EFEKTIVITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN SKRIPSI Oleh INDRA SUDARMAN 105721120516 JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR 2021
105
Embed
EFEKTIVITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
EFEKTIVITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI SELATAN
SKRIPSI
Oleh INDRA SUDARMAN
105721120516
JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR
2021
ii
HALAMAN JUDUL
EFEKTIVITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI SELATAN
Oleh INDRA SUDARMAN NIM 105721120516
Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Manajemen
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2021
iii
MOTTO HIDUP
Manusia dilahirkan ke bumi dan diberikan hidup adalah takdir dan amanah,
namun untuk menjalani kehidupannya manusia itu sendiri yang menentukan mau
buat bagaimana kehidupannya bisa saja menjadi baik dan bisa saja menjadi
buruk, maka dari situ kita harus bergerak dan berusaha menjalankan proses
kehidupan dengan penuh semangat, usaha dan doa agar kita menjadi baik,
karena seberapa besar usaha dan proses yang kita lakukan maka sebesar itu
pula hasil yang didapatkan
“Tidak Akan sebuah proses menghianati hasil”
(Indra sudarman)
PERSEMBAHAN
Karya sederhana ini ku persembahkan untuk orang yang tercinta yang menjadi
anuhrah terindah buat diri saya yaitu Ayah dan Ibu tercinta,Yang tiada pernah
merasa lelah dalam memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih
sayang yang sangat besar buat saya serta pengorbanan yang tak tergantikan
oleh apapun sehingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada
didepanku. Ayah dan ibu tercinta rela mengorbankan segala perasaan tanpa
kenal Lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa agar bisa membuat hidup saya
bahagia.
Terima kasih
iv
v
vi
vii
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis panjat kan kehadirat Allah SWT atas segala
rahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat
dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta
para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada
ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas kerja Aparatur
sipil Negara (ASN) dalam pelayanan publik pada Badan pengawas
pemilihan umum provinsi Sulawesi selatan”. Skripsi yang dibuat penulis
ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih
kepada orang tua penulis bapak Sudarman dan Ibu Syamsiah yang senantiasa
memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih.
Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan
semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala
pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan
penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada
penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud
tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula
penghargaan yang setinggi tingginya dan terima kasih banyak disampaikan
dengan hormat kepada:
viii
1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. rektor Universitas Muhammadiyah
Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga
mampu menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM . Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar, serta para pembantu dekan yang
telah memberikan kemudahan dalam rangka penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Muh. Nur Rasyid, SE.,MM ketua program studi Manajemen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah
memberikan segala arahan dan perbaikan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Rusydi, M.Si selaku pembimbing I yang telah
meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan bimbingan,
petunjuk, arahan dan saran-saran kepada penulis.
5. Ibu Sitti Marhumi, SE.,MM selaku pembimbing II yang telah meluangkan
waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan bimbingan, petunjuk, arahan
dan saran-saran kepada penulis.
6. Bapak/Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya
kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf pengajar dan staf kantor Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Makassar, khususnya pada program studi Manajemen yang
telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan akademik bagi penulis
8. Bapak/ Ibu staf kantor Badan Pengawas pemilihan umum provinsi Sulawesi
selatan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam melakukan
penelitian.
.
ix
Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih
sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya
para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan
kritikannya demi kesempurnaan skripsi ini.
Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas
Pelayanan Publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai
berikut:
a) Tersedianya karyawan yang baik
b) Tersedianya sarana dan prasarananya yang baik
c) Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan sejak awal hingga
akhir
d) Mampu melayani secara cepat dan tepat
e) Mampu berkomunikasi
f) Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi
g) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik
h) Berusaha memahami kebutuhan pelanggan
i) Mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan.
Kesimpulan dari unsur-unsur pelayanan publik menurut para ahli
unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara
pelayanan (pemerintah) untuk menerapkan arah kebijakan pelayanan
publik yang berorientasi dan memuaskan pelanggan.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelayanan
Pelayanan yang optimal pada akhirnya juga akan mampu
meningkatkan image organisasi sehingga citra organisasi dimata
masyarakat terus meningkat. Adanya citra organisasi yang baik, maka
27
segala yang dilakukan oleh organisasi akan dianggap baik pula.
Menurut Kasmir (2006:3), faktor yang mempengaruhi pelayanan
adalah :
Faktor utama yang mempengaruhi pelayanan adalah sumber
daya manusia. Artinya peranan manusia (karyawan) yang melayani
masyarakat merupakan faktor utama karena hanya manusialah
pelanggan dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka.
beberapa faktor yang cukup penting, yaitu sebagai berikut :
a. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal (interaksi
pegawai organisasi), yaitu pola manajemen umum organisasi,
penyediaan fasilitas pendukung, pengembangan sumber daya
manusia, iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja, serta pola
insentif.
b. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal
(pelanggan eksternal), yaitu pola layanan dan tata cara penyediaan
layanan, pola layanan distribusi jasa, pola layanan penjualan jasa,
dan pola layanan dalam penyampaian jasa.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk
meningkatkan kualitas pelayanan banyak faktor yang mempengaruhi,
antara lain sumber daya manusia, kesadaran, aturan, organisasi,
keterampilan dan kemampuan, sarana pelayanan, serta pengalaman
pelanggan selain itu faktor internal dan eksternal menjadi penting dan
berpengaruh dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi
setiap pengguna.
28
5. Indikator Kualitas pelayanan publik
Memahami konsep pelayanan publik secara sederhana dapat
digambarkan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk
memuaskan dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan
masyarakat pada umumnya untuk mencapai hal ini, diperlukan kualitas
pelayanan sesuai harapan dari masyarakat.
Sinambela (2006:) menjelaskan bahwa, untuk mencapai
kepuasan dituntutkan kualitas pelayanan prima terdiri dari:
a. Transparansi. Yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
b. Akuntabilitas. Yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Koordinasi. Yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap
berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
d. Partisipasi. Yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
e. Kesamaan hak Yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi
dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan,
status sosial, dan lain-lain.
29
f. Kesinambungan hak dan kewajiban. Yakni pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima
pelayanan publik.
E. Tinjauan Empiris
Tinjauan empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang
mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan
Efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan publik. Tinjauan
empiris bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan
dalam penyusunan penelitian kegunaannya untuk mengetahui hasil yang
telah dilakukan oleh peneliti terdahulu
Tabel 2.1
No Penulis dan Tahun
Judul penelitian
Metode analisis
Hasil Penelitian
1 Ahmad andra syahly prima
(2018)
Efektivitas kinerja aparatur sipil Negara dalam pelayanan publik di kelurahan sungai dama kecamatan samarinda ilir Sa
Marinda
Deskriptif kualitatif
Kualitas Kerja yang dihasilkan oleh aparatur Kelurahan sungai dama dinilai sudah baik, hal ini dapat dilihat dari cara aparatur melayani masyarakat dengan cepat dan ramah serta sesuai dengan alur pelayanan yang tertera dikelurahan sungai dama
2 Anjelita Egla
kornelia panguliman
(2018)
Efektivitas kerja aparatur sipil Negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (studi di rumah sakit
Kualitatif Tugas dan fungsi aparatur sipil Negara yang ada di Rumah sakit umum daerah kabupaten Minahasa bagian administrasi belum bisa dikatakan maksimal dalam meningkatkan kualitas
30
umum daerah kabupaten minahasa selatan)
pelayanan publik, hal ini diakibatkan akan kesadaran tugas pokok dan fungsi masih minim dan tingkat profesionalisme yang belum optimal sehingga berdampak pada efektivitas kerja dari aparatur sipil Negara itu sendiri.
3 Fidia Ayudhita
(2017)
Efektivitas kerja pegawai dalam pelayanan publik di kelurahan rawa makmur kecamatan palaran kota samarinda
Deskriptif Produktivitas kerja yang dihasilkan para pegawai masih kurang sesuai dengan yang diharapkan, dimana para pegawai dalam melayani kebutuhan yang diperlukan masyarakat masih terdapat kendala-kendala seperti hanya ada beberapa pegawai saja yang bisa menguasai komputer.
4 Andika sagita putra
(2015)
Efektivitas kerja pegawai negeri sipil dalam pelayanan masyarakat di kantor kecamatan betayau kabupaten tana tidung
Kualitatif Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah penulis dijabarkan dalam penyajian data mengenai efektivitas kerja pegawai negeri sipil dalam pelayanan masyarakat di kantor kecamatan betaayu kabupaten tana tidung, ditemukan bahwasanya Efektivitas kerja pegawai negeri sipil dalam pelayanan
31
masyarakat di kantor kecamatan betayau kabupaten tana tidung ternyata belum efektif dan belum berjalan sesuai yang diinginkan.
5 Misnawati
(2016)
Efektivitas kerja pegawai negeri sipil di kantor kecamatan marangkayu kabupaten kutai kartanegara
Kualitatif Faktor pendukung dan penghambat
1. Faktor penghambat efektivitas pegawai negeri sipil yaitu: masih kurangnya pegawai yang ada di kantor dan kejenuhan dalam melakukan pekerjaan. 2. faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana.
32
F. Kerangka Konsep
Kerangka konsep menurut (Sugyono, 2014) adalah suatu hubungan
yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel
penelitian yaitu, antara variabel independen dan variabel dependen yang
akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.
.
Gambar 2.1 Kerangka Konsep
KANTOR BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SELAWESI SELATAN
EFEKTIVITAS KERJA
PELAYANAN PUBLIK
33
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan
penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk
memperoleh gambaran mengenai Efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam pelayanan publik pada badan pengawas pemilihan umum
provinsi Sulawesi selatan.
B. Fokus Penelitian
Fokus dalam penelitian ini adalah Efektivitas kerja Aparatur Sipil
Negara dalam pelayanan publik pada badan pengawas pemilihan umum
provinsi Sulawesi selatan.
C. Lokasi Penelitian
1. Lokasi/ tempat
Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengawas pemilihan umum
(BAWASLU) provinsi Sulawesi selatan yang berlokasi di JL.A.P.
Pettarani No.98 Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
D. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan
data sekunder :
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya
atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang
dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau
34
informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan
data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan
penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait
dalam penelitian
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah
bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait
dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau
arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan
dengan kebutuhan data dalam penelitian.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah bagian penting dalam proses penelitian.
Tahapannya dilakukan sesudah proposal riset disetujui dan sebelum
analisis data itu dilakukan. Cara pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi.
1. Wawancara
Menurut Sugiyono, (2017) wawancara adalah percakapan dengan
maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara
(interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai
(interview) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang
diberikan. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data
tentang tentang efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara dalam
pelayanan publik pada badan pengawas pemilihan umum provinsi
Sulawesi selatan.
2. Observasi
35
Observasi adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis
dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak
hanya terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain
(Sugiyono, 2010). Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data
dengan menggunakan metode observasi sangat dibutuhkan.
3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu,
dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya
catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan
kebijakan. Menurut Sugiyono (2017) Dokumentasi merupakan
catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa
dan lain lain, Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna
metode observasi dan wawancara.
F. Instrumen Penelitian
Salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam sebuah penelitian
adalah instrumen atau alat yang digunakan dalam pengumpulan data
yakni mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis
dan mudah untuk mencari data yang akurat. Untuk pengumpulannya
dibutuhkan beberapa alat untuk mendapat data yang dibutuhkan dalam
sebuah penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah sendiri,
dengan menggunakan menggunakan beberapa alat penunjang seperti
kamera, perekam suara, dan buku catatan sehingga data yang
dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan.
36
G. Informan penelitian
Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang
berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya
atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian.
Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui
atau terlibat langsung.
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive
sampling. Yaitu, teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud
atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang
diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang
dilakukan.
Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:
1. Pembina PPID Bawaslu
2. Atasan PPID Bawaslu
3. Pegawai Bawaslu
H. Metode Analisis Data
Teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan penjabaran
deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh
gambaran merupakan proses mencari dan menyusun data yang
dikumpulkan sehingga data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan
dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri
maupun orang lain. Sedangkan teknik analisis data kualitatif bersifat
induktif yaitu data yang diperoleh yang dikembangkan melalui pola
hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.
37
Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis
data yaitu model Mails & Huberman dalam sugiyono (2017:132) dengan
tahapan pengumpulan data yaitu :
1. Reduksi data ( data reduction) yaitu memilih dan memfokuskan yang
penting dan merangkum data yang pokok. Di dalam reduksi data,
laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok,
difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Jadi
laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkatkan,
direduksi, disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah
dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih
tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk
mencari data yang diperoleh bila diperlukan.
2. Penyajian Data (data display) menurut Miles Huberman dalam
sugiyono (2017:137) menyebutkan bahwa yang sering digunakan
dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks
yang bersifat naratif. Agar peneliti tidak tenggelam oleh kumpulan
data oleh karena itu agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau
bagian-bagian tertentu dalam penelitian itu, harus diusahakan
membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi
dan pedoman dokumentasi.
3. Penarikan kesimpulan dan klarifikasi (Klasifikasi data)
Sejak awalnya peneliti berusaha untuk mencari makna data yang
dikumpulkannya. Untuk itu peneliti mencari tema, pola hubungan,
persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya. Jadi data
yang diperoleh dari sejak awal mencoba mengambil kesimpulan.
38
Kesimpulan itu mula-mula masih sangat kabur, diragukan akan tetapi
dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu akan lebih lengkap
jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian
berlangsung hingga akhirnya tercapai kesimpulan akhir.
4. Triangulasi
Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik
triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi
yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan.
Beberapa macam triangulasi data sendiri menurut Denzin dalam
Moleong (2004:330) yaitu dengan memanfaatkan penggunaan
sumber, metode, penyidik dan teori ada beberapa macam yaitu:
1) Triangulasi Sumber (data), Triangulasi ini membandingkan dan
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh
melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.
2) Triangulasi metode, triangulasi ini menguji kredibilitas data
dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama
dengan teknik yang berbeda.
3) Triangulasi Teori, triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa
fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu
atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan
penjelasan banding.
Dari tiga macam teknik triangulasi, peneliti menggunakan teknik
triangulasi sumber data dan triangulasi metode untuk menguji data
39
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah singkat Badan Pengawas pemilihan umum provinsi
Sulawesi selatan
Organisasi pengawas pemilihan umum (pemilu) baru muncul pada
pemilu 1982, walaupun pemilu pertama di Indonesia sudah
dilaksanakan pada tahun 1955. Pembentukan Panwaslak pemilu pada
pemilu 1982 dilatari oleh protes protes atas banyaknya pelanggaran dan
manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas
pemilu pada pemilu 1971.Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu
yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas
di respons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI.
Akhirnya muncul gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan
meningkatkan kualitas pemilu 1982.
Pada pemilu 1982 pemerintah mengintroduksi adanya badan baru
yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga
Pemilihan umum (LPU). Badan baru ini bernama panitia pengawas
pelaksanaan pemilihan umum 9 panwaslak Pemilu) yang bertugas
mengawasi pelaksanaan pemilu.Dengan struktur, fungsi, dan
mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk
pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pelaksana Pemilihan
umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum
(Panwaslu). Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat
40
UU. No 12/2003. UU ini menegaskan, untuk melakukan pengawasan
3. DR. ADNAN JAMAL, SH.MH : DIV. HUKUM DAN DATA INFORMASI
4. ASRADI, SE.,MH : DIV. PENYELESAIAN SENGKETA
5. Drs. SAIFUL JIHAD, M.Ag : DIV. HUBUNGAN MASYARAKAT
6. AMRAYADI, SH : DIV. PENGAWASAN DAN HUBAL
EMIL SYAHBUDDIN, S.E., M.M. NUR AWAN DATU, S.IP., M.H. H. MUHLIS MAS'UD, S.STP, M.H. NURMALAWATI PALUBUHU,S.IP
PLT. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEPALA BAGIAN PENGAWASAN
KEPALA BAGIAN PENANGANAN
PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES
KEPALA BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN
MASYARAKAT, DATA DAN INFORMASI
WIWID AMBARWATI, SE, M.Si ZULKIFLI, ST.,MM …………………………….. ……………………….
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN BARANG MILIK
NEGARA
KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN
DAN AKREDITAS PEMANTAUSUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN SUBBAGIAN HUKUM
FACHRUL NAWAWI, S.Si EMIL SYAHBUDDIN, SE.,MM ………………………... …………………………….
KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAN UMUM
KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA
SUB BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES
SUB BAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI
Dr, JALALUDIN, S.Pd., M.PdKEPALA SEKRETARIAT
ANGGOTA
Drs. H. L. ARUMAHI, MHDIVISI SUMBER DAYA MANUSIA
47
B. Hasil penelitian
1. Karakteristik informan
Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 3 orang. Berikut data-
data dari informan:
Tabel 3.1 Data Informan
No Nama Inisial Jabatan
1 Fachrul Nawawi, S.Si FN Kepala sub bagian SDM
dan umum
2 Azry Yusuf, SH, MH AY Staf bagian hukum,
hubungan masyarakat,
data dan informasi
3 Rusniati A,md R Staf keuangan
4 Syahrul S Tamu / penerima layanan
2. Deskripsi Data dan Hasil Penelitian
a. Efektivitas kerja aparatur sipil negara
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kantor badan
pengawas pemilihan umum provinsi sulawesi selatan, untuk dapat
melihat efektivitas kerja aparatur sipil negara maka peneliti melakukan
wawancara terkait dengan indikator efektivitas MSDM yaitu tugas
kerja, kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu dan efektifitas
biaya.
1) Tugas kerja
Tugas kerja merupakan pekerjaan dengan tanggung jawab
seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib
48
dilakukan untuk ditentukan untuk perintah agar melakukan sesuatu
dalam jabatan tertentu.
Dari hasil wawancara oleh peneliti yang menanyakan tentang
apakah semua pegawai bisa menyelesaikan tugas yang
diberikan?
Dijawab oleh Bapak FN kasubag SDM dan umum Bawaslu
Sulawesi selatan pada wawancara Tanggal 5 November 2020
yang mengatakan bahwa:
“iya bisa, sejauh ini masih bisa karena kalau tidak kan disini
sistemnya evaluasi tiap tahun, mungkin kalau ada yang sangat
bermasalah mungkin dikeluarkan. Cuman selama ini belum pernah
ada sampai disana, masih selesai semuaji kalo ada permintaan
bisaji na kerjakan teman-teman disini”.
Dan hal serupa juga dikatakan oleh Ibu R staf bidang
keuangan pada wawancara Tanggal 5 November 2020 yang
mengatakan bahwa:
“iya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan, bahkan bisa lebih
dari tugas yang diberikan lebih banyak lagi dari yang ditugaskan”
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas
dapat diketahui bahwa tugas kerja yang diberikan pegawai yang
ada di Bawaslu bisa dikerjakan dan diselesaikan bahkan lebih
banyak lagi beban kerja yang diberikan.
2) Kualitas kerja
Kualitas kerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur
dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan
oleh pegawai dalam pencapaian tujuan atau sasaran instansi yang
baik dan berguna.
49
Dari hasil wawancara oleh peneliti yang menanyakan tentang
apakah Kualitas pegawai sudah sesuai dengan yang dibutuhkan
oleh instansi?
Dijawab oleh Bapak FN kasubag SDM dan umum Bawaslu
Sulawesi selatan pada wawancara Tanggal 5 November 2020
yang mengatakan bahwa:
”kalau boleh dibilang sih sebagian besar sudah sesuai, cuman
mungkin memang terkendala karena perekrutan pegawai itu tidak
dari awal instansi berdiri, ya beberapa itu tidak sesuai dengan latar
belakang pendidikan tetapi teman-teman bisa menyesuaikan dan
semua pekerjaan berjalan”
Dan hal serupa juga dikatakan oleh Ibu R staf bidang
keuangan pada wawancara Tanggal 5 November 2020 yang
mengatakan bahwa:
“saya rasa untuk kami disini di keuangan sendiri sudah sesuai, itu
bisa dilihat dari output yang dihasilkan dari tiap pegawai, misalnya
permintaan data dari pusat kita bisa selesaikan dengan waktu
yang sesuai”
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat
diketahui bahwa kualitas kerja yang ada di Bawaslu sudah sesuai
dilihat dari output yang dihasilkan oleh pegawai, meskipun ada
beberapa pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang
Pendidikan tetapi semua bisa menyesuaikan dan pekerjaan tetap
berjalan.
3) Kuantitas kerja
Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan di bawah
kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja
dan keadaan yang didapat atau di dalamnya selama bekerja.
50
Dari hasil wawancara oleh peneliti yang menanyakan
tentang bagaimana standar kuantitas kerja pegawai yang ada di
Bawaslu?
Dijawab oleh Bapak AY staf Humas penanggung jawab data
dan informasi pada wawancara Tanggal 5 November 2020 yang
mengatakan bahwa:
”Bicara tentang kuantitas karena ini dalam kondisi musim pemilu
padat ya tentu banyak beban kerjanya yang semakin tinggi,
melihat situasi pendemi covid kita punya banyak tugas kerja juga
selain di bawa pulang ke rumah. Ada namanya work home seperti
itu bentuk kuantitas kerja kita kalau semakin banyak tugas ya kita
bawa pulang ke rumah”.
Dan hal serupa juga dikatakan oleh Ibu R staf bidang
keuangan pada wawancara Tanggal 5 November 2020 yang
mengatakan bahwa:
“standar kuantitas ya disesuaikan makanya saya tadi sampaikan
itu tidak beda jauh kualitas dan kuantitas kerja, kita selalu
menyelesaikan tepat pada waktunya yah jadi kalau misalnya ada
permintaan data kita upayakan selesai di waktu sebelum offline
jadi tidak ada pengiriman yang terlambat.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat
diketahui bahwa standar kuantitas pegawai bawaslu dapat
menyesuaikan seperti pada saat beban kerja padat maka dapat
disesuaikan dengan menyelesaikan pada waktunya atau sebagian
pekerjaan dibawa pulang ke rumah.
