EDISI REVISI
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS i
EDISI REVISI
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS ii
DAFTAR ISI
JUDUL ................................................................................................................................. i
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii
KATA PENGANTAR .......................................................................................................... iv
BAB 1 PELANGGARAN HAK dan PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA
A. HAKIKAT HAK DAN KEWAJIBAN ............................................................... 2
B. MACAM-MACAM HAK dan KEWAJIBAN ................................................... 4
C. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM BERBAGAI
KEHIDUPAN ....................................................................................................... 6
D. KASUS KASUS PELANGGARAN HAK .......................................................... 9
E. CONTOH PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA .................................... 9
F. PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ..................................... 11
G. PENANGANAN PELANGGARAN HAK dan PENGINGKARAN
KEWAJIBAN WARGA NEGARA......................................................................... 14
H. LEMBAR KERJA SISWA ..................................................................................... 14
I. LATIHAN SOAL .................................................................................................. 15
BAB 2 PERLINDUNGAN dan PENEGAKAN HUKUM
A. HAKIKAT PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM ......................... 19
B. PERAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM MENJAMIN KEADILAN
DAN KEDAMAIAN ............................................................................................. 25
C. DINAMIKA PELANGGARAN HUKUM .......................................................... 28
D. LATIHAN SOAL ................................................................................................... 30
BAB 3 PENGARUH KEMAJUAN IPTEK
A. PERKEMBANGAN IPTEK DI INDONESIA ..................................................... 34
B. PENGARUH POSITIF dan NEGATIF KEMAJUAN IPTEK TERHADAP
NKRI ..................................................................................................................... 36
C. SIKAP SELEKTIF DALAM MENGHADAPI BERBAGAI PENGARUH
IPTEK .................................................................................................................... 41
D. LATIHAN SOAL ................................................................................................. 42
BAB 4 DINAMIKA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DALAM NKRI
A. PRINSIP-PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ............. 46
B. PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA DARI MASA KE
MASA .................................................................................................................... 48
C. PERAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA ..................................................................................... 62
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS iii
D. LATIHAN SOAL ................................................................................................. 63
GLOSARIUM ..................................................................................................................... v
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................... vii
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan
karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penulisan modul PPKn yang merupakan revisi dari
cetakan pertama. Dalam penyusunan buku ini penyusun telah berusaha semaksimal mungkin
sesuai dengan kemampuan penyusun. Namun sebagai manusia biasa, penyusun tidak luput dari
kesalahan baik dari segi teknik penulisan maupun tata bahasa.
Kami menyadari tanpa arahan serta masukan dari berbagai pihak tidak mungkin modul ini
terselesaikan dan menjadi sempurna. Modul ini dibuat semata-mata untuk menambah dan
melengkapi pengetahuan peserta didik dalam mata pelajaran PPKn. Terimakasih pada semua
pihak yang sudah membantu dalam mewujudkan modul ini.
Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan peserta didik SMA Marsudirini
Bekasi.
Bekasi, Mei 2021
Penyusun,
Dwi Sulistyawati,S.Pd.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 1
BAB 1
PELANGGARAN HAK dan PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA
Landasan yang Menjamin
Persamaan Hak dan Kewajiban
Warga Negara
Hakikat Hak dan
Kewajiban Warga
Negara
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga
Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan
Pengingkaran Kewajiban Warga
Negara
Substansi Hak dan Kewajiban
Warga Negara dalam Pancasila
Penanganan Pelanggaran
Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 2
KOMPETENSI DASAR :
1.1 Menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan YME
2.1 Bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak
dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
TUJUAN PEMBELAJARAN :
1. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara
2. menyaji analisis penaganan kasus pelanggaran hak danpengingkaran kewajiban sebagai
warga negara
MATERI :
A. Hakikat hak dan kewajiban warga negara
B. Substansi hak dan kewajiban warga negara
C. Landasan yang menjamin persamaan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
D. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban warga negara
E. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
A. HAKIKAT HAK DAN KEWAJIBAN
Menuntut ilmu adalah hak semua orang, bahkan ini termuat dalam Undang Undang. Selain itu
masih banyak hak lain yang kita miliki. Selain hak tentunya kita juga memiliki kewajiban.
Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Sebagai seorang pelajar, tentu anda
memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. Apakah anda sudah memahami kewajiban anda ?
Apakah anda sudah mendapatkan hak anda ? Untuk memahami lebih jauh tentang kewajiban
hak dan kewajiban warga negara, marilah kita bersama-sama mempelajari dalam bab ini.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 3
Sumber : Liputan 6. Com ( gambar Operasi Ketertiban Jalan Raya )
Membangun Konsep :
Apa yang ada dalam benakmu ketika melihat gambar diatas ? kemukakan pendapatmu !
Rumuskan dalam kalimat dan tulislah di bawah ini :
Hak dan kewajiban merupakan hal yang mendasar dalam hidup bernegara, dalam hubungan antara
negara dengan warga negara. Berbicara tentang hak sebenarnya berbicara tentang kewajiban
demikian sebaliknya. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting , karena ketika
seseorang menuntut hak sebenarnya ia harus siap untuk melaksanakan kewajibannya.
Pelaksanaan hak dan kewajiban di Indonesia berpedoman pada Pancasila, UUD NRI 1945 dan
peraturan-peraturan lainnya.
Makna Hak dan Kewajiban
Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir,
bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang
sesuatu hal yang benar; milik; kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu ( karena
telah ditentukan oleh undang undang, aturan dan sebagainya); kekuasaan yang benar atas sesuatu
atau untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat. Kita mendapatkan hak setelah kita
melaksanakan kewajiban. Hak warga negara berbeda dengan hak asasi. Hak asasi bersifat
universal artinya umum dan tidak terikat dengan status kewarganegaraan seseorang. Adapun hak
warga negara hanya dimiliki oleh warga negara dari negara yang bersangkutan. Oleh karena itu,
semua hak asasi merupakan hak warga negar. Namun, tidak semua hak warga negara merupakan
hak asasi.
Contoh : Hak hidup merupakan hak asasi sekaligus hak warga negara. Jadi setiap orang memiliki
hak hidup, tetapi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan ( misalnya memiliki jabatan tertentu )
merupakan hak warga negara karena hak ini tidak berlaku untuk warga negara asing.
Hak warga negara adalah segala sesuatu yang secara mutlak menjadi milik seorang warga negara
dari pemerintah (negara ). Pada dasarnya, hak warga negara berbeda dengan hak asasi manusia.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 4
Namun HAM termasuk dalam hak konstitusional. Hak Konstitusional merupakan hak-hak yang
dijamin di dalam UUD NRI 1945.Selain hak Konstitusional ada juga yang dinamakan hak legal.
Hak legal adalah hak yang dijamin dalam Undang Undang dan peraturan perundang undangan
lainnya.
Carilah pengertian hak menurut Prof.Dr.Notonegoro :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Pengaturan hak dalam UUD NRI 1945:
Pasal 27, 28, 29,30,31,32,33,34 dan pasal 28 A sampai dengan 28 J
Kewajiban merupakan keharusan melakukan sesuatu sebagai tugas individu. Kewajiban warga
negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga
negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku. Adapun
kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Kewajiban asasi terlepas dari status
kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut, tetapi kewajiban warga negarandibatasi oleh
status kewarganegaraan seseorang.
Carilah pengertian kewajiban menurut Prof.Dr.Notonegoro :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sebagai seorang warga negara, seseorang harus melaksanakan kewajibannya terhadap bangsa dan
negara dengan penuh tanggung jawab.
Pengaturan kewajiban dalam UUD NRI 1945 :
Pasal 27 ( 1 ), 27 (3 ), 28 J ( 1 ), 28 J ( 2), 30 ( 1 ), 31( 2 )
Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi sering terjadi
pertentangan antara hak dan kewajiban, sehingga akhirnya berjalan dengan tidak seimbang.
Misalnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan
yang layak tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan
dalam menjalani kehidupannya. Jika keadaan itu terjadi maka akan terjadi pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban warga negara.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut, setiap orang harus menyadari
posisi dirinya, apa haknya dan apa kewajibannya. Selain kesadaran dari warga negara akan hak
dan kewajibannya, para penyelenggara negara (pemerintah ) juga harus menyadari benar apa hak
dan kewajibannya.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 5
Hak dan kewajiban di Indonesia tidak akan berjalan selaras, serasi dam seimbang, kalau
masyarakat Indonesia tidak mau berubah dan bergerak menuju perilaku untuk diteladani dalam
melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebagai warga negara harus mampu dan berusaha untuk
mendapatkan hak-haknya tetapi jangan melupakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
Jika hak dan kewajiban berjalan secara serasi, dan dapat dipenuhi dengan baik, maka kehidupan
masyarakat akan aman, sejahtera sebagaimana dicita-citakan dalam amanat Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945
Kesadaran dan pangkal tolak sikap hidup sebagai warga negara akan pelaksanaan hak dan
kewajiban didasarkan pada Pancasila dan dilaksanakan sebagai berikut :
1. Kepentingan pribadi diletakkan dalam kerangka kesadaran kewajibannya sebagai mahluk
sosial dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
2. Kepentingan bersama didahulukan daripada kepentingan pribadi.
Sebagai warga negara tentu haknya dijamin oleh negara melalui Konsitusi, namun dalam
pelaksanaannya untuk memenuhi kepentingan pribadi, ia mempunyai kewajiban asasi sebagai
mahluk sosial yang harus menaati tatanan masyarakat. Dengan kata lain setiap warga negara
dalam melaksanakan haknya harus selalu memperhatikan hak-hak orang lain atau kepentingan
umum.
Setiap warga negara dalam melaksanakan haknya harus memperhatikan hak orang lain,
sebagaimana tercantum dalam pasal 28 J UUD NRI 1945 ( carilah pasal tersebut ) dan
tuliskan inti pasalnya :
Ayat 1 :
Ayat 2 :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dengan demikian harus ada keserasian dan keseimbangan antara hasrat untuk mengejar
kepentingan pribadinya dan upaya untuk memenuhi kepentingan umum. Untuk menciptakan
keseimbangan ini pada hakikatnya akan menguntungkan kepentingan umum dan sekaligus
kepentingan setiap orang dalam masyarakat.
Perilaku menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban berkaitan erat dengan norma-norma
yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma dan kaidah
adalah peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia di dalam
masyarakat.
Menurut KBBI, norma diartikan :
Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai
panduan, tatanan dan kendali tingkah laku yang sesuai.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 6
Kepatuhan setiap orang terhadap norma-norma yang berlaku akan menciptakan ketenangan dalam
masyarakat. Sebaliknya ketidakpatuhan terhadap terhadap norma-norma yang berlaku, akan
menciptakan perilaku melanggar hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Catatan :
Macam-macam hak dan kewajiban warga negara akan anda isi dalam Lembar Kerja
( kajian dari sudut pandang UUD NRI 1945 )
B. MACAM-MACAM HAK dan KEWAJIBAN
* MACAM-MACAM HAK
Pada hakikatnyasetiap hak warga negara Indonesia dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.
Hal ini merupakan bukti nyata adanya jaminan dan perlindungan negara terhadap warga
negaranya. Karena sejatinya hak merupakan karunia dan anugerah Tuhan kepada manusia,
sehingga hanya negaralah yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melindunginy,
agar manusia mampu menghubungkan dan mencapai kesejahteraan.
UUD NRI Tahun 1945, menjamin hak asasi sebagai berikut :
1. Hak atas kewarganegaraan
Dasar hukum : pasal 26 UUD NRI 1945
Siapa penduduk ? siapa warga negara ? siapa WNA ?
Yang menjadi warga negara adalah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang orang
bangsa lain yang disahkan dengan Undang Undang sebagai warga negara. Sedangkan
penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia.
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Dasar Hukum : Pasal 27 ( 2 ) UUD NRI 1945
Pasal ini menjelaskan tentang hak atas pekerjaan dan peghidupan yang layak, asa keadilan
sosial dan kerakyatan. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pasal ini : UU Agraria,
UU Koperasi, UU Penanaman modal, Tenaga kerja, Perbankan.
3. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Dasar Hukum : Pasal 27 ( 1 ) UUD NRI 1945
Negara Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang
sama di muka hukum dan pemerintahan. Asas ini merupakan konsekuensi dari prinsip
kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan.
4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
Dasar Hukum : Pasal 28 UUD NRI 1945
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 7
Merupakan hak dari warga negara dan penduduk untuk menyampaikan pendapat baik secara
lisan maupun tulisan. Bagi warga negara dalam pasal ini terdapat 3 hak yaitu hak kebebasan
berserikat, kebebasan berkumpul serta hak kebebasan untuk berpendapat. Pasal ini diatur
dalam Undang Undang.
5. Hak dan kewajiban bela negara
Dasar hukum : 27 ayat 3 UUD NRI 1945
Upaya pembelaan negara menjadi hak sekaligus kewajiban bagi warga negara
6. Kemerdekaan memeluk agama
Dasar hukum : pasal 29 UUD NRI 1945
Merupakan hak yang asasi bagi penduduk dan warga negara. Yang dijamin adalah kebebasan
untuk memilih salah satu agama yang diakui oleh negara, bukan untuk tidak beragama.
7. Pertahanan dan Keamanan warga negara
Dasar hukum : pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945
Merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga negara
8. Mendapat pendidikan
Dasar hukum : Pasal 31 UUD NRI 1945
Pada ayat 1 menegaskan tentang hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Pasal 31
yang sekarang digunakan merupakan hasil amandemen UUD, dalam pasal ini ada 5 ayat.
9. Kebudayaan nasional Indonesia
Dasar hukum : Pasal 32 UUD NRI 1945
Negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya. Negara juga menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional, juga menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan.
10. Kesejahteraan sosial
Dasar hukum : Pasal 34 UUD NRI 1945
Pasal ini menjelaskan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam pasal ini
menjelaskan bahwa warga negara mempunyai hak mendapatkan jaminan sosial, hak
mendapatkan jaminan kesehatan dan mendapatkan fasilitas umum yang layak
KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Di dalam setiap hak warga negara Indonesia melekat kewajiban sebagai WNI. Bahkan dalam
melaksanakan hak dan kewajiban seharusnya seimbang. Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun
1945 yang memuat tentang kewajiban warga negara adalah :
Carilah inti dari tiap pasal di bawah ini yang merupakan pasal-pasal tentang kewajiban
sebagai warga negara :
Bukalah UUD NRI Tahun 1945, Isilah tabel di bawah ini tentang pasal-pasal yang
mengatur kewajiban warga negara :
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 8
No Pasal / ayat Inti pasal
1 27 ( 3 )
2 28 J ( 1 )
3 28 J ( 2 )
4 30 ( 1)
5 31 ( 1 )
KESIMPULAN :
Dasar hukum yang menjamin persamaan hak dan kewajiban warga negara :
1. Dalam UUD NRI dapat dilihat dari pasal 27, 28, 28 B ayat 2, 28 D ayat 1,2, 3, 4 , 28 H
ayat 2, 28 I ayat 2, 28 J
2. UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman
B. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM BERBAGAI
KEHIDUPAN
Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak ada warga negara Indonesia
yang merupakan kelas eksekutif dan mendapatkan perlakuan yang istimewa dan
sebaliknya, tidak ada warga negara Indonesia yang diperlakukan secara diskriminatif
dalam melaksanakan hak dan menjalankan kewajibannya.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 9
1. Bidang Hukum
Sumber : Liputan 6.com (Gambar sidang peradilan)
Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Perlindungan Konstitusi
ini merupakan jaminan negara terhadap setiap warga negara tanpa membedakan ras, suku,agama
dan kepentingan.
Setiap warga negara tanpa memandang suku, agama, ras dan kepentingan diarahkan untuk :
a. Mengembangkan budaya hukum, menciptakan kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum
dalam rangka tegaknya negara hukum.
b. Menata sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu ( mengganti sistem hukum kolonial
dan meniadakan diskriminasi gender )
c. Menegakkan hukum secara konsisten, menghargai HAM
d. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari kekuasaan lain, proses
peradilan yang cepat
2. Bidang Ekonomi
Sumber: Liputan 6.com (Gambar kegiatan ekonomi:Pasar Apung )
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 10
Hendaknya setiap warga negara berhak dan memperolah kesempatan berperan dan
menikmati hasil-hasil secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma
baktinya yang diberikan kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Setiap warga negara berhak dan memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil
secara adil. Persamaan kedudukan warga negara diarahkan untuk :
a. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada mekanisme
pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat.
b. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindari pasar yang
bersifat monopolistik dan merugikan rakyat
c. Mengembangkan kehidupan yang layak berdasarkan asas kemanusiaan.
d. Memberdayakan pengusaha kacil, menengah dan koperasi agar lebih efisien,
produktif dan berdaya saing.
3. Bidang Sosial dan Budaya
Sumber : Liputan 6.Com (Gambar Tari Gambyong : Jawa Tengah )
Kondisi sosial budaya yang diharapkan dapat tercapai pada kehidupan dengan cara sebagai
berikut :
a. Meningkatkan kualitas pendidikan agama ( meningkatkan keimanan dan ketakwaan )
b. Mengupayakan perluasan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas
c. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan, serta
membangun ketahanan sosial.
4. Bidang Politik
Sumber : Liputan 6.Com (Gambar kegiatan partai politik )
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 11
Tujuan negara demokrasi adalah terciptanya kehidupan politik yang demokratis dan stabil
serta pemerintahan yang berwibawa serta didukung oleh partisipasi rakyat. Terciptanya
suasana yang kondusif, tenang, aman, tertib dan tenteram di manapun akan mendukung
terciptanya suasana negara yang demokratis. Kebijakan politik negara diarahkan pada
keadaan :
a. Memperkuat keberadaan NKRI yang bertumpu pada Bhinneka Tunggal Ika
b. Mengembagkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan
terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi
politik.
c. Meningkatkan kemandirian parpol
d. Meningkatkan pendidikan politik
e. Menyelenggarakan pemilu yang berkualitas
f. Memasyarakatkan dan menetapkanp dalam prinsip persamaan dan anti diskriminasi
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Bidang Hankam
Sumber : Liputan6.Com (Gambar TNI)
Persamaan dalam bidang hankam diharapkan dapat terwujud melalui :
a. Terwujudnya kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta
b. Meningkatkan paradigma baru TNI dan Polri sebagai alat negara yang mampu
mengayomi masyarakat, bangsa dan negara.
D. KASUS KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN
Faktor penyebab pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban :
Faktor Internal :
1. Sikap egois / terlalu mementingkan diri sendiri
2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Sikap tidak toleran
Faktor Eksternal :
1. Penyalahgunaan kekuasaan
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 12
2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum
3. Penyalahgunaan teknologi
4. Kesenjangan sosial
E. CONTOH PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA
Sumber : Liputan 6.com ( Gambar demo buruh)
1. Bidang Hukum
Kondisi ini terjadi jika warga negara tidak mendapatkan hak yang seharusnya tercantum
dalam Undang Undang. Juga dapat terjadi karena kelalaian oleh warga negara maupun
pemerintah.
Contoh :
a. Tindakan menangkap seseorang atau sekelompok orang tanpa adanya dasar hukum yang
jelas ( misalnya dengan dalil menjaga keamanan )
b. Menerapkan budaya tindak kekerasan dengan alasan dan bertujuan untuk menindak
warga masyarakat yang bersikap ekstrim, yang menurut anggapan pemerintah
mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat.
c. Pembatasan / pembungkaman kebebasan pers
d. Menciptakan rasa takut dan tunduk dari masyarakat agar tunduk pada pemerintah.
e. Pembatasan kegiatan dalam berkumpul serta mengutarakan aspirasi
2. Bidang Pemerintahan
Setiap warga negara tanpa kecuali berhak untuk duduk dalam pemerintahan, menduduki
jabatan politik dalam pemerintahan sesuai dengan Undang Undang.
Berikut ini contoh perilaku yang merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara :
a. Diskriminasi dalam menduduki jabatan pemerintahan atau birokrasi semata-mata karena
putra daerah tanpa memandang kompetensi
b. Rekruitmen jabatan dalam pemerintahan masih mempertimbangkan unsur SARA
c. Menghalangi-halangi orang untuk mendapatkan akses informasi tentang akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan
d. Mendaftar sebagai calon legislatif dengan menggunakan ijazah palsu
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 13
Catatan : Lihat pasal 27 ( 1 ) UUD NRI Tahun 1945
3. Bidang Pendidikan
Sumber : Liputan6.com (Gambar anak SD bersekolah)
Pada masa reformasi ini perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan di tanah air sangat
berbeda. Hal ini terbukti dengan diadakannya amandemen pada pasal 31 UUD NRI 1945. Coba
tuliskan inti pasal 31 tersebut pada tabel dibawah ini :
Ayat Rumusan lama Rumusan baru
1
2
3
4
5
Contoh pelanggaran hak warga negara dalam bidang pendidikan :
a. Masih banyak usia anak sekolah yang belum bersekolah
b. Banyaknya bangunan sekolah yang rusak
c. Dana pendidikan belum sepenuhnya terserap untuk pendidikan, belum tepat sasaran.
Catatan : Lihat Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945
4. Bidang Ekonomi
Hak-hak warga negera dalam bidang ekonomi berhadapan dengan angka kemiskinan yang masih
cukup tinggi. Hak dalam bidang ekonomi juga termasuk penerapan pasal 34 UUD NRI 1945.
Berdasarkan data BPS tahun 2021 ( Mei 2021 ) jumlah penduduk miskin adalah 9,2 sampai 9,7 %
dari total penduduk di Indonesia. Selain masalah tersebut, masalah lain adalah masih banyaknya
anak yang bergizi buruk, angka kematian bayi yang tinggi, data ibu melahirkan yang meninggal,
dan masalah pemerataan pembangunan yang belum merata.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 14
Sumber : Liputan 6.Com (Gambar daerah kumuh )
5. Bidang Pembelaan negara / Pertahanan dan Keamanan negara
Mengingat pentingnya peranan warga negara dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan
negara, maka pelanggaran terhadap warga negara dalam bidang bela negara dan pertahanan
negara sedapat mungkin dihindari. Karena dapat berdampak pada lemahnya pesatuan dan
kesatuan serta integritas nasional. Ikut serta dalam usaha pertahanan negara sebagaimana
disebutkan di atas harus didasarkan pada kesadaran yang tinggi dan rasa kecintaan terhadap
bangsa dan negara atau nasionalisme.
Dasar hukum upaya pembelaan negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur
dalam UUD NRI Tahun 1945 :
Pasal 27 ayat 3
Pasal 30 ayat 1
UU Nomer 3 tahun 2002 ( Pertahanan negara )
Keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara dapat dilakukan dengan pengabdian
sebagai prajurit TNI. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara dapat
diselenggarakan melalui :
a.Pendidikan Kewarganegaraan
b.Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
c.Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri secara sukarela dan wajib
d.Pengabdian sesuai dengan profesi
Dari 4 cara upaya dalam pembelaan negara diatas, saya akan memberikan gambaran untuk upaya
pembelaan negara yang merupakan upaya paling nyata dalam kehidupan sehari-hari
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 15
Pendidikan Kewarganegaraan :
Merupakan mata pelajaran yang diberikan untuk peserta didik dari jenjang SD, SMP dan
SMA.Merupakan mata pelajaran yang bertujuan pada pembentukan warga negara yang
memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia
yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun
1945.
Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah :
a.Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
b.Berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan
bermasyarakat dan berbegar, serta anti korupsi
c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter
masyarakat agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain
d.Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung maupun tidak
langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
F. PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Kata pengingkaran berasal dari kata dasar ingkar yang artinya tidak menepati, tidak mau,
tidak menurut. Sedangkan mengingkari berarti tidak mau, tidak membenarkan, menyangkal,
tidak menepati, tidak melaksanakan. Sama dengan pelanggaran warga negara, pengingkaran
terhadap kewajiban warga negara juga dapat dikenakan sanksi hukum.
Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dijamin oleh Konstitusi, Siapapun harus
mempunyai komitmen bersama dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, karena
melaksanakan kewajiban warga negara merupakan bentuk pengamalan nasionalisme.
Contoh macam-macam pengingkaran kewajiban warga negara :
1. Bidang Politik
Sumber : Liputan 6.Com ( Gambar kotak suara pemilu)
Tujuan kewajiban politik adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat, namun dalam
kenyataannya pengingkaran kewajiban dalam bidang politik masih kita jumpai dalam
berbagai kehidupan. Dalam menggunakan hak-hak politik, seperti kebebasan berbicara dan
mengeluarkan pendapat masih belum diimbangi dengan menghargai hak-hak orang lain,
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 16
bahkan terkadang menggunakan kebebasan berbicara dapat dikategorikan melanggar Undang
Undang. Setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan dalam berpolitik, tetapi setiap
warga negara harus taat pada Konstitusi, yaitu UUD NRI Tahun 1945, menghargai dan
menjunjung harkat dan martabat manusia, serta mengutamakan kepentingan dan persatuan
bangsa dan negara.
Contoh pengingkaran kewajiban dalam bidang politik :
a. Kebebasan pers untuk menyerang pribadi, menyinggung SARA, dan persatuan bangsa
b. Demonstrasi yang menimbulkan anarkisme
c. Mencapai tujuan politik dengan melanggar etika, moral dan hukum ( politik uang,
pembunuhan karakter )
d. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparatur negara untuk memperkaya diri
sendiri
e. Melalukan gratifikasi ( penyuapan ), pencucian uang dari hasil korupsi.
Dasr hukum dari UUD NRI Tahun 1945 pasal : 28 D ( 1 ), 28 H ( 1 ), 28 I ( 1 dan 2 ), 28 J
ayat 1 dan 2
2. Bidang Hukum
Sumber : Liputan 6.com ( Gambar pencurian motor )
Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan taat pada hukum tanpa kecuali.
Hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam setiap proses permasalahan dalam bidang
hukum.
Dasar hukum : Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, Tuliskan bunyi pasal tersebut :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Setiap orang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi, tanpa memandang jabatan dan status
sosial.
Contoh-contoh :
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 17
a. Melakukan tindak pidana dan perdata yang merugikan orang lain dan kepentingan
masyarakat.
b. Melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, misalnya
menerima suap ( gratifikasi ), penggelapan, pencucian uang maupun pemerasan.
c. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan ( jual beli jabatan )
Dasar hukum ada dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal : 28 D ( 1 ), 28 H ( 2 ), 28 I ayat 1
dan 2
3. Bidang Ekonomi
Sumber : Liputan 6.com ( Gambar SPT tahunan )
Contoh bentuk pengingkaran kewajiban warga negara, pemerintah / aparat negara :
a. Masih adanya kemiskinan dan pengangguran yang dialami rakyat
b. Kekayaan alam Indonesia yang diamanatkan dalam pasal 33 UUD NRI belum
sepenuhnya dapat dinikmati oleh semua rakyat secara keseluruhan bukan hanya untuk
kelompok / golongan tertentu
c. Penggelapan pajak / penipuan pajak
Dasar hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal : 27 ( 2 ), 28 C, 28 D ( 2 ), 28 G, 28 H (4)
4. Bidang Sosial Budaya
Pancasila sebagai jati diri dan karakter bangsa Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai
bangsa seharusnya menjadi filter dan benteng yang mampu menghambat pengaruh negatif
globalisasi dan westernisasi.Bagi siapa saja yang tidak mau mengembangkan budaya
Indonesia tetapi lebih senang mengembangkan dan menggemari budaya asing sesungguhnya
sudah mengingkari kewajibannya dalam bidang budaya.
Negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan hak paten budaya dari UNESCO dan
hak itu sudah ada pada batik, angklung, keris, tari saman, dll.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 18
Gambar batik Gambar angklung
Gambar keris Gambar tari Saman
Sumber : Lipiutan6.Com
Contoh-contoh pengingkaran kewajiban dalam bidang sosial budaya :
a. Tidak mempunyai rasa nasionalisme atau kebanggaan atas budaya nasional
b. Bersikap intoleransi terhadap agama dan keyakinan agama orang lain
c. Bersikap individualisme dalam hidup bermasyarakat
d. Tidak mendukung / turut serta menumbuhkan budaya nasional
Dasar Hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal : 32, 35, 36, 36 A, B, C
5. Bidang Pertahanan dan Keamanan
Bela negara merupakan bentuk tertinggi dari nasionalisme dan kesetiaan warga negara
terhadap negara dan bangsa. Bela negara tertuang dalam pasal 27 ( 3 ) dan pasal 30 ( 1 ) UUD
NRI 1945, pasal ini merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga negara.
Contoh bentuk-bentuk pengingkaran kewajiban dalam bidang Hankam :
a. Tawuran ( antarpelajar, antarwarga )
b. Bersikap onar, mengganggu dan meresahkan masyarakat misal balapan liar, geng motor
c. Melakukan teror terhadap masyarakat, gerakan/ kelompok teroris
d. Menolak panggilan bela negara pada saat negara membutuhkan
Dasar Hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal : 27 ( 3 ), 28 A, 28 B ( 2 ), 28 G, 28 I
ayat 1 dan 4, 30
G. PENANGANAN PELANGGARAN HAK dan PENGINGKARAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 19
Penanganan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban hendaknya melibatkan semua komponen dan
unsur dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara merupakan pihak yang paling
bertanggung jawab. Upaya yang dapat dilakukan :
1. Penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Menghindari suap atau memperjualkan hukum oleh aparat penegak hukum
3. Hakim harus memberikan sanksi hukum yang memberi efek jera
4. Sanksi hukum yang tegas
5. Adanya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum
Berikut merupakan lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan dalam proses penegakan hukum :
1. Kepolisian Republik Indonesia
2. Kejaksaan Agung
3. Hakim
4. Advokat
5. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )
Catatan : Lembaga-lembaga penegak hukum di atas, secara khusus akan di bahas dalam
pendalaman materi KD 2
Berdasarkan hasil pengamatan, ternyata penegakan hukum belum terlaksana sebagaimana mestinya,
misalnya kasus-kasus yang gagal dalam penuntutan, kasus-kasus yang berlarut-larut, kesulitan
melengkapi alat bukti. Sebab-sebab yang lain misalnya :
a. Adanya anggota masyarakat yang masih kurang menyadari akan kewajiban / tanggung jawabnya
di dalam penegakan hukum
b. Kurang baiknya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat oleh aparat penegak hukum
c. Tuntutan pidana / hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan / tidak memenuhi
rasa keadilan yang diharapkan masyarakat
d. Adanya ancaman dari pelaku tindak pidana, sehingga anggota masyarakat menjadi takut
melaporkan kejadian tersebut.
Dengan melihat sebab-sebab tersebut, maka jelaslah peran serta masyarakat juga menentukan
pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hidup bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peran
masyarakat antara lain :
1. Penanggulangan berbagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat bukan hanya merupakan
tanggung jawab aparatur penegak hukum tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi seluruh
masyarakat
2. Harus ada kesadaran dan tangung jawab masyarakat dalam mematuhi segala aturan
3. Aparatur negara harus selalu menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih,
berwibawa dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya
4. Mendukung aparat penegak hukum dalam memproses pelanggaran dan pengingkaran kewajiban
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 20
LEMBAR KERJA SISWA
Isilah Tabel macam-macam hak warga negara
NO Macam Haknya Dasar Hukum dan keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LATIHAN SOAL BAB I
A. PILIHAN GANDA
1. Perbuatan (perkara ) melanggar hak warga negara sebagaimana tercantuk dalam UUD NRI
1945, merupakan pengertian dari ... .
A. pelanggaran hak warga negara
B. pengingkaran kewajiban warga negara
C. hak warga egara
D. kewajiban warga negara
E. hak dan kewajiban warga negara
2. Dalam menjalankan haknya setiap warga negara sebagaimana dalam pasal 28 J ( 1 ) , wajib
....
A. menghormati haknya sendiri
B. menghormati Undang Undang yang berlaku
C. menghargai hak dan kewajiban seseorang
D. menghormati hak asasi orang lain
E. menghargai perasaan orang lain
3. Bertindak diskriminatif dalam penanganan kasus hukum, sehingga hukum hanya berlaku bagi
orang tertentu saja merupakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 pasal ... .
A. 30 ( 2 )
B. 30 ( 1 )
C. 27 ( 3 )
D. 27 ( 2 )
E. 27 ( 1 )
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 21
4. Masih banyaknya angka pengangguran dan kemiskinan, gizi buruk dan kehidupan yang
kurang layak merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara dalam bidang ... .
A. politik
B. ekonomi
C. sosial budaya
D. Hankam
E. Hukum
5. Perbuatan mengingkari terhadap sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara
merupakan pengertian dari... .
A. pengingkaran kewajiban warga negara
B. pelanggaran kewajiban warga negara
C. pelanggaran hak warga negara
D. pengingkaran hak warga negara
E. pelanggaran hak asasi manusia
6. Tidak menghargai budaya nasional bahkan membangga banggakan budaya asing merupakan
pengingkaran kewajiban terhadap UUD NRI 1945 pasal ....
A. 30 ( 2 )
B. 30 ( 1 )
C. 31 ( 1 )
D. 31 ( 2 )
E. 32 ( 2 )
7. Bersikap individualisme dalam hidup bermasyarakat dan menjauhi sikap musyawarah
mufakat merupakan contoh pengingkaran kewajiban warga negara dalam bidang ... .
A. politik
B. hukum
C. ekonomi
D. Sosial budaya
E. Hankam
8. Pedoman masyarakat dalam melaksanakan kelima pancasila biasanya tertuang dalam
berbagai peraturan, seperti UUD dan UU. Hal tersebut merupakan bentuk dari nilai ... .
A. falsafah
B. praksis
C. instrumental
D. Dasar
E. Ideal
9. Seorang pemilik restoran tidak membayar penuh gaji karyawannya. Hal tersebut merupakan
tindakan pengingkaran kewajiban yaitu ... .
A. tidak toleran
B. rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
C. sikap egois dan mementingkan diri sendiri
D. fanatik yang berlebihan
E. penyalahgunaan kekuasaan
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 22
10. Seluruh siswa diharapkan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang
kehidupan masing-masing. Dengan demikian, tercipta suasana saling menghargai, rasa cinta
dan perlakuan yang sama dan adil. Pergaulan seperti gambaran diatas tertuang dalam
Pancasila sila ...
A. pertama
B. Kedua
C. ketiga
D. Keempat
E. Kelima
II. Isian
1.Dalam kehidupan bersama, pelaksanaan hak warga negara harus di imbangi dengan pelaksanaa
….
2. Pasal 27 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 berisi tentang … .
3. Anggaran pendidikan dalam pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan … %
4. Yang bertanggung jawab terhadap hal yang berkaitan dengan bela negara adalah … .
5. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak warga
negara dari sudut pandang … .
6. Mengembagkan toleransi terhadap semua perbedaan, merupakan contoh perilaku dalam
mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara pada lingkungan … .
7. Contoh sikap tertib hukum di sekolah … .
8. Lembaga pertama yang menanggani adanya pelanggaran hak di jalan raya adalah … .
9. GNOTA merupakan singkatan dari … .
10. Pasal 30 UUD NRI tahun 1945 mengandung 2 makna bagi warga negara yaitu … dan …
III. SOAL ESSAY
1. Jelaskan perbedaan cara preventif dan represif untuk mengatasi pengingkaran kewajiban
warga negara.
2. Jelaskan alasan sering terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bagi warga
negara
3. Berilah contoh nilai praksis dalam Pancasila dan mengapa contoh tersebut mengandung nilai
praksis ? Jelaskan
4. Jelaskan peran serta masyarakat dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban warga negara!
5. Berikan analisamu tentang perubahan pasal 31 UUD NRI tahun 1945 sebelum dan sesudah
amandemen !
IV. Analisa Kasus
Carilah sebuah artikel tentang pelanggaran hak dan kewajiban di Indonesia, analisislah kasus
tersebut. ( pedoman 5 W + 1 H )
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 23
BAB 2
PERLINDUNGAN dan PENEGAKAN HUKUM
Perlindungan dan penegakan hukum ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan di antara
keduanya. Perlindungan hukum adalah bagian dari penegakan hukum, dan penegakan hukum
memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum mempunyai dasar hukum
dalam Konstitusi Republik Indonesia. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 khususnya dalam
tujuan nasional tercantum salah satu tujuan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia.
KOMPETENSI DASAR
1.2 Menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum
untuk menjamin keadilan dan kedamaian
2.2 Berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat
3.2 Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan
kedamaian
4.2 Mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk
menjamin keadilan dan kedamaian
Hakikat Perlindungan
dan Penegakan Hukum
Perlindungan dan Pengegakan Hukum di Indonesia
Dinamika Pelanggaran Hukum Peran Lembaga Penegak
Hukum dalam Menjamin
Keadilan dan Kedamaian
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 24
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Mensyukuri nilai-nilai yang menunjukkan perilaku orang yang menaati konstitusi dalam
praktik perlindungan dan penegakan hukum
2. Mendukung nilai-nilai praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat
3. Mengidentifikasi praktik ( kehidupan nyata ) perlindungan dan penegakan hukum dalam
masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian
MATERI
A. Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum
B. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam menjamin keadilan
C. Dinamika Pelanggaran Hukum
PEMBAHASAN :
Membangun konsep :
Amati gambar di bawah ini !
Kemukakan apa yang ada dalam benak pikiranmu.
Keadilan ? Hukum ? Pengadilan ?
Sumber : Liputan 6.Com ( Gambar Ruang Sidang )
A. HAKIKAT PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
* PERLINDUNGAN HUKUM
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 25
Sumber : Liputan 6.Com ( Gambar kantor LBH )
Sekelumit pengertian mendasar tentang hukum dan tujuannya :
Tokoh Leon Duguit menyatakan bahwa hukum merupakan aturan yang mengandung
pertimbangan kesusilaan bagi tingkah laku manusia sekaligus menjadi pedoman bagi penguasa
negara untuk menjalankan tugas.
Tokoh lain S.M. Amin menjelaskan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas
norma dan sanksi yang bertujuan memelihara ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan manusia.
Tujuan adanya hukum dari berbagai tokoh adalah menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat
yang berkeadilan.
Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, kalimat
tersebut merupakan bukti bahwa negara Indonesia menganut supremasi hukum. Hukumlah yang
menjadi pedoman dalam menyelesaikan permaslahan dan pedoman dalam penyelenggaraan
negara.
Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk
memberikan rasa aman kepada masyarakat , saksi dan / korban, atau lainnya sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.
Bentuk perlindungan hukum ada 2 yaitu :
1. Perlindungan hukum preventif : bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan
tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum
2. Perlindungan hukum yang bersifat represif : bertujuan menyelesaikan sengketa.
Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan
penerapan atas pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang
bersumber pada Pancasila, secara khusus sila kedua.
*PENEGAKAN HUKUM
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 26
Sumber : Liputan 6.Com ( Gambar polisi bertugas )
Merupakan upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat
dapat ditegakkan. Upaya tersebut bertujuan agar setiap warga negara mematuhi hukum yang
berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.
Upaya penegakan hukum tersebut harus disesuaikan dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah,
dan prinsip yang dianut oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Penegakan hukum
juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat misalnya nilai
ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, musyawarah dan perlindungan hak
asasi manusia.
Penegakan hukum bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai
hubungan timbal balik dengan masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum adalah :
1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana / fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan
TUGAS INDIVIDU
Isilah tabel faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum ini dengan mencari contoh yang
terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
NO FAKTOR CONTOH SUMBER
1
2
3
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 27
4
5
MACAM-MACAM PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. SISTEM PERADILAN PIDANA
Sumber : Liputan 6.Com ( Gambar polisi menangkap pencuri )
Sistem Peradilan Pidana ( Mardjono Reksodipoetro ): sistem pengendalian kejahatan yang
terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan
terpidana. Tujuan adanya sistem tersebut :
a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
b. Menyelesaikan kasus kejahatan sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah
ditegakkan
c. Mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka aktifitas pelaksanaan sistem peradilan pidana
merupakan gabungan dari lembaga legistator,polisi, jaksa, pengadilan dan penjara serta
badan-badan yang berkaitan baik yang berada di pemerintahan maupun luar pemerintahan.
Kegiatan sistem peradilan pidana didukung oleh 4 ( empat ) fungsi utama :
a. Fungsi pembuat Undang Undang
b. Fungsi penegakan hukum
c. Fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan
d. Fungsi memperbaiki terpidana
Dalam penyelenggaraan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata, tidak saja diperlukan
jajaran aparatur penegak hukum yang profesional, cakap, jujur dan bijaksana. Dalam
penyelenggaraan peradilan harus memperhatikan akuntabilitas jajaran penegak hukum
maupun kelembagaannya. Prinsip yang lain adalah pengadilan dapat memberikan
keputusannaya dengan bebas guna menegakkan hukum dan terlepas dari pengaruh
pemerintah dan pengaruh lainnya.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 28
Asas-asas Sistem Peradilan Pidana :
1.Asas Legalitas
2.Asas Perlakuan yang sama di depan hukum
3. Asas Praduga Tak bersalah
4. Asas Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan
5. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi
Contoh kasus pidana :
Penganiayaan, pencurian, korupsi, pelecahan seksual, pemerkosaan, dll ( silakan di
kembangkan sendiri )
2. SISTEM PERADILAN PERDATA
Dalam materi penggolongan hukum ( kelas IX ), Hukum menurut isi / masalah yang diatur
dibedakan menjadi 2 ( dua ) yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik contohnya
hukum pidana sedangkan hukum privat contohnya hukum perdata.
Pada intinya hukum privat mengatur masalah perseorangan, pribadi. Jadi hubungan yang
diatur antar warga / antar individu. Dalam hukum perdata, negara bersifat pasif , sehingga bila
pihak yang dirugikan tidak melaporkan diri maka dianggap tidak ada kasus.
Dasar Hukum :
Undang Undang Nomer 49 tahun 2009
Asas Hukum Peradilan Perdata :
1.Asas hakim bersifat pasif
2.Asas pengadilan terbuka untuk umum
3.Asas mendengarkan kedua belah pihak
4.Asas bebas dari campur tangan para pihak di luar pengadilan
5.Asas sederhana, cepat dan biaya ringan
6.Asas putusan harus disertai dengan alasan-alasan
Yang termasuk dalam Hukum perdata :
Hukum Perkawinan
Hukum Waris
Hukum Kekeluargaan
Hukum perikatan
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 29
Hukum Kekayaan
Contoh kasus :
Lindungi Nama Baik Betrand Beto & Ruben Onsu, Jordi Onsu Tempuh Jalur Hukum
Laporkan 2 Kasus Ini
Artikel ini telah tayang di TribunTernate.com dengan judul Lindungi Nama Baik Betrand
Beto & Ruben Onsu, Jordi Onsu Tempuh Jalur Hukum Laporkan 2 Kasus Ini,
https://ternate.tribunnews.com/2019/11/11/lindungi-nama-baik-betrand-beto-ruben-onsu-
jordi-onsu-tempuh-jalur-hukum-laporkan-2-kasus-ini.
3. BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL
Sumber : Liputan 6.Com ( Gambar pemusnahan CD bajakan )
Hak Kekayaan Intelektual ( HAKI ) : Hak yang timbul dari hasil olah pikir yang
menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Haki pada hekikatnya
adalah hak untuk meikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual, yang
meliputi karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
Haki meliputi :
a. Hak Cipta
b. Hak kekayaan industri, yang antara lain mencakup hal-hal berikut : hak paten, Desain
industri, Merk, Rahasia dagang
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 30
Dasar hukum :
UU No. 30 tahun 2000 ( Rahasia Dagang )
UU No. 31 tahun 2000 ( Desain Industri )
UU No. 14 tahun 2001 Pasal 117 tentang Paten
UU No. 15 tahun 2001 Pasal 76 tentang Merk
UU No. 19 tahun 2002 Pasal 55 tentang Hak Cipta
Tujuan Hukum Kekayaan Intelektual :
1.Memberikan perlindungan hukum kepada setiap pemilik karya baik pencipta yang
merupakan individu atau sekelompok orang, hasil karya cipta, atau pemegang hak cipta
yang sah.
2. Menjadi motivasi bagi para pencipta, industri serta masyarakat luas, agar dapat terus
berkarya dan berinovasi. Serta dapat meningkatkan kompetensi yang terjadi pada pasar luas
terutama dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual.
3. Meminimalisir terjadinya pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual orang lain.
4. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk penemuan baru di bidang
teknologi
5. Mempercepat pertumbuhan industri, serta menciptakan lapangan kerja baru yang
membantu perekonomian negara dan masyarakat.
Sifat Hukum Kekayaan Intelektual :
Hukum yang mengatur kekayaan bersifat interitorial, pendaftaran ataupun penegakan
kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi
bersangkutan. Kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia adalah kekayaan intelektual
yang sudah didaftarkan di Indonesia.
Prinsip-Prinsip dalam HAKI
1.Prinsip Ekonomi
Hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang
diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang
bersangkutan.Pemilik kekayaan intelektual berhak mendapatkan manfaat secara ekonomi dari
hasil kreatifitasnya.
Contoh :
Seseorang berhasil menciptakan sebuah lagu, kemudian lagu tersebut dimanfaatkan oleh
perusahaan rekaman untuk diperbanyak atau disebarkan. Maka orang tersebut berhak mendapat
royalti / keuntungan berupa uang dari perusahaan itu.
2. Prinsip Keadilan
Dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari
kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat
perlindungan dalam pemiliknya. Maksud dari prinsip ini adalah hasil karya setiap individu, diakui
dan dilindungi oleh hukum / Undang Undang seadil-adilnya. Tidak boleh seorangpun
memanfaatkannya kecuali dengan izin atau kesepakatan dengan individu pemilik karya tersebut.
3. Prinsip Sosial
Hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan
sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan
masyarakat.Tujuannya adalah dengan adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual
bukan hanya melindungi individu tetapi juga melindungi keseimbangan sosial dalam masyarakat.
Contoh :
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 31
Suatu negara tidak menjamin atau tidak memberi perlindungan terhadap merk sebuah produk,
maka akan terjadi penjiplakan dan pemakaian merek yang terkenal tanpa izin. Kejadian seperti itu
tentu akan merusak kegiatan usaha di negara tersebut.
4. Prinsip Kebudayaan
Hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan oleh individu merupakan satu kesatuan
sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan
masyarakat.Masing-masing individu berusaha menciptakan kreatifitas terbaik untuk masing-
masing bidang, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan di berbagai bidang
seperti seni, sastra, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya akan meningkatkan
peradaban dan kebudayaan suatu masyarakat.
Klasifikasi HAKI :
1.Hak Cipta
Hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya.
Sumber :
https://www.google.com/search?q=Contoh+gambar+hak+cipta&safe=strict&sa=X&rlz
2.Hak Paten
Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang
teknologi yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuan tersebut atau
dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 32
Sumber : https://www.google.com/search?q=Contoh+gambar+hak+paten+&tb
3. Hak Merek
Adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna,
atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam
kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Sumber : https://www.google.com/search?q=Contoh+gambar+hak+merek&tbm
4.Hak Rahasia Dagang
Merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis,
mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan di jaga kerahasiaannya oleh
pemilik rahasia dagang.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 33
Sumber : https://www.google.com/search?q=Contoh+gambar+hak+rahasia+dagang&tbm
5. Hak Indikasi Geografis
Yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan
geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor terebut,
memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
Sumber : https://www.google.com/search?q=Contoh+gambar+hak+indikasi+geografis&tbm
6. Hak Perlindungan Varietas tanaman
Adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh
pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor Perlindungan Varietas Tananam, terhadap
varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
Contoh :
Tananam varietas asli Indonesia misalnya Brotowali, Pule,Lempuyang, kayu legi/manis yang
diserobot hak varietasnya oleh perusahaan kosmetik asal Jepang Shiseido, mereka mematenkan
untuk penggunaan kosmetik anti penuaan dini tetapi akhirnya proses paten mereka bisa
digagalkan oleh gugatan organisasi non pemerintah yang peduli terhadap kekayaan tanaman
Indonesia.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 34
Pohon Jarak, Varietas tanaman asli Indonesia
Sumber :
https://www.google.com/search?q=Contoh+gambar+perlindungan+varietas+tanaman&tbm
Tugas Kelompok :
1.Carilah contoh-contoh macam-macam HAKI
2.Carilah contoh kasus persidangan tentang HAKI
4. BIDANG PELINDUNGAN KONSUMEN
Sumber : Liputan 6.Com (Gambar iklan fasilitas mobil)
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 35
Sumber : https://www.google.com/search?q=Contoh+gambar+perlindungan+konsumen+&tb
m
Konsumen adalah setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan ( Wikipedia )
Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan
terpenuhinya hak konsumen ( Wikipedia )
Dasar hukumnya UU No. 8 tahun 1999 dan Penpres No. 50 tahun 2017
Sumber :
https://www.google.com/search?q=Contoh+gambar+perlindungan+konsumen+&tbm
Maksud dan tujuan diadakannya perlindungan konsumen :
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara embghindarkan dari ekses
negatif pemakaian barang dan jasa
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 36
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum,
keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung
jawab dalam penyediaan barang dan / jasa yang berkualitas
Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, maka hak konsumen :
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa
b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai
dengan nilai tukar dankondisi serta jaminan yang dijanjikan
c. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
d. Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa
yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu upaya
pengembangan perlindungan konsumen.
Fungsi BPKN : memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya
mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.
Carilah Tugas BPKN
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 37
Merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang
didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Berdirinya YKLI berawal dari kepedulian
sekelompok masyarakat akan penggunaan produk-produk dalam negeri serta bagaimana
melindunginya.
Tugas :
Carilah contoh kasus persidangan perlindungan konsumen
5. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Sumber : Liputan 6.Com ( Gambar Lambang LPSK )
Sumber :
https://www.google.com/search?q=Contoh+gambar+perlindungan+saksi+korban&
tbm
Beberapa pengertian :
Perlindungan : hak yang di dapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara
Korban : Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain.
Saksi : Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau
kejadian dramatis
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 38
Perlindungan saksi dan korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem
perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Maksud dari perlindungan saksi dan
korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa
aman kepada saksi dan / korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya
sesuai dengan Undang Undang.Keberadaan saksi sangat mendukung keberhasilan proses
pada persidangan pengadilan.
UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa mereka mempunyai
hak, misalnya :
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, serta bebas
dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya
b. Memberikan keterangan tanpa tekanan
c. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
d. Mendapat informasi tentang perkembangan kasus
Latar belakang Pembuatan UU Perlindungan Saksi dan Korban :
1.Banyak terjadi pelanggaran hak asasi di Indonesia
2. Kesulitan penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tindak pidana, karena
tidak dapat menghadirkan saksi dan/ korban disebabkan adanya ancaman
3. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan /
korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
Tujuan dari UU Perlindungan saksi dan korban
1. Memberikan rasa aman kepada saksi dan / korban dalam memberikan
keterangan dalam proses peradilan pidana
2. Memberikan sanksi hukuman yang adil bagi pelaku kejahatan
3. Pengungkapan kebenaran materiil dari kasus itu sendiri
4. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti
yang berhasil diungkap atau ditemukan
5. Menciptakan iklim hukum yang kondusif
6. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Sumber : Liputan 6.Com ( Gambar lambang Ombudsman )
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 39
Lembaga ini sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan
Keppres No. 44 tahun 2004. Sekarang Ombudsman mempunyai dasar hukum UU No. 37
tahun 2008. Tugas pokoknya adalah membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi-
kondisi dalam melaksanakan pemberantasan KKN, terutama menerima pengaduan
masyarakat terhadap berbagai perilaku KKN yang dilakukan oleh aparatur negara. Lembaga
ini mempunyai wewenang dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang
diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta
atau perseorangan yang diberi tugas meyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD.
