EFEKTIFITAS SURAT EDARAN WALIKOTA NOMOR 451.12/44- …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46562/1/M ABDUL... · Hasil keefektifan surat Surat Edaran Walikota Nomor

i

EFEKTIFITAS SURAT EDARAN WALIKOTA NOMOR 451.12/44-

SOSIAL TENTANG OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN

PELAYANAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH MELALUI UNIT

PENGUMPUL ZAKAT PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KOTA DEPOK, JAWA BARAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh:

MUHAMMAD ABDUL MUGNI

1112046100102

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1437 H/2016 M

v

ABSTRAK

Muhammad Abdul Mugni, NIM: 1112046100102. Efektifitas Surat

Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial Tentang Optimalisasi Pengelolaan dan

Pelayanan Zakat, Infaq dan Shadaqoh melalui Unit Pengumpul Zakat pada

Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok, Jawa Barat. Program Studi Muamalat

(Ekonomi Islam), Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1437 H/ 2016 M.

Penelitian ini menganalisis keefektifitasan setelah adanya Surat Edaran

Walikota Nomor 451.12/44-Sosial tentang Optimalisasi Pengelolaan dan

Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di setiap Unit Pengumpul Zakat pada

Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok, yang bertujuan untuk mengetahui

faktor pendukung dan penghambat penghimpunan zakat di kota Depok,

menganalisis tingkat efektifitas surat edaran walikota nomor 451.12/44-Sosial dan

memberikan solusi untuk mengatasi kendala-kendala penghimpunan dana Zakat,

infaq dan shadaqah di kota Depok.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode

deskriptif, yaitu metode masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi

dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan

mendalam. Teknik pengumpulan datanya dengan cara, Penelitian

Lapangan/Survey, sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data

adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Analisis data yang bersifat

kualitatif dan kuantitatif, analisis kuantitatif dengan membuat presentase untuk

mencari kesimpulan dengan menggunakan tabulasi frekuensi.

Hasil penelitian menunjukan pertama, faktor pendukung penghimpunan

dana ZIS di kota Depok adalah dukungan dari pemerintah dengan dikeluarkannya

beberapa aturan terkait pengelolaan zakat. dan faktor penghambat penghimpunan

zakat di kota Depok belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur

tentang dana zakat di kota Depok. Kedua,Hasil keefektifan surat Surat Edaran


Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat

dikatakan belum efektif, faktanya banyak responden menjawab tidak efektif

sebesar 50,5%. Ketiga, Ada beberapa solusi untuk mengoptimalkan

penghimpunan dana zakat di kota Depok yaitu, penyusunan Peraturan Daerah

(Perda) tentang pengelolaan zakat di kota Depok, dan memaksimalkan kembali

Unit Pengumpul Zakat yang sudah dibentuk terutama di dalam pemerintahan kota

Depok.

Kata Kunci: Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial tetang Optimalisasi

Pengelolaan dan Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, Unit Pengumpul Zakat

(UPZ), BAZNAS kota Depok.

Pembimbing: Dr. Abdurrauf, Lc, MA

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,

karena atas ridha dan rahmat-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam

rangka memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan umat Islam

Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, sahabat, dan juga ummatnya

yang Insyaa Allah kita termasuk di dalamnya.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa

dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan, bimbingan, dan

motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak AM Hasan Ali, MA, selaku Ketua Program Studi Muamalat dan

Bapak Dr. Abdurrauf, Lc, MA, selaku Sekertaris Program Studi Muamalat

yang telah membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan

skripsi ini.

vii

3. Bapak Sofyan Rizal, S.E, M.Si sebagai Pembimbing Akademik yang juga

senantiasa mengingatkan penulis semasa mengikuti perkuliahan hingga

penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Abdurrauf, Lc, MA sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah

meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya kepada penulis dan

memberikan pengarahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Orang tuaku tercinta, Bapak Aceng Toha Abdul Qadir, Lc dan Ibu Eneng

Sugiarti, M.Pd yang tak pernah lelah setiap harinya selalu memberikan

semangat, motivasi dan do’anya sehingga dapat menyelesaikan penulisan

skripsi ini. Dan juga kepada saudara dan saudariku tersayang, Ahmad Syah,

Wafa Fauziah, Abdullah Azzam dan Hibby Abdul Aziz yang selalu

mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mengajarkan ilmu yang tidak

ternilai, yang tidak pernah lelah membimbing saya sehingga dapat

menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Keluarga perbankan syariah 2012, sebagai teman diskusi dan sharing ilmu

yang tidak kenal bosan. Dan juga teman berkumpul yang selalu memberikan

saran-saran terbaiknya untuk saya pribadi.

8. Keluarga besar Lingkar Studi Ekonomi Syariah (LiSEnSi) yang menjadi

keluarga kecil yang hangat, terutama teman-teman satu angkatan Moch.

Chairul Anas, Ridwan Setyawan, Fashhan Adila Rahman, Fathi Thoyyibun,

viii

Albert Steven, Rahmi Rahmawati, Dian Purwaningsih, Hayatul Muthmainna

R, Rindo Khossario, Heri Permana, Liska Damayanti dan Robbiyatul

Adawiyah. Adik adikku di divisi Pengembangan Sumber Daya Insani Gita

Oktavia, Eliya Yusda, Ahmad Azhar Alam, Abdul Aziz Faudzul A. Serta tak

lupa kaka-kakak di dalam divisi Biro Eksternal Mu’min Billah dan Adisi

Sharesia R.

9. Kepada teman-teman ekonom robbani dari Forum Silaturahim Studi Ekonomi

Islam (FoSSEI) yang selalu memberikan wawasan ilmu ekonomi Islam setiap

harinya dan memberikan pengalaman yang berbeda ketika berada di bangku

perkuliahan. Terkhusus kakak-kakak seperjuangan dalam kepengurusan

FoSSEI Nasional 2013-2014, teman-teman pengurus FoSSEI Jabodetabek

2014-2015, dan keluarga FoSSEI Nasional 2015-2016.

10. Teman-teman satu perjuangan dalam mencapai gelar S.E.Sy, yang selalu

menemani, mensuport dan juga menghibur dalam kelelahan dalam bangku

kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi bersama-sama yaitu Alfi fadil, Fahmi

Alamsyah dan Fashhan Adila Rahman.

11. Teman-teman satu nasib dan satu visi yaitu Eksmud family yang selalu

meramaikan smartphone dari hiruk pikuknya tugas di organisasi maupun di

kampus terima kasih buat Moch. Chairul Anas, Idil Adhar, Ayu Andini, Fitri

Eka P, Erna Putri Lestari.

12. Segenap pengurus BAZNAS Kota Depok dan setiap Unit Pengumpul Zakat

(UPZ) yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data sehingga

skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

ix

13. Serta seluruh pihak yang telah berjasa namun belum mampu penulis sebutkan

satu persatu.

“Tak ada gading yang tak retak” Penulis merasa skripsi ini masih banyak

kekurangan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja

yang membutuhkannya, baik sebagai rujukan penulisan skripsi, penulisan

makalah dan lainnya. Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT, meridhoi

setiap langkah kita. Amin!

Jakarta, 13 september 2016

Muhammad Abdul Mugni

NIM: 1112046100102

x

DAFTAR ISI

ABSTRAK .................................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ................................................................................................. vi

DAFTAR ISI ................................................................................................................. x

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................................... 2

B. Identifikasi Masalah ........................................................................................... 7

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah................................................................. 7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................................... 8

E. Review Terdahulu ............................................................................................ 10

F. Metode Penelitian............................................................................................. 13

G. Teknik Penulisan Skripsi ................................................................................. 16

H. Sistematika Penulisan ...................................................................................... 16

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Teoritis tentang Efektifitas .................................................................. 19

B. Konsep Teoritis tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah ....................................... 25

C. Konsep Zakat Profesi ....................................................................................... 38

xi

D. Pengertian dan Fungsi Surat Edaran ................................................................ 45

E. Pengertian Pegawai Negeri Sipil ...................................................................... 46

BAB III GAMBARAN UMUM UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DI KOTA

DEPOK

A. Pengertian Unit Pengumpul Zakat ................................................................... 47

B. Landasan Hukum UPZ di Kota Depok ............................................................ 48

C. Tugas Unit Pengumpul Zakat .......................................................................... 49

D. Mekanisme Pembuatan UPZ ............................................................................ 49

E. Kelengkapan Unit Pengumpul Zakat ............................................................... 50

F. Struktur Organisasi .......................................................................................... 51

G. Tata Kelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kota Depok .............................. 52

H. Kebijakan di Bidang Pengumpulan pada UPZ ................................................ 52

I. Kebijakan di Bidang Pendayagunaan dan Pengembangan .............................. 54

J. Objek dan Kemitraan di BAZNAS Kota Depok melalui Unit Pengumpul

Zakat (UPZ) ............................................................................................................. 55

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penghimpunan Dana

ZIS di Kota Depok. ................................................................................................. 57

B. Analisis Tingkat Efektifitas Pengumpulan dana ZIS melalui Unit

Pengumpul Zakat (UPZ) setelah diberlakukannya Surat Edaran Walikota

tentang Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqah. ..... 60

xii

C. Solusi Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Penghimpunan Dana ZIS di

Kota Depok .............................................................................................................. 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ...................................................................................................... 73

B. Saran ................................................................................................................. 74

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 75

LAMPIRAN- LAMPIRAN ......................................................................................... 78

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu….…………………………………………....10

Tabel 4.1 Pembentukan BAZNAS Kota Depok…....…….......…………….........63

Tabel 4.2 Sosialisasi Surat Edaran Walikota.……...…………………………….64

Tabel 4.3 Kepatuhan PNS dalam mematuhi Surat Edaran ..…………………….65

Tabel 4.4 Sosialisasi ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat…..……….........66

Tabel 4.5 Penyaluran zakat melalui lembaga atau menyalurkan sendiri………...66

Tabel 4.6 Peran Pemerintah Kota Depok………………………………………...67

Tabel 4.7 Perkembangan UPZ di Kota Depok…………………………………...68

Tabel 4.8 Ekonomis……………………………………………………………...68

Tabel 4.9 Hasil Tabulasi Frekuensi………………………………………………69

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek ajaran Islam yang potensial menjadi instrumen

pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan, serta menjadi simbol

harmonisnya hubungan sesama manusia adalah zakat. Zakat apabila dikelola

secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dapat

menjadi solusi atas berbagai problema ummat.

Sistem pengelolaan zakat sendiri sudah diatur oleh pemerintah

Indonesia, melalui Undang-Undang No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 373 tahun 2003

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999.

Namun dewasa ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai

lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Untuk itulah

negara Republik Indonesia memandang perlu untuk menerbitkan Undang-

Undang tentang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

yang melilputi kegiatan : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan

zakat.

3

Pengelolaan lembaga amil zakat diatur dalam Undang-Undang (UU)

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang

menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam UU RI Nomor

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa

“ Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan

kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota”.

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “ Dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota

dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah,

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ

pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”.

Sedangkan dalam Pasal 17 menyatakan bahwa “Untuk membantu BAZNAS

dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,

masyarakat dapat membentuk LAZ”.

Undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) no. 14 tahun 2014

tentang pelaksanaan Undang-Undang no. 23 tahun 2011, lalu bagi disetiap

Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat

Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara

dianjurkan untuk membayar zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional

berdasarkan Instruksi Presiden no. 03 tahun 2014.

4

Setelah disahkannya undang-undang pengelolaan zakat tersebut,

Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam

wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-

lembaga pengelolaan zakat semakin berkembang termasuk pendirian lembaga

zakat yang didirikan oleh pemerintah yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat

Nasional), BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang

dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern.

