MAKALAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM “Ekonomi Islam” Kelompok 4 Putri S etya R ahmitha 105040204111016 Dewi Fajarwati 105040204111018 Yhosiana Santoro 105040206111001 Ida Ayu Wahyuningtyas 105040207111001 Astri Septianingsih 105040207111002 PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
5/17/2018 Ekonomi Islam (Makalah Agama) - slidepdf.com
2.2 Sejarah tentang Sistem Ekonomi Islam atau Syariah
Dengan hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis pada awal tahun 90-an
membuat sistem kapitalisme disanjung sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang sahih. Tetapi
ternyata, sistem ekonomi kapitalis membawa akibat negatif dan lebih buruk, karena banyak negara
miskin bertambah miskin dan negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit semakin kaya.
Dengan kata lain, kapitalis gagal meningkatkan harkat hidup orang banyak terutama di
negara-negara berkembang. Bahkan menurut Joseph E. Stiglitz (2006) kegagalan ekonomi
Amerika dekade 90-an karena keserakahan kapitalisme ini. Ketidakberhasilan secara penuh dari
sistem-sistem ekonomi yang ada disebabkan karena masing-masing sistem ekonomi mempunyai
kelemahan atau kekurangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelebihan masing-masing.
Kelemahan atau kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut lebih menonjol
ketimbang kelebihannya.
Karena kelemahannya atau kekurangannya lebih menonjol daripada kebaikan itulah yang
menyebabkan muncul pemikiran baru tentang sistem ekonomi terutama dikalangan negara-negara
muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu sistem ekonomi
syariah. Negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim mencoba untuk mewujudkan suatu
sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-quran dan Hadist, yaitu sistem ekonomi Syariah yang
telah berhasil membawa umat muslim pada zaman Rasulullah meningkatkan perekonomian di
Zazirah Arab. Dari pemikiran yang didasarkan pada Al-quran dan Hadist tersebut, saat ini sedang
dikembangkan Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah di banyak negara Islam termasuk di
Indonesia.
Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah merupakan perwujudan dari paradigma
Islam. Pengembangan ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah bukan untuk menyaingi
sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatusistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan
dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk
mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan
di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat Muslim tetapi,
seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketentraman hidup tidak hanya sekedar dapat memenuhi
5/17/2018 Ekonomi Islam (Makalah Agama) - slidepdf.com
menderita kemiskinan abadi, karena hanya dengan mengurangi konsumsi hari ini ia dapat
menyediakan hasil yang kian bertambah bagi hari esok, dan kita tidak bisa berbuat demikian
kecuali bila pendapatan kita sekarang ini bersisa sedikit di atas keperluan hidup sehari-hari.
Tetapi Islam melindungi kepentingan si miskin dengan memberikan tanggung jawab moralterhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui system hak milik pribadi secara
terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam
tangan segelintir orang, dikutuk! Al-Qur’an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari
rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, karena kekayaan harus tersebar dengan baik. Dengan
cara ini, Islam menyetujui dua pembentukan modal yang berlawanan yaitu konsumsi sekarang
yang berkurang dan konsumsi mendatang yang bertambah. Dengan demikian memungkinkan
modal memainkan peranan yang sesungguhnya dalam proses produksi. Karena itu tingkat
keuntungan pada usaha ekonomi yang khusus antara lain dapat digunakan sebagai salah satu sarana
penentuan modal.
Kelihatannya tiak ada ciri-ciri istimewa yang dapat dianggap sebagai organisasi dalam
suatu kerangka Islam. Tetapi ciri-ciri khusus berikutnya dapat diperhatikan, untuk memahami
peranan organisasi dalam ekonomi Islam. Pertama, dalam ekonomi Islam pada hakikatnya lebih
berdasarkan ekuiti (equity-based) daripada berdasarkan pinjaman (loan-based), para manajer
cenderung mengelola perusahaan yang bersangkutan dengan pandangan untuk membagi deviden di
kalangan pemegang saham atau berbagi keuntungan diantara mitra suatu usaha ekonomi. Kekuatan
– kekuatan koperatif melalui berbagai bentuk investasi berdasarkan persekutuan dalam bermacam-
macam bentuk (mudaraba, musyarika, dll).