Tugas Ombudsman antara lain :
a. Menerima laporan atas dugaan pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik
b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan
c. Menindaklanjuti laporan
d. melakukan investigasi / penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran administrasi
e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara/lembaga pemerintahan
lainnya serta lembaga kemasyarakatan maupun perseorangan
B. PERAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM MENJAMIN KEADILAN DAN
KEDAMAIAN
1. Peran Kepolisian Republik Indonesia
Sumber : Liputan 6.Com ( Polwan )
POLRI merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Selain itu dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkitan dengan penanganan
tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Polri bertindak sebagai penyidik utama
yang menangani setiap kejahatan secara umum.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 40
Visi : Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya
hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang
proaktif
Misi :
1.Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan
tidak diskriminatif.
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum
Berdasarkan UU No. 2 tahun 2002, tugas pokok POLRI adalah :
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. menegakkan hukum
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
TUGAS INDIVIDU
Isilah tabel tugas dan wewenang POLRI
No TUGAS POLRI No WEWENANG POLRI
1
2
3
4
5
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 41
2. KEJAKSAAN AGUNG
Sumber : Liputan 6.Com ( Gambar Jaksa )
Dasar hukum : UU Nomor 16 tahun 2004 ( Kejaksaan Republik Indonesia )
Dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa
badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakima salah satunya adalah
Kejaksaan Republik Indonesia.
Sedangkan peran Kejaksaan adalah :
a. Menegakkan supremasi hukum
b. Perlindungan kepentingan umum
c. Penegakkan hak asasi manusia
d. Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai
lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus
mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilandan kebenaran
berdasarkan hukum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan
serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dalam menjalanka tugasnya di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak
manapun. Lembaga Kejaksaan diselenggarakan oleh Kejaksaan agung, Kejaksaan tinggi dan
Kejaksaan negeri.
Macam-macam kekuasaan Kejaksaan :
Kejaksaan Agung
Berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang
merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang
memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan kewenagan Kejaksaan Republik
Indonesia.Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
Kejaksaan Tinggi
Berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meluputi wilayah propinsi.
Kejaksaan Tinggi di pimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan
dan penanggungjawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan
wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 42
Kejaksaan Negeri
Berkedudukan di ibukota kabupaten / kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten
/ kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan
pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan
tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
Tugas individu :
Carilah Pengertian / makna dari Motto Kejaksaan Republik Indonesia : TRI KRAMA
ADHYAKSA
3. HAKIM
Sumber : Liputan 6.Com ( Gambar Hakim )
Gambar Majelis Hakim
Sumber : https://www.google.com/search?q=Contoh+gambar+majelis+hakim&tbm
Hakim merupakan pejabat yang memimpin persidangan, Istilah hakim sendiri berasal dari
kata Arab : hakima yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintahan.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 43
Dasar Hukum : Pasal 24 dan 24 B UUD NRI 1945
Seorang hakim memutus perkara di peradilan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila. Semua peradilan di seluruh wilayah NKRI adalah peradilan negara yang diatur
dengan undang undang. Peradilan semestinya dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya
ringan.
UU No. 48 tahun 2009, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah
Agung, badan peadilan di bawah MA.
Menurut UU tersebut kekuasaan kehakiman diklasifikasikan menjadi 3 kelompok :
a. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut Hakim Agung
b. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi
c. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah MA, yaitu lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan
tersebut.
Peran Hakim :
1.Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang ditujukan
kepadanya.
2. Membantu para pencari keadilan
3. Berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar tercipta
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Berperan sebagai corong Undang Undang
5. Berperan sebagai penemu hukum, sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam
masyarakat, terutama nilai-nilai pancasila.
6. Memperhatikan hukum yang berlaku dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani
yaitu berdasarkan hakim dan rasa keadilan dalam masysrakat.
4. ADVOKAT
Sumber : Liputan 6.Com ( Gambar kantor advokat )
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 44
Sumber :
https://www.google.com/search?q=Contoh+gambar+profil+advokat&tbm
Disebut juga penasihat hukum : orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang
hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya baik berupa nasihat konsultasi )
maupun bantuan hukum aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan
mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan
hukum oara pengguna jasanya. Dasar hukum : UU No. 18 tahun 2003
Peran Advokat :
1. Sebagai pensihat hukum yang memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka,
terdakwa dan terpidana tidak dilanggar
2. Bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh
undang undang kepada penegak hukum
3. Peran seorang penasihat hukum telah ada sejak proses penyelidikan sampai
dengan proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan
4. Memiliki kompetensi untuk membela hak-hak tersangka, terdakwa dan
terpidana dengan benar.
Tugas :
Carilah syarat menjadi Advokat dan contoh profil Advokat Indonesia
5.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ( KPK )
Dasar : UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tujuan : Untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 45
Tugas KPK :
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan.
Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berpedoman pada asas :
1. Kepastian hukum
2. Keterbukaan
3. Akuntabilitas
4. Kepentingan umum
5. Proporsionalitas
Tugas Kelompok :
Carilah Kasus Korupsi yang sedang diselesaikan oleh KPK
6.LEMBAGA-LEMBAGA PERADILAN
1. MAHKAMAH AGUNG
2. PENGADILAN NEGERI
3. PENGADILAN TINGGI
4. PENGADILAN AGAMA
5. PENGADILAN MILITER
6. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
7. MAHKAMAH KONSTITUSI
8. KOMISI YUDISIAL
C. DINAMIKA PELANGGARAN HUKUM
Dinamika pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat semakin meningkat baik dalam
kuantitas maupun kualitas.Tingkat kejahatan semakin beragam dan canggih, sehingga
merupakan ancaman sekaligus tantangan dalam melakukan pemberantasan terhadap
pelanggaran dan kejahatan hukum.
Faktor penyebab pelanggaran :
1. Faktor Internal :
Merupakan faktor yang terdapat dalam diri para pelaku pelanggar hukum, misalnya :
a. Keadaan psikologis para pelaku, sulit mengendalikan diri, emosional.
b. Sifat egois dan tidak toleran pada orang lain
c. Faktor kesadaran hukum seseorang
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 46
2. Faktor Eksternal :
Merupakan faktor di luar diri manusia yang mendorong seserang atau sekelompok orang
untuk melakukan pelanggaran hukum.
a. Perangkat hukum yang tidak tegas dan jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum
b. Struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum dan HAM.
Sistem politik yang memberikan pembenaran melakukan penangkapan dan hukuman
kepada lawan politik yang dianggap melawan dan subversi kepada negara.
c. Struktur ekonomi yang menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan
memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran hukum dan HAM
d. Teknologi yang digunakan secara salah dapat menimbulkan kejahatan white crime
Secara umum faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum adalah :
a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
b. Pelanggaran hukum oleh pelaku kejahatan sudah dianggap hal yang biasa
c. Sistem hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat
d. Pelanggaran hukum oleh pelaku yang tidak senang dengan kebijakan negara. Contoh :
terotisme, separatisme, gerakan pengacau
SANKSI PELANGGARAN HUKUM
Amati gambar di bawah ini
Gambar apakah ini ?
Apa kaitannya dengan sanksi ?
Kemukakan pendapatmu !
Sifat norma hukum :
1. Tegas
Aturan sudah dibuat, jadi secara material ada / tertulis
2. Nyata
Telah ditetapkan kadar hukumannya. Misalnya pencurian di hukum 3 tahun
3. Memaksa
Negara dapat mengadakan pemaksaan terhadap orang yang melanggar hukum
4. Mengikat
Hukum berlaku untuk semua orang tidak ada pengecualian
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 47
E. Partisipasi masyarakat dalam upaya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Berbagai kasus pelanggaran terhadap hukum semakin semakin meyakinkan kita akan
pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Siapa yang paling bertanggungjawab dalam
hal tersebut ? Tentu saja hal itu merupakan tugas dan tanggung jawab bersama seluruh
komponen bangsa Indonesia. Aparat penegak hukum yang utama dan masyarakat adalah
pendukungnya.
Dalam masyarakat perlu dibangun kesadaran hukum yang baik. Kesadaran hukum adalah
kemauan seseorang untuk melaksanakan hukum yang berasal dari hati nurani tanpa adanya
paksaan dan tekanan dari pihak lain. Dengan menyadari pentingnya pentingnya penegakan
hukum, msks hendaknya kita memiliki kesadaran hukum.
Kesadaran hukum bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan harus dibentuk melalui
serangkaian proses sosialisasi yang berlangsung dalam diri setiap individu sejak kecil
sepanjang hidupnya.
Terdapat hubungan / korelasi antara kepatuhan hukum dan kesadaran hukum, karena tingkat
kepatuhan hukum yang ditunjukkan oleh seseorang mencerminkan tingkat kesadaran hukum
yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran
untuk :
1. Memahami dan melaksanakan peraturan perundanga undangan yang berlaku
2. Mempertahankan tertib hukum yang ada
3. Menegakkan hukum
Untuk dapat mengetahui sejauh mana kesadaran hukum masyarakat, ada 4 aspek yang dapat
menjadi tolok ukur / indikatornya :
1. Pengetahuan hukum masyarakat
2. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum
3. Sikap terhadap norma hukum
4. Perilaku hukum negara masyarakat
Apabila keempat aspek diatas sudah terwujud, maka cita-cita bangsa Indonesia untuk
mewujudkan negara hukum akan benar-benar terwujud.
Beberapa hal yang dapat dilakukan agar kesadaran hukum dalam masyarakat dapat terwujud :
UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH :
1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sikap sadar hukum
2. Menerapkan hukum pada setiap lapisan masyarakat
3. Menciptakan sistem hukum yang handal
4. Membuat peraturan perundang undangan yang sesuai dengan perkembangan jaman
5. Menyelenggarakan proses peradilan yang mudah, murah dan cepat
6. Meningkatkan fasilitas/ sarana prasarana yang lengkap untuk memudahkan proses
peradilan
7. Meningkatkan upaya perlindungan hak asasi manusia
8. Menegakkan sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak dari penguasa atau pihak
manapun
9. Menyelesaikan proses peradilan yang belum teratasi secara tuntas.
UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA
1. Mendukung upaya pemerintah untuk menegakan hukum di Indonesia
2. Membantu para penegak hukum menjalankan tugasnya
3. Meningkatkan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat
4. Mengerti, memahami dan menerapkan sikap sadar hukum dalam berbagai aspek
kehidupan
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 48
5. Mematuhi semua peraturan yang ada dimananpun berada
6. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara seimbang
7. Tidak melakukan tindak kejahatan
LATIHAN SOAL BAB 2
A. PILIHAN GANDA
1. Dasar hukum tertinggi dari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia
A. Undang Undang
B. Pancasila
C. Hukum masyarakat
D. Aspirasi masyarakat
E. Peraturan Daerah
2. Suatu perkara dalam sidang peradilan atau mahkamah diputus oleh 3 hakim, maka
dinamakan …
A. Majelis hakim
B. Hakim tunggal
C. Penasihat hukum
D. Panitera
E. Pengacara
3. Seorang pedagang soto ayam ditanya resep sotonya tetapi ia tak mau
memberitahukannya. Dalam HAKI contoh kasus diatas termasuk dalam ....
A. Hak Cipta
B. Hak Paten
C. Hak Merk
D. Hak Desain industri
E. Hak Rahasia dagang
4. Peran profesi ini adalah menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk
kepentingan masyarakat pencari keadilan termasuk memberdayakan masyarakat
dalam menyadari hak mereka di muka hukum. Profesi yang dimaksud adalah ... .
A. Hakim
B. Jaksa
C. Advokat
D. Penuntut umum
E. Polisi
5. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat ( warga negara ) dan negara yang
menguasai tata tertib masyarakat Indonesia. Merupakan pengertian dari hukum … .
A. Perdata
B. Dagang
C. Pidana
D. Tata Negara
E. Waris
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 49
6. Perhatikan contoh gambar di bawah ini.
Hak ekslusif yang diberikan negara untuk para penemu atas hasil temuannya di
bidang teknologi untuk selama waktu tertentu. Berdasarkan gambar dan pernyataan
diatas, maka jawaban yang benar adalah
A. Hak paten
B. Hak merk
C. Hak rahasia dagang
D. Hak kekayaan industri
E. Hak indikasi geografis
7. Perhatikan gambar di bawah ini
Tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda
pengenal, misalnya logo, nama, symbol. Dalam HAKI termasuk dalam kategori …
.
A. Hak paten
B. Hak merk
C. Hak rahasia dagang
D. Hak kekayaan industri
E. Hak indikasi geografis
8. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya
untuk waktu selama tertentu ( 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan )
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 50
Berdasarkan pernyataan diatas dan gambar, maka hak yang dimaksud adalah … .
A. Hak merk
B. Hak indikasi geografis
C. Hak desain industri
D. Hak paten
E. Hak rahasia dagang
9. Perhatikan gambar di bawah ini
Dalam penggologan hak kekayaan industri, maka contoh gambar diatas tergolong
dalam … .
A. Hak kekayaan intelektual
B. Hak paten
C. Hak merk
D. Hak desain tata letak sirkuit terpadu
E. Hak tata kota
10. Perhatikan gambar dibawah ini
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 51
Semua orang suka makanan ini, orang membeli dimanapun rasanya sama. Itulah
kelebihan dari makanan ini. Pengelola restoran memiliki sesuatu yang tidak
diberitahukan pada khalayak umum. Dalam HAKI, prinsip diatas termasuk dalam
… .
A. Hak rahasia perusahaan
B. Hak paten
C. Hak merk
D. Hak kekayaan industri
E. Hak rahasia dagang
II. Isian singkat
1. Banyak produk hasil olahan masyarakat diberi tempelan nama kota dimana produk itu
dihasilkan. Misalnya Kopi Arabika Gayo, Madu Sumbawa, Mebel Ukir Jepara, Rujak
Cingur Surabaya, Lunpia Semarang, Tape Ketan Muntilan, Susu Kuda Liar Sumbawa, ….
Dalam HAKI, contoh diatas termasuk dalam … .
2. Kasus artis Ruben Onsu dalam mengajukan gugatan tentang merk Geprek Bensu termasuk
dalam hukum … .
3. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan
apapun. Pernyataan tersebut terdapat dalam … .
4. Lembaga ini bertugas memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan
harta bendanya. Lembaga yang dimaksud adalah … .
5. Lembaga ini berperan dalam memberikan perlindungan konsumen untuk memperoleh
haknya. Lembaga ini dibentuk oleh …
6. Profesi ini wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennnya
karena hubungan profesi, kecuali ditentukan oleh Undang Undang. Pernyataan diatas
diperkuat dengan gambar dibawah ini. Profesi yang dimaksud adalah ….
7. Istilah Bhayangkara pada Lembaga polisi Republik Indonesia berasal dari nama pasukan
elit yang ada pada masa kerajaan … .
8. Suatu Tindakan yang intinya adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri
yang meminta supaya perkara diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan …
9. Lembaga yang berhak menentukan apakah sebuah paham boleh di ikuti oleh masyarakat
luas untuk diterapkan dalam kehidupan bersama adalah … .
10. Sanksi hukuman tercantum jelas dalam peraturan yang sudah dibuat secara material telah
diatur. Ada dua bentuk sanksi, sanksi pokok dan tambahan. Pernyataan tersebut
merupakan makna dari sifat sanksi hukum … .
III. ESSAY
1. Apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum ?
2. Mengapa pelindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak
dilaksanakan ?
3 Jelaskan fungsi hukum bagi masyarakat !
4. Mengapa terjadi pelanggaran hukum ?
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 52
5 Jelaskan proses jalannya penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum !
IV. ANALISA KASUS
Adakanlah pengamatan selama 2 minggu di sekolah. Catatlah pelanggaran hukum yang
terjadi di sekolah dan catat pula bagaimana penyelesaiannya.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 53
BAB 3
PENGARUH KEMAJUAN IPTEK
Sumber : Liputan 6.Com
Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kehidupan tidak dapat dihindari baik itu
pengaruh positif maupun negatif. Bersikap selektif terhadap kemajuan iptek merupakan pilihan
sikap terbaik bagi setiap warga negara. Sikap selektif yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila
sebagai karakter bangsa.
KOMPETENSI DASAR :
1.3 Menyikapi pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa
2.3 Bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Perkembangan IPTEK di
Indonesia
Pengaruh Kemajuan IPTEK
Sikap Selektif dalam
Menghadapi Berbagai Pengaruh
Kemajuan IPTEK
Pengaruh Positif dan Negatif
Kemajuan IPTEK tergadap
NKRI
Perkembangan IPTEK
sebelum Kemerdekaan
Indonesia
Perkembangan IPTEK di
Indonesia sejak 1945
Pengaruh Positif
Kemajuan IPTEK terhadap
NKRI
Pengaruh Negatif
Kemajuan IPTEK terhadap
NKRI
Nilai-Nilai Pancasila
sebagai Paradigma
Pengembangan IPTEK
Nilai-Nilai Pancasila
sebagai Motivator
Perkembangan IPTEK
Sikap Selektif dalam
Menghadapi Berbagai
Pengaruh Kemajuan
IPTEK
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 54
3.3 Mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
4.3 Mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
TUJUAN PEMBELAJARAN :
1. Meyakini nilai-nilai terkait pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dengan senantiasa
berlindung kepada Tuhan YME
2. Membedakan nilai-nilai positif dan negatif kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal
Ika
3. Mengidentifikasi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika
4. Mengidentifikasi hasil evaluasi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
MATERI
A. Perkembangan Iptek di Indonesia
B. Pengaruh positif dan negatif kemajuan Iptek terhadap NKRI
C. Sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek
Membangun Konsep :
Sumber : Liputan 6.Com (Siswa dengan teknologi komputer)
Amatilah gambar diatas dengan teliti, Apakah yang muncul dalam pikiranmu ? kemudahan ?
game baru ? informasi terkini ? gambar porno ? pengaruh negatif ?
Kondisi yang ada perlu ditanggapi dengan pikiran yang cerdas agar bangsa Indonesia mampu
mengambil kemanfaatan dari kemajuan iptek sehingga mendatangkan kemajuan peradaban bagi
bangsa, bukan sebaliknya.
Kehidupan kita ini semakin dipermudah dengan adanya teknologi. Teknologi tidak pernah
berhenti mengalami perkembangan. Berbagai penelitian menghasilkan penemuan-penemuan baru
yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sejak abad ke-20 iptek terus mengalami
perubahan ke arah kemajuan.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 55
Iptek menurut KKBI, Ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun
secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala
tertentu di bidang pengetahuan itu. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui,
kepandaian. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan
terapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi
kelangsungan dan keyamanan hidup manusia.
A. PERKEMBANGAN IPTEK DI INDONESIA
Di Indonesia Iptek berkembang dari masa ke masa. Di bidang pertanian, orang-orang menciptakan
sistem terasering yang baik sehingga irigasi berjalan dengan lancar. Sistem terasiring diperkirakan
sudah ada sejak abad ke -11. Di bidang kelautan, nenek moyang telah membangun perahu layar.
Hal ini dapat kita lihat dengan adanya perahu pinisi dari Sulawesi Selatan. Perahu ini dapat
berlayar mengarungi lautan luas. Di bidang busana, Indonesia telah mengenal teknologi membatik
dan menenun yang kemudian menjadi ciri khas Indonesia. Di bidang arsitektur, dapat dilihat dari
berbagai bangunan rumah adat dan candi-candi megah.
Kapal Pinisi
Perempuan sedang membatik
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 56
Perempuan sedang menenun
Salah satu rumah adat di Indonesia
Gambar diambil dari berbagai sumber
1. SEBELUM KEMERDEKAAN
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibawa oleh bangsa barat pada masa kolonial Belanda
belum mampu mendorong terjadinya proses kemajuan iptek di Indonesia. Begitu pula dengan
masa penjajahan Jepang. Penerapan teknologi modern di dalam masyarakat hanya terpusat
pada bidang tertentu dan sebagian besar dikuasai oleh pemerintah kolonial. Bangsa Indonesia
tertinggal jauh dalam kemajuan teknologi yang disebabkan oleh beberapa faktor :
a. Terbatasnya jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan
b. Terbatasnya jumlah orang Indonesia yang terlibat langsung dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
c. Tidak adanya keinginan baik dari penguasa kolonial dalam melakukan alih teknologi
bagi penduduk pribumi
d. Tidak adanya industrialisasi
Namun demikian banyak juga peninggalan hasil kemajuan iptek yang ditinggalkan oleh
pemerintah kolonial Belanda bagi bangsa Indonesia, misalanya :
a. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW ) –Museum Gajah
b. Lembaga Biologi Molekular Eijkman
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 57
Museum Gajah
Lembaga Eijkman
Sumber: Liputan 6.Com
Setelah berakhirnya masa penjajahan, bangsa Indonesia mulai merintis usaha pengembangan
iptek dengan memanfaatkan warisan kolonial Belanda :
a. Sekolah Tinggi Tehnik di Bandung
b. Sekolah Tinggi Pertanian di Bogor
c. Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta
d. Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta
e. Institut Eijkman di Jakarta
f. Observatorium Bosscha, di Lembang Jawa Barat
Sumber : Liputan 6.com ( Observatorium Bosscha )
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 58
2. PERKEMBANGAN IPTEK SEJAK TAHUN 1945
Sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah dan swasta berupayamengembangkan iptek yang
cocok bagi pengembangan dan pembangunan bangsa. Salah satu usaha dari pemerintah
adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian yang didirikan oleh
pemerintah maupun swasta. Perkembangan iptek dipengaruhi oleh :
a. Perkembangan ekonomi
b. Perluasan kesempatan pendidikan
c. Industrialisasi
d. Modernisasi pertanian
e. Perubahan sosial budaya
Contoh kebijakan pemerintah dalam pengembangan iptek adalah dengan dibentuknya Majelis
Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI ) 8 Maret 1956, Departemen Urusan Riset Nasional (
Durenas ) 6 maret 1962, Departemen Riset Nasional ( DRN ) 1963. Badan ini bertugas
merumuskan, mengamati, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan riset dan teknologi di
Indonesia. Pada 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia ( LIPI ) yang merupakan fusi dari MIPI dan DRN
Gedung LIPI Bandung
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 59
Gedung LIPI Pusat ( Jakarta Selatan )
Sumber : https://www.google.com/search?q=gedung+lipi+bandung&tbm
Fungsi LIPI antara lain :
a. Memberi nasihat kepada pemerintah dalam hal perumusan dan penyusunan kebijakan
nasional dalam ilmu pengetahuan yang merupakan bagian dari kebijaksanaan secara
keseluruhan.
b. Membimbing aparatur-aparatur penelitian ilmiah dan pengembangan tehnologi
c. Membina tenaga-tenaga penelitian agar mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang
tinggi untuk perkembangan iptek di Indonesia
d. Menanam, memupuk, mengembangkan dan membina kesadaran ilmiah rakyat Indonesia
e. Menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan badan internasional dan badan
ilmiah negara lain sesuai dengan peraturan yang berlaku
LIPI memliki beberapa lembaga :
a. Lembaga Biologi Nasional
b. Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional
c. Lembaga Metalurgi Nasional
d. Lembaga Oseanologi Nasional
e. Lembaga Fisika Nasional
f. Badan Tenaga Atom Nasional
g. Lembaga Penerbangan dan Badan Antariksa Nasional
h. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
i. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
j. Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pendirian lembaga-lembaga tersebut merupakan wujud nyata pemerintah untuk
memperkuat usaha pengembangan iptek di Indonesia. Pengembangan iptek di Indonesia
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 60
juga disesuaikan dengan pembangunan bidang pertanian, industri dan pertambangan.
Namun, pengembangan iptek ini tidak terlepas dari kesadaran untuk menjaga kelestarian
sumber daya alam, dan lingkungan hidup serta peningkatan taraf hidup rakyat.
B. PENGARUH POSITIF dan NEGATIF KEMAJUAN IPTEK TERHADAP NKRI
1. PENGARUH POSITIF SECARA UMUM
a. Memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI
Jelaskan dengan singkat pernyataan diatas
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b. Memberikan berbagai kemudahan
Berilah contohnya :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
c. Mempermudah meluasnya berbagai informasi
Berikan penjelasan pernyataan tersebut :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
d. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 61
gambar orang di depan komputer
Berikan contohnya :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. PENGARUH POSITIF IPTEK DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN
a. Bidang Politik
Sumber : Liputan 6.Com ( gambar konferensi virtual )
1) Mempengaruhi kehidupan demokratis di berbagai negara dengan cepat
2) Meningkatkan dan mengefektifkan hubungan diplomatik sebuah negara
3) Meningkatkan kerjasama internasional maupun hubungan antarnegara
4) Adanya peranan keikutsertaan yang lebih besar dari masyarakat dalam pengembangan
pemerintahan.
5) Meningkatkan partisipasi aktif dalam percaturan politik untuk menuju perdamaian dunia
6 ) Menggunakan Iptek menjadikan kegiatan komunikasi untuk keperluan politik menjadi
cepat, efisien dan nyaman
b. Bidang Hukum
1) Memperkuat penegakan hukum nasional dengan kerjasama hukum internasional, baik
melalui perjanjian internasional yang bersifat bilateral maupun multilateral
2) Kerjasama interpol dalam rangka memperkuat sistem hukum nasional
3) Melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat dalam rangka
memperkuat sistem hukum nasional
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 62
4) Dapat mengomunikasikan sistem hukum nasional ke dunia internasional, sehingga
masyarakat internasional mengenal sistem hukum nasional
c. Bidang Ekonomi
1) Produktivitas dunia industri meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan
kemampuan produktivitas dunia industri
2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
3) Persaingan dalam dunia kerja, menuntut pekerja harus selalu menambah skill
4) Penggunaan TIK, membuka peluang usaha baru
5) Mempermudah kegiatan promosi
6) Perusahaan dapat mempunyai pasar yang luas, karena adanya internet
7) Harga barang lebih murah, karena biaya operasionalnya berbasis TIK
8) Menggunakan TIK untuk membuat layanan dalam perekonomian misalnya internet
banking, sms banking
Sumber : Liputan 6.Com
d. Bidang Sosial
1) Mempermudah komunikasi antarmanusia dari suatu tempat ke tempat lain
2) Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat
3) Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima
Masyarakat
e. Bidang Budaya
1) Mempermudah masyarakat untu mengetahui berbagai macam budaya
2) Mempermudah pertukaran budaya atau pertukaran pelajar antar negara
3) Mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa ke negara lain
f. Bidang Pertahanan dan Keamanan
1) Dapat memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional
2) Kerjasama militer melalui latihan perang bersama dengan negara-negara sahabat
3) Alih teknologi militer dengan negara-negara sahabat
4) Dapat menunjukkan kepada dunia internasional tentang kemampuan militer nasional
3. PENGARUH NEGATIF KEMAJUAN IPTEK TERHADAP NKRI
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 63
* PENGARUH NEGATIF SECARA UMUM
a. Dapat memperlemah persatuan dan kesatuan atau integrasi nasional
( separatisme, terorisme, kejahatan atau tindak pidana lainnya )
Berilah contoh peristiwa / kejadian apa :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b. Terjadinya perubahan atau pergeseran nilai / norma dalam masyarakat
Nilai kebebasan dan westernisasi menjadi nilai-nilai yang mengancam nilai kekeluargaan (
ketimuran ) sehingga banyak menimbulkan pergeseran nilai budaya ( anomi ) yaitu
pergeseran nilai-nilai budaya yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial budaya secara
susul meyusul sehingga menyebabkan kebingungan masyarakat.
Berilah contohnya :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c. Dapat mempengaruhi pola pikir
Masyarakat Indonesia sangat agresif dan penasaran serta senang dengan hal baru, tetapi
dampak negatif perkembangan iptek juga memengaruhi pola pikir manusia baik pada anak-
anak maupun dewasa.
Berilah contohnya :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
d. Hilangnya atau pudarnya budaya tradisional
* Keguncangan budaya ( cultural shock ) :
Keguncangan jiwa dan mental pada seseorang atau masyarakat sebagai akibat belum
siapnya menerima kebudayaan asing yang datang secara tiba-tiba.
Pada awalnya seseorang atau masyarakat mungkin akan merasa mendapat pengalaman baru
yang menarik, tetapi ketika ia masuk ke dalam sistem baru tersebut dalam waktu yang lebih
lama, akan timbul rasa tertekan dan frustasi. Tahap inilah yang dinamakan cultural shock.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 64
Jika keadaan ini terjadi terus menerus dan dibiarkan akan mengganggu keseimbangan
jiwanya dan berdampak negatif, seperti gila atau bunuh diri.
* Ketimpangan budaya ( cultural lag )
Ketimpangan salah satu unsur budaya untuk menyesuaikan diri dengan unsur kebudayaan lain
yang sudah berubah. Dalam ketimpangan budaya terdapat kelambanan dari unsur-unsur
kebudayaan untuk beradaptasi dengan unsur lain yang sudah berubah.
e. Menimbulkan berbagai kerusakan
Berilah contohnya :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
* PENGARUH NEGATIF DALAM BERBAGAI BIDANG
a. Bidang Ideologi :
Sumber
https://www.google.com/search?q=gambar+pengaruh+negatip+iptek+bidang+ideologi
1) Adanya ideologi asing /barat yang tidak sesuai dengan pancasila mempengaruhi ideologi
Pancasila
2) Masuknya ideologi liberal dan komunis
3) Nilai kearifan lokal yang terkikis
4) Ideologi asing dapat menjadi ancaman bagi generasi penerus
b. Bidang Politik
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 65
Sumber : https://www.google.com/search?q=gambar+pengaruh+negatip+iptek+bidang+politik
1) Adanya ancaman disintegrasi bangsa yang akan menggoyahkan NKRI
2) Timbulnya fanatisme rasial, etnis, agama dalam forum dan organisasi
3) Unjuk rasa yang semakin berani dan mengabaikan kepentingan umum dan hukum
4) Adanya intervensi internasional terhadap persoalan dalam negeri
5) Tumbuhnya gelombang yang mengatasnamakan demokratisasi dan HAM menurut sudut
pandang masing-masing golongan
6) Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah
7 ) Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi
c. Bidang Hukum
Sumber : https://www.google.com/search?q=gambar+kejahatan+internasional
1) Meningkatnya kejahatan internasional / kriminalisme yang semakin canggih
2) Masuknya nilai hukum barat ( sekuler ) yang akan mempengaruhi sistem hukum nasional
3) Penegakan hukum nasional dapat menimbulkan tekanan internasional
4) Intervensi atau tekanan internasional terhadap sistem hukum nasional
d. Bidang Ekonomi
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 66
1) Terjadinya pengangguran karena tenaga kerja yang kurang berkualitas / tidak sesuai
kebutuhan
2) Modus penipuan dengan jual beli online yang merugikan beberapa phak, misalnya
konsumen
3) Sifat konsumtif akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi yang berdampak pada
tipe generasi yang konsumtif, boros, memilih jalan pintas dan bermental instan
4) Perjudian online
5) Bagi orang awam yang belum pernah melakukan transaksi secara online, ada
kekhawatiran dalam bertransaki secara online msalnya khawatir akan kualitas barang,
barang tidak terkirim
e. Bidang Sosial
Sumber : https://www.google.com/search?q=gambar+abg+main+hp
1) Perubahan bentuk komunikasi dari face to face menjadi tidak lagi
2) Seseorang menjadi asosial karena terlalu sering berhadapan dengan komputer / HP
3) Masuknya pornografi, pornoaksi, kekerasan
4) Anak menjadi tidak cerdas secara sosial
5) Kemerosotan moral : kaya secara materi tetapi miskin secara rohani
f. Bidang Budaya
Sumber : https://www.google.com/search?q=gambar+prostitusi+online
1) Merusak moral bangsa melalui perilaku yang tidak sesuai : prostitusi online, perdagangan
organ tubuh manusia
2) Budaya barat dengan mudah menjadi tren budaya baru
3) Lunturnya indentitas kultural nasional dan lokal yang berlandaskan Pancasila
4) Berkurangnya semangat nasionalisme dan patriotisme
5) Selalu meniru budaya barat/westernisasi sehingga berpola hidup yang kebarat-baratan
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 67
khususnya bagi generasi muda
6) Cenderung pragmatis, serba instan dan bersikap menutup diri, berpikir sempit serta
individualisme
g. Bidang Lingkungan hidup
Lingkungan hidup yang bersih dan aman tentu menjadi idaman bagi semua orang.
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan menyebabkan terjadinya
pencemaran lingkungan karena masalah sampah dan limbah industri, serta perilaku manusia itu
sendiri. Lingkungan yang rusak dapat mengakibatkan :
1) Pencemaran lingkungan, pencemaran tanah,pencemaran udara, pencemaran sungai
2) persoalan sampah, sampah industri, polusi udara yang melewati ambang batas
3) Pembakaran hutan untuk kepentingan industri
4) Permasalahan ekosistem pantai, reklamasi pantai
5) Sampah plastik yang tidak akan dengan cepat terurai, sehingga merusak lingkungan
6) Menimbulkan permasalahan ekosistem pantai
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 68
Sumber :
https://www.google.com/search?q=gambar+pencemaran+lingkungan
C. SIKAP SELEKTIF DALAM MENGHADAPI BERBAGAI PENGARUH IPTEK
1. Dasar hukum :
Pasal 32 (1 ) UUD NRI 1945
UU No. 18 tahun 2002
Nilai Pancasila sebagai paradigma pengembangan Iptek Pancasila memberikan dasar nilai-nilai dalam pengembangan iptek demi kesejahteraan
hidup manusia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada
morak Ketuhanan dan kemanusiaan yang beradab.
Nilai Pancasila sebagai motivator perkembangan iptek
Secara konstitusional di dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945, kedudukan pancasila
merupakn filsafat bangsa, dasar negara dan ideologi, sekaligus sebagai asas kerohanian
negara, juga sebagai jiwa bangsa.
2. Pancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbuka akan senantiasa berinteraksi dengan dinamis dengan nilai
dasar yang tidak berubah, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan
tantangan nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 69
Ideologi yang baik harus memenuhi 3 syarat :
a. Dimensi reality
Nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real berakar dalam hidup masyarakat
atau bangsanya.Sumber nilai itu adalah budaya dan pengalaman sejarah.
b. Dimensi idealisme
Nilai dasar ideologi membawa harapan tentang masa depan yang lebih baik
c. Dimensi fleksibility
Dimensi pengembangan ideologi memiliki kekuasaan yang memungkinkan untuk
merangsang pemikiran baru yang relevan dengan keadaan dimasa kini
3. Perwujudan sikap selektif
a. Memperkuat nilai-nilai spiritual / agama dalam keluarga, masyarakat dan bangsa. Nilai agama
dan norma dalam masyarakat apabila dilakukan dengan sungguh sebenarnya dapat mengatasi
dampak negatif kemajuan iptek.
b. Memelihara dan menjaga adat ketimuran yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesi. Kita
gunakan Iptek dengan bijak dan hasil perkembangnya dan tidak menerima begitu saja budaya
barat yang tidak sesuai.
c. Pandai memilih dan memilah pengembangan iptek yang berkembang di era sekarang yang dapat
memberi dampak positif bagi kehidupan
d. Mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dalam dunia pendidikan, khususnya untuk
anak di bawah umur
e. Memberikan pengajaran etika, agar tertanam akhlak dan etika yang baik, agar tertanam akhlak
danetika yang baik
f. Pengendalian sistem informasi oleh pemerintah , pemerintah dapat menyaring dan memberi masukan pada konten informasi yang ada
4. Peran Pancasila dalam menghadapi perkembangan iptek :
a. Sebagai filtrasi
Pancasila sebagai filter masuknya budaya asing ke Indonesia, sehingga bangsa Indonesia
bisa mempertahankan ciri khas tanpa ketinggalan zaman di era global.
b. Sebagai tolak ukur
Pancasila berfungsi untuk mengukur baik dan buruknya perkembangan iptek tersebut.
c. Sebagai alat kontrol
Perkembangan iptek yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan-
penyimpangan yang tidak diinginkan.
TUGAS INDIVIDU
Buatlah dalam buku catatanmu tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam bentuk
bagan sederhana.
TUGAS KELOMPOK
Isilah tabel di bawah ini, Uraikan pendapat kelompokmu terhadap perkembangan Iptek di bawah
ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, nilai moral dan agama serta kultur
masyarakat Indonesia tentang lemajuan iptek di bawah ini :
NO PERKEMBANGAN IPTEK CONTOH PERISTIWA
1 Bayi tabung
2 Kloning
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 70
3 Peretasan
4 Senjata / enegi nuklir
5 Senjata kimia dan biologi
6 Kebebasan informasi dan komunikasi
Catatan :
Berikan pengertian, dan contoh minimal 2
LATIHAN SOAL
A. PILIHAN GANDA
1. Berikut ini merupakan kerugian akibat masuknya budaya asing dan iptek bagi bangsa
Indonesia, antara lain … .
A. terjadinya transfer teknologi dan informasi
B. adanya kebudayaan asing yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia
C. berkembangnya budaya masyarakat yang ingin serba mudah dan cepat
D. terciptanya berbagai kemudahan dalam komunikasi dan trasportasi
E. terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya asing
2. Berikut ini merupakan pengaruh positif teknologi dalam bidang pertahanan dan keamanan
bagi Indonesia
A. produktivitas dunia industri semakin meningkat
B. meningkatkan pertumbuhan ekonomi
C. akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk
D. alih teknologi militer dari negara-negara tetangga
E. harga barang lebih murah, karena biaya operasional lebih murah
3. Salah satu efek negatif dari kemajuan iptek adalah ketika seseorang masuk ke dalam suasana
baru yang penuh dengan teknologi yang akan menimbulkan rasa tertekan dan frustasi yang
sering disebut dengan istilah … .
A. ketimpangan budaya
D. keguncangan budaya
C. kecanduan budaya
D. Kekurangan budaya
E. kemerosotan budaya
4. Sikap yang salah dalam menghadapi berbagai kemajuan iptek adalah … .
A. memperkuat nilai-nilai spritual atau agama dalam keluarga dan masyarakat
B. menjaga dan memelihara adat ketimuran yang selama ini dianut oleh negara Indonesia
C. pandai memilih dan memilah pengembangan iptek yang berkembang di era sekarang
D. menerapakan semua nilai dari negara lain
E. mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dan pendidikan
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 71
5. Bacalah wacana di bawah ini
Pegiat antiradikalisme, Haidar Alwi menyebutkan, Indonesia memiliki tiga macam
radikalisme yang saat ini masih terus tersebar.
Haidar menjelaskan diantaranya yakni, radikalisme keyakinan. Dalam pemahaman radikalisme
ini, orang lain yang memiliki pemahaman keyakinan yang berbeda, maka dianggap sebagai orang
kafir.
"Radikalisme keyakinan, yang kerjaannya mengkafirkan semua. Semua (dituduh) kafir, semua
dianggap masuk neraka kecuali kelompok dia," kata Haidar dalam Forum Jurnalis Merah Putih
"Menolak Lengah, Siluman Terorisme Nyata" Jakarta, Kamis (14/11).
Radikalisme kedua, lanjut Haidar, adalah radikalisme tindakan. Haidar mencontohkan Jamaah
Ansharut Daulah (JAD) yang termasuk ke dalam radikalisme ini.
Ia menyebutkan, JAD adalah kelompok yang selalu menghalalkan segala cara, termasuk
melakukan pembunuhan atas nama agama.
Sementara, radikalisme politik adalah yakni mereka yang menginginkan perubahan ideologi
negara. Mereka yang termasuk radikalisme politik adalah yang memiliki tujuan untuk mengubah
sistem pemerintahan menjadi khilafah.
"Ini kelompok yang ingin mengganti ideologi negara yang sah, Pancasila, dengan ideologi
khilafah," jelasnya.
Dari ketiga jenis tersebut, Haidar mengatakan jumlah pengikut ketiganya masih marak di
Indonesia. Bahkan, saat ini Indonesia dalam situasi yang darurat paham radikal.
Dikutip dari : Gatra.Com
Wacana diatas adalah contoh nyata bagi kehidupan berbangsa, merupakan pengaruh Iptek dalam
bidang …
A. Politik D. Hankam
B. Ideologi E. Hak asasi manusia
C. Hukum
6. Dengan satelit palapa konsep wawasan nusantara dapat disosialisasikan pada seluruh komponen
bangsa Indonesia. Gambar dan pernyataan diatas merupakan dampak positif ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam hal … .
A. Memperkokoh persatuan
B. Mempersatukan perbedaan
C. Mempermudah manusia
D. Menambah wawasan
E. Menambah pengetahuan
7. Jaman telah berubah, siapapun harus siap dengan perubahan dalam penggunaan alat-alat baru
yang mempermudah manusia agar dapat mengikuti perkembangan jaman dan tidak mengalami …
.
A. Keguncangan budaya
B. Ketimpangan budaya
C. Kecanduan budaya
D. Keragaman budaya
E. Perbedaan budaya
8.Perhatikan gambar di bawah ini
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 72
Perkembangan Iptek membawa banyak konsekuensi bagi bangsa Indonesia, masyarakat harus
siap untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Masyarakat harus siap untuk berubah
dari yang sifatnya tradisional ke hal yang lebih modern. Dari bertani dengan cara tradisional ke
cara yang modern, dari cara bekerja dengan manual menulis berubah dengan menggunakan alat-
alat yang lebih canggih dan modern. Semua perubahan itu akan bisa dilalui dengan mudah jika
masyarakat tidak mengalami … .
A. Keguncangan budaya
B. Ketimpangan budaya
C. Keracunan budaya
D. Kecanduan budaya
E. Kegerian budaya
9.
Bacalah wacana di bawah ini
Papua panas dan bergejolak. Kerusuhan besar melanda Jayapura. Sementara itu, situasi keamanan
terkait aktivitas Organisasi Papua Merdeka (OPM) belum juga terkendali. Sudah banyak warga
sipil meninggal, dan sejumlah anggota TNI gugur dalam berbagai kasus gangguan keamanan di
Nduga. Papua berada dalam situasi genting, bukan hanya dalam soal keamanan, tapi juga dalam
soal integrasi bangsa. Teriakan "Papua merdeka" terdengar dalam berbagai demonstrasi dan
kerusuhan yang terjadi belakangan ini.
Dikutip dari :News.detik.com
Wacana diatas merupakan contoh negatif perkembangan Iptek dalam bidang … .
A. Politik
B. Ideologi
C. Hukum
D. Hankam
E. Hak Asasi manusia
10.
Perhatikan gambar di bawah ini
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 73
A. Positif, lingkungan hidup
B. Negatif, menimbulkan kerusakan
C. Negatif, lingkungan manusia
D. Positif, menyerap tenaga manusia
E. Positif, menjadi negara maju
II. Isian
1. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) merupakan museum
terbesar di Asia Tenggara merupakan peninggalan Belanda dan berada di kota ….
2. Pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah Indonesia mendirikan badan khusus dalam
pengembangan iptek. Badan tersebut adalah … .
3. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan iptek menyebabkan
berita
4. yang disampaikan akan lebih cepat diterima oleh masyarakat luas. Merupakan dampak
positif Iptek dalam bidang … .
5. Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan berbangsa dan
bernegara, Pancasila diharapkan sebagai sarana yang ampuh untuk … budaya asing yang
masuk ke indonesia.
6. Dengan adanya perjanjian ekstradisi, negara menjadi lebih mudah untuk menangkap
buronan yang melarikan diri ke luar negeri. Pernyataan diatas merupakan dampak positif
Iptek dalam bidang … .
7. Berkurangnya semangat patriotisme dan nasionalisme, cenderung pragmatis serba instan,
menutup diri dari luar, berpikir sempit dan individualime. Merupakan pengaruh negatif
Iptek dalam bidang … .
8. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai sosial budaya, yang merupakan pemurnian dan
kristalisasi dari kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan dan perikehidupan masyarakat
Indonesia. Berdasarkan pernyataan diatas, maka nyatalah bahwa Pancasila berasala dari
akar kehidupan bangsa Indonesia. Pernyataan diatas sesuai dengan dimensi … dalam
Ideologi.
9. Pancasila menjadi dasar pengembangan Iptek demi kesejahteraan manusia. Merupakan
fungsi Pancasila sebagai ….
10. Pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup bagi masyarakat
dijamin oleh UUD NRI tahun 1945 pasal ... .
III. ESSAY
1. Apa yang mempengaruhi perkembangan iptek pada masa kemerdekaan ?
2. Berilah contoh peninggalan masa kolonial Belanda yang sekarang diambil alih oleh
pemerintah Indonesia !
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sikap selektif dalam perkembangan iptek berdasarkan
kemanusiaan yang adil dan beradab !
4. Apa bukti pemerintah pada masa awal kemerdekaan juga mengembangkan iptek ?
5. Apa fungsi pancasila dalam perkembangan iptek ?
C. ANALISA KASUS
Carilah sebuah artikel tentang dampak negatif kemajuan iptek di Indonesia. Analisislah
kasus tersebut dengan pedoman 5 W + 1 H
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 74
BAB 4
DINAMIKA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DALAM NKRI
Sumber : Liputan 6.Com ( Gambar peta indonesia )
Prinsip-Prinsip Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam NKRI
Peran Masyarakat dalam
Menjaga Persatuan dan
Kesatuan Bangsa
Persatuan dan Kesatuan
Bangsa Indonesia dari Masa ke
Masa
Makna Kesadaran
Persatuan dan Kesatuan
Bangsa Indonesia
Persatuan dan Kesatuan
dari Masa ke Masa
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 75
KOMPETENSI DASAR
1.4 Mensyukuri persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya dalam menjaga dan
mempertahankan NKRI sebagai bentuk pengabdian
2.4 Bersikap proaktif dalam mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya
dalam menjaga dan mempertahankan NKRI
3.4 Mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan
mempertahankan NKRI
4.4 Merancang dan mengkampanyekan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga
dan mempertahankan NKRI
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan jujur di masa yang akan
datang sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan NKRI
2. Mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa di masa yang akan datang sebagai
upaya dalam menjaga dan mempertahankan NKRI
3. Mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan
mempertahankan NKRI
4. Mendemonstrasikan hasil evaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya
menjaga dan mempertahankan NKRI
MATERI
1. Prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa
3. Peran Masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
MEMBANGUN KONSEP
Sumber : Liputan 6.Com
Amatilah gambar diatas, Apakah yang muncul dalam benakmu ?
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 76
Peristiwa apa ?
Masihkah relevan untuk saat ini ?
Bagaimana pendapatmu ?
A. PRINSIP-PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Lahirnya bentuk negara kesatuan tidak begitu saja disepakati. Bentuk negara Indonesia dibentuk
dalam acara sidang BPUPKI. Ada beberapa tokoh besar yang berbicara misalnya
Prof.Dr.Soepomo, Ir.Soekarno, Mr. Muhammad Yamin dan Mohammad Hatta.
Prof.Dr.Soepomo berpendapat bahwa negara didirikan atas sebuah teori. Ada 3 teori tentang dasar
berdirinya negara yaitu : teori individualistik, teori golongan/kelas, teori integralistik.
Teori individualistik menyatakan bahwa negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas
kontrak antara masyarakat itu sendiri. Teori golongan / kelas menganggap negara merupakan alat
suatu golongan untuk menindas golongan yang lain, golongan kuat menindas yang lemah.
Sedangkan teori integralistik tidak menjamin kepentingan perorangan atau kelompok tetapi negara
harus mencakup seluruh komponen, negara adalah suatu susunan masyarakat yang integral,
segala golongan mempunyai ikatan yang erat dan berhubungan satu sama
lainnya.Prof.Mr.Soepomo berpendapat bahwa integralistik adalah paham yang cocok untuk
bangsa Indonesia.
Gagasan negara kesatuan yang dipelopori oleh Mr. Soepomo diikuti oleh Mr. Moh. Yamin.
Mr.Moh. Yamin berpendapat bahwa bentuk negara yang sesuai dengan negara Indonesia adalah
kesatuan, bukan negara serikat. Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Moh. Yamin
mengusulkan Indonesia menjadi negara persatuan yang tidak dapat terpecah, bukan bentuk
federalisme. Bentuk kesatuan juga sejalan dengan cita-cita negara yang muncul sejak peristiwa
Sumpah Pemuda 28 Okt 1928. Tekad seluruh pemuda Indonesia tentang adanya satu bangsa, satu
tanah air, dan satu bahasa. Oleh karena itu bentuk negara kesatuan tidak muncul pada saat sidang
BPUPKI tetapi memang sudah lama dicita-citakan.
Ide negara kesatuan tidak secara bulat diterima dalam persidangan tersebut, tokoh Mohammad
Hatta lebih setuju dengan bentuk negara serikat 0 federasi, tetapi kalah dalam pengambilan
keputusan tentang bentuk negara. Mayoritas anggota BPUPKI menghendaki bentuk kesatuan.
Sebenarnya NKRI merupakan konsepsi kenegaraan yang telah diamanatkan oleh Proklamasi 17
Agustus 1945 dan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Hal ini dapat ditemukan dalam :
1. Alinea kedua : ....mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan
....yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
2. Alinea keempat : Kemudian daripada itu .... suatu pemerintahan yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia .....
Dasar Hukum negara kesatuan :
1. Pasal 1 ( 1 ) UUD NRI 1945
2. Pasal 18 ( 1 ) UUD NRI 19945
3. Pasal 25 A UUD NRI 1945
4. Pasal 37 ( 5 ) UUD NRI 1945
5. UU No. 9 tahun 2015 : Pemerintahan Daerah
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 77
Sumber : https://www.google.com/search?q=gambar+nkri+harga+mati&tbm
Tugas Individu :
No Pasal Isi pasal
1
2
3
4
5
Penjelasan bentuk negara kesatuan
Bentuk negara merupakan tinjauan secara sosiologis yaitu suatu sistem yang berlaku yang
menentukan bagaimana hubungan antar alat perlengkapan negara yang diatur oleh konstitusinya.
Negara kesatuan ( unitaris ) merupakan negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya
diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk
mengatur seluruh warga negara. Pemerintah pusat dapat melakukan pembentukan pemerintahan
daerah seperti provinsi, kotamadya/kabupaten dan seterusnya sampai pada pemerintahan yang
paling rendah.
Dalam negara kesatuan pemerintahan pusat mempunyai wewenang tertinggi dalam segala aspek
pemerintahan dan tidak ada negara dalam negara. Terdapat satu undang undang dasar, satu kepala
negara dan pemerintahan dan satu dewan menteri ( kabinet ).
Ciri-ciri negara kesatuan :
a. Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan keluar
b. Negara hanya mempunyai satu UUD, satu Kepala Negara, satu Dewan Menteri dan satu
dewan perwakilan rakyat
c. Hanya satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya serta
pertahanan keamanan
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 78
Sumber : https://www.google.com/search?q=gambar+negara+kesatuan
*Bentuk negara kesatuan dibedakan menjadi 2 :
a. sistem sentralisasi
b. sistem desentralisasi
Ciri-ciri negara kesatuan dengan sistem desentralisasi :
a. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah merupakan kewenagan yang diberikan oleh
pemerintah pusat bukan hak asli dari daerah tersebut
b. Kekuasaan tertinggi tetap terletak pada pemerintah pusat, tidak dibagi-bagikan kepada
pemerintah daerah yang ada di wilayah negara tersebut.
c. Kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, pada hakikatnya dapat dicabut
kembali oleh pemerintah pusat manakala pemerintah daerah tidak mampu menjalankan
kewenangan yang diamanatkan oleh Undang Undang.
Tugas individu :
Carilah ciri-ciri negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
Kajilah, apa perbedaan pokok dengan bentuk kesatuan desentralisasi
B. PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA DARI MASA KE MASA
1. TAHAPAN ADANYA KESADARAN PERSATUAN dan KESATUAN
a. Tahap perasaan senasib
Merupakan tahapan perasaan senasib sebagai bangsa yang terjajah yang kemudian
melahirkan tumbuhnya benih kesadaran persatuan dalam jiwa pejuang dan seluruh rakyat
nusantara dalam melakukan perlawanan terhadap imperialisme bangsa penjajah. Contoh
perlawanan Pattimura di Maluku, Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, Pangeran
Diponegoro di Jawa Tengah, Pangeran Antasari di Banjarmasin, Panglima Polim, Teuku Cik Di
Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien dalam perang Aceh.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 79
Ilustrasi Perang Diponegoro
Ilustrasi perlawanan Pattimura
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 80
Ilustrasi perlawanan Sultan Mahmud II
Ilustrasi perlawanan Teungku Cik Di Tiro
Ilustrasi perlawanan Cut Nyak Dien
Sumber : https://www.google.com/search?q=gambar+perang+pahlawan
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 81
b. Tahap Kebangkitan Nasional ( Pergerakan Nasional )
Kesadaran nasional tumbuh secara bertahap dan berkembang pesat sejak 1908 sampai tahun
1930 an. Pergerakan nasional itu tumbuh secara ideologis maupun secara kelembagaan baik pada
masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Kesadaran nasional di tandai dengan adanya orang-
orang di berbagai wilayah nusantara mulai mengembangkan kesadaran bahwa mereka adalah
orang Indonesia. Masa itu ditaandai dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Lahirnya
kebangkitan nasional dianggap sebagai lahirnya kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara
Indonesia. Tumbuhnya kesadaran berbangsa Indonesia dipengaruhi oleh :
1) Pendidikan
2) Bahasa rakyat
3) Media massa
Pendirian Boedi Oetomo
Sumber : https://www.google.com/search?q=gambar+boedi+oetomo
Berkat dukungan ketiga faktor tersebut kesadaran berbangsa di Indonesia yang ditumbuhkan oleh
organisasi-organisasi pergerakan nasional sejak tahun 1908 semakin menjangkau kalangan yang
lebih luas di lingkungan rakyat pribumi yang terdiri atas berbagai suku, ras dan keturunan. Media
massa juga sangat berperan untuk membangun kesadaran bahwa harus ada persatuan untuk
berjuang bersama-sama.
Sumber : Liputan 6.Com ( Koran Masa Hindia Belanda )
Para pemuda dan mahasiswa yang ada pada masa itu misalnya Sutomo ( Budi Utomo ),
Tjokroaminoto ( Sarekat Islam ), Mohammad Hatta ( Perhimpunan Indonesia ), Soekarno ( PNI ),
Muhammad Yamin ( Jong Sumatra ), Semaoen ( Serikat Buruh ).
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 82
c. Tahap Sumpah Pemuda
Kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia akan pentingnya persatuan di
tuangkan dalam sebuah deklarasi yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda terutama dalam
Kongres Sumpah Pemuda ke II pada 28 Oktober 1928
Para pemuda dan mahasiswa yang ada pada masa itu misalnya Sutomo ( Budi Utomo ),
Tjokroaminoto ( Sarekat Islam ), Mohammad Hatta ( Perhimpunan Indonesia ), Soekarno ( PNI ),
Muhammad Yamin ( Jong Sumatra ), Semaoen ( Serikat Buruh ).
Sumber : https://www.google.com/search?q=gambar+peristiwa+sumpah+pemuda+1928
Isilah tabel berikut :
Tabel tentang Sumpah Pemuda
No Nama Tokoh Peran dalam Sumpah Pemuda
1
2
3
4
5
6
7
d. Tahap Kemerdekaan Indonesia
Proklamasi ( Proclamatio : bahasa Yunani : pengumuman kepada seluruh rakyat ), sebenarnya
tidak hanya ditujukan pada rakyat saja tetapi juga kepada seluruh warga dunia.Dengan
proklamasi, telah diserukan kepada warga dunia akan adanya sebuah negara baru yang terbebas
dari penjajahan negara lain. Dengan proklamasi telah lahir negara baru yang mempunyai
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 83
kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang telah ada sebelumnya. Negara baru itu
selain merdeka dan berdaulat ( ke dalam dan keluar ).
Peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945
Sumber : https://www.google.com/search?q=gambar+proklamasi+17+agustus+1945
CATATAN PENTING :
Sebelum kita membahas tentang persatuan dan kesatuan dari masa ke masa ( secara periodik )
maka kita ingat kembali 3 hal pokok yaitu : Bentuk negara, Bentuk pemerintahan, Sistem
pemerintahan.
Buatlah bagan secara singkat untuk mengingat ketiga hal tersebut : BN,BP, SP
Catatan : Bentuk Pemerintahan yang aliran modern
DINAMIKA BENTUK KESATUAN
Kajian tentang dinamika bentuk negara kesatuan akan kita uraikan dalam 7 periode :
1. 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945
2. 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949
3. 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950
4. 1950 sampai 1959
5. 1959 sampai 1966
6. 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998
7. 21 Mei 1998 sampai sekarang :
1) Masa B.J Habibie
2) Masa Abdurrahman Wahid & Megawati Soekarno Putri
3) Masa Megawati S P & Hamzah Haz
4) Masa Susilo Bambang Y & Jusuf Kalla
5) Masa Susilo Bambang Y & Budiono
6) Masa Joko Widodo & Jusuf Kalla
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 84
7) Masa Joko Widodo & Ma’ruf Amin
PEMBAHASAN PER PERIODE
1. 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945
Bentuk Negara : Kesatuan ( Pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 )
UUD 1945 dan Pasal 18 UUD NRI tahun 1945
Sistem Pemerintahan : Presidensial ( Pasal 17 UUD NRI 1945 )
Bentuk Pemerintahan : Republik ( pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 )
Situasi saat awal kemerdekaan :
1) Lembaga negara belum terbentuk, sehingga kekuasaan kepala negara sangat luas dan
presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional. ( Pasal IV Aturan Peralihan )
2) Hanya ada satu partai saat itu ( PNI ) yang mengundang kritikan dunia internasional,
yang menganggap bahwa negara Indonesia berpaham fasis di sisi lain Indonesia
membutuhkan pengakuan dari negara lain.
Catatan :
Ingat syarat terbentuknya negara : Syarat Konstitutif dan Syarat Deklaratif
Langkah yang ditempuh pemerintah :
16 Oktober 1945 : Pemerintah mengeluarkan Maklumat Wapres No X ( Eks ) yang
ditandatangani oleh Mohammad Hatta.Maklumat ini menjelaskan bahwa KNIP berubah
fungsi menjadi lembaga legislatif.
3 November 1945 : Pembentukkan partai-partai untuk mengisi parlemen. Sejak itulah
Sistem Pemerintahan Presidensial berubah menjadi Parlementer.
2. 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949
Sekalipun konstitusi yang digunakan adalah UUD NRI 1945 namun sistem pemrintahan
yang berlaku adalah sistem parlementer.
Maklumat 14 Nov 1945 pemerintah mengumumkan membentuk kabinet parlementer
dengan perdana menterinya Sutan Syahrir sebagai kepala pemerintahan.
Sumber : Lipputan 6.Com
( Sutan Syahrir )
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 85
Pada masa ini terjadi penyimpangan :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Bertentangan dengan :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dampak perubahan sistem pemerintahan adalah terjadinya pergantian kabinet dan
berdampak pada stabilitas politik.
Masa pemerintahan pada periode ini memang berat karena selain permasalahan dalam
negeri juga Indonesia harus menghadapi Belanda pada peristiwa agresi I dan II.
Masalah gangguan keamanan, adanya pergolakan politik dan militer dalam negeri
( Pemberontakan PKI 1948 oleh Muso )
Perubahan Bentuk Negara : RIS
3. 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950
Dengan disetujuinya KMB, Bentuk negara berubah menjadi serikat /federasi dan UUD
yang digunakan adalah UUD RIS atau Konstitusi RIS. Penerimaan bentuk serikat pada
dasarnya adalah salah satu upaya diplomasi / strategi dari pemerintah agar Belanda mau
mengakui kedaulatan negara Indonesia.
Bentuk pemerintahan pada masa ini adalah Republik. Ciri Republik diterapkan ketika
berlangsungnya pemilihan Ir. Soekarno sebagai presiden RIS dan Moh.Hatta sebagai
Perdana Menteri. Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa ini adalah sistem
parlementer semu ( quasi parlementer ) dengan ciri-cirinya antara lain :
1.Pengangkatan PM dilakukan oleh Presiden
2.Kekuasaan PM masih dicampurtangani oleh presiden
3.Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden
Pada periode ini muncul gerakan-gerakan separatis :
1.Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil ( APRA )
2. Pemberontakan Andi Aziz di Makasar
3. Gerakan Republik Maluku Selatan
4. 1950 sampai 1959
Lahirnya kesadaran cita-cita akan persatuan dan kesatuan dalam ikatan NKRI mengalami
gangguan dengan adanya bentuk federal berdasarkan Konstitusi RIS.Setelah itu mulai
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 86
adanya dukungan masyarakat dengan munculnya penggabungan dari negara-negara bagian
untuk menjadi negara kesatuan.
Pada periode ini bentuk negara berubah menjadi kesatuan dengan UUD Sementara 1950.
Sistem pemerintahan parlementer dengan corak demokrasi liberal. Dampak negatif dalam
sistem pemerintahan adalah banyaknya pemberontakan yang ingin memisahkan diri dan
terjadinya pergantian kabinet.
Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatisme:
DI /TII di daerah Sulawesi Selatan ( Kahar Muzakar ), Daerah Aceh ( Daud Beureuh ) dan
Daerah Kalimantan Selatan ( Ibnu Hajar )
Pemberontakan PRRI / Permesta di Sulawesi
Coba carilah kabinet-kabinet yang terbentuk pada masa itu :
No Nama Kabinet yang terbentuk
1
2
3
4
5
6
7
Keberhasilan pemerintah pada periode ini adalah berhasil menyelenggarakan Pemilu yang
pertama pada tahun 1955.Selain untuk memilih wakil rakyat Pemilu juga untuk
membentuk Badan Konstituante yang tugas pokoknya adalah menyusun UUD yang
bersifat tetap sebagai pengganti UUD S 1950. Namun tugas ini gagal dilakukan oleh
Badan Konstituante. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab keluarnya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959
5. 1959 sampai 1965
Penerapan corak demokrasi liberal pada masa UUDS membawa dampak negatif pada
stabilitas negara. Sebab-sebab terjadinya keadaan negara yang tidak stabil :
a. Pergantian kabinet yang silih berganti
b. Program pembangunan terhambat
c. Penerapan corak demokrasi liberal menyebabkan terjadinya pergatian kabinet
d. Pemilu 1955 tidak mampu menciptakan stabilitas politik yang diharapkan, bahkan muncul
perpecahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
e. Kegagalan Badan Konstituante yang tidak berhasil menjalankan tugasnya yaitu menyusun
UUD baru pengganti UUDS
Latar belakang Dekrit Presiden :
Tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
menyampaikan amanat dalam sidang konstituante, yang menganjurkan agar kembali kepada
UUD NRI 1945, sehingga tidak menimbulkan keadaan yang membahayakan persatuan dan
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 87
kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara. Pada hakikatnya anjuran untuk kembali ke
UUD 1945 dapat diterima oleh sidang konstituante namun dengan pandangan yang berbeda :
1) Pandangan pertama : menerima anjuran presiden seutuhnya
2) Pandangan kedua : menerima dengan persyaratan yaitu pencantuman sila 1 seperti sila 1
pada rumusan Piagam Jakarta
Kemudian sidang konstituante mengadakan sidang sebanyak 2 kali tetapi tidak pernah
mencapai kuorum. Keadaan yang berlarut-larut kemudian membuat presiden mengeluarkan
Dekret Presiden 5 Juli 1959
Isi Dekrit Presiden :
1)
2)
3)
Keputusan Presiden itu dimuat dalam Keppres Nomor 150 tahun 1959 dengan Lembaran
Negara RI Nomor 75 tahun 1959
Pengumuman tentang Dekrit Presiden didukung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Letjen A.H.
Nasution
Beberapa penyimpangan konstitusional yang terjadi pada masa orde lama :
1). Ideologi nasakom yang berkembang pesat bahkan menggeser ideologi pancasila.
2). Praktik demokrasi terpimpin bergeser menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden /
pemimpin besar revolusi dengan kewenangan yang melebihi ketentuan yang diatur dalam
UUD NRI 1945. Contoh :
a. Membuat produk hukum yang setingkat dengan UU tanpa persetujuan DPR
b. Pembentukkan MPR Sementara dengan Penetapan Presiden
c. Penyusunan anggota MPRS dengan Penpres
d. Pembentukkan DPRS dengan Penpres
e. Penyusunan anggota DPR Gotong Royong dengan Penpres setelah keanggotaan DPR
hasil
pemilu dibubarkan.
f. Sejak tahun 1960 hak budget DPR tidak berjalan, pemerintah tidak mengajukan lagi
RAPBN ke DPR
g. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup
h. MPRS mengadakan sidang umum I,II,III di kota Bandung
i. Pembentukkan lembaga-lembaga negara tidak berdasarkan UU
j. Praktik politik luar negeri bebas aktif berkiblat ke negara-negara komunis ( Poros
Jakarta – Peking – Pyongyang )
Penyimpangan-penyimpangan konstitusional di atas semakin lengkap dengan adanya
permasalahan misalnya konfrontasi dengan Malaysia, kebebasan pers yang dibatasi, kehidupan
demokrasi, permasalahan ekonomi ( utang luar negeri ) dan terjadinya pemberontakan G 30 S
PKI
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 88
Sumber : Liputam 6.Com ( Gambar peristiwa G30S PKI )
Sumber : https://www.google.com/search?q=gambar+monumen+lubang+buaya
6. 1966 sampai 1998
Masa awal Orde Baru :
a. Operasi militer 1 Oktober 1965
b. Tritura
c. Supersemar
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 89
Sumber :
https://www.google.com/search?q=gambar+peristiwa+g+30+s+pki
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 90
Sumber : https://www.google.com/search?q=gambar+supersemar
Akhirnya orde lama tidak mampu lagi mengatasi keadaan stabilitas politik, kemudian Presiden
/ Panglima Tertinggi memberikan kuasa/ mandat kepada Menteri / Panglima Angkatan Darat
Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dengan Surat Perintah
Sebelas Maret ( Supersemar ).
Setelah dilakukan operasi pemulihan keamanan stabilitas politik berangsur-angsur pulih.
Kemudian dilanjutkan dengan penataan kehidupan bernegara. Dalam tonggak ini Soeharto
sebagai pemegang Supersemar menggunakan wewenangnya untuk mengamankan dan
membersihkan orang-orang yang dianggap terlibat G 30 S PKI.
Pada awalnya Orde Baru lahir dengan tekad untuk meluruskan kembali sejarah bangsa dan
negara dengan berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 maka Orde Baru mengadakan
koreksi total terhadap segala penyimpangan sejarah bangsa Indonesia di masa lampau sejak
tahun 1945 sampai 1965.Termasuk juga di dalamnya mengadakan koreksi / perbaikan
konstitusional dengan sidang MPRS ( 21 Juni – 5 Juli 1966 ) dan Sidang Istimewa MPRS ( 1-
12 Maret 1967 ) dengan hasil sidang antara lain :
a. Tap MPRS No. XXXIII / MPRS / 1967 : Pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari
presiden Soekarno
b. Tap MPRS NO. XLIV / MPRS / 1968 : Jendral Soeharto diangkat sebagai Presiden RI
oleh MPRS
Masa pembangunan
10 Juni 1968 : Kabinet Pembangunan I
Ciri –ciri : Stabilitas politik, Pelita, pembangunan ekonomi
Kebijakan-kebijakan masa orde baru :
a. Dibangunnya konsep dwi fungsi ABRI
b. Keberpihakan pemerintah terhadap Golongan Karya sebagai partai pemerintah
c. Kekuasaan eksekutif yang sangat luas
d. Sistem pengangkatan dalam keanggotaan lembaga-lembaga negara
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 91
e. Kontrol negara atas kebebasan pers
f. Sakralisasi terhadap UUD NRI 1945 ( tidak ada amandemen )
Carilah contoh program kerja pada masa orde baru :
No Nama Program Keterangan
1
2
3
4
5
Gambar pak Harto dan ibu Tien Soeharto dalam berbagai program pembangunan ( di rangkum
dari berbagai sumber )
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 92
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 93
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 94
Disatu sisi pemerintah orde baru meraih keberhasilan, tapi disisi lain kehidupan demokratis
dianggap tidak demokratis. Di bidang ekonomi, ada pertumbuhan yang pesat tetapi kurang merata
dan lebih menguntungkan pada golongan tertentu sehingga menimbulkan kecemburuan dan
kesenjangan sosial. Sikap orde baru yang represif terhadap kaum pro demokrasi, krisis ekonomi (
moneter ) serta KKN yang subur menambah keterpurukan orde baru.
Masa akhir orde baru, ditandai dengan :
a. Penculikan terhadap aktivis yang kritis terhadap pemerintahan
b. Harga BBM yang naik, sehingga menimbulkan demonstrasi
c. Krisis ekonomi
d. Beberapa bank yang dilikuidasi
e. Peristiwa Tri Sakti
f. Terjadinya KKN
g. Kerusuhan Mei 1998
h. Demonstrasi besar-besaran menuntut mundurnya Presiden Soeharto
i. Presiden Soeharto tidak dapat membentuk kabinet baru
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 95
Sumber : Liputan 6.Com ( gambar demonstrasi 1998/ pendudukan gedung MPR )
Dengan adanya kejadian-kejadian di atas, maka presiden Soeharto tidak ada pilihan lagi selain
mengundurkan diri.
Peristiwa 21 Mei 1998
Sumber : Liputan 6. Com ( Gambar penyerahan presiden Soeharto )
Pukul 09.05 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakil
presiden BJ. Habibie
Dasar Hukum :
a. Pasal 8 ( 1 ) UUD NRI 1945
b. Tap MPR No.VII / MPR / 1973 : Keadaan Presiden dan / atau wakil presiden RI
berhalangan .
Dengan demikian berakhirlah kekuasaan presiden Soeharto yang sangat panjang selama kurang
lebih 32 tahun.
7. 21 Mei 1998 – sekarang ( masa reformasi )
Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di akhir masa orde baru mengalami ujian berat, ujian itu
ditandai dengan jatuhnya orde baru dan adanya konflik vertikal maupun horizontal di negara kita.
Diantaranya :
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 96
a. Konflik yang bernuansa gerakan separatis dimana muncul adanya intervensi asing, konflik
Aceh, Maluku, Papua dan GAM
b. Konflik dalam hubungan pusat dengan daerah yang melibatkan masyarakat setempat, Kasus
Riau, Sulawesi Selatan
c. Konflik yang berkaitan dengan hubungan pusat dengan daerah sehubungan dengan Undang
Undang Otonomi Daerah
A. Masa pemerintahan BJ.Habibie
Sumber : Liputan6.Com ( gambar Presiden BJ Habibie )
Langkah-langkah yang dilakukan :
a. Mengadakan sidang Istimewa MPR pada tanggal 10-13 November 1998
b. Diadakannya pembaharuan bidang politik dengan diperbaharuinya UU politik produk
orde baru
c. Diadakannya pemilu oleh KPU ( Komisi Pemilihan Umum ) yang diikuti oleh 48 parpol
dengan sistem multipartai. Pemilu ini mendapat penilaian dari dunia internasional
sebagai pemilu yang demokratis.
Carilah kelebihan dan kekurangan masa pemerintahan BJ Habibie :
No Kelebihan Kekurangan
1
2
3
4
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 97
B. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri
Sumber : Liputam6.Com (Gambar presiden Gusdur)
Konflik horisontal di tingkat elit politik pada tahun 1999 semakin tajam setelah diadakanya
pemilu pada tahun 1999 dengan kemenangan PDI perjuangan ( 153 kursi ). Hal yang berkembang
pada masa itu adanya kekuatan poros tengah ( gabungan PAN, PKB dan PBB ) dalam pemilihan
presiden. Pemilihan presiden dalam suasana yang menegangkan secara voting dengan hasil
pasangan Abdurrahman Wahid dan Megawati.
Pemerintahan yang terbentuk diluar harapan dan keinginan masyarakat yang ingin segera keluar
dari krisis ekonomi. Masa pemerintahan ini ditandai dengan adanya hubungan yang tidak
harmonis antara eksekutif dan legislatif. Dikeluarkannya Memorandum I dan II untuk presiden.
Meskipun banyak kontroversi selama pemerintahannya, pada masa ini kebebasan pers
berkembang dengan baik, perubahan UUD yang kedua, juga adanya pembolehan perayaan Imlek.
C. Masa pemerintahan Megawati S P dan Hamzah Haz
Setelah terpilih menjadi presiden wanita pertama kemudian Megawati membentuk kabinet dengan
nama Kabinet Gotong Royong yang berasal dari unsur partai politik yang duduk di DPR. Usaha-
usaha yang dilakukan antara lain : mengatasi permasalahan politik khususnya hubungan antara
eksekutif dengan legislatif, membenahi perekonomian nasional.
Kehidupan komunikasi politik yang terbatas, menimbulkan kritik dari lawan-lawan politik yang
menyebut pemerintahan tidak komunikatif dan kurang demokratis. Peristiwa lepasnya Pulau
Sipadan dan Ligitan ( 2001 ) dari negara Indonesia menjadi milik Malaysia setelah kalah dalam
persidangan di Mahkamah Internasional. Perubahan UUD yang ketiga terjadi di tahun 2001 juga.
Keberhasilan :
Menyelenggarakan pemilu 2004 yang merupakan pemilu pertama pada proses pemilihan presiden
secara langsung.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 98
Pemilu legislatif dilaksanakan pada 5 April 2004 dengan diikuti 24 partai politik
Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan dalam 2 tahap :
a) Tahap I : Senin 5 Juli 2004 diikuti oleh 5 pasangan :
pasangan Wiranto- Solahuddin Wahid
pasangan Megawati – KH Hasyim Muzadi
pasangan M.Amin Rais – Siswono Yudhohusodo
pasangan SBY – M.Jusuf Kalla
pasangan Hamzah Haz dan Agum Gumelar
b) Tahap II : Senin, 20 September 2004 diikuti oleh 2 pasangan :
pasangan Megawati – KH Hasyim Muzadi
pasangan SBY – M. Jusuf Kalla
Pemilihan presiden dan wapres putaran kedua diumumkan oleh KPU sebagai penyelenggara
Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden dan wakil. Putaran kedua dimenangkan oleh
pasangan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) – M.Jusuf Kalla.
D. Masa Pemerintahan SBY – JK dan SBY – Budiono
Sumber : Liputan 6.Com
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 99
Bapak SBY menjadi presiden di Indonesia sebanyak dua periode, 2004 sampai 2009 dan 2009
sampai 2014 )
Beberapa kebijakan pada masa SBY-JK :
a. Membayar utang dan bunga utang luar negeri sebesar 71,97 T
b. 9 Desember 2004 pemerintah menaikkan harga BBM ( pertamax, pertamax plus, elpiji )
c. Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan perkapita dengan mengandalkan pembangunan
infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengundang investor asing.
d. Memperpanjang darurat sipil di Aceh disertai dengan upaya-upaya perdamaian dengan pihak
GAM melalui perundingan. Dalam upaya untuk tetap mempertahankan Aceh tetap menjadi
bagian dari negara Indonesia, Aceh ditetapkan sebagai daerah khusus atau istimewa.
Selama masa 10 tahun pemerintahan SBY, banyak hasil positif yang telah dicapai. Kesejahteraan
masyarakat semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pertahanan dan
keamanan tetap terjamin.
Tugas : Carilah contoh-contoh program pada masa SBY-JK dan SBY – Budiono
E. Masa Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla dan Joko Widodo – Maruf Amin
Sumber : Liputan 6.Com
Seperti halnya bapak SBY, Presiden Joko Widodo juga menjabat dua periode Jokowi- JK (2014
sampai 2019 ) dan Jokowi – Maaruf Amin ( 2019 – 2024 )
Presiden Jokowi membentuk kabinet dari partai politik dan kaum profesional. Kabinet kerja
diumumkan pada 26 Oktober 2014 dan dilantik pada keesokan harinya.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 100
Program kerja pada masa ini misalnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar,
pembangunan infrastruktur khususnya perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, Pemilu
serentak, kepemilikan saha Freport ( 51 % ) dan yang lainnya.
Contoh Program Presiden Jokowi :
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 101
Gaya kepimpinan Presiden Jokowi yang berbeda :
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 102
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 103
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 104
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 105
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 106
Contoh pembangunan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga
Gambar perbatasan Indonesia - Malaysia
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 107
Perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste
Perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 108
Perbatasan antara Indonesia dengan Singapura
C. PERAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN
BANGSA
Agar terbina persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI hendaknya setiap
masyarakat harus mempunyai kesadaran akan persatuan dan kesatuan berdasar pada sila ketiga
dari Pancasila. Untuk itu peran masyarakat harus selalu ditumbuh kembangkan dari lingkungan
yang paling sempit sampai lingkungan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai persatuan yang
terdapat dalam sila ketiga misalnya :
a. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI
b. Rela berkorban demi bangsa dan negara
c. Bangga sebagai bagian bangsa Indonesia
d. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan
e. Menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi/golongan
Nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa dan negara merupakan salah satu ciri yang dapat
dilakukan dalam peran serta masyarakat dalam menjaga NKRI, dalam perilaku :
a. Memberikan keteladanan
b. Pewarisan nilai-nilai nasionalisme
c. Siap sedia membela tanah air
d. Mencintai produksi dalam negeri
e. Berani membela kebenaran
f. Kerelaan berkorban
g. Mengutamakan persatuan
LATIHAN SOAL
I.PILIHAN GANDA
1. Pilihlah pernyataan di bawah ini tentang konsep negara kesatuan desentralisasi
A. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah
berdasarkan hak otonomi
B. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terpisah dalam tugas pemerintahan
C. Pemerintah pusat mempunyai hubungan yang erat dengan pemerintah daerah
D. Pemerintah pusat mengatur semua hal tentang pemerintahan dan kenegaraan
E. Pemerintah pusat mengatur dan memantau penyelenggaraan pemerintahan
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 109
2. Proses pemilihan bentuk negara kesatuan sudah dilakukan jauh sebelum Indonesia
merdeka, proses pemilihan bentuk negara tersebut melalui pemikiran yang matang
dan diproses dalam persidangan
A. MPR
B. DPR
C. PPKI
D. BP KNIP
E. BPUPKI
3. Bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memberi peluang kepada
daerah untuk mengurus kepentingan / keperluan daerahnya sendiri. Kewenangan
untuk mengurus daerahnya sendiri meliputi hal di bawah ini
A. Pajak
B. Mata uang
C. Agama
D. Fiskal
E. Retribusi
4. Negara hendaknya dipandang dengan paham yang menyatukan perbedaan dan
mengikat semua golongan yang ada. Paham yang sesuai dengan konsep /
pandangan diatas adalah
A. Individualistik
B. Integral
C. Integralistik
D. Golongan
E. Kepentingan umum
5. Perubahan UUD NRI tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai
negara kesatuan. Pasal yang memperkukuh kedudukan bentuk negara kesatuan
tersebut adalah
A. 37 ayat 1 UUD NRI 1945
B. 37 ayat 2 UUD NRI 1945
C. 37 ayat 3 UUD NRI 1945
D. 37 ayat 4 UUD NRI 1945
E. 37 ayat 5 UUD NRI 1945
6. Ciri khas bentuk negara kesatuan sentralisasi adalah
A. Ada hubungan yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
B. Ada keterkaitan secara struktural antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan
daerah
C. Tidak ada hubungan antara pemerntah pusat dengan pemerintahan daerah
D. Pemerintah pusat mengatur kebijakan bagi pemerintah daerah
E. Pemerintah daerah mengatur kebijakan bagi pemerintahan masing-masing
7. Semangat pembentukan negara kesatuan sejatinya bisa kita maknai dari adanya
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 110
tujuan negara yaitu
A. Ikut serta dalam upaya mencapai perdamaian dunia
B. Mencapai kesejahteraan umum
C. Mencerdaskan kehidupan bangsa
D. Mencapai cita-cita nasional menuju masyarakat adil dan makmur
E. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
8. Ciri pokok bentuk negara serikat
A. Mempunyai kepala negara
B. Mempunyai kepala pemerintahan
C. Mempunyai negara bagian
D. Mempunyai daerah bagian
E. Mempunyai pemerintah pusat
9. Bentuk ideal bagi negara Indonesia yang tidak pernah berubah dari negara
Indonesia berdiri sampai dengan sekarang adalah
A. Kesatuan
B. Republik
C. Presidensial
D. Parlementer
E. Parlementer semu
10. Penerimaan bentuk negara serikat sebenarnya merupakan strategi Indonesia dalam
A. Menyempurnakan bentuk negara
B. Menyempurnakan bentuk pemerintahan
C. Mengisi kekurangan negara negara Indonesia
D. Menerapkan strategi perjuangan dalam mencapai kedaulatan
E. Mengupayakan kemerdekaan bagi negara Indonesia
II ISIAN
11. Negara yang menerapkan bentuk negara serikat, biasanya sistem pemerintahan
yang diterapkan dalam negara tersebut adalah … .
12. Pada awal kemerdekaan negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan
13. Pada awal masa kemerdekaan, fokus perhatian pemerintah terpecah menjadi dua
yaitu … dan …
14. Pada awal kemerdekaan, pemerintah berusaha melengkapi perangkat negara dalam
upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa. Pada saat itu perangkat
pemerintahan pusat yang terbentuk adalah … .
15. Dunia internasional menilai bahwa negara Indonesia menganut paham fasisme,
maka pemerintah mengeluarkan Maklumat 3 November 1945 yang intinya
berisikan … .
16. Dengan dasar Maklumat tanggal 14 November 1945 terjadi perubahan hal yang
mendasar di negara Indonesia yang menyangkut bentuk mendasar dari ….
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS 111
17. Pada awal negara Indonesia berdiri, muncul pemeberontakan PKI 1948 dan tujuan
dari pemberontakan PKI tahun 1948 adalah ….
18. Sejak 27 Desember 1949 Indonesia menerapkan bentuk negara serikat dengan
sistem pemerintahan….
19. Perubahan bentuk negara kesatuan menjadi serikat merupakan salah satu hasil dari
perundingan antara Indonesia dengan Belanda, yaitu perundingan….
20. Sistem pemerintahan presidensial membuat konsekuensi bahwa presiden
mempunyai jabatan rangkap. Hal ini sesuai dengan makna pasal … dalam UUD
NRI 1945
III. URAIAN
1. Jelaskan perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat, berikan pula contoh
negaranya !
2. Tuliskan hal-hal positif yang dapat anda teladani dari peristiwa proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945
3. Berilah 3 contoh pemberontakan yang terjadi di Indnesia dan jelaskan pula tujuan
dari pemberontakan tersebut !
4. Jelaskan alasan diterimanya bentuk negara serikat pada tahun 1949
5. Jelaskan latar belakang keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
IV. Analisa kasus
1. Mengapa pemilu presiden tahun 2004 dilakukan sampai 2 tahap ? Jelaskan proses dan
dasar hukumnya ? Carilah juga artikelnya.
2. Carilah artikel tentang sengketa pulau Sipadan dan Ligitan. Baca dan ceritakanlah di depan
Kelas.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS v
GLOSARIUM
Advokat : orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang
Federasi : gabungan beberapa negara bagian yang dikoordinasi oleh
pemerintahan pusat yang mengurus hal-hal mengenai kepentingan
nasional seluruhnya (seperti keuangan, urusan luar negeri, dan
pertahanan).
Hak : kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang
semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak
dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa olehnya.
Haki : hak yang muncul dari hasil olah pikir yang menghasilkan
suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
Iptek : singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu suatu
sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun
wawasan seseorang di bidang tekologi.
Kabinet parlementer : suatu kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan
memperhitungkan komposisi suara perolehan kursi di dalam
parlemen.
Kabinet presidensial : suatu kabinet di mana pertanggungjawaban atas
kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden sendiri.
Kewajiban : sesuatu yang diwajibkan sesuatu yang harus dilaksanakan;
keharusan. Jadi kewajiban dapat diartikan sesuatu yang harus
dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Negara kesatuan : negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu
kesatuan tunggal, di mana pemerintahan pusat adalah yang tertinggi
dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-
kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.
Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam
masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan kendali tingkah
laku yang sesuai.
Penegakan hukum : proses dilaksanakannya upaya untuk memfungsikan norma
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS vi
hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
bermasyarakat dan bernegara.
Pengingkaran kewajiban : proses, cara, atau perbuatan mengingkari. Pengingkaran juga
bisa diartikan sebagai sebagai pelanggaran. Sehingga pengingkaran
kewajiban warga negara merupakan pelanggaran warga negara
terhadap kewajiban-kewajibannya.
Peradilan : suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang
berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili
perkara.
Perdana menteri : ketua menteri atau seseorang yang mengepalai suatu kabinet
pada suatu negara dengan sistem parlementer.
Perlingdungan hukum : perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik yang
bersifat preventif maupun represif untuk menegakkan peraturan
hukum.
UUDS 1950 : konstitusi yang berlaku di Negara Republik Indonesia sejak 17
Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.
SMA MARSUDIRINI BEKASI | E-Modul PPKN| XII IPS vii
DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta:
PT. Bhuana Ilmu Populer. Djaali, H. 2003. Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis dan
Aplikasi). Jakarta: Restu Agung.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka.
Kemendikbud.2013.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 69
Tahun 2013.Jakarta:Kemendikbud.
Kemendikbud.2014.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 59
Tahun 2014.Jakarta:Kemendikbud.
Kemendikbud.2016.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24
Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.Jakarta:Kemendikbud.
--.2003.Amandemen UUD 1945.Jakarta: Eskan Media.
2000. Undang-Undang NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Jakarta: Sinar
Grafika.
2003. Undang-Undang Republik Indonesia NO. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
Semarang:Dahara Prize.
2003. Undang-Undang Republik Indonesia NO. 12 Tahun 2002 Tentang Pemilihan Umum.
Semarang:Dahara Prize.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.
Hasim, 2018, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Penerbit Quadra