i LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA EFEKTIFITAS PERAN POLISI PARIWISATA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI BIDANG PARIWISATA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI BALI TIM PENELITI 1. I MADE DEDY PRIYANTO, SH.,MKn (Ketua) 0011048401 2. I MADE WALESA PUTRA, S.H.,M.Kn. 0022028202 MAHASISWA 1. I GA AYU ELCYNTIA YASANA PUTRI 1103005234 2. NI PUTU LEONA LAKSMI SURYADI 1203005013 3. I PUTU ENDRA WIJAYA NEGARA 1416051243 4. ALOYSIUS ADI KURNIA 1103005110 Dana SP DIPA-042.04.2.400107/2015 tanggal 15 April 2015, Perjanjian No.965C/UN14.1.11/KU/2015, tanggal 4 Mei 2015 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2015
54
Embed
EFEKTIFITAS PERAN POLISI ... - repositori.unud.ac.id · mengemukakan bahwa persoalan sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas menjadi ancaman serius bagi pengembangan sektor pariwisata
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
EFEKTIFITAS PERAN POLISI PARIWISATA DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI BIDANG
PARIWISATA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH PROVINSI BALI
TIM PENELITI
1. I MADE DEDY PRIYANTO, SH.,MKn (Ketua) 0011048401
2. I MADE WALESA PUTRA, S.H.,M.Kn. 0022028202
MAHASISWA
1. I GA AYU ELCYNTIA YASANA PUTRI 1103005234
2. NI PUTU LEONA LAKSMI SURYADI 1203005013
3. I PUTU ENDRA WIJAYA NEGARA 1416051243
4. ALOYSIUS ADI KURNIA 1103005110
Dana SP DIPA-042.04.2.400107/2015 tanggal 15 April 2015,
Perjanjian No.965C/UN14.1.11/KU/2015, tanggal 4 Mei 2015
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2015
ii
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan
rahmatNyalah penelitian yang berjudul EFEKTIFITAS PERAN POLISI
PARIWISATA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI BIDANG
PARIWISATA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI
BALI dapat kami selesaikan. Kami menyadari sepanjang pelaksanaan penelitian ini
banyak pihak yang membantu pelaksanaannya. Untuk itu dalam kesempatan ini
kami menyampaikan rasa terima kepada:
1. Rektor Universitas Udayana
2. Ketua LPPM Universitas Udayana
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana beserta staff
4. Ketua Unit Penelitian Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Udayana
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana
6. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Bali
7. Kepala Sub Direktorat Pariwisata Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda
Bali
8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.
Kami menyadari dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan.
Oleh karena itu saran dan kritik bagi penyempurnaan penelitian ini sangat kami
harapkan. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, kami berharap semoga hasil
penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi
perkembangan ilmu hukum terutama terkait dengan bidang Pengamanan Obyek
Vital Bali.
Denpasar, Oktober 2015
Tim Peneliti
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL......................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. ii
KATA PENGANTAR .......................................................................................... iii
DAFTAR ISI......................................................................................................... iv
RINGKASAN ....................................................................................................... v
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................
A. Latar Belakang.................................................................................
B. Rumusan Masalah ............................................................................
C. Tujuan Penelitian ..............................................................................
D. Manfaat Penelitian ............................................................................
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................
A. Tinjauan Umum Kepolisian ............................................................... 4
a. Pengertian Kepolisian .................................................................... 4
b. Dasar Hukum Kepolisian ............................................................... 5
c. Fungsi Kepolisian.......................................................................... 5
d. Tugas dan Wewenang Kepolisian .................................................. 6
B. Tinjauan Penanggulangan Kejahatan .................................................. 10
a. Penanggulangan Kejahatan ............................................................ 10
b. Jenis Gangguan terhadap Wisatawan............................................. 11
C. Tinjauan Bidang Kepariwisataan ......................................................... 12
a. Pengertian Kepariwisataan .............................................................. 12
b. Azas Kepariwisataan ....................................................................... 12
c. Perlindungan Hukum Wisatawan .................................................... 13
v
BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................... 14
A. Pendekatan Masalah .............................................................................. 14
B. Sumber dan Jenis Data .......................................................................... 15
C. Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 15
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.................................. 16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 17
A. Simpulan ...............................................................................................
B. Saran .....................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
vi
RINGKASAN
Penelitian EFEKTIFITAS PERAN POLISI PARIWISATA DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI BIDANG PARIWISATA PADA
WILAYAH HUKUM POLDA BALI ini bertujuan mengetahui peran dan
kewenangan serta efektifitas polisi pariwisata dalam penanggulangan kejahatan di
bidang pariwisata pada wilayah hukum Polda Bali.
Metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut, metode
pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara
pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di
Unit Polisi Pariwisata Polda Bali.
Hasil penelitian ini diharapkan dengan adanya polisi pariwisata, keamanan dan
ketertiban khususnya di tempat-tempat wisata di Bali lebih dapat ditingkatkan,
sehingga dapat mencegah, menanggulangi dan meminimalisir terjadinya kejahatan
ataupun gangguan-gangguan baik dari dalam maupun luar negeri untuk dapat
memajukan pariwisata di Bali sebagai bagian dari upaya meningkatkan citra
pariwisata Negara Republik Indonesia.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lembaga kepolisian dibentuk dalam suatu negara tidak terlepas dari
konsep adanya upaya negara untuk mencegah ataupun menghadapi timbulnya
gangguan terhadap keamanan, ketentraman serta ketertiban masyarakat. Satu hal
yang pasti adalah masyarakat membutuhkan lembaga kepolisian untuk
menciptakan ketertiban dan keamanan.
Sejarah perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak
kemerdekaan hingga sekarang telah beberapa kali mengalami perubahan status
maupun kedudukan, dan telah beberapa kali mengalami perubahan undang-
undang kepolisian, tercatat tiga undang-undang kepolisian yang pernah berlaku
antara lain Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 30 Juni
1961, tanggal 7 Oktober 1997 yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sejak tanggal 8 Januari 2002 berlaku
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Selanjutnya disebut UU Kepolisian) yang berlaku sampai dengan
sekarang.
Provinsi Bali sebagai etalase Indonesia dalam bidang pariwisata. Bali
dikenal sampai mencanegara, setiap tahunnya jutaan turis datang berlibur ke Pulau
Seribu Pura ini. "Bali diminati banyak orang, tidak hanya wisatawan, sampai
terorispun menjadikan Bali sebagai target aksinya," kata praktisi hukum Simon
Nahak dalam sebuah seminar di Kampus Universitas Warmadewa. Banyaknya
wisatawan selain mendatangkan dolar, juga tak jarang dimanfaatkan pelaku
kejahatan. Tindak pidana pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan lainnya
menjadi cerita yang kerap kali dialami wisatawan. Hal sama dirasakan tokoh
masyarakat Kuta, Wayan Puspanegara, anggota DPRD Badung, yang menilai
problem keamanan dan ketertiban masyarakat sampai saat ini belum mampu
terpecahkan secara baik, banyak kasus dialami turis yang dilakukan pelaku.
2
Disampaikan dalam seminar "Refleksi Akhir Tahun 2013: Penegakan Hukum
Kriminalitas dan Dampaknya Terhadap Citra Pariwisata Bali" 1
Seperti halnya wilayah lain, di Bali penanggulangan kejahatan,
pemeliharaan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi
tugas aparat kepolisian. Kepolisian di Provinsi Bali (Polda Bali) telah memiliki
tugas pokok dan fungsi, demikian disampaikan Karo Rena Polda Bali, dalam
rangka kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana di Polda Bali
tanggal 4 September 2012. Dimana tugas pokok kepolisian antara lain:
- memelihara keamanan, ketertiban masyarakat;
- penegakan hukum;
- serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
Serta fungsi kepolisian yaitu:
- pelayanan masyarakat (bantuan, pengaduan, surat-surat ijin);
- pelaksanaan intelejen bidang keamanan;
- penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- pelaksanaan Sabhara Kepolisian;
- pelaksanaan lalu lintas kepolisian;
- kepolisian perairan;
- serta pembinaan masyarakat.
Berbagai tindak kejahatan, baik yang menempatkan wisatawan asing
sebagai korban atau pelaku menjadi persoalan serius yang dihadapi Bali sebagai
daerah tujuan pariwisata dunia. Beberapa kasus kriminalitas terkait bidang
pariwisata di Bali antara lain, kasus terorisme (Bom Bali), narkotika (Schapelle
Corby), perkosaan dan pembunuhan Hiromi Shimada (warga Jepang) serta
beberapa kasus-kasus lainnya. Sementara kasus yang belakangan ini terjadi di
kawasan Kuta dan sekitarnya adalah pencurian seperti yang menimpa Warga
Negara Prancis, Emeric Beyeler di tempat hiburan malam La Vida Loka oleh lima
waria asal Kalimantan, Sumatera dan Jawa Timur2. Bahkan I Gusti Agung Oka
Mahagangga, Staf Pengajar Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, pada
1Rohmat, travel.okezone.com, Kamis, 12 Desember 2013, Tindak Kriminal Masih Hantui
Pariwisata di Bali, diakses 14 Februari 2014. 2 Posbali.com, 21 Oktober 2013, Maraknya Kasus Kriminalitas di Kawasan Kuta, diakses
tanggal 2 Februari 2014.
3
seminar dan peluncuran buku “Pariwisata dan Pengentasan Kemiskinan”,
mengemukakan bahwa persoalan sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas
menjadi ancaman serius bagi pengembangan sektor pariwisata di Bali3.
Tindak kriminalitas tersebut merupakan keprihatinan bersama sebab jika
terus berlangsung akan semakin mencoreng citra pariwisata Bali. Untuk itu, perlu
ada upaya penegakan hukum yang tegas. Khusus di bidang pariwisata, Polda Bali
telah melakukan terobosan kreatif diantaranya membentuk antara lain; Bali Guard
Police, Beach Guard Police serta Babinkamtibmas Pariwisata, yang merupakan
polisi khusus bertugas di bidang pariwisata.
Dalam realitanya, hubungan antara polisi, hukum dan masyarakat memang
sangat erat. Achmad Ali menjelaskan mengenai hubungan antara polisi dengan
efektivitas hukum: Kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi
kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan afektif dan
tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi
tugas pokok kepolisian untuk menindaknya.4
Berdasarkan kenyataan telah dijelaskan, penelitian ini ingin memberikan
jawaban mengenai bagaimana efektifitas serta peran polisi pariwisata dalam
penanggulangan kejahatan di bidang pariwisata di Bali. Sehingga diharapkan
adanya polisi pariwisata, keamanan dan ketertiban khususnya di tempat-tempat
wisata di Bali lebih dapat ditingkatkan, sehingga dapat mencegah, menanggulangi
dan meminimalisir terjadinya kejahatan ataupun gangguan-gangguan baik dari
dalam maupun luar negeri untuk dapat memajukan pariwisata di Bali sebagai
bagian dari upaya meningkatkan citra pariwisata Negara Republik Indonesia.
3Masuki, 2014, beta.antarakalsel.com, Kemiskinan dan Kriminalitas Ancaman
Pariwisata Bali, diakses 12 Februari 2014. 4Soerjono Soekanto. 1985. Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat, CV.
Rajawali, Jakarta, hlm 7.
4
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan
masalah, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana peran dan kewenangan polisi pariwisata dalam
penanggulangan kejahatan di bidang pariwisata pada wilayah hukum
Polda Bali?
2. Bagaimana efektifitas keberadaan polisi pariwisata di daerah wisata
Provinsi Bali?
C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui peran dan kewenangan polisi pariwisata dalam
penanggulangan kejahatan di bidang pariwisata pada wilayah hukum
Polda Bali.
2. Mengetahui efektifitas keberadaan polisi pariwisata di daerah wisata
Provinsi Bali.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
kepada ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana kepada anak didik
(mahasiswa) maupun masyarakat mengenai peran dan kewenangan polisi
pariwisata terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis kepada
masyarakat umum dan khususnya para wisatawan terkait penanggulangan
kejahatan di bidang pariwisata yang dilakukan oleh polisi pariwisata di
provinsi Bali.
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Kepolisian
a. Pengertian Kepolisian
Menurut Soerjono Soekanto, Polisi adalah suatu kelompok
sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai
penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari
fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).5
Berdasarkan segi etimologis istilah polisi di beberapa negara
memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan
“politeia”, di Inggris “police” juga dikenal adanya istilah “constable”,
di Jerman “polizei, di Amerika dikenal dengan “sheriff”, di Belanda
“politie”, di Jepang dengan istilah “koban” dan “chuzaisho” walaupun
sebenarnya istilahkoban adalah merupakan suatu nama pos polisi di
wilayah kota danchuzaisho adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh
sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal
dalam bahasa Yunani, yakni “politeia”. Kata “politeia” digunakan
sebagai title buku pertama Plato, yakni “Politeia” yang mengandung
makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu
negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat
keadilan dijunjung tinggi6.
Sedangkan pengertian kepolisian menurut UU Kepolisian
adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga
polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia diartikan adalah pegawai
negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan mengawal
keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini suatu kondisi
5 Anton Tabah, 1991, Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT.Gramedia Pustaka
Utama, hlm 15. 6Azhari, 1995, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-
unsurnya, UIPress, Jakarta, hlm. 19.
6
dinamis masyarakat sebagai salah satu prasayarat terselenggaranya
proses pembangunan nasional dalam rangka terciptanya tujuan
nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan
tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang membangun
kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan
masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi
segalah bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan
lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
b. Dasar Hukum Kepolisian
Dasar hukum bagi polisi dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya adalah :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pasal 30 ayat (1),(2),(3),dan (4);
2) Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang pemisahan TNI
dan kepolisian Negara Republik Indonesia;
3) Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan
peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4) Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolian Negara
Republik Indonesia;
5) Peraturan Pelaksanaan Nomor.2 Tahun 2003 tentang Peraturan
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Fungsi Kepolisian
Pada hakekatnya fungsi dari kepolisian dapat dipahami
bahwa:
1) Fungsi kepolisian ada karena kebutuhan dan tuntuan masyarakat
akan rasa aman dan tertib dalam lingkungan hidupnya;
2) Masyarakat membutuhkan suatu lembaga yang mampu dan
profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban
baginya;
3) Lembaga kepolisian dibentuk oleh negara yang
bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakatnya
7
dengan dibebani tugas dan wewenang serta tanggungjawab
terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
4) Fungsi kepolisian melekat pada lembaga kepolisian atas kuasa
undang-undang untuk memelihara atau menjaga keamanan dan
ketertiban yang dibutuhkan masyarakat.7
d. Tugas dan Wewenang Kepolisian
Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia
berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 (UU
Kepolisian), antara lain:
1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2) Menegakkan hukum, dan
3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat.
Rincian dari tugas-tugas pokok tersebut terdiri dari:
1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7Yoyok Ucuk Suyono, 2013, Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Bandung, hlm 8.
8
7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan
Moeljatno, 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
Soekanto, Soerjono. 1985. Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat,
CV. Rajawali, Jakarta.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif-Suatu
Tinjauan Singkat,Rajawali Press, Jakarta.
Soemitro, Rony Hanitijo, 1998, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta.
Tabah, Anton, 1991, Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT.Gramedia
Pustaka Utama.
Ucuk Suyono, Yoyok, 2013, Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945, Laksbang
Grafika, Bandung.
Website
Masuki, 2014, beta.antarakalsel.com, Kemiskinan dan Kriminalitas Ancaman
Pariwisata Bali.
Posbali.com, 21 Oktober 2013, Maraknya Kasus Kriminalitas di Kawasan Kuta.
Rohmat, travel.okezone.com, Kamis, 12 Desember 2013, Tindak Kriminal Masih
Hantui Pariwisata di Bali.
http://www.touristpolicebali.info
36
Lampiran 1
Data Distribusi Kedatangan Wisatawan ke Bali
37
Lampiran 2
Rekap Jenis Kejadian/Laporan yang diterima di TAC
38
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas
No Nama/NIDN Instansi
Asal
Bidang
Ilmu
Alokasi
Waktu
(jam/bul
an)
Uraian Tugas
1. I Made Dedy
Priyanto, SH.,MKn
Fakultas
Hukum
Unud
Hukum
Perdata
8 Menyusun
Proposal dan
Mengkoordinasi
Pembagian
Tugas &
Mengurus
Administasi
Penelitian
2. I Made Walesa
Putra, S.H., M.Kn.
Fakultas
Hukum
Unud
Hukum
Pidana
8 Pengumpul Data
Lapangan &
Membuat
Laporan
Penelitian
39
Lampiran 4. Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti serta Mahasiswa yang
terlibat
Peneliti Utama:
1. I Made Dedy Priyanto, SH.,MKn. (Ketua)
2. I Made Walesa Putra, S.H.,M.Kn.
Mahasiswa terlibat Penelitian
1. I Gusti Agung Ayu Elcyntia Yasana Putri
2. Aloysius Adi Kurnia
3. Ni Putu Leona Laksmi Suryadi
4. I Putu Endra Wijaya Negara
LAMPIRAN BIODATA KETUA PENELITI
CURRICULUM VITAE
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap (dengan gelar) I Made Dedy Priyanto, SH.,MKn 2. Jabatan Fungsional Penata Muda TK.I
3. Jabatan Struktural Sekretaris Bagian Hukum Perdata 4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 198404112008121003 5. NIDN 0011048401 6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar dan 11-04 1984 7. Alamat Rumah Jl. Padang Udayana Nomor 7 Depasar 8. Nomor Telepon/Faks /HP 03617443670/081999942337 9. Alamat Kantor Jl.Pulau Bali No.1 Denpasar
12. Lulusan yang telah dihasilkan Sarjana Hukum 13. Mata kuliah yang diampu Hukum Ketenagakerjaan
Hukum Pengangkutan
Hukum Perlindungan Konsumen
Hukum Persaingan Usaha
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2 S-3 Nama Perguruan Tinggi
Universitas Udayana Universitas Gadjah Mada
Bidang Ilmu Hukum Magister Kenotariatan
Tahun Masuk 2001 2005 Tahun Lulus 2005 2008 Judul Skripsi/Thesis/Disertasi
Penertiban Penduduk Pendatang di Kota Denpasar
Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Eksistensi Tanah Pekarangan Desa Di Kota Denpasar
Nama Pembimbing/Promotor
Dr. I Wayan Suandi Drs,SH.,MHum Cok Istri Anom Pemayun, SH.,MH
Prof. Dr.Sudjito SH.,MSi
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
NO Tahun Judul Penelitian Sumber Dana 1 2011 Penelitian Dosen Muda Tinjauan Yuridis
Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah Kabupaten Tabanan
DIPA. PNBP Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010.
2 2012 Hibah Unggulan Udayana Peranan Prajuru Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Perebutan Tanah Kuburan (Setra) (Studi Kasus di Desa Pakraman Kerobokan dan Desa Pakraman Padang Sambian.
DIPA. PNBP Universitas Udayana Tahun Anggaran 2011.
3 2013 Standarisasi Klausula-Klausula Perjanjian
Yang Dilakukan Pemerintah Dalam
Pengadaan Barang/Jasa.
Prodi Magister
Kenotariatan Udayana.
4 2013 Hubungan Kerja Outsorcing Pada PT.
Intrias Mandiri Sejati Cabang Denpasar
Fakultas Hukum
Universitas Udayana
5 2014 Model Pengaturan City Hotel Wirausaha
Lokal Berbasis Penguatan Kemitraan
Dengan Berbagai Stakeholders Bagi
Ketahanan Dan Keberlangsungan
Ekonomi Masyarakat Bali Dalam
Kegiatan Kepariwisataan
DIPA Fakultas Hukum
Universitas Udayana
*) Tuliskan sumber pendanaan : PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan
Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas atau sumber lainnya.
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
NO Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana 1 2012 Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali
Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota.
Fakultas Hukum Universitas Udayana
2 2013 Sosialisasi Undang-undang KDRT Bagi
Perlindungan Perempuan.
Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana
3 2014 Sosialisasi Tentang Pentingnya
Pendaftaran Tanah Di Desa Sembung
Sobangan Kecamatan Mengwi
Mandiri
Kabupaten Badung
*) Tuliskan sumber pendanaan : Penerapan IPTEKS – SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber dana lainnya
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No Judul Artikel Ilmiah Vol/Nomor Nama Jurnal 1 Instrumen Hukum Pembatalan Perda
Syariah Di Indonesia.
Volume I No.2,
November 2011
Jurnal Konstitusi PKK-Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
2 Kewenangan Gubernur Dalam
Pembatalan Perda Kabupaten Tabanan.
Volume 1, No.1,
September 2011
Jurnal Advokasi FH Universitas Mahasaraswati Denpasar
3 Konstruksi Hukum Pembatasan Dana
Kampanye Calon Anggota DPR/
DPRD Dalam Pemilu Legislatif.
Volume I No. 1,
November 2012
Jurnal Hukum Undiknas Denpasar
4 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja
Indonesia Di Luar Negeri
Volume 7 No.2,
November 2012.
Jurnal Konstitusi
P3KP universitas
Jambi 5 Jurnal : Format Ideal Penyelesaian
Sengketa Perebutan Tanah Kuburan
(Setra) Desa Pakraman Padang
Sambian dan Desa Pakraman
kerobokan.
Vol.8 No.2, november
2012
Jurnal Hukum Undiknas Denpasar
6 Peranan Prajuru Desa Dalam
Menyelesaikan Sengketa Perebutan
Tanah Kuburan (Setra) (Studi Kasus di
Desa Pakraman Kerobokan dan Desa
Pakraman Padang Sambian.
ISBN : 978-979-9204-
63-9
Prosiding Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNSOED,
7 Akibat Hukum Berakhirnya Hubungan
Kerja Pada Perusahaan Yang
Dinyatakan Pailit
Vol.1 No.4, Mei 2013 Jurnal Kerta Semaya FH.Unud
8 Pemutusan Hubungan Kerja
Akibatpekerja Melakukan Pelanggaran
Perjanjian Kerja Di Koperasi Samuan
Amertha Denpasar
vol.1 No.6. Juli 2013 Jurnal Kerta Semaya FH.Unud
9 Penerapan Outsourcing Di Lembaga
Konservasi Bali Zoo
vol.1 No.12,
November 2013
Jurnal Kerta Semaya FH.Unud
10 Pembayaran Klaim Oleh Perusahaan
Ajb. Bumiputera 1912 Dalam Hal
Terjadinya Wanprestasi Oleh
Tertanggung Pada Program Mitra
Beasiswa
vol.1 no.11, november
2013
Jurnal Kerta Semaya FH.Unud
11 Pemberian Uang Pesangon Terhadap
Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Yang
Diberhentikan
Pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali
Vol. 02 No.03 Juni
2014
Jurnal Kerta Semaya FH.Unud
12 Perlindungan Hukum Dari Pt Asuransi
Kerugian Jasaraharja Putera Terhadap
Wisatawan Yang Mengalami
Kecelakaan Di Bali
Vol. 02 No.02
Februari 2014
Jurnal Kerta Semaya FH.Unud
13 Implementasi Penguasaan Obyek Gadai
(Motor) Di Lembaga Pegadaian
Denpasar
Vol. 02 No.01
Februari 2014
Jurnal Kerta Semaya FH.Unud
14 Perlindungan Hukum Terhadap Pihak
Tertanggung Dalam Asuransi Demam
Berdarah
Pada Pt. Asuransi Central Asia
Vol. 02, No. 04 Juni
2014
Jurnal Kerta Semaya FH.Unud
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah
dalam 5 Tahun Terakhir
N0 Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar
Judul Artikel Ilmiah
Waktu dan Tempat
1 Seminar
Nasional
Menggagas Pencitraan
Berbasis Kearifan Lokal
2012/ Jurusan Ilmu
Komunikasi FISIP
UNSOED
2 Seminar Research Excellent
Udayana
Otonomi Desa Pakraman
Dalam Penyelesaian
Sengketa Perebutan Setra
2013/ GDLN,
LPPM Universitas
Udayana
3 Pelatihan Keterampilan Management Mahasiswa
E-Journal Ilmu Hukum 2014/ Gedung Ksirarnawa Art Centre Denpasar
LAMPIRAN BIODATA ANGGOTA PENELITI
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap (dengan gelar) I Made Walesa Putra,S.H.,M.Kn. L
2. Jabatan Fungsional Asisten Ahli
3. Jabatan Struktural -
4. NIP 19820222 200912 1003
5. NIDN 0022028202
6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 22 Februari 1982