasikan ekonomi Pancasila

CIRI-CIRI KOPERASIAdanya sejumlah individu yang bergabung ke dalam

kelompok koperasi atas dasar tujuan yang sama.

Anggota bertekad mewujudkan tujuan tersebut melalui usaha bersama saling membantu dan swadaya.

Koperasi merupakan badan usaha

Mengemban tugas pokok menunjang kepentingan ekonomi rumah tangga anggota melalui penyelenggaraan usaha pelayanan barang dan jasa.

BENTUK-BENTUK KOPERASIKoperasi primer

Koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang-perorang

Koperasi sekunder :

Pokok koperasi, yaitu koperasi yang beranggotakan sekumpulan koperasi primer.

Induk koperasi, koperasi yang didirikan dan beranggotakan para koperasi sekunder

Gabungan koperasi adalah kumpulan pusat koperasi.

JENIS-JENIS KOPERASIKoperasi konsumsi

Koperasi penyedia barang dan jasa untuk keperluan konsumsi.

Koperasi produksi

Didirikan oleh anggota yang bekerja di bidang produksi. Misal koperasi petani,pengrajin dan peternak.

JENIS-JENIS KOPERASIKoperasi Jasa

Didirikan oleh para penjual jasa, seperti koperasi perhotelan, koperasi angkutan dan lain-lain.

Koperasi simpan pinjam

Mendukung kepentingan anggota dnegan menyediakan modal dan dana untuk membiayai kebutuhan finansial lainnya.

Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

Misalnya koperasi konsumsi yang juga menyediakan jasa tabungan dan peminjaman dana, maka unit yang mengelola jasa ini disebut unit simpan pinjam.

Bentuk koperasi ini dihapus dalam UU koperasi 2012

JENIS-JENIS KOPERASIKoperasi single purpose dan multi-purpose

Koperasi single purpose adalah koperasi yang aktivitasnya hanya terdiri dari satu macam usaha. Contoh koperasi bahan kebutuhan pokok.

Operasi multi purpose adalah koperasi yang ditujukan untuk dua atau lebih jenis usaha, misla koperasi simpan pinjam dan konsumsi.

Struktur KoperasiRapat anggota

Pengurus

Pengawas

Pengelola

RAPAT ANGGOTAMerupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam

koperasi.

Berdasyarkan musyawarah untuk mufakat.

Menetapkan anggaran dasar dan kebijaksanaan umum organisasi.

Pemilihan,pengangkatan,pemberhentian pengurus dan pengawas.

Penyusunan rencana kerja, rencana APB (anggaran pendapatan dan belanja) koperasi dan pengesahan laporan keuangan.

RAPAT ANGGOTAPengesahan pertanggungjawaban pengurus

Pembagian SHU

Menetapkan penggabungan, pembagian dan pembubaran koperasi.

PENGURUS KOPERASIMengelola koperasi dan usahanya

Mengajukan rencana kerja dan RAPBK

Menyelenggarakan rapat anggota

Mengajukan laporan keuangan dan laopran pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

Memelihara daftar anggota dan pengurus

Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris

PENGURUS KOPERASIBerwenang mewakili koperasi di pengadilan.

Memutuskan penerimaan, penolakan dan pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam anggaran dasar.

Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi.

PENGAWAS KOPERASIMelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

kebijakan dan pengelolaan koperasi.

Meneliti segala catatan dan mendpaat keterangan yang diperlukan.

PENGELOLAPengelola adalah orang-orang yang diangkat dan

diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara profesional dan efisien.

SEJARAH KOPERASIIde koperasi muncul dari Eropa

Ide dasarnya adalah konsepsi tentang sebuah struktur organisasi yang sesuai dengan lingkungan ekonomi sosial para pekerja,para pengrajin dan para petani kecil di negara Eropa.

SEJARAH KOPERASIKoperasi konsumsi pertama dibentuk dan

diperkenalkan oleh Charles Howard dari Inggris, didirikan oleh 28 orang penenun miskin dari kota Rochdale dan diberi nama The equitable pioneers of Rochdale

SEJARAH KOPERASIKoperasi simpan pinjam diperkenalkan oleh

Frederich Wilhelm Raiffesen dan Herman Schule Delitzsch dari Jerman.

Koperasi pertanian berkembang dengan baik dalam meningkatkan produktivitas para petani berskala kecil dan pengolahan hasil-hasil pertanian di Denmark.

SEJARAH KOPERASIBenjamin Franklin memprakarsai penerapan cara

kerja koperasi pada tahun 1752, mulai tahun 1860 mengenal prinsip Rochdale dan mendirikan banyak koperasi di kalangan kaum buruh dan penduduk kota

Uni sovyet membentuk koperasi untuk melatih petani dan memperkuat kedudukan kaum buruh

SEJARAH KOPERASIPada tahun 1900 Jepang mendirikan koperasi

kerajinan,pertanian dan konsumsi berdasarkan prinsip Rochdale. Koperasi di Jepang mengalami pertumbuhan pesat pada periode 1920-1930, terutama koperasi pertanian.

PRINSIP KOPERASI ROCHDALEKeanggotaan bersifat terbuka.

Pengawasan demokratis (one man one vote).

Bunga terbatas atas modal anggota.

Patronage refund, pembagian SHU sesuai jasa terhadap koperasi.

Barang-barang hanya dijual sesuai harga pasar secara tunai.

