Top Banner
PERANAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA LONG TEMUYAT KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Oleh: NELSON BILUNG NIM. 1202025163 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA
186

eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

Jul 21, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

PERANAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

TANAH ULAYAT DI DESA LONG TEMUYAT KECAMATAN

KAYAN HULU KABUPATEN MALINAU

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata I

Oleh:

NELSON BILUNG

NIM. 1202025163

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2019

Page 2: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu
Page 3: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu
Page 4: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu
Page 5: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

ABSTRAK

Nelson Bilung, 2019. Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Dibawah bimbingan Dr. Erwin Resmawan, M.Si selaku Pembimbing I dan Nur Hasanah, S.Sos, M.Si, selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dan faktor yang menjadi penghambat dan pendukung tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. Jenis penelitian berupa deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif, dengan informan sebanyak 7 orang menggunakan teknik Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh.Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Kepala Adat desa Long Temuyat sebagai motivator dengan memberikan pencerahan kepada pihak yang melakukan sengketa, selanjutnya sebagai mediator bersikap netral tidak berat sebelah, sebagai pendamai yang menawarkan sebuah solusi kepada pihak yang bersengketa dan sebagai pengambil keputusan adat, kemudian sebagai fasilitator dengan memberikan jalan keluar dalam memfasilitasi permasalahan sengketa tanah ulayat sudah sangat baik, dengan melakukan upaca adat sebagai usaha menyelesaikan konflik sengketa tanah ulayat yang terjadi. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu faktor internal yang disebabkan oleh faktor temperamen, tingkat pendidikan, kedisiplinan, serta ketidakjelasan batas-batas tanah dan faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga masyarakat dan faktor pendukung berupa upacara adat untuk menyelesaikan sengketa tanah di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.Kata Kunci : Peranan, Tokoh Adat, Penyelesaian, Sengketa, Tanah Ulayat

Page 6: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

RIWAYAT HIDUP

NELSON BILUNG, lahir di Nawang Baru pada tanggal 09

Juli 1993, adalah anak ketiga dari lima bersaudara pasangan

Bapak Bilung dan Ibu Ester Ngang. Jenjang pendidikan

mulai ditempuh pada tahun 2012.

Sekolah Dasar di SDN 002 Long Temuyat, melanjutkan pendidikan Sekolah

Menengah Pertama di SMPN 2 Kyan Hulu. Setelah itu penulis melanjutkan

pendidikan di Sekolah Menengah Negeri 2 Kayan Hulu.

Penulis memulai jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi pada tahun 2012 dan

diterima sebagai Mahasiswa di Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Pemerintahan masuk jalur

SMPTN. Kemudian dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di

Universitas Mulawarman, maka pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2016

penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Kelurahan

Temindung Permai.

Page 7: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan puji syukur kehadirat

Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan Rahmat-Nya, sehingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan

gelar Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang

mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman

yang telah menerima saya menjadi mahasiswa Universitas Mulawarman

Samarinda.

2. Bapak Dr. H. Muhammad Noor, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, yang telah mengijinkan saya

untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Bapak Imam Surya, S.Sos, M.Si, selaku Koordinator Program Studi Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Mulawarman, yang telah menyetujui judul penelitian saya dan telah

memberikan pembimbing.

4. Bapak Dr. Erwin Resmawan, M.Si., selaku dosen pembimbing I dan Ibu

Nur Hasanah, S.Sos, M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah

mengarahkan dan membimbing penulis mulai dari persiapan dan selama

penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Page 8: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

5. Ibu Dr. Rita Kala Linggi, M.Si dan Bapak Dr. H. Muh. Jamal, M.Si selaku

dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik demi

perbaikan skripsi penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu

yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di

bangku kuliah.

7. Seluruh staf akademik Ilmu Pemerintahan yang telah membantu berbagai

tahapan semasa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

8. Kepala Desa Long Temuyat Bapak Bilung Usat yang telah memberikan

ijin penelitian dan para tokoh adat serta masyarakat yang selama ini telah

membantu dalam penelitian skripsi ini.

9. Kepada Ayahanda Bilung dan Ibunda Ester Ngang, saudaraku Fery, Febry,

Feny dan Yosep, yang selalu mendoakan, mengingatkan, menasihati dan

memberikan dukungan moril dan materil, dan juga menjadi pendengar

setia selama ini.

10. Seluruh keluarga Besar Ilmu Pemerintahan angkatan 2012 yang telah

berjuang bersama-sama sejak awal masa perkuliahan.

Skripsi ini jauh dari kesempurnaan kepada semua pihak yang membaca skripsi ini

dapat memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tuhan Memberkati

Page 9: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

DAFTAR ISI

HalamanHALAMAN JUDUL..................................................................................… iHALAMAN PENGESA............................................................................… iiPERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI...........................................… iiiABSTRAK.................................................................................................… ivRIWAYAT HIDUP…................................................................................… vKATA PENGANT....................................................................................…. viDAFTAR ISI…...................................................................................................viiiDAFTAR TABEL.....................................................................................… xDAFTAR GAMBAR................................................................................… xiDAFTAR LAMPIRAN............................................................................… xii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 11.1 Latar Belakang Penelitian...............................................................… 11.2 Rumusan Masalah….......................................................................… 71.3 Tujuan Penelitian…………………………………………………… 71.4 Manfaat Penelitian…………………………………………………. 8

BAB II KERANGKA DASAR TEORI…………………………… 92.1 Peranan…………………………………..…………………. 92.2 Tokoh Adat……………………………………………….... 15

2.2.1 Tokoh………………………………………………………. 152.2.2 Adat………………………………………………………… 21

2.3 Hukum Adat…………………………………..…………… 222.3.1 Hak Ulayat, Subyek dan Obyek Hak Ulayat………………. 232.3.2 Terjadinya Hak Ulayat…………………………………….. 272.3.3 Hak Ulayat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria………. 282.3.4 Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat Konsepsi

dan Sistem Penguasaan Hak-Hak atas TanahMasyarakat Hukum Adat…………………………………... 34

2.3.5 Hubungan Hak Ulayat dengan Hak-hak Peseorangan……………... 34

2.4 Konsep Tanah…………………………………………...…. 362.5 Sengketa…………………………………………………..... 37

2.5.1 Sengketa Tanah dan Permasalahanny…………………….… 392.6 Teori Tentang Penyelesaian Sengketa Tana……………....... 412.7 Hak Milik Atas Tanah…………………………………...…. 442.8 Definisi Konsepsional……………………………………… 46

BAB III METODE PENELITIAN............................................................473.1 Jenis Penelitian…...........................................................................473.2 Fokus Penelitian….........................................................................47

Page 10: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

3.3 Jenis dan Sumber Data…..............................................................483.4 Teknik Pengumpulan Data….........................................................493.5 Teknik Analisis Data….................................................................51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..........................554.1 Hasil Penelitian…..........................................................................554.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian….........................................554.1.2 Visi dan Misi Desa Long Temuyat…............................................564.1.3 Pertumbuhan Penduduk….............................................................574.1.4 Bidang Pelayanan Publik…...........................................................584.2 Pembahasan…................................................................................594.2.1 Peranan Tokoh Adat Dalam menyelesaikan sengketa...................604.2.2 Faktor penghambatdalam menyelesaikan sengketa......................72

BAB V PENUTUP...............................................................................................795.1 Kesimpulan…................................................................................855.2 Saran…...........................................................................................87

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR GAMBARNo Gambar Judul Gambar Halaman

3.1 Komponen-komponen Analisa Data Model Interaktif……… 514.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Long Temuyat………. 57

DAFTAR TABEL

No Tabel Judul Tabel Halaman4.1 Jumlah Penduduk Desa Long Temuyat..........................................58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian

Page 11: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting.

Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa

Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak

hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala

kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan

tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk

menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi

tanah, air, dan tanah yang berdaulat.

Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai

organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat

(3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah,

maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Pokok Dasar Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA.

Adapun yang menjadi dasar tujuan pokok dari Undang-Undang Pokok

Agraria (UUPA) adalah :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional, yang

merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi

Page 12: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

2

Negara dan rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan

makmur.

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan

dalam hukum pertanahan.

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-

hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2), dijelaskan bahwa

negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisional yang ada didalamnya, Pasal 28 I ayat (3) semakin

mempertegas tentang pengakuan negara terhadap identitas budaya dan hak

masyarakat tradisional. Berdasarkan hal tersebut maka hukum adat beserta hak-

hak yang terkait dengan hukum adat telah mendapatkan tempat yang utama dalam

sistem hukum di Indonesia. Pada prinsipnya dengan pengakuan atas hukum adat

tentu terkait dengan pengakuan terhadap seluruh eksistensi hak adat yang ada.

Salah satu aspek hukum adat yang penting untuk dikaji yaitu hak atas tanah

adat terutama hak milik. Hak milik merupakan suatu hak yang terkuat dan

terpenuhi dari semua hak atas tanah yang ada. Konsep suatu hak milik adat

terbentuk dari dasar pemikiran tentang pemanfaatan dari hak tersebut berupa

kajian keilmuan dari hak milik adat.

Hak milik adat merupakan suatu hak penguasaan dan pemanfaatan atas tanah

dibentuk berdasarkan hukum adat dan kemauan masyarakat adat setempat.

Terbentuknya hak milik adat didasarkan pada pandangan hidup suatu masyarakat

adat yang disebut persekutuan hukum (Sugangga, 2008:63).

Page 13: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

3

Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah

menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal

ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun

persediaan tanah relatif tetap.

Suatu dimensi yuridis penguasaan tanah dan pemilikan tanah memerlukan

perlindungan, implikasinya harus terdapat perlindungan hukum terhadap hak-hak

keperdataan pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah

tersebut. Sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik

dapat menyebabkan pihak yang dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan.

Secara umum daerah Kabupaten Malinau pada awalnya sebagian besar

merupakan kawasan hutan yang banyak ditumbuhi semak belukar yang kemudian

dibuka dan digarap oleh warga atau para perantau untuk ditanami dengan tanaman

pangan terutama tanaman umbi-umbian, sagu, buah-buahan dan sebagainya.

Masyarakat tersebut dapat mempunyai hak milik atas tanah ini melalui

pembukaan tanah hutan untuk dijadikan kebun.

Di Desa Long Temuyat Kabupaten Malinau tanah milik seorang ayah

dibagikan kepada putra-putrinya bila mereka sudah menikah atau bila sang ayah

meninggal. Dalam pemahaman masyarakat terhadap tanah hak ulayat khususnya

di Kabupaten Malinau, adalah tanah adat terdiri atas tanah yang masih bersifat

komunal (dikuasai secara bersama) dan tanah adat yang sudah bersifat perorangan

yang cenderung penguasaannya dikuasai oleh perorangan (Kantor Desa Long

Temuyat, 2018).

Page 14: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

4

Dengan berjalannya waktu demi memberikan kepastian status kepemilikan

atas bidang tanah yang digarapnya maka kepada penggarap tanah diberikan surat

tanda kepemilikan tanah yang berupa “alas hak” tanah yang dibuat atau

dikeluarkan oleh Kelurahan yang diketahui kepada Kepala Distrik (Kecamatan),

dan berfungsi sebagai surat tanda bukti kepemilikan tanah.

Upaya penyelesaian sengketa yang tanah ulayat yang terjadi di dalam suatu

persekutuan segenap pihak menangani permasalahan tersebut dengan cara

bermusyawarah dengan dibantu oleh kepala adat sebagai hakim penengah dan

hakim pendamai yang akan membantu kedua belah pihak mengambil keputusan

dan mengembalikan keseimbangan dalam persekutuan.

Peran kepala adat adalah cara bagaimana mengetahui upaya yang dilakukan

kepala adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi. Tujuannya

adalah untuk mengetahui peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah

ulayat, untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat dan

hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya penyelesaian sengketa

yang terjadi.

Sengketa tanah kerap terjadi terlebih di pertengahan bulan Juli tahun 2018

tepatnya tanggal 15 Juli 2018 terkait hal kepemilikan dan penguasaan tanah.

Sengketa yang sering kali muncul di daerah tersebut adalah sengketa perdata yang

berkenaan dengan masalah tanah di antara warganya dalam hal pemilikan dan

penguasaan tanah. Sengketa-sengketa tersebut bersumber dari tanah-tanah hak

ulayat, atau obyeknya hak ulayat. Di sisi lain pernah terjadinya sengketa perdata,

sengketa antar masyarakat adat dengan obyek tanah ulayat yaitu mengenai

Page 15: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

5

sengketa pengadaan tanah untuk lokasi permukiman transmigrasi oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Malinau.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi tersebut mereka

mempunyai cara sendiri yang mereka anggap lebih efektif. Meskipun telah ada

lembaga pengadilan yang disediakan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan

sengketa yang timbul, mereka memilih cara lain yaitu melalui penyelesaian di luar

pengadilan atau non litigasi.

Penyelesaian non litigasi dipilih oleh masyarakat dengan alasan dari segi

waktu yang relatif lebih cepat dapat terwujud, biaya murah,dan penyelesaian

masalah dilakukan dengan cara damai yaitu melalui musyawarah. Secara historis,

kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kosensus.

Pengembangan hukum adat di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan

alasan ketidak efisien proses peradilan. Proses penyelesaian melalui hukum adat

bukanlah suatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa kita yang berjiwa

kooperatif.

Upaya penyelesaian sengketa yang tanah ulayat yang terjadi di dalam suatu

persekutuan segenap pihak menangani permasalahan tersebut dengan cara

bermusyawarah dengan dibantu oleh kepala adat sebagai hakim penengah dan

hakim pendamai yang akan membantu kedua belah pihak mengambil keputusan

dan mengembalikankeseimbangan dalam persekutuan.

Tokoh yang sering konflik sengketa tanah adalah dari masyarakat itu sendiri

saat ingin melakukan jual beli dengan pihak lain, bahkan antara pihak keluarga

terkait pembagian luas tanah yang tidak sesuai dengan harapan yang mendapatkan

Page 16: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

6

waris, padahal dalam tanah ulayat tidak berhak dilakukan jual beli apalagi

diperebutkan karena sudah sesuai dengan pembagian yang sudah dilakukan

didepan kepala adat

Peranan kepala adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi.

