EFEKTIFITAS PERDA No. 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN …

1

EFEKTIFITAS PERDA No. 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN

TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI

KOTA PADANG PANJANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah

Oleh :

RAHMA RATNA SARI

NIM. 1311. 028

JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI TAHUN 2015 M/1436

2

Aku berdiri mengenakan toga di sebuah jalan setapak yang gelap Pandanganku tertuju pada kedua orang tuaku

Senyuman yang tak asing di mataku Dua orang yang sangat aku hargai,aku hormati

Dua orang yang sangat aku cintai, dan aku sayangi...

Ibu yang telah mengandungku selama sembilan bulan Ibu juga yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang...

Ayah yang telah mendidikku. Ayah yang rela bekerja banting tulang,

Ikhlas mengeluarkan keringatnya agar aku dapat menikmati hidup, Detik demi detik, hari demi hari, bahkan tahun demi tahun.

Apakah yang dapat kulakukan untuk membalas mereka?

Sering aku tutup kuping gak mau dengerin nasihat mereka Sering aku bohong kepada mereka untuk kepuasanku

Sering aku ngelawan jika mereka marah karena kenakalanku. Tapi, apakah mereka memendam perasaan dendam terhadapku?

TIDAK! TIDAK SAMA SEKALI!

Mereka tetap tulus memaafkan kekhilafanku Mereka tetap menyanyangiku dalam setiap hembusan nafas mereka

Bahkan mereka tetap menyebut namaku dalam setiap doa-doa mereka hingga aku menjadi seperti sekarang ini!

Ya Tuhan betapa durhakanya aku!

Tak sadarkah aku bahwa mereka orang yang sangat berarti dalam hidupku? Langkah-langkah ku terhenti di hadapan mereka Dan kupandangi ayah dan ibuku inci demi inci

Badan yang dulu tegap, kekar, kini mulai membungkuk

Rambut yang dulu hitam, kini mulai memutih Dan kulit mereka yang dulu kencang kini mulai berkeriput

Kutatap mata mereka yang berbinar binar dan mulai meneteskan air mata bahagia, Air mata haru, air mata bangga melihat ku memakai toga ini.

Kucium tangan mereka, kupeluk mereka sambil berkata

Ayah, Ibu yang aku berikan hari ini tidak akan cukup membalas semua yang telah Ayah dan Ibu berikan selama ini kepadaku. terimakasih Ayah, terimakasi Ibu, aku

sayang Ayah dan Ibu sampai akhir hayatku.

3

“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)

kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

Barang siapa yang mendapat hikmah itu

Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak.

Dan tiadalah yang menerima peringatan

melainkan orang- orang yang berakal”.

(Q.S. Al-Baqarah: 269)

“...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan

menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali

lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu

berdoa...”

Yang Utama Dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah

memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas

karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat

terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya

kecil ini kepada Ibu (RAJABNA) dan Ayah (ZAMZAMI) yang telah memberikan kasih sayang,

segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya

dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi

langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa

berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu

menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik,

Terima Kasih Ibu.... Terima Kasih Ayah...

Kakak dan Adikku

Untuk kakak (NELLY FITRI S,Pd.i)dan adik-adikku (DILLA SAMIRA, MUHAMMAD

REZEKY DAN SAHRUL RAMADHAN) tiada yang paling mengharukan saat kumpul

bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan

bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang

dapat aq persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aq akan selalu

menjadi yang terbaik untuk kalian semua..

Untuk semua teman-teman penulis yang sama-sama berjuang, semoga kelak kita dapat meraih

kesuksesan dan ilmu yang kita dapatkan selama ini bermanfaat.

Amiin Ya Rabbal’alamiin

4

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama saudara RAHMA RATNA SARI BP. 1311.028 dengan

judul “EFEKTIFITAS PERDA NO 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN

TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA

PADANG PANJANG” telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan disetujui untuk

diajukan ke sidang Munaqasyah. Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk

dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum

NIP. 19740525 199803 1 006

Bukittinggi, Agustus 2015

Pembimbing II

Adlan Sanur Th, M.Ag

NIP. 19760322 200501 1 003

5

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: “EFEKTIFITAS PERDA No. 8 TAHUN 2009

TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB

ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG” yang disusun oleh RAHMA RATNA

SARI, Bp. 1311. 028, dan telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah

IAIN Bukittinggi, Hari Kamis, 27 Agustus 2015 dan dinyatakan telah dapat diterima

sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Satu (S-1) pada

Fakultas Syari’ah Jurusan Jinayah Siyasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bukittinggi.

Bukittinggi, 27 Agustus 2015

Tim Penguji,

Ketua

Adlan Sanur. Th, M.Ag

NIP. 19760322 200501 1 003

Sekretaris

Afrizal AZ, MA

NIP. 19750404 200312 1 002

Anggota,

Gusril Basir, SH.M.Hum

NIP. 19660817 199403 1 005

H. Bustamar, S.Ag, MH

NIP. 19771022 200501 1 002

Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum

NIP. 19740525 199803 1 006

Adlan Sanur. Th, M.Ag

NIP. 19760322 200501 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bukittinggi

Drs. Arsal, M.Ag

NIP. 19681212 199303 1 002

6

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “Efektifitas Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang

Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang

Panjang”. Oleh RAHMA RATNA SARI, NIM. 1311.028 Pada Fakultas Syariah

Jurusan Jinayah Siyasah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Penulis

sangat tertarik untuk meneliti karena penulis ingin melihat bagaimana hasil yang

dicapai semenjak Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok

Dan Kawasan Tertib Rokok Di Padang Panjang mulai diberlakukan,

Latar belakang penulis memilih judul tentang Efektifitas Perda No. 8

Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok an Kawasan Tertib Rokok

yang merupakan kebijakan pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengatasi

bahaya asap rokok maupun bahaya dari perokok yang dapat merusak kesehatan

masyarakat Padang Panjang. Bahkan meningkatnya angka kematian disebabkan

oleh seorang perokok maka pemerintah membuat kebijakan perda rokok tersebut.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) dan bersifat

deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode

kualitatif. Penelitian ini mengambarkan hasil yang dicapai dari perda No 8 Tahun

2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota

Padang Panjang. Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan observasi yaitu

dengan melihat langsung bagaimana hasil dari perda rokok yang merupakan

kebijakan pemerintah Padang Panjang, dan wawancara yang ditujukan kepada

Satpol PP dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perda rokok di Padang Panjang

sudah mulai efektif di tengah-tengan masyarakat, karena masyarakat sudah mulai

malu merokok di kawasan tersebut. serta iklan dan promosi rokok tidak diterima

lagi di Padang Panjang. Apabila masih terdapat sponsor rokok maka pihak Satpol

PP yang mencabut serta mengamankannya. Tapi sanksi bagi orang yang merokok

di Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok belum juga

diberlakukan oleh pemerintah Padang Panjang, pihak Satpol PP yang bertugas

menjalankan perda rokok hanya melakukan penertiban, penindakan serta berupa

teguran sedangkan sanksinya belum ada berlaku sama sekali.

Perda rokok di Kota Padang Panjang sekarang sudah mulai terealisasikan

dan diterapkan oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah meskipun masih

terdapat orang yang merokok tapi pemerintah Kota Padang Panjang tetap

mempertegas pengawasan dari Satpol PP untuk mengamankan, menertibkan, serta

melakukan penindakan bagi perda rokok. Bahkan apabila masih ditemukan

aparatur pemerintah atau masyarakat yang merokok di Kawasan Tanpa Asap

Rokok dan Kawasan Tertib Rokok maka Satpol PP akan memberikan surat

teguran kepada pejabat pemerintah dan pemerintah sendiri tidak segan-segan

untuk mencabut jabatan bagi pejabat pemerintah yang masih merokok di kawasan

tersebut.

7

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah

SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis,

sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

“EFEKTIFITAS PERDA No. 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP

ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG”

Kemudian shalawat beriringan salam senantiasa kita mohonkan kepada-Nya agar

selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah

menyampaikan risalah-Nya kepada kita sehingga menjadikan kita menjadi manusia

beradab dan berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan

dan rintangan. Namun, penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan

dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari beberapa pihak. Maka,

penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, pertama sekali kepada kedua

orang tua penulis tercinta, Ayahanda Zamzami dan Ibunda Rajabna yang telah

membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan.

Ucapan terima kasih yang tidak kalah penting penulis ucapkan kepada saudara-saudara

penulis Nelly fitri, Dilla Samira, Muhammad Reski dan Sahrul Ramadhan yang telah

memberikan motivasi sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan

skripsi ini. Serta atas bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis juga

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga juga kepada:

8

1. Ibuk Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta jajarannya, Bapak

Dekan Fakultas syariah beserta jajarannya dan Bapak Ketua Jurusan Jinayah Siyasah

beserta jajarannya.

2. Bapak Helfi, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat-nasehat

dan masukkan kepada penulis demi kelancaran proses penulisan skripsi.

3. Bapak Fajrul Wadi S.Ag.M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Adlan Sanur Th M.Ag

selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

4. Ibuk Hafizah Husni,SP.d (kak ija) yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk setiap

urusan dan keperluan penulis terkait penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (IAIN) yang juga

memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. Bapak kepala beserta staf perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam

penulisan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat baik penulis terutama Mezi Silvia, Aliza Sriwahyuni, Mutiara Fauziah,

Fera Kurniawati, Faisal Tanjung, Jufriadi, Yaskur, Dede mahendra, Fera zulida ,

Megawati, Zainal Abidin, Nuri Alfitra, Zulfahmi serta seluruh pihak yang tidak dapat

disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan semangat dan juga bantuan

dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah

membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis

9

berdo’a dan berharap kepada Allah SWT semoga amal dan kebaikan kita semua

diridhai oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di hadapan-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas

dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu,

penulis sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pembaca untuk lebih

sempurnanya skripsi ini. Atas kritik dan saran yang disampaikan, penulis ucapkan terima

kasih.

Bukittinggi, 06 Agustus 2015

Penulis

RAHMA RATNA SARI

NIM. 1311.028

10

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI .................................................................. iii

ABSTRAK ...................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR .................................................................................... v

DAFTAR ISI................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

B. Rumusan dan Batasan Masalah….. ......................................... 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................. 9

D. Penjelasan Judul ....................................................................... 10

E. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 11

F. Metode Penelitian .................................................................... 12

G. Sistematika Penulisan .............................................................. 14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Efektifitas ................................................... ............................. 16

1 Pengertian Efektifitas……………………………………….. 16

2 Faktor-faktor Efektifitas Perda……………………………… 19

3 Teori-teori Efektifitas Hukum……………………………….. 25

B. Peraturan Daerah ...................................................................... 27

1. Pengertian Peraturan Daerah.......................................... 27

11

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ........................................ 29

2. Asas Pembenrukan Peraturan Daerah ................................ 31

3. Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah ............................... 33

B. Rokok ....................................................................................... 34

1. Pengertian .......................................................................... 34

2. Kategori Perokok ............................................................... 35

3. Jenis-jenis Rokok ............................................................... 36

4. Zat-zat yang Terkandung dalam Rokok………………….. 37

5. Beberapa Jenis Akibat Merokok………………………….. 40

6. Kematian Akibat Merokok……………………………….. 44

D. Hukum Rokok Dalam Pandangan Islam……………………….. 45

1. Hukum dan Status Rokok dalam Pandangan Islam…………. 48

2. Hukum Asal Benda………………………………………….. 51

BAB III HASIL PENELITIAN ................................................................. 53

A. Monografi Kota Padang Panjang ............................................. 53

B. Letak dan batas administrasi wilayah ...................................... 55

C. Demografi atau Kependudukan ............................................... 57

1. Jumlah penduduk ............................................................... 57

2. Jumlah penduduk menurut kelompok umur ...................... 58

3. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin………………… 58

D. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja…………………………… 59

1. Zaman Kolonial ……….………………………………….. 59

2. Zaman Era Awal Kemerdekaan…………………………… 60

12

E. Strukur Organisasi Satpol PP Padang Panjang…...…………… 62

F. Visi Misi Satpol PP Padang Panjang…………………………… 62

G. Perda No 8 Tahun 2009 tentang KTR di Padang Panjang…….. 63

1. Pejelasan Perda No 8 Tahun 2009 tentang KTR…………… 63

2. Sosialisasi atau Pembinaan tentang Perda Rokok………….. 65

3. Upaya Pemerintahan dalam Penertiban dan Penindakan…… 66

4. Efektifitas Perda No 8 tahun 2009 tentang KTR…………… 68

5. Bentuk-bentuk Penertiban dan Penindakan………………… 71

H. Analisis Penulis………………………………………………... 74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .............................................................................. 78

B. Saran ........................................................................................ 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki berbagai macam kebiasaan dalam kehidupan yang

dilakukannya sehari-hari. Di antara sekian banyak kebiasaan yang dilakukan manusia, ada

salah satu kebiasaan yang sangat merugikan kesehatan mereka. Anehnya, kebiasaan yang

merugikan kesehatan ini sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya,

yakni kebiasaan merokok. Merokok bukan saja orang dewasa dan remaja saja, bahkan

anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah sudah mulai merokok. Hal ini sangat

memprihatinkan bagi kesehatan masyarakat, khusus nya para generasi muda.

Merokok merupakan suatu kebiasaan yang dapat dilakukan dimanapun dan

kapanpun. Apabila telah kecanduan, sangatlah sulit untuk menghentikan kebiasaan

merokok, karena dalam rokok terdapat nikotin yang menyebabkan seseorang menjadi

kecanduan untuk merokok.1

Bangsa Indonesia tergolong penggemar rokok, Negara dengan jumlah pabrik

rokok terbanyak di dunia adalah Indonesia. Jumlah perokok muda terbanyak di dunia juga

Indonesia. Kebiasaan merokok adalah kebiasaan buruk nenek moyang yang tetap

dilestarikan sampai sekarang ini.2 Hasil penelitian dari Global Youth Tobacco Survey

tahun 2006 lalu menunjukkan di Indonesia 64,2% anak sekolah terkena asap rokok

selama mereka di rumah. Penelitian itu juga menyimpulkan 37,3% pelajar merokok, dan 3

dari 10 pelajar pertama kali merokok berumur 10 tahun. Tingginya populasi dan konsumsi

rokok menempatkan Indonesia pada urutan ketiga konsumen tembakau atau rokok di

dunia.

1 Giri Wiarto, Budaya Hidup Sehat( Yogyakarta: PT Gosyen Publishing; 2013), hlm. 107

2 Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya ( Jakarta : PT Gelora

Aksara Pratama; 2009). Hlm 58

14

Dengan konsumsi sebanyak 220 miliar batang per tahun. Di samping

menimbulkan efek buruk bagi kesehatan, merokok juga penyumbang terbesar polusi

udara. Menurut World Health Organization (WHO), rokok adalah pembunuh yang

akrab di tengah masyarakat. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 senyawa kimia

dimana 43 di antaranya bersifat karsinogen, yang berbahaya bagi tubuh manusia.

Menurut World Health Organization (WHO), setiap detik satu orang

meninggal akibat merokok. Selain itu rokok juga membunuh separuh dari masa hidup

perokok. Data di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari lima juta orang

setiap tahun dan jika ini terus berlanjut, maka pada 2020 diperkirakan terjadi 10 juta

kematian dengan 70% kematian di Negara berkembang. Konsumsi rokok di Indonesia

mencapai 220 miliar batang per tahun, merupakan urutan ketiga setelah China dan

India, dimana separuh lebih rumah tangga di Indonesia mempunyai sedikitnya satu

perokok dan hampir semua merokok di rumah.

Seluruh masyarakat di dunia sudah membuat kesepakatan untuk membuat

perjanjian Internasional dalam pengendalian rokok, yang dimulai dari badan kesehatan

World Health Organization (WHO) secara sistematik sejak tahun 1999 dan

perumusannya selesai tahun 2003. Indonesis termasuk Negara yang aktif memberikan

sumbangan pikiran yang melahirkan Framework Convention on Tobacco Control

(FCTC).

Namun Indonesia tidak bersedia menandatanganinya pada tahun 2003 oleh

karena pemerintah menganggap Indonesia belum siap. Menurut Framework

Convention on Tobacco Control (FCTC) WHO, produk tembakau adalah produk yang

dibuat dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari daun tembakau sebagai bahan

dasar yang diproduksi untuk di gunakan sebagai rokok yang dikonsumsi dengan cara

dihisap, dikunyah, atau di sedot. Produk tembakau khususnya rokok dapat berbentuk

15

sigaret, kretek, cerutu, menggunakan pipa, tembakau yang disedot dan tembakau tanpa

asap.3

Rokok telah menjadi penyebab utama kematian terbesar di dunia, rokok yang

dihisap setiap harinya mencapai 15 milyar batang. Indonesia menempati peringkat 5

dalam mengkonsumsi rokok di dunia. Banyak Masyarakat menghisap rokok setiap

harinya, baik dari masyarakat menengah kebawah sampai menengah keatas. Bahkan

tidak jarang di temukan anak-anak di bawah umur sudah mulai merokok. 4

Setiap 10 detik ada orang di dunia yang meninggal akibat merokok. Sebuah

laporan di European Respiratory Journal bahwa 500.000 orang Eropa meninggal setiap

tahun akibat penyakit yang ada kaitannya dengan merokok. Jumlah ini jauh lebih

banyak daripada total orang meninggal akibat AIDS, bunuh diri, obat terlarang,

kecelakaan mobil dan senjata.5

Menurut penelitian di AS 86% anak yang kecerdasannya rendah adalah anak

yang orang tuanya merokok, oleh karena itu orang tua yang perokok jangan kecewa

kalau anaknya bodoh. Itulah nasib 86% anak yang orang tuanya perokok. Jadi rokok

bukan saja merusak diri perokok tapi juga merusak istri dan anak-anaknya. Selain

penderitaan yang dihadapi oleh perokok kerugiannya pun lebih banyak.