Kedua, pengertian keuntungan biasa mempunyai arti yang lebih luas dalam kerangka
ekonomi Islam karena bunga pada modal tidak diperkenankan. Modal manusia yang diberikan
manajer harus diintegerasikan dengan modal yang berbentuk uang. Pengusaha penanam modal dan
usahawan menjadi bagian terpadu dalam organisasi dimana keuntungan biasa menjadi urusan
bersama.
Ketiga, karena sifat terpadu organisasi inilah tuntutan akan integritas moral, ketetapan dan
kejujuran dalam perakunan (accounting) barangkali jauh lebih diperlukan daripada dalam
organisasi sekular mana saja, dimana para pemilik modalnya mungkin bukan merupakan bagian ari
manajemen. Islam menekankan kejujuran, ketepatan dan kesungguhan dalam urusan perdagangan,
5/17/2018 Ekonomi Islam (Makalah Agama) - slidepdf.com
Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Yuswanda A Tamenggung, dengan
adanya program ini diharapkan mampu menata ketimpangan yang terjadi dalam penguasaan
kepemilikan, mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta menyelesaikan konflik sengketa tanah
yang hingga kini sudah cukup banyak (Koran Seputar Indonesia, 18 Februari 2007). Program ini
seolah akan segera merealisasikan ‘mimpi’ petani miskin. Bagaimanakah Islam memandang
masalah ini? Dan adakah solusi Islam mengenai masalah pertanahan?
Sejarah Land Reform
Menurut pakar agraria, Gunawan Wiradi yang kini menjabat sebagai Penasihat Pusat Kajian
Agraria Institut Pertanian Bogor (IPB), usia pembaruan agraria sudah mencapai lebih dari 2500
tahun. Kata ‘land reform’ yang pertama di dunia, dikenal pada zaman Yunani Kuno, 594 tahun
sebelum Masehi. Bahkan, slogan land to the tillers (tanah untuk penggarap) sudah menggemaselama 565 tahun sebelum Masehi.
Selanjutnya, melalui tonggak-tonggak sejarah: ‘land reform’ di zaman Romawi Kuno (134
SM), gerakan pencaplokan tanah-tanah pertanian oleh peternak biri-biri di Inggris berlangsung
kurang lebih selama lima abad, dan Revolusi Perancis (1789-1799), maka sejak itu hampir semua
negara-negara di Eropa melakukan ‘land reform’ . Apalagi setelah Perang Dunia Kedua,
pembaruan agraria dilakukan dimana-mana, baik di Asia, Afrika, dan Amerika.
Politik Pertanahan Menurut Islam
Tanah merupakan faktor produksi paling penting yang menjadi bahan kajian paling serius
para ahli ekonomi, karena sifatnya yang khusus yang tidak dimiliki oleh faktor produksi lainnya.
Sifat itu antara lain tanah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan permanen manusia, tanah
kuantitasnya terbatas dan tanah bersifat tetap. Sifat lainnya ialah tanah bukan produk tenaga kerja.
Segala sesuatu yang lain adalah produk tenaga kerja kecuali tanah. Di dalam masyarakat,
permasalahan tanah juga telah menjadi penyebab pertentangan, pertikaian, dan pertumpahan darah
di dalam masyarakat atau antar masyarakat. Tanah juga memberi andil besar dalam perubahanstruktur dan sistem masyarakat. Sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialisme dalam hal ini
sedikit banyak dipicu karena kecemburuan sosial terhadap orang-orang yang memiliki tanah
karena hak-hak istimewa dan menjadikannya sebagai alat eksploitasi masyarakat.
5/17/2018 Ekonomi Islam (Makalah Agama) - slidepdf.com
Islam memiliki karakteristik yang khas dengan adanya perbedaan prinsiip dengan sistem ekonomi
lainnya.