4) Ketetapan waktu
Ketetapan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada
awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan
51
hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk
aktivitas lain.
Dari hasil wawancara oleh peneliti yang menanyakan tentang
bagaimana manajemen waktu yang baik dalam efektivitas kerja
pegawai?
Dijawab oleh Bapak FN kasubag SDM dan umum Bawaslu
Sulawesi selatan pada wawancara Tanggal 5 November 2020
yang mengatakan bahwa:
“manajemen waktu ya kalau dibilang yang seharusnya kami kan
ada jam kerja kalau kita mau liat bagusnya ya harusnya teman-
teman ini khusus misalkan datang jam 8 pulang jam 4 bahkan
kondisi kadang kalau kerjaan menumpuk teman-teman kerja
pulang tengah malam, kadang kalau ada yang telat masuk ya
dimaklumi juga karena memang ada kerjaan yang harus lembur
untuk beberapa orang cuman kalau mau efektif sebenarnya di
kantor manapun ya saya kira harus disiplin masuk jam 8 kalau
kerjaan di atas jam 4 ya di bawa pulang, kita cari juga pagi-pagi
atau kadang pimpinan cari pun tidak pusing juga teman-teman
dimana misalkan ada kerjaan kadang masuknya jam 10-11”.
Dan hal serupa juga dikatakan oleh Bapak AY staf bidang staf
humas dan penanggung jawab data dan informasi pada
wawancara Tanggal 5 November 2020 yang mengatakan bahwa :
“manajemen waktu yang baik tentu bekerja mulai pagi pukul 8:00
selesai pukul 17:45 dan ditambah lembur 2 jam kedepan, seperti
itu kalau di Bawaslu karena tidak bisa sesuai dengan waktu yang
singkat”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat
diketahui bahwa Manajemen waktu yang baik pada Bawaslu jam
kerjanya masuk jam 8:00 kemudian sampai dengan 17: 45 bahkan
ketika pekerjaan menumpuk kadang ada waktu lembur 2 jam
52
kedepan atau kadang pekerjaan dibawa pulang ke rumah karena
tidak bisa sesuai dengan waktu yang singkat.
5) Efektivitas biaya
Efektivitas biaya yaitu penggunaan biaya yang efektif dan efisien.
Dari hasil wawancara oleh peneliti yang menanyakan
tentang bagaimana perencanaan kerja agar dapat mengefektifkan
biaya operasional kerja yang dilakukan oleh pegawai?
Dijawab oleh Ibu Rstaf bidang keuangan Bawaslu Sulawesi
selatan pada wawancara Tanggal 5 November 2020 yang
mengatakan bahwa:
“Dari kalau segi biaya itu kita sesuaikan dengan anggaran yang
ada, jadi semua itu sudah sesuai dengan porsi yang dibutuhkan,
misalnya yang diterapkan 10 porsi lalu kurang dari 10 porsi ya
biaya itu yang dikeluarkan, jadi tidak ada kelebihan pembiayaan
jadi semua sudah sesuai dengan berapa anggaran yang tersedia
kami sesuaikan”.
Dan hal serupa juga dikatakan oleh Bapak AY staf bidang
humas dan penanggung jawab data dan informasi pada
wawancara Tanggal 5 November 2020 yang mengatakan bahwa :
“ya salah satunya dengan menyusun rencana item kerja yang
berbasis kinerja dan anggaran kita susun agendanya mulai dari
tanggal, tahun, dan bulan kita sudah skedul kan dari awal setiap
bulan berjalan”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat
diketahui bahwa dari segi biaya yang dianggarkan sesuai dengan
porsi dibutuhkan dengan menyusun rencana item kerja dari
tanggal, tahun, dan bulan di skejul kan dari awal setiap bulan
berjalan.
53
b. Pelayanan publik
Memahami konsep pelayanan publik secara sederhana dapat
digambarkan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk
memuaskan dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan
masyarakat pada umumnya untuk mencapai hal ini, diperlukan
kualitas pelayanan sesuai harapan dari masyarakat.
Sinambela (2006:) menjelaskan bahwa, untuk mencapai
kepuasan ditentukan kualitas pelayanan prima terdiri dari:
1) Transparansi
Yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan
secara memadai serta mudah dimengerti.
Dari hasil wawancara oleh peneliti yang menanyakan tentang
apakah pelayanan yang diberikan oleh pegawai dapat diakses
dengan mudah oleh orang yang membutuhkan?
Dijawab oleh Bapak FN kasubag SDM dan umum Bawaslu
Sulawesi selatan pada wawancara Tanggal 5 November 2020
yang mengatakan bahwa:
“kalau teman-teman di bagian data dan informasi sudah
memunculkan web khusus untuk PPID pengelolaan data dan
informasi, data-data yang bisa di akses sudah di upload semua
di situ kecuali untuk data-data yang sensitif ya memang
diharuskan mengisi formulir dulu untuk permintaan data
kemudian kami setujui, sudah lebih terpublik lah dengan adanya
peluncuran website”.
54
Dan hal serupa juga dikatakan oleh Bapak AY staf humas
dan penanggung jawab data dan informasi pada wawancara
Tanggal 5 November 2020 yang mengatakan bahwa :
“Sesuai dengan UUD keterbukaan informasi Publik No. 14 tahun
2008 itu sudah menjadi kewajiban bagi warga Negara instansi
pemerintah yang dibiayai bersumber dari pembiayaan Negara
membuat namanya PPID, PPID itu adalah singkatan dari pejabat
pengelola informasi dan data, dari situ masyarakat bisa
mengajukan permohonan informasi yang bisa di dapatkan dan
Bawaslu sudah memiliki PPID sesuai dengan UUD No.14 tahun
2008.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat
diketahui bahwa pelayanan yang diberikan dapat diakses dengan
mudah oleh orang yang membutuhkan informasi dengan adanya
website yang dikelola oleh PPID sehingga data-data dan
informasi di upload melalui web khusus PPID untuk lebih
terpublik dan mudah di akses.
2) Akuntabilitas
Yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Dari hasil wawancara oleh peneliti yang menanyakan tentang
bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang diberikan pegawai
dalam memberikan pelayanan?
Dijawab oleh Bapak FN kasubag SDM dan umum Bawaslu
Sulawesi selatan pada wawancara Tanggal 5 November 2020
yang mengatakan bahwa:
“kalau kami disini paling kita lihat intinya kerjaan yang diberikan
beres ya itulah bentuk pertanggungjawaban dia, misalkan di
55
kasih tugas A kalau tugasnya tidak selesai ya artinya dia tidak
bisa pertanggung jawabkan tugas yang diberikan. Kalau semua
yang diberikan misalkan disuruh buat surat itu mungkin semua
bisa di kerjakan itulah bentuk pertanggungjawaban pegawai”.
Dan hal serupa juga dijawab oleh Ibu R staf bidang keuangan
pada wawancara Tanggal 5 November 2020 yang mengatakan
bahwa:
“kalau di Bawaslu sendiri itu misalnya kayak penanganan pelanggaran, itukan ada di divisi penanganan pelanggaran yaitu pertanggung jawabannya ya ada data apa-apa yang termasuk penanganan pelanggaran itu siapa pelapornya dan apa isu pelaporannya, intinya ada data pertanggung jawabannya”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat
diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pegawai dapat
dilihat dari kualitas kerjanya apabila tugas yang diberikan dapat
dikerjakan maka seperti itulah bentuk pertanggung jawabannya.
3) Koordinasi
Yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada
prinsip efisiensi dan efektivitas.
Dari hasil wawancara oleh peneliti yang menanyakan tentang
apakah pelayanan yang diberikan sudah efektif dan efisien?
Dijawab oleh Bapak FN kasubag SDM dan umum Bawaslu
Sulawesi selatan pada wawancara Tanggal 5 November 2020
yang mengatakan bahwa:
“sejauh saya sih sudah, kalau tidak efektif pasti masyarakat
komplen sama kita tetapi sejauh ini belum ada komplen sama
sekali di website nya Bawaslu pun belum ada komentar belum
ada kritik sama sekali”.
56
Dan hal serupa juga dijawab oleh Ibu R staf bidang keuangan
pada wawancara Tanggal 5 November 2020 yang mengatakan
bahwa:
“ya kalau saya dari Bawaslu sendiri sih pasti mengatakan efektif
dan efisien ya misalnya kayak anda, anda minta data dari saya,
saya terbuka apa tertutup kan seperti itu”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat
diketahui bahwa pelayanan yang diberikan sudah efektif dan
efisien dapat dilihat dari sejauh ini belum ada masyarakat yang
komplain dari segi pelayanan pun juga sudah terbuka.
4) Partisipasi
Yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
Dari hasil wawancara oleh peneliti yang menanyakan
tentang bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelayanan
yang diberikan pegawai?
Dijawab oleh Bapak AY staf humas dan penanggung jawab
data dan informasi Bawaslu Sulawesi selatan pada wawancara
Tanggal 5 November 2020 yang mengatakan bahwa:
“partisipasi masyarakat ya bisa terukur dari email yang masuk di
PPID media sosial kan saat ini berperan penting dalam
masyarakat kita disitu bisa di ukur berapa jumlah yang akses,
berapa jumlah yang like, meminta data, itu bentuk partisipasinya
itu kapasitas saya sebagai staf yang menjawab ya.”
57
Dan hal serupa juga dijawab oleh Ibu R staf bidang keuangan
pada wawancara Tanggal 5 November 2020 yang mengatakan
bahwa:
“jadi kalau masyarakat sendiri pada saat masyarakat itu datang
melaporkan terkait dengan penanganan pelanggaran itukan
berarti sudah ikut berpartisipasi membantu kita. Kita kan
mempunyai tupoksi tugas kerja mengawasi pemilu ya kita minta
masyarakat tolong dong kalau ada yang memang salah diluar
dan tidak sesuai itu dilaporkan ke kita. Mereka datang melakukan
laporan itukan berarti ada aksinya ya itu salah satu yang
menyatakan bahwa masyarakat mengatakan Bawaslu ada nih
untuk kalian tersebut”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas
dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat yaitu
dengan membantu melaporkan terkait dengan penanganan
pelanggaran dan juga diukur dengan partisipasi masyarakat yang
mengakses website PPID bawaslu.
c. Wawancara dengan Tamu /Penerima layanan
Dari hasil wawancara peneliti dengan R tamu /penrima layanan
pada wawancara 5 November 2020 yang menanyakan tentang
apakah pelayanan yang diberikan pegawai dapat diakses dengan
mudah oleh orang yang membutuhkan?
“iya cukup mudah diakses, pelayanannya yang terbuka, mudah dan
dapat diakses secara memadai kita bisa mengakses dengan melalui
website sehingga informasi yang kita butuhkan dengan mudah kita
jangkau”.
Kemudian peneliti juga menanyakan tentang apakah pelayanan
yang diberikan sudah efektif dan efisien?
“iya cukup efektif, pelayanannya tidak terbelit-belit dan bersifat
terbuka sehingga memudahkan orang jika mempunyai kepentingan
atau membutuhkan data-data yang ada di Bawaslu”.
58
Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas dapat diketahui
bahwa pelayanan yang ada di Bawaslu sudah cukup efektif dan
efisien, hal tersebut dilihat dari pelayanan yang diberikan mudah
diakses dan mudah dijangkau, kemudian pelayanan yang diberikan
tidak terbelit-belit sehingga memudahkan terhadap orang yang
berkepentingan di Bawaslu.
d. Wawancara dengan tamu/ penerima layanan di lokasi yang berbeda
Peneliti melakukan wawancara dilokasi yang berbeda
bertempat di warkop 27 Bos Lompoa pada hari sabtu 7 November
2020. Dari hasil wawancara peneliti menyanyakan tentang
bagaimana pelayanan yang ada di Badan pengawas Pemulihan
umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi selatan?
“Pelayanan publik di Bawaslu Sulawesi selatan dalam hal pelayanan
penanganan pelanggaran, Bawaslu sebagai lembaga memiliki
tukewa yang di atur dalam pasal 30-32 UU No. 10 tahun 2016 bahwa
tugas dan wewenang dalam hal penerima laporan dari masyarakat,
meneruskan temuan, dan pelaporan yang di duga pelanggaran, dan
menyelesaikan temuan. Dalam pelayanan data dan informasi tentang
PPID bahwa informasi dan data yang dimiliki Bawaslu dalam tugas
pengawasan kepemiluan dapat diakses masyarakat melalui website
PPID atau dengan mengajukan permohonan langsung dengan
datang ke kantor Bawaslu provinsi Sulawesi selatan”.
Kemudian peneliti menanyakan tentang apakah pelayanan
yang di berikan oleh pegawai dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat yang sedang berkepentingan?
“iya sangat mudah diakses, Bawaslu sendiri mempunyai website
PPID sehingga dalam pelayanan data dan informasi dapat kita akses
melalui website tersebut sehingga informasi-informasi yang
dibutuhkan dengan mudah kita jangkau”.
59
Kemudian peneliti juga menanyakan tentang apakah pelayanan
yang diberikan sudah efektif dan efisien?
“Iya sudah cukup efektif dan efisien, informasi-informasi atau data
yang kita butuhkan mudah kita jangkau dan bersifat terbuka melalui
website PPID sehingga memudahkan terhadap orang yang sedang
berkepentingan”.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas dapat diketahui
bahwa pelayanan publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Sulawesi selatan sudah efektif dan efisien dengan adanya
website PPID memudahkan masyarakat yang berkepentingan dalam
menjangkau data-data dan informasi, terlebih jika masyarakat datang
langsung dapat mengajukan permohonan pelaporan atau data-data
juga pelayanannya bersifat terbuka.
C. Pembahasan
Berdasarkan perumusan masalah penelitian yaitu bagaimanakah
Efektivitas kerja Aparatur sipil Negara dalam Pelayanan Publik pada badan
pengawas pemilihan umum Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat dari
indikator-indikator Efektivitas MSDM yaitu tugas kerja, kualitas kerja,
kuantitas kerja, pemanfaatan waktu, dan efektivitas biaya maka dapat
dikatakan bahwa Efektivitas kerja Aparatur sipil Negara dalam Pelayanan
Publik pada badan pengawas pemilihan umum Provinsi Sulawesi selatan
sudah cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan
mengenai Efektivitas kerja Aparatur sipil Negara dalam pelayanan publik
Pada Badan Pengawas pemilihan Umum provinsi Sulawesi selatan,
efektivitas dalam tugas kerja cukup efektif dapat dilihat dari kualitas dan
kuantitas pegawai dalam melaksanakan tugas bisa menyelesaikan dan
60
menyesuaikan beban kerja yang diberikan sehingga dapat menciptakan hasil
kerja yang maksimal.
Efektivitas kerja Aparatur sipil Negara dalam pelayanan publik pada
Badan pengawas Pemilihan umum provinsi Sulawesi selatan dapat dilihat
dengan indikator Efektivitas MSDM sebagai berikut:
1. Tugas kerja
Tugas kerja yang dihasilkan oleh pegawai Badan pengawas pemilihan
umum provinsi Sulawesi selatan sudah bisa dikatakan efektif hal ini dapat
dilihat dari standar kualitas dan kuantitas kinerja pegawai dalam
menyelesaikan dan menyesuaikan tugas bahkan lebih dari beban tugas
yang diberikan.
2. Kualitas kerja
Kualitas kerja yang dihasilkan oleh Pegawai Badan pengawas pemilihan
umum provinsi Sulawesi selatan dinilai sudah baik, hal ini dapat dilihat
dari output yang dihasilkan pegawai. Pelayanan yang diberikan pegawai
tidak berbelit-belit sehingga memudahkan masyarakat yang sedang
berurusan. Kemudian pelayanan yang dihasilkan oleh pegawai lebih
terpublik sehingga masyarakat merasa puas dengan kualitas kinerja yang
dihasilkan oleh pegawai.
3. Kuantitas kerja
Kuantitas kerja Aparatur sipil Negara di Badan pengawas pemilihan
umum provinsi Sulawesi selatan sudah dapat dikatakan cukup baik hal
tersebut dapat dilihat dari tugas kerja pegawai yang bisa menyesuaikan
dan menyelesaikan bahkan lebih dari beban kerja yang diberikan.
4. Ketetapan waktu
61
Ketetapan waktu yang dimiliki oleh pegawai dalam proses pekerjaan
sudah dikatakan baik, hal ini terlihat dari para pegawai sudah
menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional yang ada di
kantor Badan pengawas pemilihan umum provinsi Sulawesi selatan.
Dalam memanfaatkan waktu pegawai badan pengawas pemilihan umum
provinsi Sulawesi selatan dalam melakukan waktu sudah cukup disiplin
karena jam masuk kerja pegawai Badan pengawas pemilihan umum
provinsi Sulawesi selatan mulai dari pukul 8:00 sampai pada pukul 17:45.
5. Efektivitas biaya
Biaya yang dioperasionalkan pada badan pengawas pemilihan umum
provinsi Sulawesi selatan dianggarkan sesuai dengan porsi yang
dibutuhkan dengan menyusun rencana item kerja dari tanggal, tahun, dan
bulan di skejul kan dari awal setiap bulan berjalan sehingga pembiayaan
lebih efektif dan efisien.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad
andra syahli prima,dalam penelitiannya yang berjudul “Efektifitas Kinerja
Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan
sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda”. Dimana hasil
penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas kinerja yang dihasilkan oleh
Aparatur kelurahan sungai dama dinilai sudah baik, hal ini dilihat dari cara
aparatur melayani masyarakat dengan cepat dan ramah serta sesuai
dengan alur pelayanan yang tertera di Kelurahan sungai dama. Kemudian
kuantitas kinerja aparatur sipil Negara di kelurahan sungai dama sudah
dapat dikatakan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pelayanan
yang dikerjakan dalam sehari bisa sampai tujuh pekerjaan bahkan lebih
62
yang dapat terseleikan. Kemudian ketetapan waktu yang dimiliki oleh
aparatur sudah dikatakan baik, hal ini terlihat dari aparatur sudah
menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur standar operasional yang
ada di kantor kelurahan sungai dama.
63
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh
peneliti mengenai Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
pelayanan Publik pada Badan pengawas Pemilihan Umum provinsi sulawesi
selatan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan publik
pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Selatan sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator-
indikator efektivitas MSDM yang digunakan yaitu: Tugas kerja,
kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan efektivitas
biaya, semuanya berjalan dengan baik sesuai Standar Prosedur
yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi
Sulawesi Selatan.
2. Pelayanan Publik yang ada di Badan Pengawas pemilihan umum
provinsi Sulawesi Selatan sudah bisa dikatakan efektif. Hal ini
dilihat dari pelayanan yang diberikan bersifat terbuka dan tidak
terbelit-belit kemudian pelayanan dapat diakses dengan mudah
sehingga orang yang berkepentingan dengan mudah dalam
menjangkau informasi atau memerlukan data-data yang ada di
Badan Pengawas Pemilihan umum provinsi Sulawesi Selatan.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan yang telah dikemukakan di
atas terdapat saran yang diajukan adalah:
64
1. Kepada atasan PPID Bawaslu
Disarankan kepada kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Selatan agar selalu menjaga hubungan baik antara atasan dan
pegawai, antara sesama pegawai maupun pelanggan jasa sehingga
dapat menciptakan hubungan yang humoris dan suasana yang nyaman.
2. Kepada Dinas terkait
Bagi aparatur pemerintah di kantor Badan pengawas pemilihan umum
provinsi Sulawesi selatan, hendaknya melakukan perubahan yang
menyangkut semua aspek, dalam hal ini aparatur pemerintah kantor
badan pengawas pemilihan umum provinsi Sulawesi selatan ikut berperan
dalam pembentukan perilaku, disiplin kerja, kesadaran dalam tanggung
jawab pelayanan yang menyentuh kebutuhan masyarakat di kantor badan
pengawas pemilihan umum provinsi Sulawesi selatan dan
mempersiapkan strategi serta upaya-upaya menunjang pekerjaan.
3. Kepada peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya bisa menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan
perbandingan dan referensi untuk penelitian. Hasil penelitian ini juga bisa
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperdalam penelitian
selanjutnya dengan memfokuskan pada Efektivitas kerja Aparatur sipil
Negara dalam Pelayanan Publik.
65
DAFTAR PUSTAKA
Adil, A. N. (2018). Efektivitas dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terhadap Pelayanan Masyarakat pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar.
Andra, A. (2017). Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Ejournal Ilmu Pemerintahan .
Ayudhita, f. (2017). Studi Tentang Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda.
Misnawati. (2016). Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kecamatan
Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. eJournal Ilmu Administrasi Negara .
Nurjayanti. (2019). Hubungan Efektivitas Kerja Dengan Peningkatan Kinerja
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Subbag Umum Dan Kepegawaian Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
Putra, A. S. (2015). Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Betaayu Kabupaten Tana Tidung.
Syam, A. (2018). Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto.
Tenlima, M. (2018). Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Maybrat.
Zahra, j. (2018). Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Padang Tiji Oidie.
Neni Kumayas, m. k. (2019). Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan kinerja di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bolaang mangondow. jurnal eksekutif 3 (3).
mangodow, D. a. (2019). Neni, markus kaunang, dicky C.wuri. jurusan ilmu pemerintahan volume 3 no.3 .
66
Simon Sumanjoyo Hutagalung, D. H. (2018). MEMBANGUN INOVASI PEMERINTAH DAERAH.
Prof, D. P. (2018). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, Teori konsep dan
indikator.
(2018). In M. Dr. Hardiansyah, KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (p. 13).