ICAAliansi koperasi internasional atau International

cooperative Alliance (ICA) didirikan pertama kali pada tahun 1895 di London Inggris, bertujuan untuk mempererat kerjasama, tukar-menukar informasi dan berbagi pengalaman di antara negara-negara anggota.

PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

Raden Ario Wiriaatmadja mendirikan koperasi kredit bernama Hulpen Spaaren Laudbouwcredeet pada tahun 1895.

Patih Purwokerto ini juga mendirikan rumah gadai, lumbung desa dan semacam lembaga keuangan di pedesaan yang diberi nama bank desa.

PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIAPertumbuhan koperasi mulai tertata sejak era

pergerakan nasional. Boedi Oetomo memakai koperasi konsumsi, industri kecil dan kerajinan sebagai wadah usaha ekonomi untuk mensejahterakan rakyat miskin. Koperasi pertama yang didirikan oleh organisasi Boedi Oetomo adalah koperasi konsumsi bernama “Toko Adil”.

PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIAUU Koperasi pertama dibuat oleh pemerintah

kolonial Belanda pada tahun 1915. Bernama Verordening op de Cooperative Vereebiguijen.

UU ini mengharuskan anggaran dasar koperasi harus ditulis dalam bahasa belanda dan dibuat di hadapan notaris.

PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIAPada masa pendudukan Jepang (1942-1945), berdiri

badan-badan koperasi yang disebut “kumiai” yang berorientasi pada usaha mengumpulkan kebutuhan logistik untuk kepentingan perang.

Alenia IV pembukaan UUD 1945 yang disusun 3 bulan setelah tanggal 17 Agustus 1945 disebutkan tujuan memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIAKedua tujuan tersebut dituangkan dalam pasal 33

UUD 1945 dan penjelasan ayat 1 yang berbunyi “…koperasi sebagai sokoguru perekonomian Nasional.” Bung Hatta menggunakan pasal 33 ini sebagai politik sosial ekonomi NKRI.

Pada tahun 1945 dibentuk jawatan koperasi yang bertanggungjawab membina dan mengembangkan koperasi dengan menyusun program kerja dan strategi pencapaian yang tepat.

PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIAPada era orde baru (1967-1998) diterbitkan UU

Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian.

Pada masa ini, koperasi pertanian di pedesaan disatukan menjadi “KUD” dan diintegrasikan dengan pembangunan di bidang sosial ekonomi.

PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIAKoperasi tumbuh dalam tingkat nasional tetapi

belum mampu menjadi sokoguru perekonomian nasional.

Hal ini mendorong dikeluarkannya UU No.25 tahun 1992 yang melandasi perkembangan koperasi di masa sekarang, dengan harapan menjadi lebih mandiri, lebih besar dan lebih berdaya saing.

PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIAPrinsip Koperasi menurut UU Nomor 25 tahun 1992

adalah sebagai berikut:

Koperasi melaksanakan prinsip:

Keanggotaan sukarela dan terbuka

Pengelolaan secara demokratis

SHU dibagikan dengan adil sesuai besar jasa masing-masing anggota

Balas jasa terbatas pada modal

Kemandirian

PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

Pengembangan koperasi dilakukan dengan :

Pendidikan perkoperasian

Kerjasama antar koperasi

PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIAPada bulan Maret 2010 jumlah koperasi di Indonesia

sebesar 175.102 unit dengan anggota berjumlah 29.124.000 orang. Volume usaha koperasi sebesar Rp 77,514 triliun dengan modal sendiri sebesar Rp 30,656 triliun.

CARA MENDIRIKAN KOPERASIDasar pembentukan adalah para pendiri atau calon

anggota harus memiliki kegiatan ekonomi atau kepentingan yang sama.

Persiapan pembentukan dilakukan dengan menghubungi kantor departemen koperasi untuk mendapat penyuluhan dan penerangan.

Melakukan rapat pembentukan yang minimal dihadiri oleh 20 calon anggota.

Pengajuan permohonan pengesahan kepada Kepala Departemen koperasi di wilayahnya.

CARA MENDIRIKAN KOPERASIPendaftaran koperasi sebagai badan hukum. Disetujui

atau ditolak berdasarkan keanggotaan,permodalan, kepengurusan dan bidang usaha koperasi yang bersangkutan.

Pengesahan akta koperasi dilakukan paling lambat 3 bulan setelah pengajuan permohonan.

TUJUAN KOPERASIMenurut UU No. 25 1992, tujuan koperasi adalah

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Mewujudkan masyarakat maju,adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Fungsi KoperasiMembangun dan mengembangkan potensi ekonomi

anggota dan masyarakat.

Berperan aktif meningkatkan kualitas kehidupan.

Memperkokoh perekonomian rakyat.

Mengembangkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

TANTANGAN KOPERASIPermodalan

Koperasi dituntut untuk meningkatkan daya saing secara lokal,nasional,regional dan internasional untuk menghadapi perdagangan bebas dan globalisasi.

Daya saing bukan hanya kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa ke pasar internasional tetapi juga untuk mempertahankan pangsa pasar domestik dari pesaing yang basal dari luar negeri.

PEMBERDAYAAN KOPERASI

RUU KOPERASI Diversifikasi usaha, koperasi boleh memiliki cabang usaha berbentuk CV atau PT.

Ekonomi kerakyatan

Education