Setidaknya dengan Undang-Undang Zakat tersebut telah mendorong upaya

pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya

masyarakat.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar, dengan komposisi 87%

penduduk muslim dengan asumsi 20% adalah muzakki atau pemberi zakat

membuat nilai potensi zakat berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) dengan Institut Pertanian Bogor pada Januari-April

2011 sekitar Rp 217 triliun. Jumlah tersebut sangat signifikan untuk

mengatasi kemiskinan di Indonesia. Namun pada kenyataannya, realisasi

penyaluran zakat melalui Baznas dan lembaga amil zakat lainnya pada tahun

2010 baru Rp 1,5 triliun atau belum mencapai 1% dari potensi zakat yang

ada. Data ini belum termasuk penyaluran zakat pribadi secara langsung

kepada penerima zakat.1

Selain potensi zakat yang besar, infaq dan shodaqah

mempunyai peranan yang penting sebagai media untuk memperbaiki taraf

kehidupan, disamping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam

1 Dakwatuna.”Potensi Zakat Rp 217 Trilliun”:, artikel diakses pada tanggal 10 Desember

2015 dari www.dakwatuna.com/2011/08/07/13917/potensi-zakat-rp-217-trilliun/#axzz2fippEDsJ.

http://www.dakwatuna.com/2011/08/07/13917/potensi-zakat-rp-217-trilliun/#axzz2fippEDsJ

5

yang mampu. Dengan demikian zakat, infaq dan shodaqah bisa diupayakan

secara maksimal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.2

Besarnya potensi zakat, infaq dan shodaqah di barengi pula dengan

pertumbuhan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang lahir pada tahun 2009

mencapai 402 unit. Dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sebagian

besar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) meluncurkan berbagai program yang

mengarah pada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

Pemberdayaan dalam hal ini adalah dengan memberikan akses kepada

masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat dengan memperoleh atau

memanfaat hak masyarakat bagi peningkatan kualitas kehidupannya. Karena

penyebab ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh keterbatasan akses,

kurangnya keterampilan dan pengetahuan serta adanya kondisi kemiskinan

yang dialami oleh masyarakat.3

Upaya ini patut diapresiasi karena tujuannya

ingin membantu mengakseskan program pemerintah dalam hal pengentasan

kemiskinan.

Oleh karenanya, masalah pengelolaan menjadi titik krusial yang perlu

ditata dan dibenahi. Diperlukan perangkat yang modern untuk mengelola

zakat agar bisa efektif baik dari sisi manajemen, akuntansi serta strategi

pengumpulan dan pendistribusian. Sebut saja salah satu lembaga pengelolaan

zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh

pemerintah.

2 M. Djamal Doa,”Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi kemiskinan”,

(Jakarta: Nusa Madani Publisher, 2004), h.91-92. 3 Rr. Suhartini dan A. Halim, Model-Model Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta:

Pustaka Pesantren, 2005), h.. 211.

6

Kota Depok merupakan kota kecil yang berada di selatan Jakarta, atau

lebih dikenal dengan kota penyokong ibu kota. Hal ini menyebabkan Kota

Depok semakin tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya

perkembangan jaringan transportasi yang tersinkronisasi secara regional

dengan kota-kota lainnya di jabodetabek. Baik berupa pengembangan sosial

ekonomi dan sosial keagamaan dalam upaya peningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Jumlah penduduk Kota Depok hasil Sensus Penduduk 2015

mencapai 1.962.160 jiwa dan berdasarkan data BPLS (Bantuan Langsung

Pemberdayaan Sosial) jumlah orang miskin di Depok tahun 2011 sebanyak

53.252 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan4. Bagi umat Islam dalam rangka

upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memaksimalkan zakat cara

yang paling efektif.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial tentang

Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang

pada point pertama dan ke dua dianjurkan bagi Organisasi Perangkat Daerah

dan BUMD membuat Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan mengumpulkan dana

ZIS melalui UPZ di lingkungan kerjanya masing-masing.

Dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Depok yang mencapai

7699 pegawai5 menjadi suatu potensi besar dalam penghimpunan zakat, infaq

dan shadaqah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah dibentuk.

4 Metro-tempo “puluhan ribu warga depok dibawah garis kemiskinan”: artikel diakses

pada tanggal 10 Desember 2015 dari:

http://metro.tempo.co/read/news/2013/01/25/214456778/puluhan-ribu-warga-depok-di-bawah-

garis-kemiskinan.

5 Statistik Daerah Kota Depok 2015. hlm 2

http://metro.tempo.co/read/news/2013/01/25/214456778/puluhan-ribu-warga-depok-di-bawah-garis-kemiskinan


7

Permasalahan zakat secara umum hanya terfokus kepada dua hal

pokok, yakni mengenai pengelolaan zakat dan mengenai kesadaran para

wajib zakat. Untuk pengelolaan zakat sesungguhnya sudah dijelaskan dalam

Undang-Undang No.23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Di Kota

Depok sudah ada beberapa surat edaran mengenai Optimalisasi Pengelolaan

dan Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang hanya dalam pelaksanaannya

masih kurang konsisten.

Dari permasalahan diatas penulis ingin meneliti tentang Efektifitas

Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial Tentang Optimalisasi

Pengelolaan dan Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui Unit

Pengumpul Zakat pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok.

B. Identifikasi Masalah

Sebelum dirumuskan masalah dalam Skripsi ini berikut ditemukan

masalah-masalah yang ada pada obyek yang diteliti antara lain:

1. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil di Kota Depok.

2. Banyaknya potensi dana ZIS di Kota Depok yang belum tergarap oleh

lembaga zakat.

3. Rendahnya kepercayaan masyarakat menyalurkan dana ZIS nya melalui

lembaga.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun paparkan di atas

supaya lebih fokus dan tidak terjadi kesimpangsiurkan dalam

pembahasannya, maka penyusun membatasi permasalahan mengenai

8

Efektifitas Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial tentang

Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui

Unit Pengumpul Zakat pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok.

Adapun pokok masalah yang dapat di identifikasikan agar

mempermudah dalam menyusun skripsi ini adalah:

1. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana ZIS

di Kota Depok?

2. Bagaimana tingkat Efektifitas Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/44-

Sosial tentang Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Zakat, Infaq dan

Shodaqoh?

3. Apa solusi untuk mengatasi kendala-kendala penghimpunan dana ZIS di

Kota Depok?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah memperhatikan judul dan latar belakang masalah diatas, maka

penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penghimpunan

dana ZIS di Kota Depok.

2. Untuk mengetahui tingkat Efektifitas Pengumpulan dana ZIS melalui

UPZ pada OPD Kota Depok.

3. Untuk mengetahui solusi penghimpunan dana ZIS di Kota Depok

9

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan akan berguna:

1. Bagi Praktisi

Bagi praktisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

positif dan informatif bagi semua pihak. Khususnya bagi BAZNAS Kota

Depok dalam meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan zakat agar

penerima zakat, infaq dan Shadaqah bisa maksimal dan mengurangi

jumlah kemiskinan yang ada di Kota Depok.

2. Bagi Akademisi

Menambah khazanah pengetahuan, melengkapi, dan memberikan

informasi yang berharga mengenai efektifitas surat edaran Walikota

Depok tentang Optimalisasi Pengelolaan dan Penyaluran Zakat, Infaq

dan Shodaqah.

3. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat serta memberikan informasi yang

beramanfaat dalam bidang ekonomi syariah khususnya tentang

pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Harapan utama penulis dengan adanya penulisan ini, diharapkan dapat

memperkaya dan wacana dalam ekonomi islam pada umumnya dan secara

khusus memperoleh bukti yang sangat signifikan terhadap masalah yang di

teliti serta memiliki pengetahuan tentang Optimalisasi Pengelolaan dan

Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui Unit Pengumpul Zakat pada

Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok.

10

E. Review Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka

diperlukan kajian terdahulu. Sebelum membuat skipsi ini penulis melakukan

kajian pustaka yang berupa judul-judul skripsi dan jurnal yang telah ada

sebagai pembanding dengan skripsi ini. Antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu

No Aspek Perbandingan Aspek Terdahulu Skripsi

1. a. Judul Jurnal yang berjudul

Efektifitas Pengelolaan

Zakat di BAZDA Kota

Blitar di Tinjau dari

Undang-Undang No 38

tahun 1999 Penulis

Abdul Kadir Fakultas

Syariah UIN Maliki

Malang 2010.

Efektifitas Surat

Edaran Walikota

Nomor 451.12/44-

Sosial tentang

Optimalisasi

Pengelolaan dan

Pelayanan Zakat, Infaq

dan Shodaqoh melalui

Unit Pengumpul Zakat

pada Organisasi

Perangkat Daerah

Kota Depok.

b. Fokus Jurnal ini membahas

mekanisme

pengorganisasian dana

ZIS yang dilakukan oleh

BAZDA Blitar terkait

dengan keberadaan UU

No. 38 tahun 1999

tentang pengelolaan

zakat dan Keputusan

Menteri Agama RI

tentang Pelaksanaan UU

No. 38 Tahun 1999 dan

manajemen Pengelolaan

Zakat.

Skripsi ini membahas

Efektifitas Surat

Edaran Walikota

Nomor 451.12/44-

Sosial tentang

Optimalisasi

Pengelolaan dan




pada Organisasi

Perangkat Daerah

Kota Depok.

c. Metode Penelitian Metode penelitian

menggunakan metode

penelitian kualitatif

pengambilan data

penelitian kepustakaan

dan lapangan.

Menggunakan metode

pendekatan kualitatif

dengan jenis metode

deskriptif. Dan analisis

data yang bersifat

kualitatif dan

11

kuantitatif dengan

menggunakan tabulasi

distribusi frekuensi.

d. Waktu dan tempat Penelitian jurnal ini

dilakukan pada tahun

2010 di BAZDA Kota

Blitar.

Penelitian Skripsi ini

dilakukan di BAZ

Kota Depok, tahun

2016

2. a. Judul Efektifitas Penggunaan

Mobile Banking dalam

Penghimpunan Dana

(Fundraising). Penulis

Fitrotul Faizah (UIN

Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2012)

Efektifitas Surat

Edaran Walikota

Nomor 451.12/44-

Sosial tentang

Optimalisasi

Pengelolaan dan




pada Organisasi

Perangkat Daerah

Kota Depok..

b. Fokus Skripsi ini membahas

keefektifitasan

pelayanan yang terbaik

dan juga cepat bagi

muzakki dan donator

yang tidak memiliki

banyak waktu untuk

menunaikan ZIS dengan

menggunakan mobile

banking dalam

menghimpun dana.


Efektifitas Surat

Edaran Walikota

Nomor 451.12/44-

Sosial tentang

Optimalisasi

Pengelolaan dan




pada Organisasi

Perangkat Daerah

Kota Depok.

c. Metode Penelitian Metode penelitian

menggunakan

perpaduan kualitatif dan

kuantitatif dari segi data

yang dikumpulkan,

diolah dan di analisis.

Menggunakan metode


dengan jenis metode


data yang bersifat

kualitatif dan

kuantitatif dengan



d. Waktu dan Tempat Skripsi ini dilakukan

tahun 2012 di dompet

Dhuafa.


dilakukan di BAZ

Kota Depok, tahun

2016

3. a. Judul Efektifitas Iklan “Zakat Efektifitas Surat

12

memang Ajib” Dompet

Dhuafa Republika tahun

1430H dalam Proses

(fundraising). Penulis

Ahmad Zaki (UIN

Syarif Hidayatullah

Jakarta)

Edaran Walikota

Nomor 451.12/44-

Sosial tentang

Optimalisasi

Pengelolaan dan




pada Organisasi

Perangkat Daerah

Kota Depok.

b. Fokus Skripsi ini membahas

tentang keefeketifitasan

Ikalan “Zakat memang

Ajib” dalam Proses

Fundraising, dilihat dari

pemasukan ZISWAF

Setiap tahunnya.


Efektifitas Surat

Edaran Walikota

Nomor 451.12/44-

Sosial tentang

Optimalisasi

Pengelolaan dan




pada Organisasi

Perangkat Daerah

Kota Depok.

c. Metode Penelitian Skripsi ini

menggunakan metode

Desktiftif Kualitatif,

yang dilakukan dengan

cara meneliti langsung

dengan objek penelitian

yakni Dompet Dhuafa

Republika dalam

menghimpun dan

mendayagunaan dana

zakat serta

mendomentasikan data-

data yang dimilikinya.

Menggunakan metode


dengan jenis metode


data yang bersifat

kualitatif dan

kuantitatif dengan



d. Waktu dan Tempat Dilakukan tahun 2010 di

Dompet Dhuafa

Republika.


dilakukan di BAZ

Kota Depok, tahun

2016

13

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan

jenis metode deskriftif, yaitu metode masalah yang memandu peneliti

untuk mengeskplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara

menyeluruh, luas dan mendalam.6 Teknik pengumpulan datanya dengan

cara, penelitian lapangan dan survey.

2. Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data,

yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari

hasil wawancara. Wawancara dapat dipandang sebagai metode

pengumpulan data sepihak yang dikerjakan secara sistematis

berlandaskan tujuan penelitian.7 Wawancara dilakukan untuk

memperoleh data dengan tanya jawab yang dikerjakan berlandaskan

pada tujuan penelitian dengan menggunakan panduan wawancara.8

Dengan penelitian langsung melalui pihak yang terkait dengan

pembahasan guna memperoleh data-data mengenai Efektifitas Surat

Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial tentang Optimalisasi

6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: CV.

Alfabeta, 2009), Cet. 8, h.205 7 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, Cet, 1. (Yogyakarta: Andi, 2004), h.193

8 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cet.1, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), h.193

14


Pengumpul Zakat pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok.

b. Data sekunder

Sedangkan data sekunder diperoleh dari data atau informasi

yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, artikel, atau data-data

yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Depok, juga diperoleh dari

literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, kitab-kitab dan

sumber lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan

pengamatan secara langsung mengenai objek penelitian. Metode ini

penulis gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi

objektif mengenai objek penelitian.

b. Interview (Wawancara)

Interview (Wawancara) dalam hal ini adalah teknik tanya jawab secara

lisan yang diarahkan kepada masalah tertentu untuk mendapatkan

informasi yang selengkap-lengkapnya tanpa unsur paksaan kepada

para informan yang mengetahui dan berkecimpung langsung pada

BAZNAS Kota Depok dan Pengurus.

15

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya

monumental dari seseorang.9

d. Angket (Kuisioner)

Angket (Kuisioner) merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau

penyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.10

Angket

disini diberikan kepada PNS Dinas Instansi di Kota Depok.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, maupun tulisan-

tulisan yang didapat melalui internet kemudian di klasifikasikan untuk

dimasukkan ke masing-masing variable dan kemudian diinterpretasikan.

Begitu pula data yang diperoleh dari hasil lapangan maka setiap point

pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari wawancara, dimasukkan ke

variable yang tepat untuk dapat di interpretasikan.

Oleh karena itu, analisis data yang dipergunakan adalah analisis data

yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu suatu

bentuk analisis data dengan tolak ukur (value) norma dan kaedah tertentu

dengan tidak menyandarkan pada angka-angka semata, tetapi dari

wawancara sebagai salah satu metode penelitian.

9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: CV.

Alfabeta, 2009), Cetakan Ke-8, h.240 10

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h.142

16

Selanjutnya, analisis kuantitatif, yakni analisis data yang akan

dibuktikan dengan menggunakan angka-angka terhadap variable

tertentu,11

kemudian membuat persentase untuk mencari kesimpulan

dengan menggunakan tabulasi distribusi frekuensi, dengan memakai

rumus:

F

P=…………………..x100%

n

P = Persentasi

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

100% = Angka Pembulat

G. Teknik Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku “Pedoman

Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012” yang merupakan sandaran dari penulisan

karya ilmiah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada umumnya,

khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

H. Sistematika Penulisan

Di dalam pembuatan penelitian penulis akan memberikan gambaran

mengenai hal apa saja yang akan dilakukan, maka secara garis besar

gambaran tersebut dapat dilihat dalam sistematika skripsi dibawah ini:

11

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h.205

17

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan hal-hal yang terkait dengan

latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah

dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian, review

studi terdahulu, metode penelitian, teknik penulisan dan

sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teoritis, bab ini berisi pembahasan tentang:konsep

teoritis tentang efektifitas, pembahasan mengenai konsep zakat,

infaq dan shadaqah, Konsep tentang zakat profesi, tujuan dan

hikmah dana zakat, infaq dan shadaqah. Pengertian dan fungsi

surat edaran, pengertian PNS.

BAB III : GAMBARAN UMUM UPZ DI KOTA DEPOK

Bab ini membahas tentang:gambaran umum Unit Pengumpul

Zakat yang meliputi: Sejarah UPZ di Kota Depok, landasan

hukum UPZ di Kota Depok, dasar pembentukan UPZ di Kota

Depok, Visi dan Misi UPZ di Kota Depok, Struktur organisasi

UPZ di Kota Depok.

BAB IV :PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis potensi dana ZIS Pegawai Negeri Sipil

yang ada di Kota Depok, Analisis faktor pendukung dan

18

penghambat dalam penghimpunan dana ZIS di Kota Depok,

analisis tingkat Efektifitas Pengumpulan dana ZIS melalui UPZ

pada OPD Kota Depok setelah diberlakukannya surat edaran

walikota Nomor 451.12/44-Sosial dan solusi untuk mengatasi

kendala-kendala penghimpunan dana ZIS di Kota Depok.

BAB V :PENUTUP

Bab penutup ini mencakup kesimpulan dari keseluruhan

pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta

saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi

ini.

19

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Teoritis tentang Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Secara bahasa efektifitas dari kata efektif yang berarti ada efeknya,

akibatnya, keadaan berpengaruhnya, kesannya, dapat berhasil dan hasil

guna.12

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata efektifitas berasal dari

bahasa inggis yaitu effective yang bermakna; 1.) ada efeknya (akibatnya,

Pengaruhnya, kesannya), 2.) Manjur atau Mujarab, 3.) Dapat membawa

hasil, berhasil guna (tentang usaha dan tindakan).13

Pengertian Efektifitas Menurut Para Ahli:

a. Menurut Ety Rochaey dan Ratih Tresnawati

Efektifitas adalah suatu angka untuk menunjukan seberapa jauh

sasaran (target) tercapai.14

b. Menurut Ahli Manajemen Peter F. Drucker

12

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet.1, Edisi III, h.286. 13

Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, (Jakarta: Bumi Askara, 2005) Cet. Ke-9, h. 250. 14

Ety Rochaey dan Ratih Tresnawati, Kamus Istilah Ekonomi, (Jakarta:Bumi Askara.

2005), h.71.

20

Efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing the right

things). Sedangkan efesiensi adalah melakukan pekerjaan yang benar

(doing thing right). Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih

tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 15

c. Menurut Hasan Sadili dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia

Efektifitas bermakna menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan.

Suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu tercapai tujuannya. Secara

ideal efektifitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak

pasti. Misalnya usaha X 60% efektif dalam pencapaian Y.16

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa

suatu pekerjaan yang dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien,

apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang

telah direncanakan. Dan efektifitas yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah Pencapaian hasil pendapatan dana Zakat Infaq dan Shodaqah

melalui Unit Pengumpul Zakat pada Organisasi Perangkat Daerah Kota

Depok dengan memperhatikan berbagai macam peraturan yang ada, baik

itu aturan yang berasal dari agama maupun pemerintah.

2. Indikator Efektifitas

Sumaryadi berpendapat bahwa organisasi dapat dikatakan efektif

bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah

15

T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1993) Edisi II, h.7. 16

Hasan Sadili, Ensiklopedia Bahasa Indonesia, (Jakarta:Ichtiar Baru-Van Hoeve), Jilid

2. h.833

21

ditetapkan. Efektifitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian

tujuan operatif dan operasional.17

Dalam bukunya Sujadi F.X disebutkan bahwa untuk mencapai

efektifitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun

unsur-unsur sebagai berikut:

a. Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah

dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan

sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

b. Ekonomis, ialah menyebutkan bahwa didalam usaha pencapaian

efektif maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan

dan lain-lainnya telah dipergunakan dengan setepatnya dengan

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak

adanya pemborosan dan penyelewengan.

c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk

membuktikan dalam pepelaksanaan kerja sumber-sumber telah

dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan

bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah

ditetapkan.

d. Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan kerja dibagi

berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.

17

Sumaryadi, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, (Bandung:Pustaka

Setia, 2005), h. 35.

22

e. Rasionalis, wewenang dan tanggung jawab artinya wewenang

haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus di hindari

dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak yang

lainnya.

f. Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan

kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektis dan

ekonomis, pelaksanaan kerja yang memuaskan tersebut haruslah

kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.18

Suatu usaha dapat dikatakan efisien jika usaha tersebut dapat

memberikan hasil terbaik. Artinya usaha tersebut mencapai hasil yang

diinginkan baik ditinjau dari aspek kualitas maupun kuantitas. Dengan

kata lain, suatu usaha dapat dikatakan efisien apabila usaha yang

dijalankan dapat mencapai hasil yang memuaskan sesuai dengan

pemikiran, ketenangan jasmani, penghematan waktu dan uang.

Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target yang telah ditentukan

baik ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan bahwa suatu

perusahaan telah memperhatikan efektifitas operasionalnya.19

3. Mekanisme Efektifitas

Didalam mekanisme efektifitas terhadap beberapa komponen

pendukung suatu kerja, ada beberapa pendapat menurut para ahli, yaitu:

18

Sujadi F.X. O dan M Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen, (Jakarta:C.V.

Masagung. 1990), Cet Ke-3, h. 13. 19

Stephen P. Obis, at.al.management , (Jakarta:Prenhallindo.1999) Edisi Ke-6, h.9.

23

Menurut Georgopoulus mekanisme efektifitas terhadap dalam kerja

komponen20

yaitu:

a. Produktivitas adalah sama artinya dengan efisien.

b. Luwes artinya mematuhi norma-norma, memuaskan anggota dan konsep

daya sual. Maksudnya adalah kemampuan organisasi dalam

menyesuaikan diri pada perubahan didalam maupun perubahan didalam

organisasi.

c. Ketegangan adalah konflik dan pertentangan diantara anggota-anggota

organisasi, yang erat kaitannya dengan peningkatan (kalau terkendali)

dan penurunan (kalau dibiarkan berlalut-larut).

Menurut Paul E. Mott21

mekanisme dalam pencapaian suatu kerja yang

efektif adalah merumuskan dan mengembangkan sarana mengukur efektifitas

organisasi yang mempengaruhi tingkat efektifitas itu berkaitan langsung

dengan:

a. Kemampuan menyesuaikan diri, keluwesan.

b. Produktifitas dikaitkan dengan kuantitas, kualitas dan efisiensi.

c. Kepuasan kerja

d. Kemampuan berniaga

e. Pencarian sumber dana.

20

Basir S, Georgopoulus dan Arnold S. Tannembaun, “A, Study Of Organisation

Effectiveness”, (America:Sociological Review, 1957). Vol.22, h.534. 21

Paul E. Mott, “The Characteristics Of Effectivitas Organization”. (New York: Halper

And Row, 1972), h.20.

24

Dari beberapa pendapat para ahli diatas bahwasannya mekanisme

efektifitas terdiri atas keluwesan kerja dan produktifitas yang dalam hal ini

sama artinya dengan efisiensi kerja.

4. Perencanaan yang Efektif

Untuk pembuatan strategi/perencanaan yang baik, pada dasarnya

melalui empat tahap berikut:

a. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, tanpa rumusan tujuan yang

jelas, suatu perusahaan akan menggunakan sumber dayanya secara

efektif.

b. Merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi organisasi

sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumberdaya- sumberdaya

yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting. Karena

tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya saat

keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk

menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut.

c. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan

dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan

untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan

ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang

mungkin dapat menimbulkan masalah.

d. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian

tujuan, tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan

25

berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-

alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik paling memuaskan

diantara berbagai alternatif yang ada.

Dalam perencanaan yang efektif pada dasarnya ada 4 hal pokok yaitu

menetapkan tujuan kerja, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasikan

segala kemudahan dan hambatan mengembangkan rencana dan serangkaian

kegiatan.

B. Konsep Teoritis tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah

a. Pengertian Zakat

Zakat isim masdar dari kata zaka-yazku-zakah. Oleh karena

kata dasar zakat adalah zaka yang berarti bersih, berkah, tumbuh,

baik dan bertambah.22

Kata zakat dari sudut bahasa, adalah suci,

tumbuh, berkah dan terpuji: semua digunakan dalam Al-Qur’an dan

Hadits.23

Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan

zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih.24

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat At-Taubah Ayat 103’

22

Fakhruddin, “Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia.” (Malang: UIN Malang Press,

2008) h. 13 23

Yusuf Qadrawi, “Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat

Menurut Al-Qur’an dan Hadits, h.34 24

Fakhruddin, “Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia.”. h. 13

26

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,

dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucinkan mereka

dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha

Mendengan lagi Maha Mengetahui.”

Wahbah Zuhayly mengungkapkan beberapa pendapat ulama

mazhab tentang definisi Zakat:25

a.) Menurut Mazhab Maliki, Zakat adalah mengeluarkan sebagian

yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai

nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-

orang yang berhak menerimanya (mustahiq-nya) jika harta

kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan

barang tambang dan pertanian.

b.) Menurut Mazhab Hanafi, Zakat adalah menjadikan sebagian

harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang

yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.

Dikeluarkan hanya untuk mengharapkan ridha Allah semata.

25

Wahbah Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, penerjemah Agus Efendi, dkk

(Bandung: Remaja Rosada, 2008) h.83

27

c.) Menurut Mazhab Syafi’I, Zakat adalah sebuah ungkapan untuk

keluarnya harta atau tumbuh sesuai cara khusus.

d.) Sedangkan menurut Mazhab Hambali, Zakat adalah hak yang

wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok

yang khusus pula.

Dari keempat pendapat tersebut dapat penulis simpulkan

bahwa zakat suatu kewajiban yang ditentukan terhadap harta tertentu

dalam waktu tertentu dan batasan tertentu yang diberikan kepada

orang-orang tertentu.

b. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan

sesuatu (harta) untuk kepentingan memberi pertolongan demi

menciptakan tegak dan syi’arnya agama islam dan membentengi dari

segala hal yang memusuhinya serta untuk menciptakan kemaslahatan

bersama.26

Sedangkan menurut terminologi syari’at, infaq berarti

mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu

kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada

nisabnya, didalam infaq tidak mengenal kata nishab. Infaq

dikeluarkan bagi setiap orang yang beriman, baik yang mempunyai

penghasilan tinggi maupun yang berpenghasilan rendah, baik dalam

26

Yusuf Qardawi, Fikih Zakat, (Bairut:Muassasah Al-Risalah, 1994), Juz II. H.654

28

keadaan lapang maupun dalam kondisi sempit. Dijelaskan dalam

surat Ali-Imran 134

artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya),

baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang

menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah

menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan .” (QS. Ali-Imran:

134)

Jika zakat diberikan kepada mustahik tertentu maka infaq

boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya kedua orang tua,

kerabat, tetangga dan lain sebagainya.27

Hal ini dijelaskan dalam

firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 215:

27

Didin Hafiduddin, Panduan Praktis tentang Zakat Infaq Sedekah, (Jakarta: PT. Gema

Insani Press, 1998). H. 14-15

29

yang artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka

nafkahkan, Jawablah: “apa saja harta yang kamu nafkahkan

hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak

yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam

perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka

sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (Q.S Al-Baqarah: 215).

Dapat penulis simpulkan bahwa infaq adalah mengeluarkan

sebagian harta yang dimiliki tanpa mengenal batas waktu, dan

nisabnya (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) untuk suatu

kepentingan yang diperintahkan agama Islam.

c. Pengertian Shadaqah

Shadaqah sering disebut dalam bahasa Al-Qur’an yang

dimaksudkan darinya adalah zakat, sehingga Yusuf Qardawi

mengatakan bahwa “Shadaqah itu adalah zakat, dan Zakat itu adalah

Shadaqah, berbeda nama tapi arti sama.”28

Karena hal itu

disandarkan pada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58:

28

Yusuf Qardawi, hukum zakat:Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat

Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. (Bogor:Pustaka Litera AntarNusa, 1996) h.36

30

artinya “Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu

tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya

mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari

padanya dengan serta merta mereka menjadi marah.”(Q.S At-

Taubah:58).

Kata zakat dinamakan shadaqah karena shadaqah berasal dari

kata shidq yang berarti benar. Sehingga menjadi bukti pembenaran

dari perbuatan ucapan serta keyakinan. Banyak kata shadaqah dalam

berbicara, berarti benar. Bentuk kata shadaqah dalam hal kekayaan

berarti di zakatkan dan bentuk kata ashdaqa kepada perempuan

berarti membayar mahar perempuan tersebut. Dan diungapkan

semua dengan kata shadaq dimaksudkan untuk menunjukan

perbuatan menyedekahkan itu. Orang yang mempunyai keyakinan

akan akhirat yang menjadi tujuan, maka ia tentu tidak akan segan-

segan mengorbankan apa yang diperolehnya di dunia untuk tujuan

akhirat sebagai bukti pembenaran dan keyakinan tersebut. Orang

31

yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan

imannya.29

Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah

mempunyai arti lebih luas yaitu menyangkut shadaqah tatawwu’

yang dalam pengertiannya sama dengan pengertian infaq, termasuk

hukum dan ketentuan ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan

dengan materi, sedang shadaqah ini menyangkut juga hal yang

bersifat non materi. Rasulullah menyatakan dalam Hadits yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzhar bahwa tidak

mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, tahmid,

tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan amar ma’ruf nahi

mungkar adalah shadaqah.30

Dapat penulis simpulkan bahwa shadaqah ialah memberikan

sesuatu yang dimiliki baik dalam bentuk materi maupun non materi

tanpa mengenal batas waktu dan kuantitas sebagaimana yang

diperintahkan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah

a. Dasar Hukum Zakat

Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun ke

dua Hijriyah. Pewajibnya terjadi setelah pewajiban puasa bulan

29


Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits, (Bogor:Pustaka Litera AntarNusa, 1996) h.38 30

Didin Hafiduddin, Panduan Praktis tentang Zakat Infaq Sedekah, (Jakarta: PT. Gema

Insani Press, 1998). H.15

32

Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para

nabi. Pendapat yang terakhir ini disepakati ulama karena

dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa,

sedangkan para nabi terbebas dari hal demikian.

Dalam al-Qur’an, zakat digandengkan dengan kata “Shalat”

dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukan bahwa

keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Zakat diwajibkan

dalam Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ para ulama.31

Adapun dasar hukum kewajiban zakat diantaranya:

a.) Al-Baqarah: 43

كعيه كىة وٱركعىا مع ٱلز لىة وءاتىا ٱلز ٣٤وأقيمىا ٱلص

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku´lah beserta

orang-orang yang ruku. (Q.S Al-Baqarah:43)

b.) Al-Hajj: 41

هم ف ى ك كىة وأمزوا ٱلذيه إن م لىة وءاتىا ٱلز ي ٱلرض أقامىا ٱلص

قبت ٱلمىر ع ٣٤بٲلمعزوف ووهىا عه ٱلمىكز ولل

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka

di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang,

menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma´ruf dan mencegah dari

31

Wahbah Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, penerjemah Agus Efendi, dkk

(Bandung: Remaja Rosada, 2008) h.89

33

perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala

urusan. (Q.S Al-Hajj:41)

c.) Dalil Sunnah

Dalam Hadits Rasulullah SAW disebutkan antara lain:

yaitu dalam hadits riwayat Ibnu Umar R.A, Rasulullah SAW

bersabda yang artinya: “Islam dibangun diatas lima perkara.

Mengakui bahwasannya tiada tuhan selain Allah dan mengakui

bahwasannya nabi Muhammad rasul Allah, mendirikan sholat,

menunaikan Zakat, melaksanakan haji, dan puasa dibulan

Ramadhan. (Riwayat Imam Bukhori 2:2)

d.) Ijma’ Ulama

Sedangkan secara Ijma’ para ulama baik salaf (klasik)

maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya

kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta

menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.32

Dengan demikian, barangsiapa yang mengingkari kefarduannya,

berarti dia kafir atau jika sebelumnya diamerupakan seorang

muslim yang dibesarkan didaerah muslim menrut kalangan

ulama disebut murtad. Kepadanya diterapkan hukum orang-

orang murtad. Seorang hendaknya menganjurkan untuk

32


2008) h. 23

34

bertaubat. Apabila sudah diperingatkan tiga kali. Jika tidak mau

bertaubat, maka hendaklah dibunuh.33

b. Dasar Hukum Infaq

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang di lakukan seseorang,

setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.

Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan

jenis harta, berapa jumlah yang yang sebaiknya diserahkan. Allah

Berfirman:

بهۦ عليم ا تحبىن وما تىفقىا مه شيء فئن ٱلل له تىالىا ٱلبز حتى تىفقىا مم

٢٩

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka

sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S Ali Imran: 92)

c. Dasar Hukum Shadaqah

Hukum dan ketentuan shadaqah dalam hal ini sama dengan

ketentuan infaq. Hanya saja kalau infaq berkaitan dengan materi,

sedangkan shadaqah memiliki arti yang lebih luas, termasuk

pemberian yang sifatnya non materi, seperti memberikan jasa,

mengajarkan ilmu pengetahuan, mendoakan orang lain, dan

sebagainya juga masuk dalam kategori shadaqah.

33

Wahbah Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, penerjemah Agus Efendi, dkk (Bandung: Remaja Rosada, 2008) h.90

35

كمثل حبت أوبتت سبع سىابل في كل سىبلت م لهم في سبيل ٱلل ثل ٱلذيه يىفقىن أمى

سع عليم و عف لمه يشاء وٱلل يض ائت حبت وٱلل ٩٦٤م

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang

yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir

seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia

kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha

Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 261).

3. Mustahik Zakat

Zakat sebagai dana bantuan social sangat besar sekali peranan dan

manfaatnya dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup yang lebih

baik bagi mustahik. Penerima zakat ialah orang yang berhak menerima

harta zakat terperinci menjadi delapan golongan sebagaimana firman

Allah SWT dalam surat At-Taubah : 60.

قاب مليه عليها وٱلمؤلفت قلىبهم وفي ٱلز كيه وٱلع ت للفقزاء وٱلمس دق ۞إوما ٱلص

زميه وفي عليم حكيم وٱلغ وٱلل ه ٱلل بيل فزيضت م وٱبه ٱلس ٦٦سبيل ٱلل

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

36

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Baqarah: 60)

Dari ayat tersebut diperoleh pemahaman bahwa yang berhak

menerima zakat (mustahik) zakat ada 8 dengan rincian sebagai berikut:

a.) Fuqara, adalah jama’ dari faqir yaitu orang orang yang tidak ada

harta untuk hidup sehari-hari dan tidak mampu bekerja dan berusaha.

b.) Al-Masakin, masakin merupakan jama’ dari kata miskin yaitu orang

orang yang penghasilan sehari-hari tidak mencukupi kebutuhan

hidupnya.

c.) Amil, yaitu orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan

membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya.

d.) Muallaf, yaitu orang yang baru masuk islam dan imannya masih

lemah.

e.) Hamba sahaya (Budak): orang yang belum merdeka.

f.) Gharim, yaitu orang yang memiliki banyak hutang sedangkan ia

tidak mampu. Dalam hal ini aliran Syafi’iyah menyatakan bahwa

grarimin meliputi: hutang karena mendamaikan dua orang yang

bersengketa, hutang untuk kepentingan pribadi, dan hutang karena

menjamin orang lain.

g.) Sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang dijalan Allah SWT.

h.) Ibnu Sabil, yaitu orang orang yang sedang dalam perjalanan, seperti

dalam berdakwah dan menuntut ilmu.

37

Dalam penetapan kelompok-kelompok mustahik zakat di dalam

kandungan surat At-taubah ayat 60 adalah untuk menjelaskan mereka

yang berhak menerima zakat bukan karena keharusan memenuhi

semuanya.

4. Hikmah dan Keutamaan Zakat

Zakat sebagai salah satu dari rukun islam yang telah diwajibkan

bagi setiap muslim untuk menunaikan dan telah memenuhi syarat

tertentu, tentu zakat memiliki tujuan dan mengandung hikmah yang

besar bagi muzakki dan mustahik.

Yusuf Al-Qardrawi seorang ulama kontemporer menyatakan

bahwa zakat adalah ibadah Maliyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi

dan peran yang penting, strategis dan menentukan. Artinya bahwa zakat

itu tidak hanya berdimensi maliya (harta/materi) saja, tetapi juga

berdimensi ijtima’iyyah (sosial). Oleh karena itu, maka zakat memunyai

manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik bagi muzakki maupun bagi

mustahiq, harta itu sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.34

Wahbah Zuhaili mencatat 4 hikmah zakat:

a. Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat.

b. Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

34


2008) h.27

38

c. Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil serta

membiasakan orang mu’min dengan pengorbanan dan

kedermawanan,

d. Mensyukuri nikmat Allah SWT berupa harta benda.

Maka dapat disimpulkan bahwa hikmah dan keutamaan zakat

yaitu membersihkan hati dan jiwa serta harta yang kita miliki untuk

selalu mensykuri nikmat yang telah diberikan.

C. Konsep Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi tidak banyak dikenal pada generasi terdahulu,

berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan, dan

perdagangan, namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas

dari zakat, karena zakat hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan

golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada yang

berhak menerimanya. Zakat profesi adalah langkah maju dalam

perekonomian muslim untuk menghapus kemiskinan.

Adapun profesi yang dimaksud adalah segala bidang pekerjaan

yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan

sebagainya). Professional adalah yang bersangkutan dengan profesi,

memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian luas, karena

semua orang bekerja dengan kemampuan yang dengan kata lain mereka

bekerja karena profesinya. Dalam pembahasan secara global bahwa

39

pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua hal, pertama, pekerjaan yang

dikerjakan sendirinya disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa

berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode ini

selayaknya penghasilan dokter, advokat, dosen dan sebagainya, kedua

pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik di instansi

pemerintah, perusahaan, dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mana

mendatangkan penghasilan uang (honorarium)35

.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk

pekerja profesi itu, seperti konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor,

investor, dokter, pegawai pemerintah, artis dan sebagainya. Bentuk-

bentuk usaha tersebut, jelas tidak ada pada era pra-industrialis. Karena,

jenis profesi masyarakat pada zaman nabi Muhammad SAW dan pada

masa ulama dahulu masih sangat sederhana. Jadi, berbeda dengan zaman

modern sekarang, yang berbagai profesi bermunculan sesuai dengan

perkembangan kehidupan modern, yang kiranya tidak pernah

terbayangkan oleh para ulama zaman dahulu, profesi yang dapat

mendatangkan rizki secara gampang dan melimpah dewasa ini jumlahnya

relatif sangat banyak.

Oleh karena itu, ada persoalan dengan maksud “relatif banyak”

seperti tersebut diatas, yang harus mendapat ketegasan ukuran,

mengingat akan timbul perbedaan persepsi sesuai dengan kondisi, waktu

dan tempat.

35


Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits, (Bogor:Pustaka Litera AntarNusa, 1996) h.459

40

Menurut Didin Hafiduddin yakni zakat profesi adalah zakat yang

dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya baik itu

dilakukan sendirian maupun bersama dengan pihak/lembaga lain yang

mana mendatangkan penghasilan (honorarium).yang memenuhi nishab.36

Dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikenakan

pada penghasilan karena profesinya dan dilandasi dengan jiwa yang

bersih, dengan begitu zakat akan mensucikan.

2. Landasan Hukum Wajib Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila

telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini

berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah SWT

dalam QS At-Taubah: 103, QS Al-Baqarah: 276 dan juga firmannya

dalam QS Adz-Dzaariyat: 19.37

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS At-

Taubah:103)

36

Didin, Hafiduddin. Panduan Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah, (Jakarta: Gema Insani

Press 1998), h.103. 37

Didin, Hafiduddin, dkk. Fikih Zakat Indonesia, (Jakarta: BAZNAS: 2015), h.68.

41

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih

yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha

Terpuji.” (QS Al-Baqarah: 267)

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”( QS Adz-

Dzaariyat: 19)

Sayyid Quthub dalam tafsirnya Fi Zhilal al-Qur’an. Ketika

menafsirkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 267

menyatakan, bahwa nash ini mencakup seluruh yang dikeluarkan Allah

SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun

42

hasil pertambangan seperti minyak bumi. Karena itu, nash ini mencakup

semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW, maupun

dizaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan

ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam Sunnah Rasulullah

SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang

diqiyaskan kepadanya.

Al-Qurthubi dalam tafsir al-jaami’ li ahkaam Al-Qur’an,

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata hakkum ma’lum

(hak yang pasti) pada QS Adz-Dzaariyaat: 19 adalah zakat yang

diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan

yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka

harus dikeluarkan zakatnya.

3. Menghitung Zakat Profesi

Dalam menghitung zakat profesi, banyak versi yang digunakan

oleh para ulama dalam menentukan nishab dan kadarnya. Hal ini sangat

bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan.

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab,

kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan emas dan perak.

Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu

mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000 setiap bulan dan

kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp 3.000.000 maka besar zakat

43

yang dikeluarkannya adalah 2.5% x 12 x Rp 2.000.000 atau sebesar Rp

600.000 pertahun atau Rp 50.000 perbulan.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian maka nishabnya

senilai 653kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan

dikeluarkan setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan

sekali.

Contoh: jika si B berpenghasilan Rp 5.000.000 setiap bulan dan

kebutuhan pokokperbulannya sebesar Rp 3.000.000 maka besar zakat

yang dikeluarkannya adalah 5% x 12 x Rp 2.000.000 atau sebesar Rp

1.200.000 per tahun atau Rp 100.000 per bulan.38

Penulis berpendapat, bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada

dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas

dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan zakat pertanian, yaitu sebesar

lima ausaq atau senilai 653 kg padi atau gandum dan dikeluarkan pada

saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima

gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian

yang dikeluarkan pada saat panen, karena dianalogikan pada zakat

pertanian, maka pada zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan

waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap

bulan, dapat didasarkan pada urf (tradisi) disebuah negara. Karena itu

profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang

38

Didin, Hafiduddin. “Zakat Dalam Perekonomian Modern”. (Jakarta: Gema Insani

Press:2002) h.97.

44

membuka praktek sendiri, atau para da’I yang setiap hari berceramah,

zakatnya dikeluarkan setiap sebulan sekali.

Pengelolaan zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan

karena ada kemiripan antara keduanya (al-syabah). Jika hasil panen pada

setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya,

demikian pulan dengan gaji atau upah yang diterima, tidak terkait antara

penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda

dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan

kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun

tutup buku.

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena

memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya

diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar

rub’ul usyri atau 2,5%. Qiyas syabah, yang penulis gunakan dalam

menetapkan kadar dan nishab zakat profesi pada zakat pertanian dan

zakat nuqud (emas dan perak) adalah qiyas yang illat hukumnya

ditetapkan melalui metode syabah. Contoh qiyas syabah yang

dikemukakan oleh Muhammad al-Amidi adalah hamba sayaha yang

dianalogikan pada dua hal yaitu pada manusia (nafsiyyah) menyerupai

orang yang merdeka (al-hur) dan dianalogikan pula pada kuda karena

dimiliki dan dapat diperjualbelikan dipasar. Atas dasar keterangan

tersebut, jika seorang PNS sudah berpenghasilan empat juta rupiah setiap

bulan dan ini sudah mencapai nishab, maka ia wajib mengeluarkan

45

zakatntya sebesar 2,5% sebulan sekali. Demikian pula misalnya seorang

pegawai perusahaan swasta yang menerima gaji empat juta rupiah, maka

wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5% sebulan sekali. Sebaliknya,

seorang pegawai yang bergaji dua juta rupiah setiap bulan, dan ini belum

mencapai nishab, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya

dianjurkan untuk berinfaq dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung

pada kemampuan dan keikhlasannya. Kota Depok menetapkan nishab

zakat profesi sebesar 85gram emas harga saat ini untuk dikeluarkan 2.5%

dan bagi karyawan/ staff yang belum mencapai nishab 85gram emas,

tetapi dianjurkan untuk berinfaq dan bersedekah Kepada Bandan Amil

Zakat Kota Depok melalui Unit Pengumpul Zakat yang ada di setiap

Instansi masing-masing.

D. Pengertian dan Fungsi Surat Edaran

1. Pengertian Surat Edaran

Surat edaran adalah surat pemberitahuan tertulis yang ditujukan

kepada pejabat/pegawai. Surat edaran ini berisi penjelasan mengenai

suatu hal. Misalnya kebijakan pimpinan, petunjuk mengenai tatacara

pelaksanaan, atau suatu peraturan perundang-undangan.

Surat edaran dari instansi pemerintah adalah pemberitahuan dan

penjelasan tentang pelaksanaan peraturan di lingkungan isntansi tersebut.

2. Fungsi Surat Edaran

a.) Dikalangan Instansi Pemerintah, merupakan surat yang dapat

memberi petunjuk, penjelasan tentang pelaksanaan atau peraturan.

46

b.) Di Perusahaan Swasta, surat edaran berfungsi sebagai pemberitahuan

atau pengumuman.

Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena

surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus

dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat

pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma.

E. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah orang yang bekerja pada

pemerintah (perusahaan atau kantor pemerintahaan) yang diangkat oleh

negara dan disumpah untuk setia. Pegawai negeri sipil merupakan golongan

penduduk atau rakyat (bukan polisi atau militer).

Pegawai Negeri adalah pekerja di sektor public yang bekerja untuk

pemerintah suatu negara. Pekerja di badan non-departemen kadang juga

dikategorikan sebagai pegawai negeri, pegawai negeri di Indonesia adalah

system karir. Mereka dipilih dalam ujian tertentu, mendapatkan gaji dan

tunjangan tertentu, mendapatkan gaji dan tunjangan khusus, serta

memperoleh pensiun.

Demikian beberapa landasan teoritis yang berhubungan dengan skripsi

Efektifitas Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial tentang Optimalisasi

Pengelolaan dan Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui Unit Pengumpul

Zakat pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok, dengan beberapa referensi

yang di dapat dari buku-buku ekonomi islam, Al-Qur’an dan sumber dari internet.

47

BAB III

GAMBARAN UMUM UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DI KOTA

DEPOK

A. Pengertian Unit Pengumpul Zakat

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS

kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha

milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan

Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat

kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.39

Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh

Badan Amil Zakat Nasional di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan

zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-

instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.40

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten/Kota terdapat pada :

1. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/LembagaDaerah kabupaten/kota.

2. Kantor Instansi vertikal tingkat kabupaten/kota.

3. Badan Usaha Milik Daerah kabupaten/kota.

4. Perusahaan skala kabupeten/kota.

39

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 40

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_Kerja_Perangkat_Daerah

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lembaga_Daerah&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Instansi_vertikal&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Daerah

48

5. Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya.

6. Sekolah/Madrasah dan lembaga pendidikan lain.

7. Kecamatan atau nama lainnya.

8. Desa/Kelurahan atau nama lainnya.

B. Landasan Hukum UPZ di Kota Depok

1. Undang-Undan No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat revisi

menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 Tentang

Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekertariat

Jendral Lembaga Negara, Sekertariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah

Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah,

melalui Badan Amil Zakat Nasional.

4. Keputusan Gubenur Jawa Barat No. 37 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan

Zakat dan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Barat.

5. Keputusan Walikota Depok Nomor: 821.29/128/Kpts/Sosial/Huk/2011.

Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Depok.

6. Surat Edaran Walikota Depok No.451.12/44-sosial Tentang Optimalisasi

Pengelolaan dan Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqah.41

41

Hasil Wawancara dengan ketua BAZNAS kota Depok Bpk. H. Aceng Toha Abdul Qodir, L.c

pada tanggal 17 Mei 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mushalla&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Langgar

https://id.wikipedia.org/wiki/Surau

https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah

https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan

49

C. Tugas Unit Pengumpul Zakat

Salah satu tugas Unit Pengumpul Zakat adalah perpanjangan tangan

dari BAZNAS Kota Depok dalam menjalankan Visi dan Misinya. Adapun

Visi dan Misi BAZNAS kota Depok adalah:

1. Visi: Mengusir sifat kikir, mengikis sifat dengki, menumbuhkan

kepedulian.

2. Misi:

a. Menyadarkan aghniya untuk berzakat, berinfaq dan bershodaqah.

b. Menghimpun dana dari sumber yang halal berdasarkan syariat.

c. Memenuhi kebutuhan mustahik demi lancarnya roda ekonomi

masyarakat.

d. Menggali potensi masyarakat untuk ikut serta dalam membangun

Kota Depok.

Secara teknis Unit Pengumpul Zakat bertugas mengumpulkan Zakat,

Infaq dan Shodaqah dari wajib zakat (Muzakki) dan setiap penarikan Zakat,

Infaq dan shadaqah diberikan kwitansi pada penerimaan yang telah disiapkan

oleh BAZNAS Kota Depok dan distempel oleh Unit Pengumpul Zakat.42

D. Mekanisme Pembuatan UPZ

Mekanisme Pembentukan UPZ di Kota Depok:

42

Profil BAZNAS Kota Depok, “Berzakat Bermanfaat Bagi Ummat” tahun 2011. Keseluruhan

data mengenai Profil BAZNAS kota Depok diambil dari dokumen tertulis yang ada disekertariat

BAZNAS kota Depok.

50

1. Kepala instansi pemerintah, Kepala Badan Usaha Milik Daerah,

Perusahaan Swasta mengajukan surat pembentukan UPZ pada BAZNAS

Kota Depok.