Sistem ekonomi Islam mengakui tanah termasuk dalam kepemilikan individu apabila tidak
ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti terdapat kandungan bahan tambangn atau dikuasaioleh negara. Ketika kepemilikan ini dianggap sah secara syariah, maka pemilik tanah memiliki hak
untuk mengelolanya maupun memindahtangankan secara waris, jual beli dan pembelian.
Sebagaimana kepemilikan individu lainnya, kepemilikan atas tanah ini bersifat pasti tanpa ada
pihak lain yang dapat mencabut hak-haknya. Negara melindungi harta milik warga negara dan
melindunginya dari ancaman gangguan pihak lain.
Dengan demikian, kepemilikan atas tanah dapat dilakukan dengan prinsip yang sama dengan
komoditas lainnya. Tanah dapat dikuasai dengan waris, hadiah, dan jual beli sebagaimanakomoditas lainnya pun dapat dilakukan dengan transaksi ini. Namun demikian, system ekonomi
islam juga telah menetapkan mekanisme lainnya dalam penguasaan tanah secara khusus yaitu
menghidupkan tanah mati dan pemberian oleh negara.
Menghidupkan Tanah Mati
Menghidupkan tanah mati (ihya’ul mawat) artinya mengelola atau menjadikan tanah mati
agar siap ditanami. Yang dimaksud tanah mati adalah tanah yang tidak tampak dimiliki seseorang,
dan tidak terdapat tanda-tanda apapun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, ataupun yang lainnya.
Tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang akan menjadi milik orang yang bersangkutan.
Hak kepemilikan ini ditetapkan berdasarkan beberapa hadits Rasulullah saw.
“Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan menjadi hak orang lain, maka
dialah yang lebih berhak.” (HR. Imam Bukhari dari Aisyah)
“Siapa saja yang telah memagari sebiidang tanah dengan pagar, maka tanah itu adalah
miliknya.” (HR. Abu Daud)
“Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah itu adalah miliknya.”
(HR. Imam Bukhari)
Seseorang yang telah menghidupkan tanah mati, maka ia berhak atas kepemilikannya beserta
hak-hak lain sebagai konsekuensi kepemilikan. Pemilik tanah berhak memperoleh manfaat tanah,
5/17/2018 Ekonomi Islam (Makalah Agama) - slidepdf.com
dihasilkan tanah dan bukan untuk ditelantarkan. Kasus Bilal al Muzni dapat menggambarkan
dorongan ini.
Yunus menceritakan dari Muhammad bin ishaq dari Abdullah bin Abu Bakar berkata: “Bilal
bin Al harits Al Muzni datang kepada Rasulullah saw., lalu dia meminta sebidang tanahkepada beliau. Beliau kemudian memberikan tanah yang berukuran luas kepadanya.” Ketika
pemerintahan dipimpin oleh khalifah Umar, dia (Umar) berkata kepadanya: “wahai Bilal,
engkau telah meminta sebidang tanah yang luas kepada Rasulullah saw. Lalu beliau
memberikannya kepadamu. Dan Rasulullah saw, tidak pernah menolak sama sekali untuk
dimintai, sementara engkau tidak mampu (menggarap) tanah yang ada ditanganmu.” Bilal
menjawab: “Benar.” Umar berkata: “Lihatlah, mana di antara tanah itu yang mampu kamu
garap, maka milikilah. Dan mana yang tidak mampu kamu garap, serahkanlah kepada kami,
dan kami akan membagikannya kepada kaum muslimin.” Bilal berkata: “Demi Allah, aku
tidak akan melakukan sama sekali dan memberikan apa yang diberikan oleh Rasulullah saw.”
Umar berkata: “Demi Allah, engkau hendaknya benar-benar menggarapnya.” Kemudian
Umar mengambil tanah yang tidak mampu dia garap dari Bilal, lalu dia membagikan kepada
kaum Muslimin.
Negara sebagai pihak yang mengontrol aktivitas ekonomi warga negaranya akan memaksa
para pemilik tanah pertanian untuk mengelola tanahnya secara optimal. Langkah yang dilakukan
oleh negara adalah mengambil hak kepemilikan tanah apabila orang yang bersangkutan
mengabaikannya selama tiga tahun. Tanah tersebut kemudian akan diberikan kepada pihak yang
membutuhkan dan sanggup untuk mengelolanya. Dengan demikian, kepemilikan tanah pada
hakikatnya tidak dibatasi waktu tertentu. Tanah masih berhak untuk dimiliki dengan segala hak-
hak yang menyertainya selama yang bersangkutan mengelola sesuai dengan kegunaannya. Islam
hanya membatasi jangka waktu penelantaran selama masa tiga tahun. System pencabutan hak
kepemilikan dan jangka waktunya ini diambil dari hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah
ini.
Umar bin Khaththab r.a. mengatakan: “Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah
yang dipagarnya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun.”.
Pengambilan tanah yang ditelantarkan selama jangka waktu tiga tahun berlaku untuk semua
jenis tanah pertanian baik yang diperoleh dari pembelian, waris, hadiah, pemberian negara maupun
5/17/2018 Ekonomi Islam (Makalah Agama) - slidepdf.com
harus memiliki lahan sementara siapapun yang tidak mampu dan tidak mau mengolah lahan maka
tidak dibenarkan untuk menguasai lahan pertanuian.
• Berdasarkan Literatur II
Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, Islam memperhatikan
pemenuhan kebutuhan setiap anggota masyarakat dengan fokus perhatian bahwa manusia
diperhatikan sebagai individu (pribadi), bukan sekedar sebagai suatu komunitas yang hidup
dalam sebuah negara. Hal ini berarti Islam lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan
secara individual dan bukan secara kolektif. Atau dengan kata lain bagaimana agar setiap
individu masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok sekaligus dapat
meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelengkap
(sekunder dan tersier). Bukan sekedar meningkatkan taraf hidup secara kolektif yangdiukur dari rata-rata kesejahteraan seluruh anggota masyarakat tanpa melihat secara lebih
jauh aspek distribusinya sehingga dapat dijamin secara pasti bahwa setiap individu telah
terpenuhi kebutuhannya.
Politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan sebuah
negara semata, tanpa memperhatikan adanya jaminan kepada setiap orang untuk menikmati
peningkatan taraf hidup tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan
mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan sebebas-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin-
tidaknya hak hidup individu-individu lainnya. Akan tetapi, politik ekonomi Islam adalah
semata-mata untuk menjamin hak hidup setiap orang, sebagai manusia yang hidup sesuai
dengan interaksi-interaksi tertentu serta memungkinkan orang yang bersangkutan untuk
meningkatkan taraf hidupnya, dan mengupayakan kemakmuran dirinya di dalam gaya
hidup tertentu. Dengan demikian, politik ekonomi Islam tentu berbeda dengan politik
ekonomi kapitalis dan politik ekonomi sosialis. Perbedaan tersebut terlihat dari tujuan yang
ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan (hukum-hukum) yang dipergunakan
untuk memecahkan persoalan hidup manusia. .Politik ekonomi Islam menjamin
terpenuhinya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok (primer) dalam pandangan Islam
mencakup kebutuhan terhadap barang-barang tertentu berupa pangan, sandang dan papan
serta kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu berupa keamanan, pendidikan dan kesehatan.
5/17/2018 Ekonomi Islam (Makalah Agama) - slidepdf.com
Barang-barang berupa pangan, sandang dan papan (perumahan) adalah kebutuhan pokok
(primer) manusia yang harus dipenuhi. Tidak seorangpun yang dapat melepaskan diri dari
kebutuhan tersebut. Demikian jasa-saja keamanan, kesehatan dan pendidikan, adalah tiga
hal yang merupakan kebutuhan jasa asasi dan harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya.
Dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat, maka Sistem Ekonomi
Islam telah menetapkan suatu strategi politik yang harus dilaksanakan agar pemenuhan tersebut
dapat berjalan dengan baik. Kalau di kaji hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan strategi
pemenuhan seluruh kebutuhan ini, maka akan dijumpai beberapa ketentuan yang menjelaskan hal
itu.
Secara garis besar strategi pemenuhan kebutuhan pokok dibedakan antara pemenuhan kebutuhan
pokok yang berupa barang dengan kebutuhan pokok berupa jasa. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang Sistem Ekonomi Islam memberikan jaminan dengan mekanisme tidak
langsung, yakni dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhi
kebutuhan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan kebutuhan jasa pokok dipenuhi dengan
mekanisme langsung, yakni negara secara langsung memenuhi kebutuhan jasa pokok tersebut.
Politik Pertanian Islam
Politik pertanian yang dijalankan oleh negara Islam dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang
ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibidang pertanian.
Menurut Sistem Ekonomi Islam ada beberapa kebijakan yang harus dijalankan pemerintah dalam
bidang pertanian baik sektor produksi primer, pengolahan hasil pertanian, maupun perdagangan
dan jasa pertanian. Dibawah ini akan dipaparkan beberapa kebijakan yang ditempuh oleh
pemerintah untuk mewujudkan terpenuhinya tujuan politik ekonomi Islam.
Kebijakan di Sektor Produksi Pertanian
Kebijakan pertanian yang ditempuh oleh pemerintah di produksi primer dijalankan dalam rangka
meningkatkan produksi pertanian. Untuk mencapainya dapat dilakukan dengan jalan intensifikasi
dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan berbagai cara yang dapat meningkatkan
produktivitas lahan. Sedangkan ekstensifikasi dilaklukan dengan berbagai cara yang dapat
menambah luas lahan pertanian yang dapat ditanami. Intensifikasi pertanian ditempuh dengan jalan
penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih baik seperti bibit unggul, pupuk dan obat-obatan
5/17/2018 Ekonomi Islam (Makalah Agama) - slidepdf.com
Sedangkan disektor perdagangan, negara harus melakukan berbagai kebijakan yang dapat
menjamin terciptanya mekanisme pasar secara transparan, tidak ada manipulasi, tidak ada
intervensi yang dapat menyebabkan distorsi ekonomi serta tidak ada penimbunan yang dapatmenyebabkan kesusahan bagi masyarakat. Untuk itu ada beberapa kebijakan yang harus ditempuh
pemerintah agar industri pertanian dapat tumbuh dengan baik, yaitu :
Pertama : Negara harus menyediakan berbagai prasarana jalan, pasar dan sarana transportasi yang
dapat mengangkut hasil pertanian dan hasil industri pertanian secara cepat dan dengan harga
murah. Dengan cara ini maka produk-produk pertanian dan produk-produk industri pertanian dapat
diperoleh dengan harga yang murah karena biaya transportasi yang murah.
Kedua : Negara harus menjamin agar mekanisme harga komoditi pertanian dan harga komoditi
hasil industri pertanian dapat berjalan secara transparan dan tanpa ada manipulasi. Untuk itu
negara harus membuat kebijakan yang dapat menjamin transparannya harga komoditi pertanian.
Berbagai penipuan dalam bentuk manipulasi harga komoditi pertanian dan hasil industri pertanian
harus dicegah dan negara dapat memberikan sanksi kepada siapa saja melakukan penipuan
terhadap harga tersebut. Upaya memanfaatkan ketidaktahuan sekelompok orang agar dia dapat
memperoleh keuntungan yang sangat besar adalah adalah harus dicegah. Karena itu dilarang untuk
menghadang kafilah yang akan masuk pasar agar dapat memperoleh harga yang sangat murah,
kemudian menjualnya di pasar. Dalam hal ini telah diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa :
“ Rasulullah saw telah melarang melakukan penghadangan terhadap para pedagang ” (HR.
Bukhari-Muslim)
Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda :
“ Janganlah kalian hadang kafilah-kafilah (orang-orang yang berkendaraan) dan janganlah orang
yang hadir (orang di kota) menjualkan barang milik orang desa.” (HR Bukhari-Muslim)
Larangan Rasulullah saw terhadap aktivitas ini, agar harga yang berlaku benar-benar transparan
dan tidak ada yang memanfaatkan ketidaktahuan satu pihak –baik penjual maupun pembeli—.
Dengan demikian harga yang berlaku adalah harga pasar yang sebenarnya.
Ketiga : Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat menjamin terciptanya harga yang wajar
berdasarkan mekanisme pasar yang berlaku. Mekanisme pasar yang berjalan normal,
5/17/2018 Ekonomi Islam (Makalah Agama) - slidepdf.com
Sedangkan penipuan yang dilakukan oleh pembeli adalah dengan jalan memanipulasi alat
pembayarannya (baik berupa uang maupun barang).
Kelima : Pemerintah harus mencegah berbagai tindakan penimbunan produk-produk pertanian dan
kebutuhan pokok lainnya. Penimbunan merupakan suatu cara bagi manusia yang dapatmemperbesar harta kekayaannya. Penimbun adalah orang yang mengumpulkan barang-barang
dengan menunggu waktu naiknya harga barang-barang tersebut, sehingga dia bisa menjualnya
dengan harga yang tinggi, sementara masyarakat mengalami kesulitan untuk menjangkau
harganya. Cara seperti ini adalah cara yang telah diharamkan oleh Islam. Dalam hal ini rasulullah
saw bersabda :
“Tidak akan menimbun (barang) kecuali orang yang berdosa” (HR. Muslim)
“Sejelek-jelek manusia adalah orang yang suka menimbun, jika mendengar harga murah dia
merasa kecewa, dan jika mendengar harga naik dia merasa gembira.” (HR. Ibnu Majah dan
Hakim)
Keenam : Pemerintah harus dapat mencegah perselisihan yang terjadi akibat tindakan-tindakan
spekulasi dalam perdagangan. Banyak sekali jenis-jenis spekulasi yang mengandung kesamaran
yang dilarang oleh Islam, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai hadits.
Jabir meriwayatkan bahwa, “Nabi saw. telah melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah dan
tsunaiya kecuali diketahui.” (HR. Tirmidzi).
Anas meriwayatkan bahwa, “Rasulullah saw. telah melarang muhaqalah, mukhadarah,
mulamasah, munabazah dan muzabanah. (HR. Bukhari)
Sistem muhaqalah merupakan panjualan komoditas pertanian yang belum dipanen untuk
memperoleh hasil panen yang kering. Penjualan secara munabazah berarti seseorang menawarkan
barang yang dia miliki kepada orang lain dan penjualan tersebut dianggap sah meskipun orang
tersebut tidak memegang atau melihat barang tersebut. Hal ini berarti penjual langsung
melemparkan barang kepada pembeli tanpa memberi kesempatan kepada pembeli untuk
memeriksa barang dan harganya. Rasulullah saw. melarang praktek jual beli ini karena terdapat
kemungkinan unsur penipuan dan kesalahan.
5/17/2018 Ekonomi Islam (Makalah Agama) - slidepdf.com
Dapat disimpulkan bahwa sistem produktif dalam negara Islam harus dikendalikan dengan
kriteria objektif maupun subjektif. Kriteria objektif diukur dengan kesejahteraan material,
seangkan kriteria subjektif harus tercermin dalam kesejahteraan yang harus dinilai dari segi etika
ekonomi Islam.
Dalam Islam, faktor produksi tidak hanya tunduk pada proses perubahan sejarah yang
didesak oleh banyak ke-kuatan berlatar belakang penguangan / monetization tenaga kerja, tanah
dan modal, timbulnya negara nasional dari kerajaan feodal dan sebagainya, tetapi juga pada
kerangka moral dan etika abadi sebagaimanatertulis dalam syariat. Tanah tidak dianggap sebagai
hak kuno istimew dari negara dan kekuasaan, tetapi dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan
produksi yang digunakan demi kesejahteraan individu dan masyarakat.
Konsep hak milik pribadi dalam Islam bersifat unik, dalam arti bahwa pemilik mutlak
segala sesuatu yang ada di bumi dan langit adalah Allah14 manusia hanyalah kalifah di muka
bumi. Pada umumnya terdapat ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi.
Beberapa aspek pembiayaan dalam Islam cukup bervariasi, jika dalam ekonomi modern pemerintah memperoleh pendapatan dari sumber pajak, bea cukai dan pungutan, maka Islam lebih
memperkayanya dengan zakat, jizyah, kharaj (paja bumi), pampasan perang.
Meskipun nilai nominal zakat lebih kecil dari pajak dalam ekonomi modern tetapi
pemberlakukan distribusinya lebih efektif. Sebagai contoh pada masa depresi di Amerika tahun
5/17/2018 Ekonomi Islam (Makalah Agama) - slidepdf.com
1929 (jatuhnya bursa saham di New York), ahli makro ekonomi Keynes, menyarankan agar
masyarakat Amerika yang berduit melakukan komsumsi tinggi - salah satu penyebab terjadinya
depresi ekonomi adalah akibat terkonsentrasinya modal pada segelintir orang – diharapkan dengan
konsumsi tinggi akan mengalir dana dan menjadi efek rembes ke kemasyarakat. Akan tetapi efek
rembes dana dari orang kaya biasanya mengalir lambat pada orang miskin, Keunggulan
pembangunan Islam yang mengacu pada meningkatnya output dari setiap jam kerja yang
dilakukan, bila dibandingkan dengan konsep modern, disebabkan karena keinginan pembangunan
ekonomi dalam Islam tidak hanya timbul dari masalah ekonomi abadi manusia, tetapi juga dari
anjuran Ilahi dalam Qur’an dan Sunnah. Pertumbuhan output per kapita, di satu pihak tergantung
pada sumber daya alam dan di lain pihak pada perilaku manusia. Tetapi sumber daya alam saja
bukan merupakan kondisi yang cukup untuk pembangunan ekonomi, juga bukan sesuatu yang
mutlak diperlukan. Perilaku manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam
pembangunan ekonomi. Namun pembentukan perilaku manusia di negara terbelakang adalah suatu
proses yang menyakitkan karena memerlukan penyesuaian dengan lembaga-lembaga sosial,
ekonomi, hukum, politik. Berbeda dari agama lainnya, Islam mengakui kebutuhan metafisik
maupun material dari kehidupan. Karena itu masalah penempatan perilaku manusia di suatu negara
Islam tidaklah sesulit di negara-negara sekular. Demikianlah pandangan Islam tentang masalah
pertanahan menurut tinjauan system politik ekonomi Islam. Seharusnya seluruh kebijakan
pemerintah senantiasa berdasarkan aturan Islam. Sebab Islam tidak hanya mengatur masalah ritualibadah tapi Islam juga mengatur masalah siyasah (politik). Hal ini menunjukkan sempurnanya
Islam. Kesempurnaan Islam tidak akan terwujud tanpa adanya system yang sempurna yakni
Khilafah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah: Profesi yang paling baik adalah pekerjaan
yang dilakukan dengan tangannya. Sesungguhnya pertanian adalah profesi terbaik karena
mencakup (3 hal) merupakan (1) pekerjaan yang dilakukan dengan tangan, (2) dalam pertanian
terdapat tawakkal dan (3) Pertanian memberikan manfaat yang umum bagi manusia, binatang dan
burung.
5/17/2018 Ekonomi Islam (Makalah Agama) - slidepdf.com
Deliarnov.1995. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Raja Garfindo Persada
Fuad Mohd Fachruddin.1983. Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseoran & Asuransi. Alma’arif :Bandung. Muhammad Abdul Mannan.1993.Teori dan Praktek Ekonomi Islam. PT. Dana Bhakti
Wakaf .
M.Reza Rosadi. 2012. Politik Pertanian Dalam Islam . http://hizbut-tahrir.or.id/2008/04/ 28/serial-
syariah-politik-pertanian-dalam-islam/. Diakses 25 Maret 2012.
Med Nurhindarno, S.P. 2007. Tanah Pertanian Dalam Politik Ekonomi Islam. IPB : Bogor.
Robert L. Heilbroner. 1986.Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi. UI Press.
Tim dosen PAI.2005. Pendidikan Agama Islam.Universitas Brawijaya.
Winardi. 1986. Kapitalisme Versus Sosialism. Remadja Karya : Bandung.