Bidang Unggulan : Sosial, Ekonomi Dan Bahasa Kode/Bidang Ilmu : 596/Ilmu Hukum LAPORAN AKHIR HIBAH PENELITIAN UNGGULAN PROGRAM STUDI UDAYANA EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI PASAR KODOK KABUPATEN TABANAN Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun Ketua/Anggota Tim A.A. GEDE AGUNG DHARMAKUSUMA, SH.MH; NIDN: 0011025607 (KETUA) IDA BAGUS PUTU SUTAMA, SH., M.Si; NIDN : 0013065706I (ANGGOTA) Dibiayai oleh DIPA PNBP Universitas Udayana TA-2017 Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Nomor: 3019/UN14.2.4/PP/2017, tanggal 4 September 2017 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA NOVEMBER 2017
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Bidang Unggulan : Sosial, Ekonomi Dan Bahasa
Kode/Bidang Ilmu : 596/Ilmu Hukum
LAPORAN AKHIR
HIBAH PENELITIAN UNGGULAN PROGRAM STUDI UDAYANA
EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN
IMPOR PAKAIAN BEKAS DI PASAR KODOK KABUPATEN TABANAN
Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Ketua/Anggota Tim
A.A. GEDE AGUNG DHARMAKUSUMA, SH.MH; NIDN: 0011025607 (KETUA)
IDA BAGUS PUTU SUTAMA, SH., M.Si; NIDN : 0013065706I (ANGGOTA)
Dibiayai oleh
DIPA PNBP Universitas Udayana TA-2017
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian
Nomor: 3019/UN14.2.4/PP/2017, tanggal 4 September 2017
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
NOVEMBER 2017
RINGKASAN PENELITIAN
EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015
TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI PASAR
KODOK KABUPATEN TABANAN
Target dari penelitian ini adalah untuk menemukan Efektifitas Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang
Larangan Impor Pakaian Bekas yang mengambil sampel di Pasar Kodok Kabupaten
Tabanan karena merupakan tempat terbesar di Provinsi Bali terjadinya jual-beli
pakaian bekas impor yang masih terjadi sampai sekarang sehingga sangat urgen untuk
dilakukan penelitian lebih lanjut. Permasalahan yang diangkat diantaranya:
1. Bagaimanakah Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar
Kodok Kabupaten Tabanan?
2. Bagaimanakah penyelesaian yang tepat apabila peraturan terkait pakaian bekas
impor di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan tidak efektif?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan jenis
pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta. Penelitian ini bersifat
deskriptif dengan menggunakan data primer (diperoleh langsung dari lokasi
penelitian dengan teknik wawancara), dan data sekunder yaitu sumber-sumber bahan
hukum, diantaranya bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait
larangan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia), bahan hukum sekunder (buku-
buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis di bidang hukum yang dimuat di media
cetak maupun online), serta bahan hukum tersier yang bersifat penunjang (kamus, dan
ensiklopedia). Teknik penentuan sampel menggunakan non probability sampling
(purposive sampling). Dengan demikian pengolahan dan analisis datanya
menggunakan deskriptif kualitatif.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-
Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Kodok Kabupaten
Tabanan tidak efektif. Penyelesaian yang tepat apabila peraturan terkait pakaian
bekas impor di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan tidak efektif adalah dengan
mengembalikan makna filosofis dari aturan tersebut yaitu dengan meletakkan
efisiensi terhadap hak pilih konsumen sehingga terkait dengan pakaian bekas dapat
dilegalkan perdagangannya, hal ini sesuai dengan pengaturan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada kenyataannya
lebih efektif.
PRAKATA
Puji syukur yang tak terkira penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi
Wasa, karena berkatnyalah akhirnya penelitian yang berjudul Efektifitas Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015
Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan
ini dapat terselesaikan dengan baik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan
Impor Pakaian Bekas di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan serta penyelesaian yang
tepat apabila peraturan terkait pakaian bekas impor di Pasar Kodok Kabupaten
Tabanan tidak efektif.
Akhir kata dalam penelitian ini tentu ada kekurangan atau kesalahan, karena
itu diharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaannya dan semoga
penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum
Univesitas Udayana.
Denpasar, 20 November 2017
Penulis
A.A. Gede Agung Dharma Kusuma, SH.MH
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
RINGKASAN
PRAKATA
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................................. 7
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ……………………………… .............. 14
BAB IV METODE PENELITIAN ............................................................................................ 16
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................................... 20
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ……………………...……………………… ........... 38
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pakaian/sandang telah menjadi kebutuhan primer yang wajib dipenuhi oleh
setiap manusia dalam semua golongan usia disamping pangan dan papan/tempat
tinggal. Dengan menggunakan pakaian yang nyaman, modis, dan sesuai dengan
keinginan sangat diperlukan untuk menambah kepercayaan diri, serta secara tidak
langsung merupakan sarana untuk berkomunikasi non verbal yang dapat disampaikan
melalui pakaian. Perilaku konsumtif/berlebihan terhadap kebutuhan gaya hidup
berpakaian dalam kalangan ekonomi menengah kebawah dapat menimbulkan
persoalan keuangan/pengeluaran yang berlebihan dengan budget yang terbatas.
Dalam hal ini pakaian bekas impor yang jauh lebih murah dari produk baru
merupakan salah satu solusi bagi konsumen yang ingin tetap nyaman dengan gaya
hidupnya dalam pergaulan hidup dimasyarakat.
Perkembangan perdagangan pakaian bekas tidak hanya di Indonesia namun
juga di beberapa Negara maju seperti: Australia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia,
Singapura dan bahkan Amerika Serikat mendatangkan pakaian bekas impor.
Eksistensi usaha perdagangan pakaian bekas dapat dikatakan telah membantu
2
pemerintah mengurangi pengangguran, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi
masyarakat menengah kebawah.1
Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-
DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (tanggal 9 Juli 2015)
maka pakaian bekas impor dilarang untuk diperdagangkan di Indonesia, eksistensinya
wajib dimusnahkan. Terhadap pelarangan ini Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta,
Sarman Simanjorang berkomentar “khawatir pelarangan impor baju bekas tersebut
akan mematikan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berbisnis baju bekas. Sehingga
secara tidak langsung akan meningkatkan angka pengangguran Indonesia.” 2
Larangan penjualan pakaian bekas di Indonesia dilatarbelakangi oleh tiga hal,
yaitu: ditemukannya bakteri yang dapat menyebabkan penyakit menular, kalahnya
pemerintah di Pengadilan terkait kasus pakain bekas impor yang disita pemerintah,
serta dinilai melemahkan pasaran produk lokal. Ada lima jenis bakteri yang melekat
dalam dalam pakaian bekas impor, yaitu :
1. Bakteri Salmonella Typhosa yang menyebabkan penyakit tifus.
2. Bakteri Shingella Dysenteriae yang menyebabkan penyakit disentri basiler.
3. Vibrio Comma yang menyebabkan penyakit kolera.
4. Haemophilus Influenza yang menyebabkan penyakit Influensa.
Lampiran 1. Dukungan sarana dan prasarana penelitian Sarana dan prasarana yang telah tersedia diantaranya : 1. Kendaraan, yang berfungsi digunakan oleh peneliti untuk kegiatan pengambilan bahan,
wawancara (penelusuran data). 2. Ruang LKBH FH UNUD, yang akan dijadikan ruangan rapat kerja tim peneliti dalam berbagai
kegiatan seperti : penyusunan proposal penelitian, pengumpulan bahan, penyusunan laporan enelitian, penyusunan draft luaran hasil penelitian.
LAMPIRAN 2. FORMAT BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENELITI/ TIM
PELAKSANA (Wajib ditandatangani asli dengan tinta WARNA BIRU)
KETUA TIM PENELITI: A. Identitas Diri
1.
Nama Lengkap (dengan gelar) A.A. GEDE AGUNG DHARMAKUSUMA, SH.MH.
L
2.
Jabatan Fungsional LEKTOR KEPALA 3.
Jabatan Struktural IV.a/PEMBINA 4.
NIP 19561115 198602 1 001 5.
NIDN 0011025607 6.
Tempat dan Tanggal Lahir DENPASAR, 15 NOPEMBER 1956 7 Alamat Rumah PERUM BUMI DALUNG PERMAI BLOK
MM 2 NO. 53, DALUNG.
8.
Nomor Telepon/Faks /HP 081337167769 9.
Alamat Kantor JL. PULAU BALI NO.1 DENPASAR 10 Nomor Telepon/Faks 0361222666 11 Alamat e-mail [email protected]
12 Lulusan yang telah dihasilkan S-1= 900 orang 13 Mata Kuliah yg diampu 1. HUKUM JAMINAN
2. HUKUM PERUSAHAAN
3. HUKUM PERDATA
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2 S-3
Nama Perguruan Tinggi UNIVERSITAS
GADJAHMADA
UNIVERSITAS
UDAYANA
-
Bidang Ilmu HUKUM HUKUM -
Tahun Masuk 1979 2007 -
Tahun Lulus 1985 2009 -
Judul Skripsi/ Tesis Pengaruh Peraturan Pemerintah
No. 25 Tahun 1976 Dalam
Memasyarakatkan Saham
Perusahaan-Perusahaan Yang
Go Publik.
Penjaminan Kredit Bagi
Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah (UMKM) Oleh
Pemerintah Daerah
Nama Pembimbing Amin Nugroho Dan
Nindyo Pramono
I Gst. Ayu Puspawati Dan
Dewa Gde Rudy
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No.
Tahun
Judul Penelitian Pendanaan
Sumber Jml (Juta Rp.)
1. 2016 PENGATURAN PERLINDUNGAN
HUKUM DAN KEAMANAN
TERHADAP WISATAWAN
MANDIRI -
2. 2015 PANDANGAN YANG MENDUKUNG
DAN MENENTANG KEBERADAAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)
MANDIRI -
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No.
Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat
Pendanaan Sumber Jml (Juta Rp.)
1. 2016 MEMBERIKAN DISKUSI DAN
BANTUAN HUKUM TENTANG
PENDAFTARAN PERUSAHAAN
MANDIRI -
2. 2015 MEMBIRIKAN KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM TENTANG TEKNIS
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
MANDIRI -
E. Pengalaman Penulisan Blok Book dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Buku Tahun Jumlah
Halaman Penerbit
1. HUKUM JAMINAN 2015 65 FH. UNUD
2. HUKUM PERUSAHAAN 2014 47 FH. UNUD
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian : HIBAH UNGGULAN PROGRAM STUDI UNIVERSITAS UDAYANA.
Denpasar, 8 Februari 2017
Pengusul,
Tanda tangan & materai
(A.A. GEDE AGUNG DHARMAKUSUMA, SH.MH)
NIP : 19561115 198602 1 001
ANGGOTA TIM PENELITI : A. Identitas Diri
1.
Nama Lengkap (dengan gelar) IDA BAGUS PUTU SUTAMA,SH.,M.Si L 2.
Jabatan Fungsional LEKTOR KEPALA 3.
Jabatan Struktural IV.a/PEMBINA 4.
NIP 195707131986011002 5.
NIDN 0013065706 6.
Tempat dan Tanggal Lahir DENPASAR 13 JULI 1957 7 Alamat Rumah JL.TANDAKAN NO.10 SANUR,
DENPASAR
8.
Nomor Telepon/Faks /HP 081936012646 9.
Alamat Kantor JL. PULAU BALI NO.1 DENPASAR 10 Nomor Telepon/Faks 0361222666 11 Alamat e-mail [email protected]
12 Lulusan yang telah dihasilkan S-1= 1008 orang 13 Mata Kuliah yg diampu 1. HUKUM PERBANKAN
2. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2 S-3
Nama Perguruan Tinggi UNIVERSITAS UDAYANA UNIVERSITAS HINDU
INDONESIA
-
Bidang Ilmu HUKUM KAJIAN BUDAYA DAN
AGAMA
-
Tahun Masuk 1977 2006 -
Tahun Lulus 1983 2008 -
Judul Skripsi PERTANGGUNGANJAWAB
PIHAK KE III DALAM
PERJANJIAN JAMINAN
PEMBIMBING
PERLINDUNGAN SENI
PATUNG TRADISIONAL
BALI KAJIAN
ESTETIKA HINDU DAN
UNDANG-UDANG HAK
CIPTA
-
Nama Pembimbing DEWA MADE SUKAWATI,
SH
IDA BAGUS RAI DJAJA, SH
PROF.DR. I PUTU
GELGEL, SH.,M.HUM
IB. RADENDRA
SUASTAMA,
SH.,M.HUM
-
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No.
Tahun
Judul Penelitian Pendanaan
Sumber Jml (Juta Rp.)
1. 2016 PENCANTUMAN LABEL
BERBAHASA INDONESIA OLEH
PELAKU USAHA PADA PRODUK
PANGAN OLAHAN IMPOR YANG
MERUGIKAN KONSUMEN DALAM
PEMBANGUNAN ELEKTRONIK (E-
COMMERCE)
MANDIRI -
2. 2015 PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH DALAM
TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI
M-BANKING PADA BANK MANDIRI
KANTOR CABANG GAJAH MADA
DENPASAR
MANDIRI -
3. 2014 PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH AKIBAT
PERUBAHAN MELAWAN HUKUM
OLEH BANK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999
MANDIRI -
4. 2013 TANGGUNG JAWAB PELAKU
USAHA ATAS KERUGIAN
KONSUMEN BERDASARKAN UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN
MANDIRI -
5. 2012 PELAKSANAAN GADAI POLIS
ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN
PINJAMAN PADA PERUSAHAAN
ASURANSI DI DENPASAR
MANDIRI -
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No.
Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat
Pendanaan Sumber Jml (Juta Rp.)
1. 2016 MEMBERIKAN DISKUSI DAN
BANTUAN HUKUM PADA IDA BAGUS
RAI JANADAW TENTANG HAK- HAK
KONSUMEN
MANDIRI -
2. 2015 MEMBIRIKAN KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM TENTANG TEKNIS
RUMUSAN TUNTUTAN PERCERAIAN
MANDIRI -
3. 2014 PENYULUHAN HUKUM
IMPLEMENTASI HAK-HAK NORMATIF
TENAGA KERJA
MANDIRI -
4. 2013 PENYULUHAN TENTANG SYARAT-
SYARAT SAHNYA PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN SERTA AKIBAT
HUKUMNYA TERHADAP HAK
MEWARIS DI DESA PEGUYANGAN
KANGIN, DENPASAR.
MANDIRI -
5. 2012 SOSIALISASI PERANAN JAMINAN
DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL
KERJA OLEH KOPERASI KEPADA
WANITA YANG BERDAGANG DI
PASAR KABUPATEN BADUNG.
MANDIRI -
E. Pengalaman Penulisan Blok Book dalam 5 Tahun Terakhir No. Judul Buku Tahun Jumlah
Halaman Penerbit
1. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 2015 64 FH. UNUD
2. HUKUM PERBANKAN 2014 48 FH. UNUD
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian : HIBAH DOSEN MUDA FH UNUD Denpasar, 18 Mei 2016
Pengusul,
materai Rp.6000
(IDA BAGUS PUTU SUTAMA, SH., M.Si)
NIP : 195707131986011002
1
EFEKTIFITAS PELARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI PASAR
KODOK KABUPATEN TABANAN
A.A. Gede Agung Dharmakusuma, SH.MH.1)
Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, 80114 Telpn/Fax : (0361) 222666, E-mail : [email protected]
Abstract
Purpose of this research is to find the Effectiveness of Minister Trade Indonesia Republic Regulation Number 51 /
M-Dag / Per / 7/2015 on Prohibition of Imported Used Clothes taking samples in the Tabanan Tabernacle Market
because it is the largest place in Bali Province for the sale and purchase of clothing the former imports that are still
occurring until now so it is very urgent to do further research. This research uses empirical juridical research
methods, with types of legislation approaches, and factual approaches. This research is descriptive by using
primary data (obtained directly from research location by interviewing technique), and secondary data that is source of legal material, such as primary law material (legislation related to ban of import used clothing in
Indonesia), legal material secondary (law books, legal journals, legal papers published in print and online), as well
as tertiary tertiary legal materials (dictionaries and encyclopedias). The technique of determining the sample using
non probability sampling (purposive sampling). Thus the processing and data analysis using qualitative descriptive.
Regulation of the Minister of Trade Number 51 / M-Dag / Per / 7/2015 on the Prohibition on the Import of Used
Clothes at Tabanan Tabernacle Market is ineffective. The right settlement if the regulation concerning imported
used clothing in Tabanan Tabernacle Market is not effective is to restore the philosophical meaning of the rule by
putting justice efficiency to the right of consumer so that related to used clothing can be legalized its trade, this is in
accordance with the regulation of the Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection is in fact more effective.
Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang mengambil sampel di Pasar Kodok
Kabupaten Tabanan karena merupakan tempat terbesar di Provinsi Bali terjadinya jual-beli pakaian bekas impor
yang masih terjadi sampai sekarang sehingga sangat urgen untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini
menggunakan cara kerja/metode penelitian yuridis empiris, dengan jenis pendekatan perundang-undangan, dan
pendekatan fakta. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer (diperoleh langsung dari lokasi
penelitian dengan teknik wawancara), dan data sekunder yaitu sumber-sumber bahan hukum, diantaranya bahan
hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait larangan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia), bahan
hukum sekunder (buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis di bidang hukum yang dimuat di media cetak
maupun online), serta bahan hukum tersier yang bersifat penunjang (kamus, dan ensiklopedia). Teknik penentuan
sampel menggunakan non probability sampling (purposive sampling). Dengan demikian pengolahan dan analisis
datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-
Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan tidak efektif.
Penyelesaian yang tepat apabila peraturan terkait pakaian bekas impor di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan tidak
efektif adalah dengan mengembalikan makna filosofis dari aturan tersebut yaitu dengan meletakkan efisiensi
keadilan terhadap hak pilih konsumen sehingga terkait dengan pakaian bekas dapat dilegalkan perdagangannya, hal
ini sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada
kenyataannya lebih efektif.
Kata kunci: efektifitas, pelarangan, impor, pakaian, bekas.
1. PENDAHULUAN
Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas “ t
2
akan mematikan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berbisnis baju bekas. Sehingga secara tidak ”1. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen menemukan bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan penyakit kulit, kelamin, gangguan pencernaan
dan berbagai penyakit menular lainnya, kandungan mikroba tertinggi dari satu sampel ditemukan 216.000 koloni bakteri per gram dan ditemukan bakteri kapang 36.000 koloni per gram terhadap dua puluh lima sampel dari Pasar Senen, Jakarta, sampel yang diuji diantaranya pakaian wanita dewasa, pakaian anak, dan juga pakaian pria dewasa.2
Kesamaan persepsi antara pemerintah dan beb “ ”3 ditentang oleh sebagian besar pembeli dan penjual pakaian bekas impor yang tergabung dalam Perhimpunan Pedagang Pakaian Bekas Seluruh Indonesia (P3BSI) yang tidak sepakat karena pakaian bekas impor memiliki pasaran yang berbeda,
sehingga dinilai tidak terkait dengan pasaran produk lokal, pakaian yang disita pemerintah yang kemudian ditemukan bakteri tersebut merupakan pakaian yang belum siap jual, masih dalam proses pemilihan, dan sebelum dijual dilakukan perendaman dengan air panas serta pencucian terlebih dahulu, hal ini dibuktikan dengan belum pernah ada pembeli yang protes, terkena penyakit, atau bahka meniggal dunia karena menggunakan pakaian bekas impor. P3BSI menyatakan siap menanggung bea masuk (BM) impor pakaian bekas sebesar 35 persen yang ditetapkan Menteri Keuangan. P3BSI juga tidak keberatan apabila pemerintah memberlakukan sistem kuota impor melalui tata niaga impor pakaian bekas. Namun apabila
pemerintah melarang perdagangan pakaian bekas impor, maka dipastikan akan ada dua juta pedagang kehilangan pekerjaannya, hal ini akan menimbulkan keresahan pedagang maupun seluruh anggota keluarganya.4 Pro dan kontra larangan penjualan pakaian bekas di Indonesia teryata tidak berpengaruh terhadap penjual-penjual pakaia bekas impor di Bali, khususnya di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan. Dengan meningkatnya penjualan pakaian bekas impor khususnya di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan, menjadikan sangat penting dan urgen untuk diteliti lebih mendalam terkait Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
Di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan. Dipilihnya Kabupaten Tabanan tidak terlepas dari keberadaan Pasar Kodok yang merupakan tempat khusus terbesar di Provinsi Bali yang digunakan untuk kegiatan jual-beli pakaian bekas impor. Urgensi dari diadakannya penelitian ini juga tidak terlepas dari keresahan penjual pakaian bekas impor yang berdasarkan hasil pra penelitian, diketahui bahwa aturan terkait larangan penjualan pakaian bekas impor tidak jelas dalam pelaksanaannya, seluruh responden bahkan meminta agar penelitian terkait Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan segera dilakukan.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis peneitian hukum empiris karena mengkaji fenomena peristiwa/fakta hukum yang terjadi di masyarakat khususnya terkait dengan efektifitas norma hukum terkait larangan penjualan pakaian bekas impor di Kelurahan Padangsambian Tabanan. Dikatakan fenomena hukum karena norma hukumnya ada yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang ditetapkan sejak tanggal 9 Juli 2015,
1 Ilyas Isti P “P : R P B B ”
http://bisnis.liputan6.com/read/2172819/pengusaha-ri-tak-perlu-stop-impor-baju-bekas, diakses tanggal 9-5-2016, Pukul 05:48 WITA.
2 V c F “P ”
http://www.antaranews.com/berita/478146/pakaian-impor-bekas-terbukti-mengandung-bakteri, diakses tanggal 7-5-
namun dalam pelaksanaan norma hukum tersebut masih dipertanyakan masyarakat khususnya penjual pakaian bekas impor di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan. Para pedagang pada kenyataannya tidak mengindahkan norma hukum ini sehingga efektifitasnyapun mengalami gangguan. Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: jenis pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta.
Pendekatan perundang-undangan, yaitu dilakukan analisis terhadap norma hukum terkait penjualan pakaian bekas impor di Indonesia dengan menelusuri sebanyak-banyaknya data sekunder yaitu: bahan hukum primer (aturan-aturan dan penjelasannya) terkait dengan objek penelitian yang dapat menjelaskan secara pasti makna dari aturan yang dikaji, sehingga dapat memberikan kepastian hukumnya. Sedangkan pada pendekatan fakta dilakukan dengan menelusuri data primer yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian (Pasar Kodok Kabupaten Tabanan) terkait penjualan pakaian bekas impor dalam bidang efektifitas dan penyelesaiannya.
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan/menjelaskan apa adanya fakta-fakta hukum
yang ditemukan terkait dengan efektifitas serta penyelesaian efektifitas larangan penjualan pakaian bekas impor di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan, kemudian dilakukan pengkajian mendalam terhadap fakta-fakta tersebut dengan mengkaitkan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta bahan-bahan hukum lain terkait yang dapat meggambarkan serta dapat menganalisis permasalahan hukum yang ingin diselesaikan. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu : hasil wancara dengan responden (penjual pakaian bekas impor, dan pemerintah), serta wawancara dengan informan yaitu: para ahli Hukum Dan Masyarakat, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional
dilingkungan Fakultas Hukum Udayana sebagai informan yang dilengkapi dengan surat persetujuan sebagai informan (sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013, halaman 76). Demi kesempurnaan temuan dan rekomendasi penelitian ini, maka digunakan data penunjang/sekunder yang didapatkan dengan pelusuran kepustakaan sumber bahan hukum diantaranya: bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait larangan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia), bahan hukum sekunder (buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis di bidang hukum yang dimuat di media cetak maupun online), serta bahan hukum
tersier yang bersifat penunjang (kamus, dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen dan wawancara.
Berangkat dari studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder terkait larangan penjualan pakaian bekas impor, sumber-sumber bahan hukum penelitian ini dipilah-pilih hanya yang terkait dengan permasalahan. Kemudian dilakukan penelusuran data-data primer yang dikumpulkan dengan mewawancarai narasumber (responden dan informan). Data dikumpulkan dengan sistem pencatatan, dan sistem download data. Pada sistem pencatatan dilakukan dengan mencatat secara manual pada kertas (seperti sistem kartu, namun menggunakan kertas, bukan kartu) dan/atau langsung pada file komputer
yang disediakan untuk pengumpulan bahan hukum yang berasal dari penelusuran kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta data penunjang. Sedangkan pada sistem download data dilakukan pengambilan bahan-bahan hukum dengan download bahan-bahan hukum yang ditelusuri dari media online. Kedua sistem ini kemudian disatukan dalam satu file data pada komputer yang kemudian dipilah-pilah, dan diklasifikasikan berdasarkan pokok-pokok bahasan, sehingga memudahkan peneliti untuk menggunakan bahan hukum tersebut dalam menganalisis objek penelitian. Data-data yang terkumpul setelah dipilah-pilah dan diklasifikasikan, maka dilakukan teknik analisis data dengan menggunakan
teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan data-data dengan apa adanya, kemudian dianalisis, serta disusun secara sistematis berdasarkan urutan permasalahan yang diselesaikan. Teknik ini dilakukan untuk tercapainya analisis yang valid, sehingga kutipan-kutipan langsung (tidak dipenggal-penggal) akan diuraikan sama persis dengan sumbernya (dengan menyebutkan sumbernya penelitipun terhindar dari plagiarisme).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi efektif dalam masyarakat yaitu: 1. Kaidah hukum atau peraturan hukum itu sendiri
4
Pengujian terhadap faktor kaidah hukum ini mengarah pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang ternyata konflik dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan pada pasal 8 ayat (2) “P c c c f c ” A ketentuan pasal tersebut dan menganalisisnya dengan argumentum a contrario maka akan mengakibatkan diperbolehkannya pelaku usaha untuk memperdagangkan barang bekas (termasuk pakaian bekas impor) dengan syarat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya kepada konsumen terkait keadaan dan kualitas barang bekas (pakaian bekas) tersebut. Oleh karena ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini belum dihapuskan, maka tetap dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam perdagangan pakaian bekas impor di seluruh Indonesia khususnya di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan. Sehingga terjadinya
konflik norma hukum ini menyebabkan ketidakefektifan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan. 2. Petugas atau penegak hukumnya
Disperindag Kabupaten Tabanan hanya berwenang sebagai petugas pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, yang melakukan pengawasan serta pembinaan di bidang perindustrian dan perdagangan terhadap perdagangan barang yang dilarang termasuk perdagangan pakaian bekas impor yang telah beredar di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan. Namun
demikian, walaupun telah dilakukan pembinaan dan pengawasan perdagangan pakaian bekas impor, dapat dilihat bahwa hingga saat ini masih ditemukan keberadaan penjualan pakaian bekas impor di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tidak berjalan dengan efektif, hal ini menurut Disperindag Kabupaten Tabanan terjadi karena pengawasan hanya terbatas pada pedagang pakaian bekas impor yang bukan merupakan pihak importir. Pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag selama ini adalah dengan melakukan inspeksi mendadak di Pasar Kodok yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong
Praja, Trantib, dan Dinas Kesehatan, namun hanya sebatas pembinaan dan pendataan saja, belum sampai pada penyitaan pakaian bekas impor, hal ini dikarenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang masih memperbolehkan pelaku usaha memperdagangkan pakaian bekas selama memberikan informasi kepada konsumen, padahal disisi lain ketika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas melarang perdagangan pakaian bekas impor maka pakaian itu menjadi barang yang illegal karena kegiatannya dilarang. 3. Kesadaran hukum masyarakat
Penjualan pakaian bekas impor di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan menurut keterangan pelaku usaha, mereka membuka kios sekitar Pkl. 10.00 sampai Pkl. 20.00 Wita. Terkait dengan pengujian faktor kesadaran masyarakat, menurut para penjual bahwa pembeli yang datang karena tertarik dengan harga yang murah dan kualitas pakaian yang bagus dan sangat layak untuk dikenakan, konsumen yang banyak datang terutama dari konsumen usia muda yang mencari pakaian-pakaian dengan model-model baru ataupun lama/vintage dan lebih tertarik dengan barang-barang yang bermerek luar negeri. Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa sampai saat ini Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan tidak berjalan secara efektif. Apabila dilihat dari faktor masyarakat/konsumen dimana menurut pihak konsumen sendiri masih merasa sangat membutuhkan pakaian dengan kualitas baik dengan harga yang murah, hal inilah yang menyebabkan permintaan pasar terhadap pakaian bekas impor. Disisi lain permintaan pasar merupakan suatu peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan usaha bisnis perdagangan pakaian bekas impor karena konsumennya memang masih ada/eksis. Selanjutnya dari segi keuntungan yang didapat oleh pihak pelaku usaha terhadap pakaian bekas impor tersebut juga menjanjikan. Kemudian
apabila dilihat dari faktor kebudayaan konsumen lebih tertarik pada merek terkenal (branded) yang melekat pada pakaian bekas impor karena bagi konsumen dengan menggunakan merek terkenal akan mampu meningkatkan status sosial pada diri konsumen itu sendiri, lebih meningkatkan kepercayaan diri
5
dan beranggapan tidak ada yang salah dengan hal ini karena merupakan hak dari konsumen untuk memilih pakaian/mode yang digunakan. 3.2. Pembahasan
Pengujian terhadap Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-
Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan berarti menguji Peraturan Menteri ini dalam pemenuhan syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis berdasarkan teori Roscoe Pound mengenai efektifitas norma ketiga syarat ini diuraikan sebagai berikut: a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan dikatakan berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar
yang telah ditetapkan. Terkait hal ini, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan telah sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan karena merupakan aturan pelaksananya. Namun apabila dikaji berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan meletakkan efisiensi berkeadilan sebagai fokus pengujian, maka Peraturan Menteri ini tidak dapat diberlakukan karena dinilai tidak memenuhi unsur keadilan. Keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Ulpianus "Justitia est perpetua et constants voluntas Jus suum cuique tribuendi" dalam terjemahan
bebasnya yaitu keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya.5 Maksudnya, bagi masyarakat diberikan perlindungan hukum sebesar hak-hak yang diberikan hukum. Pengaturan terkait hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan kewajiban pelaku usaha sebagai hal yang yang wajib didapatkan konsumen diatur dalam pasal 7 Udang-Undang Perlindungan Konsumen. Upaya yang dapat dilakukan terkait hal ini adalah dengan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan yaitu pasal 47 ayat (1) yang menentukan bahwa setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, sehingga nantinya dapat berimplikasi pada pembatalan Peraturan Menteri ini sebagai aturan pelaksananya. b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis
Kaidah hukum haruslah berlaku secara sosiologis sehingga dapat diterima pemberlakuannya karena adanya pengakuan dari masyanakat. Terkait dengan hal ini, maka seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tidak efektif khususnya di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan. Untuk itu
penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan berpedoman pada hukum yang hidup dimasyarakat. Terkait hal ini Eugen Ehrlich menge “ f pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat/ living la ” 6 Selanjutnya Eugen Ehrlich berpendapat bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila: Berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. Dan di samping itu, pusat perkembangan hukum pada waktu sekarang dan juga pada waktu yang lain, tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, ataupun pada keputusan hakim tetapi ” 7 Dengan
demikian, penyelesaian terkait ketidakefektifan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ini adalah dengan melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang seperti pada pengujian sebelumnya diketahui lebih efektif pemberlakuannya. c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis
5Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum Prenada, Media, Jakarta, h. 59.
6 H Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, h. 66.
7 Ibid.
6
Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa Pancasila adalah cita hukum sebagai yardstick dalam menafsirkan konstitusi dan sebagai panduan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.8 Keseluruhan Pembukaan UUD 1945 dimana Pancasila termaktub didalamnya adalah modus vivendi (kesepakatan luhur) Bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk.
Sehingga apabila dilihat dari sudut hukum, pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila merupakan falsafah Negara yang melahirkan sistem hukum dan dasar sistem hukum tersendiri. Dengan demikian Pancasila menjadi dasar Negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memberi sumber hukum (berada paling atas) serta sebagai penuntun hukum bagi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk UUD 1945. 9
Permasalahan terkait pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ini terletak pada ketidakharmonisannya dengan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya sehingga
penyelesaian yang tepat terkait pakaian bekas impor di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan yang tidak efektif adalah dengan mengembalikan makna dari aturan tersebut yaitu dengan meletakkan efisiensi keadilan terhadap hak pilih konsumen sehingga terkait dengan pakaian bekas dapat dilegalkan perdagangannya, hal ini sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada kenyataannya lebih efektif karena disediakan pilihan terkait hak konsumen untuk dilindungi ataupun tidak dilindungi oleh hukum dalam artian konsumen menerima barang bekas dengan informasi yang jelas dari pelaku usaha terkait kondisi barang bekas tersebut. Hal ini
menjadi penting karena obyek perlindungan hukum oleh Negara yang termaktub dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 tidaklah berarti membatasi hak memilih konsumen namun terletak pada kebebasan (kemerdekaan) seluruh bangsa (konsumen maupun pelaku usaha) untuk memajukan kesejahteraannya baik secara materiil maupun secara bathin. Kesejahteraan inilah yang kemudian dapat dikaitkan dengan kebolehan melakukan usaha/perdagangan pakaian bekas impor karena tidak hanya terkait dengan nilai materinya namun juga nilai kepuasan batin yang dapat diperoleh dari pemilihan (hak pilih) konsumen ini.
4. KESIMPULAN
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan tidak efektif pada pelaksanaannya berdasarkan pengujian teori efektifitas dan keberlakuan norma hukum sehingga diperlukan harmonisasi norma hukum ini dengan dengan hukum yang diterima dan hidup dimasyarakat yang dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasih disampaikan pada pihak-pihak yang mendukung penulisan makalah: 1. Rektor Universitas Udayana. 2. Ketua LPPM Universitas Udayana. 3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 4. Ketua UPPM Fakultas Hukum Universitas Udayana. 5. Bagian Keuangan FH Universitas Udayana.
6. Seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
5. DAFTAR PUSTAKA
8 Fajlurrahman Jurdi, 2016, Teori Negara Hukum, Setara Press, Malang, h. 77., dikutip dari Jimly
Asshiddiqie, 2007, Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI. 9 Ibid.
Jurdi, Fajlurrahman., 2016, Teori Negara Hukum, Setara Press, Malang, h. 77., dikutip dari Jimly Asshiddiqie, 2007,
Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI.
Mahmud, Fathi. “ Y L P B B ” http://bisnis.liputan6.com/read/2171471/disperindagkop-yogyakarta-larang-penjualan-baju-bekas-impor, diakses tanggal 9-5-2016 Pukul 06:46 WITA.
Marzuki, Peter Mahmud., 2005, Penelitian Hukum Prenada, Media, Jakarta.
Praditya, Ilyas Istianur. “P : R P B B ” http://bisnis.liputan6.com/read/2172819/pengusaha-ri-tak-perlu-stop-impor-baju-bekas, diakses tanggal 9-
5-2016, Pukul 05:48 WITA.
Rasjidi, H Lili dan Ira Thania Rasjidi., 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung.