Edisi VIII

n Teras Auditorial .......................................... 2

n Surat dari Bupati .................................. 2

n Catatan Auditor .................................... 3

n Auditor Headline ...................................... 4

n Rakor Reguler Para Inspektur .............. 4

n Reviu Laporan Keuangan Pemda ........ 6

n Auditor News ............................................ 7

n Dari Badan MenjadiInspektorat ........................................ 7

n Sim-Akip Inspektorat ......................... 7

n Data Terkini Tindak Lanjut ................. 8

n RAPBD Diajukan Lebih Cepat,Awal 2009 Siap Dilaksanakan ........... 9

n Evaluasi Berkala Temuan HasilPemeriksaan InspektoratKab. Rohil 2008 ................................ 9

n Dialog Pengawasan & Governance 10

n Auditorial Khas ..................................... 11

n BPK Turun ke Rohil padaPertengahan februari 2009,SKPD Diminta Serahkan LPj ............ 11

auditor-rohil

Edisi Cetak

TOWARD GOOD GOVERNANCE & INTERNAL AUDIT PRACTICE

No 8 Triwulan IV 2008

DAFTAR ISI

E-mail : [email protected] lklik www.auditor-rohil.com

n Hari Antikorupsi Sedunia:

PBB Serukan Berantas Korupsi

Sekjen PBB Ban Ki-moon menyerukan ko-munitas dunia untuk benar-benar memberantaskorupsi. Seruan itu disampaikan Ban Ki-moondalam rangka memperingati Hari AntikorupsiSedunia yang jatuh pada 9 Desember 2009.

“Setiap tahun di berbagai dunia berkembang,miliaran dolar yang sangat dibutuhkan untuk lay-anan kesehatan, sekolah, air bersih dan infrastruk-tur dicuri atau hilang melalui penyuapan dan ke-jahatan lain,” kata Ban dalam pesannya sepertidilansir Merinews, Selasa (9/12/2008).

Dikatakan pemimpin dunia itu, krisis globalfinansial yang terjadi saat ini menekankan per-

lunya regulasi yang lebih luas terhadap korupsi.Tanggal 9 Desember mulai dicanangkan se-

bagai Hari Antikorupsi Sedunia pada tahun 2003

oleh Majelis Umum PBB. Keputusan ini diambiluntuk meningkatkan kewaspadaan akan korupsidan peran Konvensi PBB melawan Korupsi dalammemerangi dan mencegah korupsi.

Majelis Umum PBB menyerukan semua nega-ra dan organisasi integrasi ekonomi regional ko-mpeten untuk menandatangani dan meratifikasiKonvensi PBB melawan Korupsi secepat mungkinagar cepat diberlakukan.

Menurut Majelis Umum PBB, perang mela-wan korupsi kini menjadi lebih mendesakdikarenakan dua alas an. Pertama, korupsi me-mungkinkan para teroris membiayai operasi kejimereka.; dan kedua, krisis finansial global saat inisebagian dikarenakan ketamakan dan korupsi. (de-tikcom)

Rakor Reguler

Para aparat pengawasan internalpusat dan daerah berkumpul di

Jakarta 17 s.d 19 Desember2008 guna meningkatkankapasitas dan kompetensi

para inspektur pusat dan daerahyang profesional menujuterwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik. Apa sajahasilnya?

Para Inspektur

Sekjen PBB Ban Ki-moon.

“...Para penegak hukum dan lembaga audit perlu “duduk bersama”guna membangun satu pemahaman bahwa dalam krisis, perlukecepatan dan ketepatan tanpa adanya keinginan korupsi...”

n Mendagri Mardiyanto

Dipenghujung tahun 2008 dan detik-detik awal tahun 2009 yang semakindekat, mari kita terus melanjutkantugas dan pengabdian kita kepadamasyarakat, bangsa dan daerahKabupaten Rokan Hilir yang kita cintai

ini. Sampai kuartal keempat tahun 2008 telah kitalewati dengan setumpuk pekerjaan di pundak kita.Mudah-mudahan, sisa waktu yang masih ada dapatkita pacu energi dan pikiran untuk meningkatkankinerja tahun 2008 ini dan sebagai bekal motivasidalam melanjutkan kinerja di tahun 2009.

AUDITORIAL

22222

Redaksi menerima sumbang-

an tulisan, foto atau naskah

lainya untuk di muat. Naskah

yang masuk dan dimuat akan

diberikan imbalan.

auditor-rohil.net

Penasihat

Bupati Rokan Hilir

Pengarah

Wakil Bupati Rokan Hilir

Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hilir

Penanggung jawab/

Pemimpin Redaksi

Hardy Djamaluddin

Pelaksana Harian/

Redaktur Pelaksana

Sarman Syahroni

Sidang Redaksi

Hardy Djamaluddin

Azwar, Augus Setya,

Irwandi,Sarman Syahroni,

Hendri Yunis

Operator Online

Zulkifli, Masri, Romi

Divisi Produksi

Nasori Habib, Syarifah

Desain/Tata Letak

Ijal

Diterbitkan oleh Bawaskab

Rokan Hilir bekerja sama dengan

Riau Pos.Net

Alamat Redaksi:

Jl. Perniagaan 80,

Bagansiapiapi, Rokan Hilir

website: www.auditor-rohil.com

e-mail: [email protected]

Dicetak oleh: CV Berkat

TERAS

nnnnn Surat dari Bupati:

klik www.auditor-rohil.com

Songsong 2009

Dengan Optimis

Terpilihnya Kota Bagansiapi-api menja-di Kota dengan peningkatan kinerja tert-inggi di bidang kebersihan dalam lombakebersihan di Riau tahun 2008 dan daerahyang memberikan kontribusi dalam pe-menuhan produksi beras nasional, hal inisemestinya diikuti dengan prestasi-prestasilainnya. Sejumlah bangunan sudah haruskita tuntaskan tahun ini untuk bisa meraihprediket adipura bagi Bagansiapiapi, yaituTaman Kota, bangunan perkantoran, pele-baran jalan, selokan/parit, penanaman po-hon/penghijauan dan tempat pembuangansampah akhir.

Tak sedikit memang tantangan yang kitadihadapi. Di antaranya adalah bagaimanakita mengelola APBD pada tahun 2008 inisecara efisien dan efektif. Baik sisi pendap-atan maupun sisi belanja, sebesar-besarnyauntuk kepentingan daerah dan masyarakatyang memang masih tertinggal. Rendahnyadaya serap anggaran tahun 2008 dan sisakegiatan lanjutan yang belum tuntas meru-pakan tugas kita untuk segera dituntaskandengan bekerja lebih ekstra keras dan se-baik-baiknya.

Pengalaman menunjukkan program dankegiatan pembangunan semestinya dibuatdengan perencanaan yang matang dan dap-at diandalkan. Namun, tetap terbuka pelu-ang untuk diperbaiki atau revisi setelah di-lakukan monitoring dan evaluasi. Dengan

demikian, kita dapat bersatu padu melang-kah bersama untuk betul-betul bisa secarasistematis menyukseskan program pemban-gunan sehingga kita dapat mengurangi ke-miskinan dan pengangguran, menggerak-kan sektor riil, menggesa pembangunanketertinggalan insfrastruktur.

Di bidang pelayanan dan investasi,Pemkab Rohil memberikan kemudahan-ke-mudahan bagi masyarakat yang inginmendapatkan berbagai pelayanan mulai dariperizinan maupun nonperizinan. KantorPelayanan Terpadu (KPT) telah kita resmi-kan. Kita berharap KPT dan kemudahan-kemudahan yang diberikan dapat diman-faatkan sebaik-baiknya. Lakukan penguru-san sendiri dan jangan menggunakan per-antara atau calo.

Melalui kolom ini, saya mengajak seg-enap unsur aparatur daerah dan kita semuauntuk mengatasi berbagai kendala dan tan-tangan yang dihadapi dan mencari solusi al-ternatif penyelesaian masalah pembangunandi daerah ini.

Mudah-mudahan keluaran-keluaran(outputs) dan hasil-hasil (outcomes) kinerjatahun 2008 dapat dicapai sesuai target yangtelah ditetapkan. Tahun 2009 kita songsongdengan bekal optimisme.

n H. Annas Maamun

. . . . . . . .

2Auditorial

33333

n CATATAN INSPEKTURAUDITORIAL

TERAS


Tuntaskan Pe-er Tahun Lalu,

Pacu Kinerja di Tahun Baru“Lakukan yang terbaik dalam kondisi yang terburuk”. Mario Teguh

Memasuki sebuah tahun baru, kita diajakmelakukan intropeksi. Biasanya, merefleksiapa yang telah kita lakukan sebelumnya danmemproyeksi apa yang bakal kita hadapi.Dengan refleksi, kita mendapat pelajaranguna perbaikan untuk masa selanjutnya. Dandengan proyeksi, kita mengukur kemampuanatau menyusun rencana terukur di masadepan.

Bisa kita amati, badai bencana alam be-lum reda selama 2008. Banjir, gempa dancuaca buruk masih terjadi di pelbagai belah-an muka bumi, bukan hanya negara kita, bu-kan hanya di daerah kita. Adakah pelajaranyang dapat diambil dari peristiwa-peristiwaitu? Kita percaya, pasti ada hikmah dari se-mua bencana yang terjadi.

Dari perkiraan pakar, ada kabar burukbahwa statistik makro ekonomi dan keuan-gan dunia, yang berdampak kepada melemah-nya mata uang negeri kita. Bahkan bukantidak mungkin, krisis global bakal terjadi,yang sudah dimulai di AS. Harga minyak dipasar dunia sempat menembus US$100 perbarel turun secara bertahap ke posisi terendahselama 2008. Krisis keuangan di AS berdam-pak pada sektor usaha yang satu persatu mulairontok dan di-PHKnya ribuan tenaga kerjapada beberapa perusahaan besar.

Dengan potret kondisi seperti ini, yangsudah diprediksi tahun lalu, tahun 2008 me-

mang menjadi tahun yang diwarnai banyakkejutan nan menghebohkan. Alam masihkurang bersahabat. Habis banjir, longsor, lum-pur, muncul kekeringan dan kebakaran hutandan lahan. Lihat bushfires di Australia. Dan depoPertamina di Jakarta. Di saat ekonomi yang jugatidak membaik, unjuk rasa, kondisi sosial danpolitik diperkirakan terus memanas; obral janji,unjuk kekayaan dan inefisiensi menjadi warnatersendiri tahun ini. Suhu politik memanas dipneghujung tahun 2008, dan bisa jadi berlan-jut ke tahun 2009 mengingat dekatnya agendaPemilu April 2009 dan Pilpres Juli 2009.

Di sektor Pemerintah, banyak pekerjaan ru-mah—seperti tahun lalu— yang belum tun-tas. Mulai dari reformasi birokrasi, restruktur-isasi, pengentasan kemiskinan dan penganggu-ran, perbaikan sistem hukum, good governancehingga kendala investasi dan pertumbuhan sek-tor riil yang belum bergerak naik. Pe-er masihsetumpuk. Di sejumlah daerah, lantaran berb-agai alasan teknis dan mismanjemen, sejumlahpekerjaan tampak terbengkalai dan daya serapanggaran masih sangat rendah.

Menjadi ironi, di tengah euforia daerah, tan-tangannya masih dalam kontekstual jangkapendek, yaitu bagaimana paket anggaran yangsudah dialokasikan, baik dari APBN maupundari APBD, betul-betul terserap dan mencapaisasarannya serta memperhatikan kaedah gov-ernance yang lazim berlaku. Tak heran, sejak

tahun lalu, Presiden dan tahun 2008 ini KPK,sudah mengingatkan dan akan membidik ke-bocoran dan penyimpangan anggaran baik sisipenerimaan dan pengeluaran pada tahun2009.

Bagaimana pun kondisinya, terburuk pun,meminjam ungkapan kata Mario Teguh, laku-kanlah yang terbaik (untuk negeri ini). Bagipimpinan daerah, para pengguna anggarandan jajarannya semestinyalah menghindaripenyakit 4K: kurang teliti (kutil), kurang rapi(kurap), kurang disiplin (kudis) dan kurangiman (kuman). Penyakit 4K adalah bahasasederhana ketidakpatuhan pada peraturan,etika serta ketidakberdayaan penerapansistem pengendalian internal (internal con-trol) secara optimal.

Dan para auditor atau aparat pemeriksa–-baik aparat internal maupun eksternal—di-tuntut peranan ekstranya dalam melakukankontrol ataupun atestasi atas pelaksanaan ang-garan dan kegiatan yang dikelola pemerintah.Lebih-lebih lagi, auditor internal ditantanguntuk tidak lagi sekedar (berperan) sebagaianjing pelacak (watchdog), tapi lebih sebagaikatalis perubahan yang mengedepankan con-trol, risk dan governance.

Dari pengalaman tahun lalu dan catatanprediksi di atas, mari kita tuntaskan sisa pe-keraan tahun lalu, dan pacu target kinerja pa-datahun 2009. Tahun 2009 seyogyanya dapatkita jalani secara lebih cerdas dan gigih. Dankita pasti bisa asal ada kemauan yang sung-guh-sungguh dan konsisten. n

Oleh Hardy Djamaluddin

(hardy-djamaluddin.blogspot.com;

email: [email protected])Tahun 2008 akan berlalu, dengan sejumlah kemajuan dan setumpukmasalah yang segera perlu penyelesaian. Dan tahun 2009 datangmenjelang, yang disebut-sebut sebagai tahun penuh tantangan danagenda besar yang monumental. Selamat tinggal tahun 2008, selamatdatang tahun 2009.

2AuditorialAuditor Headline

44444

n Rakorwasdanas


Rakor Reguler Para Inspektur

Dalam menggerakkan ekonomi, diperlukankecepatan dan kemudahan birokrasi. Oleh kare-na itu, para penegak hukum dan lembaga auditperlu “duduk bersama” guna membangun satupemahaman bahwa dalam krisis, perlu kece-patan dan ketepatan tanpa adanya keinginan ko-rupsi.

Selanjutnya, pelaksanaan Rako-swasdanas ini merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari upayamerealisasikan komitmen dan se-mangat Raker Gubernur beberapawaktu yang lalu, khususnya pada sisiakuntabilitas pemerintahan.Demikian disampaikan MenteriDalam Negeri dalam sambutannyayang diwakili oleh Sekretaris Jen-deral Depdagri Ibu Diah Anggrainipada pembukaan acara Rakorwas-danas di Jakarta, 17 Desember2008. Mendagri juga menyampai-kan terkait dengan upaya mengan-tisipasi dampak krisi global, meng-ingatkan kembali amanat Presidenbagi jajaran pemerintahan daerahuntuk tidak ragu-ragu mengambilkebijakan dan tindakan yang tepatsesuai dengan koridor hukum.

Acara yang dilaksanakan di Ho-tel Sahid Jakarta, 17 s.d 19 Desem-ber 2008, juga dihadiri oleh wakil dari BPKRI, dari KPK RI, para Inspektur Jenderal De-partemen/Irutama LPND, Kepala BPKP danpara Deputi, Deputi Bidang Pengawasan Men-pan, Kementrian Negara PPN/Bappenas, ParaPejabat Eselon I di lingkungan Depdagri, danpara Kepala Bawasda/INspektorat Provinsi/Kabupaten/ Kota beserta staf, berjumlah se-kitar 500 orang.

Mendagri menggarisbawahi bahwa bebera-pa hal :

Pertama, aparat pengawsan internal pe-

merintah (APIP) merupakan pilar utama un-tuk menegakkan etika (fatsoen) politik dan pe-merintahan. Setiap pejabat pemerintah harusmampu membedakan antara kepentingan pri-badi dengan kepentingan masyarakat, bangsadan negara. Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota bisa direkrut dari berbagi partai poli-

alnya, telah terbukti menciptakan disharmonidalam praktik penyelenggagraan pemerintahdaerah, yang antara lain berupa muncul danberkembangnya pertimbangan subyektif dalampenempatan seseorang pada jabatan karier ter-tentu.

Oleh karena itu, jajaran pengawasan inter-nal departemen maupun pemerintah daerahharus mengawasi dan memproses sesuai keten-tuan hukum bagi setiap oknum birokrasi yangberupaya untuk menempatkan sebelah kakin-ya pada politik praktis baik dalam Pemilu mau-pun Pilkada. Regulasi sudah tegas mengaturbahwa pegawai negeri sipil sebagai bentukkongkrit dari birokrasi telah diberikan pilihansikap untuk tetap berkarya di birokrasi ataukeluar dari birokrasi dan bisa bergabung den-gan paertai politik;

Kedua, mengantisipasipengaruh krisis keuanganglobal, perlu dilakukan poli-cy adjusment khususnyadalam penyusunan dan pel-aksanaan anggaran negaradan daerah. Sudah seharus-nya anggaran disusun berba-siskan pada skala prioritasyang tinggi dengan mene-kankan pada kemanfaatandalam mengentaskan ke-miskinan, membuka lapan-gan kerja baru dan peningka-tan produktivitas. Penyusu-nan anggaran berbasis prior-itas dan kinerja tersebutharus diimbangi dengan se-makin diberdayakannya lem-baga pengawasan;

Ketiga, lembaga penga-wasan di setiap departemandan di lingkungan pemda

harus mampu memerankan diri antara lain se-bagai pengendali internal manajemen yangmemberikan sistem peringatan dini (earlywarning system). Menemukan penyimpanganbaik itu dalam pengelolaan keuangan maupundalam pengelolaan urusan pemerintahan, bu-kanlah sukses yang sesungguhnya, karena halitu menunjukkan segalanya telah terjadi. uksessesungguhnya dari pengawasan internal adalahapabila mampu menekan atau bahkan meniada-kan penyimpangan itu sendiri.

Para aparat pengawas pusat dan daerah berkumpul di Jakarta selama dua harimulai 17 hingga 19 Desember 2008 guna meningkatkan kapasitas dankompetensi Inspektorat Jenderal Departemen/LPND dan Inspektorat Daerahyang profesional menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.Apa saja hasil-hasilnya.?

tik, tetapi jajaran birokrasi harus tetap netraldan bekerja berdasarkan etika pemerintahtersebut. Tanpa berpegang pada etika pemer-intahan, seorang aparatur akan mudah larutdalam konflik kepetingan. Sebagai pelaksanakebijakan , berupa undang-undang dengan se-gala derivasinya, aparat pemerintah ataubirokrasi pemerintah harus menjaga jarak danbersikap serta bertindak netral dalam pemilu2009 serta dalam proses Pilkada. Upaya untukmelibatkan birokrasi dalam proses pilkada mis-

Sekjen Depdagri Ibu Diah Anggraini pada pembukaan Rakorwasdanas 2008.

55555

Auditor Headline


Untuk mencapai hal tersebut, maka perludilakukan pembinaan dan pengawasan secaraberjenjang, yaitu pemerintah pusat mengawasidan membina provinsi dan selanjutnya guber-nur sebagai wakil pemerintah pusat didaerahjuga melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap pemerintahan kabupaten dan kotawilayah kerjanya. Demikian halnya dengan pe-merintah kabupaten, melalui lembaga penga-wasnya juga diharuskan melakukan pembinaandan pengawasan khususnya terhadap pemerin-tahan desa dan kelurahan. Melalui pembinaandan pengawsan tersebut diharapkan pemerin-tahan daerah yang dibangun berdasarkan azasdesentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pemban-tuan dapat terkelola secara akuntabel menujupencapaian tujuan otonomi daerah;

Keempat, mekanisme pembinaan dan pen-gawasannya seperti itu menegaskan bahwadalam sistem pemerintah daerah, sebagaimanadiatur dalam undang-undang nomor 32 tahun2004, terdapat hubungan kewilayahan antaratingkatan pemerintahan. Berdasarkan polahubungan admistrasi dan kewilayahan tersebut,maka pemerintah kabupaten dan kota beradadalam koridor pembinaan dan pengawasan olehgubernur selaku wakil pemerintah pusatdidaerah. Suatu entitas pemerintahan tidakmemungkinkan untuk

melakukan pengawasan terhadap dirinyasendiri, kecuali dalam hal pengendalian inter-nal manajemen , terlebih lagi dalam kontruksisistem pemerintahan daerah dalam bingkaiNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Pemeritah daerah bukanlah enclave yang ber-diri sendiri seperti dalam sistem federal. Sam-pai kapan pun, sistem pemerintahan daerah dinegara kita akan tetap berada dalam koridorNKRI tersebut.

Mendagri juga menyampaikan dan men-jelaskan, dalam konteks hubungan administra-si dan kewilayahan tersebut, pada tataran op-erasional.

Mendagri selaku koordinator pembinaandan pengawasan penyelenggaraan pemerintah-an daerah sebagaimana diatur dalam bab XIIundang-undang Nomor 32 tahun 2004 mene-kan kan hal-hal sebagai berikut : (1) berbagairegulasi yang ditetapkan semua departemendan LPND selalu dalam kontek semangat oto-nomi daerah.

(2) Pembinaan pemerintah provinsi harus

Peserta Rakorwasdanas 2008 di Hotel Sahid Jakarta 17 - 19 Desember 2008.

terkooordinasi untuk mencapai efesiensi ang-garan dan menghindari tumpang tindah ke-wenangan. Pembinaan di kabupaten dan kotamelalui Gubernur selaku wakil pemeriantahpusat didaerah; (3) Pengawasan penyelengga-raan didaerah mengarah pada tertib adminis-trasi umum pemerintahan pada aspek kebija-kan, kepegawaian, kelembagaan, barang/asetdan keuangan daerah serta efektivitas urusanwajib sesuai koridor kewenangan dalam PP no38 Tahun 2007.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahdaerah meliputi pengawasan atas pelaksanaanurusan pemerintah didaerah dan pengawasanterhadap perda dan peraturan kepala daerah;(4) Program yang dilaksanakan didaerah baikbiaya APBN maupun APBD harus dalam kori-dor kesatuan hubungan administrasi dan harusdijauhkan dari anasir ego sektoral; (5) Penga-wasan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugaspembantuan, dilakukan oleh Inspektorat Jen-deral Departemen atau inspektorat LPND.Dalam kaitan ini peran aktif dari bawasda atauinspektorat provinsi Kabupaten/ Kota untukmembantu pengawasan tersebut sangat pent-ing. (6) Pengelolaan asset negara yang tidak jelascenderung melanggar ketentuan dapat disalah-gunakan dan diakui pihak lain sebagai haknya.Menuru BPK, jumlah asset negara yang dikel-ola pemerintah pusat dan daerah sebanyak 37%berpotensi berpindah tangan. (7) Kondisitersebut akibat pencatatan asset tidak tertib

dantidak sesuai dengan ketentuan.Laporan Harta kekayaan Penyelenggaraan

Negra (LHKPN) oleh KPK selama ini diopti-malkan realisasinya, merupakan bagian dari an-tisipasi penyalahgunaan sekaligus untuk penert-iban asset negara dan daerah. “Sekali lagi di-harapkan peran aktif kepala bawasda/inspek-torat Kabupaten/Kota untuk sejak awal ketikamelakukan pembahasan usulan program kerjapengawasan tahunan dengan Itjen Departemenatau Inspektorat LPND sekaligus mengoordi-nasikan pengawasan tugas pembantuan terse-but, “ujarnya.

Dalam rakor tersebut didiskusikan bebera-pa materi pokok yang meliputi: (1) PandanganBPK terhadap pembinaan dan pengawasanpenyelenggara pemerintahan daerah terkaitdengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP,dengan pembicara dari BPK-RI,; (2) Urgensijabatan fungsional pejabat pengawas pemerin-tah sesuai dengan PP Nomor 79 Tahun 2005sejalan dengan kebutuhan dalam pembinaan danpengawasan penyelenggaraan pemerintah daer-ah, yang disampaiakan oleh Deputi Bidang SDMAparatur Kementrian Negara PAN; (3) Lang-kah-langkah KPK untuk mengoptimalkan Ins-pektorat Jenderal Depatemen/LPND dan Ins-pektorat Daerah dalam pencegahan dan pem-berantasan korupsi, disampaikan oleh Dian Pa-tria dari Direktorat Litbang KPK-RI; (4) Pan-dangan Bappenas terhadap perencanaan pro-gram untuk mendukung sistem remunerasibagai aparat pengawas internal pemerintah

2AuditorialAuditor Headline

66666


nnnnn FGD Keuangan:

Berakuntabilitas, Ber-NKRI

Negara harus dikelola sepenuh hati oleh SDM yang profesional, handal,berdisiplin, berego nasional, dan bermoral tinggi. Di mana posisi APIPdalam NKRI?

Good governance maupun clean governanceselalu menjadi impian setiap instansi pemer-intah di Indonesia, kata Wakil GubernurProvinsi Kepulauan Riau Drs. H.M.Sani,dalam acara Focussed Group Discussion(FGD) yang diadakan di Batam, awal Desem-ber 2008, dengan tema Akuntabilitas Pen-gelolaan Keuangan Negara Sebagai PerekatNKRI.

“Untuk mencapai impian itu, SDM yangada harus memmiliki kreativitas yang posi-tif, selalu learning by doing, tanggap terhadapperubahan berorientasi ke depan, berdisip-lin yang tinggi, mampu menjadi teladan,harus berani merubah pola pikir, mengede-pankan pelayanan, merubah wewenang men-jadi peranan, merubah output menjadi out-come dan merubah ego sendiri menjadi egoorang lain, ego sektoral menjadi ego nasion-al (NKRI). “tambahnya.

Sani mengatakan, agar mencapai tujuanSDM dalam melakukan kegiatan harus sela-lu dilandasi dengan etika dan estetika. “Ser-takan selalu spirit of love and estetika.

Apapun yang kita lakukan, lakukanlah den-gan baik, seolah kegiatan tersebut bukan un-tuk organisasi namun untuk diri kita sendi-ri,” kata Sani. Seluruh peserta FGD di Batamterkesima dengan ucapannya.

Hekinus Manao, Irjen DepartemenKeuangan pada saat yang sama bahwa selu-ruh elemen bangsa harus mulai dari inti pe-rubahan UU tentang pengelolaan keuangannegara., dalam konteks negara. Ia mengin-gatkan bahwa akuntabilitas adalah agendareformasi manajemen keuangan. Pilar akunt-abilitas dalam pengelolaan keuangan negaraterdiri dari tiga hal, yaitu setiap kegiatan yangberpengaruh pada keuangan negara wajib di-catat dengan menggunakan disiplin di bidangakuntansi atau metode yang dilakukan organ-

isasi modern lainnya. Kedua, catatan terse-but harus rapi dengan mengacu pada sistemakuntansi yang berlaku, dan dibuat laporan-nya sesuai disiplin akuntansi. Ketiga, laporantersebut harus dapat diuji oleh auditor. Itu-lah inti akuntabilitas yang diharapkan darireformasi manajemen keuangan.

Menurut Hekinus, seorang pemeriksa(auditor) harus bisa memberikan solusi bagipermasalahan yang ada dalam institusi terse-but. APIP harus dapat memberikan masu-kan mengenai hal-hal yang dapat diperbaikidi instansi tersebut. “Jadi tidak hanya mengi-dentifikasikan permasalahanyang ada saja. Itumerupakan salah satu peranan APIP dalammembenahi akuntansi dan laporan keuangan.

Prestasi auditor tidak diukur dari bany-aknya temuan, tetapi berapa banyak per-masalahan yang bisa diselesaikan,” tukasnya.Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, SH, GuruBesar FHUI memberikan pencerahan kepa-da para peserta FGD di Batam mengenaisistem pengawasan/pemeriksaan yang ter-intehgritas, berjenjang dan berkesinambun-gan di Indonesia dalam rangka NKRI. Diasangat appreciate kepada BPKP yang telahbersedia menjadi lembaga yang akan mem-beri advis untuk satu persoalan penting ke-pada seluruh instansi pemerintah pusat mau-pun daerah apa yang benar, maupun apa yangsalah (clearence house).

Menurut Arifin, baik pemeriksa internal(APIP) maupun pemeriksa eksternal (BPK)berperan sangat strategis dalam kerangkamempertahankan NKRI. Antara APIP danBPK mesti menjalin hubungan yang erat dansaling mendukung dalam rangka NKRI. Jikaperlu UU ataupun UUD – yang tidak kon-dusif ataupun memberikan kewenagna ber-lebihan —pun dapat diubah pabila seman-gat NKRI mau diipertahankan, tegasnya. n

dalam rangka pencegahan dini tindak pidanakorupsi, dengan pembicara dari KementrianPPN/Bappenas; (5)Kebijakan dan programWakil Gubernur dalam mengkoordinasikanpengawasan serta tindak lanjut rekomendasiLaporan Hasil Pemeriksaan dan langkah pen-anganannya, dengan pembicara Wakil Guber-nur Provinsi Kalimantan Tengah dan WakilGubernur Propinsi Kepulauan Riau.

Ada pun tujuan diselenggarakannya Rakor-wasdanas Tahun 2008 ini untuk: (1) Mencipta-kan komitmen antar aparat pengawas untukmeningkatkan kinerja pengawasan dan pembi-naan penyelenggaraan pemerintahan daerahdalam mewujudkan tujuan otonomi daerah;dan (2) Membangun harmonisasi dan sinkro-nisasi kebijakan serta program kerja penga-wasan antar lembaga pengawasan Departe-men/LPND dan Pemerintahan Daerah; (3)Memformulasikan langkah penanganan penye-lesaian permasalahan aktual yang berkembangdalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerin-tah daerah terkait dinamika tuntutan per-kembangan pengawasan dibidang pelaksanaanpenyelenggaraan pemerintahan di era daerah;dan (4) Sebagai sarana sharing of knowledge dansosialisai kebijakan pengawasan atas penyeleng-garaan pemerintahan daerah tahun 2009.

Ada pun sasaran yang hendak dicapai daripenyelenggaraan Rakorwasdanas Tahun 2008adalah tersusunnya Program Kerja PengawasanTahunan (PKPT) Tahun 2008 yang direncana-kan dengan persepsi yang sama terhadap pel-aksanaan penyelenggaraan pemerintah daerahdan komitmen bersama antar aparat pengawaspemerintah sebagai perekat negara kesatuanRepublik Indonesia.

Seperti Rakorwasdanas tahun sebelumnya,dilakukan pembahasan Program Kerja Penga-wasan Tahunan (PKPT) 2009 yang akan diikutidengan penandatanganan “Nota KesepakatanPeta Pengawasan Tahun 2009” oleh para APIP.Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari ra-kor tersebut adalah sebagai berikut. Pertama,perlu terciptanya mindset pengawasan yang samaterhadap pelaksanaan penyelenggaraan pe-merintah daerah. Kedua, terbangunnya komit-men bersama antar aparat pengawasan sebagaiperekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.Ketiga, tersosialisinya kebijakan pengawasandalam rangka penyusunan program kerja pen-gawasan tahunan PKPT) tahun 2009. n

777772Auditorial

Auditorial Khas


n SOTK

Dari Badan menjadi InspektoratTerbitnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang PedomanOrganisasi Perangkat Daerah, nomenklatur maupun struktur badanpengawasan di daerah berubah. Dari badan menjadi inspektorat. Apa bedanya?

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telahmengesahkan susunan organisasi dan tata kerja(SOTK) lembaga teknis daerah, termasuk Ins-pektorat Kabupaten Rokan Hilir (sebelumnyaBawaskab Rokan Hilir), dengan Perda Kabu-paten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2007 ten-tang Pembentukan Organisasi, Kedudukan danTugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemer-intah Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan PP 41 Tahun 2007, posisi Ins-pektur berstatus eselon 2b, sekretaris dan em-pat inspektur pembantu (Irban) berstatus es-elon 3a, berbeda setingkat dengan kasubdinpada lembaga teknis daerah yang berstatus es-elon 3b. Sementara, sesuai kebijakan Menda-gri, para kasubag di bawah Sekretaris dan parakepala seksi pengawasan di bawah Irbanberkedudukan sebagai eselon IVa.

Beberapa catatan penting untuk penataanorganisai Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota. Pertama, pembentukan seksi pengawasanpemerintah bersifat transisi menunggu Perprestentang Jabfung yang mengakomodir Jabfungpengawas pemerintah; kedua, sementara pros-es transisi terbentuknya Jabfung P3, dilakukancapacity building; ketiga, pilihan Jabfung dan ataustruktural berdasarkan kompetensi pegawai dankepentingan organisasi; keempat, Jabfung pen-gawas pemerintah tidak untuk mengganti jab-fung auditor (JFA), tetapi keduanya terbentukdi Inspektorat untuk mendukung pelaksanaantupoksi pengawasan administrasi umum danpengawasan urusan; kelima, setelah terbentukn-ya jabfung P3, jabatan struktural di bawah Ir-ban dapat di-inpassing menjadi pejabat fungsion-al pengawas pemerintah.

Dalam konsep reformasi pengawasan inter-nal yang diajukan Inspektorat/Bawaskab Ro-kan Hilir kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilirmelalui Bupati Rokan Hilir, prioritas pengem-bangan profesionalisme SDM aparatur penga-was internal Inspektorat Kabupaten harusmampu melakukan evaluasi sistem pengen-dalian internal (SPI) dan reviu laporan keuan-

gan Kabupaten Rokan Hilir dan SKPD secarabertahap dan berkelanjutan. Idealnya, Inspek-torat tidak saja sebagai anjing pelacak (watch-dog), tetapi juga konsultan dan quality assurance.

Karena itulah, tantangan Inspektorat tidakringan. Maklum, dalam pelaksanaan pembinaandan pengawasan, Inspektorat Kab. Rohil hanyamemiliki sumberdaya sebanyak 4 (empat) timaudit, dengan rincian per tim audit adalah 1(satu) orang dalnis (pengendali teknis) setingkatinspektur pembantu, 1 (satu) orang ketua timsetingkat kasi dan 2 (dua) orang anggota timserta ditambah 1 (satu) orang operator SIM-HP. Namun, dengan kerja sama dengan Per-wakilan BPKP Riau, keterbatasan ini dapat di-atasi.

Khusus untuk penanganan pengaduanmasyarakat dan audit investigasi serta publika-si negatif yang relatif meningkat belakangan ini,Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah mem-bentuk 1 (satu) tim khusus investigasi di bawahkoordinator Sekretaris Inspektorat dan men-gusulkan dibukanya Kotak Pos Pengaduan. Disamping itu, Inspektorat telah mengusulkandibentuk semacam lembaga kontrol masyarakatyang anggotanya terdiri dari tokoh-tokohmasyarakat, LSM, dan pers yang diangkat,diberhentikan dan bertanggung kepada Bupati.Surat-surat pengaduan yang masuk dan lapo-ran penelaahan dari lembaga tersebut diproseslebih lanjut oleh Inspektorat Rohil atas perin-tah dan untuk Kepala Daerah.

Nama dan struktur boleh berubah. Namun,yang terpenting, kinerja harus terus meningkat.Jika direnungkan, apa pun namanya, inspek-torat wilayah, badan pengawasan, balik lagi keinspektur, sebetulnya tak ada artinya jika kin-erjanya tidak meningkat, apalagi buruk.

Secara nasional pun, sistem pengawasanfungsional, dan sinerginya dengan aparat hu-kum di negara kita, toh belum tertata denganbaik. Seperti SOTK baru, perlu komitmen dankonsistensi kuat: the stuctures follow functions,bukan the functions follow structures. n

nnnnn SIM-AKIP

Aplikasi Baru

Sakip Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilirmengembangkan program aplikasi yang meng-hubungkan SIM-HP dan SIMWASDA, hasiln-ya sangat memudahkan menyatukan rencanaanggaran, laporan keuangan, hasil pengawasan,tindak lanjut dan LAKIP. Konon, aplikasi per-tama di pemda.

Tuntutan terhadap peningkatan kualitaspelayanan yang berkaitan dengan peningka-tan kinerja pelayanan dari instansi pemer-intah mulai mendapatkan penegasan secarahukum sejak dikeluarkannya Inpres no. 7tahun 1999 mengenai akuntabilitas kenerjainstansi pemerintah (AKIP). Inpres terse-but yang pada intinya berisikan sistem mana-jemen kinerja instansi pemerintah telahmewajibkan seluruh instansi pemerintahmenyusun suatu rencana stratejik yangberisikan rencana yang akan dijalankan olehinstansi pemerintah dalam jangka waktulima tahun ke depan serta melaporkan padasetiap bulannya hasil pelaksanaan rencanatersebut dalam suatu laporan yang disebutdengan Laporan Akuntabilitas Kinerja In-stansi Pemerintah LAKIP).

Sistem akuntabilitas kinerja merupakantatanan, instrumen, metode pertanggung-jawaban yang pada pokoknya meliputitahapan perencanaan, pelaksanaan, pen-gukuran dan pelaporan yang membentuksiklus akuntabilitas kinerja yang tidak ter-putus dan terpadu, yang merupakan infras-truktur bagi proses pemenuhan kewajibanpenyelenggara pemerintahan dalam mem-pertanggungjawabkan keberhasilan /keg-agalan misi organisasi.

Menurut inpres No. 7/1999, SistemAKIP (SAKIP) dilaksanakan beberapa halberikut : mempersiapkan dan menyusunperencanaan strategik, merumuskan visi,misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tu-juan, sasaran dan strategi instansi pemerin-tah, merumuiskan indikator kinerja instan-si pemerintah dengan berpedoman padakegiatan yang dominan, menjadi isu nasionaldan vital bagi pencapaian visi dan misi pe-merintah, memantau dan mengamati pel-aksanaan tugas pokok dan fungsi dengan sek-

88888

Auditorial Khas


sama, mengukur pencapaian kinerja den-gan:

Perbandingan kinerja aktual denganrencanaatau target, perbandingan kinerjaaktual dengan tahun sebelumnya, per-bandingan kinerja aktual dengan kinerjadi negara-negara lain, atau dengan stan-dar internasional.

Dari ketentuan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa SAKIP di indonesiasetidaknya akan terdiri dari empat faseutama, yakni: penyusunan rencanastratejik, pengukuran kinerja, pelaporankinerja, dan evaluasi kinerja.

Inspektorat Rokan Hilir telah berha-sil mengembangkan program aplikasiSIMWASDA untuk mengelola data pro-gram kerja pengawasan tahunan sertamonitoring pelaksanaan surat tugas, danSIM-HP untuk mengelola data laporanhasil pemeriksaan. Selanjutnya, Inspek-torat Rokan Hilir akan mengembangkanprogram aplikasi SIM-AKIP yang meng-integrasikan SIMWASDA dan SIM-HPagar akuntabilitasi pelaksanaan programdan kegiatan Inspektorat Daerah Kab.Rokan Hilir dapat dikelola lebih baik danprofesional.

Kegiatan pengembangan SIM-AKIPbertujuan untuk menyajikan informasikinerja secara cepat dan akurat atas keg-iatan-kegiatan yang dilaksanakan. Jenisinformasi yang dihasilkan adalah peren-canaan strategik, rencana/penetapankinerja tahunan, realisasi kinerja tahunan,laporan pengukuran kinerja kegiatan,laporan pengukuran kinerja sasaran, danlaporan monitoring kinerja instansi.

Dengan tersajinya informasi di atas se-cara cepat dan akurat dengan sendirinyaefisiensi dan efektivitas penyajian infor-masi AKIP pada Inspektorat Rokan Hi-lir sebagai instansi pengawas pemerin-tah daerah dapat diandalkan. Sasaran keg-iatan pengembangan SIM-AKIP ke depandapat diterapkan pada seluruh SKPD diRohil untuk mewujudkan suatu sistempengelolaan database kinerja instansi.“Dengan sistem aplikasi ini, penyusunanRKA, DPA, dan LAKIP Kabupaten, bah-kan laporan keuangan, akan lebih mudahdan cepat, “ujar Hardy, Kepala Inspek-torat Rokan Hilir. n

Reviu LKPD: Siapa Takut?oleh Ir. Agus Setyabudi

Maklum, pengalaman pelaksanaan auditBPK atas laporan keuangan tahun 2007 menun-jukkan adanya beberapa kelemahan sistem pen-gendalian intern pada Pemda sehingga mengak-ibatkan kurang tertibnya pengelolaan keuan-gan daerah. Untuk tidak mengulang terjadinyakesalahan yang sama, seluruh SKPD darisekarang harus sudah memacu kinerjanyamenyelesaikan kegiatan, menyiapkan SPJ danpersiapan menyusun laporan akhir keuangan.

Seperti tahun sebelumnya,, pada tahun iniInspektorat akan melaksanakan reviu laporankeuangan Pemda tahun 2008 dengan difasilita-si perwakilan BPKP Prop. Riau. Pelaksanaanreviu tetap pada sistem pengendalian internsaja karena hanya beberapa SKPD yang telahmenyusun laporan keuangan sesuai ketentuanberlaku. Hasil reviu Inspektorat akan dijadikandasar pertimbangan Bupati membuat Pern-yataan Tanggung Jawab (PTJ) yang merupakanlampiran LKPD yang dikirimkan kepada BadanPemeriksaan Keuangan (BPK) dalam rangka pe-meriksaan pengelolaan dan pertanggungjawab-an keuangan daerah tahun anggaran 2008.

Reviu atas LKPD yang meliputi Laporan Re-alisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, danCatatan atas Laporan Keuangan itu pada dasarn-ya sama dengan proses audit yang telah dilak-sanakan selama ini, bahkan terkesan lebih sim-pel karena tidak mencakup pengujian bukti sertaprosedur lainnya.

Dalam sebuah contoh kegiatan pengadaanbarang yang nilainya material, proses reviu han-ya meyakinkan apakah kegiatan pengadaantersebut telah dicatat dalam aktiva tetap tanpaharus menguji bahwa prosedur kegiatan pen-gadaan barang tersebut telah dilakukan sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Satu hal lagi bahwa tujuan reviu hanya untukmemberikan keyakinan mengenai akurasi, ke-andalan, keabsahan informasi yang disajikandalam LKPD, bukan untuk memberikan dasaryang memadai dalam rangka menyatakanpendapat mengenai laporan keuangan secarakeseluruhan. Referensi untuk melaksanakantugas reviu tersedia dalam jumlah cukup, bah-kan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviuyang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal De-partemen Dalam Negeri akan memandu paraauditor dalam menjalankan tugasnya mulai dariaspek perencanaan, pelaksanaan, pendokumen-tasian dengan instrumen Kertas Kerja Reviu,ilustrasi reviu dan penyusunan Laporan HasilReviu.

Sebelum bertugas, yang paling penting saatini para auditor harus memfasilitasi/mendor-ong penyusunan Laporan Keuangan masing-masing SKPD, kalau tidak diawali sekarang ..kapan lagi hasil audit LKPD berpredikat WajarTanpa Syarat. Jangan sampai bagian keuangandi setiap SKPD melupakan kewajiban atau ber-pura-pura tidak mengetahui tanggungjawabnyauntuk menyusun Laporan Keuangan sesuai den-gan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah dandihasilkan dari suatu sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP) yang memadai.

Apabila semua elemen berjalan dengan baikdan saling mendukung dalam mengelola keuan-gan Pemda, disertai dengan kerja ama antaraSKPD bagian Keuangan, dan Inspektorat sudahbarang tentu akan memberikan hasil yang opti-mal.......

Reviu ? Siapa takut!

n Penulis adalah Irban IIpada Inspektorat Rohil

PP No. 8 Tahun 2006 yang mengamanatkan kepada inspektorat untuk melakukan reviulaporan keuangan Pemda (LKPD) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yangdisajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)merupakan tugas dan kewajiban yang perlu dipersiapkan secara matang. Hal ini perlumendapat perhatian ekstra auditor inspektorat dalam menjalankan tugas baru itu sesuaidengan Permendagri No 4 Tahun 2008.

999992AuditorialAuditor News


RAPBD Diajukan Lebih Cepat,

Awal 2009 Siap DilaksanakanGedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir dipenuhi oleh kepala dinas, badan, dan kantordi lingkungan pemerintah Kabupaten Rohil. Juga sebanyak 21 anggota legislatifKabupaten Rohil turut serta mengikuti jalannya sidang paripurna penyampaianlaporan hasil pembahasan panitia anggaran (Panggar) terhadap RAPBD KabupatenRokan Hilir tahun anggaran 2009.

Sidang Paripurna sempatmolor karena keadaan cuacakota Bagansiapiapi sejak pagi haritelah diguyur hujan. Namuntetap dilaksanakan. Tepat waktumenunjukkan jam 10.30 wibsidangpun digelar dengan diha-diri oleh lebih satu dari separuhjumlah anggota dewan yangmenduduki bekas hotel danrestoran Marina Sea Food, yak-ni keseluruhannya anggotaDPRD Rohil sebanyak 40 orangdi gedung yang terletak dijalanmerdeka Bagansiapiapi pada hariJumat (9/10).

Sebelum penyampaianRAPBD tahun 2009 pemerintahdaerah bersama DPRD Rohiltelah menyusun dan menyepa-kati kebijakan umum APBD danprioritas dan plafon anggaransementara tahun 2009. Kebija-kan umum anggaran tersebutsebagai pedoman dan acuan untuk menentukankegiatan serta komponen pelayanan kepadamasyarakat melalui satuan kerja perangkat daerahsesuai tupoksinya masing-masing dimana sub-stansi dan materinya terjabar dalam strukturRAPBD tahun 2009 ini.

Penyampaian RAPBD oleh Pemdakab Rohiltahun 2009 ini relatif lebih awal (cepat), sertalamanya waktu pembahasan oleh DPRD bersa-ma-sama Pemerintah Kabupaten Rohil juga lebihsingkat jika dibandingkan penyampaian dan pem-bahasan ditahun-tahun sebelumnya. Dihitungdari penyampaian RAPBD oleh Bupati RohilH.Annas Maamun hingga saat laporan ini hanyamenghabiskan waktu lebih kurang 30 hari saja.

RAPBD T.A 2009 yang telah diajukan olehPemerintah Daerah Rokan Hilir telah terjadiperubahan, baik disektor pendapatan maupundisektor belanja. “Di struktur pendapatan terja-di pergeseran, yaitu kenaikan asumsi pendapa-tan asli daerah (PAD) pada pos jasa giro,” ujarDarwis saat usai menyampaikan laporan terse-

but.Menurutnya program pem-

bangunan yang dianggarkanlebih menitik beratkan

kepada kepentinganmasyarakat dengan memper-hatikan aspirasi yangberkembang ditengah-tengahmasyarakat dan mengutama-kan skala priorotas,dimanapenetapan prioritas tidak han-ya mencakup keputusan apayang penting untukdilakukan,tetapi juga menentu-kan kegiatan yang harus dilaku-kan lebih dahulu dibandingkanprogram atau kegiatan yanglain.

Perubahan RAPBD tahun2009 juga karena belum tera-komodirnya masukan yangberkembang menjadi pokokpikiran dari anggota dewanmelalui pandangan umum dan

juga dari eksekutif serta aspirasi masyarakat yangdisampaikan melalui anggota dewan. “Program

kegiatan prioritas untuk masyarakat terutamauntuk pemberantasan kemiskinan, kebodohan danketersediaan infrastruktur yang juga merupakanprogram utama dan prioritas pemerintah daer-ah,” kata Darwis ketua harian Panggar RAPBDtahun 2009 ini.

RAPBD Kab.Rohil tahun 2009,pada sectorpendapatan tahun 2009 sebesar Rp 1.478. 386.907. 842. Hal ini terjadi peningkatan proyeksipendapatan sebesar Rp 108. 719. 025. 216 yangdari sebelum pembahasannya hanya sebesar Rp1.369.667.882.626. Jika dibandingkan denganpendapatan daerah tahun anggaran 2008, telahterjadi penurunan sebesar Rp 3.965.000.000dengan rincian, yakni PAD sebesar Rp105.792.793.611. Kemudian dana perimbangansebesar Rp 1.347. 374.864.231, serta dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp25.219.250.000. (Ripos)

Penyampaian RAPBDoleh Pemdakab Rohiltahun 2009 ini relatif

lebih awal (cepat),serta lamanya waktu

pembahasan olehDPRD bersama-sama

Pemerintah KabupatenRohil juga lebih

Singkat.H.Annas Maamun

n Bupati Rohil

nnnnn BPK:

Audit Interim LKPD 2008Wakil Bupati Rokan Hilir H. Suyatnomengingatkan pada pimpinan SKPD

Rokan Hilir untuk menyelesaikan laporanpertanggungjawaban (SPJ) dan pelaporan

keuangan lainnya.Menur u tnya ,

sampai akhirDesember 2008penyampaian lapo-ran keuangan keBagian KeuanganSetda Kab. RokanHilir oleh sebagianbesar SKPD danKecamatan, terma-suk bendahara di

Sekretariat Daerah, masih mengalami ket-relambatan. “Nah, hal ini yang harus diper-hatikan dan segera kita prioritaskan, “ujarnya.

Wakil Bupati mengharapkan peran Inspek-torat Kabupaten untuk memfasilitasi dan mem-berikan bimbingan kepada para bendaharawandan PPTK yang masih mendapatkan kendaladan permasalahan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Inspektorat Hardy, bertindak cepatdengan mengumpulkan dan memberikan pen-garahan kepada para Inspektur Pembantu danstaf di lingkungan Inspektorat Rokan Hilir un-tuk memfasitasi SKPD dan Kecamatan dalamupaya percepatan pertanggung awaban pena-tausahaan keuangan daerah (SPJ) dan pelapo-ran keuangan.

”Pemkab Rohil siap menerima kehadiran timaudit dari BPK Pekanbaru, yang akan melaku-kan audit pendahuluan (interim) untuk LKPDtahun anggaran 2008 semester pertama perten-gahan Februari 2009 dan menyeluruh pada awalApril 2009,’’ kata Hardy. Sesuai ketentuan,Pemda menyampaikan laporan keuangandilengkapi pernyataan tanggung (statement of re-sponsibility) serta surat pernyataan telah direviuoleh Inspektorat.

LKPD itu sendiri, lanjut Hardy, terdiri daribeberapa item. Di antaranya seperti neraca, ali-ran kas, laporan realisasi anggaran dan catatanatas laporan keuangan. ‘’Inspektorat dan selu-ruh SKPD tentu membantu kelancaran tugastim audit itu serta bersikap responsif dan ako-modatif. Dan Inspektorat saat ini tengahmelakukan revieu terhadap Sistem PengendalianIntern (SPI) dan laporan keuangan tahun 2008di seluruh SKPD dan direncanakan dapat dise-lesaikan pada pertengahan Februari 2009,’’ kataHardy.

Suyatno

1010101010

Auditor News

n GELARWASDA

n LKPD


Dialog Pengawasan dan GovernanceInspektorat Rohil mengadakan acara kegiatan rapat pemutakhiran data tindaklanjut dan evaluasi berkala hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsionalpemerintah di lingkungan Pemkab Rohil, 8 November 2008. Apa saja instruksiBupati Rohil?

Acara yang dilaksanakan di Gedung Serbagu-na Bagansiapiapi itu dibuka secara resmi olehBupati Rohil yang diwakili oleh Sekda Drs. H.Asrul M Noor, M.Si. dihadiri ketua DPRD danseluruh pimpinan SKPD/Camat dan pemimpinkegiatan serta staf SKPD. Hadir juga narasumberKalan BPK-RI Pekanbaru Dr. Eko Sumbodo,Keper BPKP Propinsi Riau Drs. Agus Sukiswo,Sekretaris Itprop Riau Drs. H. Raja Dalius, danKasat Reskrim Polres Rohil AKP Amril. Padasesi siangnya dilakukan diskusi panel dan dialogdengan peserta gelar pengawasan tersebut.

Ada pun tujuan gelar pengawasan dan goodgovernance ini adalah pertama, meningkatkan

efektifitas pengawasan terhadap penyelengga-raan pemerintah daerah; kedua, meningkatkankesadaran dan tanggungjawab pimpinan SKPDtentang pentingnya tindaklanjut hasil pemerik-

saan; ketiga, meningkatkan kualitas hasilpemeriksaan dan profesionalisme aparat

pengawasan fungsional; keempat, tersusunnyadata tindaklanjut hasil pemeriksaan aparatpengawasan fungsional dan penanganan

pengaduan masyarakatHardy juga menyampaikan sebagau upaya

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (goodgovernace) dan pemerintahan yang bersih (clean

governance), reformasi pelaksanaan tugas penga-wasan, disamping pengembangan dan penguatankelembagaan, juga perlu diikuti peningkatan mutudan kualitas pelaksanaan dan hasil-hasil penga-wasan agar hasil pengawasan tersebut dapat men-jadi sumber informasi dan sumber masukan yangefektif bagi penyempurnaan dan perbaikan pel-aksanaan tugas pemerintahan dan pembangunanmulai dari bidang perencanaan hingga pelaksan-aan.

Penyelesaian tindak lanjut setiap rekomenda-si temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasanfungsional secara tegas, lugas dan konstruktifmerupakan indikator adanya komitmen penting-nya arti pengawasan dalam manajemen pemer-intahan. Oleh karena itu, keberhasilan aparat pen-gawasan fungsional, dari satu sisi dapat diukur darisejauh mana rekomendasi terhadap temuan-te-muan hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti olehpimpinan SKPD. Maka, untuk mengevaluasi se-jauh mana kebenaran/kesesuaian data penduku-ng tindak lanjut yang dilaksanakan dengan reko-mendasi yang tertuang dalam laporan hasil pe-meriksaan kiranya perlu dibahas dalam kegiatanevaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan ant-ara pemeriksa (auditor/pejabat pengawas pemer-intah) dan obyek yang diperiksa (auditan).

Bupati Rohil menyambut dengan baik diada-kannya kegiatan ini, dalam kerangka pencerma-tan hasil pembinaan dan pengawasan yang sela-ma ini dilaksanakan oleh Inspektorat Rohil mau-pun Inspektorat Propinsi dan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) terhadap SKPD di lingkunganPemkab Rohil. “Rekomendasi yang telah dibuatoleh para auditor yang tertuang dalam LHP agarsegera direspon serta hendaknya dijadikan renun-gan untuk saling intropeksi diri memperbaiki ke-salahan masa lalu,” ujarnya.

Kepala Inspektorat Rohil Hardy dalam lapo-rannya mengatakan bahwa masih terdapt pimpi-nan SKPD yang diperiksa belum menindaklan-juti rekomendasi hasil pemeriksaan, sehinggamasih terdapat sisa rekomendasi yang belum dit-indaklanjuti.

Hardy mengingatkan, SKPD tersebut yangtidak mengindahkan tindak lanjut dapat dikena-kan sanksi pidana. Ketentuan yang diatur dalamUU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pen-gelolaan dan Pertanggungjawaban KeuanganNegara pada pasal 20, menyatakan bahwa “Peja-bat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan se-lambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelahLHP diterima. Selanjutnya, dalam pasal 26, din-yatakan bahwa pejabat dan/atau setiap orang yangtidak memenuhi kewajiban untuk menindaklan-juti rekomendasi yang disampaikan dalam Lapo-ran Hasil Pemeriksaan dipidana dengan penjarapaling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

Para pembicara sependapat bahwa penga-wasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasadilaksanakan oleh unit pengawasan internal pe-merintah, yang laporannya disampaikan kepadaBPKP. Apabila diduga terdapat penyimpangan,BPKP akan menindaklanjuti dengan pemeriksaaninvestigasi. Hal ini juga sesuai dengan MOU yangditeken antara BPKP, Kejagung dan Polri.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satukabupaten pemekaran yang tidak dapat dikata-kan sebagai kabupaten baru lagi, tepat pada tang-gal 4 Oktober tahun 2008 sudah genap berusia 9tahun. Kendati demikian, masih terdapat per-masalahan yang harus dicarikan solusi alternatifpenyelesaiannya, antara lain pembenahan sistemkenadli internal, implementasi pengelolaankeuangan dan aset daerah yang terintegrasi.

“Kita menyadari bahwa permasalahan yangtimbul tidak saja menyangkut kesiapan mempel-ajari dan mengadopsi sistem AKIP, penetapansistem dan prosedur akuntansi yang selama initelah diterapkan di sebagian tempat, tetapi jugamasalah penyiapan tenaga dan peningkatan kapa-sitas SDM Aparatur, “ ujar Asrul M. Noor.

Lebih lanjutnya, Bupati Rohil, kata Asrul,meminta perhatian kepada Inspektorat Rohil dan

Para undangan dan peserta gelar pengawasan & good governance.

1111111111

Auditor News


segenap jajarannya, berkaitan dengan tugas pen-gawasan yang semakin komplek dan sarat den-gan tantangan, sebagai berikut:Pertama, kaji dan kembangkan inovasi-inovasi

dan kreativitas baru yang mampu mengefektif-kan pelaksanaan pengawasan, terutama dalammerumuskan rekomendasi-rekomendasi yangmampu menjadi alat deteksi dini mencegah ter-jadinya tindak pidana korupsi.Kedua, sejauh mungkin menghindari adanya

tumpang tindih pengawasan, bahkan terkesanberulang-ulang terhadap suatu obyek tertentu,dipihak lain ada obyek yang kurang tersentuh.Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan agarmembuat terobosan-terobosan baru untukmelaksanakan sinergisitas pengawasan denganlembaga pengawasan lain.Ketiga, kepada semua jajaran aparat penga-

was atau disebut para auditor/Pejabat PengawasPemerintah (P3) untuk selalu menjaga dan men-junjung tinggi citra pengawasan, dengan berpe-gang teguh pada peraturan perundang-undanganyang berlaku, etika dan norma umum penga-wasan, sehingga eksistensi auditor/P3 mendapatkepercayaan dan tempat dihati masyarakat sebagaipilar pencegah tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, kepada semua seluruh pimpinanSKPD Bupati Rohil berharap agar dapat mem-benahi dan lebih meningkatkan kapasitas dan ki-nerja satuan unit kerja masing-masing. “Marilahsaling bahu-membahu membangun daerah inidemi terwujudnya Rokan Hilir yang Maju danSejahtera Tahun 2011, “ ajaknya.

Kepada sleuruh pimpinan SKPD, Bupati Ro-hil mengingatkan kembali beberapa hal sebagaiberikut :Pertama, melaksanakan seluruh proses keg-

iatan sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku, terutama Keppres No.80 Tahun 2003serta SK perubahannya serta mempersiapkan danmengantisipasi penerapan peraturan / ketentu-an baru antara lain Peraturan Pemerintah No.58tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daer-ah (pengganti PP No.105 Tahun 2000) dan Per-aturan Pemerintah No.79 tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng-garaan Pemerintah Daerah (pengganti PP No.20tahun 2001);Kedua, melaksanakan pengendalian internal

dan pengawasan melekat di lingkungan SKPDmasing-masing serta memberikan sanksi sesuaiketentuan yang berlaku;Ketiga, melaksanakan sistem AKIP, antara lain

dengan menyempurnakan/ menyusun Renstra,Rencana Kinerja Tahunan, LAKIP dan PenetapanKinerja (Penja);Keempat, melaksanakan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik (good governance). n

n Gelarwasda (2):

Mendikusikan Penanganan Kasus Pidana

Gelarwasda kali inimendiskusikan tata

cara penanganan kasustindak pidana korupsi.Apa tugas BPKP, BPK

dan Aparat Hukum?

Semua SKPD harus melaksanakan kegia-tan sesuai dengan peraturan yang berlaku,membangun dan melaksanakan sistem pen-gendalian internal serta melaksanakan prin-sip prinsip good governance. Demikian disam-paikan Drs. H. Asrul M. Noor, Sekda Kabu-paten Rokan Hilir mewakili Bupati RokanHilir didepan sekitar 200 orang peserta Ge-larwasda, Ketua DPRD, Kepala SKPDdanCamat dan undangan lainnya, 18 November2008.

Dia juga menegaskan agar semua pimpi-nan SKPD melaksanakan kegiatan sesuai den-gan peraturan perundangan yang berlaku,membangun dan melaksanakan sistem pen-gendalian internal dan pengawasan melekat,dan melaksanakan prinsip-prinsip tata pemer-intahan yang baik.

Pada saat itu juga ditandatangani NotaKesepahaman (MOU) antara PemerintahKabupaten Rohil dan Perwakilan BPKPProvinsi Riau di bidang manajemen pemer-intahan, pengelolaan keuangan dan penga-wasan. “MOU ini perpanjangan MOU sebe-lumnya, yang telah berakhir, “ kata Drs. AgusSukiswo, Kepala Perwakilan BPKP PropinsiRiau.

Selesai penandatangan MOU, dilaksana-kan Diskusi Panel dengan pembicara, selainAgus Sukiswo, Dr. Eko Sumbodo, Kepala Per-wakilan BPK Pekanbaru, Rja Dalius, Sekre-taris Bawasprop Riau, dan Amril KasatReskrim Polres Rohil, dengan moderatorHardy , Kepala Inspektorat Rohil. Pihak Ke-jari tidak hadir karena ada tugas pendidikan.

Eko Sembodo menyatakan bahwa pemer-intah daerah dalam pengelolaan keuangannyaharus mengacu kepada ketentuan yang ber-laku, dan dapat menyajikan laporan keuangantepat waktu. Apabila terdapat kendala, dapat

berkonsultasi dengan Perwakilan BPKP Provin-si Riau. “Tugas BPK mengaudit. Jadi, harapansaya, opini auditor atas LKPD dapat lebih dit-ingkatkan, “ pesannya.

Sementara, Agus Sukiswo, menyatakan do-main BPKP sebagai auditor presiden adalah (1)capacity building (expertise), yaitu mendukung APIPyang profesional melalui training, pendampin-gan, back-up teknis dalam kesinergian, (2) cur-rent issues, yaitu mendukung sistem akuntabilitasPresiden terkait isu strategis, nasional, lintas sek-toral, big fish berisiko tinggi, (3) clearing house,yaitu mendukung penyelenggaraan birokrasi pe-merintah yang tertib, 3 E’s dan penegakan hu-kum yang berkeadilan, dan (4) check and balance:,yaitu mmberikan second opinion terhadap temuan-temuan eksternal auditor (BPK) dalam kontekspelurusan terhadap pelaksanaan tugas di lingkun-gan birokrasi.

Kasat Reskrim Polres Rohil menyampaikanmakalah seputar tindak pidana korupsi danbagaimana penanganannya. “Kami meminta ban-tuan BPKP untuk penugasan perhitungan keru-gian keuangan negara., “ ujranya. Maklum, sudahada MoU antara BPKP, Kejaksaan Agung danPOLRI tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan KeuanganNegara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsitermasuk Dana Nonbudgeter. Dalam MOU itu,kepolisian atau kejaksaan bertugas melakukanpenyelidikan dan penyidikan. Ada pun, BPKPdapat memberikan kterangan ahli atau audit ter-lebih dahulu.

Pada kesempatan itu Raja Dalius menyam-paikan perkembangan tinda lanjut hasil audit dankebijakan pengawasan di daerah. “Dalam banyakhal, Bawasda/Itda seharusnya berperan dalammemfasilitasi penanganan kasus-kasus di daerah-nya. Namun, hal ini perlu kapasitas khusus dandukungan pimpinan, “ ujarnya. n

Dari kiri: Eko Sumbodo, AgusSukiswo, H. Asrul M Noor

12121212122Auditorial

Auditor News


nnnnn Gubernur Riau:

H. M Rusli Zainal

Serukan Lima Himbauan

Gubernur Riau H. M Rusli Zain-al dan wakilnya H. R. Mambang Mitmasuk kantor pertama kali setelah di-lantik sebagai pemimpin Riau peri-ode 2008-2013, Senin (24 Novever2009). Pasangan pemimpin Riautersebut nampak kompak saatmemimpin upacara bendera di hala-man kantor gubernur.

Dalam pidato amanahnya, Gubrimenyampaikan lima himbauan kepada seluruh pe-

jabat/pegawai. Pertama, memintadukungan semua staf untuk ber-sama-sama membangun Riaumelakui program K2I. Kedua,menciptakan pemerintahan yangbersih dan tata pemerintahan yangbaik. Ketiga, semua staf dimintaserius ikut menyukseskan per-ayaan Hari Raya Idul Adha, Nataldan Tahun Baru 2009. Keempat,

menyukseskan Pemilu dan Pilpres 2009, dan ke-

lima minta dukungan untuk menyukseskan per-siapan PON 2013.

Setelah uapacara dilakukan salam-salamanbergantian. Gubri didampingi wakilnya disalamipara staf. Mulai dari pelaksana tugas (Plt) Set-daprov Riau Herliyan Saleh para asisten, kepalabiro, dinas dan badan serta seluruh staf.

Usai rangkaian upacara tersebut gubernurlangsung menuju ruang kerjanya. Tapi untuk se-mentara gubernur berkantor di ruang rapat Set-daprov, sambil menunggu ruang kerja gubernurdirenovasi. Kepada wartawan usai upacara guber-nur mempertegas himbaunya, agar semua pihakbahu membahu meningkatkan pembangunanRiau. “Ke depan tangangan yang kita hadapi leb-ih berat, karena itu kami meminta dukungan se-mua pihak untuk bisa mengemban tugas mema-jukan pembangunan Riau,” ujarnya.(RTC)

Gubernur Riau M Rusli Zainal masuk kantor di hari pertama memimpin Riau periodekedua dengan memimpin upacara. Ada lima himbauan yang diserukannya.

nnnnn Tindak Lanjut

Data Terkini InspektoratDari monitoring dan evaluasi Inspektorat Rohil, rekomendasi hasil audit BPK-RI Pekanbaru dan APIP sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh Pemkab RokanHilir. Namun, masih terdapat sejumlah SKPD yang belum menindaklanjutinya.Apa saja langkah yang dilakukan Inspektorat Rohil?

lengkapan surat/bukti faktur pendukung SPJ,belum dibuatnya pertanggungjawaban SPJ dankelebihan pembayaran dalam perhitungan HPS-dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.Jadi, masalah administratif akuntansi, bukankerugian negara.

Terhadap temuan audit atas Belanja Modalpada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan danDinas Kimpraswil tahun anggaran 2006, sebagi-an besar sudah ditindaklanjuti oleh ke-3 SKPD.Sampai akhir Desember 2008, untuk Dinas Pen-didikan dan Dinas Kesehatan sudah tuntas semua.Namun, dari data terakhir Inspektorat dan sudahdisampaikan ke Perwakilan BPK di Pekanbaru,memang masih terdapat sisa rekomendasi audityang masih dalam penyelesaian dan pengesahanoleh Perwakilan BPK RI di Pekanbaru, khususn-ya Dinas Kimpraswil dengan rincian tuntas se-banyak 27 rekomendasi dan dalam tahap penye-lesaian 16 rekomendasi dengan nilai sebesarRp.12.437.534.050,14. Angka inilah yang ber-potensi kerugian negara apabila sisa pekerjaan fisikataupun kelebihan pembayaran/denda tidak dis-etorkan ke kas negara.

Dalam surat penegasan yang disiapkan olehInspektorat, Bupati Rokan Hilir maupun WakilBupati Rokan telah menginstruksikan seluruhpimpinan SKPD di lingkungan Kabupaten Ro-kan Hilir untuk: melaksanakan seluruh proses

kegiatan sesuai dengan peraturan perundanganyang berlaku, terutama Keppres No. 80 Tahun2003 serta SK perubahannya; melaksanakan pen-gendalian internal dan pengawasan melekat dilingkungan SKPD masing-masing serta memberi-kan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; melak-sanakan Sistem AKIP, antara lain denganmenyempurnakan/menyusun Renstra, RencanaKinerja Tahunan, LAKIP, dan Penetapan Kinerja(Penja); melaksanakan prinsip-rinsip tata kepe-merintahan yang baik (good governance); dan; seg-era menindaklanjuti sisa temuan pemeriksaanaparat pengawasan fungsional yang belum dise-lesaikan (TPB) serta memberikan sanksi sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, InspektoratRohil pun mengambil beberapa langkah sebagaiberikut: melakukan monitoring dan evaluasi se-cara berkala terhadap semua hasil pemeriksaanaparat pengawasan, termasuk BPK; menyampai-kan surat penegasan (yang ditandatangani olehBupati Rokan Hilir atau Wakil Bupati Rokan Hi-lir) lebih dari dua kali; melaksanakan rapat pe-mutakhiran data tindak lanjut sekali dalam satutahun; melakukan pengecekan ulang ke lapanganbersama instansi terkait (Staf Dinas PU PropinsiRiau dan Dinas Kimpraswil Rohil) atas temuanaudit yang rekomendasinya masih belum dapatditindaklanjuti; menyampaikan dan melakukantatap muka secara berkala dengan tim Perwak-ilan BPK RI Pekanbaru yang menangani data tin-dak lanjut; mengusulkan dan menyiapkan draftPeraturan Bupati Rokan Hilir tentang Mekanis-me Penyelesaian Tindak Lanjut dan Tim Penan-ganan Kerugian Negara (TPKN) untuk menye-lesaikan kasus-kasus kerugaian negara/daerahyang disebabkan bendaharawan dan pegawai bu-kan bendahrawan; dan menyampaikan rencanatindakan (action plan) penyelesaian sisa tindak lan-jut kepada Perwakilan BPK RI Pekanbaru. n

Sejak tahun 2002-2007, laporan keuangan Pe-mkab Rokan Hilir mendapatkan opini WajarDengan Pengecualian (WDP). Artinya, masihterdapat catatan auditor terhadap kewajaran pen-catatan dan ketidaktaatan pada aturan yang ber-laku. Namun, sampai akhir Desember 2008,Pemkab Rohil telah melaksanakan tindak lanjutrekomendasi hasil audit keuangan yang dilaku-kan oleh BPK-RI Perwakilan Medan (untuk lap-oran keuangan Pemkab Rokan Hilir Tahun Ang-garan 2002-2004) dan tindak lanjut hasil auditlaporan keuangan BPK Pekanbaru (periode lap-oran keuangan tahun anggaran 2005-2007).

Ada pun rekomendasi untuk temuan audittahun 2002 s.d 2006 sejumlah 63 rekomendasidengan nilai Rp 716,512 miliar. Adapun yangtelah ditindaklanjuti dan dalam proses sejumlah59 kejadian dengan nilai Rp 715,444 miliar, se-dangkan yang belum ditindaklanjuti 4 kejadiandengan nilai Rp 1,067 miliar.

Untuk temuan audit LKPD tahun 2007 (au-dit atas sistem pengendalian internal dan auditkepatuhan) terdapat 52 rekomendasi dengan nilaitemuan Rp 186,205 miliar dan telah ditindak-lanjuti dan dalam proses sejumlah 45 kejadiandengan nilai Rp 102,882 miliar, sedangkan yangbelum ditindaklanjuti sejumlah 7 kejadian den-gan nilai Rp 83,322 miliar. Ada pun nilai rupiahtersebut mencakup antara lain nilai ketidak-

13131313132Auditorial


Advertorial

No Tahun Audit T P T L T P B

Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%)

1. Thn 2005- Kejadian- Rp (1000) 13179.761.548 100100 11179.761.548 80,62100 20 15,380

2. Tahun 2006 - Kejadian- Rp (1000) 19536.750.619 100100 13526.754.945 68,4298,13 69.995.673 31,581,86

3. Tahun 2007 (LK)- Kejadian- Rp (1000) 21186.205.168 100100 15102.882.736 71,4355,25 683.322.432 28,5744,75

4. Tahun 2007 (BM)- Kejadian- Rp (1000) 2121.727.698 100100 59.290.164 23,8142,76 1612.437.534 76,1957,24

Total:- Kejadian- Rp (1000) 54924.445.036 100100 44818.689.395 81,4888,56 30105.755.640 55,5611,44

LAMPIRAN 3 :

Rekap TP SKPD (reguler) dan Tindak Lanjut Lanjutnya per 31 Desember 2008Unit Pemeriksa : Bawasprop Riau.

No Tahun Audit T P T L T P BJumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%)

1. Tahun 2005- Kejadian- Rp (1000) 229.509 100100 219.509 95,45100 10 4,5503. Tahun 2007 - Kejadian- Rp (1000) 4666.913.267 100100 4560.752.196 97,8390,79 16.161.071 2,179,21

Total: - Kejadian- Rp (1000) 6866.930.596 100100 6660.761.705 97,0690,79 26.161.071 2,949,21

1414141414

Advertorial


PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIRNERACA BADAN PENGAWASAN DAERAH

PER 31 DESEMBER TAHUN 2008 DAN TAHUN 2007

JUMLAH Kenaikan (Penurunan)

Tahun 2008 Tahun 2007 Jumlah %

ASET 2,099,772,075.00 3,262,990,709.00 -1,163,218,634.00 -35.65ASET LANCAR 102,795,475.00 1,581,913,109.00 -1,479,117,634.00 -93.50

Kas 102,795,475.00 1,581,913,109.00 -1,479,117,634.00 -93.50Kas di Bendaharawan Pengeluaran 102,795,475.00 1,581,913,109.00 -1,479,117,634.00 -93.50Piutang 0.00 0.00 0.00 -

Jumlah 102,795,475.00 1,581,913,109.00 -1,479,117,634.00 -93.50

ASET TETAP 1,896,976,600.00 1,581,077,600.00 315,899,000.00 19.98Tanah 0.00 0.00 0.00 0.00Peralatan dan Mesin 1,706,314,600.00 1,413,252,600.00 293,062,000.00 20.74

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 635,987,000.00 342,925,000.00 293,062,000.00 85.46Alat Studio dan Alat Komunikasi 37,477,000.00 37,477,000.00 0.00 0.00Alat Ukur 43,758,000.00 43,758,000.00 0.00 0.00Peralatan dan Mesin 989,092,600.00 989,092,600.00 0.00 0.00

Gedung dan Bangunan 0.00 0.00 0.00 0.00Jalan Irigasi dan Jaringan 7,700,000.00 7,700,000.00 0.00 0.00

Jalan dan Jembatan 7,700,000.00 7,700,000.00 0.00 0.00Aset Tetap Lainnya 182,962,000.00 160,125,000.00 22,837,000.00 14.26

Buku dan Perpustakaan 32,962,000.00 10,125,000.00 22,837,000.00 225.55Aset Tetap Lain-lain 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00

Konstruksi dan Pengerjaan 0.00 0.00 0.00 0.00Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 0.00 0.00 0.00 0.00

Jumlah 1,896,976,600.00 1,581,077,600.00 315,899,000.00 19.98

ASET LAINNYA 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00Aset Tak Berwujud 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00

Jumlah 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00

JUMLAH ASET 2,099,772,075.00 3,262,990,709.00 -1,163,218,634.00 -35.65

KEWAJIBAN 102,795,475.00 1,581,913,109.00 -1,479,117,634.00 -93.50KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 102,795,475.00 1,581,913,109.00 -1,479,117,634.00 -93.50

Uang Muka Dari Kasda 102,795,475.00 1,581,913,109.00 -1,479,117,634.00 -93.50

Jumlah 102,795,475.00 1,581,913,109.00 -1,479,117,634.00 -93.50

EKUITAS DANA 1,996,976,600.00 1,681,077,600.00 315,899,000.00 18.79EKUITAS DANA LANCAR 0.00 0.00 0.00 0.00

SILPA 0.00 0.00 0.00 0.00

Jumlah 0.00 0.00 0.00

EKUITAS DANA INVESTASI 1,996,976,600.00 1,681,077,600.00 315,899,000.00 18.79Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1,896,976,600.00 1,581,077,600.00 315,899,000.00 19.98Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00

EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 0.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2,099,772,075.00 3,262,990,709.00 -1,163,218,634.00 -35.65

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

ttd

H A R D YNIP. 060063079

URAIAN

2Auditorial

1515151515

Auditor -Rohil

ALBUM


Kepala Inspektorat Kab. Rohil (Hardy, Ak) memberikan arahan acara rapatbulanan kepada Pegawai Inspektorat Kab. Rokan Hilir.

Dari kiri ke kanan Hardy (kepal Inspektorat) Drs. Suwandi (camatBagansenembah) Dr. Sjahruddin Rasul (mantan Wakil Ketua KPK), IpphoSantoso (Nara Sumber) pada saat acara seminar nasional Desiminasi IslandOf Integrity “Membangun Integritas dengan hati” Bagan senembah 10Desember 2008.

Wakil Bupati Rokan Hilir H. Suyatno memberikan arahan dan pidato padaacara Silaturahim Hari Raya Idul Adha bersempena hari anti korupsi sedu-nia memabangun island of integrity di daerah, Bagansiapiapi 10 Desember2008.

Dr. Sjahruddin Rasul (Penasehat Kormonev Kementrian PAN) saat men-yampaikan key-note pada acara hari Anti Korupsi Sedunia di Bagansiapiapi,didampimgi oleh Kepala Inspektorat Hardy, Ak. Bagansiapiapi, 10 Desem-ber 2008.

Sekretaris Daerah Kab. Rohil Drs. H. Asrul M. Noor, Msi (kanan) menan-datangani MOU antara Pemkab Rohil dan BPKP Perwakilan Prop. Riauoleh Bapak Agus Sukiswo dengan disaksikan Bapak Dr. Eko Sumbodo (KepalaBPK-RI Perw. Pekanbaru) Bagansiapiapi 11 Nopember 2008.

Dari kiri ke kanan Agus Sukiswo (ka. Perwakilan BPKP RIAU), Dr. EkoSumbodo ( Kepala BPK RI Perw. Pekanbaru), Hardy, Ak (Kepala Inspek-torat Kab. Rohil), Raja Darlius (Sekretaris Inspektorat Prop Riau), AKPAmril (kasat Reskrim Polres Rohil) saat diskusi panel pada acra gelar pen-gawasan dan good governance Inspektorat Kab. Rohil Tahun 2008, Bagan-siapiapi 11 Nopember 2008.

1616161616

Auditor -Rohil

ALBUM


Kepala Inspektorat (Hardy ,Ak) memberikan arahan dan kata sambutanpada acra in-house training aparatur Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir,Pekanbaru 22 Desember 2008.

Acara pelantikan dan sumpah jabatan pejabat esselon IV dilingkunganInspektorat Kab. Rohil (dari kiri ke Kanan) Syahrial Sabas, S.Sos, SarmanSyahroni, ST, Asmara, SH, Saipul Amri, SH, Drs. Irwandi, Bagansiapiapi 02Desember 2008.

Ippho Santoso (Nara sumber) dan pegawai Inspektorat berfoto bersamausai acara PKS (In House training) Peningkatan Kinerja dan etos kerja apara-tur Inspektorat Kab. Rohil, Pekanbaru 22 Desember 2008.

Gubernur Riau (tengah) Drs. H.Wan Abu Bakar, MS,Msi dan pengurusIAI Cabang Riau pada saat acara Musda IAI Cabang Riau dengan Ketuaterpilih periode 2008-2012. Hardy Djamaluddin (Kepala Inspektorat Kab.Rohil), Pekanbaru, 22 Desember 2008.

Sekretaris Depdagri (Ibu Diah Anggraini) saat membuka acaraRakorwasdanas Tahun 2008 di Hotel Sahid Jaya Jakrta, 17 Desember 2008.

Peserta gelar pengawasan dan good governance 11 nopember 2008 di ge-dung serba guna bagansiapiapi".

Edisi VIII

Documents