EKONOMI DAN LINGKUNGAN: DIKOTOMI ATAU …fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/6A. PAPARAN PROF... · tahunan xvii forum rektor indonesia usu medan, 23-25 januari 2015.

EKONOMI DAN LINGKUNGAN:

DIKOTOMI ATAU SINERGI?

OLEH SUDHARTO P. HADI

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAHAN DISKUSI PANEL KONVENSI KAMPUS XI DAN TEMU

TAHUNAN XVII FORUM REKTOR INDONESIA

USU MEDAN, 23-25 JANUARI 2015

SISTEMATIKA PRESENTASI

• PENGERTIAN EKONOMI DAN

LINGKUNGAN

• KRITERIA KEBERHASILAN

PEMBANGUNAN & PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

• IMPLIKASI ORIENTASI PADA EKONOMI

• MENSINERGIKAN EKONOMI DAN

LINGKUNGAN

EKONOMI DAN LINGKUNGAN

• EKONOMI: MEMPELAJARI RUMAH TANGGA MANUSIA

• EKONOMI: MENDORONG PRODUKTIVITAS

• LINGKUNGAN: EKOLOGI= MEMPELAJARI RUMAH TANGGA MAHLUK HIDUP

• LINGKUNGAN: MENGHENDAKI KESEIMBANGAN

DIKOTOMIS ATAU SINERGIS?

KRITERIA PEMBANGUNAN

• PEMBANGUNAN ATAU DEVELOPMENT: UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN KONDISI YANG LEBIH BAIK (PROGRESS ATAU KEMAJUAN DAN BUKAN REGRESS ATAU KEMUNDURAN)

• KRITERIA KEBERHASILAN PEMBANGUNAN:– KUANTITATIF: PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

(PDRB), PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN FISIK (JALAN, JEMBATAN, MAL, LAPANGAN GOLF, PERUMAHAN DSB)

– KUALITATIF: PENDIDIKAN, PEMERATAAN PENDAPATAN, KUALITAS KESEHATAN, KEBEBASAN BERPENDAPAT, KELESTARIAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

• PEMBANGUNAN YANG DITUJUKAN UNTUK

MEMENUHI KEBUTUHAN GENERASI SEKARANG

TANPA MENGORBANKAN KEPENTINGAN DAN

KEBUTUHAN GENERASI YANG AKAN DATANG

IMPLIKASI DEFINISI• PEMENUHAN KEBUTUHAN (EKONOMI)

• KEADILAN ANTAR GENERASI (SOSIAL)

• KETERBATASAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

KEBIJAKSANAAN

DALAM GBHN DAN REPELITA

1. GBHN 1973, BAB III, HURUF B, BUTIR 10 :

“DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, SUMBER-SUMBER ALAM INDONESIA HARUS DIGUNAKAN SECARA RASIONIL. PENGGALIAN SUMBER KEKAYAAN ALAM TERSEBUT HARUS DIUSAHAKAN AGAR TIDAK MERUSAK TATA LINGKUNGAN HIDUP MANUSIA, DILAKSANAKAN DENGAN KEBIJAKSANAAN YANG MENYELURUH DAN DENGAN MEMPERHITUNGKAN KEBUTUHAN GENERASI YANG AKAN DATANG”

2. DIJABARKAN DALAM REPELITA II (1974 – 1979) DAN DITINGKATKAN DALAM GBHN 1978, REPELITA III (1979 – 1984), GBHN 1983, REPELITA IV (1984 – 1989), GBHN 1988 DAN REPELITA V (1989 – 1994), GBHN 1993 DAN REPELITA VI (1993 – 1998), GBHN 1999-2004, PROPENAS, RPJPN

PERSPEKTIF EKONOMI

SUMBER

KOMODITI

PERSPEKTIF EKOLOGI

SUMBER

LIMBAH

BARANG DAN JASA SEBAGAI OUTPUT :

Masalah Pengorganisasian

IMPLIKASI ORIENTASI PERTUMBUHAN

• KERUSAKAN HUTAN 1,6 JUTA ha/Tahun

MENINGKAT MENJADI 2,5 JUTA ha/Tahun, SAAT INI 1,19 JUTA HA/ TAHUN

• HUTAN DI RIAU : 18 %

• HUTAN DI JAMBI : 4 TAHUN TERSISA

• PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI BERBAGAI TEMPAT

• PENGALOKASIAN SDA YANG TIDAK ADIL

• DISINTEGRASI BANGSA

Gas Rumah Kaca :

CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC

D

A

M

P

A

K

Kenaikan muka air laut

Kenaikan Temperatur

Laut

Kenaikan Temperatur

Udara

Meningkatnya curah

hujan

Meningkatnya Evaporasi

Meningkatnya Badai Tropis

Tenggelamnya Pulau2 Kecil

Intrusi air laut, Rob, Abrasi

Menurunya Populasi Ikan

Meningkatnya Penyakit (nyamuk)

Banjir & Tanah Longsor,

Perubahan Pola Tanam

Kekeringan: Kelangkaan Pangan

Gangguan Transportasi

Kelangkaan Air & Pangan

ISU-ISU OTONOMI DAERAH

• MENGEJAR PAD

• MENGABAIKAN ASPEK-ASPEK YANG TIDAK MENGHASILKAN SEPERTI SOSIAL, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

• PERDA-PERDA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DIATASNYA

• RESENTRALISASI (DESENTRALISASI YG BLM DEMOKRATIS)

LINGKUNGAN MAKIN BURUK

• BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI PACET

MOJOKERTO, KERINCI (JAMBI), ROKAN

HULU (RIAU), BAHOROK SUMUT, SUMBAR,

ACEH, SULSEL, KALSEL, DKI,

TAWANGMANGU, BANJARNEGARA, DAS

BENGAWAN SOLO, JRATUNSELUNA

• MAKIN SEMRAWUTNYA KOTA-KOTA DI

INDONESIA :

– KUMUH

– BANJIR

– INTRUSI AIR LAUT

– PENCEMARAN UDARA

– PENCEMARAN AIR

LINGKUNGAN MAKIN BURUK

• KUALITAS AIR DI 35 SUNGAI DI INDONESIA TERCEMAR

• KETERSEDIAAN AIR: HANYA DPT MEMENUHI 66%

KEBUTUHAN DI PULAU JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA

KRISIS AIR DAN PEMANASAN GLOBAL= GLOBAL RISK DARI

WEF (WORLD ECONOMIC FORUM)

• KUALITAS UDARA DI JKT, MEDAN, BANDUNG, PEKANBARU,

DJAMBI TMSK KATEGORI BAIK SELAMA SETAHUN HANYA

22 HARI.

• KADAR PENCEMARAN UDARA 36 KALI DIATAS STANDAR

WHO

• VOLUME B3= 26 514 833 TON

• TERUMBU KARANG; HANYA 10% YG DLM KONDISI BAIK

• LUAS LAHAN KRITIS 74 JUTA HEKTAR (2004).

MASALAH SOSIAL DAN

LINGKUNGAN PESISIR• 65 % NELAYAN MISKIN

• OVERFISHING

• ILLEGAL FISHING

• KERUSAKAN LINGKUNGAN PANTAI DAN PESISIR:– ABRASI

– AKRESI

– PENCEMARAN

– INTRUSI AIR LAUT

– BANJIR/ ROB

– LAND SUBSIDENCE

PERTUMBUHAN SEMU?

• PERTUMBUHAN EKONOMI 7%: JIKA DIHITUNG DG KERUSAKAN LINGKUNGAN HANYA 4% (REPETTO et al, 1989)

• HARGA KERUSAKAN HUTANCHINA = Rp 2,3 trilyun

• Costa Rica= Rp 8,6 trilyun

• Indonesia = Rp 15,84 trilyun

• Biaya pemulihan banjir di Jakarta= Rp 17 milyar

• Biaya penanggulangan banjir di Jkt = Rp 15 trilyun

• Kerugian banjir di Surakarta Rp 22 milyar, Sukohardjo Rp 31,2 milyar dan Sragen Rp 192 milyar

• Kerugian banjir akibat meluapnya Sungai Citarum

SINERGI EKONOMI DAN

LINGKUNGAN• MEMASUKKAN UNSUR LINGKUNGAN DLM

PERHITUNGAN PDRB (GREEN PDB OR PDRB)

• MENGKUANTIFIKASI (MEMVALUASI) NILAI EKONOMI DAMPAK LINGKUNGAN

• PRODUKSI BERSIH (CLEANER PRODUCTION): PROPER HIJAU DAN EMAS: BEYOND COMPLIANCE

• NERACA SDA DAN LH

• MENGEMBANGKAN PROGRAM-PROGRAM SEPERTI PENGHIJAUAN YG BERNILAI EKONOMI, WISATA LINGKUNGAN, PENGELOLAAN SAMPAH 3R, KOMUNITAS NEBENG (CAR POLL)

PENDEKATAN ECO-REGION

• PENGELOLAAN KAWASAN YG DIDASARKAN PADA CIRI-CIRI EKOLOGIS, BUKAN ADMINISTRATIF (KONVENSIONAL):

• SEMUA STAKEHOLDERS DUDUK BERSAMA MENDISKUSIKAN DAN MEMBANGUN KESEPAKATAN TT PENGELOLAAN KAWASAN

• BEBERAPA CONTOH:– PENGELOLAAN AIR DI AUSTRALIA BARAT

– WATERSHED MANAGEMENT DI CANADA

– DAS DELAWARE DI NEW YORK

– VITTEL VALLEY DI PERANCIS

KALAM PENUTUP

• KOTA BUKANLAH KOTA KALAU TERUS DILANDA BENCANA

• SUNGAI BUKANLAH SUNGAI KALAU TERUS DICEMARI

• HUTAN BUKANLAH HUTAN KALAU GUNDUL TANPA TANAMAN

• PEMBANGUNAN BUKANLAH PEMBANGUNAN KALAU TERUS MERUSAK LINGKUNGAN

DAFTAR BACAAN

• Hadi, Sudharto P. 2014. Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. White Paper RPJMN 2015-2019. Kerjasama Undip-Bappenas.

• Kementerian Lingkungan Hidup RI. Pedoman Penghitungan Pendapatan Regional Hijau. 2002.

• Repetto, Robert et al. Wasting Assets: Natural Resources in the National Income Account. World Resources Institute. 1989

• Sheng, Fulai. Jangan Bunuh Ayam Demi Telurnya. Conservation Indonesia. Oktober-Desember. 1995

• Warford, Jeremy J. et al. The Greening of Economic Policy Reform. The World Bank Environment Dept and Economic Development Institute