Untuk skala nasional, biaya penanggulangan dampak negatif rokok lebih besar

daripada pemasukkan yang diperoleh dari pruduksi rokok. Untuk masyarakat

Indonesia dampak negatif dari konsumsi rokok adalah tingkat kesehatan yang rendah,

angka kematian yang tinggi, tingkat kecerdasan yang rendah dan kerusakan yang

3 Http://news.detik.com Stop Rokok diakses tanggal 27 januari 2015, jam 10.40 WIB

4 Giri Wiarto, Budaya Hidup Sehat( Yogyakarta: PT Gosyen Publishing; 2013), hlm. 103 - 110

5 Christian Barnard, Kiat Jantung Sehat ( Bandung : PT Kaifa; 2002), hlm 145

16

merata. Pemasukan yang di dapat oleh negara dari cukai rokok tidak akan cukup untuk

memperbaiki dampak negatifnya.6

Merokok dapat menyebabkan turunnya tingkat kesehatan umum perokok

karena menimbulkan gangguan pada organ-organ tubuh sehingga terjadi berbagai

macam penyakit.7 Karena udara yang tercemar oleh perokok akan mencemari orang

yang tidak merokok di sekitarnya. Beberapa penyelidikan menunjukkan bahwa anak-

anak yang orang tuanya merokok akan mudah menderita penyakit ganguan

pernafasan.8

Di antara faktor yang mempengaruhi kebiasaan merokok adalah orang tua.

Karena ke sibukkan dalam hal sosial dan ekonomi yang tinggi, sehingga banyak anak-

anak di bawah umur sangat mudah mendapatkan rokok. Hal ini disebabkan para orang

tua membiarkan anak-anaknya bergaul dengan bebas, serta tidak memperhatikan apa

kebiasaan yang dilakukan oleh anaknya setiap hari. Selain itu mungkin juga

dipengaruhi oleh orang tua yang memiliki kebiasaan merokok.

Lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi seseorang untuk merokok.

Seseorang yang berkumpul dengan teman-teman perokok maka akan mudah

terpengaruh untuk merokok. Selain itu, kepribadian orang mencoba merokok karena

ada beberapa hal di antaranya, merasa malu kepada teman-teman atau orang lain,

membebaskan rasa bosan, menahan diri dari tekanan jiwa dan biar dikatakan lelaki

sejati.9

Mengingat bahwa banyaknya efek buruk yang disebabkan oleh rokok, maka

pemerintah Kota Padang Panjang membuat komitmen untuk mengeluarkan Perda

6 Subagyo Partodiharjo,Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya ( Jakarta : PT Gelora

Aksara Pratama;2009). Hlm 60 - 62 7 Soedarto, Lingkungan dan Kesehatan ( Jakarta : CV Sagung Seto; 2013), hlm 232

8 M.N Bustan,Epidemiologi Penyakit tidak Menular ( Jakarta : Rineka Cipta; 2000) hlm 123

9 Ernest Caldwell, Berhenti Merokok ( Yogyakarta : Pustaka Populer; 2009), hlm. 38- 40

17

tentang rokok di Kota Padang Panjang. Pada awalnya Walikota Padang Panjang

membuat surat edaran 400/578.a/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang antisipasi terhadap

bahaya rokok bagi kesehatan. Kemudian tahun 2007 Walikota Padang Panjang

berinisiatif untuk membuat Ranperda bersama pemerintah lainnya untuk di ajukan ke

DPRD Padang Panjang. Barulah pada 5 november 2008 Ranperda itu disetujui DPRD

Padang Panjang untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 Tentang

Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok.

Pada awalnya, pemberlakuan perda itu tentu saja menimbulkan pro dan kontra

di tengah masyarakat kota berpenduduk sekitar 60 ribu jiwa. Maklum, Padang Panjang

adalah kota berhawa sejuk yang berada di kaki gunung merapi. Kondisinya sangat

mengundang selera para pecandu rokok untuk merokok, apa lagi kebiasaan merokok

sudah menjadi tradisi Adat Minang Kabau, dimana rokok disuguhkan untuk kaum laki-

laki dan siriah untuk perempuan pada prosesi adat saat mengundang para datuk,

penghulu, dan kaum kerabat untuk datang menghadiri acara pernikahan. Di banyak

kampung,tradisi Adat Minang dengan menyuguhkan rokok itu masih berlaku hingga

hari ini. Awalnya, sangat berat dalam menegakkan Perda tersebut,tidak saja karena

kebiasaan dan kecanduan merokok, tetapi juga adat tradisi yang mensyaratkan adanya

rokok.

Papan-papan besar bertuliskan “Kawasan Tanpa Asap Rokok” dan “ Kawasan

Tertib Rokok” terpampang besar di beberapa sudut Kota Padang Panjang, salah satu

wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Bahkan, jika melihat jengkal demi jengkal kota

kecil tersebut, maka tidak akan mendapati satupun iklan, promosi, dan sponsor rokok

di wilayah itu.

Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok

dengan melarang kegiatan merokok di tempat yang telah dituangkan dalam perda

18

Padang Panjang, yang termasuk kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok

adalah:

a. Kawasan tanpa asap rokok adalah wilayah dimana tidak diperbolehkan merokok

pada kawasan tersebut, yang termasuk kawasan tanpa asap rokok adalah:

1) Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik

temap praktek dokter dan tempat kesehatan lainnya.

2) Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar

mengajar atau pendidikan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi,

perpustakaan dan sebagainya.

3) Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual agama seperti mesjid,

musalla, gereja dan tempat ibadah lainnya.

4) Tempat kegiatan anak-anak adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan

anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak dan tempat

bermain anak.

5) Angkutan umum adalah alat abgkutan bagi masyarakat yang berupa kendaraan

darat, laut maupun udara.

b. Kawasan tertib rokok adalah wilayah dimana hanya diperbolehkan merokok

ditempat yang khusus yang telah disediakan yaitu:

1) Tempat umum yaitu kawasan wisata, hotel, restoran, rumah makan, pasar dan

terminal.

2) Tempat kerja yaitu kantor pemerintahan, kantor swasta, pabrik dan industri

lainnya

Bahkan, di dalam Peraturan Walikota Padang Panjang No. 10 Tahun 2009

tentang petunjuk peraturan itu menyebutkan, jika pemerintah daerah tidak menerima

19

iklan rokok pada media cetak luar ruangan di wilayah kota. Walikota mengakui saat

pihaknya memulai untuk tidak menerima pemasangan iklan, promosi dan sponsor

rokok sempat mengalami kerugian karena mempengaruhi masuknya pendapatan asli

daerah (PAD). Karena segala bentuk iklan, promosi dan sponsor rokok bisa

mengakibatkan generasi muda terpengaruh untuk merokok, maka pemerintah melarang

segala iklan, promosi dan sponsor rokok dan mengganti ruang-ruang yang kosong

dengan iklan seluler dan lain sebagainya kecuali rokok,".

Pemkot Padang Panjang membuat komitmen bagi yang melanggar Perda No. 8

Tahun 2009 Tentang KTR akan didenda maksimal Rp15 juta dan kurungan 3 bulan.

Denda maksimal itu, diberlakukan bagi perusahaan yang membuat baliho atau reklame

rokok di Padang Panjang. Sedangkan denda minimal sebesar Rp5 juta berlaku bagi

warga yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok dan denda Rp10 juta bagi pedagang

yang berjualan rokok di Kawasan Tanpa Rokok tersebut.10

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tidak efektifnya

sejumlah struktur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Komisi I DPRD Kota

Padang Panjang bakal mengevaluasi sejumlah Peratuan Daerah (perda) di Kota Padang

Panjang. Terutama Perda tentang rokok karena masih banyak yang melanggar Perda

termasuk instansi pemerintahan di Kota Padang Panjang. Jadi bagaimana masyarakat

akan melaksanakan Perda sedangkan dalam instansi pemerintahan sendiri masih ada

yang melanggar perda rokok.

Tertib Rokok dilaksanakan sejak diberlakukan bulan Maret 2009 sudah banyak

kepala keluarga dengan “Rumah Sehat Tanpa Asap Rokok” di Kota Padang Panjang

yang mendapat penghargaan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan

10

Http;//Hidayatullah.com, perda KTR diakses tanggal 26 januari 2015, jam 08.00 WIB

20

Keluarga Kota Padang Panjang. Selain mendapat penghargaan, kepala keluarga yang

berhenti merokok juga mendapat reward sebesar Rp 100.000. Tidak hanya itu pasca

diberlakukannya Perda ini, sepanjang jalan dan lorong di Kota Padang Panjang, baik di

pusat kota maupun di pinggiran kota tidak ditemukan lagi iklan rokok.

Namun, dalam pelaksanaan Perda ini, masih terdapat pelanggaran. Berdasarkan

razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang Panjang terhadap seluruh SKPD di

Kota Padang Panjang selama 6 tahun ini, ternyata masih ditemukan pelanggaran dalam

pelaksanaan Perda ini. Masih terdapat barang-barang yang seharusnya tidak ada

ditempat kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Seperti asbak rokok dan

bungkus rokok serta masih ditemukan para pegawai atau pengunjung yang merokok

ditempat yang tidak seharusnya. Jadi bagaimana sebenarnya sanksi bagi pelaku yang

merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok yang telah di atur

dalam Perda No. 8 Tahun 2009, karena kalau dilihat secara umum belum ada sanksi

yang diberikan kepada orang yang merokok di kawasan yang dilarang merokok

tersebut.

Oleh karena itu, dengan telah ditetapkannya Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang

Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang,

maka apakah Perda tersebut sudah benar-benar diterapkan bagi yang melanggar atau

hanya sebatas ucapan saja. Karena kalau dilihat dari data di atas masih banyak yang

melanggar Perda tersebut, jadi bagaimana sanksi bagi para pelanggar yang sebenarnya.

Secara akademis, ini menarik untuk diteliti secara lebih dalam. Berdasarkan hal-hal di

atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya tulis berupa

skripsi dengan judul “Efektifitas Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa

Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang”

21

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis memberikan

rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Efektifitas Perda No. 8 Tahun 2009

Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang

Panjang?

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini menjadi terarah dan terfokus pada permasalahan yang

dituju, maka penulis memberikan pembatasan kebijakan pemerintah kota Padang

Panjang tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota

Padang Panjang dengan dikeluarkannya Perda No. 8 Tahun 2009.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan,

maka penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui Efektifitas Perda No. 8 Tahun 2009

tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang

Panjang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penyusunan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi

pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan

pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara

menjawab permasalahan yang ada melalui metode penelitian yang penulis lakukan di

lapangan.

22

D. Penjelasan Judul

Untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas untuk menghindari pengertian

yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul, maka penulis perlu menjelaskan

pengertian yang ada dalam judul. Untuk menghilangkan kesalah pahaman dalam

mengartikan dan memahami kata-kata dan maksud dari judul. Berikut di jelaskan

maksud dari beberapa kata yang mempunyai makna penting dalam penlisan yaitu:

Efektifitas : Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara dalam upaya

mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum

terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap

warganya.11

Perda : Peraturan Perundang undangan yang di bentuk oleh dewan

perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala

daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota)12

Yaitu Perda No. 8

Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan

Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang.

Kawasan Tanpa

Asap Rokok

: Kawasan yang melarang kegiatan merokok di tempat

pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat

ibadah, tempat kegiatan anak-anak dan angkutan umum.

Kawasan Tertib

Rokok

: Kawasan yang hanya memperbolehkan merokok di tempat

khusus yang disediakan di mana peraturan ini berlaku di

kawasan wisata, hotel, restoran, rumah makan, pasar,

terminal, kantor pemerintah, kantor swasta.

11

Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum, (Jakarta PT Bina Aksari, 1983), hal 13 12

Toto Pribadi dan Cece Hidayat, Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2006), hal.44

23

Berdasarkan hal di atas yang penulis maksud dengan judul secara keseluruhan

adalah mengungkap bagaimana Efektifitas Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan

Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam literature yang penulis baca, penulis menemukan penelitian tentang

efektifitas peraturan daerah diantaranya:

a) Penelitian yang dilakukan oleh Derry Damayanti dengan judul “Efektifitas Perda

Kota Bukittinggi No. 20 Tahun 2003 Tentang Penertiban Dan Penindakan Penyakit

Masyarakat (Studi Kasus WTS Di Bukittinggi)”

Masalah : Efektifitas Perda Kota Bukittinggi No. 20 Tahun 2003 Tentang

Penertiban Dan Penindakan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus WTS Di

Bukittinggi.

b) Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman dengan judul “Efektifitas Perda No. 1

Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ( Studi Kasus pada Mahasiswa Syariah

STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)”

Masalah : Pemahaman Mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Bukittinggi Tentang

Perda No. 1 Tahun 2012.

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Derry Damayanti dengan

masalah Efektifitas Perda Kota Bukittinggi No. 20 Tahun 2003 Tentang Penertiban

Dan Penindakan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus WTS Di Bukittinggi). Sedangkan

masalah penelitian yang penulis teliti adalah Efektifitas Perda No. 8 Tahun 2009

Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang

Panjang.

24

Dari penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman dengan masalah Pemahaman

Mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Bukittinggi Tentang Perda No. 1 Tahun 2012

Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan masalah penelitian yang penulis teliti

adalah Efektifitas Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan

Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini ialah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus dengan

pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan pendekatan yang mencoba

menggambarkan, memaparkan, menafsirkan suatu fenomena yang terjadi saat ini.13

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penulis akan melakukan

penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data penelitian di Satpol PP Padang

Panjang baik dengan cara wawancara maupun dengan cara observasi langsung.

3. Sumber Data

Jenis data penelitian berdasarkan sumbernya ada dua yaitu data primer dan data

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara langsung

dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli yang bersifat masih

baru. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara

langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu

observasi, diskusi terfokus, dan wawancara.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari semua sumber yang

13

Suharsimi Ariakunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993) Cet Ke- 2, hlm.

310

25

sudah ada sebelumnya. Data sekunder bisa didapat dari berbagai sumber misalnya

buku materi, laporan dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan,

maka dalam hal ini digunakan cara yang tepat dalam penelitian ini, yaitu observasi

lapangan, wawancara, dan dukumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data atau informasi dengan

jalan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek

penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan

manusia. Jadi dengan observasi maka kita akan memperoleh gambaran yang lebih jelas

tentang kehidupan sosial yang terjadi dalan kenyataan.14

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab langsung dengan responden untuk

mendapatkan data yang dibutuhkan dan melakukan pengamatan terhadap masalah

yang dijadikan objek penelitian.15

c. Dokumentasi

Dokementasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen –

dokumen.16

d. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, Penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Yaitu menggambarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara mengenai data-

14

S. Nasution, Metode Research (Metode Penelitian), ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 2001) hal 106 15

Cholid Narkubo dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Askara, 1997) cet.

Ke-1, h. 83 16

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbaan, Metodologo Penelitian Social, ( Jakarta : bumi

aksara, 1996), hal 54

26

data yang diteliti, kemudian dilakukan penganalisaan terhadap fenomena tersebut.17

Metode ini diambil karena sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu untuk

mengetahui bagaimana proses penerapan hukuman bagi yang melanggar Perda No. 8

Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok Di

Kota Padang Panjang. Tujuan dari metode deskriptif analisis adalah agar peneliti

mendapatkan hubungan variable-variable sehingga dapat digunakan untuk menjawab

masalah yang dirumuskan dalam penelitian.18

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini serta fokus kajian penelitian tidak

keluar dari pokok pembahasan, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan

sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, defenisi

operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, pada bab ini, penulis akan membahas tentang

Efektifitas Perda Rokok No. 8 Tahun 2009 di Kota Padang Panjang, kemudian juga

melihat bagaimana hukum rokok menurut pandangan Islam. Pada Bab ini, penulis juga

akan memaparkan bagaimana pula usaha yang dilakukan oleh pemerintah sehingga

terbentuknya perda tentang rokok di Padang Panjang khususnya.

Bab III merupakan hasil penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan

latar belakang lahirnya Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok

Dan Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang , serta bagaimana Efektifitas

17

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka

Cipta, 1998), Cet-2 h. 244 18

Jonatan Sarwono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2006), h. 239

27

Perda Rokok No. 8 Tahun 2009 tersebut. Kemudian juga mengulas bagaimana proses

hukuman bagi orang yang masih tetap merokok sesuai dengan perda rokok dan sanksi

apa yang akan diberikan kepada pelanggar perda tersebut.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang didapatkan dari

hasil analisis data dilapangan serta saran-saran.

28

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. EFEKTIFITAS

1. Pengertian

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan

daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap

hukum.19

Kata efektifitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa Latin “efficere”

yang mengandung arti menimbulkan, mencapai hasil. Efektifitas lebih mengarah pada

nuansa hasil (hasil guna, doeltreffendheid). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

efektifitas diartikan sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang

dapat menghasilkan atau membuahkan, mengakibatkan.20

Dengan demikian efektifitas dimaknakan sebagai suatu usaha dilakukan untuk

mencapai hasil sebesar-besarnya, dengan menggunakan waktu, energi, serta sumber

daya yang sekecil-kecilnya. Efektifitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan

hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Pengertian efektifitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang,

tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Mengingat keanekaragaman

pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektifitas, maka tidaklah mengherankan

jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara

meningkatkannya, cara mengaturnya, bahkan cara menentukan indikator efektifitas.

Istilah efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya keberhasilan

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan

19

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 62 20

WJS. Poerwadaminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1975), hal. 16

29

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Berikut ini adalah pengertian efektifitas menurut para ahli.

Menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, “ efektifitas berasal dari

kata efek yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat atau dampak.

Efektif yang artinya berhasil, sedang efektifitas menurut bahasa ketepatan gunaan,

hasil guna, menunjang tujuan”.21

Menurut Agung Kurniawan dalam bukunnya yang berjudul Transformasi

Pelayanan Publik bahwa Efektifitas adalah Kemampuan melaksanakan tugas, fungsi

(operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnnya yang

tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.22

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: “Kegiatan yang memberikan

hasil yang memuaskan dengan memanfaatkan waktu dan cara dengan sebaik-baiknya”.

Dengan demikian, “efektifitas” pada dasarnya menunjuk kepada suatu ukuran

perolehan yang memiliki kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang

diharapkan, sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan.23

Efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi,

karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam

mencapai sasarannya. Tetapi pengukuran efektifitas organisasi bukanlah suatu hal

yang sederhana. Banyak organisasi yang berukuran besar yang banyak bagian yang

sifatnya berbeda-beda. Bagian-bagian ini mempunyai sasaran berdiri yang satu sama

yang lain berbeda, sehingga menimbulkan kesulitan.

21

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994),

hal. 128 22

Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada,2005), hal. 109 23

J.S. Badudu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994), hal. 271

30

Para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang

makna efektifitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang

dibidiknya. Soerjono Soekanto berbicara mengenai derajat efektifitas suatu hukum

ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum,

termasuk para penegak hukumnnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa: “Taraf

kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinnya suatu sistem

hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah

mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi

masyarakat dalam pergaulan hidup”.

Dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, permasalahan kepatuhan

terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam

menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal ini hukum yang dimaksud

dengan efektifitas adalah segala upaya yang lakukan agar hukum yang ada dalam

masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar

berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.24

Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau interaksi

sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan sebagai pedoman yang dipatuhi atau

ditaati yang mengatur hubungan atau pergaulan unsur-unsur sosial yang ada dalam

stuktur masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian hidup antar pribadi, yang

meliputi ketertiban, keserasian dan ketentraman hidup.

Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam

masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, hukum bukanlah hasil karya

pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa

24

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum ,…, hal. 62

31

langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja.

Selanjutnya, langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan

dapat bekerja dan berfungsi secara efektif adalah:

a. Adanya aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum

tersebut;

b. Adanya orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang menatuhi atau

melanggar hukum;

c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;

d. Orang-orang tersebut sebagai subjek dan objek hukum bersedia untuk berbuat

sesuai hukum, namun yang menjadi faktor utama bagi bekerjannya hukum adalah

manusia, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan oleh manusia.

Dalam teori hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah biasanya

dibedakan menjadi tiga macam hal. Hal berlakunya kaidah hukum biasanya disebut

“gelding” (bahasa Belanda) “ gelning” (bahasa Jerman). Tentang hal berlakunya

kaidah hukum, dikenal tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara

baik yaitu menpunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiga dasar tersebut

sangat penting untuk mengukuhkan kaidah yang tercantum dalam peraturan

perundangan menjadi sah secara hukum (legal validity) dan berlaku efektif karena

dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang

2. Faktor- Faktor Efektifitas Perda

Efektifikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum

berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur

efektifitas. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :

32

1. Faktor hukumnya sendiri.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik

penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian

hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan

keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara

secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak

tercapai.

Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan

menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum

tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu

mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka

kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai

intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363

KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja,

yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman

dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.25

2. Faktor Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum merupakan faktor kunci, karena dipundak merekalah

terutama beban penegakkan hukum diletakkan dalam prakteknya. Oleh karena itu,

keberhasilan dan kegagalan proses penegakkan hukum sangat dipengaruhi oleh

kualitas penegak hukum, apakah penegak hukum itu professional atau tidak.

25

Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum, (Jakarta PT Bina Aksari, 1983), hal 15

33

Arti penting penegakkan hukum professional semakin terasa jika dikaitkan dengan

realitas sosial yang penuh dengan ketimpangan dalam struktur sosial, ekonomi,

pendidikan, politik maupun kekuasaan. Walaupun profesionalisme mempunyai arti

penting dalam proses penegakkan hukum, namun semangat profesionalisme semskin

mengalami kemerosotan dikalangan aparat penegak hukum. Kurangnya

profesionalisme terlihat dari lemahnya wawasan pemikiran dan minimnya

keterampilan untuk bekerja, rendahnya motivasi kerja dan rusaknya moralitas personal

aparat penegak hukum. Kurangnya profesionalisme yang rendah dan sangat sedikitnya

program pengembangan sumber daya dikalangan organisasi penegak hukum.26

Para aparat penegak hukum ini, terutama Satpol PP yang dimaksudkan disini,

mereka sudah memiliki tugas dan fungsi dalam menerapkan aturan ini. Namun

kekurangan dalam hal ini adalah frekuensi razia dan sosialisasi yang minim kepada

masyarakat mengenai hal ini karena masih ada juga masyarakat yang melanggar aturan

ini.

3. Faktor Sarana atau fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk

mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi

sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan

yang cukup dan sebagainya.

Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan

nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada

26

Edi Rosman, Sosiologi Hukum, ( Bukittinggi: Hayfa Press, 2005), hal. 132-133

34

fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan

kejahatan.

Peningkatan tehnologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat

penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya

sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan

peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas

tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;

b. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;

c. Yang kurang seharusnya di tambah;Yang macet harus di lancarkan

d. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono

Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan

berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas

atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan

yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan

hukum akan mencapai tujuannya. Penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat

penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi

yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim. Akan tetapi hal itu bukanlah

segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau

fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang

baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.

35

Menurut Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, pernah mengemukakan bahwa

bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan

alat-alat yang proposional. Oleh karena itu sarana atau fasilitas mempunyai peranan

yang sangat penting dalam penegakkan hukum.

4. Kesadaran masyarakat

Kesadaran mereka terhadap hukum ini menjadi taraf kepatuhan mereka akan

hukum, sebagus atau sebaik apapun peraturan tersebut jika tidak disadari dan dipatuhi

oleh masyarakatnya sama saja bohong.

Jika dikaji pemikiran yang dikemukakan di atas, maka dapatlah dikatakan

bahwa agar suatu hukum dapat berfungsi atau hukum itu benar-benar hidup dan

bekerja dalam masyarakat, maka suatu hukum harus memenuhi ketiga macam unsur

diatas, hal itu dikarenakan:

a) Jika hukum hanya berlaku secara yuridis maka kaidah itu merupakan kaidah mati

(dode regel);

b) Jika hukum hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka

kaidah-kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (dwaangmatreegel);

c) Jika hukum hanya berlaku secara filosofis maka kaidah tersebut merupakan

hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).

Oleh karenanya, lazimnya telah menjadi sebuah asumsi yang pasti bahwa

hukum akan berfungsi dan bekerja serta hidup dalam masyarakat jika dalam hukum

dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, hal tersebut dalam ilmu hukum

dikenal dengan “Law of Life’’.

36

Terkait dalam efektifitas hukum dalam masyarakat, Ronny Hanintjo Soemitro

mengutip Metzger bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima

syarat yaitu:

a. Mudah-tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap atau dipahami;

b. Luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan

hukum yang bersangkutan;

c. Efesien dan efektif-tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan

bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam

mobilisasi hukum;

d. Tersediannya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan

dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu;

e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan anggota-anggota

masyarakat bahwa aturan-aturan hukum memang memiliki daya kemampuan yang

efektif.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja

dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai

yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab

menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto , bahwa sebagai

suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup,

struktur, subtansi dan kebudayaan.

Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya,

menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga

tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem)

37

hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku,

nilai-nilai yangmerupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap

baik (hingga dianuti) dan apa yang diangap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai

tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan

estrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah

sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah

3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat

diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di

Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum

perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga

adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada

tempatnya.

3. Teori-teori Efektifitas Hukum

Ada beberapa teori tentang efektifitas yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto

yaitu:

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku

yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional,

sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang

38

memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir

yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak

yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila

seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai

tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap

tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektifitas

hukum artinya efektifitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni

efektivitas hukum.

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi

kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut

bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan

rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan

yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai

pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada

adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum

lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental

sehingga seseorang mempunyai kecendurangan untuk memberikan pandangan yang

baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang

secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai

kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau

bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan

39

mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya

frustasi, tekanan, atau bahkan konflik.27

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu hukum akan efektif apabila

terpenuhi faktor-faktor efektif tidaknya perda itu dijalankan ditengah-tengah

masyarakat. Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas.

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian

Peraturan daerah atau yang sebutan akrab dari perda ini merupakan suatu aturan

perundang-undangan yang ada di dalam ranah konstitusi Indonesia. Perda ini ditetapkan

atas persetujuan dari DPRD atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai

kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten, atau kota.28

Menurut Irawan Soejito peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh

kepala daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formal

tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.29

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-

undangan. Dalam pasal 1 ayat (8) undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah adalah peraturan

perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan

persetujuan bersama Kepala Daerah.30

27

http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/. Diakses 29

Agustus 2015, jam 09.00 wib 28

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

dengan Penjelasan dan Lampiran. (Bandung; Fokus Media, 2011), hal. 12 29

Djoko Prakoso, Proses Pembuatan Peraturan Daerah. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.

43

30

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundang-

Undangan.

http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/

40

Perda juga diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas

persetujuan bersama DPRD dan pemerintah daerah atau dibentuk oleh salah satu unsur

pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan pada tingkat

daerah.31

Menurut Bagir Manan, berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan tingkat

daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah

daerah atau salah satu unsur pemerintahan daerah yang berwenang membuat peraturan

perundang-ndangan tingkat daerah.

Menurut M. Solly Lubis, berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan

ialah proses pembuatan peraturan negara. Dengan kata lain tata cara mulai dari

perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan, atau penetapan akhirnya

pengundangan peraturan yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian peraturan dan perundang-undangan sebagaimana yang

telah dikemukakan para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perundang-

undangam dipandang sebagai hal yang berhubungan dengan peraturan perundangan

negara, termasuk didalamnya Peraturan Daerah, karena Peraturan Daerah adalah

merupakan produk kompromis antara DPRD dan Kepala Daerah yang merupakan

salah satu kewenangan daripada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus

rumah tangga daerah.

Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama

DPRD. Salah satu visi dibentuknya perda adalah dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah provinsi/ kabupaten/ kota dan tugas pembantuan. Ia merupakan

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan

31 Supardan Modeong, Teknik Perundang-Undangan di Indonesia. (Jakarta: PT. Perca 2005),

cet. Ke 1 hal. 75

41

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Oleh karena itu, perda dilarang

bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi.32

2. Dasar Hukum Peraturan Daerah

Menurut M. Solly Lubis mengemukakan ada tiga dasar atau landasan dalam

rangka segala pembuatan peraturan pada tiap jenis dan tingkat, yaitu:

a. Landasan Filosofis

Menurut M. Solly Lubis yang dimaksud dengan landasan filosofis adalah dasar

filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan

hasrat dan kebijaksanaan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan

Negara. Misalnya di Negara Republik Indonesia, pancasila menjadi dasar filsafat

perundang-undangan. Pada prinsipnya tidak dibuat suatu suatu peraturan yang

bertentangan dasar filsafat ini.

Sedangkan pengertian filsafat menurut Prof. Miriam Budiardjo adalah usaha

untuk secara rasional dan sistematis memberi pemecahan atau jawaban atas persoalan-

persoalan yang menyangkut universe (alam semesta) dan kehidupan manusia. Filsafat

menjawab pertanyaan seperti: Apakah asas-asas dari kehidupan? Filsafat sering

merupakan pedoman dari manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah

lakunya.

Sebagaimana diketahui di dalam Ketetapan MPRS Nomor: XX/MPRS/1996

tentang sumber tertib hukum dan tata urutan perundang–undangan Republik Indonesia,

yang mengatur bahwa “Pancasila” adalah sumber dari segala hukum. Dengan demikian

dapat ditarik kesimpulan bahwa pancasila adalah menjadi dasar filsafat perundang-

32

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 137

42

undangan, yang pada dasarnya tidak boleh ada satu peraturan pun yang dibuat

bertentangan dengan dasar filsafat.33

b. Landasan Yuridis

M. Solly Lubis memberikan pengertian yang dimaksud dengan landasan

yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu

peraturan. Misalnya UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan undang-

undang organik. Selanjutnya UU itu menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Perpem,

SK Presiden, Perda, dan lain-lain.

Jadi suatu kebijaksanaan pemerintah daerah yang akan dituangkan ke dalam

suatu peraturan daerah harus mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan

peraturan yang lebih atas. Di dalam menempatkan landasan yuridis di dalam peraturan

daerah harus memperhatikan tata urutan perundang-undangan, jika terdapat dua atau

lebih landasan yuridis suatu peraturan daerah yang tingkatannya sama, maka peraturan

perundang-undangan yang lebih tua ditempatkan di bagian atas, yang harus

disesuaikan dengan tata urutan perundang-undangan yang tercantum di dalam

ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat sementara Nomor XX/1966 sebagai

berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Ketetapan MPR

3) Undang-undang

4) Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang

5) Peraturan Pemerintah

6) Keputusan Presiden

33

Djoko Prakoso, Proses Pembuatan Peraturan Daerah ,…, hal.

43

7) Peraturan Pelaksanaan lainnya.34

c. Landasan Politis

Yang dimaksud dengan landasan politis menurut M. Solly Lubis ialah garis

kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-

kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintah Negara. Tertib peraturan

perundang-undangan di daerah bergantung kepada tertib ketatanegaraan yang

berpuncak kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta batang tubuhnya.

Untuk mencapai tujuan nasional yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 yaitu untuk menuju masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan

Pancasila, maka oleh Majlis Permusyawaratan Rakyat telah ditetapkan garis-garis

besar haluan Negara tanggal 22 maret 1978 Nomor IV/MPR/1978.

Garis-garis besar haluan Negara adalah merupakan garis dan kebijaksanaan

politik untuk memberikan arah bagi perjuangan Negara dan rakyat Indonesia yang

sekarang ini sedang melakukan pembangunan Nasional. Dengan demikian segala

kebijaksanaan peraturan daerah, termasuk di dalamnya segala kebijaksanaan yang akan

dituangkan ke dalam peraturan daerah harus sesuai dan harus disadari oleh garis-garis

besar haluan Negara yang merupakan garis kebijaksanaan pemerintah daerah.35

3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Adapun pembentukan perda didasarkan pada asas pembentukan perundang-

undangan yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan;

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

34

Djoko Prakoso, Proses Pembuatan Peraturan Daerah ,…, hal. 44-47 35

Djoko Prakoso, Proses Pembuatan Peraturan Daerah ,…, hal. 44-47

44

d. Dapat dilaksanakan

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

f. Kejelasan rumusan dan;

g. Keterbukaan.

Materi muatan perda mengandung asas:

a. Pengayoman;

b. Kemanusiaan;

c. Kebangsaan;

d. Kekeluargaan;

e. Kenusantaraan;

f. Bhineka tunggal ika;

g. Keadilan;

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. Ketertiban dan kepastian hukum dan;

j. Keseimbangan, keserasiaan, dan keselarasan.36

Selain dari asas di atas, perda juga dapat memuat asas lain sesuai dengan

substansi perda dan budaya daerah yang bersangkutan. Perda juga tidak boleh keluar

dari aspek teknis peraturan perundang-undangan harus memperhatikan aspek–aspek

teknis perundang-undangan, yaitu:

a. Aspek ketetapan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, meliputi;

struktur perda, pertimbangan, dasar hukum, bahasa (peristilahan), pemakaian huruf,

tanda baca dan materi (muatan isi).37

b. Aspek kesesuaian antara isi dan landasan-landasannya, yaitu:

36

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 138 37

Supardan Modeong, Teknik ,…, hlm. 89

45

1. Kesesuaian dengan landasan filosofis, artinya bahwa peraturan perundang-

undangan dibuat dalam rangka mewujudkan, melaksanakan, dan memelihara cita

hukum (rechtsidee) yang menjadi patokan hidup bermasyarakat.

2. Kesesuaian dengan landasan sosiologis, artinya peraturan perundang-undangan

dibuat sesuai dengan kebutuhan, tuntutan dan perkembangan masyarakat.

3. Kesesuaian dengan landasan yuridis, artinnya bahwa kewenangan membuat

peraturan berada ditangan pelaku yang tepat.

4. Kesesuaian dengan landasan teknik perancangan, artinya bahwa cara-cara tertentu

yang ditetapkan dalam peraturan yang menetapkan cara pembentukan peraturan

perundang-undangan sudah diikuti dengan baik.38

c. Aspek aplikasi, sehingga peraturan perundang-undangan bisa terukur dan dapat

diaplikasikan. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya

dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan meleksanakannya

maupun masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan dan potensi wilayah tempat

peraturan perundang-undangan itu berlaku.39

4. Maksud dan Tujuan Pembuatan Peraturan Daerah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, demikian dinyatakan di

dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sehubungan dengan itu Alfred Hoetaoeroek dan Maroelan Hoetaoeroek memberikan

pengertian tentang tujuan hukum adalah “mengatur hidup bersama manusia supaya

selalu ada suasana damai”.

Begitu pula O. Notohamidjojo merumuskan tentang tujuan hukum sebagai

berikut: “Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi

38

Supardan Modeong, Teknik ,..., hal. 96 39

Supardan Modeong, Teknik ,…, hal. 97

46

lembaga-lembaga sosial masyarakat, (dalam arti luas yang mencakup lembaga-

lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan ), atas dasar

keadilan, untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum.

Mahadi mengutip tulisan Wirjono , sebagai berikut: “tujuan dari hukum ialah

mengadakan keselamatan dan tata tertib dalam suatu masyarakat”. Sesuai dengan

pengertian tujuan hukum tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan

Daerah yang merupakan pruduk perundang-undangan Pemerintah Daerah yang

merupakan produk perundang-undangan Pemerintah Daerah bertujuan mengatur hidup

bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga

keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Sehingga dengan demikian pada dasarnya Peraturan Daerah adalah merupakan

sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara Kepala Daerah dengan

masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu, setiap keputusan yang penting yang

menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan

rakyat di daerah yang bersangkutan dengan melalui wakil-wakilnya di lembaga atau

badan perwakilan rakyat di daerah.40

C. ROKOK

1. Pengertian

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 120 mm (bervariasi

tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau

yang dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar

asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya.41

40

Djoko Prakoso, Proses Pembuatan Peraturan Daerah ,…, hal. 47-48 41

Bambang Trim, Merokok Itu Konyol (Jakarta : Ganeca Exact; 2006), hal. 2

47

Rokok adalah salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya

bagi kesehatan individu dan masyarakat. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa

rokok adalah hasil olahan tembakau termasuk cerutu atau bahan lainnya yang

dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya

atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan

tambahan.42

Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus

dengan kertas dan daun sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap

seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya.

Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja, dapat diproduksi lebih

dari 4000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa

berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker.43

Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang lazim ditemui dalam kehidupan

sehari-hari. Gaya hidup atau life style ini menarik sebagai suatu masalah kesehatan,

minimal dianggap sebagai faktor resiko dari berbagai macam penyakit. Rokok

merupakan salah satu produk industry dan komoditi internasional yang mengandung

sekitar 1.500 bahaya kimiawi.44

2. Kategori Perokok

1) Perokok pasif

Perokok pasif adalah asap rokok yang dihirup oleh seseorang yang tidak

merokok(pasif smoker). Asap rokok yang terhirup oleh orang-orang bukan perokok

karena berada disekitar perokok bisa menimbulkan secone handsmoke.

42

Http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/107/jtptunimus-gdl-ervinakhoi-5334-2-bab2.pdf. Akses

21 mei 2015, jam 09.00 wib 43

Https://ranidwi68.wordpress.com/2013/01/09/pengertian-merokok-dan-akibatnya. Akses 21

mei 2015, jam 09.00 wib 44

M.N. Bustan, Epidemiologi Penyakit Tidak Menular. (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1997), hal.

120

http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/107/jtptunimus-gdl-ervinakhoi-5334-2-bab2.pdf.%20Akses%2021%20mei%202015


https://ranidwi68.wordpress.com/2013/01/09/pengertian-merokok-dan-akibatnya.%20Akses%2021%20mei%202015


48

Perokok pasif pada anak-anak, bisa memicu penyakit asma, menyebabkan

kematian balita mendadak (sundden death infancy syndrome), bronkhitis, pneumonia,

hingga infeksi telinga.45

2) Perokok Aktif

Perokok Aktif adalah seseorang yang dengan sengaja menghisap lintingan atau

gulungan tembakau yang dibungkus biasanya dengan kertas dan daun. Secara langsung

mereka juga menghirup asap rokok yang mereka hembuskan dari mulut mereka.

3. Jenis-Jenis Rokok

Rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Perbedaan ini didasarkan atas bahan

pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok, proses pembuatan rokok, dan

penggunaan filter pada rokok.

a. Rokok berdasarkan bahan pembungkus.

Klobot adalah rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun jagung.

1) Kawung adalah rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren.

2) Sigaret adalah rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas.

3) Cerutu adalah rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau.

b. Rokok berdasarkan bahan baku atau isi.

1) Rokok Putih adalah rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau

yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.

2) Rokok Kretek adalah rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun

tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan

aroma tertentu.

45

Anandita P.F, Asal-Muasal Rokok dan Bahayanya.(Jakarta: Eureka Dwi Raga, 2008), hal. 17

49

3) Rokok Klembak adalah rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun

tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang diberi saus untuk mendapatkan efek

rasa dan aroma tertentu.

c. Rokok berdasarkan proses pembuatannya.

1) Sigaret Kretek Tangan adalah rokok yang proses pembuatannya dengan cara

digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan atau alat bantu sederhana.

d. Sigaret Kretek Mesin adalah rokok yang proses pembuatannya menggunakan

mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuat

rokok. Keluaran yang dihasilkan mesin pembuat rokok telah mampu

menghasilkan keluaran sekitar enam ribu sampai delapan ribu batang rokok per

menit. Mesin pembuat rokok, biasannya dihubungkan dengan mesin

pembungkus rokok sehingga keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokok

batangan namun telah dalam bentuk pack. Ada pula mesin pembungkus rokok

yang mampu menghasilkan keluaran berupa rokok dalam pres, satu pres berisi

10 pack.

e. Rokok berdasarkan penggunaan filter.

1) Rokok Filter adalah rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat gabus.

2) Rokok Non Filter adalah rokok yang pada bagian pangkalnya tidak terdapat

gabus.46

4. Zat-zat yang Terkandung dalam Rokok

Sebatang rokok tampak sederhana, hanya irisan tembakau kering yang di

linting dan dibungkus kertas putih. Benda sederhana itu dibakar dan diisap, asapnya

46

Giri Wiarto, Budaya Hidup Sehat, (Yogyakarta: PT Gosyen Publishing; 2013), hal. 101 - 103

50

oleh orang yang menyukainya. Padahal kenyataannya, rokok mengandung banyak

sekali bahan kimia. Tidak heran jika rokok dijuluki “pabrik bahan kimia”47

Didalam rokok banyak sekali zat–zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan

tubuh. Zat-zat tersebut dapat dapat merusak fungsi organ-organ tubuh kita. Rokok

yang sedang terbakar menghasilkan lebih dari 4000 zat kimia; banyak diantaranya

yang bersifat toksik dan sekitar 40 zat kimia menyebabkan kanker. Senyawa–senyawa

ini tetap berada di udara sebagai asap tembakau yang dihirup oleh orang lain di

kawasan tersebut. Zat-zat yang berbahaya tersebut diantarannya adalah:

a. Acrolein adalah zat yang berbentuk cair tidak bewarna diperoleh dengan mengambil

cairan dari glyceril atau dengan mengeringkannya. Pada dasarnya zat ini

mengandung alkohol yang pasti sangat menganggu kesehatan.

b. Karbon Monooksida ( CO ) adalah gas yang tidak berbau. Zat ini dihasilkan dari

pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat karbon. Jika karbon monoxida ini

masuk ke dalam tubuh akan dibawa oleh hemoglobin ke dalam otot-otot tubuh. Satu

molekul hemoglobin dapat membawa empat molekul oksigen. Apabila didalam

hemoglobin itu terdapat karbon monoxsida, berakibat seseorang akan kekurangan

oksigen.

c. Nikotin adalah cairan berminyak tidak berwarna. Zat ini bisa menghambat rasa

lapar. Jadi menyebabkan seseorang merasa tidak lapar karena menghisap rokok.

d. Ammonia adalah gas yang tidak bewarna, terdiri dari nitrogen dan hidrogen.

Memiliki bau yang sangat tajam dan merangsang. Zat ini sangat cepat memasuki

sel–sel tubuh dan kalau disuntikkan sedikit saja pada aliran darah akan membuat

pingsan dan koma.

47

Hetti Restianti, Awas Narkoba, (Yogyakarta: Eureka Dwi Raga; 2008), hal. 44

51

e. Formic Acid adalah cairan tidak bewarna, tajam baunya, bisa bergerak bebas dan

dapat membuat lepuh.

f. Hydrogen Cyanide adalah gas tidak bewarna, tidak berbau dan tidak ada rasa. Zat

ini paling ringan dan mudah terbakar. Cyanide mengandung racun berbahaya dan

jika dimasukkan langsung ke dalam tubuh akan berakibat kematian.

g. Nitrous Oxide adalah gas tidak berwarna dan jika diisap dapat menyebabkan

hilangnya pertimbangan dan membuat rasa sakit. Zat ini awalnya adalah untuk zat

pembius pada saat operasi.

h. Formaldehyde adalah gas tidak berwarna dan berbau tajam. Gas ini bersifat

pengawet dan pembasmi hama.

i. Phenol adalah zat yang terdiri dari campuran kristal yang dihasilkan dari distilasi

zat-zat organik misalnya kayu dan arang. Phenol bisa terikat didalam protein dan

menghalangi kerja enzyme.

j. Acetol adalah hasil dari pemanasan aldehyde dan menguap dengan alkohol.

k. Hydrogen Sulfide adalah gas yang mudah terbakar dan berbau keras. Zat ini

menhalangi oxidasi enzym ( zat besi berisi pigmen).

l. Pyridine adalah cairan tidak berwarna dan berbau tajam. Zat ini mampu mengubah

alkohol sebagai pelarut dan pembunuh hama.

m. Methyl Chloride adalah merupakan campuran zat-zat bervalensa satu atas nama

hidrogen dan karbon sebagai unsur utama. Zat ini merupakan komponen organik

yang sangat beracun dan uapnya bersifat sama dengan pembius.

n. Methanol adalah cairan ringan yang mudah menguap dan terbakar. Jika diminum

dan diisap dapat berakibat pada kebutaan dan kematian.

52

o. Tar adalah cairan kental bewarna coklat tua atau hitam didapatkan dengan cara

distilasi kayu dan arang juga dari getah tembakau. Zat inilah yang memyebabkan

kanker paru-paru.48

Dari sekian banyak bahan zat kimia tersebut ada 3 jenis bahan kimia beracun

yang paling mematikan di dalam asap rokok. Bahan tersebut adalah tar, nikotin dan

karbon monoksida. Tar dapat mengiritasi paru-paru dan menyebabkan kanker. Nikotin

adalah racun yang menyebabkan kecanduan. Zat yang dapat bergabung dengan zar

beracun lain ini dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Sedangkan karbon

monoksida adalah gas beracun yang mehalangi masuknya oksigen ke dalam tubuh..49

5. Beberapa Jenis Penyakit Akibat Merokok

Merokok dapat menyebabkan turunnya tingkat kesehatan umum perokok,

karena menimbulkan gangguan pada organ–organ tubuh, sehungga terjadi berbagai

macam penyakit. Di USA, setiap tahunnya sekitar 20% kematian ada hubungannya

dengan merokok, melebihi jumlah angka kematian AIDS, pengunaan obat terlarang,

penggunaan alcohol, kecelakaan kendaraan bermotor, bunuh diri, dan pembunuhan. 50

Dibandingkan dengan bukan perokok, merokok menyebabkan meningkatnya

resiko terjadinnya berbagai macam penyakit yaitu:

1. Kanker paru-paru

Kanker ialah penyakit yang disebabkan pertumbuhan yang tidak terkendali dari

sel abnormal yang ada dibagian tubuh. Merokok dapat menyebabkan perubahan

stuktur dan fungsi saluran nafas dan jaringan paru-paru. Pada saluran nafas besar, sel

mukosa membesar (hipertrofi) dan kelenjar mucus bertambah banyak (hiperplasia).

Pada saluran nafas kecil, terjadi radang ringan hingga penyempitan akibat

48

Giri Wiarto, Budaya Hidup Sehat ,…, hal. 103-107 49

Bambang Trim, Merokok Itu Konyol ,…, hal. 5 - 7 50

Soedarto, Lingkungan dan Kesehatan, (Jakarta: CV Sagung Seto, 2013), hal. 232

53

bertambahnya sel dan penumpukan lendir. Pada jaringan paru–paru, terjadi penigkatan

jumlah sel radang dan kerusakan alveoli.

Akibat perubahan anatomi saluran nafas, pada perokok akan timbul perubahan

pada fungsi paru-paru dengan segala macam gejala klinisnya. Hal ini menajadi dasar

utama terjadinya penyakit obstruksi paru menahun.

Hubungan rokok dan sakit paru-paru telah diteliti dalam 4-5 dekade terakhir

ini. Didapatkan hubungan erat antara kebiasaan merokok, terutama sigaret dengan

timbulnya kanker paru-paru. Bahkan ada yang secara tegas menyatakan bahwa rokok

sebagai penyebab utama terjadinya kanker paru-paru.

Pada paru-paru perokok, ada senyawa lengket yang disebut tar yang

menyebabkan kapasitas paru-paru menurun. Perokok mudah terserang bronchitis

(radang saluran pernafasan), sesak nafas, dan asma serta emphysema (pembengkakan

paru-paru). Perokok memiliki kemungkinan meninggal karena kanker paru-paru 20

kali lebih besar daripada bukan perokok.51

2. Jantung Korener

Merokok terbukti merupakan faktor resiko terbesar untuk mati mendadak.

Resiko terjadinnya penyakit jantung koroner meningkat 2-4 kali pada perokok

dibandingkan dengan bukan perokok. Resiko ini meningkat dengan bertambahnya usia

dan jumlah rokok yang diisap. Penelitian menunjukkan bahwa faktor resiko merokok

bekerja sinergis dengan faktor-faktor lain, seperti hipertensi, kadar lemak atau gula

darah yang tinggi terhadap tercetusnya PJK. Perlu diketahui bahwa resiko kematian

akibat penyakit jantung koroner berkurang dengan 50% pada tahun pertama sesudah

rokok dihentikan.

51

Anandita P.F, Asal-Muasal Rokok dan Bahayanya,(Jakarta: Eureka Dwi Raga, 2008), hal. 22

54

Akibat pengumpulan (trombosis) dan pengapuran (aterosklerosis) dinding

pembuluh darah, merokok jelas akan merusak pembuluh darah perifer. Pembentukan

aterosklerosis pada pembuluh darah korener jantung jauh lebih banyak bagi perokok

debandingkan dengan yang non perokok. Kondisi ini akibat mendorong vosokonstriksi

pembuluh darah koroner. Sebagai pendorong faktor resiko PJK yang lain tentu

perokok akan meningkatkan kadar kolestrol didalam darah yang akan memberikan

resiko tinggi terhadap PJK. Demikian juga merokok mempercepat pembekuan darah

sehingga agregasi trombosit lebih cepat terjadi, yang merupakan salah satu faktor

pembentukan aterosklerosis sebagai penyebab PJK.52

3. Bronkitis

Bronkitis terjadi karena paru-paru dan alur udara tidak mampu melepaskan

mucus yang terdapat didalamnya dengan cara normal. Mucus adalah cairan lengket

yang terdapat dalam tabung halus, yang disebut tabung bronchial yang terletak dalam

paru-paru. Mucus beserta semua kotoran tersebut biasanya terus bergerak melalui

tabung boronkial dengan bantuan rambut halus yang disebut silia. Silia ini terus

menerus bergerak bergelombang seperti tentakel bintang laut, anemone, yang

membawa mucus keluar dari paru-paru menuju ketenggorokan.

Asap rokok memperlambat gerakan silia dan setelah jangka waktu tertentu

akan merusaknya sama sekali. Keadaan ini berarti bahwa seorang perokok harus lebih

banyak batuk untuk mengeluarkan mukusnya. Karena sistemnya tidak lagi bekerja

sebaik semula, seorang perokok lebih mudah menderita radang paru-paru yang disebut

bronchitis.

52

Http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/107/jtptunimus-gdl-ervinakhoi-5334-2-bab2.pdf. Akses

21 mei 2015, jam 09.00 wib



55

4. Penyakit Stroke

Menurut Bustan Stroke adalah penyakit deficit neurologist akut yang

disebabkan oleh gangguan pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak serta

menimbulkan gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah otak yang terganggu.

Kejadian serangan penyakit ini bervariasi antar tempat, waktu dan penduduk.

Hans Tendra juga mengungkapkan bahwa penyumbatan pembuluh darah otak

yang bersifat mendadak atau stroke banyak dikaitkan dengan rokok. Resiko stroke dan

resiko kematian lebih tinggi perokok dibandingkan tidak perokok.

5. Hipertensi

Walupun nikotin dan merokok menaikkan tekanan darah diastole secara akut,

namun tidak tampak lebih sering diantara perokok, dan tekanan diastole sedikit

berubah bila orang berhenti merokok. Hal ini mungkin berhubungan dengan fakta

bahwa perokok sekitar 10-12 pon lebih ringan dari pada bukan perokok yang sama

umur, tinggi badan dan jenis kelaminnya. Bila mereka berhenti merokok, sering berat

badan naik. Dua kekuatan, turunnya tekanan diastole akibat adanya nikotin dan

naiknya tekanan diastole karena peningkatan berat badan, tampaknya mengimbangi

satu sama lain pada kebanyakan orang, sehingga tekanan diastole sedikit berubah bila

mereka berhenti merokok.

6. Penyakit Diabetes

Diabetes terjadi ketika Glukosa dalam darah terlalu tinggi karena tubuh tidak

bisa menggunakan dengan benar. Glukosa adalah gula yang diproduksi oleh tubuh dan

terutama diambil dari karbohidrat dalam makanan.

Bukti-bukti lebih banyak menunjuk pada peran rokok terhadap timbulnya

penyakit diabetes atau bahwa penderita diabetes akan memperparah resiko kematian

jika terus merokok.

56

7. Impotensi

Impotensi merupakan kegagalan atau disfungsi alat kelamin laki–laki secara

berulang. Cirri utamanya adalah kegagalan mempertahankan ereksi atau berhasil ereksi

tetapi” kurang keras”. Rokok merupakan salah satu penyumbang penting terjadinya

impotensi.

Para ahli mengaitkan terjadinya impotensi dengan peran rokok yang merusak

jaringan darah dan syaraf. Dan karena seks yang sehat memerlukan “kerjasama”

seluruh komponen tubuh, maka adanya ganguan pada komponen vital menyebabkan

ganguan dan bahkan kegagalan seks seperti halnya yang terjadi pada impotensi.

6.Kematian Akibat Merokok

Beberapa tahun terakhir, industri-industri rokok berskala internasional telah

memindahkan pasarnya ke Negara-negara berkembang yang masih lemah regulasinya

seperti Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia termasuk “surga” bagi kalangan industri

rokok internasional tersebut.

Di Indonesia, kematian akibat merokok telah mencapai 57.000 kasus setiap

tahunnya atau dengan kata lain, setidak-tidaknya ada 156 jiwa yang melayang setiap

harinya. Sementara itu menurut WHO, tercatat sebanyak 3,5 juta orang dalam setahun

yang menemui kematian akibat kebiasaan merokok atau dengan kata lain tercatat

sebanyak 10.000 orang menemui kematian setiap harinya di dunia (4.41 persen pada

periode tahun 1990-1997). Hanya saja kasus kematian sebagai akibat merokok

memang tidak terlalu diributkan. Padahal secara ekonomi, uang yang “terbakar” sia-sia

dari sector ini mencapai sekitar 12,6 trilyun rupiah setiap harinya.

Kebiasaan merokok saat ini merupakan penyebab kematian 10 persen

penduduk dunia, artinya dari 10 orang penduduk dunia yang mati, maka 1 orang di

antaranya adalah akibat kebiasaan merokok. Pesan-pesan untuk tidak merokok tidak

57

akan berarti apabila ditujukan kepada perokok usia tua krena memang tujuan utama

menghindari dampak negatif akibat merokok adalah bagi mereka yang masih berada

pada usia muda. Separuh dari semua perokok meninggal karena merokok dan

seperempat diantara mereka akan menemui ajalnya pada usia setengah baya. Perokok-

perokok dikanada diperingatkan oleh pemerintah mereka dengan kalimat, “Tidak

berguna tetapi mematikan”.53

D. HUKUM ROKOK DALAM PANDANGAN ISLAM

Kebiasan merokok di masyarakat sudah menjadi kebiasaan yang dianggap

biasa, mungkin karena begitu banyaknya para perokok atau juga karena begitu

banyaknya aktifitas merokok yang biasa di jumpai sehingga merokok menjadi hal yang

lumrah dan biasa saja. Dari kalangan pengusaha sampai karyawan dan buruh, dari

mulai pejabat sampai rakyat jelata, dari kalangan intelektual sampai kalangan orang

awam, dan dari kalangan tokoh agama sampai umat, mereka tidak lepas dari kebiasaan

merokok. Lihat lah orang-orang yang ada di keluarga dan teman-teman , tetangga,

banyak diantara mereka adalah perokok maka begitu akrabnya dengan dunia rokok.

Bahkan banyak yang menyebut Indonesia adalah surganya perokok karena begitu

bebas dalam merokok.

Di tengah masyarakat telah tersebar dan terbentuk opini bahwa hukum rokok

adalah makruh. Keyakinan ini membuat para perokok seakan mendapat jastifikasi dari

agama bahwa merokok diperbolehkan oleh islam, bukan haram. Seseorang telah

mengetahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim tentunya kaum

muslimin lah yang paling banyak mengkonsumsi rokok. Kemudian ketika dikatakan

kepada para perokok bahwa hukum rokok dalam agama islam adalah haram dengan

53

Ahmad Sanusi Musthofa, Problem Narkotika Psikotropika dan HIV-AIDS.(Jakarta: Zikrul

Hakim; 2002), hal. 98

58

mengacu kepada dalil-dalil yang ada, banyak diantara mereka yang kaget dan heran.

Mereka merasa aneh dan ganjil dengan orang yang mengatakan bahwa rokok adalah

haram.

Kondisi masyarakat di negara Indonesia lebih parah dalam masalah rokok

dibanding kondisi masyarakat di sebagian negara yang para ulamanya telah memberi

fatwa dengan terang-terangan bahwa rokok adalah haram, seperti Malaysia, Brunei,

dan kebanyakan negara Timur Tengah. Meskipun di negara-negara tersebut juga masih

banyak dijumpai para perokok.

Fatwa haram merokok yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam

ijma’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, yang berlangsung di Padang Panjang

Sumatera Barat pada tanggal 23-26 Januari 2009, telah memunculkan reaksi yang

beragam dari masyarakat. Disatu sisi ada yang setuju, namun disisi lain banyak juga

yang menolak.

Bukan tanpa alasan mengeluarkan fatwa ini. Seperti sudah di ketahui bersama

bahwa rokok memang memiliki dampak negatif yang cukup besar, tidak hanya bagi

perokok aktif tapi juga bagi perokok pasif. Dampak yang lebih besar justru dialami

oleh perokok pasif karena kepulan asap rokok mengandung dua kali lipat racun dari

rokok yang dihisap sendiri. Dan dampak buruk ini menjadi penyebab timbulnya

berbagai penyakit yang mematikan. Berdasarkan penelitian KPAI angka kematian

yang diakibatkan oleh rokok adalah 427.923 jiwa/tahun. Tentu saja angka ini akan

bertambah selama kebiasaan merokok tidak segera ditekan.

Rokok memang merupakan salah satu fenomena sosial yang cukup unik. Meski

sudah tahu bahwa rokok mengancam kesehatan tapi tetap saja rokok mendapat

dukungan yang besar terutama dari kalangan perokok sendiri. Para perokok bukan

59

tidak tahu dampak dari merokok bahkan seharusnya mereka yang paling tahu karena

pada setiap bungkus telah tertulis dengan jelas dampak merokok. Jika demikian

bukankah berarti merokok sama dengan bunuh diri.

Para perokok berargumen bahwa merokok dapat merangsang imajinasi kreatif, ada

pula yang mengatakan merokok dapat menenangkan. Meski tidak sedikit yang

mengatakan bahwa merokok merupakan perbuatan yang sia-sia.

Fatwa haram merokok yang dikeluarkan MUI bukan hal yang baru pertama kali

muncul. Larangan merokok juga pernah diatur oleh pemerintah DKI Jakarta dalam PP.

No. 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang kemudian

diubah menjadi PP. No. 19/2003 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang disertai dengan

hukuman bagi yang melanggarnya berupa kurungan selama enam bulan ditambah

denda sebesar 50 juta .

Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga pernah melakukan hal yang

sama. Di India pada bulan November 2001 pernah mengeluarkan keputusan tentang

larangan merokok ditempat-tempat umum serta pembatasan iklan sponsor dari

perusahaan rokok. Semenjak dikeluarkan peraturan tersebut konsumsi rokok di India

mengalami penurunan dari 97 juta pada tahun 2000 menjadi hanya 92 juta pada tahun

berikutnya.

Pada tahun 2006, pemerintah Inggris mengelaurkan UU tentang larangan merokok

ditempat kerja yang meliputi kantor, pabrik, toko, pub, alat transportasi umum, dan

lain sebagainya. UU ini baru direalisasikan pada 1 Juli 2007 dan cukup berhasil untuk

menekan jumlah angka perokok. Hal ini dibuktikan dengan adanya kurang lebih

600.000 orang penduduk Inggris berhenti merokok.

60

Di Cina larangan merokok disebagian besar fasilitas umum dikeluarkan menjelang

Olimpiade yaitu pada Juli 2008. Di Skotlandia angka pengidap serangan jantung turun

hingga 17 persen dalam setahun pada 2006 setelah diberlakukan larangan merokok

ditempat umum. 54

1) Hukum Dan Status Rokok Dalam Pandangan Ulama

a. Menurut Imam Ibnu ’Abidin rahimahullah

Di dalam Kitab Radd al-Muhtaar, Imam Ibnu ’Abidin rahimahullah menyatakan,

”Pendapat para ulama mengenai masalah rokok tidaklah seragam. Sebagian ulama

berpendapat bahwa rokok hukumnya makruh; sebagian yang lain mengharamkannya,

dan sebagian yang lain memubahkannya. Masing-masing menyatakan pendiriannya

dalam karya-karya mereka.”

Masih menurut beliau, ”Di dalam Kitab Syarah al-Wahbaaniyyah karya Imam al-

Surunbulaliy , beliau menyatakan, ”Dilarang jual beli rokok dan menghisapnya. Orang

yang menghisap rokok di saat puasa tidak diragukan lagi ia telah berbuka. Di dalam

Syarah al-Allamah Syaikh Isma’il al-Nablusiy, orang tua dari guru kami, ’Abd al-

Ghaniy, terhadap kitab Syarah al-Durari, disebutkan bahwa seorang suami punya hak

melarang isterinya memakan bawang putih, bawang merah, dan semua makanan yang

menyebabkan mulut berbau…Gurunya guru kami, al-Musayyaraiy dan yang lainnya,

memberikan fatwa larangan menghisap tembakau.”

’Allamah Syaikh ’Ali al-Ajhuriy memiliki sebuah risalah (tulisan) yang

membolehkan menghisap tembakau. Di dalam tulisan itu disebutkan bahwasanya

orang yang memberi fatwa bolehnya menghisap tembakau bersandar kepada Imam

empat madzhab.

54

http://www.almanhaj.or.id/content/263/slash. Akses 29 Agustus 2015, jam 14.30 wib

http://www.almanhaj.or.id/content/263/slash.%20Akses%2029%20Agustus%202015

61

Ibnu ’Abidin menyatakan, ”Saya katakan, ”Ulama yang juga mengarang tulisan

yang membolehkan menghisap tembakau adalah guru kami yang arif, ’Abdul Ghaniy

al-Nablusiy. Tulisan itu berjudul al-Shulhu bain al-Ikhwaan fi Ibaahat Syurb al-

Dukhaan. Beliau telah menjelaskan dengan sangat baik masalah ini dalam karya-

karyanya. Beliau mengkritik dengan sangat keras orang-orang yang mengharamkan

atau memakruhkan tembakau. Sebab, keduanya (haram dan makruh) adalah hukum

syariat yang harus disandarkan pada dalil. Padahal tidak ada satupun dalil yang

menunjukkan hukum itu. Pasalnya, tidak terbukti bahwa tembakau itu memabukkan,

melemahkan, atau membahayakan (dlarar). Tetapi justru terbukti bahwa ia memiliki

beberapa manfaat. Hukum tembakau (rokok) masuk dalam kaedah ”al-ashl fi al-

asyyaa’ ibaahah” (hukum asal dari benda adalah mubah). Sesungguhnya beberapa

dlarar yang terkandung di dalamnya tidak menjadikan keseluruhannya haram. Madu

bisa membahayakan orang yang terkena penyakit kuning akut. Seandainya Allah swt

menetapkan keharaman atau kemakruhan tembakau, maka pastilah ada dalil yang

menunjukkannya. Akan tetapi, jika tidak ada, maka harus dinyatakan bahwa mubah

adalah hukum asalnya. Nabi Saw tawaqquf (menahan diri) dalam masalah

pengharaman khamer sebagai umm al-khabaaits (induk segala barang yang

menjijikkan); padahal beliau adalah musyarri’, hingga turun nash qath’iy pada dirinya.

b. Dalam Haasyiyyah al-Bajiiramiy

Di dalam Haasyiyyah al-Bajiiramiy disebutkan, ”Jika penguasa memerintahkan

perkara-perkara mubah yang di dalamnya terdapat kemashlahatan bagi orang banyak,

semacam menghisap rokok, maka, rakyat wajib mentaatinya. Di dalam Fatawa al-

Azhar, ’Abdurrahman Qaraa’ah menyatakan, ”Menghisap rokok tidak pernah terjadi di

masa Nabi saw, Khulafaaur Rasyidin, shahabat, maupun tabi’in. Menghisap rokok

terjadi pada masa-masa belakangan. Para ulama berpendapat dalam masalah ini.

62

Sebagian mereka mengharamkannya, dan sebagian lagi memakruhkan. Sebagian lagi

memubahkannya. Saya (’Abdurrahman Qara’ah) menguatkan pendapat yang

memakruhkannya.

Adapun Hasanain Mohammad Makhluf menguatkan pendapat yang

memubahkannya. Di dalam Fatawa al-Azhar, beliau menyatakan, ”Kami menyatakan;

ketahuilah, sesungguhnya hukum menghisap rokok adalah hukum ijtihaadiy. Pendapat

para fukaha dalam masalah ini tidaklah seragam. Yang benar menurut kami adalah

sebagaimana yang disebutkan di dalam Kitab Radd al-Muhtaar; bahwa hukum

menghisap rokok adalah mubah. Orang-orang yang bersandar kepada imam empat

madzhab telah memfatwakan kebolehannya; seperti penuturan dari al-’Allamah al-

Ajhuuriy al-Maalikiy di dalam tulisannya.

c. Menurut Lajnah al-Daaimah li al-Buhuuts wa al-’Ilmiyyah wa al-Iftaa’

Menurut Lajnah al-Daaimah li al-Buhuuts wa al-’Ilmiyyah wa al-Iftaa’, menghisap

rokok hukumnya adalah haram. Di dalam Kitab Fatawa Lajnah al-Daaimah li al-

Buhuuts wa al-’Ilmiyyah wa al-Iftaa’ disebutkan, ”Menghisab rokok hukumnya haram.

Orang yang terlanjur menghisap rokok, ketika hendak masuk ke dalam masjid wajib

membersihkan mulutnya untuk menghilangkan bau busuk mulutnya, dan untuk

mencegah dlarar dan gangguan bau rokok bagi orang-orang yang sholat. Akan tetapi,

menghisap rokok tidaklah membatalkan wudhu.

Demikianlah, para fukaha kontemporer berselisih pendapat mengenai status hukum

rokok. Ada tiga pendapat masyhur dalam masalah ini; haram, makruh, dan mubah.

Lantas, mana pendapat rajih yang wajib kita ikuti? Untuk menjawab pertanyaan ini

63

harus diketahui terlebih dahulu pandangan syariat Islam terhadap hukum asal benda,

baru setelah itu hukum-hukum derivatifnya.55

2) Hukum Asal Benda

Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa benda hanya memiliki dua status hukum

saja, yakni yakni halal dan haram. Sedangkan hukum atas perbuatan manusia ada lima,

yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Para ulama juga sepakat bahwa

hukum asal benda adalah mubah, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ketentuan

ini didasarkan pada firman Allah SWT:

Artinya:”Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan

kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak

memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang

mengalir atau daging babi –karena sesungguhnya semua itu kotor– atau

binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang

dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak

(pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al-An’aam (6): 145)

Ayat ini dengan sharih menyatakan bahwa tidak ada benda yang diharamkan

oleh Allah swt, kecuali benda-benda yang disebut di dalam ayat ini. Hanya saja, karena

ayat ini Makiyyah, maka benda-benda yang diharamkan hanya sebatas pada bangkai,

darah yang mengalir, babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah.

Setelah itu, Syaari’ menambah jenis-jenis benda yang diharamkan, baik yang

disebutkan di dalam al-Quran maupun hadits-hadits shahih; semacam binatang

bertaring dan berkuku tajam, binatang jalalah, dan lain sebagainya.

55

http://atifhidayat.wordpress.com/2009/01/31/hukum-merokok. akses 29 Agustus 2015, jam

11.00 wib

http://atifhidayat.wordpress.com/2009/01/31/hukum-merokok.%20akses%2029%20Agustus%202015

64

Dengan demikian, ayat ini dengan sharih menyatakan bahwa hukum asal dari

benda adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.Di ayat lain,

Allah SWT berfirman:

…

Artinya: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu…” (Qs.

al-Baqarah (2): 29 )

Imam Syaukaniy di dalam Kitab Fath al-Qadiir menyatakan, “Ayat ini

merupakan dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal dari benda yang diciptakan

adalah mubah, hingga ada dalil yang memalingkan hukum asalnya (mubah).

…

Artinya: Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang

telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang

mengharamkan) rezki yang baik?” (Qs. al-A’raaf (7): 32

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Islam

hukum rokok ada perbedaan pendapat para ulama, yaitu ada yang menyatakan hukum

merokok itu mubah, makruh bahkan ada pula yang berpendapat haram.

BAB III

HASIL PENELITIAN

65

A. MONOGRAFI KOTA PADANG PANJANG

Padang Panjang merupakan wilayah yang dapat disebut sebagai Minang kabau

kecil. Karena penduduknya berasal dari berbagai daerah di Minang kabau. Sehingga

dapat dilihat, dialek yang menjadi bahasa sehari-hari bukan dialek yang khas,

melainkan dialek standar Minang kabau yang mudah dimengerti. Hal ini terbentuk

karena terjadinya asimilasi berbagai adat dan kebudayaan Minang kabau dari berbagai

daerah. Salah satu faktornya adalah Padang Panjang sebagai kota perlintasan yang

telah dikenal sejak masa lampau. 56

Padang Panjang adalah satu-satunya pintu gerbang menuju Pariaman dan

Padang yang terkenal dengan empat alur jalan menuju Pariaman dan Padang. Pertama

jalan janjang banyak, yaitu jalan yang ada sekarang (Dibuat waktu Gubernur Jendral

Van den Bosch 1930 atau jalan yang sering dilewati oleh masyarakat 5-koto (6 koto

sekarang). Kedua Jalan Jawi, yaitu jalan yang terletak di lembah sungai andok.

Jalan ini yang sering dilewati oleh masyarakat 4 koto. Ketiga Jalan Ambacang

Rombok di tambangan yaitu yang sering dilewati oleh masyarakat Batipuah dan Tanah

Datar. Keempat Jalan Paninggahan, yang sering dilewati oleh masyarakat sekitar

daerah Singkarak dan Solok.

Padang Panjang telah memiliki tempat berjual beli yang disebut pakan yang

ramai dan tersusun baik, namanya Pekan Jumat. Letaknya berdampingan sisi empat

buah nagari, yaitu nagari Paninjauan, dan kalau dipandang lebih luasnya di tengah-

tengah daerah 9 koto yang disebut sekarang X koto. Barang-barang yang

diperdagangkan adalah rempah-rempah dan hasil tambang yang dihasilkan oleh

masyarakat 9 koto (X Koto sekarang), Batipuah dan lain-lain, hasil alam dari

pedalaman Minangkabau lainnya, sutera merah hasil kerajinan tenun masyarakat

56

Arsip Bappeda Padang Panjang. Tahun 2014, hal. 32

66

Sumpur dan Pitalah, akasia hasil dari lembah Pandai Sikat dan Koto Laweh, kopi

berkualitas tinggi yang dihasilkan dari daerah lereng gunung Merapi dan Singgalang

arah Agam, sayur-sayuran segar dari lereng gunung Singgalang. Pedagang dari luar

seperti Eropah, Timur Tengah dan Hindia membawa dagangan berupa benang, kain

dan barang berharga lainnya.

Padang Panjang selain dikenal sebagai Kota hujan. Juga dikenal sebagai kota

Pendidikan. Hal ini dapat dilihat banyaknya Institusi-institusi pendidikan yang tidak

hanya para pelajarnya berasal dari daerah-daerah di Sumatera Barat. Akan tetapi

banyak juga pelajar dari luar provinsi dan mancanegara. Sejarah sebagai kota

Pendidikan telah terjadi sejak lama, Kota Padang Panjang menjadi tempat bagi

lahirnya sekolah Modern pertama dan sekolah modern perempuan pertama di

Indonesia. Dua orang tokoh pelopor pendidikan yang memiliki ikatan saudara yaitu,

Zainudin Labay yang mendirikan Diniyah School yang kemudian dilanjutkan oleh

adiknya Rahmah El Yunusiah yang kemudian mendirikan Diniyah Putri menjadikan

Padang Panjang sebagai kota yang menjadi tempat berdirinya sekolah islam modern

pertama di Indonesia.

Hingga saat ini Diniyah Putri masih tetap berdiri dan terus berkembang.

Institusi ini telah mendapat pengakuan hingga dalam kancah dunia Internasional sejak

awal berdirinya. Tidak heran jika para pelajarnya bahkan berasal dari luar negeri

seperti Malaysia, Brunei, Singapura dan Lainnya. Selain Diniyah Putri, Padang

Panjang juga merupakan tempat berdirinya Yayasan Perguruan Thawalib yang terdiri

dari Thawalib Putra dan Thawalib Putri yang merupakan kelanjutan sekolah agama

yang bernama surau jembatan besi yang didirikan pada masa peralihan abad ke 20 oleh

Syech Abdullah.

67

Sebagai kota pendidikan, Padang Panjang juga merupakan tempat berdirinya

institusi-institusi pendidikan pesantren. Padang Panjang juga memiliki sekolah-sekolah

umum lainnya yang pada umumnya menjadi favorit para pelajar dari berbagai daerah

di Sumatera Barat. Padang Panjang sebagai kota Pendidikan dijuluki dengan kota

“Serambi Mekah”. Hal ini disebabkan banyaknya berdiri sekolah-sekolah modern

Islam.

Padang Panjang dibagi dalam 2 Kecamatan yakni Kecamatan Padang

Panjang Barat terdiri dari 8 Kelurahan dan Kecamatan Padang Panjang Timur juga

dibagi menjadi 8 Kelurahan. Kelurahan yang ada di kecamatan Padang Panjang Timur

yaitu : Guguk Malintang, Tanah Pak Lambik, Koto Panjang, Koto Katik, Ngalau, Ekor

Lubuk, Ganting dan Sigando. Sedangkan nama kelurahan yang ada di Kecamatan

Padang Panjang Barat adalah : Silaing Bawah, Silaing atas, Pasar usang, Kampung

Manggis, Tanah Hitam, Pasar Baru, Bukik surungan dan Balai-Balai.57

B. Letak dan Batas Administrasi Wilayah

Padang Panjang merupakan salah satu kota terkecil yang berada di wilayah

Provinsi Sumatera Barat. Padang Panjang mempunyai luas 2.300 Ha atau sekitar 0,05

persen luas Sumatera Barat. Walaupun kecil, Kota Padang Panjang memiliki posisi

yang cukup strategis karena terletak pada lintasan regional anatara Kota Padang

Panjang dengan Kota Bukittinggi, dan begitu juga anatara Kota Solok dengan Kota

Bukitinggi.

Secara geografis Kota Padang Panjang terletak antara 100 20 dan 100 30 Bujur

Timur dan 0 27 dan 0 32 Lintang Selatan. Kota Padang Panjang berbatasan langsung

dengan Kabupaten Tanah Datar, baik disebelah utara, selatan, barat maupun timur. Di

57

Wawancara dengan Bapak Putra Dewangga sebagai Kabid Litbang Statistik pendataan dan

pelaporan Bappeda Padang Panjang Tanggal 15 Juni 2015

68

sebelah utara, barat, dan selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto sedangkan

sebelah timur dengan Kecamatan Batipuh.58

Tabel 3. 1

Batas Wilayah

Batas Daerah Kecamatan

Sebelah Utara

Sebelah Selatan

Sebelah Timur

Sebelah Barat

Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar


Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar


Tabel 3.2

Luas Daerah Menurut Kecamatan dan Kelurahan

No. Kecamatan/Kelurahan Luas (Ha) Persentase

(%)

A. Kecamatan Padang Panjang Barat 975 42,39

1. Silaing Bawah 261 11,35

2. Silaing Atas 54 2,35

3. Pasar Usang 59 2,57

4. Kampung Manggis 316 13,74

5. Tanah Hitam 72 3,13

6. Pasar Baru 23 1,00

7. Bukit Surungan 121 5,26

8. Balai-Balai 69 3,00

B. Kecamatan Padang Panjang Timur 1.325 57,61

1. Koto Panjang 133 5,78

2. Koto Katik 101 4,39

3. Ngalau 145 6,30

58

Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Padang Panjang. Tahun 2014, hal. 3

69

4. Ekor Lubuk 280 12,17

5. Sigando 140 6,09

6. Ganting 310 13,48

7. Guguk Malintang 190 8,26

8. Tanah Pak Lambik 26 1,13

Jumlah/Total 2.300 100,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kota Padang Panjang terdiri dari 2 kecamatan

dari 16 kelurahan yaitu Padang Panjang Barat dengan luas daerah 975 Ha terbagi ke 8

(delapan) kelurahan dan Padang Panjang Timur dengan luas 1.325 Ha juga memiliki 8

(delapan) kelurahan. Kelurahan Kampung Manggis adalah kelurahan dengan luas

wilayah terbesar di Kota Padang Panjang dengan luas 316 Ha, sedangkan Kelurahan

Pasar Baru adalah kelurahan dengan luas wilayah kecil, luasnya hanya 23 Ha.59

C. Demografi (Kependudukan)

1. Jumlah Penduduk

Dilihat dari aspek demografis, dapat dikemukakan bahwa jumlah penduduk

Kota Padang Panjang secara fluktuatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tahun 2008 penduduk Kota Padang Panjang adalah 54.218 jiwa. Sedangkan menurut

BPS, tahun 2009 penduduk Kota Padang Panjang turun menjadi sebanyak 46.365 jiwa.

Selanjutnya hasil Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kota Padang

Panjang adalah sebanyak 47.069 jiwa, serta meningkat menjadi 47.619 jiwa pada tahun

2011. Sedangkan tahun 2012, sesuai dengan proyeksi BPS, jumlah penduduk Padang

Panjang adalah sebanyak 48.187 jiwa. Kemudian tahun 2013, menurut BPS jumlah

penduduk Padang Panjang meningkat menjadi 48.792 Dilihat dari tingkat kepadatan

59

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kota Padang Panjang. Tahun 2013,

hal. 2

70

penduduk dari tahun 2008 sampai tahun 2013 rata-rata bergerak dari 2.357 jiwa per

km² tahun 2008, menjadi 2.121 jiwa per km² tahun 2013.60

Tabel. 3.3

Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang dan Tingkat Kepadatannya

Tahun 2008-2013

Tahun Jumlah Penduduk Kepadatan

2008 54.218 2357

2009 46.365 2015

2010 47.069 2046

2011 47.619 2070

2012 48.187 2095

2013 48.792 2121

2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang menurut kelompok umur dan Jenis

Kelamin pada hasil pendataan tahun 2013 dapat dilihat bahwa telah terjadi

peningkatan jumlah penduduk sebesar 3,79 persen menjadi 48.792 jiwa dengan

komposisi 24.256 jiwa penduduk laki-laki dan 24.536 jiwa penduduk perempuan.61

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk dirinci Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No kelompok Umur Jenis Kelamin

Jumlah Ket Laki-laki Perempuan

I II III IV V VI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 – 4

5 – 9

10 – 14

15 – 19

20 – 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

2 518

2 516

2 619

2 444

1 916

1 761

1 810

1 723

1 531

2 406

2 376

2 430

2 362

1 969

1 825

1 842

1 719

1 556

4 924

4 892

5 049

4 806

3 885

3 586

3 634

3 442

3 087

60

Badan Pusat Statistik,…, Tahun 2014, hal 141-142 61

Badan Pusat Statistik,…, Tahun 2014, hal 156

71

10

11

12

13

14

15

16

45 – 49

50 – 54

55 – 59

60 – 64

65 – 69

70 – 74

75+

1 347

1 213

1 040

722

433

318

345

1 402

1 297

1 095

739

500

441

595

2 749

2 510

2 135

1 461

933

759

940

Jumlah 24 256 24 536 48 92

D. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

a) ZamanKolonial

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenal dengan sebutan Bailluw

pada masa penjajahan Belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi

Kepanewon. Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan

masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari

bahasa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu Pamong adalah

seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai

pembina masyarakat di wilayahnya, lazimnya seorang pamong adalah orang yang lebih

tua, pemuka agama atau pemuka adat serta golongan-golongan yang berasal dari kasta

Brahmana sebagimana dalam klasifikasi pembagian kasta pada agama hindu.

Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang

yang di emong di bina dalam hal ini adalah rakyat atau masyarakatnya. Melihat

pengertian diatas dapat kita ambil sebuah defenisi arti dari pamong praja, yaitu petugas

atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan

tentram. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah selalu

tumbuh dan berkembang, bila ditelaah dari sisi kependudukan maka grafik natalitas

dan mortalitasnya terus mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya

72

pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala

macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret

1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama

Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk

selanjutnya di peringati menjadi hari jadi SATPOL PP dalam setiap tahunnya.62

b) Era Awal Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan RI pembentukan Polisi Pamong Praja tidak secara serempak

tetapi bertahap tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi Negara Kesatuan Republik

Indonesia pada waktu itu yang pertama membentuk Polisi Pamong Praja adalah Daerah

Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 1948 dengan nama "Detasemen Polisi

Pamong Praja" dengan susunan Formasi:

a. 1 Pemimpin disebut Mentri Polisi;

b. Agen Polisi;

c. 19 Pembantu Agen Polisi.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950

berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri NO. UR32/2/21/Tahun 1950; dengan

susunan Formasinya :

a. 1 Menteri Polisi;

b. 5 Calon Agen Polisi Pamong Praja;

c. 5 Pembantu Keamanan.

Pada Tahun I960 dimulai pembentukan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan

Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun

62

Http:// satpolppsulbar.blogspot.com/2010/11- sejarah-berdirinya-satpol-pp.html. Akses tangal

23juli 2015

73

I960 tanggal 30 Nopember I960 dengan susunan formasi tiap-tiap Kecamatan sebanyak-

banyaknya:

a. 1 Orang Mentri Polisi Muda;

b. 5 Agen Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja pada saat itu pada dasarnya mempunyai tugas yang cukup

luas yaitu bidang pemerintahan umum terutama dalam pembinaan ketentraman dan

ketertiban di Daerah. Di samping itu Polisi pamong Praja aktif juga membantu usaha-

usaha konsolidasai dan stabilisasi teritorial pada daerah-daerah yang baru diamankan

oleh Anggkatan Perang.Nama Polisi Pamong Praja sendiri dalam sejarah keberadaanya

telah berkali-kali berganti nama yaitu:

a. Tahun 1948 untuk D.I Yogyakarta disebut "Detasemen Polisi Penjaga Keamanan

Kapanewon" kemudian pada tahun yang sama di ubah menjadi Detasemen Polisi

Pamong Praja.

b. Menurut Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 32/2/20 dan No. 32/2/21 Tanggal 3

Maret 1950 secara nasional disebut Kesatuan Polisi Pamong Praja.

c. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Pagar Baya dengan Peraturan Mentri

Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962.

d. Tahun 1963 berganti nama menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari

1963.

e. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 disebut Polisi Pamong Praja.63

E. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang

63

Http://asalusul.sofhaljamil.com/2010/04/sejarah-terbentuknya satuan-pamong-praja.html. akses

22 Juli 2015

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

74

F. Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang

1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah pada dasarnya merupakan kondisi yang

ingin dicapai dalam jangka 5 tahun mendatang. Dengan kata lain, visi

pembangunan jangka menengah yang diinginkan di masa mendatang. Visi dan misi

SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang jangka menengah adalah

sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat taat hukum dan partisipatif dalam memelihara

ketentraman dan ketertiban umum”.

2. Misi

Untuk mewujudkan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Panjang tersebut, ditetapkan pula beberapa misi yang akan dilaksanakan dalam

periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Padang Panjang yang taat hukum.

SEKSI OPERASI

SUHENDRI S.sos

SEKRETARIS DAERAH

KEPALA SATUAN

YONI ALDO, A.Md

YO

YONI ALDO

BB

SUB BAGIAN TATA

USAHA

FRIYETNI, SE

SEKSI PENYIDIKAN

DAN PENINDAKAN

SURYATI A.Md

PERLINDUNGAN

MASAYARAKAT

RULLY HARDIAH

S,STp,Mpa

SEKSI PEMBINAAN

DAN

PENGEMBANGAN

KASIMIN, S.sos

75

2. Mewujudkan kondisi tertib, tentram dan aman melalui partisipasi dan peran aktif

masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban.

3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kinerja agar lebih profesional

sebagai aparatur pemerintah dalam upaya menumbuhkan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah. 64

G. Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Tertib

Rokok Di Kota Padang Panjang

1. Penjelasan Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan

Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang

Dalam Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan

Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang, pada BAB I Ketentuan Umum pada

pasal I sudah dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah menjelaskan bahwasanya dilarang

melakukan kegiatan merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasn Tertib Rokok

yang termasuk Kawasan Tanpa Asap Rokok yaitu tempat proses belajar mengajar, tempat

kegiatan anak-anak, tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan dan rumah sakit.

Sedangkan Kawasan Tertib Rokok yaitu tempat wisata, hotel, pasar, restoran, kantor

pemerintahan, kantor swasta dan pabrik

Pada BAB II Azas Dan Tujuan pasal 2 dijelaskan bahwasannya peraturan daerah ini

dikeluarkan untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya dalam hal ini adalah pengendalian terhadap bahaya asap rokok yang

dapat menurunkan derajat kesehatan manusia. Sedangkan dalam pasal 3 tujuan peraturan

daerah adalah:

a. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;

64

Wawancara dengan ibu Friyetni sebagai sekretaris Satpol PP Padang Panjang Tanggal 24 Juli

2015

76

b. Membudayakan hidup sehat;

c. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pada BABIII pasal 4 dan pasal 5 yaitu menjelaskan Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan

Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang dan penjelasan melarang merokok

dikawasan tersebut sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Pada BABIV pasal 6 dan pasal 7 menjelaskan tentang kewajiban pimpinan dan

penangung jawab dari peraturan daerah tersebut. Yang mana pimpinan atau penangung

jawab wajib memasang pengumuman larangan merokok, pimpinan wajib menegur orang

yang merokok dikawasan tersebut dan pimpinan wajib mengambil tindakan atas setiap

laporan yang disampaikan.

Pada BABV pasal 8 dan 9 dijelaskan peran serta masyarakat terhadap perda tersebut

yaitu dalam bentuk pengawasan pelaksanaan perda, pemberian bimbingan dan penyuluhan

serta penyebarluasan informasi dampak rokok bagi kesehatan. Setiap masyarakat dapat

ikut memberikan bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat lainnya dan masyarakat

juga berkewajiban ikut memelihara kualitas udara sehat dan bersih serta bebas asap rokok.

Pada BAB VI pasal 10, 11, 12 dan 13 dijelaskan tentang pembinaan dan pengawasan

peraturan daerah tersebut yang mana pemerintah daerah berkewajiban melakukan

pembinaan di Kawasan tersebut, memberikan bimbingan dan penyuluhan, pemberdayaan

masyarakat dan menyiapkan petunjuk teknis. Serta kepala daerah dapat memberikan

penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi,

membantu pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok. Pengawasan dilakukan

oleh pemerintah daerah bersama-sama masyarakat, badan, lembaga atau organisasi

kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan perda tersebut

77

Pada BAB VII pasal 14 menjelaskan tentang sanksi bagi yang melanggar perda adalah

berupa pemberian hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan, peringatan

tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Pada BABVIII pasal 15 dan 16 tentang ketentuan penutup yang mana dijelaskan

hal-hal yang belum cukup diatur dalam perda sepanjang mengenai pelaksanaannya

akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Peraturan ini mulai

berlaku pada tanggal diundangkan.

2. Sosialisasi atau Pembinaan tentang Perda Rokok

Untuk kelancaran pelaksanaan dan terwujudnya setiap kebijakan atau

program dari pemerintah daerah, maka diperlukan sosialisasi pada masyarakat,

hingga terjalinnya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.Setiap

kebijakan atau putusan yang dibuat oleh pemerintah daerah wajib dan harus

diketahui oleh masyarakat, karena apabila masyarakat sudah mengetahui kebijakan

itu maka dalam pelaksanaanya akan lebih mudah, dimana masyarakat akan ikut

serta dengan pemerintah bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut.

Apabila kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tanpa sosialisasi terlebih

dahulu, maka akan menimbulkan permasalahan pada masyarakat. Sebab apabila

masyarakat tidak sepakat maka akan terjadi pro dan kontra dalam berbagai bentuk,

bahkan hal ini dapat gagalnya pelaksanaan daripada kebijakan pemerintah itu

sendiri.65

Pengamatan yang telah penulis lakukan terlihat bahwa sosialisasi yang dilakukan

oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yang bekerja sama dengan seluruh lapisan

masyarakat memang sudah terlihat bahwa masyarakat Padang Panjang sudah mengetahui

65

Wawancara penulis dengan ibu Suryati sebagai kasi penyidikan dan penindakan Satpol PP

Padang Panjang Tanggal 09 Juli 2015

78

ada aturan tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota

Padang Panjang dan juga ada sebagian masyarakat yang masih belum mengetahui perda

tersebut. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh masyarakat Koto Panjang yaitu bapak

Drs. Editiawarman :

“...Tidak semua masyarakat yang tahu ada aturan yang mengatur tentang kawasan

tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok di Padang Panjang. Hanya sebagian

masyarakat yang mengetahui disebabkan masih kurangnya sosialisasi kepada

masyarakat ...”66

3. Upaya Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penindakan Di Kawasan Tanpa Asap

Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang

Dari penelusuran penulis upaya Pemerintah Padang Panjang demi terwujudnya

Kota Padang Panjang sebagai kota sehat yang tertuang dalam Perda No. 8 Tahun 2009

Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Terib Rokok Di Kota Padang

Panjang, yang termasuk kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok adalah:

c. Kawasan tanpa asap rokok adalah wilayah dimana tidak diperbolehkan merokok pada

kawasan tersebut, yang termasuk kawasan tanpa asap rokok adalah:

6) Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan

upaya kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik temap praktek dokter dan

tempat kesehatan lainnya.

7) Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar

mengajar atau pendidikan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi,

perpustakaan dan sebagainya.

8) Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual agama seperti mesjid,

musalla, gereja dan tempat ibadah lainnya.

66

Wawancara penulis dengan Bapak Editiawarman masyarakat Koto Panjang pada tanggal 09

Juli 2015

79

9) Tempat kegiatan anak-anak adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-

anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak dan tempat bermain

anak.

10) Angkutan umum adalah alat abgkutan bagi masyarakat yang berupa kendaraan

darat, laut maupun udara.

d. Kawasan tertib rokok adalah wilayah dimana hanya diperbolehkan merokok

ditempat yang khusus yang telah disediakan yaitu:

3) Tempat umum yaitu kawasan wisata, hotel, restoran, rumah makan, pasar dan

terminal

4) Tempat kerja yaitu kantor pemerintahan, kantor swasta, pabrik dan industri lainnya

Sebaimana yang telah penulis paparkan diatas tentang kawasan tanpa asap

rokok dan kawasan tertib rokok di kota Padang Panjang, menurut penuturan dari bapak

Yoni Aldo bahwa:

“…Semenjak perda tersebut diberlakukan masyarakat sudah malu

merokok di sembarang tempat dan juga aparat pemerintah juga telah mulai

mengindahkan perda tersebut. Tapi kalau sanksi berupa denda atau kurungan

bagi pelanggar perda tersebut belum bisa dilakukan sebagaimana mestinya,

yang ada baru berupa penertiban, penindakan serta surat teguran bagi pejabat

pemerintah yang melanggar perda tersebut…”67

Perda No. 8 tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan

Tertib Rokok yang di berlakukan di Kota Padang Panjang, menurut pandangan

masyarakat mengenai penertiban dan penindakan yang dilakukan Satpol PP masih

terjadi perbedaan pendapat yaitu menurut Bapak David Purba bahwa:

“…penertiban dan penindakan dari pihak Satpol PP kurang

memuaskan dan selalu membawa kedamaian…”68

67

Wawancara penulis dengan Bapak Yoni Aldo sebagai Kasat Pol PP Padang Panjang Tanggal

09 Juli 2015 68

Wawancara penulis dengan Bapak David Purba masyarakat Koto Katiak tanggal 09 Juli 2015

80

Sedangkan menurut Ibuk Nelly Fitri berpendapat bahwa kebijakan yang

berkaitan dengan perda rokok No. 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap

Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok yang dilakukan Satpol PP adalah:

“…penertiban dan penindakan perda rokok dari pihak Satpol PP sudah

terjalankan sesuai aturan, tapi harus ditingkatkan lagi agar perda tersebut benar-

benar terjalankan sesuai aturan yang berlaku…”69

Jadi dari hasil pengamatan penulis baik dari hasil wawancara maupun melihat

lansung, maka perkembangan perda rokok di Padang Panjang sudah berjalan

sebagaimana yang diharapkan walaupun masih ada yang belum terlaksana namun

pihak Satpol PP bersama dengan masyarakat akan meningkatkan penertiban dan

penindakan bagi yang melanggar perda rokok di Padang Panjang.

4. Efektifitas Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan

Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang

Efektifitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu”kegiatan yang

memberikan hasil yang memuaskan dengan memanfaatkan waktu dan cara dengan

sebaik-baiknya”. Dengan demikian pada dasarnya menunjuk kepada suatu ukuran

perolehan yang memiliki kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang

diharapkan.70

Sedangkan menurut Soeryono Soekanto Efektifitas adalah Salah satu tolak

ukur keberhasilan suatu Negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat

bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum

terhadap warganya.71

Untuk melihat efektif atau tidaknya suatu hukum itu dijalankan harus melihat

faktor-faktor efektifitas yaitu:

69

Wawancara dengan ibu Nelly Fitri masyarakat Koto Katiak tanggal 09 Juli 2015 70

J.S Badudu, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), hal. 271 71

Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum, (Jakarta PT Bina Aksari, 1983), hal 13

81

a. Faktor adanya hukum itu sendiri

Disini yang menjadi hukum dari suatu aturan hukum yaitu Peraturan Daerah

No. 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok

Di Kota Padang Panjang.

b. Faktor Adanya Penegak Hukum

Disini yang menjadi penegak hukum perda yaitu Satpol PP yang diberi

kewenangan untuk menertibkan, melakukan penindakan serta mengamankan masyarakat

atau aparatur pemerintah yang masih merokok dikawasan tersebut.

c. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Disni yang menjadi sarana dan fasilitasnya yaitu suatu yang digunakan oleh Satpol

PP dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penertiban, penindakan serta

pengamanan seperti kendaraan untuk melakukan razia.

d. Faktor Kesadaran Masyarakat

Dalam melakukan penegakkan hukum aparat penegak hukum maupun pemerintah

bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan atau menjalankan perda tersebut, jika

perda itu tidak dipatuhi masyarakat sebagus apapun aturan itu kalau tidak ada yang

mematuhi sama saja dengan aturan bohong atau aturan mati.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam melihat efektif atau tidaknya aturan hukum faktor kebudayaan harus ada

untuk melihat ada atau tidaknya suatu aturan itu dijalankan tergantung dari trades

masyarakat atau adat kebiasaan masyarakatnya juga berpengaruh terhadap efektifnya

aturan yang akan dijalankan.

82

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa suatu aturan hukum efektif

atau tidaknya dapat dilihat dari faktor-faktor yang telah penulis paparkan di atas, apabila

tidak sesuai dengan ketentuan diatas maka sebuah aturan hukum belum bisa dikatakan

efektif ditengah-tengah masyarakat.

Perda No. 8 Tahun 2009 Di Kota Padang Panjang sudah 6 tahun dijalankan yang

bertujuan meningkatkan kesehatan dan menjaga masyarakat dari berbagai penyakit.

Menurut Kasat Pol PP Padang Panjang bapak Yoni Aldo menuturkan bahwa:

“…Seharusnya agar perda ini bisa berjalan dengan baik, pihak Pol PP

dan juga masyarakat saling bekerjasama agar perda ini benar-benar bisa efektif

di tengah-tengah masyarakat dan juga berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Menurut yang dilihat sekarang perda rokok sudah efektif karena masyarakat

sudah mulai mematuhi aturan tersebut dan juga perda tersebut sudah

terealisasikan dengan baik oleh pihak Satpol PP…”

Jadi perda rokok itu sudah mulai efektif di tengah-tengah masyarakat, yang mana

sudah adanya aparat penegak hukum yaitu Satpol PP. kesadaran dari masyarakat sudah

ada yang mana mereka sudah mulai malu merokok di kawasan tersebut, sarana dan

fasilitas sudah disediakan oleh pemerintah daerah dan sebagainya.

Meski masih ada kekurangan dalam penertiban dan penindakannya dari pihak Pol

PP. tapi masih ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa perda tersebut sudah

dijalankan tapi belum maksimal, karena masih ada juga masyarakat yang terlihat merokok

di kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok. Bahkan yang masih belum

mengindahkan perda tersebut ada juga dari aparat pemerintah sendiri. Menurut ibuk dini

mangatakan bahwa:

83

“… Perda rokok di Padang Panjang masih kurang efektif karena sanksi

bagi pelanggarnya masih berupa teguran, sedangkan sanksi yang sebenarnya

belum ada dilakukan oleh pihak Satpol PP. Jadi bagaimana sebenarnya sanksi

tersebut…”72

Jadi dari pemahaman penulis bahwa perda rokok di Padang Panjang sudah mulai

Efektif meski masih terdapat perbedaan pemahaman dari masyarakat, yang jelas perda

tersebut akan bisa terlaksana dengan baik apabila masyarakat dan aparat pemerintah saling

bekerjasama dalam menjalan perda rokok tersebut.

5. Bentuk-bentuk penertiban dan penindakan tentang perda rokok yang dilakukan

oleh Satpol PP Padang Panjang

Peraturan daerah No. 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan

Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang mempunyai azas untuk melindungi hak

asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam hal ini

adalah pengendalian terhadap bahaya asap rokok yang dapat menurunkan derajat

kesehatan manusia. Adapun dikeluarkannya peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa

Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang adalah untuk melindungi

kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional

diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi

setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan

berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan zat

adiktif yang diatur dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang

Kesehatan.73

72

Wawancara dengan ibu Dini masyarakat silaing tanggal 09 Juli 2015

73 Wawancara dengan Bapak Yoni Aldo sebagai kasat Pol PP Padang Panjang Tanggal 09 Juli

2015

84

Tabel 3.5

Hasil Penertiban Dan Penegakan Perda No. 8 Tahun 2009 Dan Perwako No. 10

Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok

Di Kota Padang Panjang

NO TANGGAL

DAN

TAHUN

LOKASI

PENERTIBA

N

TEMUAN

DILAPANGAN TINDAKAN

1. 12 Maret 2010

Kantor KPU

-Asbak rokok 4 buah

-Korek api

-Rokok (LA Light,

Lucky Strike dan Class

Mild)

Membawa barang

temuan ke kantor

Satpol PP sebagai

barang bukti

2. 12 maret

2010

STM Karya -Adanya sekelompok

pelajar yang merokok

di ruang belajar

Membawa pelajar

tersebut ke kantor

Pol PP untuk

diberkan arahan

bahwa kawasan

tersebut adalah

kawasan tanpa

asap rokok

3. 21 November

2010

Kantor

BAPPEDA

-Asbak rokok 1 buah

-Puntung – puntung

rokok banyak ditemui

di tong sampah

Membawa barang

temuan ke kantor

Satpol PP sebagai

barang bukti

4. 21 November

2010

Kantor Balai

Kota

-Asbak 5 buah

-Banyak puntung rokok

ditemukan di bawah

meja

Membawa barang

temuan ke kantor

Satpol PP sebagai

barang bukti.

5. 21 Mei 2011 Mesjid Nurul

Hidayah Koto

Panjang

-Asbak rokok 8 buah

-Banyak puntung

Rokok di Halaman

mesjid

Membawa barang

temuan ke kantor

Satpol PP sebagai

barang bukti.

6.

21 Mei 2011

Kantor

SOSNAKER

-Adanya seorang

pegawai yang merokok

-Asbak 2 buah

-Puntung rokok banyak

ditemukan di tong

sampah

Membawa barang

temuan ke kantor

Satpol PP sebagai

barang bukti

7. 21 Mei 2011 Kantor Lurah

Silaing Bawah

Asbak rokok 2 buah

serta puntung rokok di

dalamnya

Membawa barang

temuan ke kantor

Satpol PP sebagai

barang bukti

8. 12 Juni 2011 Kantor Dinas

Perhubunggan

Banyak puntung rokok

diarea perkantoran

ditemukan seorang

pegawai negeri sipil

Memberitahukan

kepada orang

yang sedang

merokok di area

85

Sumber data: Hasil Wawancara dengan ibuk Suryati Kasi Penyidikan dan

Penindakan Satpol PP Padang Panjang74

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat pelanggaran

terhadap Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan

Kawasan Tertib Rokok. Masih terdapat barang-barang yang seharusnya tidak ada

ditempat kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Seperti asbak rokok dan

bungkus rokok serta masih ditemukan para pegawai atau pengunjung yang merokok

ditempat yang tidak seharusnya. Jadi bagaimana sebenarnya sanksi bagi pelaku

74

Hasil Wawancara dengan ibu Suryati Kasi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Padang

Panjang, Pada Tanggal 24 Juni 2015

sedang merokok di

dalam ruanggan

kantor

9. 20 Juni 2011 Rumah Sakit Banyak ditemukan

orang yang sedang

merokok diarea Rumah

Sakit diantarannya :

cleaning service,

pegawai negeri sipil

Kab. Tanah Datar,

wartawan dan

penggunjung rumah

sakit

Memberitahukan

kepada orang

yang sedang

merokok di area

rumah sakit,

bahwa rumah

sakit termasuk

salah satu

Kawasan Tanpa

Asap Rokok

10. 26 September

2011

Dinas

Pertanian

1 buah gelas yang

berisikan asap rokok

dan puntung rokok

Membawa barang

temuan ke kantor

Satpol PP sebagai

barang bukti

11. 9 September

2011

Kantor DPRD Ditemukan puntung

rokok berserakan

dilantai atas dan di Pot

bunga banyak

ditemukan puntung

rokok

Diberikan

pengarahan

kepada orang –

orang dan

wartawan yang

kedapatan

merokok di lanti

atas

12. 29 Oktober

2011

Kantor Dinas

Pasar

-3 buah asbak

-Rokok Surya

-Korek api

Membawa barang

temuan ke kantor

Satpol PP sebagai

barang bukti

86

yang merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok yang

telah di atur dalam Perda No. 8 Tahun 2009, karena kalau dilihat secara umum

belum ada sanksi yang diberikan kepada orang yang merokok di kawasan yang

dilarang merokok tersebut.

H. Analisis Penulis tentang Efektifitas Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang

Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok

Berdasarkan uraian penulis pada bab sebelumnya yang membahas tentang

Efektifitas perda rokok di kota Padang Panjang. Efektifitas diartikan sebagai suatu

pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara

matang agar hasil yang diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Efektifitas dalam hal ini berasal dari kata efek yang artinya pengaruh yang

ditimbulkan oleh sebab, akibat atau dampak. Efektif yang artinya berhasil, sedang

efektifitas menurut bahasa ketepatan , hasil guna, menunjang tujuan. Pada dasarnya

menunjuk kepada suatu ukuran perolehan yang memiliki kesesuaian antara hasil

yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Senada dengan teori diatas menurut

penulis jelas bahwa kebijakan yang di buat oleh pemerintah Kota Padang Panjang

tersebut bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat

merokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula, dan melindungi

kesehatan perokok pasif.

Pemerintah Kota Padang Panjang membuat suatu kebijakan dengan

mengeluarkan Perda Rokok di Padang Panjang guna meningkatkan kesehatan

masyarakat dan mengurangi penyakit serta menjaga lingkungan dari bahaya asap

rokok. Dilihat dilapangan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut sudah

87

teraplikasi sebagaimana mestinya yaitu sudah disosialisasikan kepada segenap

masyarakat yang ada di Kota Padang Panjang.

Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah untuk menjaga kesehatan

masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok maupun perokok pasif

itu sendiri, karena banyaknya penyakit yang di timbulkan oleh rokok. Maka

Walikota Padang Panjang membuat kebijakan untuk mengeluarkan Perda tentang

Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang.

Perda No. 8 Tahun 2009 mengatur Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok

Dan Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang. Kawasan tanpa Asap Rokok

adalah wilayah dimana tidak diperbolehkan sama sekali untuk merokok di kawasan

tersebut. Sedangkan Kawasan Tertib Rokok wilayah dimana perokok

diperbolehkan merokok pada suatu tempat khusus yang telah disediakan sehingga

tidak membahayakan orang lain.

Kawasan tanpa Asap Rokok seperti di tempat pelayanan kesehatan, proses

belajar mengajar, tempat ibadah, kegiatan anak-anak dan angkutan umum.

Sedangkan Kawasan Tertib Rokok seperti di tempat umum yaitu kawasan wisata,

hotel, restoran, rumah makan, pasar, dan terminal. Selanjutnya di tempat kerja

yaitu kantor pemerintahan, kantor swasta, pabrik dan industri lainnya.

Dilihat dari segi sanksi perda No. 8 Tahun 2009 bahwa seseorang yang

merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok maka akan di

denda maksimal Rp15 juta dan kurungan 3 bulan. Denda maksimal itu,

diberlakukan bagi perusahaan yang membuat baliho atau reklame rokok di Padang

Panjang. Sedangkan denda minimal sebesar Rp5 juta berlaku bagi warga yang

88

merokok di kawasan tanpa rokok dan denda Rp10 juta bagi pedagang yang

berjualan rokok di kawasan tanpa rokok tersebut. Tapi untuk sanksi perda tersebut

belum pernah dilakukan bagi pelanggar perda, karena proses yang dilakukan Satpol

PP hanya berbentuk teguran, penindakan dan penertiban bagi pelanggar.

Kebijakan perda rokok yang dibuat oleh pemerintah Kota Padang Panjang

merupakan kebijakan yang bertujuan untuk kesehatan masyarakat Padang Panjang.

Akan tetapi Perda tersebut masih banyak masyarakat atau pemerintah daerah yang

belum mengindahkannya. Namun pihak Satpol PP sendiri yang turun tangan dalam

penertiban perda ini, yang mana apabila terdapat baliho atau iklan rokok yang

masih terpasang maka Satpol PP akan mencabut atau mengamankan baliho dan

masyarakat sendiri juga sudah mulai malu merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok

dan Kawasan Tertib Rokok yang telah diatur dalam perda Padang Panjang.

Bahkan menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, yang

pernah menjadi Direktur Utama RSUD RS Padang Panjang dari 2008- 2013,

Yanuar M.Kes, penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan daerah tertib

merokok membuat masyarakat jauh dari penyakit paru-paru sehingga berdampak

pada sepinya praktik Dokter Paru-paru. Akibatnya Dokter spesialis Paru-paru di

RSUD Padang Panjang menjadi pengangguran. Sebabnya sangat sedikit pasien

berobat penyakit pernapasan akibat adanya Perda rokok Padang Panjang.

Semenjak berlakunya perda tersebut, terjadi penurunan yang sangat

signifikan terhadap jumlah kasus penyakit paru-paru dan saluran pernapasan di

RSUD Padang Panjang. Perda tersebut juga memiliki efek terhadap berkurangnya

jumlah perokok di Padang Panjang. Meski tidak menyediakan data konkrit tentang

penurunan jumlah perokok, tetapi hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak

89

adanya warga masyarakat yang merokok di tempat ibadah seperti masjid dan

gereja.

Dari uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan

pemerintah Kota Padang Panjang tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan

Kawasan Tertib Rokok tidak hanya sebatas kebijakan saja akan tetapi sudah

menjadi suatu kebijakan yang patut untuk diterapkan, karena dalam

pengaplikasikan terhadap perubahan masyarakat sudah ada. Jadi dari hasil

penelitian menunjukkan bahwa perda rokok di Padang Panjang sudah mulai efektif

di tengah-tengan masyarakat.

Sebagaimana yang penulis jelaskan di atas bahwasanya merujuk dari faktor-

faktor efektif atau tidaknya aturan hukum yang telah penulis jelaskan sebelumnya

sudah dapat disimpulkan dari ke 5 faktor tersebut sudah mulai dijalankan oleh

pemerintah Kota Padang Panjang, karena masyarakat sudah mulai malu merokok di

kawasan tersebut, Serta iklan dan promosi rokok tidak diterima lagi di Padang

Panjang, aparat penegak hukumnya sudah ada, fasilitas dan sarana juga sudah

cukup serta kesadaran masyarakat dan juga faktor kebuyaan yang mendukung.

Serta iklan dan promosi rokok tidak diterima lagi di Padang Panjang.

Apabila masih terdapat sponsor rokok maka pihak Satpol PP yang mencabut

serta mengamankannya. Tapi sanksi bagi orang yang merokok di Kawasan Tanpa

Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok belum juga diberlakukan oleh pemerintah

Padang Panjang, pihak Satpol PP yang bertugas menjalankan perda rokok hanya

melakukan penertiban, penindakan serta berupa teguran sedangkan sanksinya

belum ada berlaku sama sekali.

90

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan dari bab-bab sebelumnya, maka

kesimpulan dalam penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan

Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang sekarang sudah efektif dan sudah mulai

terealisasikan dan diterapkan oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah meskipun

masih terdapat orang yang merokok tapi pemerintah Kota Padang Panjang tetap

mempertegas pengawasan dari Satpol PP untuk mengamankan, menertibkan serta

melakukan penindakan bagi pelanggar perda rokok. Bahkan apabila masih ditemukan

aparatur pemerintah atau masyarakat yang merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok

dan Kawasan Tertib Rokok maka Satpol PP akan memberikan surat teguran kepada

pejabat pemerintah dan pemerintah sendiri tidak segan-segan untuk memberikan surat

teguran kepada pejabat pemerintah yang masih merokok di kawasan tersebut dan juga

akan mencabut izin bagi yang masih berjualan rokok di kawasan tersebut.

B. Saran-saran

Dari kondisi yang tampak dari hasil penelitian ini, maka penulis memiliki

saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kota Padang

Panjang demi terjaganya kesehatan masyarakat, diantaranya yaitu :

1. Pemerintah Kota Padang Panjang berkewajiban menjaga dan melindungi

masyarakat Padang Panjang

91

2. Masyarakat untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan perda

rokok agar terpelihara dari penyakit yang ditimbulkan oleh rokok.

3. Kepada Satpol PP selaku penangung jawab dalam menertibkan, mengamankan serta

menjalankan perda rokok agar melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga perda

rokok di Padang panjang dapat berjalan dengan baik.

92

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:

PT.Rineka Cipta, 1998

Badudu, J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1994

Barnard, Christian, Kiat Jantung Sehat, Bandung: PT Kaifa, 2002

Bawekes, Holifan Basten, Rokok dan Pengaruhnya Bagi Tubuh Manusia, Jakarta:

Kepustakaan Populer Gramedia, 2007

Bustan, M N, Epidemiologi Penyakit tidak Menular , Jakarta: Rineka Cipta, 2000

Caldwell, Ernest. 2009, Berhenti Merokok , Yogyakarta: Pustaka Populer, 2009

Cholid Narkubo dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Askara, cet.

Ke-1, 1997

Djauzi, Samsuridjal, Raih Kembali Kesehatan, Jakarta: PT Kampas Media Nusantara,

2009

Himpunan Peraturan Perundang – Undangan, Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dengan Penjelasan dan Lampiran, Bandung: Fokus Media, 2011

Kurniawan, Agung , Transformasi Pelayanan Publik , Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada,2005

Modeong, Supardan, Teknik Perundang-Undangan di Indonesia, Jakarta: PT. Perca,

2005

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

1995

Musanef, Manajemen kepegawaian di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 1966

Musthofa, Sanusi, Ahmad , Problem Narkotika Psikotropika dan HIV-AIDS, Jakarta:

Zikrul Hakim, 2002

Nasution,S, Metode Research Metode Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001

P.F, Anandita, Asal-Muasal Rokok dan Bahayanya, Jakarta: Eureka Dwi Raga, 2008

Partodiharjo, Subagyo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Jakarta: PT

Gelora Aksara Pratama, 2009

Penjelasan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

93

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer , Surabaya: Arkola,

1994

Poerwadaminta, WJS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, 1975

Prakoso, Djoko, Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Jakarta: Ghalia Indonesia,

1985

Restianti, Hetti, Awas Narkoba, Yogyakarta: Eureka Dwi Raga, 2008

Rosman Edi, Sosiologi Hukum, Bukittinggi: Hayfa Press, 2006

Sarwono, Jonatan, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta:

Graha Ilmu, 2006

Soedarto, Lingkungan dan Kesehatan, Jakarta: CV Sagung Seto, 2013

Soedarto, Lingkungan dan Kesehatan, Jakarta: CV Sagung Seto, 2013

Trim, Bambang, Merokok Itu Konyol, Jakarta : Ganeca Exact, 2006

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan

Perundang-undangan.

Usman, Husnaini dan Purnomo Setiady Akbaan. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta:

Bumi Aksara, 1996

Wiarto, Giri, Budaya Hidup sehat, Yogyakarta: PT. Gosyen Publishing, 2013

Http;//Hidayatullah.com, perda KTR diakses tanggal 26 januari 2015, jam 08.00 WIB

Http://news.detik.com Stop Rokok diakses tanggal 27 januari 2015, jam 10.40 WIB

Http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/546/jbptunikompp-gdl-liarosmali-27291-2-

babii.pdf. Akses 21 Mei 2015, jam 10.00 wib

Http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/107/jtptunimus-gdl-ervinakhoi-5334-2-bab2.pdf.

Akses 21 mei 2015, jam 09.00 wib

Https://ranidwi68.wordpress.com/2013/01/09/pengertian-merokok-dan-akibatnya.


Https://ranidwi68.wordpress.com/2013/01/09/pengertian-merokok-dan-akibatnya.

diakses 23 mei 2015 jam 10.00.

Http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/107/jtptunimus-gdl-ervinakhoi-5334-2-bab2.pdf.


Http:// Www. Almanhaj. Or.Id/ Content/263/Slash. Akses 29 Agusustus 2025, jam

14.30 Wib

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/546/jbptunikompp-gdl-liarosmali-27291-2-babii.pdf.%20Akses%2021%20Mei%202015

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/546/jbptunikompp-gdl-liarosmali-27291-2-babii.pdf.%20Akses%2021%20Mei%202015





https://ranidwi68.wordpress.com/2013/01/09/pengertian-merokok-dan-akibatnya



94

Http://Atifhidayat.Worddpress.Com/2009/01/31/Hukum -Merokok. Akses 29 Agustus

2015, jam 11.00 Wib

95

LAMPIRAN WAWANCARA UNTUK SATPOL PP

NAMA : Yoni Aldo A.Md

JABATAN : Kasat Pol PP

1. Apakah bapak sudah mengetahui Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun

2009?

Jawab :

Sudah, perda No 8 Tahun 2009 mengatur tentang kawasan tanpa asap rokok

dan kawasan tertib rokok di kota padang panjang, yang bertujuan untuk

mengurangi penyakit bagi masyarakat dan meningkatkan kesehatan masyarakat

Padang Panjang

2. Apa yang menjadi latar belakang munculnya Perda Kota Padang Panjang No 8

Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok

ini?

Jawab :

Munculnya perda rokok disebabkan meningkatnya penyakit paru-paru dan

jantung di setiap rumah sakit di Padang Panjang, sehingga pemerintah daerah

membuat kebijakan untuk mengeluarkan perda tentang kawasan tanpa asap

rokok dan kawasan tertib rokok. Serta mengurangi asap rokok di tempat umum

agar seseorang perokok pasif tidak merokok disembarang tempat yang dapat

merusak kesehatan orang yang tidak merokok,karena paparan asap rokok dari

perokok pasif merusak kesehatan.

3. Dimana saja yang termasuk kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib

rokok dikota padang panjang?

Jawab :

96

Kawasan tanpa asap rokok yaitu tempat pelayanan kesehatan, proses belajar

mengajar, temap ibadah, tempat kegiatan anak-anak dan angkutan umum.

Sedangkan kawasan tertib rokok yaitu tempat wisata, hotel, rumah makan,

pasar, terminal, kantor pemerintahan dan kantor swasta

4. Siapakah yang bertangung jawab agar Perda tersebut bisa diterapkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku?

Jawab :

Seluruh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat, badan, lembaga,

atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan untuk perda rokok

agar perda tersebut benar-benar bisa diterapkan di Padang Panjang

5. Kapan perda tersebut mulai diberlakukan?

Jawab :

Pada tahun 2009 perda tersebut sudah mulai diberlakukan, sebelum itu

pemerintah maupun Satpol PP sudah mensosialisasikan kepada masyarakat

bahwa dilarang merokok di kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib

rokok di padang panjang

6. apakah dampak dari implikasi Perda ini dan bagaimana sanksi yang diberikan

kepada pelanggar Perda tersebut?

Jawab :

Semenjak perda tersebut diberlakukan masyarakat sudah malu merokok di

sembarang tempat dan juga aparat pemerintah juga telah mulai mengindahkan

perda tersebut. Tapi kalau sanksi berupa denda atau kurungan bagi pelanggar

perda tersebut belum bisa dilakukan sebagaimana mestinya, yang ada baru

berupa penertiban, penindakan serta surat teguran bagi pejabat pemerintah yang

melanggar perda tersebut

97

7. Mengapa sampai sekarang sanksi Perda tersebut belum juga terjalankan?

Jawab: Sanksi perda tersebut belum tegas sehingga sulit bagi pihak Pol PP

untuk memberlakukan sanksi berupa denda dan kurungan tersebut

8. Bagaimana Efektifitas Perda N0 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap

Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang sejak dikeluarkan

perda ini ?

Jawab :

Perda ini sudah mulai efektif di tengah-tengah masyarakat dan juga aparat

pemerintah, meski masih terdapat kekurangan atau pelanggaran yang dilakukan

tapi pihak Pol PP sudah melakukan penertiban semaksimal mungkin. Tapi

kalau sanksi berupa denda atau kurungan bagi pelanggar sampai sekarang

belum pernah diberlakukan

9. bagaimanakah proses penertiban dan penindakan yang dilakukan agar Perda

tersebut bisa terlaksana?

Jawab :

Seharusnya agar perda ini bisa berjalan dengan baik, pihak Pol PP dan juga

masyarakat saling bekerjasama agar perda ini benar-benar bisa efektif di

tengah-tengah masyarakat dan juga berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Menurut yang dilihat sekarang perda rokok sudah efektif karena masyarakat

sudah mulai mematuhi aturan tersebut dan juga perda tersebut sudah

terealisasikan dengan baik oleh pihak Satpol PP.

98


NAMA : Friyetni, SE

JABATAN : Kasubag Tata Usaha

1. Apakah ibuk sudah mengetahui Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009?

Jawab :

Sudah, Perda No 8 Tahun 2009 yaitu Perda yang mengatur tentang Kawasan

Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang



ini?

Jawab :

Munculnya perda rokok untuk mengurangi penyakit dan meningkatkan

kesehatan bagi masyarakat



Jawab :

Kawasan tanpa asap rokok yaitu tempat pelayanan kesehatan, proses belajar

mengajar, temap ibadah, tempat kegiatan anak-anak dan angkutan umum.

Sedangkan kawasan tertib rokok yaitu tempat wisata, hotel, rumah makan,

pasar, terminal, kantor pemerintahan dan kantor swasta



99

Jawab :

Seluruh aparat pemerintahan bersama-sama dengan masyarakat

5. Kapan perda No 8 Tahun 2009 tersebut mulai diberlakukan?

Jawab :

Perda itu diberlakukan pada tahun 2009 dalam rangka sosialisasi perda rokok

kepada masyarakat



Jawab :

Semenjak perda rokok keluar masyarakat sudah malu untuk merokok di

kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok, sanksi bagi pelanggar

perda tersebut adalah berupa denda dan kurungan. Tapi sanksi tersebut belum

pernah diberikan kepada pelanggar

7. Mengapa sampai sekarang sanksi Perda tersebut belum juga terjalankan?

Jawab:

Karena sulitnya untuk memberlakukan sanksi denda dan kurungan bagi

pelanggar disebabkan belum ada ketegasan dari pemerintah tentang sanksi yang

diberikan tersebut.



perda ini ?

Jawab :

100

Kalau dilihat dari segi sanksi perda tersebut belum pernah diberikan kepada

pelanggar, karena sanksi masih berupa teguran, tindakan serta penertiban dari

pihak Satpol PP

9. Bagaimanakah proses penertiban dan penindakan yang dilakukan agar Perda


Jawab :

Perda itu bisa terlaksana apabila antara pihak Satpol PP dan masyarakat saling

bekerjasama, barulah perda itu benar-benar bisa diterapkan sesuai aturan yang

berlaku.

101


1. Apakah ibuk sudah mengetahui Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009?

Jawab :

Sudah, perda yang mengatur tentang KTR di Kota Padang Panjang



ini?

Jawab :

Awal muncul perda disebabkan meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh

rokok, yang merusak kesehatan masyarakat. Sehingga pemerintah berinisiatif

membuat aturan tentang perda rokok di Padang Panjang.



Jawab :

Kawasan tanpa asap rokok yaitu di tempat kegiatan anak-anak, pelayanan

kesehatan, proses belajar mengajar dan sebagainya. Sedangkan kawasan tertib

rokok yaitu di tempat perkantoran pemerintahan



Jawab :

Seluruh masyarakat dan aparat pemerintah harus saling bekerjasama dalam

menegakkan perda rokok

5. Kapan perda No 8 Tahun 2009 tersebut mulai diberlakukan?

Jawab :

102

Pada bulan maret 2009 perda rokok sudah mulai diundangkan untuk

diberlakukan di Kota Padang Panjang



Jawab :

Perda rokok menurunkan tingkat penyakit, dan meningkatkan kesehatan

masyarakat. Bagi yang melanggar perda diberikan teguran baik penindakan

dari Satpol PP dan juga pencabutan izin serta surat teguran



perda ini ?

Jawab :

Perda rokok Padang Panjang sudah efektif, yang mana proses penertiban dan

penindakan sudah terjalankan dengan baik. Masyarakat juga sudah mulai malu

untuk merokok di kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok

8. Bagaimanakah proses penertiban dan penindakan yang dilakukan agar Perda


Jawab :

Proses penertiban dan penindakan harus dilakukan sesuai aturan yang telah di

tetapkan dan juga pihak Satpol PP harus melakukan penertiban dan

penindakannya setiap waktu, agar perda tersebut benar-benar dijalan kan

dengan baik.

103

LAMPIRAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT

NAMA : Dini

JABATAN : Masyarakat

1. Apakah bapak/ibuk mengetahui tentang Perda Kota Padang Panjang No 8

Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok?

Jawab :

Saya sudah mengetahui perda itu

2. Apakah bapak/ibuk mengetahui ada aturan yang mengatur tentang Kawasan

Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang?

Jawab :

Iya saya sudah mengetahui aturan tersebut

3. dimana saja yang termasuk kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib


Jawab :

Menurut saya yang termasuk kawasan tidak boleh merokok adalah Rumah

Sakit, Angkutan Umum dan Sekolah

4. Pernahkah bapak/ibuk melihat Satpol PP dalam menertibkan Kawasan Tanpa

Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang?

Jawab :

Pernah tapi tidak sering dilakukan penertiban, karena itu masih terdapat juga

orang merokok dikawasan tersebut.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibuk melihat kondisi demikian?

Jawab :

104

Dengan adanya Satpol PP menertibkan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan

tertib rokok, saya rasa akan mengurangi para perokok dan mengurangi perokok

pasif

6. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari Perda tersebut?

Jawab :

Perokok aktif mulai berkurang dan yang masih merokok bisa merokok di

tempat yang di khususkan untuk ruangan merokok

7. Bagaimanakah pendapat bapak/ibuk mengenai penertiban dan penindakan yang

dilakukan oleh Satpol PP?

Jawab :

Menurut saya sudah cukup baik, tapi saran saya lebih sering seharusnya Satpol

PP melakukan penertiban sehingga perda tersebut benar-benar terlaksana

dengan baik.

8. Menurut bapak/ibuk sudah efektifkah aturan ini?

Jawab:

Sudah mulai efektif tapi masih ada sedikit kekurangan dalam penertibannya

105


NAMA : David Purba




Jawab :

Saya belum mengetahui perda tersebut



Jawab :

Saya tidak mengetahui aturan tersebut secara langsung, karena tidak tahu

sosialisai tentang perda itu



Jawab :

Menurut saya, di rumah makan, sekolah, kantor dan di dalam angkutan umum



Jawab :

Sepengetahuan saya, Belum pernah sama sekali saya melihat Satpol PP

melakukan penertiban


Jawab :

106

Karena saya belum pernah melihat Satpol PP melakukannya, jadi saya tidak

mengetahui


Jawab :

Menurut saya, mangkin perokok di Padang Panjang sudah mulai berkurang

dengan adanya perda rokok



Jawab :

Menurut saya, penertiban dan penindakan kurang memuaskan dan selalu

membawa kedamaian


Jawab :

Menurut saya belum efektif, sebab rokok harus dicari jalan keluarnya dari

pemerintah dan solusinya ke depan, karena tidak cukup dengan perda saja

seharusnya pabrik rokok itu di tiadakan lagi

107


NAMA : Nelly Fitri




Jawab :

Iya saya sudah mengetahui perda tersebut



Jawab :

Iya, saya sering melihat plang atau tulisan larangan merokok ditempat-tempat

umum



Jawab :

Menurut saya, di rumah sakit, sekolah, tempat-tempat umum, kantor-kantor

pemerintahan



Jawab :

Saya belum pernah melihat Satpol PP melakukannya sama sekali


Jawab :

Saya berharap Satpol PP meningkatkan kinerja dalam menerapkan perda

tersebut, karena mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahuiya

108


Jawab :

Menurut saya, bebas polusi udara di tempat-tempat umum, bagi perokok pasif

terhindar dari penyakit paru-paru



Jawab :

Menurut saya, lebih di tingkatkan lagi, agar perda tersebut berjalan

sebagaimana mestinya


Jawab :

Menurut anggapan saya, masih belum efektif karena belum terealisasi perda

tersebut terhadap masyarakat

109


NAMA : Editiawarman




Jawab :

Iya, saya sangat mengetahui perda rokok yang dibuat oleh pemerintah kota

Padang Panjang



Jawab :

Iya, saya sudah mengetahui aturan tentang kawasan tanpa asap rokok dan

kawasan tertib rokok tersebut



Jawab :

Menurut saya yang termasuk kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib

rokok adalah di sekolah-sekolah, kantor, rumah sakit dan angkutan umum



Jawab :

Pernah, tapi semenjak perda itu mulai keluar saya hanya melihat sekali saja

Satpol PP melakukan penertiban di kawasan tanpa asap rokok dan kawasan

tertib rokok

110


Jawab :

Menurut saya, sesuatu yang bagus apabila penertiban perda itu di lakukan lebih

sering. Agar perda tersebut benar-benar bisa diterapkan dan juga kesehatan

masyarakat bisa terjaga dengan baik


Jawab :

Menurut saya, remaja jadi banyak tidak merokok karena mereka tidak melihat

lagi orang dewasa merokok



Jawab :

Menurut saya Satpol PP harus meningkatkan proses penindakan dan penertiban

agar perda tersebut bisa terjalankan sesuai dengan yang di inginkan, serta untuk

meningkatkan kesehatan masyarakat Padang Panjang


Jawab :

Menurut saya belum efektif, karena masih banyak masyarakat yang merokok di

kawasan tersebut dan bahkan aparat pemerintah sendiri masih banyak yang

belum mengindahkan perda tersebut.

111

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Nama : Yoni Aldo, A.Md

Pekerjaan : Kasat Pol PP

Tanggal : 24 Juli 2015

Telah melakukan wawancara / telah memberikan informasi kepada Saudara

RAHMA RATNA SARI BP 1311. 028. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah. Dengan Judul Skripsi

“EFEKTIFITAS PERDA NO 8 TAHUN 2009 TENTANG AWASAN TANPA

ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK D KOTA PADANG

PANJANG”

Pewawancara Informan

( Rahma Ratna Sari ) ( Yoni Aldo )

112


Nama : Friyetni, SE

Pekerjaan : Kasubag Tata Usaha







PANJANG”


( Rahma Ratna Sari ) ( Friyetni )

113


Nama : Suryati, A.Md

Pekerjaan : Kasi Penyidikan dan Penindakan







PANJANG”


( Rahma Ratna Sari ) ( Suryati )

114


Nama : Editiawarman

Pekerjaan : Masyarakat







PANJANG”


( Rahma Ratna Sari ) ( Editiawarman )

115


Nama : Nelly Fitri








PANJANG”


( Rahma Ratna Sari ) ( Nelly Fitri )

116


Nama : David Purba








PANJANG”


( Rahma Ratna Sari ) ( David Purba )

117


Nama : Dini








PANJANG”


( Rahma Ratna Sari ) ( Dini )

118

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : RAHMA RATNA SARI

NIM/BP : 1311.028

Tempat/Tangal Lahir : SUNGAI RUMBAI, 28-02-1993

Anak dari

Ayah : Zamzami

Ibu : Rajabna

Alamat : Jln, Syech M. Djamil No.48 Kel.Koto Panjang, Kec.

Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) No.16 Koto Katiak, Tahun 1999 -2005

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Padang Panjang 2005-2008

3. Madrasah Aliyah Nnegeri (MAN) 2 Gunung Padang Panjang, 2008-2011

4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Jurusan Jinayah Siyasah

Syariah, Tahun 2011-2015.

ORGANISASI

HMPS JS( Himpunan Mahasiswa Program studi Jinayah siyasah)

EFEKTIFITAS PERDA No. 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN …

Documents