Efektifitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Padang Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Usaha Keeil Menengah (UKM) di Kota Padang Hidayatullhsan (Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang) Rem Endang Sulastri (Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang) Abstract Internal control definition in company has continuously developed from time to time. The greatest improvement happened for a decade which was began approximately in 1940 (Tunggal, 1995). Pressure to this improvement appears from company's management and auditors society. Management has realized the importance of control as a vital instrument in running a company, moreover auditors have interests in reducing their jobs in controlling. Effort to formulate an internal control model especially for small and medium enterprises (SME) actually has started since a long time ago, but this condition not too popular among managers and auditors in Indonesia because audit for SME was less or never acknowledged by them. Different condition happened in abroad which shown a massive effort to find the model of internal control for SME. In this research that involves fifteen SME from three type of business fields such as: irading, service and manufacture. The result revealed that internal control system in sample SME is not effective and this finding similar with Hypothesis null which is stated that Internal control in SME is not more than 70%. Key words: Internal Control, Small and Medium Enterprises I. Pendahuluan O efinisi pengendalian intem (internal control) pada perusahaan terus berkembang dari masa ke masa. Perkembangan terbesar terjadi 'Selama satu dasawarsa yang dimulai dalam tahun 1940 (Tunggal,1995). Dorongan terhadap perkem- bangan ini muncul dari manajemen perusahaan, maupun dari kalangan auditor. Manajemen semakin menyadari akan pentingnya pengendalian sebagai instrumen yang sangat vital dalam menjalan perusahaan. Sedangkan auditor berkepentingan dalam hal untuk mengurangi pekerjaannya dalam melakukan pemeriksaan. Pengendalian intem didefinisikan sebagai organisasi dan semua metode serta ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan kekayaan. memelihara kecermatan dan sampai seberapa jauh dapat dipercayanya data akuntansi (Tunggal :1995,Harahap: 1995). Jumal Akuntansi Vol 1 No.1 Juni 2005ISSN 1858-3687 Pengendalian yang meliputi pengendalian akuntansi (Accounting control) dan pengendalian administrasi (Administrative control) selama ini diyakini hanya cocok untuk diterapkan pada perusahaan besar. Dengan alasan bahwa penerapan pengendalian internal akan membutuhkan tambahan biaya dan sumber daya manusia, dua hal yang keberadaannya sangat terbatas di perusahaan kecil. Padahal jika ditilik dari tujuan pengendalian intern itu sendiri. yang salah satunya adalah untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan. maka baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar tetap membutuhkan pengendalian intem. Montgomery (2003) mengemukakan bahwa perusahaan kecil mempunyai peluang kecurangan lebih besar dibanding perusahaan besar. Pemyataan ini didukung oleh fakta bahwa di Amerika Serikat selama tahun 2002 diperkirakan rata-rata kehilangan kekayaan pada perusahaan kecil yang disebabkan penipuan dan penyalahgunaan setiap tahunnya $ 127,500, sedang pada perusahaan Politeknik Negeri Padang
12
Embed
Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Efektifitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Padang
Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Usaha Keeil Menengah (UKM) di Kota Padang
Hidayatullhsan (Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang) Rem Endang Sulastri (Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang)
Abstract
Internal control definition in company has continuously developed from time to time. The greatest improvement happened for a decade which was began approximately in 1940 (Tunggal, 1995). Pressure to this improvement appears from company's management and auditors society. Management has realized the importance of control as a vital instrument in running a company, moreover auditors have interests in reducing their jobs in controlling.
Effort to formulate an internal control model especially for small and medium enterprises (SME) actually has started since a long time ago, but this condition not too popular among managers and auditors in Indonesia because audit for SME was less or never acknowledged by them. Different condition happened in abroad which shown a massive effort to find the model of internal control for SME.
In this research that involves fifteen SME from three type of business fields such as: irading, service and manufacture. The result revealed that internal control system in sample SME is not effective and this finding similar with Hypothesis null which is stated that Internal control in SME is not more than 70%.
Key words: Internal Control, Small and Medium Enterprises
I. Pendahuluan
O efinisi pengendalian intem (internal
control) pada perusahaan terus
berkembang dari masa ke masa.
Perkembangan terbesar terjadi 'Selama satu
dasawarsa yang dimulai dalam tahun 1940
(Tunggal,1995). Dorongan terhadap perkem
bangan ini muncul dari manajemen
perusahaan, maupun dari kalangan auditor.
Manajemen semakin menyadari akan
pentingnya pengendalian sebagai instrumen
yang sangat vital dalam menjalan perusahaan.
Sedangkan auditor berkepentingan dalam hal
untuk mengurangi pekerjaannya dalam
melakukan pemeriksaan.
Pengendalian intem didefinisikan
sebagai organisasi dan semua metode serta
ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi dalam
suatu perusahaan untuk mengamankan
kekayaan. memelihara kecermatan dan
sampai seberapa jauh dapat dipercayanya
data akuntansi (Tunggal :1995,Harahap:
1995).
Jumal Akuntansi Vol 1 No.1 Juni 2005ISSN 1858-3687
Pengendalian yang meliputi
pengendalian akuntansi (Accounting control)
dan pengendalian administrasi (Administrative
control) selama ini diyakini hanya cocok untuk
diterapkan pada perusahaan besar. Dengan
alasan bahwa penerapan pengendalian
internal akan membutuhkan tambahan biaya
dan sumber daya manusia, dua hal yang
keberadaannya sangat terbatas di perusahaan
kecil. Padahal jika ditilik dari tujuan
pengendalian intern itu sendiri. yang salah
satunya adalah untuk mengamankan harta
kekayaan perusahaan. maka baik perusahaan
kecil maupun perusahaan besar tetap
membutuhkan pengendalian intem.
Montgomery (2003) mengemukakan
bahwa perusahaan kecil mempunyai peluang
kecurangan lebih besar dibanding perusahaan
besar. Pemyataan ini didukung oleh fakta
bahwa di Amerika Serikat selama tahun 2002
diperkirakan rata-rata kehilangan kekayaan
pada perusahaan kecil yang disebabkan
penipuan dan penyalahgunaan setiap
tahunnya $ 127,500, sedang pada perusahaan
Politeknik Negeri Padang
Efektifitas Penera.,an Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Padang
besar rata-rata $ 97,000. Lebih dari 80 %
penyebab kehilangan adalah aset yang
digunakan tidak secara tepat. Dan 90% aset
yang menjadi target untuk disalahgunakan
adalah kas.
Hal ini yang menjadi polemik dalam
waktu yang cukup lama. Dimana muncul
tuntutan untuk membuat standar pengendalian
khusus bagi perusahaan kecil (Harahap, 1995).
Karena jika sistem pengawasan intern
perusahaan yang tercantum dalam SAS
(Statement on Auditing Standard) diterapkan
maka sistem pengawasan intern perusahaan
kecil hampir pasti dinilai lemah sehingga akan
dapat menimbulkan berbagai kemungkinan
seperti:
a. Penolakan mengaudit perusahaan kecil
b. Pemberian pendapat diluar pendapat
wajar tanpa syarat
c. Akan manimbulkan biaya pemeriksaan
yang sangat besar.
Usaha untuk merumuskan model
pengendalian intern khusus untuk perusahaan
kecil sebenarnya sudah dimulai sejak lama.
Namun kurang populis dikalangan manajemen
dan auditor di Indonesia, dikarenakan audit
untuk perusahaan kecil jarang. Seperti Stelzer
(1964) mengajukan model kuisioner yang
khusus digunakan untuk menilai pengendalian
intern perusahaan kp.cil dRlam Intemal CO.'1trol
Questionaire. Jof ( 1978) membuat kuesioner
khusus U A Small Business Internal Control
Questionnarie" untuk mengevaluasi
pengendalian intern perusahaan kecil. Dan
Snyder et.al (1989) dengan menggunakan
bantuan delapan kantor akuntan publik juga
mencoba merumuskan pengendalian yang
menurutnya esensial untuk diterapkan di
2 Jumal Akuntansi Vol 1 No.1 Juni 2005 ISSN 1858-3687
perusahaan kecil. Ini menunjukkan usaha dan
perhatian yang makin serius terhadap
perkembangan perusahaan kecil.
Terlepas dari akan diaudiUtidaknya
perusahaan kecil, yang paling diuntungkan
dengan penerapan pengendalian intern adalah
manajemen yang biasanya sekaligus pemilik
(Harahap, 1995). Dengan baiknya sistem
intern perusahaan berarti manajemen merasa
aman dan yakin karena : Harta perusahaan
akan terjaga dari kemungkinan
penyalahgunaan dan penyelewengan;
Informasi yang dihasilkan oleh sistem
informasi akan lebih akurat; Kegiatan
perusahaan akan berjalan lebih efisien; Setiap
prosedur yang dianut akan mp.ndorong
ditaatinya kebijakan manajemen.
Di Indonesia, keberadaan perusahaan
kecil selama ini diwakili oleh Usaha Kecil
Menengah dan Koperasi (UKMK). UKMK
memiliki peran yang sangat strategis dalam
struktur perekonomian Nasional. Hal ini terlihat
dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh
UKMK. Mereka merupakan lebih dari 98
persen pelaku usaha Nasional dan penyedia
kesempatan kerja terbesar, menjadi pelaku
utama dibidang produksi dan dlstribusi,
penyedia kebutuhan pokok masyarakat, dan
sebagian diantaranya telah mampu menjadi
andalan dalam bidang ekspor.
Namun, diiain pihak UKMK masih dililit
berbagai masalah seperti; kepastian usaha,
permodalan, teknologi, akses terhadap pasar,
informasi dan perlindungan dari persaingan
yang tidak sehat. Pemerintah memberikan
perhatian dan dukungan penuh terhadap
UKMK. Adanya strategi pengembangan UKMK
yang termuat dalam GBHN, dalam Program
Politeknik Negeri Padang
Efektifitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPJ) pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Padang
Pembangunan Nasional (Propenas) 1999-
2004 terdiri dari :
1. Peningkatan alokasi skema kredit melalui
perbal,kan dan lembaga keuangan
kredibel.
2. Pemberian insentif terhadap lembaga
keuangan melalui subsidi administratif dan
bantuan teknis.
3. Perluasan,
jangkauan
modernisasi dan
kredit kepada
keuangan tradisional.
integrasi
lembaga
4. Pemberian insentif perpajakan dan iklim
usaha yang kondusif untuk peningkatan
produktifitas.
5. Revisi skema pembiayaan terhadap
UKMK secara umum.
Ini terdapat pada Peraturan Bank
Indonesia (PBI) NO.3/2/PB1I2001 tcntang
pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) yang
berisi perintah kepada bank untuk
menyalurkan kreditnya kepada usaha-usaha
kecil. Sampai Januari 2001, posisi KUK yang
telah disalurkan mencapai Rp 63,7 triliun.
Sedangkan dalam Rencana Kerja Anggaran
Tahunan (RKAT) bank tahun 2001, sebanyak
52 bank lagi berencana untuk menyalurkan
KUK sebesar Rp 47,3 triliun.
Dari masa-masa sebelumnya dapat
diambil ~elajaran bahwa bantuan dan pemi
h~kan yang s:::lngat menggebu-gebu terhadap
UKMK malah menimbulkan bantuan tersebut
menjadi kurang (tidak) efektif, karena langkah
langkah yang ditempuh lebih menggambarkan
nuansa emosional dari pad a rasional.
Sekecil apapun suatu usaha harus
ditatap dari segi profesionalitas
pengelolaanya. Apalagi untuk usaha bisnis
Jurnal Akuntansi Vol 1 No.1 Juni 200SISSN 1858-3687
yang seharusnya memiliki standar
pengelolaan harta dan kel<:g~/aan peru~ahaan
dalam suatu sistem akuntansi dan keuangan
yang betul-betul memadai. Dan lagi pula
pengendalian tidak memandang besar
kecilnya sebuah usaha (Montgomery : 2003,
Harahap : 1995). Agar pengalaman lalu tidak
terulang maka upaya pengendalian terhadap
harta pada UKMK harus efektif.
1.1. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Secara umum bertujuan
mengungkapkan sejauh mana efektivitas
penerapan Sistem Pengendalian Internal pada
usaha kecil menengah (UKM). Secara lebih
khusus penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengungkapkan fakta bahwa UKM secara
umum telah memiliki unsur-unsur SPI
dalam pengelolaan sistem akuntansinya.
2. Mengungkapkan bahwa unsur-unsur dasar
dalam SPI yang diterapkan belum efektif
dalam menjaga harta kekayaan UKM
3. Menyusun suatu rancangan SPI yang
cocok untuk UKM
Berdasarkan latar belakang diatas,
dapat diajukan beberapa pertanyaan yang
akan dijawab melalui penelitian ini : (i) apakah
UKM di kota Padang telah menerapkan
pengendalian intern dalam menjalankan
usahanya ? (ii) Apakah elemen pengendalian
yang diterapkan sudah evektif dalam
mengamankan kekayaan perusahaan ?
1.2. Pengertian Pengendalian Intern
Pengertian pengendalian intern mulanya
dimuat dalam laporan ·Committee on Auditing
Procedure" yang dipublikasikan tahun 1949
dengan judul Internal Control Elements of
Coordinate System and its Importance to
Politeknik Negeri Padang 3
Efelctifitas P_rapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Padang
Management and the Independent Public
Acccu'1tant. (Ha'ahap: 1995) :
'Pengawasan int~rn mencakup struktur organisasi dan selL'fuh metode dan prosedur terkoordinir yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengamankan hartanya. mencek ketelitian dan kepercayaan terhadap data akuntansi. mendorong kegiatan agar etisien. dan mengajak untuk mentaati kebijakan perusahaan •
Selanjutnya ditambahkan :
• Definisi ini mungkin lebih luas dari istilah yang diberikan itu. Definisi ini mengakui bahwa suatu sistem pengawasan intern mencakup masalah-masalah diluarnya yang langsung berhubungan dengan fungsi-fungsi bagian keuangan dan akuntansi".
Kemudian dalam laporan yang dikeluar
kan oleh komite pada Oktober 1985 dalam
judul 'Statement of Auditing Procedure No.29"
Pengendalian intern dibagi dua yaitu (Tunggal
: 1995.Harahap: 1995) :
1. Pengendalian Akuntansi yang mencakup struktur organisasi. metode dan prosedur yang berhubungan dengan penjagaan terhadap harta perusahaan dan menjamin ketelitian data keuangan. Yang termasuk kedalam pengendalian ini adalah sistem otorisasi pemisahan tungsi antar pencatat dan operasional. serta pengawasan fisik atas kekayaan
2. Pengendalian administrasi mencakup struktur organisasi, metode dan prosedur yang menyangkut usaha untuk mengefisienkan operasi perusahaan dan ditaatinya kebijakan pimpinan. Misalnya analisis statistik, time and motion study, program pelatihan karyawan, dan pengendalia'l mutu.
Dalam definisi yang dikeluarkan oleh
Committee of Sponsoring Organization of
Tradeway Commission melalui buku Internal
Control - Integrated Framework, internal
control didefinisikan kembali sebagai berikut :
Internal kontrol adalah proses dimana
dewan direksi I manajemen I stat perusahaan
4 Jurnal Akuntansi Vol 1 No.1 Juni 2005 ISSN 1858--3687
merasa memiliki keyakinan yang wajar dalam
mencapai tujuannya. Proses ini mencakup
sembi Ian komponen: integritas. nilai etika dan
kompetensi; lingkungan pengendalian. yang
menjadi pendukung dan sebagai dasar untuk
komponen lainnya yaitu : penentuan tujuan;
penilaian risiko; sistem informasi; prosedur
pengawasan; komunikasi; manajemen
perubahan; monitoring.
1.3. Tujuan Pengendalian Intern
Tujuan pengendalian intern yang etektif
dapat digolongkan sebagai berikut
(Tunggal:1995 ) :
1. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi 2. Untuk menggalakkan etisiensi perusahaan 3. Untuk mengamankan harta kekayaan dan
catatan pembukuannya 4. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan
pimpinan yang telah digariskan
Tujuan diatas merupakan tujuan yang
akan dirasakan manfaatnya bagi pihak
manajemen. Sedangkan bagi auditor,
penilaian terhadap pengendalian intern
sebuah perusahaan merupakan dasar untuk
menentukan :
1. Dapat tidaknya sistem tersebut dipercaya
2. Batas, luas, waktu, dan sifat pemeriksaan
yang akan dilakukan.
3. Dasar dalam memberikan saran atau
rekomendasi kepada manajemen.
Adapun pelaksanaan pengendalian
tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab
manajemen, yang dalam perusahaan kecil
biasanya lang sung owner atau pemilik.
1.4. Pengendalian Intern yang Baik
Pengendalian intern yang baik
mencakup ciri-ciri sebagai berikut ( Tunggal :
1995) :
Politelmik Negeri Padang
Efektifrtas Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Padang
1. Suatu struktur organisasi yang didalamnya terdapat pemisahan tanggung jawab fungsional yang sesuai
2. Suatu sistem yang mencakup prosedur otorisasi dan pencatatan yang sesuai agar memungkinkan pengendalian yang wajar atas harta, hutang, pendapatan dan biaya
3. Cara kerja yang wajar yang harus digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian organisatoris
4. Kepegawaian dengan mutu yang sepadan dengantanggungjawabnya.
Disamping hal diatas, Bailey (1979)
mengemukakan ciri-ciri pengendalian intern
yang baik : Struktur organisasi yang baik;
Sistem otorisasi dan tanggung jawab yang
jelas; Sistem akuntansi yang baik; Kebijakan
personalia yang baik; Memiliki Badan atau staf
internal auditor; Dewan komisaris yang
kompeten dan aktif.