Dimana kepala adat memberikan suatu solusi dalam menyelesaikan permasalahan

yang dihadapi oleh masyarakat yang bertikai akibat sengketa tanah ulayat, agar

permasalahan yang terjadi tidak berlangsung secara terus menerus apalagi dapat

menimbulkan pertikaian antara dua pihak yang bersengketa.

Fenomena yang terjadi dari peranan Tokoh Adat dalam menjalankan aturan

Hukum Adat Terhadap Hak Milik Atas Tanah di Desa Long Temuyat Kecamatan

Kayan Hulu Kabupaten Malinau sebagai berikut :

1. Tidak adanya bukti tertulis atau berupa sertifikat tanah dari adat, dimana

jumlah penduduk sebanyak 74 KK dan yang memiliki sertifikat baru 32 KK.

2. Terjadinya sengketa tanah 2 kasus dalam 1 bulan tepatnya tanggal 08 Juli

2018 dan 19 Juli 2017 dengan permasalahan ukuran luas tanah tidak sesuai

dengan sertifikat di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat pada peraturan hukum adat.

4. Ketidak jelasan tanah ulayat.

5. Tidak diakuinya tanah ulayat.

6. Sulitnya mengadakan pertemuan.

7. Saksi yang tidak mau menjadi saksi.

Page 17: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

7

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan

penelitian tentang “Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Ulayat di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau

Provinsi Kalimantan Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di

Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi

Kalimantan Utara ?

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung tokoh adat dalam

penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan

Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan

dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis peranan tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa tanah

ulayat di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.

2. Untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat dan pendukung

tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Long Temuyat

Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.

Page 18: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

8

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka ilmu

pengetahuan mengenai hak milik atas tanah menurut hukum adat dan

lembaga pemerintahan

b. Diharapkan penelitian ini bermanfat dalam perkembangan ilmu

pengetahuan terutama perkembangan hukum agraria yang ada di

Indonesia kearah lebih baik.

2. Manfaat Praktis

a. Adanya pemahaman terhadap hak milik atas tanah menurut adat, agar

menambah pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan hak milik atas

tanah menurut adat.

b. Adanya bahan-bahan yang dapat dijadikan jalan keluar (solusi) dan

alternatif dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam hak milik atas

tanah menurut adat.

Page 19: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

BAB II

KERANGKA DASAR TEORI

2.1 Peranan

Peranan (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang

melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peranan,

peranan biasa juga disandingkan dengan fungsi, peranan dan status tidak dapat

dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada

status tanpa peranan.

Menurut Soekanto (2012:212-213), Peranan (role) merupakan proses dinamis

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara

kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang

lain dan sebaliknya.

Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang dijalankan dalam

pergaulan hidupnya di masyarakat. Peranan menentukan apa yang diperbuat

seseorang bagi masyarakat. Peranan juga menentukan kesempatan-kesempatan

yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Berry (2008:105), mendefenisikan “peranan sebagai harapan-

harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial

tertentu”. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma

Page 20: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

10

sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh

norma-norma di dalam masyarakat.

Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan

sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang

menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-

set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-

hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-

status sosial khusus.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan,

yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau

kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang

dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang

yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-

kewajibannya.

Dalam pandangan Berry (2008:54), peranan-peranan dapat dilihat sebagai

bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai

pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si

pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan

peranannya atau kewajibannya.

Menurut Soekanto (2012:212), menjelaskan pengertian “peranan merupakan

aspek dinamis kedudukan status”. Apabila seseorang melakukan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Page 21: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

11

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu

pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung

pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan

tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua

arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola

pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa

yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan- kesempatan apa yang

diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan yang melekat pada diri seseorang dalam masyarakat harus dibedakan

dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan, peranan lebih menunjukan

seseorang individu dimana seseorang itu diberikan kepercayaan dalam sebuah

masyarakat, jadi seseorang menduduk suatu posisi dalam masyarakat serta

menjalankan suatu peranan di dalam masyarakat tersebut.

Menurut Soekanto (2012:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara

lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan

kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat

meliputi :

a. Cara (Usage), lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam

masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan

Page 22: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

12

hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang

dihubunginya.

b. Kebiasaan (folkways), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam

bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai

perbuatan tersebut.

c. Tata kelakuan (mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari

kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara

sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-

anggotanya.

d. Adat istiadat (custom), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat

integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan

kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh

individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat.

Perlu juga disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu (role

facilities). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk

dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan

bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan

peranan. Terkadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan

menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah. Misalnya, perubahan organisasi suatu

Page 23: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

13

sekolah yang memerlukan penambahan guru, pegawai administrasi dan

seterusnya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa di

dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari

masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang

peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap

masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam

menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya yaitu:

a. Sosialisasi atau pemahaman

b. Memberikan teladan

c. Memelihara tradisi atau adat

Menurut Tjokroadmidjojo (2010:65) mengungkapkan mengenai beberapa

peranan yaitu:

a. Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pencaharian dan

memberikan motivasi kepada orang lain

b. Mediator adalah penengah/pihak ketiga yang tugasnya hanya membantu

pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak

mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Jadi mediator hanya

bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik

temu penyelesaian masalah/sengketa yang dihadapi para pihak, yang

selanjutnya akan dituangkan dalam kesepakatan bersama. Pengambilan

keputusan tidak berbeda ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang

bersengketa.

Page 24: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

14

Seorang mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam

memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-

persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah

pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan

kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan

dan membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi. Mediator membantu

para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan

pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.

Mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi dan

mereka biasanya dapat memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia

membagi informasi. Sebagai wadah informasi antara para pihak, mediator

akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-

persoalan dibandingkan para pihak dan akan mampu menentukan apakah

terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu perjanjian/ kesepakatan.

Dengan demikian seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai

penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin

diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain

penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan

bersama.

Mediator juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak

mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk

menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang

disengketakan. Kemudian mediator juga akan membantu para pihak dalam

Page 25: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

15

menganalisis sengketa/pilihan penyelesaiannya sehingga akhirnya dapat

mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian

masalah yang juga akan ditindak lanjuti secara bersama.

c. Fasilitator adalah orang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan

bersama mereka dan membantu dalam membuat rencana guna mencapai

tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi atau

musyawarah.

2.2 Tokoh Adat

2.2.1 Tokoh

Tokoh Adat adalah pihak yang mempunyai keunggulan dari masyarakat

kebanyakan dan memegang peranan penting dalam menentukan suatu keputusan.

Tokoh adat lebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya, lebih

kompeten dan lebih tahu memelihara norma yang ada. Kemampuan dirinya

memelihara norma menjadi salah satu konsekuensi logis bentuk pelayanan atau

suri teladan yang diberikan atau ditunjukkan kepada masyarakatnya.

Tokoh adat yang ada di desa seperti ketua adat, tentu bukanlah orang yang

serba tahu. Akan tetapi, mereka diakui oleh masyarakatnya sebagai orang yang

peka terhadap berbagai permasalahan yang ada di desanya. Secara relatif mereka

adalah tempat meminta pendapat dan nasehat para warga. Mereka juga dapat

mempengaruhi sikap dan tingkah warga untuk bertindak dalam cara tertentu

(Nurudin, 2009:166-169).

Page 26: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

16

Alasan lain yang menyebabkan tokoh masyarakat begitu dihormati dan ditaati

oleh para warganya adalah status sosialnya yang tinggi. Dengan status ini, ia akan

selalu memelihara nilai-nilai serta norma-norma kelompoknya sebagai syarat

minimal untuk memelihara statusnya. Pengertian Kepala Adat adalah bapak

masyarakat, Ia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, Ia

adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.

Tokoh adat adalah sesuatu yang sentral dalam sebuah komunitas masyarakat.

Tokoh adat, seperti yang dipahami bersama adalah sosok yang bisa jadi panutan

oleh masyarakat, atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan atau sebagai tempat

bertanya perihal permasalahan masyarakat, penokohan tersebut karena pengaruh

posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya yang diakui oleh masyarakat

di lingkungannya, seorang yang karena latar belakang pribadi yang kuat mewarnai

dirinya. memiliki kualitas subyektif atau obyektif yang memungkinkannya tampil

dalam kedudukan di luar struktur organisasi resmi namun ia dapat mempengaruhi

kelakuan dan tindakan suatu kelompok masyarakat, baik dalam arti positif

maupun negatif, Peran tokoh adat memang penting dalam berbagai hal, contohnya

dalam melestarikan budaya.

Karena tokoh adat diyakini penting dalam mengajak masyarakat dalam hal

positif. Dari pertemuan yang diadakan tokoh adat menciptakan perkumpulan atau

organisasi baru, tentu saja ini menumbuhkan rasa kepemimpinan dalam seseorang.

Sikap inilah yang bisa mendorong masyarakat untuk berbuat sesuatu hal yang

positif. Dalam perkumpulan juga menambah pengalaman dan wawasan kita.

Page 27: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

17

Fungsi Kepala Adat berdasarkan pengertian diatas adalah bertugas

memelihara hidup rukun di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat

berjalan dengan selayaknya. Dengan demikian Kepala Adat bertugas memelihara

hidup hukum dalam persekutuan, menjaga hukum itu supaya dapat berjalan

dengan selayaknya. Aktivitas Kepala Adat sehari-hari adalah meliputi seluruh

lapangan masyarakat. Tidak ada satupun lapangan pergaulan hidup didalam badan

persekutuan yang tertutup bagi Kepala Adat untuk ikut campur bilamana

diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan untuk

menegakkan hukum. Adapun aktivitas Kepala Adat dibagi menjadi tiga bagian,

yaitu:

1) Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya

pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah

tersebut.

2) Penyelesaian hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran

hukum; supaya hukum dapat berjalan bagaimana semestinya (pembinaan

secara preventif).

3) Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu

dilanggar (pembinaan secara repressif).

Kepala Adat dengan segala tindakannya dan dalam memegang adat itu,

kepada adat harus memperhatikan perubahan-perubahan. Adanya pertumbuhan

hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan Kepala Adat yang sangat

penting adalah kerja dilapangan atau sebagai hakim perdamaian desa. Apabila ada

perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat,

Page 28: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

18

maka Kepala Adat bertindak untuk memulihkan keseimbangan didalam suasana

desa serta pemulihan hukum.

Istilah adat itu berasal dari bahasa Arab “adah” yang berarti kebiasaan, yaitu

sesuatu yang sering berulang. Tetapi kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan

yang normatif yang telah terwujud aturan tingkah laku yang berlaku dalam

masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri.

Dengan perpaduan arti istilah Kepala Adat dengan adat seperti yang

dikemukakan diatas, maka Kepala Adat adalah seorang pemimpin yang

memimpin sebuah kebiasaan yang normatif dan telah terwujudkan aturan tingkah

laku yang berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang dipertahankan

secara terus menerus.

Fungsi Kepala Adat dalam masyarakat tidak terlalu jauh berbeda dengan

fungsi hukum adat karena fungsi Kepala Adat yang ada didalam masyarakat

adalah sebagai berikut:

1) Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana seharusnya

bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan merupakan dasar dari

tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu Adat dan

Hukum Adat.

2) Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan

tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan anggota

masyarakat yang tidak sesuai dengan Adat dan Hukum Adat.

3) Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem

pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan

Page 29: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

19

terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat

dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

4) Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh

Hukum Adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat

memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat.

5) Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan,

melindungi dan menjamin ketentraman, maka Kepala Adat adalah

satusatunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan

masalahnya.

6) Sebagai tempat anggota masyarakat menanyakan segala sesuatu yang

berhubungan dengan pengetahuan Adat dan Hukum Adat. Hal ini sangat

penting sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui, mengerti dan

memahami tentang seluk beluk Adat dan Hukum Adat. Dengan fungsi yang

demikian maka Kepala Adat boleh dikatakan sebagai media informasi Adat

dan Hukum Adat dalam masyarakat.

7) Sebagai tempat anggota masyarakat menyelesaikan segala masalah, baik yang

menyangkut urusan hidup maupun urusan yang berkaitan dengan kematian.

Fungsi tersebut sangat penting karena anggota masyarakat tidak semua dapat

menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali meminta keterlibatan Kepala Adat

ikut serta menyelesaikannya.

8) Sebagai bapak masyarakat yang mengepalai persekutuan, dimana fungsi

tersebut lebih memperlihatkan kepemimpinan yang dapat menjadi teladan

dalam pergaulan hidup ditengah masyarakat.

Page 30: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

20

Menurut Wulansari (2010:112), bahwa Kepala Adat senantiasa mempunyai

peranan dalam masyarakat dan peranan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kepala Adat mempunyai peranan sebagai hakim perdamaian yang berhak

menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota

masyarakat yang bersengketa. Kepala Adat disini berkewajiban untuk

mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian.

2) Untuk membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat.

Pembetulan yang dimaksud adalah mengembalikan citra hukum adat,

sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya terjadi sengketa

pertanahan sehingga hubungan menjadi rusak. Maka dalam masalah ini

Kepala Adat berperan untuk membetulkan keseimbangan tersebut sehingga

dapat didamaikan kembali.

3) Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai landasan

bagi kehidupan bermasyarakat.

4) Adapun keputusan mempunyai tujuan agar masyarakat dapat melaksanakan

perbuatan selalu berpegang kepada peraturan yang telah diputuskan, peranan

Kepala Adat, yaitu :

a) Mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan

pelanggaran adat. Pengenaan sanksi tersebut bukan hanya menyangkut

satu bidang pelanggaran saja, tetapi menyangkut semua pelanggaran

keseimbangan Hukum Adat.

b) Sebagai pelaksana dan pelaksanaan Hukum Adat dalam kehidupan

sehari-hari. Hal ini mempunyai maksud supaya Hukum Adat yang telah

Page 31: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

21

berlaku tersebut dipertahankan keutuhannya dengan cara menyelesaikan

segala bentuk pelanggaran Hukum Adat. Dengan menyelesaikan segala

sengketa yang timbul dalam masyarakat berarti ada upaya untuk

menegakkan Hukum Adat, untuk memberitahukan Hukum Adat yang

berlaku dalam masyarakat, sebab tidak semua anggota masyarakat

mengetahui dan memahami tentang Hukum Adat. Karena itu Kepala

Adat disini berperan sebagai media informasi yang cukup efektif

memberitahukan Hukum Adat kepada masyarakat.

2.2.2 Adat

Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari

suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta

dipatuhi masyarakat pendukungnya.

Adat adalah kebiasan yang normative dan dipertahkan oleh masyarakat, maka

walaupun adat tidak terus berulang, pada saat tertentu akan terus berulang dan

harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan

mengadakan reaksi (Hadikusuma, 2013:16).

Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan

(Koentjaraningrat, 2009:19).

Adat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis, karena adat mengatur

seluruh kehidupan anggota masyarakat maka secara pasti adat juga mengatur

masalah-masalah di dalam masyarakat.

Page 32: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

22

Dari pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa pengertian adat adalah

kebiasaan-kebiasaan yang mengatur norma-norma dalam masyarakat yang tidak

tertulis dan sebagai pedoman dalam bertingkah laku di dalam masyarakat ataupun

sebagai anggota masyarakat.

Adat telah melembaga dalam dalam kehidupan masyarakat baik berupa

tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga

masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang

menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.

2.2.3. Hukum Adat

Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-

aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk

peraturan-perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan

dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam

menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat

kekeluargaan (Wulansari, 2010:4-6).

Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum

kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam (agama)”. Hukum adat itupun

melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan hakim, yang berisi asas-asas

hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-

akar pada kebudayaan nasional. Hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia

menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.

Page 33: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

23

Sedangkan pengertian hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh

tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena

kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Harsono, 2005:19)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri pokok dari masyarakat

hukum adat yaitu adanya kelompok manusia yang mempunyai batas wilayah

tertentu dan kewenangan tertentu serta memiliki norma-norma atau aturan-aturan

yang dipenuhi oleh kelompok manusia dalam wilayah tersebut.

2.2.4. Hak Ulayat, Subyek dan Obyek Hak Ulayat

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh Kertasapoetra dan

kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan

Pendayagunaan Tanah, menyatakan bahwa ; “Hak ulayat merupakan hak tertinggi

atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk

menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak

yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga

masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai

tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala

desa yang bersangkutan)”. (Kertasapoetra, 2015:88).

Hak ulayat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa

wewenang atau kekuasaan yang mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan

daya laku kedalam maupun keluar. Sedangkan ulayat artinya wilayah, sehingga

tanah Ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu.

Page 34: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

24

Menurut Harsono (2015:185) hak ulayat dalam bentuk dasarnya adalah suatu

hak dari persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya diakui

baik oleh persekutuan hukum itu sendiri, maupun kepala persekutuan atas nama

persekutuan hukum.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu

masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam

wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan

masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (Lebensraum).

Menurut Harsono (2015:58), hak ulayat hukum adat dinyatakan masih ada

apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1) Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga persekutuan hukum adat

tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat.

2) Masih adanya wilayah yang merupakan hak ulayat sebagai masyarakat

hukum adat tersebut, yang ditandai sebagai tanah kepunyaan bersama para

warganya sebagai “lebensraum”nya, dan

3) Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya ada dan diakui oleh

masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari

sebagai pelaksana hak ulayat.

Menurut Harsono (2015:181) subyek hak ulayat adalah masyarakat hukum

adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi

menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat

tinggal di tempat yang sama.

Page 35: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

25

2) Masyarakat hukum adat geneologis, disebabkan para warganya terikat oleh

pertalian darah.

Selanjutnya Muhammad (2012:105) mengemukakan obyek hak ulayat

meliputi:

a. Tanah ( daratan )

b. Air ( perairan seperti : kali, danau, pantai serta perairannya ).

c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar ( pohon buah-buahan, pohon untuk

kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya ).

d. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.

Menurut Harsono (2015:272) "Terciptanya hak ulayat sebagai hubungan

hukum konkret pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau suatu

kekuatan Gaib, pada waktu meninggalkan tanah yang bersangkutan kepada

orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak ulayat sebagai lembaga

hukum adat sebelumnya. Karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan

bukan yang satu-satunya mempunyai hak ulayat. Bagi suatu masyarakat

hukum adat tertentu, hak ulayat bisa tercipta karena pemisahan dari

masyarakat hukum adat induknya, menjadi masyarakat hukum adat baru yang

mandiri, dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu

masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam

lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan

pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan

sepanjang masa (Lebensraum). Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam

Page 36: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

26

bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik.

Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan

hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik,

berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan,

penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya ada pada Kepala Adat/Tetua Adat.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-

religius magis yang memberi peluang penguasaan tanahsecara individual, serta

hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-

seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu

merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang

bersangkutan.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat

mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar. Ke dalam berhubungan

dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku ke luar dalam hubungannya

dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing

atau orang luar”. Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak

ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota

masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai

penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib

menyelesaikan.

Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar hak ulayat

dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang

bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga

Page 37: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

27

masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil

hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah

suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.

Subyek hak ulayat adalah masyarakat persekutuan adat dalam

keseluruhannya, yakni seluruh nusantara ini, masyarakat menguasai hak ulayat

tidak boleh di tangan oknum pribadi tetapi harus di tangan masyarakat. (Basuki,

2009:43).

Obyek hak ulayat meliputi tanah (daratan), air, tumbuh-tumbuhan (kekayaan

alam) yang terkandung di dalamnya dan binatang liar yang hidup bebas dalam

hutan.6 Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara

masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak).

(Sumardjono, 2009:56) Isi Hak Ulayat adalah :

a. Kebebasan dari anggota masyarakat desa untuk menikmati tanah hak ulayat

itu misalnya berbumi, mengambil kayu atau buah-buahan yang tumbuh di

tanah tersebut.

b. Orang asing dilarang menguasai atau menikmat tanah ulayat kecuali setelah

mendapatkan ijin dari ketua adat, desa dan membayar uang pengakuan

Wilayah kekuasaan persekutuan adalah merupakan milik persekutuan yang

pada asasnya bersifat tetap namun dalam kenyataannya terdapat pengecualian-

pengecualian. Pengecualian ini berkaitan dengan kekuatan hak ulayat yang

berlaku ke luar.

Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah

masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang

Page 38: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

28

maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai “res

nullius”. Umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat territorial

tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat Hukum Adatlah, sebagai

penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan orang

seorang.

Masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus.

Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai, tetapi ada

juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut

dipunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah

dikuasai dan diusahakannya secara terus-menerus ataukah hanya sementara saja.

Jika seseorang individu warga persekutuan dengan ijin kepala adat atau

kepala desa membuka tanah persekutuan maka dengan menggarap tanah itu

terjadi hubungan hukum dan sekaligus juga hubungan religiusmagis antara

individu warga persekutuan dengan tanah yang dimaksud.Perbuatan hukum ini

jelas menimbulkan hak bagi warga yang menggarap tanah atau kemudian hak

wenang atas tanah yang bersangkutan.

2.2.5. Terjadinya Hak Ulayat

Pada asal mulanya hak ulayat dijumpai di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Hak ulayat dapat dikatakan sebagai hubungan hukum kongkret dan hubungan

hukum pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan

gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugerahkan tanah yang bersangkutan

kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak ulayat sebagai

Page 39: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

29

lembaga hukum sudah ada sebelumnya, karena masyarakat hukum adat yang

bersangkutan bukan satu-satunya yang mempunyai hak ulayat. Selain diperoleh

dari nenek moyang bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu hak ulayat juga

bias tercipta atau terjadi karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya,

menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri, dengan sebagian wilayah

induknya sebagai tanah ulayatnya.

Tetapi dengan bertambah menjadi kuatnya hak-hak pribadi para warga

masyarakat-masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah

ulayat yang dikuasainya, juga karena pengaruh faktor-faktor ekstern, secara

alamiah kekuatan hak ulayat pada masyarakat hukum adat semakin melemah,

hingga pada akhirnya tidak tampak lagi keberadannya.

Sehubungan dengan itu dewasa ini pada kenyataannya keadaan dan

perkembangan hak ulayat itu sangat beragam. Tidak dapat dikatakan secara

umum, bahwa di suatu daerah hak ulayat masyarakat hukum adatnya masih ada

atau sudah tidak ada lagi ataupun tidak pernah ada sama sekali. Namun demikian

bahwa hak ulayat yang sudah tidak ada lagi akan dihidupkan kembali, juga tidak

akan dapat diciptakan hak ulayat baru yang sebelumnya tidak pernah ada.

2.2.6. Hak Ulayat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Hak ulayat aturannya terdapat di dalam hukum adat. Hal ini karena

penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari

masing-masing daerah dimana hak ulayat itu berada. Hal ini kemudian

menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah lainnya

Page 40: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

30

pengaturannya berbeda-beda. Keadaan ini kemudian melahirkan keragaman

dalam hukum adat yang secara tidak langsung berpengaruh pula bagi hukum

pertanahan, karena hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah hak milik

adat.

Namun sering perkembangan ilmu pengetahuan di segala bidang termasuk

bidang pertanahan maka kemudian lahirlah suatu produk hukum yang dipandang

dapat mengakomodir keragaman-keragaman mengenai hukum pertanahan dalam

negara kita sehingga unifikasi hukum sebagai salah satu tujuan dikeluarkan

produk hukum ini dapat terwujud.

Produk hukum itu adalah UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang

Pokok-Pokok Agraria. Lahirnya Undang- Undang Pokok Agraria bukan berarti

meniadakan keragaman yang ada dalam hukum adat khususnya mengenai tanah

tetapi lebih pada mengatur ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh warga

negara mengenai hokum pertanahan Indonesia. Sehingga untuk hukum adat

pengaturannya diserahkan pada peraturan hukum yang berlaku di daerahnya

masing-masing dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan

kepentingan nasional serta tata peraturan yang lebih tinggi.

Salah satunya pengaturan mengenai hak ulayat. Walaupun tidak semua

daerah atau wilayah di Indonesia yang masing mengakui keberadaan hak ulayat

bukan berarti hak ulayat tidak diatur dalam UUPA sebagai hukum nasional. Hal

ini karena sebagian besar materi yang ada dalam UUPA diadopsi dari hukum adat.

Hak Atas Tanah menurut UUPA 1945, pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945,

dikatakan bahwa”bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang

Page 41: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

31

terkandung didalamnya itu pada tngkatan tertinggi dikuasai oleh Negara”. Negara

sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara

termaksud dalam UUPA (pasal 1 ayat 2) memberi wewenang kepada negara untuk

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan

memeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur

hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang

angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang

angkasa.

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah,

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun

bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (UUPA, pasal 4 ayat

1). pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan

demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar

diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan

tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan

hukum lain yang lebih tinggi.

Pengaturan hak ulayat dalam UUPA terdapat dalam Pasal 3 yaitu pengakuan

mengenai keberadaan (eksistensi) dan pelaksanannya. Eksistensi/keberadaan hak

ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan

sepanjang menurut kenyataan masih ada. Pada aspek pelaksanaannya, maka

implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa

Page 42: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

32

dan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih

tinggi.

Dalam hal ini kepentingan sesuatu masyarakat adat harus tunduk pada

kepentingan umum, bangsa dan negara yang lebih tinggi dan luas. Oleh sebab itu

tidak dapat dibenarkan jika dalam suasana berbangsa dan bernegara sekarang ini

ada suatu masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan isi pelaksanaan

hak ulayat secara mutlak.

Lebih lanjut pengaturan mengenai hak ulayat diserahkan kepada peraturan

daerah masing-masing di mana hak ulayat itu berada. Realisasi dari pengaturan

tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak

Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dipergunakan sebagai pedoman dalam

daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan

masalah hak ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang

bersangkutan.

Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan

terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Kebijaksanaan tersebut

meliputi :

1. Penyamaan persepsi mengenai hak ulayat

2. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari

masyarakat hukum adat

3. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya

Page 43: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

33

Masih adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di suatu daerah hanya dapat

diketahui dan dipastikan dari hasil tinjauan dan penelitian setempat berdasarkan

kenyataan, bahwa : (Sumardjono, 2009:68)

1. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum

adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat

2. Masih adanya wilayah yang merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat

tersebut, yang didasari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya

3. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para

warga mayarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-

hari sebagai pelaksana hak ulayat.

Ketiga unsur tersebut pada kenyataannya harus masih ada secara kumulatif.

Penelitian mengenai unsur hak ulayat di atas akan ditugaskan kepada Pemerintah

Kabupaten, yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan para pakar hukum adat

dan para tetua adat setempat. Hal lain yang diatur dalam PMNA/Ka.BPN No. 5

Tahun 1999 antara lain Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang pelaksanaan hak ulayat

sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyrakat hokum adat

menurut ketentuan hukum adat setempat. Namun dalam Pasal 3 terdapat

pengecualiannya yaitu pelaksanaan hak ulayat tersebut tidak dapat dilakukan lagi

terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah

sebagaimana dimaksud Pasal 6 :

1. Tanah tersebut sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hokum dengan

suatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Page 44: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

34

2. Tanah tersebut merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau

dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai

ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Di dalam Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa :

1. Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanak hak ulayat oleh

perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan :

a. Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak

penguasaan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, yang apabila

dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah

yang sesuai menurut ketentuan UUPA

b. Oleh instansi pemerintah atau perseorangan bukan warga masyarakat

hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan

UUPA berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut

dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai

dengan ketantauan dan tata cara hukum adat yang berlaku

2. Penglepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk

keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha

atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hokum adat dengan

penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah

jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi

atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang

bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan

berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan

Page 45: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

35

sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan

Pasal 2.

3. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hak Guna Usaha atau Hak

Pakai yang diberikan oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya

tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari

masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

2.2.7. Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat Konsepsi dan Sistem

Penguasaan Hak-Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Sistem hukum adat bersendikan pada dasar-dasar alam pikiran bangsa

Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum

barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, maka orang harus menyelami

dasar-dasar pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak

Ulayat, sebagai tanah bersama para warga masyarakat hokum adat yang

bersangkutan, yang mengandung dua unsur yang beraspek hukum keperdataan

dan hukum publik. Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik

territorial, genealogik, maupun genealogis territorial sebagai bentuk bersama

para warganya (Sugangga, 2008:17-18).

Kewenangan untuk mengatur hak ulayat dalam aspek hukum publik ada pada

Hak Kepala Adat dan para Tetua Adat, sebagai pertugas masyarakat hukum adat

berwenang mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan,

penggunaan dan pemeliharaan tanah-bersama tersebut.

Page 46: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

36

2.2.8. Hubungan Hak Ulayat dengan Hak-hak Peseorangan

Antara hak ulayat dan hak-hak perorangan selalu ada pengaruh timbal balik.

Makin banyak usaha yang dilakukan seseorang atas suatu bidang tanah, makin

eratlah hubungannya dengan tanah yang bersangkutan dan makin kuat pula

haknya atas tanah tersebut. Dalam hal yang demikian kekuatan hak ulayat

terhadap tanah itu menjadi berkurang. Tetapi menurut hukumnya yang asli,

bagaimanapun juga kuatnya, hak perseorangan atas tanah itu tetap terikat oleh hak

ulayat. Dalam pada itu di banyak daerah hak-hak perseorangan sudah sedemikian

kuatnya, hingga kekuatan hak ulayat menurut kenyataannya sudah hilang atau

hampir-hampir tak terasa lagi. Tetapi dimana hak ulayat masih kuat, sewaktu-

waktu hubungan orang dengan tanahnya menjadi kendor, misalnya tidak

diusahakan lagi, hak ulayat menjadi kuat kembali, hingga tanahnya kembali

kedalam kekuasaan penuh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Kalau sebidang tanah tidak diusahakan lagi hingga kembali menjadi hutan

atau tumbuh belukar di atasnya, hal itu bisa mengakibatkan hilangnya hak atas

tanah yang bersangkutan. Tanah tersebut kemudian boleh diusahakan oleh

anggota masyarakat lainnya. Teranglah bahwa Hukum Adat mengenal isi

pengertian fungsi sosial dari hak-hak atas tanah. Dalam konsepsi Hukum Adat hak

ini yang merupakan perwujudan dari “unsur kebersamaan”. Para warga

masyarakat diberi kemungkinan untuk membuka, menguasai dan menghaki tanah

bukan sekedar untuk dipunyai, melainkan dengan tujuan untuk diusahakan bagi

pemenuhan kebutuhan mereka masing-masing, ini bertentangan dengan fungsi

Page 47: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

37

sosialnya kalau tanah yang mestinya diusahakan dibiarkan dalam keadaan

terlantar. Hak atas tanah menurut Hukum Adat tidak hanya memberi wewenang,

tetapi juga meletakkan kewajiban kepada yang empunya untuk mengusahakan

tanah. Demikian sifat asli dari hak perorangan atas tanah menurut konsepsi

Hukum Adat.

Dengan bertambah kuatnya penguasaan bagian-bagian tanah bersama tersebut

oleh para warganya, secara alamiah kekuatan Hak Ulayat masyarakat hukum adat

yang bersangkutan tambah lama menjadi tambah melemah, hingga akhirnya

menjadi tidak tampak lagi keberadaannya. Oleh karena itu pada kenyataannya

perkembangannya sudah sangat beragam, maka tidak mungkin dikatakan secara

umum, bahwa di suatu daerah Hak Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adatnya

masih ada atau sudah tidak ada lagi ataupun tidak pernah ada sama sekali.

Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Tanah Nasional tidak menghapus

Hak Ulayat, tetapi juga tidak akan mengaturnya. Mengatur Hak Ulayat dapat

berakibat melanggengkan atau melestarikan eksistensinya. Padahal perkembangan

masyarakat menunjukkan kecenderungan akan hapusnya Hak Ulayat tersebut

melalui proses alamiah. Yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak perorangan dalam

masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Page 48: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

38

2.2.9. Konsep Tanah

Tanah merupakan sumberdaya alam yang penting bagi kehidupan makhluk

hidup di muka bumi. Tanah dimanfaatkan makhluk hidup untuk menopang hidup.

Oleh karena itu, tanah perlu dipelajari lebih lanjut tentang apa yang ada di

dalamnya.

Konsep tanah dalam hukum adat juga dianggap merupakan benda berjiwa

yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Tanah dan manusia,

meskipun berbeda wujud dan jati diri, namun merupakan suatu kesatuan yang

saling mempengaruhi dalam jalinan susunan keabadian tata alam (cosmos), besar

(macro cosmos), dan kecil (micro cosmos). Tanah dipahami secara luas meliputi

semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, serta manusia sebagai pusat,

maupun roh-roh di alam supranatural yang terjalin secara menyeluruh dan utuh.

Di dalam hukum adat, yang primer bukanlah individu, melainkan masyarakat.

Karena itu, menurut tanggapan hukum adat, kehidupan individu adalah kehidupan

yang terutama diperuntukkan buat mengabdi kepada masyarakat. Oleh karena itu,

maka hak-hak yang diberikan kepada individu adalah berkaitan dengan tugasnya

dalam masyarakat. Berdasarkan konsepsi itu pulalah, maka tanah ulayat sebagai

hak kepunyaan bersama dari suatu masyarakat hukum adat dipandang sebagai

tanah-bersama.

Tanah bersama sebagai pemberian/anugerah dari suatu kekuatan gaib, bukan

dipandang sebagai sesuatu yang diperoleh secara kebetulan atau karena kekuatan

daya upaya masyarakat adat tersebut. Oleh karena hak ulayat yang menjadi

lingkungan pemberi kehidupan bagi masyarakat adat dipandang sebagai tanah

Page 49: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

39

bersama, sehingga semua hak-hak perorangan bersumber dari tanah bersama

tersebut. Mengacu pada pemahaman konsepsi di atas, berarti sesungguhnya hak

atas tanah menurut hukum adat terdiri dari dua bentuk, yaitu hak ulayat (komunal)

dan hak individu.

2.2.9. Sengketa

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang

menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan timbulnya

sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan suatu pihak yang berisi keberata

dan tuntutan atas hak atas tanah baik status tanah, prioritas maupun

kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ada 3 (tiga) fase

atau tahap dalam proses sengketa yaitu:

a. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang.

b. Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui

tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.

c. Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum

atau melibatkan pihak ketiga.

Timbulnya bentuk-bentuk konflik pada umumnya disebabkan oleh berbagai

faktor yaitu :

1. Konflik Data

Page 50: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

40

Konflik data terjadi karena adanya kekurangan informasi, kesalahan

informasi, adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi

terhadap data, adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedur.

2. Konflik Kepentingan,

Dalam melaksanakan kegiatan, setiap pihak memiliki kepentingan. Tanpa

adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama.

Timbulnya konflik kepentingan karena adanya beberapa hal sebagai berikut:

a. Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing

b. Adanya kepentingan substansi dari para pihak

c. Adanya kepentingan pihak prosedural

d. Adanya kepentingan spikologi.

3. Konflik Hubungan

Konflik hubungan dapat terjadi oleh adanya kadar emosi yang kuat, adanya

kesalahan persepsi, miskin komunikasi, atau kesalahan komunikasi, dan

tingkah laku negatif yang berulang-ulang.

4. Konflik Struktur

Konflik struktur dapat terjadi karena adanya pola merusak perilaku atau

interaksi kontrol yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan geografi,

pisikologi yang tidak sama atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi

kerjasama serta waktu yang sedikit.

5. Konflik Nilai

Page 51: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

41

Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau

prilaku. Adanya perbedaan pandangan hidup ideologi dan agama. Adanya

penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

2.2.10. Sengketa Tanah dan Permasalahannya

Sengketa pertanahan ialah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau

sekelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau obyek

yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti

air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.

Menurut Maria S.W.Sumardjono (2009:28) secara garis besar permasalahan

tanah dapat dikelompokan menjadi 5 yaitu :

1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek

perumahan yang terlantarkan dan lain-lain.

2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan kepemilikan dan

penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanah

(Landreform)

3. Akses-akses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan.

4. Sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah

5. Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Sedangkan menurut Margono (2009:188-189) sengketa yang sering terjadi

saat ini adalah :

1) Sengketa tradisional tentang warisan, keluarga dan tanah

Page 52: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

42

2) Sengketa bisnis yang serta berat dengan unsur keuangan, perbankan,

peraturan Perundang-Undangan, etika dan sebagainya

3) Sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah

4) Sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi,

Negara dan perhatian masyarakat tradisional.

Secara yuridis Harsono (2015:52), lebih lanjut memperinci masalah tanah

yang dapat disengketakan yang terdiri dari :

a. Sengketa mengenai bidang mana yang dimaksud

b. Sengketa mengenai batas-batas bidang tanah

c. Sengketa mengenai luas bidang tanah

d. Sengketa mengenai status tanahnya : tanah Negara atau tanah hak

e. Sengketa mengenai pemegang hak

f. Sengketa mengenai hak yang membebaninya

g. Sengketa mengenai pemindahan haknya

Menurut Sumardjono (2009:28) secara garis besar permasalahan tanah dapat

dikelompokan menjadi 5 yaitu :

a. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek

perumahan yang terlantarkan dan lain-lain.

b. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan kepemilikan dan

penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanah

(Landreform)

c. Akses-akses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan

d. Sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah

Page 53: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

43

e. Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Sedangkan menurut Margono (2009:188-189) sengketa yang sering terjadi

saat ini adalah :

a. Sengketa tradisional tentang warisan, keluarga dan tanah

b. Sengketa bisnis yang serta berat dengan unsur keuangan, perbankan, peraturan

Perundang-Undangan, etika dan sebagainya

c. Sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah

d. Sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi,

Negara dan perhatian masyarakat tradisional.

2.2.11. Konsep Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah

Bentuk suatu penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang

diperlukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk

penyelesaiannya. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat muncul dalam berbagai

bentuk. Secara umum media penyelesaian sengketa yang tersedia dapat

digolongkan dalam dua bentuk yaitu melalui pengadilan dan penyelesaian

sengketa diluar pengadilan atau sering disebut sebagai alternatif penyelesaian

sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan sebuah pengertian konsep

penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatife yang diarahkan pada suatu

kesempatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win- win

solution (menang). Cara-cara untuk menyelesaikan sengketa yaitu:

Page 54: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

44

1. Memberikan saja, Dalam tahap ini masyarakat yang merasa diperlakukan

tidak adil atau dirugikan gagal dalam upaya menegakkan tuntutannya.

Sehingga mereka mengabaikankan saja isu yang menimbulkan tuntutannya

dan tetap berhubungan dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Hal ini

dilakukan karena berbagai kemungkinan, seperti kekurangan informasi

bagaimana proses pengajuan keluhan itu kepengadilan, kurangnya akses

kelembaga pengadilan atau sengaja tidak diproses pengadilan karena

diperkirakan kerugian lebih besar dari pada keuntungan (baik materi maupun

kejiwaannya).

2. Mengelak, Pada tahap ini, pihak yang merasa dirugikan memilih untuk

mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau sama

sekali tidak berhubungan. Misalnya, dalam hubungan bisnis, hal semacam ini

dapat terjadi. Dengan mengelak, maka isu yang menimbulkan keluhan

dielakkan saja.

3. Paksaan, Tahap selanjutnya, yaitu paksaan dimana salah satu pihak memaksa

pemecahan kepada pihak lain. Tindakan yang bersifat memaksa ini atau

ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi

kemungkinan penyelesaian secara damai.

4. Perundingan, Pada tahapan perundingan, dua pihak yang berhadapan

merupakan para pengambil keputusan pemecahan dari permasalahan yang

mereka hadapi dilakukan oleh kedua bela pihak, mereka sepakat tanpa adanya

pihak ketiga ikut campur. Kedua bela pihak berupaya untuk saling

meyakinkan, dengan menggunakan aturan yang mereka buat sendiri.

Page 55: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

45

5. Mediasi, Dalam cara ini, ada pihak ketiga yang membantu kedua bela pihak

yang berselisi pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini

dapat ditentukan oleh kedua bela pihak atau ditunjuk oleh orang yang

mempunyai wewenang.

6. Arbitrase, Kedua bela pihak sepakat untuk meminta bantuan perantara pihak

ketiga, arbitrator, dan sejak semula telah setujuh bahwa mereka akan

menerima apapun keputusan yang diambil oleh arbitrator.

7. Pengadilan, Disini, pihak ketiga berhak mencampuri pemecahan masalah,

lepas dari keinginan pihak sengketa. Pihak ketiga juga memiliki hak membuat

dan menegakkan keputusan itu artinya bahwa keputusan berupaya

dilaksanakan.

Bentuk penyelesaian sengketa lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

bersengketa adalah negosiasi. Penyelesaian sengketa model seperti ini disebut

penyelesaian untuk menghasilkan suatu keputusan atau kesepakatan tanpa campur

tangan pihak ketiga. Biasanya model penyelesaian seperti ini tidak berdasarkan

peraturan yang ada melainkan aturan yang mereka buat sendiri.

Sedangkan penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga meliputi penyelesaian

yang berbentuk ajudikasi, arbitrase, dan mediasi. Bentuk-bentuk penyelesaian

sengketa ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa

ketiga bentuk penyelesaian bersifat triadic karena melibatkan pihak ketiga.

Perbedaannya adalah sebagai ajudikasi merupakan penyelesaian yang

dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk campur tangan

dan dapat melaksanakan keputusan yang telah ditentukan tanpa memperhatikan

Page 56: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

46

apa yang menjadi kehendak kedua belah pihak. Berbeda dengan ajudikasi,

arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga dan

keputusannya disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan mediasi

adalah bentuk penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-

pihak yang bersangkutan dalam mencapai persetujuan.

2.2.12. Hak Milik Atas Tanah

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA pengertian hak milik adalah sebagai

berikut: hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas

tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Berdasarkan ketentuan tersebut

bahwa sifat-sifat hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik

adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas

tanah.

Berdasarkan Pasal 21 UUPA yang menjadi subyek hak milik adalah sebagai

berikut:

1) Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;

2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak

milik;

3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak

milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena

perkawinan.

Page 57: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

47

4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai

kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak

milik dan baginya berlaku ketentuan ayat (3) Pasal ini.

Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan Undang-Undang artinya

Undang-Undang yang menetapkan hak milik tersebut. Contohnya hak milik atas

tanah yang berasal dari konversi tanah bekas milik adat. Tanah milik adat pada

hakekatnya merupakan tanah hak, akan tetapi menurut hukum tanah nasional yang

berlaku di Indonesia pada tanggal 24 September 1960 tanah milik adat dapat

menjadi hak milik jika telah dikonversikan. Konversi adalah penyesuaian suatu

tanah hak menurut hukum yang lama menjadi sesuatu hak atas tanah menurut

hukum yang baru.

Rahardjo (2012:96), telah mengelompokkan 5 (lima) hak, yaitu:

a. Hak sempurna dan hak tidak sempurna

b. Hak utama dan hak tambahan

c. Hak publik dan hak perdata

d. Hak-hak positif dan negatif

e. Hak milik dan pribadi

Pasal 16 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan tentang hak-hak atas

tanah yang bersifat tetap antara lain:

a. Hak Milik

b. Hak Guna Usaha

c. Hak Guna Bangun

d. Hak Pakai

Page 58: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

48

e. Hak Sewa

f. Hak Membuka Tanah

g. Hak Memungut Hasil Hutan.

2.2.13. Definisi Konsepsional

Berdasarkan penjelasan teori yang ada peran tokoh adat meliputi motivator,

fasilitator, dan mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat sebagai

beriku:

Peranan tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Desa Long

Temuyat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara adalah serangkaian

perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang

diberikan baik secara formal maupun secara informal agar hak turun-temurun,

terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Page 59: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan

pendekatan kualitatif, dimana penulis dalam hal ini menggambarkan keadaan

gejala-gejala tentang kegiatan atau program tertentu yang dilaksanakan terhadap

fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan pada saat sekarang berdasarkan

fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.

Moleong (2011:11), mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dari pengertian

ini, dijelaskan penelitian deskriptif dalam penyajian data itu lebih kepada, kata-

kata, kalimat ataupun gambar, juga berupa naskah wawancara, catatan lapangan,

video tape, dokumen pribadi, dokumen resmi atau memo. Hal ini disebabkan oleh

karena adanya penerapan metode kualitatif. Jadi penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif, karena pada dasarnya peneliti ini menggambarkan dan

mengetahui permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut, yaitu “Peranan

Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Long Temuyat

Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara”.

3.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang penulis teliti adalah:

1. Peranan Tokoh Adat Dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Desa

Long Temuyat Kabupaten Malinau :

Page 60: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

50

1.1. Motivator

1.2. Mediator

1.3. Fasilitator

2. Faktor penghambat dan pendukung tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa

tanah ulayat di Desa Long Temuyat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan

Utara.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Moleong (2011:90), sumber data utama dalam penelitian kualitatif

ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen

dan lain-lain.

Sumber data adalah objek dimana data dapat diperoleh untuk mempermudah

dalam mengklasifikasian data.Disini yang menjadi sumber data adalah informan.

Menurut Moleong (2011:157) informan adalah orang yang dimanfaatkan

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam

penelitian ini, penunjukan key informent menggunakan teknik Purposive

Sampling.

Menurut Pasolong (2013:70) teknik Purposive Sampling adalah suatu teknik

penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung

kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi.

Penggunaan teknik ini senantiasa mempunyai pertimbangan-pertimbangan

tertentu, yaitu peneliti harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang ciri-

ciri tertentu yang telah didapat dari sampel sebelumnya.

Page 61: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

51

Dengan teori yang telah diuraikan maka informan kunci dalam penelitian ini

terdiri dari key informent dan informan pendukung yang terlibat dalam

menjalankan aturan hukum adat terhadap hak milik atas tanah di Desa Long

Temuyat Kabupaten Malinau. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua

jenis, menurut Pasolong (2013:108) yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data

(peneliti) dari objek penelitianya. Data yang diperoleh yaitu melalui

wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara

sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti. Data primer adalah sebagai

berikut:

a. Key informent : Tokoh Adat.

b. Informan pendukung : Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan 4 orang

masyarakat.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek

penelitian. Data yang telah lebih dahulu dikumpulkan atau digunakan oleh

organisasi yang bukan pengelolanya, data yang diperoleh dari peneliti lain

atau dari catatan di instansi atau dari mana saja sudah diolah. Data yang

penulis peroleh melalui sumber informasi, yakni :

a. Dokumen dari yang ada di rumah Kepala Desa

b. Buku-buku referensi yag terdapat diperpustakaan

Page 62: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

52

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Pasolong (2013:130) Pengumpulan data merupakan proses

pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu

merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada

umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian. Untuk

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik

pengumpulan data yang dilakukan penulis ada beberapa macam cara yaitu:

1. Library Search (Penelitian Kepustakaan), yaitu penyelidikan yang bertujuan

mengumpulkan data dan informasi yang terdapat diruang perpustakaan,

seperti buku, majalah, dokumen, catatan, dan lain-lainnya yang berhubungan

dengan penelitian.

2. Feld Work Rearch (Penelitian Lapangan), yaitu penyelidikan yang dilakukan

dalam kehidupan sebenarnya. Penulis langsung mengadakan penelitian

kelapangan dengan mempergunakan cara :

a. Observasi

Suatu upaya mengamati dan memahami secara langsung tentang objek

yang akan diteliti secermat mungkin agar data yang diperoleh nanti lebih

akurat.

b. Wawancara

Cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung

yang terarah dan terkordinir sesuai dengan tujuan. Dengan demikian

wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu mengajukan

pertanyaan langsung kepada responden yang telah terpilih. Dengan

Page 63: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana

Pengumpulan Data Penyajian Data

Kondensasi DataKesimpulan- kesimpulan, penarikan/verifikasi

53

menggunakan pedoman wawancara yang akan diajukan lebih terarah dan

lancar sehingga data yang diperoleh lebih lengkap serta jelas.

c. Dokumentasi

Suatu kegiatan yang dilaksanakan terhadap data-data yang telah ada

untuk kemudian dicatat, dipelajari dan dianalisis sesuai dengan

kebutuhan dalam penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini

merupakan alat pengumpulan data lengkap.

3.5 Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles,

Huberman dan Saldana (2014:11) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah:

kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik

simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Kondensasi data

merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing),

penyederhanaan (simplifiying), peringkasan (abstracting), dan transformasi data

(transforming). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles,

Huberman dan Saldana (2014:12) akan diterapkan sebagaimana berikut:

Gambar 3.1Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Page 64: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

54

3.5.1 Kondensasi data (Data condensation)

Miles, Huberman dan Saldana (2014:10) “Data condensation refers to the

process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the

data that appear in written-up field notes or transcriptions”. Dalam kondensasi

data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan,

mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan

maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

a. Selecting

Peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana

yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan

sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

Informasi-informasi yang berhubungan dengan Peranan Tokoh Adat Dalam

Menjalankan Aturan Hukum Adat Terhadap Hak Milik Atas Tanah di Desa Long

Temuyat Kabupaten Malinau dikumpulkan pada tahapan ini. Peneliti

mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.

b. Focusing

Memfokuskan data merupakan bentuk praanalisis. Pada tahap ini, peneliti

memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap

ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data

yang berdasarkan rumusan masalah.

Page 65: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

55

c. Abstracting

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada

tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang telah terkumpul

dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika

data yang menunjukkan Peranan Tokoh Adat Dalam Menjalankan Aturan Hukum

Adat Terhadap Hak Milik Atas Tanah di Desa Long Temuyat Kabupaten Malinau

dan jumlah data sudah cukup, data tersebut digunakan untuk menjawab masalah

yang diteliti.

d. Simplifying dan Transforming

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan

dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau

uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan

sebagainya. Untuk menyederhanakan data, peneliti mengumpulkan data setiap

proses dan konteks sosial dalam tabel

3.5.2 Penyajikan data (Data display)

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan bagan yang

menggambarkan analisis pada transitivitas dan konteks sosial teks bacaan buku

bahasa Inggris. Penyajian data berupa tabel dan bagan yang menunjukkan Peranan

Tokoh Adat Dalam Menjalankan Aturan Hukum Adat Terhadap Hak Milik Atas

Tanah di Desa Long Temuyat Kabupaten Malinau dirancang untuk

Page 66: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

56

menggabungkan informasi yang tersususun dalam suatu bentuk yang padu dan

mudah diraih.

3.5.3 Kesimpulan, penarikan/verifikasi (Conclusion, drawing/verification).

Penelitian menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah

dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum.

Simpulan tersebut meliputi peranan tokoh adat, aturan hukum adat dan hak milik

atas tanah. Setelah disimpulkan, analisis data kembali pada tahap awal sampai

semua data kompleks.

Dengan menggunakan prosedur analisis data kualitatif yang berdasarkan pada

analisis data model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:22),

langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan reduksi data. Data

hasil observasi, wawancara, serta catatan lapangan dikumpulkan dan

diklasifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan, kemudian dibuat

suatu kode-kode tertentu. Data yang telah dibuat kode kemudian dipilih dan

disusun secara sistematis ke dalam suatu unit dengan sifatnya masing-masing data

dengan menonjolkan hal-hal yang bersifat pokok dan penting, sehingga dapat

memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam langkah kedua

ini, data-data yang telah direduksi dan dipilih sesuai dengan sifatnya masing-

masing, kemudian dibuat ke dalam bentuk matriks penyajian data kemudian

disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan

Page 67: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

57

dan juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dalam melakukan

penganalisisan dan penelitian selanjutnya.

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam tahap ini

hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus di ulang kembali

dengan mencocokkan pada reduksi data dan penyajian data, agar kesimpulan yang

telah dikaji dapat disepakati utnuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat

kepercayaan yang benar. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam

penelitian ini dilakukan wawancara secara mendalam kepada informan, obsevasi

dalam dokumentasi selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan

kata-kata yang biasa disusun kedalam teks yang diperluas.

Page 68: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

58

Page 69: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Long Temuyat merupakan buah hasil pemekaran desa induk ibukota

Kecamatan Kayan Hulu. Desa ini memiliki latar belakang dan karakteristik yang

sama karena berasal dari Ras dan Suku yang sama dengan masyarakat Long

Nawang, dimana hampir sebagian besar penduduknya menggantungkan nasib

hidup hanya dengan bercocok tanam atau berladang dan juga letaknya jauh dari

wilayah pusat Kabupaten atau Kota. Pemimpin Desa Long Temuyat pada saat itu

Sawang Uluk dengan jumlah penduduk 300 jiwa kemudian pada tahun 1952

Sawang Uluk meninggal dunia pada tahun yang sama diangkat seorang pemimpin

yang bernama Uluk Jalung sampai tahun 1973 dan pindah ke rukun damai

bersama warga Desa Long Temuyat. Setelah beberapa tahun kemudian Desa Long

Temuyat pindah ke hilir sungai Nawang letaknya berdampingan dengan Desa

Nawang Baru yang batas desanya hanya jembatan sungai Keduya pada tahun

1980. Pemimpin suku atau kampong Long Temuyat pada saat itu dibawah

naungan kepala kampung Surang Imang tergabung dalam wilayah Kabupaten

Bulungan.

Sebagai desa yang dekat berdekatan dengan kecamatan, masyarakat melalui

pemerintah desa, selalu memberikan usulan kepada pihak terkait untuk dapat

kiranya membangun atau membuka akses jalan darat antara pemukiman penduduk

di sekitar Long Temuyat yang sedang berkembang saat ini, serta merencanakan

Page 70: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

60

membuka badan jalan yang menuju pusat kecamatan sebagai sarana penunjang

masyarakat setempat dalam menjalankan aktifitas perekonomian dan pendidikan

untuk menjangkau sampai Desa Long Nawang sebagai pusat pemerintahan

kecamatan.

Luas wilayah Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu ± 160.00 Ha

merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian 5000 M dari permukaan laut,

dengan batas-batas wilayah:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Long Betaoh

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nawang Baru

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Long Nawang

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Serawak Malaysia

Visi dan Misi Desa Long Temuyat

Visi :

Visi Desa Long Temuyat Bersatu Untuk Maju Melalui Gerakan Desa Membangun

(GERDEMA).

Misi :

a. Membina kehidupan masyarakat yang lebih baik untuk bersatu.

b. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan

pertanian dan perkebunan secara berkelanjutan dan keadilan.

c. Mengutamakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

d. Membangun semangat otonomi desa yang bermakna bagi kehidupan masyarakat.

e. Merekatkan harmonisasi kerukunan antar dan sesama umat beragama.

Page 71: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

Kepala Desa

Sekretaris DesaBendahara LPPM

Kepala Urusan Umum Kepala Urusan PemerintahanKepala Urusan Pembangunan

Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi

61

f. Bersama-sama menjaga dan memelihara keamanan dan ketentraman.

g. Meningkatkan mutu dan produktivitas sumber daya manusia.

Berikut Struktur Organisasi Kantor Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan

Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara :

Gambar 4.1Struktur Organisasi Pemerintah Desa Long Temuyat

Sumber : Kantor Desa Long Temuyat, 2018

4.1.2. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Long Temuyat memiliki pertumbuhan penduduk yang

cukup signifikan dimana dilihat dari jumlah pertambahan Rukun Tetangga pada tahun

2017 dari tiga menjadi empat Rukun Tetangga. Adapun jumlah penduduk Desa Long

Temuyat dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini

Page 72: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

62

Tabel 4.1Jumlah Penduduk Desa Long Temuyat Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

1 Laki- Laki 424 Jiwa

2 Perempuan 400 Jiwa

3 Jumlah KK 142 KK

Total 824 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Ritan Baru, 2017

Berdasarkan tabel 4.1 diatas bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di

Desa Long Temuyat adalah laki-laki sebanyak 424 jiwa dan perempuan sebanyak 400

jiwa.

4.1.3. Bidang Pealayanan Publik

Bidang pelayanan secara efektif dan efesien bagi warga masyarakat yang ada di

Desa Long Temuyat, terutama dalam hal penyelesaian sengketa tanah atau

permasalahan yang sudah terjadi sudah cukup baik dilakukan hanya saja masih

banyak pihak yang kurang mendukung dengan segala bentuk penyelesaian yang ada

di Desa.

Sengketa Tanah Ulayat antar masyarakat Desa Long Temuyat dengan

masyarakat yang lain dimana tanah ulayat yang menjadi sengketa dengan luas

wilayah Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu ± 95,6.00 Ha. Hak ulayat

masyarakat hukum adat diartikan sebagai “kewenangan yang menurut hukum adat

dipunyai oleh kelompok masyarakat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang

Page 73: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

63

merupakan lingkungan hidup para masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber

daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup

masyarakat, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun

temurun dan tidak terputus antara masyarakat dengan masyarakat dengan wilayahnya

tersebut. Salah satu sengketa antara masyarakat adat Desa Long Temuyat yaitu

sengketa tanah antara masyarakat Perbuatan jual beli oleh masyarakat adatpun terjadi

pada areal lahan transmigrasi yang sudah bersertipikat yang tidak dimanfaatkan oleh

masyarakat transmigrasi karena lahan tanahnya kurang subur. Menurut masyarakat

adat/pemilik tanah semula, bahwa tanah-tanah adat yang sudah pernah dilakukan

pelepasan hak oleh pemiliknya dahulu direclaiming atau diminta kembali oleh para

ahli warisnya (keturunan terdahulu) dengan dalih bahwa mereka tidak pernah tahu

adanya pelepasan hak atas tanah tersebut dan dari luas tanah yang dilepaskan ternyata

termasuk bagian dari tanah miliknya.

Berikut penulis akan membahas hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan

fokus yang telah digunakan, antara lain :

4.2.1 Peranan Tokoh Adat Dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Desa

Long Temuyat Kabupaten Malinau

4.2.1.1. Sebagai Motivator

Keberadaan Kepala Adat merupakan orang yang paling dihormati oleh

masyarakat adat Desa Long Temuyat dan dapat menyelesaikan sengketa adat karena

memahami hukum adatnya. Berdasarkan hal itu diperlukan peran Kepala Adat untuk

Page 74: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

64

menyelesaikan sengketa tanah Adat antara Desa Long Temuyat. Keadaan masyarakat

Desa Long Temuyat yang bersifat komunal yang sangat mementingkan peranan

seorang pemimpin sebagai Kepala Masyarakat, khususnya Kepala Adat. Sebagai

kepala adat bertindak sebagai motivator yaitu orang yang mampu memberikan suatu

solusi atau motivasi yang baik bagi pihak yang bersengketa.

Motivator merupakan orang yang dapat memberikan suatu motivasi kepada

orang lain untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang

lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ding Usat (62 tahun) selaku Kepala

Adat Desa Long Temuyat Menyatakan:

“Selaku kepala adat Desa Long Temuyat saya mencoba menjadi motivator yang baik dalam memnyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di desa, masyarakat yang sedang bersengketa saya berikan suatu masukan untuk segera menyelesaikan masalah sengketa biar tidak berlarut-larut yang menjadi pihak sengketa biasanya masih keluargaan, bahkan dari kampung atau desa sebelah yang sebelumnya pernah tinggal di desa ini karena mendapat warisan dari keluarga padahal tanah ulayat tidak boleh dijual belikan. Sengekata tanah terjadi karena para pihak mersa benar dan memiliki semua tanah yang diwariskan, sebagai kepala adat hanya bertindak sebagai motivator yang baik untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Long Temuyat, dimana sebagai kepala adat harus langsung turun tangan agar tidak terjadi permasalahan yang lebih luas lagi antar pihak yang bersengketa, saya pelajari dulu permasalahannya, dan cari tau batas tanah yang dimiliki dari ahli waris yang lain terjadinya sengketa sekitar 4 bulan yang lalu, akibat dari ketidakjelasan batas tanah yang dimiliki oleh pihak yang bersengketa hanya mengandalkan ingat saja. Kepala desa sebagai motivator dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah dengan memberikan pencerahan kepada pihak yang melakukan sengketa” (Wawancara, 21 April 2019)

Page 75: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

65

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Bilung Usat (53

tahun) selaku Kepala Desa Long Temuyat Menyatakan:

“Motivasi merupakan suatu tindakan dalam memberikan masukan yang baik kepada pihak yang bersengketa, masyarakat desa Long Temuyat yang melakukan sengekata karena sudah pindah dari desa dan ingin kembali mengambil alih kepemilikan lahan atau tanh yang diwariskan oleh orang tuanya dulu, sebagai bentuk warisan yang diberikan padahal sebagaian masyarakat tidak memiliki bukti yang nyata, sengketa terjadi di Desa Long Temuyat sekitar 4 bulan yang lalu, dan disitulah peran kepala adat memberikan suatu motivasi yang baik dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi” (Wawancara, 22 April 2019)

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Ungau Anye (50 tahun) selaku

Tokoh masyarakat Desa Long Temuyat Menyatakan:

“Peran kepala adat desa sebagai motivator memberikan suatau pemahaman yang baik mengenai permasalahan yang terjadi dimana kepala adat bersama kepala desa dan tokoh msyarakat turut serta dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi hanya saja keputusan semua di tangan kepala adat. Yang bersengketa masih masyarakat desa Long Temuyat hanya saja sudah pindah ke desa sebelah, mereka mengambil tanag sebagai bentuk warisan dari orangtua mereka, kejadian sengketa sendiri di desa Long Temuyat sekitar 4 bulan yang lalu dan permasalahan yang terjadi karena batas tanah. Disitulah kepala adat melakukan perannya sebagai orang yang di tuakan dengan memeberikan suatu motivasi agar tidak terjadi keributan mengenai sengketa tanah ulayat yang dari turun temurun sudah diwariskan” (Wawancara, 23 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menerangkan bahwa Kepala Adat

sebagai seorang motivator dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan memberikan

pencerahan kepada pihak yang melakukan sengketa dimana Kepala Adat memberikan

Page 76: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

66

penjelasan mengenai ketidakjelasan tanah karena tidak memiliki surat, batas tanah

yang tidak jelas karena hanya menggunakan tanaman yang sifatnya tidak permanen.

Tokoh Adat sangat penting untuk mengkoordinir dan memotivasi masyarakat

agar tingkah lakunya sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini tidak lain karena tugas

yang dihadapi oleh Tokoh Adat sangat berat, terutama yang berkaitan dengan hukum

adat, baik yang berhubungan dengan kehidupan maupun kematian. Sehingga dengan

pengetahuan adat dan hukum adat yang dimilikinya tersebut. Kepala adat diharapkan

dapat melaksanakan tugas memelihara, menjalankan, dan menyelesaikan

permasalahan yang disebabkannya. Masyarakat Desa Long Temuyat dalam

persekutuan hidup bersama tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri

kecuali adanya campur tangan pihan fungsionaris hukum adat, karena itu untuk

menyelesaikan segala permasalahan dalam masyarakat semua tertumpu kepada

Kepala Adat.

Hal ini sebagai wadah masyarakat dalam menyelesaiakan permasalahan yang

tidak dapat diselesaikan oleh anggota masyarakat adat. Kenyataan yang dialami oleh

masyarakat Desa Long Temuyat jika mereka terlibat konflik tanah dan satu-satunya

tempat masyarakat Desa Long Temuyat merasa yakin jika segala masalah atau

konflik tanah yang dapat diselesaikan oleh Tokoh Adat, maka semua anggota

masyarakat akan mentaati dan menghormati segala putusan yang telah dibuatnya.

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai konflik tanah yang terjadi, masyarakat

Desa Long Temuyat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak

Page 77: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

67

saja terbatas pada pihak yang berselisih tetapi juga semua pihak yang terkait dalam

konflik tanah tersebut.

4.2.1.2.Mediator

Peran Tokoh Adat adalah sebagai mediator dimana mediator merupakan

penengah/pihak ketiga yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa

dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk

mengambil keputusan secara langsung melainkan mendengarkan dari berbagai pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ding usat (62 tahun) selaku Kepala

Adat Desa Long Temuyat menyatakan:

“sebagai mediator Kepala Adat membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Kepala adat sebagai mediator atau penengah dari kedua belah pihak yang bersengketa dengan mencari bukti otentik terlebih dahulu dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan bukti yang benar-benar nyata. Jadi kepala desa benar-benar sebagai penenagh yang bersikap adil tanpa memihak kepada sapapun juga” (Wawancara, 21 April 2019)

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Ungau Anye (50 tahun) selaku

Tokoh masyarakat Desa Long Temuyat Menyatakan:

“Kepala adat bertindak sebagai mediator, dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah/sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan dalam kesepakatan bersama anatara kedua belah pihak yang melakukan sengekata tanah ulayat dengan melakukan mediasi terlebih dahulu dengan para pihak yang bersengketa, kemudian Kepala Adat akan mencari bukti yang mendukung sebelum memutuskan siapa yang salah dan benar” (Wawancara, 22 April 2019)

Page 78: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

68

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Balan Lie (48 tahun) selaku masyarakat

Desa Long Temuyat menyatakan bahwa:

“Kepala Desa sebagai mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi, sehingga kepala adat sebagai penengah benar-benar dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi tentu saja mendapatkan bukti dan masukan dari semua tokoh masyarakat juga Kepala Desa” (Wawancara, 23 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menerangkan bahwa peranan tokoh Adat

desa Long Temuyat sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah

sebagai penengah yang bersikap netral tidak berat sebelah, sebagai pendamai yang

menawarkan sebuah solusi kepada pihak yang bersengketa dan sebagai pengambil

keputusan adat.

Tokoh Adat sebagai seorang pemimpin yang benar-benar memimpin

Masyarakat dengan berpegang pada adat dan aturan yang sebenarnya, tidak memihak

saat bertindak menjadi Penengah dalam suatu pekara dan tidak berat sebelah dalam

suatu keputusan, kedudukan Tokoh Adat sangat strategis, karena Tokoh Adat

menjalankan hak, wewenang dan Adat Istiadat yang penyelenggaraan tanggumg

jawab dalam pembangunan Kemasyarakatan. Peranan Tokoh Adat Desa Long

Temuyat dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah adalah sebagai :

Mediator/Penengah Tokoh Adat Berperan Sebagai penengah yang menengahi kedua

belah pihak yang bersengketa, Tokoh Adat harus bersikap netral dan tidak boleh berat

sebelah karena jika Tokoh adat bersikap tidak adil atau berat sebelah maka tokoh

Page 79: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

69

Adat dapat dikenakan denda oleh Persedium Dewan Adat Kabupaten Malinau karena

telah melanggar Hukum Adat oleh karena itu tidak sembarangan orang bisa menjabat

sebagai Kepala Adat.

Tokoh Adat harus mengetahui hukum adat dan ilmu silsilah yaitu ilmu untuk

menelusuri keturunan mana yang memiliki hak atas tanah yang disengketakan.

Pendamai Sebagai pendamai Tokoh Adat berusaha mendamaikan kedua belah pihak

yang bersengketa dengan menawarkan sebuah solusi dan melakukan negosiasi kepada

pihak yang berkonflik dan Tokoh Adat sangat menjaga jangan sampai terjadi sebuah

permusuhan yang mengakibatkan renggangnya tali persaudaraan antar warga desa.

Pengambil Keputusan Adat, Tokoh Adat harus hati-hati karena keputusan yang

diambil Tokoh Adat sangat berpengaruh dan dapat menimbulkan sebuah perpecahan

antar warga Desa Long Temuyat. Oleh karena itu keputusan yang Tokoh Adat ambil

harus seadil-adilnya berdasarkan bukti dari keterangan para saksi yang dihadirkan,

data yang didapat dilokasi tanah yang disengketakan sesuai tidak dengan keterangan

para saksi dan berdasarkan silsilah keluarga untuk mengetahui keturunan yang

memiliki hak atas tanah.

Peranan Tokoh Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah Tokoh Adat Desa

Long Temuyat memiliki peranan penting dalam menjaga kerukunan dalam

persekutuan masyarakat adat dan Tokoh Adat merupakan tempat bersandarnya

Anggota Masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman,

maka Tokoh Adat adalah satu-satunya tempat Anggota Masyarakat bersandar untuk

menyelesaikan masalahnya.

Page 80: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

70

Dengan demikian seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah

belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi

juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya,

sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini seorang mediator

juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang

nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan

berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan. Kemudian mediator juga

akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa/pilihan penyelesaiannya

sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai

solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindak lanjuti secara bersama.

4.2.1.3. Sebagai Fasilitator

Keberadaan peran kepala Adat sebagai fasilitator yaitu orang yang membantu

sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu dalam membuat

rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam

diskusi atau musyawarah atau merupakan orang yang paling dihormati oleh

masyarakat adat Desa Long Temuyat dan dapat menyelesaikan sengketa adat karena

memahami hukum adatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ding usat

(62 tahun) selaku Kepala Adat Desa Long Temuyat mengenai Menyatakan:

“Kepala adat merupakan fasilitator dalam memberikan suatu solusi bagi apra pihak yang bersengketa menganai tanah ulaya yang terjadi di Desa Long Temuyat, kepala adat memberikan fasilitas kepada para pihak untuk menyampaikan seluruh pendapat dan persoalan yang terjadi, akan tetapi

Page 81: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

71

peran kepala kepala adat sebagai fasilitator tidak berpihak kepada sia papun juga, melainkan hanya sebagai orang yang memberikan fasilitas untuk mencari bukti yang benar-benar nyata” (Wawancara, 21 April 2019)

Senada yang disampaikan iforman sebelumnya dimana menurut Bapak Lutang

Imang (50 tahun) selaku masyarakat Desa Long Temuyat menyatakan bahwa:

“Tokoh adat menjadi fsilitator dalam mengatasi sengketa tanah ulayat yang terjadi dengan memberikan suatu bentuk fasilitas kepada kedua belah pihak untuk membicarakan dan menceritakan permasalahan yang terjadi dengan bukti yang ada, seteleah bukti yang ada di peroleh kepala adat akan mempelajari dan mencari tahu kebenaran sebelum memutuskan siapa pemiliknya” (Wawancara, 22 April 2019)

Serupa yang disampaikan informan sebelumnya, menurut Bapak Gun Dian (45

tahun) selaku masyarakat Desa Long Temuyat menyatakan bahwa:

“Peran Tokoh adat Desa Long Temuyat sebagai fasilitator merupakan orang yang memberikan fasilitas kepada pihak yang melakukan sengketa tanah ulayat dengan memberikan bukti yang jelas dan batas serta saksi kepada kepala adat untuk memutuskan siapa pemilik tanah ulayat yang sebenarnya, jika sudah diperoleh baru kepala adat memutuskan” (Wawancara, 23 April 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Ngang Jan (43 tahun) selaku masyarakat Desa

Long Temuyat menyatakan bahwa:

“Sebagai fasilitator kepala adat memiliki peranan yang lain sebagai orang yang benar-benar dapat memberikan keputusan yang adil akan permasalahan sengketa tanah ulayat yang terjadi antara masyarakat desa Long Temuyat dengan bukti yang diberikan kepada semua saksi dan yang dibantu oleh kepala desa dan para tokoh masyarakat, sehingga sebagai fasilitator kepala aadat benar-benar menjalankan peranannya seadil- adilnya tanpa memihak pada siapapun juga” (Wawancara, 23 April 2019)

Page 82: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

72

Berdasarkan wawancara di atas menerangkan bahwa peranan Kepala Adat

desa Long Temuyat sebagai fasilitator dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah

dengan memberikan jalan keluar dalam memfasilitasi permasalahan sengketa tanah

ulayat sudah sangat baik, dengan melakukan upaca adat sebagai usaha menyelesaikan

konflik sengketa tanah ualayat yang terjadi.

Dalam mencari jalan penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di desa Long

Temuyat menghendakai penyelesaian rukun dan damai tidak hanya terbatas pada

pihak yang berselisih tapi juga pihak yang terkait dengan sengketa tanah tersebut.

Masyarakat Desa Long Temuyat tidak menghendaki keputusan menang atau kalah,

tetapi yang dikehendaki adalah suatu keputusan yang adil bagi kedua belah pihak,

sehingga diharapkan tidak terjadainya suatu permusuhan yang mengakibatkan

renggangnya ikatan kekerabatan atau putus karena persengketaan yang tidak

ditemukan penyelesaiannya. Persoalan menyakut hak kepemilikan atas tanah tersebut,

sering sekali senjadi pula menjadi sebuah konflik persengketaan tanah. pola

penyelesaian sengketa tanah tersebut ada beberapa mekanisme penyelesaian seketa

tanah di desa sakaq lotoq yang beranjak dari kearifan kultural yang mengedepankan

aspek kekeluargaan.

Apabila model di atas tidak menemukan penyelesaian maka penyelesaian

kedua adalah melalui kompromi yaitu dimana Kepala Adat Desa Long Temuyat

berusaha untuk melakukan negosiasi kepada kedua belah pihak yang bersengketa

dengan menawarkan solusi seperti membagi rata saja tanah yang disengketakan.

Page 83: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

73

Solusi yang dilakukan oleh Kepala Adat dengan melakukan perundingan

terlebih dahulu antar dua pihak yang bersengketa. Jika solusi yang diberikan kepala

adat tidak diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak maka kepala adat

akan melakukan penyelesaian penyelesaian sengketa tanah melalui Pengadilan Adat,

yang artinya konflik sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan, dan mau

tidak mau penyelesaian melalui Pengadilan Adat. Dalam penyelesaian melalui

pengadilan adat Kepala Adat akan berperan sebagai penengah dan hakim pendamai

yang akan mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang diambil bersarkan

keterangan para saksi yang benar-benar mengetahui tentang tanah tersebut atau Saksi

yang berbatasan langsung dengan pemilik tanah yang bersengketa. Karena

keberadaan saksi dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang nyata sehingga akan

bermanfaat bagi semua pihak danakan dihasilkan kesepakatan sehingga akan

mengembalikan keadaan masyarakat desa Long Temuyat dan segala aspeknya pada

kondisi yang normal seperti sebelum terjadi sengketa tanah.

Ritual Adat dan surat perjanjian damai untuk menghindari agar tidak lagi

terjadinya sengketa tanah antar warga desa Long Tmuyat maka kedua belah pihak

wajib membayar denda adat dengan piring keramik putih,mangkuk keramik putih,

satu butir telur ayam kampung, bedak dingin, kunyit, serta paku yang akan digunakan

untuk memecahkan telur serta uang Rp 500.000.00, telur ayam akan dipecahkan

untuk di campur dengan bedak dingin kemudia di oleskan kepada kedua pihak yang

bersengketa masyarakat Desa Long Temuyat percaya dan yakin bahwa ritual Adat

yang dilakukan ini dapat mendinginkan hati kedua belah pihak dan menghilangkan

Page 84: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

74

rasa kebencian antar keduanya. Kedua belah pihak yang bersengketa wajib

menandatangani surat perjajian di atas materai bahwa kedua belah pihak telah

berdamai dan menerima keputusan yang telah diambil oleh Kepala Adat. Dan jika

keputusan yang diambil Kepala Adat tidak diterima oleh salah satu pihak maka pihak

tersebut berhak melakukan banding dan pekara akan diserahkan Kepada Kepala Adat

Besar Kecamatan Nawang Baru. Dalam menyelesaian konflik sengketa tanah di desa

Long Temuyat.

Tanah yang dimiliki adalah turun menurun dari Nenek Moyang sehingga jika

terjadi sengketa tanah akan sangat sulit untuk medapatkan saksi karena saksi banyak

yang sudah meninggal, tua dan ingatanya otomatis berkurang. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Kepala Adat untuk saat ini penyelesaian konflik sengketa tanah

hanya sampai ketingkat pengadilan adat desa saja dan belum ada yang sampai ke

tingkat Kecamatan.

Dengan demikian, peranan Kepala Adat Desa Long Temuyat adalah sebagai

Penengah, Hakim Pendamai dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil

Keputusan Adat, yang mana keputusan tersebut mengikat kepada pihak-pihak yang

bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga. Hal ini disebabkan

kehidupan mereka masih terikat dalam satu persekutuan yang berdasarkan keturunan

darah. Masyarakat yang masih terikat komunal demikian sangat sulit bila hidup tanpa

persekutuan, karena persekutuan merupakan sifat tradisional dari nenek moyang

diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya maka, merupakan bukti dari sifat

komunal tersebut, dapatdilihat dari setiap mereka melakukan pekerjaan yang lebih

Page 85: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

75

besar. Misalnya mereka menanam padi diladang, mempersiapkan upacara

perkawinan, melaksanakan upacara kematian dan upacara ritual lainnya selalu

dikerjakan dengan gotong royong.

Keadaan masyarakat Desa Long Temuyat yang bersifat komunal diatas adalah

sangat mementingkan peranan seorang pemimpin sebagai Kepala Masyarakat,

khususnya Kepala Adat. Kepala Adat sangat penting untuk mengatur dan memotivasi

masyarakat agar tingkah lakunya sesuai dengan ketentuan hukum adat. Hal ini tidak

lain karena tugas yang harus dihadapi oleh Kepala Adat sangat berat, terutama yang

berkaitan dengan Hukum Adat, baik yang berhubungan dengan kehidupan maupun

kematian. Sehingga, dengan pengetahuan adat dan Hukum Adat yang dimilikinya

tersebut, Kepala Adat diharapkan dapat melaksanakan tugas memelihara,

menjalankan, dan menyelesaikan permasalahan yang dibebankan kepada Kepala

Adat.

Masyarakat Desa Long Temuyat dalam persekutuan hidup bersama tidak

mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan

pihak pengurus Adat yang ada di desa, karena itu untuk menyelesaikan segala

permasalahan dalam masyarakat semua tertumpu kepada Kepala Adat. Hal ini

sebagai tempat bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat

diselesaikan oleh anggota masyarakat adat. Kenyataan yang dialami oleh masyarakat

Desa Long Temuyat jika mereka terlibat dalam persengketaan tanah dan satu-satunya

tempat masyarakat meminta pendapat mengenai penyelesaian sengketanya hanya

kepada Kepala Adat.

Page 86: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

76

4.2.2.1. Faktor Penghambat

Tokoh adat dalam menjalankan tugasnya dihadapkan pada faktor penghambat

dan pendukung dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang terjadi di

Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ding usat (62 tahun) selaku

Tokoh Adat Desa Long Temuyat Menyatakan:

“Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa adalah faktor dari luar dan dalam lingkup masyarakat itu sendiri dimana emosional dalam penyelesaikan sengketa kerap terjadi, tingkat pendidikan Kedisiplinan, Ketidakjelasan kalau dari luar biasanya pihak ketiga yang lambat di ajak untuk penyelesaian sengketa” (Wawancara, 21 April 2019)

Senada yang disampaikan informan sebelumnya dimana menurut Bapak

Lutang Imang (50 tahun) selaku masyarlakat Desa Long Temuyat menyatakan

bahwa:

“Faktor penghambat dari penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa long Temuyat masih sering adanya emosional dari kedua belapihak yang bersangkutan, karena masing-masing masih mempertahankan ego, yang artinya kedua bela pihak selalu merasa benar. Sehingga dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut, dapat akan menghambat terjadinya proses peyelesaian sengketa tanah.

Serupa yang disampaikan informan sebelumnya, menurut Bapak Gun Dian (45

tahun) selaku masyarakat Desa Long Temuyat menyatakan bahwa:

Page 87: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

77

“Adapun yang menjadi penghambat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang dilakukan oleh kepala adat biasanya dari faktor internal yaitu emosional saat terjadi sengketa akan tetapi dapat di selesaikan dan ditengahi oleh kepala desa, dan tingkat pendidikan Kedisiplinan, Ketidakjelasan kalau dari luar biasanya pihak ketiga yang lambat di ajak untuk penyelesaian sengketa” (Wawancara, 22 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menerangkan bahwa faktor penghambat

dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Desa Long Temuyat adalah emosional

dari kedua belah pihak yang bersengketa, tingkat pendidikan yang rendah,

Kedisiplinan dalam proses penyelesaian, Ketidakjelasan batasan tanah kalau dari luar

biasanya pihak ketiga yang lambat di ajak untuk penyelesaian sengketa.

Faktor internal yang menghambat proses penyelesaian sengketa antara lain

dapat disebabkan oleh :

1. Emosional para pihak yang bersengketa terkadang menjadi salah satu faktor yang

menghambat dalam proses musyawarah, hal ini berkaitan dengan temperamen

mereka. Emosional masyarakat adat dalam proses musyawarah sangat

berpengaruh dalam proses musyawarah.

Adapun penghambat yang kerap muncul dalam penyelesaian sengketa tanah

tidak lain faktor dari luar dan dalam lingkup masyarakat itu sendiri dimana

emosional dalam penyelesaikan sengketa kerap terjadi, tingkat pendidikan

Kedisiplinan, Ketidakjelasan kalau dari luar biasanya pihak ketiga yang lambat di

ajak untuk penyelesaian sengketa”.

Page 88: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

78

Akibat dari dampak emosinal tersebut maka hal ini membuat para masyarakat

yang memang bersangkutan dalam kasus sengketa tanah akan membuat mereka

lebih tidak percaya dengan ketentuan hukum Adat yang berlaku, karena hukum

Adat pun sangatlah susah untuk membuktikan siapa diantara masyarakat yang

bersengketa yang seutuhnya berhak mendapatkan tanah yang bersengketa, hal ini

dikarenakan masyarakat tersebut masih lebih percaya dengan sejarah leluhur

(Nenek Moyang) dimana setiap ada sengketa selalu diselesaikan secara

kekeluargaan. Adapun kekeluargaan yang dimaksudkan disini bukanlah seperti

kekeluargaan yang tertuang dalam ketentuan hukum Adat, dimana pada

penyelesaian yang ditemurunkan dari leluhur tanah tersebut tanah ulayat akan

dibagikan sesuai dengan pengakuan Nenek Moyang karena pengakuan sang

leluhur tentu saja wajib dihormati. Maka pada kesimpulan ini masyarakat pada

umumnya dalam penyelesai sengketa tanah ulayat masih dipengaruhi dengan

narasi para leluhur.

Dari penjelasan diatas peneliti ingin mengambarkan bagaimana kondisi fakta

lapangan yang membahas tentang sengketa tanah sesuai dengan penjelasan dari

responden yang memang ahli dalam melihat kondisi emosional dan dampak

sengketa tanah terhadap kasus yang dihadapi oleh masyarakat yang bersengketa.

Sesuai dari hasil wawancara dengan responden terkait masalah dampak

emosional dalam menghadapi sengketa tanah ulayat memang pada dasarnya

masyarakat tersebut masih lebih kental mempercayai narasi-narasi leluhur yang

membahas sengketa tanah. Dengan kepercayaan yang memang melekat bagi

Page 89: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

79

setiap masyarakat yang ada di Long Temuyat tentunya akan membawa

emosional yang memungkinkan mereka tidak akan percaya dengan ketentuan

hukum Adat yang berlaku pada saat ini.

2. Tingkat Pendidikan sebagian besar dari para responden (masyarakat adat) yang

merupakan pihak yang bersengketa hanya mempunyai tingkat pendidikan yang

relatif rendah. Sehingga mereka terkadang mengalami kesulitan untuk

memahami hal yang menjadi fokus dari sengketa yang dimusyawarahkan dan

menyebabkan sengketa menjadi semakin rumit untuk diselesaikan.

Dari uraian di atas maka sangat terlihat dimana letak hambatan dalam proses

penyelesaian sengketa tanah tersebut. Hal ini tidak lain dari sebagian responden yang

memiliki tingkat pendidikan relatif rendah sehingga memberikan dampak yang tidak

efektif, karena proses penyelesaian sengketa tanah akan menjadi semakin rumit.

3. Kedisiplinan para pihak dalam proses penyelesaiana sengketa juga menjadi salah

satu faktor penghambat. Tidak jarang terjadi pada saat akan dilakukan

penandatanganan kesepakatan, salah satu pihak menolak untuk melakukannya

dengan alasan mereka tidak mengerti maksudnya karena tidak dapat membaca

sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari penjelasan diatas pula maka letak hambatannya adalah ketidak disiplinan

para pihak yang bersengketah.

4. Ketidakjelasan Batas-batas Tanah Berdasarkan informasi yang diperoleh dari

Kantor Pertanahan di Kabupaten Malinau atau Kecamatan Sorong, tanah-tanah

sebagai obyek sengketa juga dapat menjadi penyebab penghambat jalannya

Page 90: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

80

proses musyawarah. Sebagai contoh dalam hal penentuan batas tanah, karena

dari semula patokan yang menjadi batas-batas tanahnya tidak jelas. Hal ini

dikarenakan dahulu pada awal penguasaan tanah oleh masyarakat adat sebagian

besar penentuan batas tanah seperti sungai, batu, pohon-pohon dan lainnya,

sehingga dalam hal ini para pihak mengalami kesulitan untuk menunjukkan

batasnya.

Adapun dampak Sengketa yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Long

Temuyat Manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa tanah ulayat

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Long Temuyat yaitu dilakukan dengan cara

upacara adat tersebut sangat menguntungkan masyarakat adat Desa Long Temuyat

karena biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut relatif

lebih murah dan waktu yang dibutuhkannya pun lebih singkat, selain itu juga adanya

ganti rugi (uang sirih pinang) yang diberikan kepada masyarakat adat Desa Long

Temuyat oleh pemerintah setempat, serta pemberian binatang ternak untuk

penggantian tanah-tanah yang diduduki oleh perantau kepada masyarakat adat Desa

Long Temuyat walaupun saat ini kegiatan upacara adat sudah jarang dilakukan

karena kurang praktis sehingga mereka hanya memilih uang sirih pinang saja.

4.2.2.2. Faktor Pendukung

Faktor internal yang mendukung proses penyelesaian sengketa antara lain

dapat disebabkan ada faktor pendukung berupa kesepakatan kedua belah pihak untuk

Page 91: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

81

menyelesaikan secara upacara adat sengketa yang terjadi karena biaya yang murah

dan cepat selesainya

Hasil wawancara dengan Bapak Bilung Usat (53 tahun) selaku Kepala Desa

Long Temuyat Menyatakan:

“Sejauh ini dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat terlebih dahulu kita selalu menggunakan Upacara adat untuk menyelesaikan para pihak yang bersengketa tanah ulayat, selain murah dan cepat selesai permasalahan yang ada dalam mengatasi persoalan tanah ulyat yang terjadi di Desa Long Temuyat” (Wawancara, 23 April 2019)

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Balan Lie (48 tahun) selaku masyarakat

Desa Long Temuyat menyatakan bahwa:

“Faktor pendukung dimana kedua belah pihak yang melakukan sengketa biasanya memilih upacara adat untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi dan keputusan yang sudah ditetapkan oleh kepala adat tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun juga” (Wawancara, 23 April 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Ngang Jan (43 tahun) selaku masyarakat Desa

Long Temuyat menyatakan bahwa:

“Upacara adat untuk menyelesaikan sengketa kedua belah pihak lebih baik dan cepat juga murah, apabila ada yang melanggar akan diberikan hukuman, sehingga para pihak yang bersengketa enggan melakukan perseteruan selanjutnya dan lebih menerima hasil keputusan dari kepala adat” (Wawancara, 23 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menerangkan bahwa penyelesaiaan

sengketa secara alternatif lebih dipilih oleh masyarakat adat Desa Long Temuyat

karena penyelesaian dengan cara ini biayanya lebih murah bahkan cuma-cuma.

Page 92: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

82

Mereka menyadari bahwa tidak mungkin mereka menyelesaikan sengketa tanahnya

melalui jalur hukum karena biayanya yang mahal, sedangkan mereka sebagian besar

bermatapencaharian sebagai petani dan peternak.

Hal lain yang mendorong mereka lebih memilih menggunakan cara alternatif,

karena cara ini sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan mereka dimana setiap

terjadi sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah di antara

mereka. Cara seperti ini telah berlangsung secara turun temurun. Waktu penyelesaian

yang relatif singkat juga menjadi alasan yang mendorong responden lebih memilih

penyelesaian secara alternatif. Untuk menyelesaikan satu sengketa biasanya hanya

membutuhkan waktu beberapa minggu saja. Berbeda dengan penyelesaian melalui

pengadilan yang membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu berbulan-bulan bahkan

sampai bertahun-tahun.

Penyelesaian secara non litigasi/alternatif merupakan suatu kebiasaan maka

hasil kesepakatan digantungkan dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan

sengketanya sehingga terkadang menimbulkan kericuhan antar kedua belah pihak

dikarenakan temperaman mereka yang labil. Tidak ada kepastian hukum karena

biasanya tidak dituangkan dalam suatu bukti tertulis (bukti otentik) namun hanya

memberikan ganti rugi uang sirih pinang dengan dasar kesepakatan antara kedua

belah pihak.

Jika informasi tidak cukup diberikan kepada masyarakat adat Desa Long

Temuyat dan apabila tidak ada bukti otentik yang kuat bagi para pemilik tanah

(pendatang), kemungkinan akan timbul lagi tuntutan balik dari keturunan/pewaris

Page 93: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

83

yang terdahulu dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat

Desa Long Temuyat mengenai pertanahan.

4.3. Pembahasan

Hukum Adat merupakan kearifan lokal yang berpangkal pada keaslian budaya

setempat dan merupakan warisan budaya leluhur yang diluhung. Ada sejumlah nilai

luhur mulia yang dapat diambil untuk menjadi pegangan hidup masyarakat yang

meneruskan warisan leluhur. Oleh karena itu, adapun peranan yang dilakukan oleh

Tokoh Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat:

Memimpin dan melakukan musyawarah dengan anggota keluarga dan

masyarakatnya. Musyawarah ini bertujuan untuk mencari pokok permasalahan, hal-

hal yang akan menimbulkan konflik, serta langkah-langkah yang akan diambil

apabila menjadi konflik yang berkepanjangan. Musyawarah ini biasanya di

selenggarakan di Balai Adat. Pada tahap ini Kepala Adat/ Tokoh Adat menghimbau

kepada masyarakatnya agar menahan diri sehinggah tidak pecah konflik yang

menimbulkan sengketah.

Musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian model ini, musyawarah antara

pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh kepala Desa setempat. Dalam hal ini

peranan dari tokoh Adat untuk menangani pokok permasalahan terkait sengketa

tanah yang timbul dari kedua bela pihak ialah tidak lain menghadirkan tokoh

masyarakat yang ditunjukan langsung oleh Kepala Adat Desa untuk meminta

keterangan atau informasi-informasi yang terkait masalah kepemilikan tanah tersebut.

Page 94: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

84

Apabila kepala adat dan tokoh adat menemukan kenjanggalan dalam informasi

tersebut maka langka-langka yang akan diambil sebagai penyelesaian akhir dari

sengketa tanah tersebut ialah meminta kesepakatan dari kedua belah pihak untuk

berdamai yang artinya tanah tersebut akan dibagikan sama rata kepada kedua belah

pihak yang bersengketa seadil-adilnya agar di kemudian hari tidak menimbulkan

konflik diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Menurut Soepomo, (1979: 45) Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia

mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin

pergaulan hidup dalam persekutuan. Dengan demikian kepala adat bertugas

memelihara hidup hukum didalam persekutuan, menjaga, supaya hukum itu dapat

berjalan dengan selayaknya. aktivitas Kepala Adat sehari -hari meliputi seluruh

lapangan masyarakat. Tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan

persekutuan yang tertutup bagi Kepala Adat untuk ikut campur bilamana diperlukan

untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir batin untuk

menegakkan hukum.

Page 95: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan yang telah diuraikan dari

fokus penelitian yang telah ditentukan peran tokoh adat dalam penyelesai sengketa

tanah ulayat;

1. Sebagai motivator, Kepala Adat memberikan suatu pemahaman yang baik

mengenai permasalahan yang terjadi dimana kepala adat bersama kepala desa

dan tokoh msyarakat turut serta dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi

hanya saja keputusan semua di tangan kepala adat. Yang bersengketa masih

masyarakat Desa Long Temuyat hanya saja sudah pindah ke desa sebelah,

mereka mengambil tanag sebagai bentuk warisan dari orangtua mereka, kejadian

sengketa sendiri di Desa Long Temuyat sekitar 4 bulan yang lalu dan

permasalahan yang terjadi karena batas tanah. Disitulah kepala adat melakukan

perannya sebagai orang yang di tuakan dengan memeberikan suatu motivasi agar

tidak terjadi keributan mengenai sengketa tanah ulayat yang dari turun temurun

sudah diwariskan

2. Sebagai mediator, Kepala Adat membantu para pihak dalam memahami

pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang

dianggap penting bagi mereka. Kepala adat sebagai mediator atau penengah dari

kedua belah pihak yang bersengketa dengan mencari bukti otentik terlebih

Page 96: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

86

dahulu dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan bukti yang

benar-benar nyata.

3. Kepala Desa merupakan fasilitator yang memberikan suatu solusi bagi para pihak

yang bersengketa menganai tanah ulayat yang terjadi di Desa Long Temuyat,

kepala desa memberikan fasilitas kepada para pihak untuk menyampaikan

seluruh pendapat dan persoalan yang terjadi, akan tetapi peran kepala kepala desa

sebagai fasilitator tidak berpihak kepada sia papun juga, melainkan hanya

sebagai orang yang memberikan solusi dan fasilitas untuk mencari bukti yang

benar-benar nyata.

4. Faktor penghambat dari penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Long

Temuyat masih sering adanya emosional dari kedua belah pihak yang

bersangkutan, karena masing-masing masih mempertahankan ego, yang artinya

kedua belah pihak selalu merasa benar. Sehingga dalam penyelesaian sengketa

tanah tersebut, dapat akan menghambat terjadinya proses peyelesaian sengketa

tanah.

5. Faktor Pendukung Penyelesaian sengketa tanah ulayat terlebih dahulu akan

menggunakan Upacara adat untuk menyelesaikan para pihak yang bersengketa

tanah ulayat, selain murah dan cepat selesai permasalahan yang ada dalam

mengatasi persoalan tanah ulayat yang terjadi di Desa Long Temuyat.

Page 97: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

87

5.2. SARAN

1. Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakkan adalah sebagai berikut.

Sebagai kepala adat yang dipercaya menjadi hakim penengah, harus bisa

bersikap tegas dan membuat aturan yang bersifat memikat dan memberikan

sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

2. Sebaiknya batas-batas patokan yang digunakan bersifat lebih kuat, agar tidak

mudah tergeser ataupun hilang hingga tanda kepemilikan tanah menjadi lebih

pasti

3. Membuat Peraturan Daerah tentang ketentuan tanah-tanah ulayat di wilayah

Kabupaten Malinau, sehingga terlihat secara jelas aturan-aturan tentang

eksistensi tanah-tanah ulayat di wilayah tersebut.

Page 98: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

DAFTAR PUSTAKA

Berry, David. 2008. Pokok-Pokok Dalam Sosiologi. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Hadikusuma, Hilman. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju:Bandung.

Harsono, Boedi. 2015. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan: Jakarta.

Kertasapoetra, G. 2015. Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Bina Aksara: Jakarta.

Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta: Jakarta.

Maria.S.W. Sumarjono, 2001, Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria. Liberty:Yogyakarta.

Margono, Suyud. 2009. ADR dan Arbitrase, proses Pelembagaan dan Aspek Hukum.Ghalia Indonesia: Jakarta.

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data analysis, A. Methods sourcebook, edition 3.USA: sage publications. Terjemahan tjetjep rohindi rohhidi, UI-Press.

Moleong L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi. Revisi. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Muhammad, Bushar, 2012. Pokok-Pokok Hukum Adat. Pradnya Paramita: Jakarta.

Nurudin, 2009. Pengantar Komunikasi Massa. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Alfabeta: Bandung.

Rahardjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Prestasi Pustaka: Jakarta.

Soekanto, Soejono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Grafisi Press: Jakarta.

Sugangga, I.G.N.. 2008. Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia, Semarang.

Page 99: eJournal Ilmu Pemerintahan ... · Web view2021/04/21  · Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 2009:19). Adat merupakan suatu

Sugiyono, 2010. Penjelasan Tentang Metode Penelitian. Alfabeta: Bandung.

Sumardjono, Maris S. W. 2009. Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi. Buku Kompas : Jakarta.

Tjokroadmidjojo, Bintoro. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES: Jakarta.

Wulansari, C. Dewi. 2010. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Refika Aditama: Bandung.

Sumber Dokumen :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria.