EFEKTIVITAS PELAYANAN LANJUT USIA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI LUHUR JAMBI BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2018 SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu Pemerintahan Oleh: KIKI APRIANTI SIP.162344 PEMBIMBING: Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.HI Dr. D. I. Ansusa Putra, MA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2020
109
Embed
EFEKTIVITAS PELAYANAN LANJUT USIA DI UNIT PELAKSANA …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
EFEKTIVITAS PELAYANAN LANJUT USIA DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI LUHUR
JAMBI BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 14 TAHUN 2018
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Pemerintahan
Oleh:
KIKI APRIANTI
SIP.162344
PEMBIMBING:
Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.HI
Dr. D. I. Ansusa Putra, MA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2020
ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : KIKI APRIANTI
Nim : SIP162344
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Syariah
Alamat : Prit 17 Senyerang, Kec. Senyerang, Kab. Tanjung Jabung
Barat
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul Efektivitas
Pelayanan Lanjut Usia di Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Tresna
Werdha Budi Luhur Jambi Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor
14 Tahun 2018 adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung palgiarisme
dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan
yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara
ilmiah.
Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan
sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi.
Jambi, 30 Januari 2020
KIKI APRIANTI
SIP. 162344
iii
Pembimbing I : Dr. Rahmi Hidayati, M. HI
Pembimbing II : Dr. D. I. Ansusa, Lc., MA
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi – Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021
Jambi, 30 Desember 2019
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi
saudari Kiki Aprianti Nim. SIP162344 yang berjudul “EFEKTIVITAS
PELAYANAN LANJUT USIA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA “BUDI LUHUR” JAMBI
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 14 TAHUN
2018” telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas-tugas
dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada
Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi
kepentingan agama, nusa dan bangsa.
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.Hi Dr. D. I. Ansusa Putra, MA
UPTD PSTW Budi Luhur Jambi mempunyai tugas memberikan bimbingan,
pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar
pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, bagi lanjut usia terlantar
agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan diri sendiri, keluarga dan
bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.
Kemudian, dalam melaksaksanakan tugas PSTW Budi Luhur Jambi
menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan
2. Pelaksanaan registrasi, observasi, identivikasi diagnosa sosial dan
perawatan.
3. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan
mental, fisik dan keterampilan.
4. Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut
5. Pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi
dan rujukan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha
7. Pusat model pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.
Landasan hukum didirikannya panti ini sebagai berikut:34
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, 27 (1 dan 2)
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
34 Wawancara dengan Jufferizal, S. Sos, Selaku Kasubbag Tata Usaha UPTD PSTW Budi Luhur Jambi pada
tanggal 03 Desember 2019 pukul 08:56.
27
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
5. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 tahun 2018 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Luhur” Pada Dinas
Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
B. Visi dan Misi UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
Visi:
“Kesejahteraan sosial lanjut usia dalam Panti Sosial”
Misi:
1. Mewujudkan pelayanan sosial lanjut usia dalam panti
2. Mewujudkan panti sosial lanjut usia sebagai pusat informasi usaha
kesejahteraan sosial lanjut usia
3. Mewujudkan panti sosial lanjut usia sebagai pusat pengembangan usaha
kesejahteraan sosial lanjut usia.
4. Mewujudkan panti sosial lanjut usia sebagai pusat pemberdayaan lanjut
usia.
28
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Gambar 3 : struktur organisasi dan tata kerja UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
2018
KEPALA UPTD
Dra. Tri Winarsih
NIP. 19611115 198603 2 004
KASUBBAG TATA USAHA
JUFFERIZAL, S. Sos
NIP. 19660305 198603 1 008
STAFF
1. M. YUNIZAR, S.Pd. I
NIP. 19681231 199101 1 007
2. NURHAYATI
NIP. 19670416 199101 2 001
3. AGUS WIDODO
NIP. 19690820 199203 1 005
4. RADEN TRI WAHYUDI
NIP. 19721228 199803 1 006
5. SITI ACBARI
NIP. 19720603 199102 2 001
6. ANSORI
NIP. 19820210 200901 1 009
7. AHMAD FERI
NIP. 19810915 201001 1 003
KASI PELAYANAN &
REHABILITAS SOSIAL
Dra. SYAMSIAH, MM
NIP. 19660120 199202 2 004
KASI PROGRAM & ADVOKASI
SOSIAL
SUANDI, SE. ME
NIP. 19690406 199210 1 001
STAFF
1. SUNARTI
NIP. 19621208 198302 2 002
2. FARIDA
NIP. 19640808 199212 2 001
STAFF
1. SYAFRIL, SST
NIP. 19630811 198303 1 004
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
29
Berdasarkan struktur organisasi diatas penjelasan tugas-tugasnya sebagai berikut:
Kepala UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
UPTD PSTW Budi Luhur Jambi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD,
dimana Kepala Panti yang dimaksud disini adalah Ibu Dra. Tri Winarsih
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas (Kepala Dinas Sosial, Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi) dalam melaksanakan sebagian tugas teknis
operasional di bidang pelayanan dan rehabilitas sosial lanjut usia terlantar. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, Kepala Panti di bantu oleh para anggota kelompok
yang dibagi menjadi 4 yaitu sub bagian tata usaha, seksi program dan advokasi
sosial, seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial dan kelompok jabatan fungsional.
Oleh karna itu, berdasarkan pembagian anggota tersebut Kepala Panti hanya
mengawasi dan mengarahkan para anggotanya melakukan pelayanan sebagai
berikut:
a. Penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan.
b. Pelaksanaan registrasi, observasi, identivikasi diagnosa sosial dan
perawatan.
c. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan
sosial, bimbingan mental, bimbingan fisik dan kesehatan, serta bimbingan
keterampilan.
d. Pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi
dan rujukan.
e. Pelaksanaan urutan tata usaha.
30
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Kemudian, untuk tercapainya pelayanan diatas para anggota kelompok yang
membantu Kepala panti dibagi lagi menjadi beberapa macam pelayanan, rincian
tugasnya sebagai berikut:
1. Sub Bagian Tata Usaha
Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
dimana dalam hal ini adalah Bapak JUFFERIZAL, S. Sos. Bagian tata usaha ini
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PSTW Budi
Luhur Jambi. Bapak Jufferizal, S.Sos ini menyelenggarakan tugasnya tidak
sendirian, ia dibantu oleh para staff, dimana para staff ini membantu
menyelenggarakan pelayanan lanjut usia sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan urusan kepegawaian
b. Penyelenggaraan urusan keuangan
c. Penyelenggaraan urusan surat meyurat UPTD PSTW Budi Luhur
d. Penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga
e. Peneyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi
kepegawaian UPTD PSTW Budi Luhur
f. Penyususnan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan
kebutuhan pegawai UPTD PSTW Budi Luhur
g. Penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD PSTW Budi
Luhur
h. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD PSTW Budi Luhur
31
i. Pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD PSTW
Budi Luhur
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya
2. Seksi program dan advokasi sosial
Seksi program dan advokasi dipmpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam
hal ini adalah Bapak Suandi, SE. ME. Seksi program dan advokasi ini berada di
bawah dan beranggung jawab kepada Kepala UPTD PSTW Budi Luhur. Bapak
Suandi, SE. ME selaku Kepala Seksi program dan advokasi tidak bekerja sendiri
ada staf yang membantunya melaksanakan tugas sebagai berikut:
a. Pelaksanaan penjangkauan awal dan penerimaan klien yang meliputi
identifikasi awal dan observasi awal
b. Penyusunan program pelayanan dan rrehabilitasi sosial
c. Pemberian informasi dan sosialisasi pelayanan
d. Pemberian bantuan perlindungan sosial dan advokasi sosial
e. Pelaksanaan kerjasama
f. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan bahan standarisasi program
pelayanan rehabilitasi
g. Pelaksanaan pemantauan, dan pengevaluasian pelaporan program
pelayanan dan rehabilitasi sosial
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
32
3. Seksi Pelayanana Dan Rehabilitasi Sosial
Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi
dimana dalam hal ini dipimpin oleh Ibu Dra. Syamsiah, MM, Kepala seksi ini
derada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PSTW Budi
Luhur. Kepala Seksi ini melaksanakan tugas tidak sendiri, ia bekerja dibantu oleh
para staff dimana mereka melaksanakan tugas menyiapkan pelaksanaan kegiatan
pelayanan dan rehabilitasii sosial bagi lansia terlantar. Berikut ini rincian
tugasnya:
1. Pelaksanaan registrasi dan penyimpanan file klien
2. Pelaksanaan assesmen
3. Pelaksanaan observasi lanjutan
4. Pelaksanaan pemeliharaan jasmani yang meliputi sandang, pangan, alat
bantu dan kesehatan klien
5. Pelaksanaan penetapan diagnose klien
6. Pelaksanaan pengasuhan dan perawatan
7. Pelaksanaan bimbingan mental, sosial, fisik dan keterampilan
8. Pelaksanaan bimbingan lanjutan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
33
4. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
b. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok
sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
c. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
langsung kepada kepala UPTD PSTW Budi Luhur.
d. Kebutuhan jabatan fungsional ditetukan berdasarkan sifat, jenis dan beban
kerja.
e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan peundang-undangan.
Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada juga pegawai honor panti yang
membantu jalannya pelayanan lanjut usia yaitu:
Tabel 2
No Nama No Nama
1 A. Ngadirin, Spd 11 Ns. Nurhayati, S. Kep
2 Helmi Vevrikon 12 Ns. Bambang Aprianto, Kep
3 Fitrah Aryanto, SH 13 Siska Amelia, S. Kep
4 Anggun Setia Debi, SKM 14 Ns. Fitri Afrianti, S. Kep
5 Amirul Khotob, S. Pd. I 15 Ns. Hari Satria, S. Kep
6 Anggi Karlina Devi, SST 16 Heldayanti
7 Fatma Widia Ning Tias, S. Kep 17 Husni Tamrin Pane
8 Susilawati 18 Nurmalasari
9 Ns. Evi Nopriyanti, S.Kep 19 Desi Rahmayani
10 Ns. Donny Setiawan. P, S. Kep
34
ALUR PELAYANAN DI UPTD PSTW BUDI LUHUR JAMBI
Penduduk 60 Thn
keatas diantar oleh :
Masyarakat/Kepolisian/
Petugas Instansi Terkait
Membawa berkas
persyaratan :
1. Surat keterangan
sehat
2. Surat keterangan
terlantar dari
kades/lurah
diketahui camat
setempat
3. Rekomendasi dari
dinas sosial
setempat
4. Apabila masih
ada keluarga
melengkapi surat
pindah (dari dinas
dukcapil setempat
untuk klien dari
luar kota jambi),
Kartu BPJS.
PEJABAT FUNGSIONAL
Melaksanakan:
1. Registrasi calon klien
2. Identifikasi
3. Melaksanakan assessment
4. Membuat rencana intervensi
5. Membuat kontrak pelayanan
Melaksanakan pelayanan
1. Pemenuhan kebutuhan fisik
2. Bimbingan sosial
3. Bimbingan kesehatan
4. Bimbingan psikososial
5. Bimbingan keterampilan
6. Bimbingan mental spiritual
dan kerohanian
7. Bimbingan rekreasi
8. pemakaman
FUNGSIONAL
UMUM
1. Menerima
berkas
2. Mencatat
dalam buku
agenda
KASUBBAG TATA
USAHA KEPALA PANTI
Melaksanakan/menandatangani
Kontrak Pelayanan Dengan
Klien
Menempatkan
klien dalam
wisma
Melaksanakan terminasi :
Kembali Kepada Keluarga
Pemakaman
35
D. Sarana dan Prasarana
Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur Jambi yang beralamat di Jl. Pangeran
Hidayat No. 75 Kec. Kota Baru Provinsi Jambi yang memiliki luas tanah 6.140
M2, dengan rincian sebagai berikut:
1. Bangunan aula dan kantor, sebanyak 1 unit (L: 144 M2)
2. Wisma klien, sebanyak 14 unit (L: 1469 M2)
3. Rumah dinas, sebanyak 6 unit (L: 445 M2)
4. Poliknik, sebanyak 1 unit (L: 56 M2)
5. Dapur Umum, sebanyak 1 unit (L: 72 M2)
6. Mushola, sebanyak 1 unit (L : 64 M2)
7. Garasi, sebanyak 1 unit
Adapun prasarana perlengkapan pendukung kegiatan kantor/pelayanan yaitu
Ambulance 1 unit. Selain itu, adapula barang-barang wisma yang bersumber dari
dana APBD yaitu:
Tabel 3
No Nama/Jenis
Barang Merk/Type ukuran Bahan
Tahun
Pembelian
Jumlah
Barang Harga Beli
1 Kursi tamu Jati Muda Sedang kayu/busa 2010 1 3.500.000
2 Papan
Pengumuman -
60x60 cm Triplek 1990
1 1. 000
3 Gorden - 11 cm kain 2012 1 1.100.000
4 TV Inchiko 21 ichi Fiber 2013 1 750.000
5 Rak TV
Super 121x41
cm kayu 2014
1 500.000
6 Meja Makan - 21x1 M kayu 1999 1 300.000
7 Kursi Makan - 46x46x58 kayu/busa 1999 7 250.000
8 Jemuran Phylia 80x35 cm besi 2011 2 225.000
9
Kursi
Tunggu
Panjang
- 191x50
cm
kayu 2013
1 300.000
10 Kursi Roda - - - - 2 -
11 Lemari Kecil - 100x100 kayu 1999 1 150.000
12 Alat Sport
Sepeda -
- - -
1 -
Jumlah 2.480.000
36
E. Daftar Lanjut Usia Yang Disantuni Di UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
UPTD PSTW Budi Luhur memilik kapasitas tampung lanjut usia sebanyak 70
(tujuh puluh) orang. Akan tetapi pada kenyataannya panti ini sekarang mengalami
masalah over kapasitas yaitu 72 (tujuh puluh dua) orang lansia dengan rincian 34
(tiga puluh empat) laki-laki dan 38 (tiga puluh delapan) perempuan untuk lebih
jelasnya dapat dilihat tabel berikut:35
Tabel 4
NO NAMA KLIEN L/P UMUR
(THN)
DAERAH
ASAL ASAL RUJUKAN
1 Agus Mulyono L 82 Kab. Bungo Kab. Batanghari
2 Ahmad H.S L 68 Kota Jambi Kota Jambi
3 Arsal Nosma L 68 Pekan Baru Kota Jambi
4 Ibrohim L 67 Jawa Tengah Kab. Bungo
5 Boiran L 68 Batanghari Kota Jambi
6 Edwin L 74 Jakarta Kota Jambi
7 Husni Thamrin L 65 Kota Jambi Kota Jambi
8 H. Usman L 73 Kota Jambi Kota Jambi
9 Hasan Basri L 64 Kota Jambi Kota Jambi
10 Jailani L 65 Sumsel Kota Jambi
11 Jufri. L L 70 Bungo Kota Jambi
12 M. Sidik L 81 Kota Jambi Kota Jambi
13 Mahmudin L 75 Kota Jambi Kab. Muaro Jambi
14 M. Yusuf L 70 Ma. Jambi Kab. Muaro Jambi
15 Makmun
L 75 Kab.
Batanghari Kab. Batanghari
16 Ratno L 70 Kota Jambi Kota Jambi
17 Cerman L 68 Sumbar Kab. Tebo
18 Rd. Jafar L 64 Kota Jambi Kota Jambi
19 Rizal L 60 Kab. Bungo Kab. Bungo
20 Rohiman L 67 Kota Jambi Kab. Muaro Jambi
21 Sulaiman L 69 Bangko Kab. Merangin
22 Sarman L 68 Sumatra Utara Kab. Batanghari
23 Tarno L 89 Jawa Tengah Kota Jambi
35
Dokumen Laporan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi Bulan Maret Tahun Anggaran 2019
37
24 Temu L 68 Kota Jambi Kota Jambi
25 Untung L 72 Bangko Kab. Merangin
26 Yosrizal L 69 Kota Jambi Kota Jambi
27 Zulmadi L 67 Lampung Kota Jambi
28 Mukmin L 71 Martapura Kota Jambi
29 Giman L 84 tanjabtim Kota Jambi
30 Idrus Syafei L 88 Tanjabbar Kota Jambi
31 Karta L 80 Jawa Barat Kab. Sarolangun
32 Panijo L 60 Kota Jambi Kota Jambi
33
Marzuki
L 60 Kab.
Batanghari Kab. Batanghari
34 Aminah Bali P 65 Bali Kota Jambi
35 Aminah Padang P 66 Kota Jambi Kota Jambi
36 Darnis P 64 Kota Jambi Kota Jambi
37 Darwati P 68 Sumbar Kota Jambi
38 Hasanah P 76 Kota Jambi Kota Jambi
39 Indarsih P 80 Ma. Jambi Kab. Muaro Jambi
40 Grace P 60 Sulut Kota Jambi
41 Juhairah P 72 Kota Jambi Kota Jambi
42 Juriah P 64 Kota Jambi Kota Jambi
43
Jaharah
P 68 Tanjabtim Tanjung Jabung
Timur
44 Latifah P 80 Kota Jambi Kota Jambi
45 Maisiah P 69 Ma. Jambi Kab. Muaro Jambi
46 Mayuning P 66 Sumsel Kota Jambi
47 Murah P 67 Jawa Timur Kab. Muaro Jambi
48 Nurjannah P 67 Kota Jambi Kota Jambi
49 Nursam P 77 Kota Jambi Kota Jambi
50 Rohana P 78 Ma. Jambi Kab. Muaro Jambi
51 Puji Astuti P 61 Bangko Kab. Sarolangun
52 Siti Hajar P 64 Kota Jambi Kota Jambi
53 Sawiyah P 71 Kota Jambi Kota Jambi
54 Serniati P 66 Kota Jambi Kota Jambi
55 Siti Asiah P 73 Jawa Tengah Kota Jambi
56 Siti Kodariah P 83 Kota Jambi Kota Jambi
57 Siti Asma P 60 Ma. Jambi Kota Jambi
58 Siti Hamidah P 75 Ma. Jambi Kota Jambi
59 Sahara Aini P 64 Ma. Jambi Kota Jambi
60 Sopiah Aceh P 86 NAD Kab. Batanghari
61 Siti Nurbaya P 80 Ma. Jambi Kab. Muaro Jambi
38
62 Sri Wulan P 61 Kota Jambi Kota Jambi
63 Sumini P 81 Kota Jambi Kota Jambi
64 Sumirah P 67 Kota Jambi Kota Jambi
65 Umiyati P 65 Kota Jambi Kota Jambi
66 Yanti P 64 Ma. Bungo Kab. Merangin
67 Yusriani P 85 Sumatra Utara Kota Jambi
68 Widya Ningsih P 60 Jawa Tengah Kota Jambi
69 Nursyam P 86 Kota Jambi Kota Jambi
70 Khamisah P 74 Kota Jambi Kota Jambi
71 Sanikem P 73 Jawa Tengah Kab. Tebo
72 Supardi L 73 Jawa Timur Kab. Tanjabtim
Para lansia yang tinggal di UPTD PSTW Budi Luhur Jambi harus mematuhi
tata tertib sebagai berikut:
1. Setiap klien apabila keluar panti harus seizing petugas.
2. Setiap klien wajib mengikuti semua kegiatan dalam panti, kecuali bagi
yang sakit.
3. Setiap klien wajib berpakaian sopan dan pantas ketika di luar wisma.
4. Setiap klien wajib bersikap sopan, baik dalam tingkah laku maupun
ucapan kepada sesama klien dan petugas panti.
5. Setiap klien wajib saling menghormati dan tolong menolong dalam hal-hal
positif, serta menjaga ketenangan suasana di dalam panti.
6. Setiap klien wajib menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan kamar,
wisma dan lingkungan wisma masing-masing .
7. Klien laki-laki tidak diperbolehkan masuk kekamar klien perempuan,
begitu juga sebaliknya, kecuali suami istri.
39
8. Kien dilarang membawa tamu dan tamu lawan jenis masuk kedalam kamar
dengan alasan apapun, kecuali keluarga.
9. Setiap klien kalau menyalakan televisi, radio, atau musik dari handphone
suaranya jangan sampai mengganggu teman yang lainnya.
10. Klien tidak diperbolehkan membawa dan menyimpan senjata tajam dalam
bentuk apapun kedalam panti.
11. Setiap klien dilarang melakukan intimidasi atau melakukan ancaman
kepada sesama penghuni panti.
12. Klien dilarang membawa atau memelihara hewan peliharaan jenis apapun
kedalam kamar.
13. Klien dilarang membawa alat masak dan memasak dikamar
14. Klien tidak boleh berhutang kepada sesama klien, petugas dan pedagang.
15. Klien tidak boleh menjual barang-barang yang diberikan oleh panti.
16. Klien dilarang merokok didalam maupun diluar lingkungan panti.
17. Klien dilarang keluar malam lebih dari jam 20.00 wib.
18. Tamu klien dilarang berkunjung lebih dari jam 21.00 wib.
19. Sanksi atas pelanggaran tata tertib akan diberikan secara berjenjang sesuai
dengan tingkat kesalahan dalam pelanggaran.
20. Sanksi pelanggaran berupa teguran, kedua surat peringatan, ketiga akan
dikeluarkan dari panti.
40
F. Program Panti
Penyelenggaraan program panti dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lanjut
usia agar mampu mengembangkan diri secara produktif. Adapun pembiayaan
untuk mendukung kegiatan UPTD PSTW Budi Luhur ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi. Berikut ini
uraian program panti :
Tabel 5
No Hari Kegiatan
1 Senin perawatan kesehatan / berobat
2 Selasa ceramah agama/pengajian
3 Rabu bimbingan sosial dan dinamika kelompok
4 kamis perawatan kesehatan / berobat
5 jum'at gotong royong membersihkan lingkungan panti
6 sabtu kegiatan olahraga (senam dan jalan santai)
Selain itu, adapula kegiatan lainnya yaitu :
1. Perayaan hari-hari besar seperti peringatan hari lanjut usia, hari ulang
tahun Republik Indonesia (HUT RI), Maulid Nabi, Isra Miraj, dan lain-
lain.
2. Rekreasi klien lanjut usia yang biasanya dilaksanakan 3 bulan sekali.
G. Sumber Anggaran Dana UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
Menurut Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 pada Bab VI
Pembiayaan Pasal 18 yang berbunyi : “Pembiayaan untuk mendukung Kegiatan
UPTD PSTW Budi Luhur Jambi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan
41
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan. hal ini juga di jelaskan oleh Bapak JUFFERIZAL, S. Sos
Selaku Kepala Kasubbag tata usaha, beliau menyatakan:
“Anggaran UPTD PSTW Budi Luhur Jambi dari Dinas Sosial tidak dari
Panti, Panti hanya mengusulkan perbaikan, upamanya ada wisma yang
rusak, pintu rusak, wc rusak, Panti membuat laporan permohonan untuk
perbaikan di serahkan ke Dinas sosial. Panti hanya mengusulkan, Panti
tidak mempunyai anggaran, anggaran hanya ada di Dinas Sosial.”
Jadi, Kesimpulannya adalah Panti hanya mendapatkan dana dari Dinas Sosial,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi apabila membuat laporan
permohonan dan Dinas sosial itu dananya dari seperti yang di jelaskan Pergub
Nomor 14 tahun 2018 diatas.
42
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Pengaruh Penerbitan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2018
Terhadap Pelayanan Lanjut Usia Di UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan
nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial
masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat,
sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah. Walaupu banyak diantara lanjut
usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan
banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan
kesejahteraan sosialnya.
Kesejahteraan yang dimaksud adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan
sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan,
kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga
negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang
sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi
hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.36
36
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial
43
Berdasarkan penjelasan diatas, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
sosial bagi lanjut usia khususnya yang terlantar agar dapat hidup normatif di
dalam masyarakat, perlu dibentuk Unit Pelasana Teknis Daerah Panti Sosial
Tresna Werdha “Budi Luhur” Pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Jambi. Hal ini juga di jelaskan oleh Ibu Dra. Syamsiah, MM,
Kepala seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial beliau menyatakan:37
“Para lansia ketika masuk di Panti ini kami harapkan tidak terlantar
lagi dan otomatis kehidupan mereka terpenuhi, mulai dari kesehatannya,
kebersihan mereka, dan sandang pangannya. Jika mereka terlantar kita
tidak tahu siapa yang merawat. Harapan kami mereka yang masuk ke
Panti ini dapat hidup sejahtera atau terwujudlah kesejahteraan sosial
para lanjut usia dan tidak terlantar lagi, karena semua kebutuhan mereka
di tanggung oleh Pemerintah”
Hal ini juga dibenarkan oleh Zulmadi, klien UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
yang berasal dari Lampung berusia 75 tahun, beliau mengungkapkan sebagai
berikut:
“kami disini merasa bersyukur sudah diberikan kesempatan untuk
tinggal di panti ini karena dari pihak panti memberikan sandang, pangan,
dan papan agar para lansia hidup sejahtera, aman, dan tentram disini,
bukan hanya itu saja ada juga kegiatan-kegiatan yang diberikan untuk
kami disetiap paginya agar kami tidak merasa bosan”38
Keberadaan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi ini bukan hanya dirasakan para
klien panti saja tapi juga dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat di
Provinsi Jambi, hal ini dibenarkan oleh Rina, salah satu pengunjung panti yang
memberikan sedikit sumbangan untuk para lanjut usia, beliau mengungkapkan
bahwa:
37
Ibu Dra. Syamsiah, MM, Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Wawancara,
UPTD PSTW Budi Luhur Jambi, 16 Januari 2020. 38
Wawancara dengan Zulmadi, selaku klien UPTD PSTW Budi Luhur Jambi, 26 Maret 2020
44
“ Keberadaan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi ini sangat membantu para
lanjut usia khusunya yang terlantar karna mereka akhirnya mempunyai tempat
untuk berteduh dan mendapat perhatian khusus yang seharusnya mereka dapatkan
di waktu tua mereka sekarang ini, akan tetapi harapan saya untuk panti ini adalah
mengajukan permohonan kepada Pemerintah agar memperbesar lagi panti ini agar
lebih banyak menampung para lanjut usia yang masih terlantar khususnya yang
ada di Provinsi Jambi ini saja dulu”.39
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara
tertulis kepada Menteri.
Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud diatas, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Luhur” Pada Dinas Sosial Sosial
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Peraturan ini
ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2018 pada saat Pemerintahan Gubernur
H. Zumi Zola Zulkifli Oleh sebab itu, saat Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 14 Tahun 2018 mulai berlaku, maka : Ketentuan Pasal 2 angka 6
huruf b, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun
2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Badan pada Dinas dan badan Daerah Provinsi Jambi(Berita Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 01); dan Ketentuan Pasal 56, Pasal 57,
Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 tahun 2009
39
Wawancara dengan Rina, Selaku Pengunjung UPTD PSTW Budi Luhur Jambi, 27 Maret 2020
45
Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
pada Badan Daerah Provinsi Jambi(Berita Daerah Provisi Jambi Tahun
2009 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.40
Hal ini juga
diungkapkan oleh Bapak Safrizal selaku staf fungsional UPTD PSTW Budi
Luhur Jambi :
“Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2018 ini diterbitkan dengan tujuan
untuk kebaikan Panti, dikarnakan peraturan ini menjelaskan secara rinci
bagaimana seharusnya pelayanan lanjut usia di UPTD PSTW Budi Luhur
Jambi”. 41
Penerbitan Peraturan Gubernur Jambi ini bukan hanya dirasakan oleh pihak
panti saja, akan tetapi juga dirasakan oleh para klien panti Edwin yang berasal
dari Jakarta berusia 74 tahun, beliau mengungkapkan bahwa:
“Saya ditanya tentang Peraturan Gubernur Jambi yang baru saja
diterbitkan ini jelas saya tidak paham. Akan tetapi, jika ditanya tentang
perubahannya dari tahun lalu ketahun ini pelayanan sedikit berbeda,
salah satu contoh yang dapat saya rasakan adalah para kariwan yang
bertugas sudah banyak dan juga lebih paham akan tugas mereka masing-
masing”.42
Perbedaan pelayanan dirasakan oleh para lanjut usia ini salah satu
penyebabnya adalah struktur organisasi dan tata kerja pada tahun 2018 - sekarang
berbeda dengan tahun 2012, perbedaannya terletak pada bagian tahun 2018 -
sekarang ada penambahan pelayanan seksi program dan advokasi sosial dan seksi
pelayanan dan rehabilitasi sosial, sedangkan pada tahun 2012 pelayanan itu tidak
40
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial
Tresna Werdha “Budi Luhur” Pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Jambi, BAB IX Ketentuan Penutup Pasal 21. 41
Wawancara dengan Safrizal Selaku Staf Fungsional UPTD PSTW Budi Luhur Jambi Pada
Tanggal 23 Agustus 2019 42
Wawancara dengan Edwin, Selaku klien UPTD PSTW Budi Luhur Jambi, 26 Maret 2020
46
ada. Perbedaan ini sangatlah berpengaruh pada proses pelayanan lanjut usia di
UPTD PSTW Budi luhur Jambi. Salah satu penyebab struktur organisasi dan tata
kerja ini berubah disebabkan karena struktur ini tercantum dalam lampiran
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 tahun 2018.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan dan peneliti
juga sudah melihat langsung kelapangan bahwa setelah ada Peraturan Gubernur
Nomor 14 tahun 2018 ini pelaksanaan Pelayanan lanjut usia di UPTD PSTW Budi
Luhur lebih terstruktur dan terarah sesuai dengan kemampuan atau keahlian
pegawai masing-masing, pembagian tugas ini dengan tujuan agar tidak ada
penumpukkan tugas atau ketika bertugas lebih fokus tanpa harus memikirkan
tugas yang lainnya. Selain itu dengan adanya Peraturan ini Panti mempunyai
kekuatan hukum yang artinya keberadaannya diperhatikan oleh Pemerintah.
B. Efektivitas Pelayanan Lanjut Usia Di Unit Pelaksana Teknis Daerah
Panti Sosial Tresna Budi Luhur Jambi Setelah Ada Peraturan Gubernur
Jambi Nomor 14 Tahun 2018
Setelah adanya Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 tahun 2018 struktur
organisasi dan tata kerja UPTD PSTW Budi Luhur Jambi juga ikut berubah,
berdasarkan perubahan tersebut peneliti tertarik memfokuskan penelitian dibagian
seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial, untuk mengatakan bahwa pelayanan itu
sudah efektiv atau belum maka peneliti menjawabnya dengan menggunakan
konsep teori indikator-indikator efektivitas pelayanan. Berikut ini penjelasannya:
47
a. Pelayanan Pelaksanaan Registrasi, penyimpanan File Klien
Pelayanan tahap ini bisa disebut pelayanan awal lanjut usia, karena pada tahap
ini lanjut usia mendaftar kepanti dan untuk masuk ke Panti klien/lanjut usia harus
mempunyai kriteria sama seperti syarat-syarat masuk calon klien panti, jika sudah
mendaftar dokumen-dokumennya bisa disimpan untuk masuk ketahap berikutnya.
Akan tetapi tidak semua lanjut usia yang mendaftar diterima karna UPTD PSTW
Budi Luhur Jambi ini hanya bisa menampung 70 (tujuh puluh) orang saja, hal ini
juga di jelaskan oleh Kepala seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial yaitu Ibu Dra.
Syamsiah, MM beliau menyatakan :43
“UPTD PSTW Budi Luhur Jambi ini milik Pemerintah yang mempunyai
peraturan dalam pelayanannya. Oleh sebab itu, tidak semua lanjut usia
bisa masuk kepanti ini. Bukan hanya itu, Panti ini mempunyai alur
pelayanan yaitu pertama calon klien panti mendaftar dan pendaftaran itu
diterima jika lansia tersebut masuk kedalam kriteria calon klien panti,
selain itu lansia tersebut membawa dokumen-dokumen syarat masuk. Jika
sudah memenuhi persyaratan dokumen-dokumen calon klien panti
disimpan untuk diproses ketahap berikutnya. Akan tetapi, tidak semua
lanjut usia yang mendaftar bisa tinggal langsung ke panti dikarnakan panti
hanya bisa menampung 70 (tujuh puluh) orang saja, oleh sebab itu jika
sudah penuh dimasukkan kedaftar tunggu dan daftar tunggu sekarang ada
124 (seratus dua puluh empat) orang. Seandainya dari 70 (tujuh puluh)
orang ada yang meninggal baru bisa menghubungi daftar tunggu tersebut,
itupun terkadang ketika dihubungi ada yang sudah meninggal atau sudah
kembali kepada keluarganya. Sebenarnya, panti ini bisa diluaskan
kebelakang karna ada tanah yang diberikan Pemerintah Daerah untuk
panti. Tapi, kembali lagi kepada anggaran dikarnakan panti ini milik
Pemerintah Daerah.”
Pelaksanaan registrasi dan penyimpanan file klien ini bertujuan agar hanya
lanjut usia yang benar-benar membutuhkan pertolonganlah yang bisa masuk, oleh
sebab itu hanya lanjut usia yang lulus syarat-syarat masuklah yg bisa tinggal di
43
Ibu Dra. Syamsiah, MM, Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Wawancara, UPTD
PSTW Budi Luhur Jambi, 03 Desember 2019.
48
panti ini Berikut ini uraian persyaratan calon klien UPTD PSTW Budi Luhur
Jambi:44
1) Syarat pendaftaran
a) Laki-laki atau Perempuan umur 60 tahun keatas
b) Sehat Jasmani dan Rohani
c) Masih dapat melaksanakan aktivitas sendiri seperti mencuci pakaian,
mencuci piring, membersihkan tempat tidur dan kamarnya sendiri.
d) Tidak mempunyai keluarga (terlantar)
e) Ada yang bertanggung jawab.
f) Lansia yang bersedia tinggal di Panti
2) Kelengkapan administrasi
1) Surat keterangan terlantar yang ditanda tangani oleh RT/Lurah/Camat
2) Surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil setempat untuk yang berasal dari luar kota Jambi
3) Surat Keterangan sehat dari Dokter
4) Surat pernyataan dari penanggung jawab
5) Menandatangani kesanggupan untuk mengikuti tata tertib yang ada di
Panti.
Persyaratan masuk UPTD PSTW Budi Luhur Jambi ini berpengaruh pada
calon klien panti karna menentukan mereka berhak atau tidak tinggal di panti,
syarat-syarat ini juga mengakibatkan banyak sekali para lanjut usia yang terlantar
tidak bisa masuk ke panti, hal ini di ungkapkan oleh Rusman berikut ini:
44
Brosur UPTD PSTW Budi Luhur Jambi Tahun 2019
49
“banyak sekali para lanjut usia yang masih terlantar di Provinsi Jambi ini salah
satu contoh yang sering saya lihat adalah di lampu merah kota baru ini, saya
sebagai masyarakat bukan tidak ingin membantu akan tetapi syarat masuk panti
yang begitu ribet dan dibrosur juga tertulis kapasitas tampung 70 orang saja
itupun sekarang sudah penuh yang ada hanya ada daftar tunggu, ini menjadi
permasalahan yang harus segera di selesaikan”.45
Pelaksanaan pelayanan pada tahap ini memang sudah sesui dengan Peraturan
yang ada. Namun, pada kenyataannya, ada yang harus di perhatikan yaitu pada
bagian daftar tunggu klien yg sudah mencapai 124 orang dan bukan itu saja,
ketika peneliti melihat daftar nama lanjut usia yg sekarang tinggal di panti ada 72
orang, padahal pihak panti sudah jelas mengatakan kapasitas tampungnya hanya
70 orang, permasalahan ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Fendi, beliau
menyatakan :46
“UPTD PSTW Budi Luhur ini memang hanya bisa menampung 70 orang
lansia. akan tetapi, sekarang mengalami over kapasitas yaitu ada 72 orang
lanjut usia yg tinggal di panti, hal ini disebabkan pada waktu itu lansia ini
di temukan warga sakit, lalu dibawa ke rumah sakit, dari pihak rumah
sakit ingin dikembalikan atau sudah dipersilahkan pulang. akan tetapi,
lansia ini mengatakan tidak mempunyai keluarga jadi pihak rumah sakit
hanya mempunyai solusi mengantar ke panti, padahal pada kenyataannya
kondisi panti ini penuh dan lansia ini juga tidak masuk kedalam syarat-
syarat calon klien panti, akan tetapi pihak panti merasa kasihan, oleh
sebab itu kami menerimanya”
Berdasarkan penjelasanan diatas, sudah jelas sekali UPTD PSTW Budi
Luhur ini membutuhkan perhatian Pemerintah Daerah yaitu memperluas
bangunan panti. Karna menurut peneliti hal ini sudah tidak efektiv lagi,
dengan alasan tidak sesuai dengan indikator pelayanan yang dikonsepkan
peneliti yaitu pada bagian indikator efektivitas pelayanan optimasi tujuan,
45
Bapak Rusman, Masyarakat yang tinggal di sekitar UPTD PSTW Budi Luhur Jambi, 25
Maret 2020 46
Bapak Ahmad Fendi, Pegawai Panti, Wawancara, UPTD PSTW Budi Luhur Jambi, 17
Maret 2019.
50
optimasi tujuan ini menyatakan bahwa pelayanan bisa dikatakan efektiv jika
pencapaian target kerjanya sesuai dengan yang direncanakan dan tidak ada
keluhan dari masyakat tentang pelayanannya, akan tetapi pada pemasalahan
ini tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi nomor 14 tahun 2018 yaitu
dapat disimpulkan bahwa menginginkan kesejahteraan untuk para lanjut usia
yang terlantar, selain itu masyarakat juga jelas mengeluh/tidak merasa puas
dengan pelayanan Panti karna memberikan daftar tunggu yang sudah
mencapai 124 orang untuk lansia. Akan tetapi memang benar pihak Panti
sudah mengatakan bahwa Panti hanya bisa menampung 70 orang lansia, oleh
sebab itu, solusi dari permasalahan ini yaitu perhantian dari Pemerintah
Daerah memperluas bangunan panti.
b. Pelaksanaan assessmen dan observasi lanjutan
Pelayanan pada tahap ini adalah pelayanan lanjutan dari pelayananan
sebelumnya dimana pada tahap ini para lanjut usia di kaji lagi dokumennya. Hal
ini dijelaskan oleh Ibu Dra. Syamsiah, MM, beliau menyatakan:
“Pelayanan pada tahap ini dokumen para lansia di kaji ulang, pihak
Panti observasi kelapangan melihat langsung apakah dokumen-dokumen
ini benar dan pihak Panti memang ingin pasti keadaanya bahwa lansia ini
memang benar-benar membutuhkan bantuan”.
Pelaksanaan pelayanan pada tahap ini menurut peneliti sudah efektiv yaitu
masuk kedalam kategori indikator efektivitas pelayananan yang ketiga yaitu
indikator efektivitas pelayanan perilaku pegawai dalam organisasi, indikator
ketiga ini mengukur efektivitas pelayanan melalui perilaku pegawai salah satunya
indikator ini mengatakan tentang ketelitian pegawai dalam melaksanakan
51
pekerjaannya, dalam hal ini pelaksanaan pelayanan assessmen dan obsevasi
lanjutan sudah teliti dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu dengan mengkaji
ulang keaslian dokumen lanjut usia yang sudah di serahkan ke Panti, bukan hanya
mengkaji ulang pihak Panti juga turun langsung ke lapangan dengan melihat
kondisi lanjut usia tersebut apakah benar atau tidak membutuhkan pertolongan.
c. Pelaksanaaan Pemeliharaan Jasmani yang meliputi sandang, pangan,
alat bantu dan kesehatan klien.
Pelayanan pada tahap ini dilakukan ketika lansia sudah dinyatakan layak
tinggal di panti karna sudah melewati tahap pelayanan sebelumnya. Lansia yang
sudah tinggal di panti berhak mendapatkan pelayanan pemeliharaan Jasmani yang
meliputi sandang, pangan, alat bantu dan kesehatan klien. Hal ini dijelaskan oleh
Ibu Dra. Syamsiah, MM, beliau menyatakan:
“ Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PSTW Budi luhur
Seperti pemeliharaan jasmani yang meliputi sandang, pangan, alat bantu
dan kesehatan klien dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan terkadang ada saja sumbangan untuk para lansia dari
para pengunjung Panti. Akan tetapi, jelas saja pelayanan ini akan
didapatkan ketika lanjut usia sudah dinyatakan berhak tinggal di Panti
karna sudah melewati tahap pelayanan sebelumnya”.
Pelayanan ini diberikan kepada lansia agar mereka merasakan
kenyamanan tinggal di Panti dengan memberikan pelayanan Jasmani yang
meliputi sandang, pangan, alat bantu dan kesehatan klien, pelaksanaan
pelayanan ini jelaskan oleh Ibu Nurmalasari selaku pegawai masak UPTD
PSTW Budi Luhur Jambi, beliau mengatakan: 47
47
Wawancara dengan Ibu Nurmalasari selaku pekerja Honor UPTD PSTW Jambi 27 November
2018
52
“Pelaksanaan pelayanan pemeliharaan jasmani yang meliputi:
1) Sandang
sandang dalam hal ini diartikan pemberian pakaian ganti untuk lansia
biasanya ada sumbangan dari para pengunjung panti, seperti
kunjungan anak-anak sekolah TK dimana dalam hal ini guru TK
mereka mengajarkan menghormati orang tua dengan mengunjungi
para lansia di panti, akan tetapi terkadang sumbangannya bukan hanya
dalam bentuk pakaian yang dibelikan mereka, mereka juga
memberikan uang, makanan dalam bentuk roti dan lain-lain.
2) Pangan
Pangan dalam hal ini diartikan pemberian makan untuk para lansia
setiap harinya, disini Panti memperkerjakan 2 (dua) orang pekerja
masak yaitu Ibu Nurmalasari dan Ibu Desi, mereka bekerja dengan
sistem kontrak yaitu dikontrak selama 1 (satu) tahun. Untuk masalah
bahan dapur, dari pihak Panti membelinya, jadi mereka hanya tinggal
memasaknya. Mereka memasak dengan sistem piket yaitu bergantian
setiap harinya dengan memasak dan memberikan makan sebanyak 3
(tiga kali) sehari yaitu pagi (06:00 – 07:00) wib, siang (11:00 – 12:00)
wib, malam (16:00 – waktu magrib) para lansia mengambil sendiri
makanan mereka untuk makan di wisma masing-masing dengan
menggunakan rantang yang sudah di sediakan dari Panti.
3) Alat bantu dan kesehatan klien
Untuk masalah ini Panti mengatasinya dengan pemberian perawatan
cek kesehatan di puskesmas panti yaitu hari senin dan kamis, dimana
dalam hal ini Panti bekerja sama dengan Puskesmas Pal V, untuk
masalah alat bantu, alat bantu disini diberikan untuk para lansia yang
sudah tidak bisa berjalan lagi atau bisa berjalan tapi harus
menggunakan sesuatu, solusi untuk masalah ini Panti memberikan
kursi roda atau tongkat untuk para lansia yang membutuhkan. Selain
itu, untuk para lansia yang memang sudah tidak bisa bergerak lagi dan
membutuhkan seseorang untuk beraktivitas maka Panti
memperkerjakan 3 (tiga) orang untuk mengurus yaitu untuk lansia
perempuan Ibu Yanti dan Ibu Nani dan lansia laki-laki Bapak Husni
Tamrin.
Pelayanan lanjut usia di UPTD PSTW Budi Luhur Jambi ini tidak hanya
dilakukan oleh para kariawan tetap saja tapi juga dibantu oleh para mahasiswa
kesehatan yang mendapat tugas magang di panti ini, seperti yang di
ungkapkan oleh Diana, Siswi SMK Fania Salsabila Jurusan Perawat berikut
ini:
53
“kegiatan kami disini sama seperti pegawai lainnya akan tetapi kami
arahannya lebih kekesehatan. Akan tetapi saya memberikan saran
kepada pihak panti ketika kami magang disini ada pegawai panti juga
yang tetap ikut serta bersama kami di wisma, agar kami lebih merasa ada
yang membimbing dan mengajarkan kami bagaimana merawat para
lanjut usia yang benar”.48
Berdasarkan wawancara diatas dan berdasarkan hasil pengamatan penulis
menyimpulkan bahwa, sejauh ini pihak panti sudah merawat lansia sebaik
mungkin dan bekerja sudah efektiv seperti konsep indikator efektivitas
pelayanan kedua yaitu Perspektif sistematika, indikator ini mengatakan
pegawai mengerjakan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang mereka
miliki, akan tetapi ada sedikit catatan untuk para pegawai panti yaitu untuk
para Siswa ataupun Mahasiswa dari manapun yang diberikan tugas magang di
panti bekerjalah seperti biasa yaitu setidaknya membimbing dan mengajarkan
mereka bagaimana merawat para lanjut usia dengan baik.
d. Pelaksanaan diagnosa klien, pengasuhan dan Perawatan
Pelayanan pada tahap ini yaitu berkenaan tentang pemeriksaan kesehatan
klien (diagnosa klien), sebelum klien masuk ketahap pengasuhan, pengasuhannya
di tempatkan di ruangan yang dinamakan oleh panti yaitu wisma/kamar, klien
diperiksa terlebih dahulu penyakit yang dideritanya jika tidak sakit maka di
kelompokkan ke wisma lansia yg sehat, sebaliknya jika calon klien sakit maka di
masukkan ke kekelompok wisma yang sakit, hal ini bertujuan agar perwatannya
lebih mudah. Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Novi salah satu pegawai UPTD
PSTW Budi Luhur Jambi, beliau menyatakan:49
48
Wawancara dengan Diana selaku Siswi SMK Fania Salsabila Jambi 29 November 2019 49 Wawancara dengan Novi selaku Pegawai UPTD PSTW Jambi 28 November 2019
54
“Diagnosa klien, pengasuhan dan perawatan ini akan didapatkan klien
ketika di cek terlebih dahulu kesehatannya, setelah itu baru masuk ke
wisma, panti ini memiliki 14 wisma dengan satu wisma ada 6 orang jika
wismanya besar atau paling sedikit 2 orang, dengan 2 orang penanggung
jawab disetiap wisma, tugas penanggung jawab itu bertanggung jawab tiap
hari dan mereka adalah orang-orang berpendidikan lulusan kesehatan,
mereka bekerja 24 Jam memakai waktu bergantian. akan tetapi,
penanggung jawab ini juga tidak bekerja sendiri dalam merawat, mereka
juga dibantu dengan pegawai honor yaitu khusus lansia perempuan Yanti
dan Nani, khusus lansia laki-laki Khusni Thamrin, pegawai honor ini
hanya khusus membantu merawat lansia yang sakit saja, akan tetapi untuk
masalah kesehatan tugasnya dengan pengawasan penanggung jawab.
sebenarnya, alasan kami memisahkan/mengelompokkan yang sakit dengan
yang sakit yang sehat dengan yang sehat, tujuan penempatan
pengelompokkan ini agar pengasuhannya lebih mudah.”
Pelayanan pada tahap ini tidak bermaksud untuk membeda-bedakan para
lansia, panti hanya menginginkan agar lansia yang sakit lebih mudah di rawat
jika dikelompokkan menjadi satu. Menurut peneliti setelah melihat di
lapangan hal ini sudah efektif dan sudah sesuai dengan indikator pelayanan
yaitu indikator optimasi tujuan yang menjelaskan bahwa jika sudah sesuai
dengan yang direncanakan dan tidak ada keluhan dalam pelayanan maka
sudah efektif, pada kenyataannya panti sudah merencanakan hal ini dari awal,
selain itu, setiap wisma ada penanganggung jawab, jadi tidak ada alasan untuk
para lansia mengeluh dalam pelayanan ini.
e. Pelaksanaan Bimbingan Mental, Sosial, Fisik, Keterampilan dan
Bimbingan Lanjutan
Pelayanan ini diberikan dalam rangka memperkuat mental spiritual dan
kerohanian terutama dalam melaksanakan peribadatan sehari-hari. Pelayanan
yang diberikan antara lain penyediaan sarana dan prasarana ibadah, bimbingan
55
rohani, dan lain-lain. Pelayanan spiritual ini sangat penting untuk dilakukan
mengingat bahwa pada masa tua seringkali klien dihantui berbagai perasaan tidak
berharga dan ketakutan-ketakutan sehubungan dengan penurunan fungsi-fungsi
fisik dan sosial. Dengan adanya pelayanan spiritual diharapkan peserta
menyadari akan situasi yang dihadapinya sehingga muncul ketenangan dan
kedamaian dalam perasaannya. Muncul kembali kepercayaan dirinya, dapat
menjalankan ibadah dengan tenang dan tetap dapat beraktivitas sesuai dengan
kemampuannya.
Kebutuhan spiritual merupakan hal yang sangat mendasar dalam hidup
manusia. Seseorang yang memberi perhatian pada kehidupan spiritualnya
cenderung akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Sebaliknya
pula, kegelisahan akan terasa manakala kebutuhan spiritual disepelekan, terlebih
pada seseorang yang telah lanjut usia maka sejak seseorang aqil baliq pemenuhan
akan kebutuhan spiritual ini menjadi sesuatu yang primer dalam diri seseorang.
UPTD PSTW Budi Luhur Jambi, dalam kegiatan pelayananan dan
pembinaannya dengan sistematis dan terarah terencana. Bentuk pelayanan yang
dilaksanakan adalah pelayanan sosial (hubungan sosial), pelayanan fisik
(kebugaran), pelayanan psiko sosial (rasa aman), pelayanan keterampilan,
Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur Jambi
Wawancara dengan Ibu Erviani tentang kegiatan perawatan kesehatan/berobat
yang dilakukan setiap Senin dan Kamis
Kegiatan ceramah agama/pengajian yang dilakukan setiap selasa
Kegiatan bimbingan sosial dan dinamika kelompok setiap hari Rabu di aula.
Kegiatan olahraga pada hari Sabtu di Aula
Wawancara dengan Bapak Jufferizal, S.Sos selaku Kasubbag Tata Usaha
Wawancara dengan Ibu Dra. Syamsiah, MM Selaku Kepala Kasi pelayanan dan
rehabilitasi Sosial.
DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN
1. Nama : Ahmad Fendi
Keterangan : Pegawai UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
Agama : Islam
2. Nama : Diana
Keterangan : Siswa magang di UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
Agama : Islam
3. Nama : Dra. Syamsiah, MM
Keterangan : Kepala seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial
Agama : Islam
4. Nama : Edwin
Keterangan : klien UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
Agama : Islam
5. Nama : Novi
Keterangan : Kepala seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial
Agama : Islam
6. Nama : Nurmala Sari
Keterangan : Pegawai masak di UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
Agama : Islam
7. Nama : Rina
Keterangan : Pengunjung UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
Agama : Islam
8. Nama : Rusman
Keterangan : Masyarakat yang tinggal disekitar Panti
Agama : Islam
9. Nama : Safrizal
Keterangan : Staff fungsional UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
Agama : Islam
10. Nama : Zulmadi
Keterangan : klien UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
Agama : Islam
GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA “BUDI LUHUR”
PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
SALINAN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial
bagi lanjut usia khususnya yang terlantar agar dapat hidup
normatif di dalam masyarakat, perlu dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Tresna Werdha “Budi
Luhur” pada Dinas Sosial, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur setelah
dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Luhur” pada
Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Jambi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
451);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial,
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun
2016 Nomor 44);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA “BUDI LUHUR” PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut dinas
adalah Dinas Sosial,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana
teknis operasional pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Luhur” yang
selanjutnya disebut UPTD PSTW Budi Luhur adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana
teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan
fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara
Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB II
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PSTW Budi Luhur pada dinas.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3
(1) UPTD PSTW Budi Luhur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala
dinas.
(2) Susunan organisasi UPTD PSTW Budi Luhur terdiri dari:
a. kepala UPTD PSTW Budi Luhur;
b. sub bagian Tata Usaha;
c. seksi Program dan Advokasi sosial;
d. seksi Pelayanan dan Rehabilitasi sosial; dan
c. kelompok jabatan fungsional.
(3) Bagan struktur organisasi UPTD PSTW Budi Luhur sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD PSTW Budi Luhur
Pasal 4
UPTD PSTW Budi Luhur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar.
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PSTW Budi Luhur
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan sosial,
bimbingan mental, bimbingan fisik dan kesehatan serta bimbingan keterampilan bagi
lansia terlantar;
b. pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi dan
rujukan bagi lansia terlantar;
Paragraf 2
Kepala UPTD PSTW Budi Luhur
Pasal 6
(1) UPTD PSTW Budi Luhur dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
(2) Kepala UPTD PSTW Budi Luhur mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam
melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi
sosial lanjut usia terlantar.
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD
PSTW Budi Luhur menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan;
b. pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi diagnosa sosial dan perawatan;
c. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan
mental, bimbingan fisik dan kesehatan, serta bimbingan keterampilan;
d. pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi dan rujukan;
e. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8
(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PSTW Budi Luhur.
(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan,
kerumahtanggaan dan pengelolaan asset UPTD PSTW Budi Luhur.
Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata
Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
b. penyelenggaraan urusan keuangan;
c. penyelenggaraan urusan surat menyurat UPTD PSTW Budi
Luhur;
d. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
e. penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian
UPTD PSTW Budi Luhur;
f. penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan
pegawai UPTD PSTW Budi
Luhur;
g. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana
UPTD PSTW Budi Luhur;
h. pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD PSTW Budi
Luhur;
i. pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan
UPTD PSTW Budi Luhur; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4
Seksi Program dan Advokasi Sosial
Pasal 10
(1) Seksi Program dan Advokasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PSTW Budi Luhur.
(2) Seksi Program dan Advokasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan penyusunan program
dan Advokasi sosial.
Pasal 11
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Program
dan Advokasi Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penjangkauan awal dan penerimaan klien yang meliputi identifikasi awal dan
observasi awal;
b. penyusunan program pelayanan dan rehabilitasi sosial;
c. pemberian Informasi dan sosialisasi pelayanan;
d. pemberian bantuan perlindungan sosial dan advokasi sosial.
e. pelaksanaan kerjasama;
f. pelaksanaan pengkajian dan penyiapan bahan standarisasi program pelayanan
rehabilitasi;
g. pelaksanaan pemantauan, dan mengevaluasi pelaporan program pelayanan dan
rehabilitasi sosial; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 5
Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Pasal 12
(1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PSTW Budi Luhur.
(2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan
kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar.
Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan registrasi dan penyimpanan file klien;
b. pelaksanaan assessmen;
c. pelaksanaan observasi lanjutan;
d. pelaksanaan pemeliharaan jasmani yang meliputi sandang, pangan, alat bantu dan
kesehatan klien;
e. pelaksanaan penetapan diagnose klien;
f. pelaksanaan pengasuhan dan perawatan;
g. pelaksanaan bimbingan mental, sosial, fisik dan keterampilan;
h. pelaksanaan bimbingan lanjut; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 14
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai
bidang keahliannya masing-masing.
(2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan
kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga
fungsional senior.
(3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada
kepala UPTD PSTW Budi Luhur.
(4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB III
TATA KERJA
Pasal 15
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD PSTW Budi Luhur,
kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan
tugas pokoknya masing-masing.
(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN
dibawahnya.
(4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat waktu.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.
BAB IV
PENGISIAN JABATAN
Pasal 16
(1) Kepala UPTD PSTW Budi Luhur, kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi
diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) UPTD PSTW Budi Luhur diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD
PSTW Budi Luhur wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
a. teknis;
b. manajerial; dan
c. sosial kultural.
(4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat
dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja
secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
(5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
(6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari
pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan
budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
(7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang
menduduki jabatan pada UPTD PSTW Budi Luhur harus memenuhi kompetensi
pemerintahan.
(8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
BAB V
JABATAN UPTD
Pasal 17
(1) Kepala UPTD PSTW Budi Luhur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan
administrator.
(2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau
jabatan pengawas.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 18
Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PSTW Budi Luhur dibebankan kepada
anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19
Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD
sesuai dengan peraturan perundangundangan maka terhadap kelembagaan UPTD PSTW
Budi Luhur akan dilakukan evaluasi secara rutin.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya
pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:
a. ketentuan Pasal 2 angka 6 huruf b, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 01); dan
b. ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Gubernur Jambi Nomor
26 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah
Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2009 Nomor 26); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.
Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018
GUBERNUR JAMBI,
TTD
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI
Diundangkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,
TTD
H. M. DIANTO
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 14
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
M.ALI ZAINI,SH.MH
Nip. 19730729 200012 1 002
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA “BUDI LUHUR” PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI
STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA ”BUDI LUHUR”
UPTD PANTI SOSIAL
TRESNA WERDHA “BUDI LUHUR”
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG IAN TATA USAHA
SEKSI PROGRAM DAN
ADVOKASI SOSIAL
SEKSI PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL
GUBERNUR JAMBI,
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI
CURRICULUM VITAE
DATA PRIBADI
Nama : Kiki Aprianti
Tempat, Tanggal lahir : Senyerang, 23-09-1998
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : SIP.162344
Alamat : Prit 17 Senyerang, Kec. Senyerang, Kab. Tanjung Jabung