1.5. Elemen Pengendalian Intern
Konsep baru pengendalian intern meng
gunakan struktur pengendalian intern (Internal
control structure) sebagai pengganti sistem
pengendalian intern (Internal control System)
(Tunggal : 1995). Menurut Alvin A. Arens dan
K. Loebbecke ( 1991) struktur pengendalian
intern mencakup tiga kategori dasar kebijakan
dan prosedur yang dirancang dan digunakan
oleh manajemen untuk memberikan keyakinan
memadai bahwa tujuan pengendalian dapat
dipenuhi. Ketiga kategori itu disebut sebagai
elemen struktur pengendalian intern yang
terdiri dari ; (1) lingkungan pengendalian, (2)
sistem akuntansi, dan (3) prosedur
pengendalian.
Sub elemen dari lingkungan
pengendalian adalah falsafah manajemen
dan gaya operasi, struktur organisasi, komite
audit, metode untuk mengkomunikasikan
pelimpahan wewenang dan tanggung jawab,
Jurnal Akuntansi Vol 1 No.1 Juni 20051SSN 1858-3687
metode pengendalian manajemen, fungsi audit
intern, kebijakan dan prosedur kepegawaian,
serta pengaruh ekstern. Sedangkan sistem
akuntansi mempunyai tujuan yang harus
dipenuhi : keabsahan, otorisasi, kelengkapan,
penilaian, klasifikasi, tepa! waktu serta posting
dan pengikhtisaran.
Prosedur pengendalian memiliki kategori
lingkungan pengendalian;pemisahan tugas
yang cukup, otorisasi yang pantas atas
transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan
yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva
dan catatan, serta pengecekan independen
atas pelaksanaan.
1.6. Penilaian Sistem Pengendalian Intern
Dalam tahap penilaian terhadap pengen
dalian intern yang diterapkan oleh perusahaan
akuntan melakukan studi terhadap sistem pe
ngendalian intern dengan cara memahami sis
tem pengendalian intern yang baik dan kemu
dian mencoba mengkaji dan memahami
sistem pengendalian yang diterapkan oleh
perusahaan. Pendalaman atau penilaian
terhadap pengendalian intern ini dapat
diperoleh melalui kegiatan sebagai berikut (
Harahap : 1995 ) :
• Diskusi/wawancara dengan pegawai perusahaan
• Mempelajari dokumen dan prosedur yang ada dalam perusahaan
• Membl'at daftar pertanyaan ( q'Jisioner ) • Menggambarkan arus formulir melalui flow
chart yang berlaku dalam perusahaan.
1.7. Defenisi UKM
Berdasarkan UU No.9 I 1995, defenisi
usaha kecil adalah, "kegiatan ekonomi rakyat
yang berskala kecil dan memenuhi kriteria
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam
Politeknik Negeri Padang 5
Efektifltas Penerapan sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Padang
undang-undang ini." (Pasal 1). "Kriteria usaha
kecil adalah: (a) memiliki kekayaan bersih
paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, atau (b) memiliki
hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), (e)
milik Warga Negara Indonesia, (d) berdiri
sendiri, bukan merupakan anaklcabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
berafiliasi baik langsung maupun tidak
langsung dengan usaha menengah atau
besar, (e) berbentuk usaha orang perorangan,
badan usaha yang tidak berbadan hukum,
atau badan usaha yang berbadan hukum,
termasuk koperasi." (PasaI5) ( Djuwita : 2002)
Badan Pusat Statistik (BPS)
mendefenisikan UKM dengan kriteria yang
lebih sederhana, yaitu berdc::sarkan jumlah
pekerja. Usaha mikro adalah aktivitas usaha
dengan pekerja lebih keeil dari lima orang,
termasuk tenaga kerja keluarga yang tidak
dibayar. Aktivitas usaha tersebut dinamakan
usaha keeil jika mempekerjakan 5-19
karyawan, dan disebut usaha menengah
apabila mampu mempekerjakan 20-99
karyawan.
Menurut Bank Dunia yang berkantor di
Indonesia, unit usaha yang merr,pekerjakan
karyawan lebih keeil dari 20 orang disebut
usaha mikro, sedangkan unit usaha yang
memiliki karyawan antara 20-150 orang
disebut usaha keeil menengah (UKM). Suatu
usaha dinamakan UKM bila memenuhi kriteria
pekerja diatas dan memiliki jumlah aset yang
tidak lebih besar dari USS 500 ribu atau setara
Rp 5 miliar dengan kurs nilai tukar Rp 10.000
perUSS.
6 Jumal Akuntansi Vol 1 No.1 Juni 2005 ISSN 1858-3687
Kantor Menteri Negara Koperasi dan
Pengusaha Kecil Men<:!ngah mFll1defenisikan
usaha keeil sebagai unit usaha yang berdiri
sendiri, bukan merupakal"l anal< perusahaan
atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai atau berafiliasi baik lang sung maupun
tidak lang sung dengan usaha besar, dengan
kekayaan bersih paling besar Rp 200 juta
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha).
Bank Indonesi.::: mendefenisikan usaha
mikro dengan eiri-ciri sebagai berikut : (a)
dimiliki oleh keluarga, (b) sumberdaya lokal
dan teknologi sederhana, dan (e) lapangan
usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan.
Sedangkan usaha menengah adalah unit
usaha yang memiliki aset maksimum Rp 5
milyar untuk sektor industri manufaktur. Pada
sektor sektor non indllstri usaha menengah
adalah usaha yang memiliki kekayaan
maksimum Rp 600 juta (diluar tanah dan
bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil
penjualan tahunan maksimun Rp 3 milyar
pad a usaha yang dibiayai.
1.8. Pengendalian Intern dan Usaha Kecil
Ukuran perusahaan mempunyai dampak
yang sangat signifikan terhadap sifat struktur
pengendalian intern dan pengendalian
spesifik. Pada kenyataannya lebih sulit
melakukan pemisahar. tugas yClng memadai
pada perusahaan kecil, dikarenakan
keterbatasan jumlah karyawan yang dimiliki
(Tunggal : 1995). Grallman dan Colby (1978)
mengemukakan beberapa masalah khusus
yang dihadapi perusahaan kecil dalam
penerapan pengendalian intern, yaitu :
• Prosedur dalam perusahaan dirancang secara informal
Politeknik Negeri Padang
Efektifitas Penerapan Sistem Pengendalian Int£m (SPI) pada Usaha Keeil Menengah (UKM) di Kota Padang
• Manajemen biasanya memiliki pengalaman di bidang keuangan yang terbatas,serta personil di bagian akuntansi yang kurang kapabel
• Femisahan fungsi yang sangat jarang dilakukan akibat jumlah karyawan yang terbatas.
• Kemudahan mengakses harta perusahaan bagi karyawan klerikal dan administratif
• Sistem pelaporan, anal isis, perencanaan serta pengawasan yang bersifat informal dan tergantung gaya kepemimpinan manajer.
Tidak adil jika mengharapkan model
pengendalian intern yang dirancang untuk
perusahaan besar diterapkan pada
perusahaan kecil. Karena jika kriteria
pengendalian intern perusahaan yang di SAS
diterapkan pada perusahaan kecil, akan
hampir dipastikan perusahaan kecil dinilai
memiliki pengendalian lemah. Dalam
menerapkan pengendalian intern harus
memperhatikan untung rugi (cost benefit).
Artinya konsep pengendalian intern akan
diterapkan sepanjang biaya yang dikeluarkan
untuk itu lebih kecil dari keuntungan yang
diperoleh dari penerapan pengawasan
tersebut. Sebaliknya apabila biaya
persiapannya jauh lebih besar dari
penghematan yang dihasilkan sebaiknya tidak
perlu menerapkan konsep pengendalian
tersebut ( Harahap : 1995 )
Snyder.et.al (1989) mengemukakan tuju
an diterapkannya pengendalian pada
perusahaan kecil adalah mencegah atau
mengurangi kecurangan yang dilakukan
karyawan, yang dapat membantu usaha
pengamanan harta kekayaan perusahaan.
Menurutnya pengendalian intern mesti
diterapkan secara konsisten, dimana tidak ada
perbedaan persepsi antara pemilik, manajer
serta karyawan.
Jumal Akuntansi Vol 1 No.1 Juni 20051SSN 1858-3687
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh
Snyder et. al (1989) diperoleh empat puluh
satu subelemen pengendalian yang esensial
untuk perusahaan kecil. Sebagian besar dari
pengendalian tersebut berhubungan dengan
kas, aset yang paling likuid dan paling rawan
untuk disalahgunakan. Sedang selebihnya
berhubungan dengan penggajian, investasi,
persediaan, usaha umum, piutang dan hutang
dagang.
Stelzer (1964) juga mengajl!kan model
pengendalian intern untuk perusahaan kecil
yang dimuatnya dalam Internal Control
Qustionnaire. Dimana hal-hal yang dievaluasi
oleh Stelzer adalah: akuntansi, masalah usaha
umum, penerimaan dan pengeluaran kas,
penjualan dan penagihan, persediaan, aktiva
tetap, pembelian dan pembayaran gaji.
Kontribusi yang diharapkan dari
penelitian ini, adalah menformulasikan model
pengendalian intern untuk usaha kecil, dimana
selama ini pengendalian intern lebih banyak
ditujukan untuk perusahaan dengan skala
besar. Model pengendalian intern yang akan
direkomendasikan dapat meningkatkan
performa UKM.
II. Metode Penelitian
11.1. Model Penelitian
Variabel yang akan diukur adalah
pengendalian intern (internal control ) pad a
UKM. Untuk mengukur variabel digunakan
instrumen Internal Centrol Quistionnaire
(Snyder et.al:1989, Stelzer :1964). Internal
Control Quistionnaire terdiri dari sembi Ian
dimensi yang memiliki pertanyaan :
• Kas, yang terdiri pertanyaan-pertanyaan
esensial seputar pengendalian terhadap kas.
Politeknik Negeri Padang 7
Efektifrtas Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Padang
Misalnya, Apakah cek yang tidak bernomor
dilarang penggunaannya ? Apakah kas kecil
diperiksa secara periodik ?, dan lainnya.
• Penggajian, yang terdiri pertanyaan seputar
pengendalian penggajian, seperti, apakah
seluruh gaji dan upah dibayar melalui cek ?
• Investasi, mempunyai pertanyaan-
pertanyaan tentang pengendalian terhadap
investasi, seperti : apakah surat-surat
berharga disimpan dalam safe deposit box?
• Persediaan, memiliki daftar pertanyaan
pengendalian persediaan, diantaranya :
apakah persediaan dihitung secara
fisik,minimal satu kali setahun ?
• Umum, seperti Apakah perusahaan
memiliki bagian I fungsi akuntansi ?
• Piutang dagang dan piutang we!>el, sepertl,
Apakah laporan bulanan tagihan selalu
dikirimkan pada pelanggan ?
• Hutang dagang, pertanyaannya meliputi :
Apakah setiap proses pembayaran selalu
diikuti pengecekan ulang order pembelian ?
• Penjualan, seperti, apakah ada pencatatan
terhadap penjualan ?
• Aktiva tetap, seperti : apakah setiap aktiva
tetap didentifikasikan berdasarkan nomor ?
Skala pengukuran yang digunakan
adalah skala Likert (Sugiyono:2003), dimana
variabel yang akan diukur dijabarkan kedalam
indikator variabel berupa pernyataan ; (a)
sangat setuju, (b) setuju, (c) kurang setuJu dan
(d) tidak setuju. Untuk keperluan analisis data
maka indikator terse but diberi skor sbb :
Sangat setuju : 4, Setuju : 3, Kurang setuju : 2,
Tidak Setuju : 1.
11.2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data primer dilakukan
melalui penyebaran kuesioner kepada UKM
8 Jurnal Akuntansi Vol 1 No.1 Juni 200SISSN 1858~87
yang berada di kota Padang. Sedangkan
pengumpulan data sekunder dilakukan melalui
penelusuran pustaka, pencarian bahan di
internet, surat kabar dan jurnal ilmiah.
11.3. Penentuan Sampel
Metode pengambilan yang dipakai
dalam penelitian ini adalah nonprobability
sampling yaitu metode pengambilan sampel
dimana jumlah sampel yang diambil tidak
harus sebanding dengan jumlah populasi
(Sekaran, 2000). Dengan kata lain tidak
memberi peluang yang sama bagi setiap
anggota (Sugiyono, 2003). Dalam penelitian ini
jumlah sampel yang diambil adalah 15 UKM,
yang terdiri dari usaha dagang, jasa, dan
manufaktur yang berada di kota Padang.
Jumlah sampel untuk masing-masing jenis
usaha adalah 5 sampel.
11.4. Hipotesa Penelitian
HO : Sistem pengendalian intern yang diterapkan pada UKM belum efektif dalam mengamankan harta kekayaan usaha
Ha : Sistem pengendalian intern yang diterapkan pad a UKM sudah efektif dalam mengamakan harta kekayaan usaha
Hipotesis statistik adalah sebagai berikut :
HO: t< 70% Ha:t~70%
11.5. Metode Pengolahan Data
Pengo:ahan data dan pengujian statistik
dilakukan untuk menjawab hipotesis yang
dikemukakan adalah dengan menggunakan :
1. Statistik Deskriptif, untuk menguji HO,
dengan menjelaskan dan menerangkan
kecenderungan memusat dari data
mentah dengan bentuk rata-rata hitung,
frekuensi, standar deviasi dan persentase.
Politeknik Negeri Padang
Efektifitas Pen.npan Sistem Pengendalian Intem (SPI) pada Usaha Keeil Menengah (UKM) di Kota Padang
2. Hipotesa deskriptif, diuji dengan t-test satu
variabel, setelah kenormalan kurva diuji
dengan Chi kuadrat.
III. Pembahasan
111.1. Data Responden
Responden adalah 15 UKM yang ber
lokasi di Kota Padang dan sekitamya. Adapun
defenisi UKM yang digunakan dalam
penelitian ini adalah defenisi UKM menurut
Bank Indonesia. Dari ke 15 UKM tersebut
terdiri dari 5 UKM dibidang Jasa, 5 dibidang
perdagangan dan 5 lagi di sektor industri I
pabrik. Untuk lebih jelasnya data responden
tampak pada Tabel1.
111.2. Teknik Pengurnpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara langsung berdasarkan pertanyaan
dalam kuisioner. Awalnya pengisian kuisioner
dilakukan responden (pemilik/bagian
akuntansi). Namun pada saat uji kuisioner
didapati sangat kurangnya pemahaman
responden terhadap materi-materi yang
termuat dalam kuisioner sehingga responden
cenderung mengisikan data secara asal
asalan. Hal ini menyebabkan validitas data
sangat diragukan. Kemudian pengisian
kuisioner dilakukan oleh peneliti secara lang
sung berdasarkan hasil wawancara dengan
responden. Data yang diperoleh juga diperkuat
dengan pengamatan langsung terhadap buku
buku yang digunakan perusahaan.
Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada
kelompok pertanyaan umum dan Pengeluaran
Kas, dan terendah terdapat pada kelompok
Aktiva tetap dan Gaji. Ini berarti, untuk rata
rata yang tinggi lebih mendekati SPI yang
efektif dan sebaliknya.
Jumal Akuntansi Vol 1 No.1 Juni 2005ISSN 1858-3687
Tabel 1. Data Responden
T.hun Juml.h
No Nama Alamat Berdiri Asset Karya·
(Rp) wan A Janis USlha : Oagang 1 oko Neraca ~I.Hiligo No.70 1976 1200 Juta 60rg 2 Toko Ferina ~I.Karya No.14 1980 I200Juta 50rg 3 Pembanguna ~I.S Pannan
In Co 1977 j300 Juta 10 org
4 lSentral ~I.Gajah Mada104 Wepara
1994 350 Juta 100rg
5 lSari Anggrek ~I.Pennindo 63 1981 1 MjI}Iar 95<lrll B IJenis Usaha : Pabrik 6 RotiBobo IJI.Veteran 1981 /500 Juta 10or~ 7 I\jV.Mahkota f,J1.Hidayah 21 1993 1 Milyar 35o!9. 8 lCahaya !",p. Kelawi 1989 12 Milyar 150rg
Mulya 9 lTahu JlJami ~IAdinegoro 12 1998 1200 Juta 80rg 10 PT. AMI ~l.Indarung Km16 1992 12 Milyar 400rg C IJenis USlha : JaSI 11 ~V.UtamaS JI.S.Parman 156 1985 2 Milyar 600rg 12 Peniahit Bobe JI.Veteran 240 1£88 300Juta 200rg 13 MicMec Salon JI.S.Parman 31 1985 200 Juta 150rg 14 Natrabu JI.Pemuda25 1958 300Juta 200rji 15 LP3M JI. Pemuda4 1996 1.5 M 400rg