2. Dalam surat tersebut mengajukan nama-nama pengurus UPZ tersebut

yang terdiri atas Ketua, Sekertaris, Bendahara, sie Pengumpul dan sie

pendayagunaan.

3. Setelah disetujui oleh Ketua BAZNAS Kota Depok, Surat keputusan

pembentukan UPZ diberikan,

4. Setelah pemberian Surat Keputusan Unit Pengumpul Zakat, BAZNAS

melakukan pengukuhan dan pembinaan kepada pengurus UPZ yang baru

dibentuk.43

Dalam mekanisme pembuatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ada 4

tahap yang harus dilakukan yaitu pengajuan surat beserta kepengurusan UPZ

dan pengukuhan serta pembinaan kepada pengurus UPZ yang bersangkutan.

E. Kelengkapan Unit Pengumpul Zakat

Setelah pengukuhan dan pembinaan dilakukan oleh BAZNAS Kota

Depok, setiap UPZ diberikan kelengkapan untuk mempermudah menjalankan

tugasnya pada instansi tersebut.

Kelengkapannya adalah:

1. Surat keputusan (SK).

2. Banner BAZNAS Kota Depok

43



51

3. Stempel

4. Kwitansi

5. Kupon Infaq dan Shodaqah.44

Kelengkapan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjadi penguat

pengurus untuk menjalankan tugasnya, karena kelengkapan tersebut menjadi

bukti bahwasannya UPZ pada instansi tersebut sudah sah dalam menjalankan

tugasnya.

F. Struktur Organisasi

Disetiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kota Depok memiliki

kesamaan struktur organisasi yang sudah dibuatkan standar baku oleh

BAZNAS Kota Depok.

Stuktur organisasi pada setiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yaitu

terdiri dari:

1. Ketua Unit Pengumpul Zakat

2. Sekertaris Unit Pengumpul Zakat

3. Bendahara Unit Pengumpul Zakat

4. Sie. Pengumpul

5. Sie. Pendayagunaan

Pada setiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berada dibawah koordinasi

Seksi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Depok.45

44


pada tanggal 17 Mei 2016. 45



52

G. Tata Kelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kota Depok

Dalam pelaksanaanya Unit Pengumpul Zakat adalah mitra kerjasama

dari BAZNAS Kota Depok dalam rangka pencapaian tujuan pengelolaan

zakat, hasil yang dicapai melalui sistem ini adalah meningkatnya

pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi

Pemerintah/Lembaga sebagai satu kesatuan dari BAZNAS Kota Depok yang

bertugas melakukan pengumpulan zakat kepada muzakki secara langsung,

seiring bertambahnya muzakki yang menunaikan zakatnya secara benar

menurut syari’ah dan peraturan yang berlaku melalui perhitungan zakat (haul

dan nishab).46

Intensifikasi pengumpulan zakat dilakukan dengan cara peningkatan

dan kecepatan (tepat waktu), muzakki yang telah menunaikan zakat melalui

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk disetorkan secepatnya

kerekening BAZNAS Kota Depok pada Bank Jabar Banten cabang Depok

atau dalam kesempatan yang memungkinkan petugas pada sekertariat

BAZNAS Kota Depok dapat meminta kepada bendahara disetiap Unit

Pengumpul Zakat dana zakat yang sudah terkumpul.

H. Kebijakan di Bidang Pengumpulan pada UPZ

Sejak dibentuknya BAZNAS Kota Depok melalui Surat Keputusan

Walikota Depok Nomor:821.29/128/Kpts/Sosial/Huk/2001 Tentang

Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Depok. Tanggal 3 September 2001

sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang

46



53

Pengelolaan Zakat Badan Pelaksana BAZNAS Kota Depok masih mencari

pola dan strategi upaya pengumpulan zakat di kota Depok yang efektif namun

berdasarkan syari’ah dan perundang-undangan yang berlaku, berbagai konsep

ditawarkan baik dilingkungan Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan

serta Pemerintah Kota Depok.

Rentang waktu yang cukup panjang menyusun konsep kebijakan

dibidang pengumpulan zakat maka pada tanggal 25 april 2008

dicanangkanlah “Gerakan Sadar Zakat” di Kota Depok oleh Bapak Walikota

Depok seiring dilaksanakannya Sosialisasi Undang-Undang No. 38 Tahun

1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan menghadirkan ketua BAZNAS

(Bpk. Didin Hafiduddin) yang dihadiri oleh seluruh Muspida Kota Depok,

serta seluruh kepala Instansi/Dinas/Badan di kota Depok.47

Seiring berjalannya waktu Undang-Undan No. 38 tahun 1999 Tentang

Pengelolaan Zakat revisi menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga banyak kebijakan baru dan terobosan

yang bias dilakukan oleh BAZNAS di Kota Depok salah satunya yaitu

pembentukan Unit Pengumpul Zakat pada Instansi pemerintah, Badan usaha

milik negara, Badan usaha milik daerah, Perusahaan swasta, dan Perwakilan

Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk Unit Pengumpul

Zakat pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya, dan tempat

lainnya.

47



BAZNAS kota Depok.

54

Berdasarkan perubahan undang-undang tersebut BAZNAS Kota Depok

merespon dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pada Instansi

pemerintah, BUMD, dan Perusahaan swasta. Setiap dana yang dikumpulkan

Unit Pengumpul Zakat (UPZ), BAZNAS Kota Depok memiliki kebijakan

pembagian dana tersebut dengan porsi 60% untuk Unit Pengumpul Zakat

(UPZ) dan 40% untuk BAZNAS Kota Depok.48

I. Kebijakan di Bidang Pendayagunaan dan Pengembangan

Program melalui pendayagunaan dan pengembangan dana zakat dari

hasil pengumpulan BAZNAS Kota Depok adalah di peruntukan untuk

pemenuhan hajat hidup para mustahiq delapan asnaf, sesuai dengan Undang-

Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang disebut

dengan mustahiq delapan asnaf adalah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab,

gharim, fii sabilillah dan ibnu sabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi

orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim,

orang jompo, penyandang cacat, orang menuntut ilmu, pondok pesantren

anak terlantar, orang yang terlilit hutang serta korban bencana alam dan

sejenisnya. Pendayagunaan zakat sebagaimana hal tersebut diperuntukan

kebutuhan konsumtif dan produktif.

48



55

Sedangkan pendayagunaan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

diperuntukan hanya untuk kebutuhan konsumtif untuk para mustahiq yang

berada pada instansi dimana Unit Pengumpul Zakat itu berada. 49

J. Objek dan Kemitraan di BAZNAS Kota Depok melalui Unit Pengumpul

Zakat (UPZ)

Setiap masyarakat muslim kota Depok dan dari luar kota Depok yang

melakukan kegiatan di kota Depok berkewajiban menunaikan Zakat, Infaq

dan Shodaqahnya kepada BAZNAS Kota Depok. Namun lebih di prioritaskan

lagi objek muzakki, munfiq dan mushodiq BAZNAS Kota Depok kepada:

1. Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Porli.

2. Karyawan BUMN dan BUMD yang berada di wilayah kota Depok.

3. Pensiunan.

4. Penabung di Bank.

5. Aghniya.

6. Karyawan Swasta.

7. Wiraswasta/ pengusaha.

Pada dasarnya, kemitraan dimaksudkan untuk memberikan akses yang

seluas luasnya kepada masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq dan

shodaqah. BAZNAS kota Depok melakukan kemitraan dengan bank-bank

untuk memungut dana zakat masyarakat. Ada 4 bank yang sudah menjalin

kemitraan yaitu:

49

Profil BAZNAS Kota Depok tahun 2011.

56

1. Bank Jabar Banten.

2. Bank Jabar Banten Syari’ah.

3. Bank Syari’ah Mandiri.

4. BNI Syari’ah.

Tidak hanya dengan pihak bank, pengumpulan dana zakat juga bias

diwujudkan dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada beberapa

instansi ataupun lembaga-lembaga yang ada. Hingga saat ini sudah ada 45

UPZ yang sudah dibentuk oleh BAZNAS Kota Depok.50

Semua mitra kerja BAZNAS Kota Depok memiliki nilai yang penting

bagi BAZNAS Kota Depok, karena mitra kerja tersebut mempunyai fungsi

dan peran yang berbeda-beda.

Demikian profil lengkap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Kota

Depok dari mulai landasan hukum pembentukan sampai pendayagunaan zakat.

Data pada Bab 3 ini sebagian besar didapat dari hasil wawancara dengan ketua

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok H. Aceng Toha Abdul

Qodir, Lc pada tanggal 17 Mei 2016.

50



BAZNAS kota Depok.

57

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penghimpunan

Dana ZIS di Kota Depok.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok merupakan

lembaga pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota Depok

berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor::

821.29/128/Kptsn/Sosial/Huk/2011. Dalam pelaksanaanya, BAZNAS Kota

Depok membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk menghimpun dana

zakat pada instansi pemerintahan dan lembaga swasta yang ada di Kota

Depok. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibentuk berdasarkan Surat Edaran

Walikota Depok No. 451.12/44-sosial tentang Optimalisasi Pengelolaan dan

Pelayanan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Setiap organisasi atau lembaga dalam mencapai hasil yang

memuaskan, maka diperlukan kerja yang sungguh-sungguh serta berdasarkan

peraturan. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan bersama

juga diperintahkan dalam agama Islam, tetapi meskipun demikian sebuah

organisasi atau lembaga itu belum dikatakan berhasil dengan rencana yang

sudah diatur dan ditetapkan sebelumnya.

58

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pengelola

BAZNAS Kota Depok terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat

dalam penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah di kota Depok.

Adapun faktor pendukung penghimpunan dana zakat, infaq dan

shadaqah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undan No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat revisi

menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 Tentang

Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekertariat

Jendral Lembaga Negara, Sekertariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah

Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah,

melalui Badan Amil Zakat Nasional.

4. Keputusan Gubenur Jawa Barat No. 37 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan

Zakat dan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Barat.

5. Keputusan Walikota Depok Nomor: 821.29/128/Kpts/Sosial/Huk/2011.

Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Depok.

6. Surat Edaran Walikota Depok No.451.12/44-sosial tentang Optimalisasi

Pengelolaan dan Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqah.

7. Memiliki lembaga pemerintahan untuk mensosialisasikan zakat kepada

muzakki.

59

8. Memiliki donator atau muzakki dari golongan PNS.51

Adapun faktor penghambat penghimpunan dana ZIS di BAZNAS kota

Depok adalah sebagai berikut:

1. Masih melekatnya budaya masyarakat, dalam hal ini sebagai muzakki

yang membayar secara langsung kepada mustahik.

2. Belum ada Perda Zakat sehingga belum ada aturan yang kuat dan sanksi

yang diberikan kepada PNS bagi yang tidak membayar zakat.

3. Keberpihakan pemerintah daerah Kota Depok terhadap gebyar dan

gerakan zakat masih kurang.

4. Keorganisasian BAZNAS di kota Depok pada tahun 2016 saat ini masih

dalam tahap pergantian kepengurusan yang akan disahkan oleh walikota

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

5. Kebijakan anggaran belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang,

termasuk Undang-Undang No. 23 tahun 2011.

6. Para pelaksana di BAZNAS kota Depok kurang memadai secara

kuantitas dan kualitas.52

Dari hasil wawancara di atas bahwasannya faktor pendukung dalam

penghimpunan dana zakat adalah banyaknya dukungan dari pemerintah yang

mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan zakat. Namun,

dalam ruang lingkup wilayah kota Depok peraturan tentang pengelolaan zakat

51


pada tanggal 17 Mei 2016. 52



60

hanya berupa surat edaran walikota yang isinya memuat petunjuk atau

penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang

ada. Surat Edaran ini bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan

norma.

Dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah di kota Depok

diperlukan peraturan daerah (Perda), sehingga BAZNAS kota Depok

mempunyai “daya paksa” untuk mengambil harta zakat orang-orang kaya

(muzakki).

Begitu pula dari internal BAZNAS kota Depok, keorganisasian

BAZNAS di kota Depok pada tahun 2016 saat ini masih dalam tahap

pergantian kepengurusan dan dalam kepengurusan sebelumnya masih belum

terlaksana sesuai dengan Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat. Begitu pula dengan kebijakan Anggaran yang belum

sesuai dengan Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

sehingga berdampak pada kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya

manusia yang bekerja di BAZNAS kota Depok.

B. Analisis Tingkat Efektifitas Pengumpulan dana ZIS melalui Unit

Pengumpul Zakat (UPZ) setelah diberlakukannya Surat Edaran

Walikota tentang Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Zakat, Infaq

dan Shodaqah.

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan pada bab sebelumnya,

bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai target

61

atau tujuannya. Agar rencana penghimpunan dana zakat menjadi efektif

setidaknya harus memenuhi syarat-syarat atau ukuran sebagai berikut:

a. Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah

dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu

yang ditetapkan.

b. Ekonomis, ialah menyebutkan bahwa didalam usaha pencapaian efektif

maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain-

lainnya telah dipergunakan dengan setepatnya dengan sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan dan

penyelewengan.

c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan

dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan

setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai

dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

d. Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan

beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.

e. Rasionalis, wewenang dan tanggung jawab artinya wewenang haruslah

seimbang dengan tanggung jawab dan harus di hindari dengan adanya

dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya.

f. Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan

kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektis dan ekonomis,

62

pelaksanaan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan

operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.53

Dan sebelum menindak lanjuti tentang keefektifitasan Surat Edaran


Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

di Kota Depok maka penulis terlebih dahulu menjabarkan analisa deskriptif

yaitu memaparkan jawaban dari PNS kota Depok di 10 dinas Instansi. Data-

data objektif berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis

peroleh dari PNS di 10 instansi pemerintahan kota Depok, kemudian diolah

menggunakan rumus berikut:

F

P=…………………..x100%

n

P = Persentasi

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

100% = Angka Pembulat

Adapun data-data yang akan dianalisa dari Pegawai Negeri Sipil dari 10

Dinas Instansi di kota Depok adalah:

1. Pembentukan Badan Amil Zakat di Kota Depok.

53

Sujadi F.X. O dan M Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen, (Jakarta:C.V. Masagung.

1990), Cet Ke-3, h. 13.

63

2. Sosialisasi Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial tentang

Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

3. Kepatuhan PNS kota Depok dalam mematuhi Surat Edaran Walikota

Nomor 451.12/44-Sosial tetang Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan

Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam membayar dana ZIS melalui Unit

Pengumpul Zakat (UPZ).

4. Sosialisasi ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat.

5. Penyaluran zakat melalui lembaga atau menyalurkan sendiri kepada

mustahik.

6. Peran pemerintah.

7. Perkembangan Unit Pengumpul Zakat di Kota Depok.

8. Ekonomis.

Dari data diatas masing-masing dapat diambil presentasinya sebagai berikut:

1. Pembentukan BAZNAS Kota Depok

Tabel 4.1: Pembentukan BAZNAS Kota Depok

Skor Keterangan Frekuensi Persentasi

4 Sangat Efektif 24 24.00%

3 Efektif 68 68.00%

2 Tidak Efektif 7 7.00%

1 Sangat Tidak Efektif 1 1.00%

64

Dari tabel di atas menggambarkan frekuensi tentang pembentukan

BAZNAS Kota Depok yang dibentuk tahun 2011 hingga saat ini. Hal

ini terlihat dari frekuensi dan presentase jawaban yang telah diberikan

PNS Kota Depok yang menunjukan dibentuknya BAZNAS Kota Depok

respon dari PNS sangat efektif sebesar 24% dan 68% PNS menjawab

efektif.

2. Sosialisasi Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial tentang



Tabel 4.2: Sosialisasi Surat Edaran Walikota



3 Efektif 17 17.00%



Bahwa dari tabel di atas menggambarkan tentang sosialisasi Surat

Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial tentang Optimalisasi


Pengumpul Zakat (UPZ) media massa, siaran radio, spanduk dll

ternyata tidak efektif. Dibuktikan dengan 13 orang menyatakan sangat

efektif dengan presentase 13% dan 17 orang menyatakan efektif dengan

65

presentase 17%, namun 70 orang menyatakan tidak efektif dengan

presentase 70%.

3. Kepatuhan PNS kota Depok dalam mematuhi Surat Edaran Walikota

Nomor 451.12/44-Sosial tentang Optimalisasi Pengelolaan dan

Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam membayar dana ZIS


Tabel 4.3: Kepatuhan PNS dalam mematuhi Surat Edaran



3 Efektif 23 23.00%



Berdasarkan table di atas dari total 100 frekuensi yang 14

frekuensi atau 14% menyatakan sangat efektif, 23 frekuensi atau 23%

menyatakan efektif artinya disini dengan adanya Surat Edaran Walikota


Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam membayar dana ZIS

melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memotivasi PNS untuk

membayar zakat profesinya melalui UPZ di instansinya masing-masing.

Namun dari total 100 frekuensi, 63 frekuensi atau 63% menyatakan

tidak efektif.

66

4. Sosialisasi ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat.

Tabel 4.4: Sosialisasi ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat



3 Efektif 61 61.00%



Dari tabel di atas menggambarkan sosialisasi melalui tokoh

agama dan masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Depok

berjalan efektif. Dibuktikan dengan 5% menyatakan sangat efektif, 61%

menyatakan efektif disamping 34% PNS menyatakan tidak efektif.

5. Penyaluran zakat melalui lembaga atau menyalurkan sendiri kepada

mustahik.

Tabel 4.5 Penyaluran zakat melalui lembaga atau menyalurkan sendiri



3 Efektif 63 63.00%



67

Berdasarkan tabel di atas 10% PNS menyatakan sangat efektif

dan 63% menyatakan efektif membayar zakat melalui lembaga zakat,

namun 27% menyatakan tidak efektif membayar zakat melalui lembaga

zakat dan menyatakan lebih efektif apabila membayar langsung kepada

mustahik.

6. Peran Pemerintah Kota Depok

Tabel 4.6: Peran Pemerintah Kota Depok



3 Efektif 15 15.00%



Berdasarkan tabel di atas peran pemerintah kota Depok dengan

mengeluarkan Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial tentang


melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 12% menyatakan sangat efektif

dan 15% menyatakan efektif. Namun 73% dari responden menyatakan

tidak efektif.

68

7. Perkembangan Unit Pengumpul Zakat di Kota Depok.

Tabel 4.7: Perkembangan UPZ di Kota Depok



3 Efektif 25 25.00%



Berdasarkan tabel di atas setelah adanya Surat Edaran Walikota


Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui Unit Pengumpul Zakat

(UPZ), 9% menyatakan sangat efektif dan 25% menyatakan efektif

dalam perkembangan Unit Pengumpul Zakat yang berada di kota

Depok. Namun 65% responden menyatakan tidak efektif dan 1%

menyatakan sangat tidak efektif dalam perkembangan Unit Pengumul

Zakat yang ada di kota Depok.

8. Ekonomis

Tabel 4.8 Ekonomis



3 Efektif 22 22.00%

69



Ekonomis di sini adalah untuk menyebutkan bahwa didalam

usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja material,

peralatan, waktu, keuangan dan lain-lainnya telah dipergunakan dengan

setepat-tepatnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan

dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan. Dan berdasarkan

tabel diatas 13% menyatakan sangat efektif dan 22% menyatakan

efektif, namun 65% responden menyatakan tidak efektif.

Tabel 4.9 Hasil Tabulasi Frekuensi

Dari pernyataan 1-8

skor ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Frekuensi

4 SE 24.0% 13.0% 14.0% 5.0% 10.0% 12.0% 9.0% 13.0% 100.0% 12.5%

3 E 68.0% 17.0% 23.0% 61.0% 63.0% 15.0% 25.0% 22.0% 294.0% 36.8%

2 TE 7.0% 70.0% 63.0% 34.0% 27.0% 73.0% 65.0% 65.0% 404.0% 50.5%

1 STE 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 2.0% 0.3%

Jumlah 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 800.0% 100.0%

Berdasarkan tabel di atas dari hasil pernyataan diatas menunjukan

bahwa sistem kerja BAZNAS Kota Depok dan Unit Pengumpul Zakatnya

dari pembentukan awal BAZNAS Kota Depok, Sosialisasi Surat Edaran

Walikota Nomor 451.12/44-Sosial tetang Optimalisasi Pengelolaan dan

70

Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ),

Kepatuhan PNS kota Depok dalam mematuhi Surat Edaran Walikota Nomor

451.12/44-Sosial tentang Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Zakat,

Infaq dan Shodaqoh dalam membayar dana ZIS melalui Unit Pengumpul

Zakat (UPZ), Sosialisasi ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat,

Penyaluran zakat melalui lembaga atau menyalurkan sendiri kepada

mustahik, peran pemerintah Kota Depok, Perkembangan Unit Pengumpul

Zakat (UPZ) yang ada di Kota Depok, dan Ekonomis. Keefektifan Surat

Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial tentang Optimalisasi Pengelolaan

dan Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui Unit Pengumpul Zakat

(UPZ) belum efektif hal ini ditunjukan oleh banyaknya frekuensi yang selalu

menjawab tidak efektif yaitu sebesar 404.0%.

C. Solusi Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Penghimpunan Dana ZIS di

Kota Depok

Dari hasil analisis efektifitas Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/44-


Shodaqoh melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menunjukan belum efektif

berdasarkan banyaknya responden yang menjawab tidak efektif sebesar

50,5%.

Dari hasil penelitian tersebut maka diperlukan solusi untuk lebih

mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah di kota

Depok, diantaranya:

71

1. Fungsi BAZNAS kota Depok yang sudah ada, hendaknya lebih

dioptimalkan dan sistem manajemen pengelolaan dan pendistribusian

zakatnya dibenahi, sehingga potensi zakat yang besar dikota Depok dapat

dimanfaatkan dengan baik sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat

bisa ditingkatkan melalui harta zakat.

2. Pemerintah Kota Depok harus melengkapi kepengurusan BAZNAS di

Kota Depok berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, agar

kinerja dan kualitas kepengurusan dapat menjaga amanah kepengurusan

dengan baik.

3. Penyusunan Perda Zakat di Kota Depok, sehingga ada ketegasan

pemerintah terhadap PNS untuk membayar zakat, dan bagi yang

melanggar akan mendapatkan sanksi bagi PNS yang sudah mencapai

nishab namun tidak membayar zakatnya.

4. Penyusunan program BAZNAS kota Depok yang diselaraskan dengan

program pemerintah kota Depok.

5. Sarana informasi harus disempurnakan, sebagai salah satu penyampaian

sosialisasi gerakan sadar zakat yang digalakan di kota Depok, seperti

website, social media maupun media cetak.

6. Memaksimalkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah ada, terlebih

di Organisasi Perangkat Daerah yang ada di kota Depok, dan selalu

mensupervisisetiap UPZ dalam pengumpulan zakat maupun dalam

keorganisasian UPZ tersebut.

72

7. Perlu membangun hubungan kerja yang sinergis dengan lembaga lain

yang sejenis, untuk meningkatkan kemitraan.54

Demikian beberapa pembahasan pada skripsi ini yaitu analisis faktor

pendukung dan penghambat pengumpulan zakat, analisis efektifitas Surat Edaran


Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam membayar dana ZIS melalui Unit

Pengumpul Zakat (UPZ) dan juga solusi untuk pengelolaan zakat di kota Depok.

54



73

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab ini

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor pendukung dalam penghimpunan zakat di kota depok adalah

pertama, adanya dukungan dari pemerintah kedua, memiliki lembaga

pemerintahan untuk mensosialisasikan zakat kepada muzakki, dan ketiga

memiliki donator atau muzakki dari golongan PNS. Sedangkan faktor

penghambat dalam pengumpulan zakat adalah pertama, belum adanya

perda zakat, kedua, kebijakan anggaran belum sesuai dengan UU no 23.

Tahun 2014 dan ketiga, keorganisasian BAZNAS kota Depok pada tahun

2016 ini masih tahap pergantian kepengurusan.

2. Hasil keefektifan surat Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial

tentang Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Zakat, Infaq dan

Shodaqoh melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat dikatakan belum

efektif, berdasarkan banyaknya responden menjawab tidak efektif

sebesar 50,5%, dan 0,3% menjawab sangat tidak efektif. Namun 12,5%

menjawab sangat efektif dan 36,8% menjawab efektif dari total 100

responden.

3. Ada beberapa solusi untuk penghimpunan zakat lebih maksimal di kota

depok, pertama, penyusunan Perda zakat di kota Depok, kedua,

74

penyusunan program BAZNAS yang diselaraskan dengan program kota

Depok, dan memaksimalkan kembali Unit Pengumpul Zakat yang sudah

di bentuk terutama di dalam pemerintahan kota Depok.

B. Saran

Untuk meningkatkan penghimpunan dana dan sistem pengelolaan

dengan baik peneliti memberikan saran-saran, baik kepada pemerintah kota

Depok maupun kepada BAZNAS kota Depok dan Unit Pengumpul Zakat

sebagai mitranya. Diantaranya adalah:

1. Memaksimalkan setiap Unit Pengumpul Zakat disetiap

Instansi/Badan/Dinas/ Kecamatan pemerintah daerah kota Depok.

2. Pembentukan mesin baru (reorganisasi) harus mengutamakan SDM,

sehingga pengumpulan, pengelolaan, dan mendayagunaan dana ZIS bisa

maksimal.

3. Pemerintah kota Depok harus memfasilitasi dan menganggarkan dana

yang cukup untuk BAZNAS kota Depok, sehingga para pengurusnya

dapat bekerja dengan maksimal.

4. Harus ada pengawasan yang intensif dari pemerintah kota Depok.

5. Sosialisasi tentang keberadaan BAZNAS kota Depok dan program-

programnya harus dilakukan dan terus menerus, termasuk masyarakat

kota, baik pemerintah, non pemerintah, perguruan tinggi.

75

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Al-Karim

Al-hamid Mahmud dan Abdul Al-Baly, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian

Moneter dan Keuangan syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2006.

Basir S, Georgopoulus dan Arnold S. Tannembaun, “A, Study Of Organisation

Effectiveness”, (America:Sociological Review, 1957).

Didin Hafiduddin, Panduan Praktis tentang Zakat Infaq Sedekah, Jakarta:

PT. Gema Insani Press, 1998.

Ety Rochaey dan Ratih Tresnawati, Kamus Istilah Ekonomi, Jakarta: Bumi

Askara. 2005.

Fakhruddin, “Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia.” Malang: UIN Malang

Press, 2008.

Hasan Sadili, Ensiklopedia Bahasa Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru-Van

Hoeve.

M. Djamal Doa,”Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi

kemiskinan”, Jakarta: Nusa Madani Publisher, 2004.

Moh. Nazir, Metode Penelitian, Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.

Paul E. Mott, “The Characteristics Of Effectivitas Organization”. New York:

Halper And Row, 1972.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

76

Rr. Suhartini dan A. Halim, Model-Model Pemberdayaan Masyarakat,

Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Statistik Daerah Kota Depok 2015.

Stephen P. Obis, at.al.management , Jakarta:Prenhallindo.1999.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: CV.

Alfabeta, 2009.

Sujadi F.X. O dan M Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen, Jakarta:

C.V. Masagung. 1990.

Sumaryadi, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Bandung:

Pustaka Setia, 2005.

Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, Yogyakarta: Andi, 2004.

T. Hani Handoko, Manajemen, Yogyakarta: BPFE, 1993.

Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, Jakarta: Bumi Askara, 2005.

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, Cet Ke-9, 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Zakat.

Wahbah Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, penerjemah Agus Efendi,

dkk, Bandung: Remaja Rosada, 2008.

Yusuf Qadrawi, “Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan

Filsafat Zakat Menurut Al-Qur’an dan Hadits.

Yusuf Qardawi, Fikih Zakat, Bairut: Muassasah Al-Risalah, 1994.

77

Yusuf Qardawi, Hukum zakat:Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat

Zakat Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.

Zuhaili Wahbah, al-Fiqh al-Islamiy wa’Adillatuhu, JUZ II, Damsyiq: Dar el-

Fikri, 1997.

Jurnal :

Kholis, Nur dkk. Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa

Jogjakarta. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba. Vol II, No. 1 Tahun 2013.

Sartika, Mila. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap

Pemberdayaan Mustahik pad LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. .

Jurnal Ekonomi Islam La_Riba. Vol II, No. 1 Juli 2008.

Internet:

Dakwatuna.”Potensi Zakat Rp 217 Trilliun”, artikel diakses tanggal 10

desember 2015 dari: www.dakwatuna.com/2011/08/07/13917/potensi-

zakat-rp-217-trilliun/#axzz2fippEDsJ.

Metro-tempo “puluhan ribu warga depok dibawah garis kemiskinan”: artikel

diakses pada tanggal 10 Desember 2015 dari:

http://metro.tempo.co/read/news/2013/01/25/214456778/puluhan-

ribu-warga-depok-di-bawah-garis-kemiskinan

Wawancara:

Wawancara Pribadi dengan Bapak H. Aceng Toha Abdul Qodir, Lc , sebagai

Ketua BAZNAS Kota Depok.





78

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Penelitian

Efektifitas Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial tentang


Unit Pengumpul Zakat pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok.

Narasumber :

Jabatan :

Hari / Tanggal :

Tahapan Pertanyaan

Perkenalan Assalamualaikum Wr. Wb

Terima kasih bapak/ibu telah meluangkan waktu untuk

bertemu dengan saya hari ini, perkenalkan nama saya:

Muhammad Abdul Mugni, Program studi muamalat

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pembukaan

Tujuan

Izin (kesediaan untuk

di wawancarai)

Mekanisme

wawancara

Saya ingin mewawancarai Bapak/ibu tentang Efektifitas

Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial tentang

Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Zakat, Infaq

dan Shodaqoh melalui Unit Pengumpul Zakat pada

Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok, wawancara

ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk

penelitian guna menyelesaikan skripsi. Saya akan

79

merekam setiap komentar atau jawaban wawancara ini.

Isi wawancara 1. Apa dasar hukum berdirinya BAZNAS Kota Depok?

2. Apa Visi dan Misi dari BAZNAS di Kota Depok?

3. Upaya yang dilakukan BAZNAS di Kota Depok untuk

menumbuhkan kesadaran berzakat kepada warga Depok

yang hartanya sudah mencapai nishab?

4. Strategi yang dilakukan BAZNAS di Kota Depok

untuk meningkatkan penghimpunan dana?

5. Bagaimana proses BAZNAS di Kota Depok dalam

kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat?

6. Bagaimana dukungan pemerintah kota Depok terhadap

BAZNAS di Kota Depok?

7. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi

oleh BAZNAS di Kota Depok dalam menghimpun

dana?

8. Siapa yang membuat dan menyetujui surat edaran

optimalisasi pelayanan zakat, infaq dan shodaqah?

9. Berapa total Unit Pengumpul Zakat yang ada di Kota

Depok saat ini?

10. Bagaimana hambatan pelaksanaan surat edaran

optimalisasi pelayanan zakat, infaq dan shodaqah di kota

80

Depok?

11. Adakah peraturan daerah kota Depok yang memaksa

para PNS membayar zakat melalui UPZ dan BAZNAS

Kota Depok?

12. Bagaimana cara pembayaran zakat yang dilakukan oleh

pegawai negeri sipil?

13. Bagaimana respon para PNS terhadap surat edaran

mengenai optimalisasi pelayanan zakat, infaq dan

shodaqah melalui unit pengumpul zakat?

14. Bagaimana tingkat efektifitas penghimpunan dana zakat,

infaq dan shodaqah oleh PNS setelah diberlakukannya

surat edara walikota Nomor 451.12/44-Sosial tentang

Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Zakat, Infaq

dan Shodaqoh melalui Unit Pengumpul Zakat?

15. Apa saja program BAZNAS Kota Depok?

16. Bagaimana system penyaluran zakat pada BAZNAS

Kota Depok?

17. Bagaimana membangun dan mempertahankan

kepercayaan donator di BAZNAS Kota Depok?

18. Mitra kerja sama BAZNAS Kota Depok meliputi apa

saja?

19. Bagaimana bapak/ibu melihat fenomena penghimpunan

dana zakat, infaq dan shodaqah yang terkesan bersaing

81

antara BAZ dan LAZ?

20. Bagaimana penilaian bapak/ibu dengan BAZNAS Kota

Depok ini?

Penutup 21. Apa saran bapak terhadap Efektifitas Surat Edaran

Walikota Nomor 451.12/44-Sosial tentang Optimalisasi

Pengelolaan dan Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

melalui Unit Pengumpul Zakat?

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu, untuk

meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan yang

diajukan.

Semua jawaban dan saran anda sangat bermanfaat

untuk penelitian saya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

82

Kuisioner Penelitian

A. Identitas Responden

Nama :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan :

Rata-rata Pendapatan Perbulan :

a. < 2.000.000 b. 2.000.000 – 3.500.000 c. >3.500.000

Dibawah ini terdapat sejumlah pertanyaan-pertanyaan, bacalah setiap pertanyaan

kemudian berikan jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a, b, c, dan d dan

berikan jawaban terhadap soal essai. Adapun kriteria jawaban sebagai berikut:

A. Sangat Efektif (SE)

B. Efektif (E)

C. Tidak Efektif (TE)

D. Sangat Tidak Efektif (STE)

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi

responden dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui “Efektifitas Surat

Edaran Walikota Nomor 451.12/44Sosial tentang Optimalisasi Pengelolaan

dan Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui Unit Pengumpul Zakat

pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok.” Semua data dan jawaban

akan dijamin kerahasiaannya dan hanya untuk kepentingan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat semoga penelitian ini bias berjalan

dengan baik dan lancar, sebelum dan sesudah saya ucapkan terima kasih.

Tertanda

( )

83

B. Efektifitas Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial tentang


Unit Pengumpul Zakat.

1. Berdasarkan Undang undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 16

bahwasannya BAZNAS Kab/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada

instansi pemerintah. Bagaimana menurut bapak/ ibu tentang pembentukan Unit

Pengumpul Zakat di Instansi pemerintahan yang ada di kota Depok?

a. Sangat Efektif

b. Efektif

c. Tidak Efektif

d. Sangat Tidak Efektif

2. Di kota Depok sudah ada Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/44-Sosial

tentang Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

melalui Unit Pengumpul Zakat. Bagaimana menurut Bapak/ibu tentang

sosialisasi surat edaran walikota di kota Depok?

a. Sangat Efektif

b. Efektif

c. Tidak Efektif


3. Dengan adanya surat edaran walikota tentang optimalisasi pelayanan zakat, infaq

dan shodaqah melalui Unit Pengumpul Zakat. Apa menurut Bapak/ibu memotivasi

untuk patuh membayar zakat penghasilan (profesi), infaq dan shodaqah melalui Unit

Pengumpul Zakat?

a. Sangat Efektif

84

b. Efektif

c. Tidak Efektif


4. Adanya pendekatan melalui tokoh agama dan masyarakat. Apakah menurut

Bapak/ibu efektif dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS melalui UPZ

di instansi pemerintah kota Depok?

a. Sangat Efektif

b. Efektif

c. Tidak Efektif


5. Menyalurkan Zakat penghasilan (Profesi), infaq dan shodaqah melalui

perantara Badan Amil Zakat atau Unit Pengumpul Zakat di setiap dinas

instansi masing masing lebih optimal dan efektif disbanding menyalurkan

sendiri. Bagaimana menurut Bapak/Ibu?

a. Sangat Efektif

b. Efektif

c. Tidak Efektif


6. Pemerintah kota Depok membuat Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/44-


Shodaqoh melalui Unit Pengumpul Zakat. Apakah surat edaran tersebut benar

mengoptimalkan potensi Zakat, infaq dan shodaqah yang ada di Kota Depok.

Bagaimana menurut Bapak/ibu?

85

a. Sangat Efektif

b. Efektif

c. Tidak Efektif


7. Badan Amil Zakat kota Depok mulai membentuk Unit Pengumpul Zakat

sejak tahun 2011. Bagaimana menurut Bapak/ ibu tentang perkembangan

Unit Pengumpul Zakat di kota Depok terutama di Instansi tempat Bapak/ibu

bekerja?

a. Sangat Efektif

b. Efektif

c. Tidak Efektif


8. Berdasarkan teori untuk mencapai kerja dan efisiensi pekerjaan haruslah

dipenuhi syarat-syarat ataupun ukuran sebagai berikut:

1. Berhasil guna.

2. Ekonomis..

3. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab.

4. Pembagian kerja yang nyata

5. Rasionalitas

6. Prosedur kerja yang praktis.

Dari enam teori diatas bagaimana menurut Bapak/ibu bila dihubungkan

dengan Unit Pengumpul Zakat dan Badan Amil Zakat kota Depok?

a. Sangat Efektif

b. Efektif

c. Tidak Efektif


86

87

88

EFEKTIFITAS SURAT EDARAN WALIKOTA NOMOR 451.12/44- …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46562/1/M ABDUL... · Hasil keefektifan surat Surat Edaran Walikota Nomor

Documents