Edisi 61 (Maret 2009)

8/3/2019 Edisi 61 (Maret 2009)

1/12

EDISI 61. MARET 2009DISI 61. MARET 2009

SPI melantik kaderpertanian berkelanjutanangkatan pertama

SPI melantik kaderpertanian berkelanjutanangkatan pertamaKonferensi membanguntata ekonomi-politik barupasca krisis kapitalismeglobal

Konferensi membanguntata ekonomi-politik barupasca krisis kapitalismeglobal

Harga Rp. 2000,-arga Rp. 2000,-

83

EKONOMI RAKYATKONOMI RAKYAT

RENCANA EKSPOR MENGADA-ADAENCANA EKSPOR MENGADA-ADA

SEKOLAH LAPANGANEKOLAH LAPANGANKONFERENSIONFERENSIPerjuangan petanisembalun membangunkemandirian

Perjuangan petanisembalun membangunkemandirian100

Petani di berbagai daerah di Indonesia kerap kesehariannya mengurus ternak kambing.menjerit lantaran pupuk urea langka Mereka secara bersama menerapkan

dipasaran. Sesuai hukum pasarnya, ketika petanian organik di atas lahan seluas 2 hektarpupuk langka pasti dibarengi dengan harga yang terletak di Desa Cibeureum Kecamatanyang melambung tinggi. Seperti musim Dermaga Bogor. Di atas lahan itu Pusatkemarau yang datang setiap tahun, Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)kelangkaan pupuk dan harga yang mahal terus Pertanian Organik Serikat Petani Indonesiamenghantui petani musim tanam datang. (SPI) berdiri semenjak 19 April 2005.

Namun sebagian kecil petani yang Cesim, kangkung, bayam merah, katu,menggunakan pupuk organik tidak risau akan daun bawang, juga padi dan ada juga pohonkelangkaan pupuk tersebut. Seperti Jaya, pepaya mereka tanam dilahan tersebut.ketika Pembaruan Tani berkunjung pada akhir Dilahan itu juga terdapat kolam ikan, tigatahun 2008 lalu, tampak sedang asik kandang kambing, serta empat buah pondokmenggoyangkan tampah anyaman bambunya kayu beratap rumbia.yang berisi benih bayam merah. Di salah satu pondok itu tampak belasan

Begitupun Ukat, seorang petani lainya orang berkumpul. Mereka merupakandengan kepala tertutup caping sedang asik perwakilan dari SPI Wilayah yang sedang

memanen cesim. Tidak jauh dari Ukat, mengikuti pendidikan dan pelatihan pertaniantampak seseorang memanggul tumpukan organik.rumput yang membuat kepalanya tidak Menurut Putro, seorang staff SPI yangtampak dari salah satu sisi. Ia menuju juga pemberi materi dalam pelatihan tersebut,kandang kambing yang berada di bagian tanaman yang dibudidayakan memangbelakang lahan tersebut. Itu Amung yang memiliki rotasi jangka pendek dengan

Mengelola Lahan Kolektifengelola Lahan Kolektif

Sidang terhadap tiga anggota SerikatPetani Indonesia (SPI) Basis DamakMaliho digelar di Pengadilan NegriLubuk Pakam (11/2). Ketiga orang petaniini merupakan bagian dari anggota basisyang sedang berjuang dalam merebutkembali lahan mereka yang telah diambilpaksa oleh PTPN IV Kebun Adolina.Ketiga petani ini terdiri dari Pak Jumadialias Pak Ribut (59), Pak Ngatimin alias

Wak Min (51), dan Pak Sumadi (58)didakwa pasal 47 ayat 1 UU PerkebunanNo 18 tahun 2004.

Menurut warga, lahan yang sejaktahun 1960-an dikelola para petani initelah diambil secara paksa oleh PT SariTugas pada tahun 1972. Saat ituperusahaan mendapat dukungan dariKapten Kasmir Ali, penguasa KoramilButepra pada waktu itu. Melalui teror danintimidasi, aparat koramil memaksawarga untuk meninggalkan lahan. Padatahun 1974, PT. Sari Tugas beralih namamenjadi PNP IV Pabatu, kemudianberalih lagi menjadi PNP VI Pabatu, danhingga sekarang beralih nama menjadiPTPN IV Kebun Adolina Bah Jambi.

Sidang yang belangsung hampir duajam ini berisikan agenda pemberianketerangan saksi dari PTPN IV KebunAdolina. Saksi yang dihadirkan terdiridari Mandor I, Komandan Security dandua orang petugas keamanan kebun.

Berdasarkan keterangan daripengacara yang teridiri dari Irwansyah,SH MH dan Ibrahim Nainggolan, SHyang tergabung dalam PAHAM SumateraUtara mengatakan bahwa keteranganyang diberikan oleh saksi kabur .

Keterangan yang diberikan dari keempatsaksi tersebut tidak ada satu orang punyang mengetahui secara pasti siapapelaku yang meracuni 379 tanamankelapa sawit seperti yang tertera dalamBerita Acara Perkara yang menjadi

Sidang kriminalisasianggota SPIDamak Maliho

Sidang kriminalisasianggota SPIDamak Maliho

KONFLIK AGRARIAONFLIK AGRARIA

Bersambung ke hal.2ersambung ke hal.2 Bersambung ke hal.2ersambung ke hal.2

8/3/2019 Edisi 61 (Maret 2009)

2/12

PEMBARUAN TANIEMBARUAN TANI EDISI 61. MARET 2009DISI 61. MARET 2009

2

Penanggung Jawab: Henry Saragih Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad Pemimpin Redaksi: Cecep Risnandar; Redaksi: Achmad

Yakub, Ali Fahmi, Agus Rully, Tejo Pramono, Muhammad Ikhwan, Wilda Tarigan, Syahroni; Reporter: Elisha Kartini Samon, SusanLusiana (Jakarta), Andriana (Medan) Sekertaris Redaksi: Tita Riana Zen Keuangan: Sriwahyuni Sirkulasi: Supriyanto, Gunawan;

Penerbit: Serikat Petani Indonesia (SPI)

Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan 12790. Telp: +62 21 7991890 Fax: +62 21 7993426 Email:[email protected] website: www.spi.or.id

penanaman yang bergilir. untuk bekerja sama. BertaniTanaman berotasi jangka secara kolektif dalam bertanam

pendek dengan pola tanaman dan memproduksi pupukbergilir akan menghindari organik. Dan kebersamaanitupeledakan hama dan menjaga harus dikembalikan menjadiunsur hara dalam tanah yang kekuatan petani yang semakin

dibutuhkan tanaman, kata pudar disela penerapan pertanianalumni Institut Pertanian Bogor dengan input kimiawi.(IPB) itu. Soal lingkungan, tentu

Secara ekonomi, Pusdiklat SPI penerapan pertanian organikdikelolah secara koperasi oleh memiliki kelebihan. Selaianempat keluarga tani. Lahan seluas manfat kesehatan untuk petani2 hektar ini, lanjut Putro, dapat yang terhinar dari bahan kimia,menghasilkan sekitar Rp8-12 juta juga manfaat untuk orangper bulan penghasilan kotor. lainnya yang mengkonsumsiSedangkan penghasilan bersihnya hasil pertanian organik tersebut.Rp4-5 juta per bulan. Seperti Putro katakan, dengan

Untuk pemasaran dilakukan pengaturan rotasi tanamansecara langsung, bahkan ada juga pertanian organik akanyang sudah berlangganan. Selain mengkondisikan tanah lahan pertanian akan kering merusak lingkungan,itu hasil sayur organik itu juga memproduksi unsur hara dengan kerontang retak pecah-pecah memiskinkan keanekaragamanbisa didapat di Jogya Plaza di alami, tidak dari input kimiawi, ketika menghadapi musim hayati dan mengesampingkanBogor, tuturnya. untuk kebutuhan tanaman. kemarau berkepanjangan. kearifan lokal.

Selain memiliki nilai lebih Sehingga tanah tidak hanya Keberadaan Pusdiklat SPI di Demikian pertanianekonomi, Putro menuturkan, menjadi media tanam, dimana Bogor, dan juga beberapa berkelanjutan sejatinyapertanian organik tanaman yang tumbuh diatasnya Pusdiklat SPI lainnya di daerah, dijalankan. Bukan berkelanjutanmengembalikan hakikat sosial hanya mendapat makan dari input dengan tegas meneriakkan ketergantungan terhadap inputpetani. Karena pertanian organik eksternal kimia. Dan fakta perlawanan terhadap sistem eksternal dan penguasa pasar.#sangat mendorong para petani menunjukan hampir seluruh pertanian yang menindas,

rujukan jaksa kata Irwansyah SPI Basis Damak Maliho, yang melarangnya bertanan pada dengan tegas menyatakan,saat sidang berakhir. ujarnya. Selasa (13/2) lalu. kejadian tersebut merupakan

Sidang lanjutan dari kasus ini Ibu Malemukur Br Tarigan, Menurut Wagiman, bukti ketidakadilan hukum atasakan digelar pada Rabu, 18 seorang anggota SPI Sumut Masyarakat Damak Maliho telah kepemilikan lahan petani yangFebruari 2009 yang akan datang Basis Damak Maliho, pada menggarap dan membuka lahan dirampas.dengan agenda menghadirkan Sabtu (7/2) lalu, mengaku tersebut sejak tahun 1960. Sementara, perjuangan petanisaksi ahli dari pihak Kejaksaan. didatangi delapan orang angota Hingga pada tahun 1972, muncul anggota Serikat Petani Indonesia

TNI, dua orang Pengawas perusahaan perkebunan P.T. Sari (SPI) Basis Damak Maliho atasPetani terintimidasi Perkebunan dan seorang Hansip Tugas yang merampas dan hak-hak nya yang dirampas olehSementara itu, di lahan bernama Kusmani. Ibu mengambil alih secara paksa. perkebunan, merupakanperjuangan hampir setiap hari Malemukur berisikeras Melalui teror dan intimidasi, perjuangan untuk memenuhiPengawas Perkebunan (Papan) menggarap lahan tersebut walau lanjutnya, aparat Koramil tuntutan dan desakan ekonomiPTPN IV Kebun Adolina dilarang aparat dan pihak memaksa warga untuk keluarga petani.bersama aparat TNI dan perkebunan. Kalau tidak boleh meninggalkan lahan. Pada tahun Bahkan keterlibatan anggotaHANSIP mendatangi petani menggarap lahan ini, saya 1974, P.T. Sari Tugas beralih TNI, juga menjadi buktiDesa Damak Maliho, Kabupaten makan apa ? tegas Malemukur nama menjadi PNP IV Pabatu, keberpihakan aparat TNI yangDeli Serdang , Provinsi kepada pengawas perkebunan, kemudian beralih lagi menjadi seharusnya memberikan jaminan

Sumatera Utara. Menurut Ketua anggota TNI, dan Hansip yang PNP VI Pabatu, dan hingga keamanan kepada masyarakatSPI Sumatera Utara Wagimin, mendatanginya. sekarang beralih nama menjadi malah berpihak kepada PTPN IVanggota SPI Basis Damak Hal serupa juga dialami PTPN IV Kebun Adolina Bah Kebun Adolina, dan menjadiMaliho merasa terintimidasi oleh anggota SPI Sumut basis Damak Jambi. meresahkan petani Damak pengawasan pihak aparat maliho lainnya. Sebut saja Ibu Dengan rentetan kejadian Maliho.bersama perkebunan yang dinilai Aisah, Karo, Sawir. Mereka tersebut, bahkan pengusiran Bukankah Hak Guna Usahatelah berlebihan. Bahkan, ada ditakuti akan ditangkap polisi paksa yang telah terjadi pada (HGU) dari PTPN IV Kebunmasyarakat yang mengalami kalau terus mengggarap lahan akhir Januari lalu, yang Adolina ini telah berakhir padatindak kekerasan. Mulai dari tersebut. Kenapa aku tidak mengakibatkan 30 hektar lahan akhir bulan Desember 2008 lalu.pengrusakan tanaman, gubuk, boleh nanam? Inikan ladang garapan petani rusak dan 7 Dan masyarakat Damak Malihopenganiayaan sampai kepada bapak nenek ku, kata Ibu Karo petani ditangkap. Dewan merupakan pewaris dan pemilikpenahanan tiga orang anggota kepada salah seorang angota TNI pimpinan wilayah SPI Sumut lahan tersebut, tegas Wagimin.#

Sambungan dari hal.1ambungan dari hal.1 Mengelola lahan...

Sambungan dari hal.1ambungan dari hal.1 Sidang kriminalisasi...

8/3/2019 Edisi 61 (Maret 2009)

3/12

3

PEMBARUAN TANIEMBARUAN TANI EDISI 61. MARET 2009DISI 61. MARET 2009

Gerakan Rakyat Melawan Neo-Kolonialisme dan Imperialisme(Gerak Lawan) menggelar konfernsi nasional Membangun tataekonomi-politik baru pasca krisis kapitalisme global di Jakarta(17/2). Konferensi yang rencananya berlangsung dua hari inidihadiri oleh akrivis gerakan sosial dan akademisi dari berbagaiwilayah di Indonesia. Beberapa pembicara yang hadirdiantaranya adalah Henry Saragih, Hendri Saparini, AhmadTaufan Damanik, Syamsul Hadi dan Revrisond Baswir.

Menurut ketua pantia konferensi, Indra Sakti Lubis,konferensi ini digelar sebagai jawaban kegelisahan rakyat atasperkembangan kapitalisme global. Pemerintahan saat ini yangsangat bercorak neoliberal telah gagal memajukan rakyat

Indonesia dengan berbagai paradigma pembangunannya.Sudah sejak lama organisasi gerakan rakyat yang tergabung

dalam Gerak Lawan melakukan perlawanan terhadapneoliberalisme. Beberapa diantaranya sudah menunjukan hasildengan dimenangkannya sebagian dari gugatan atas Undang-undang Penanaman Modal oleh Mahkamah Konstitusi.

Gerak Lawan merupakan gabungan organisasi-organisasigerakan rakyat progresif dari berbagai sektor. Beberapadiantaranya adalah Serikat Petani Indonesia, Serikat BuruhIndonesia, Serikat Nelayan Indonesia, Solidaritas Perempuan,Walhi, Koalisi Anti Utang, LSADI dan berbagai organisasigerakan rakyat lainnya.

Kegiatan yang berlangsung 2 hari hari tersebutmenghasilkan rekomendasi untuk membentuk paradigma baruekonomi politik sebagai anti tesis dari rejim ekonomi neoliberal

yang bercokol saat ini. Di halaman-halaman berikutnyaPembaruan Tani menyajikan hasil liputan atas konferensitersebut.#

Konferensi membangun tata ekonomi-politik baru

pasca krisis kapitalisme global

Konferensi membangun tata ekonomi-politik barupasca krisis kapitalisme globalEKONOMI POLITIKKONOMI POLITIK

8/3/2019 Edisi 61 (Maret 2009)

4/12

PEMBARUAN TANIEMBARUAN TANI

4


Buah dari teori dan praktek Eropa, ASEAN, dan banyak tersebut, Indonesia harus mampu strategis tersebut melaluikapitalisme global telah dipanen, negara lain di belahan Asia, mewujudkan kedaulatan di perusahaan-perusahaan BUMN.dan hasilnya sungguh pahit. Saat Eropa dan Oceania akan segera bidang keuangan, pangan, Hendri juga mensinyalirini dunia dihantam multikrisis, menandatangani perjanjian. Bank maupun energi. kekuatan neoliberal asing sudahmulai dari krisis pangan, energi, Dunia, IMF dan WTO pun terus Gerakan rakyat lawan mengintervensi prosesiklim, hingga finansial. Yang mengkampanyekan liberalisasi, neokolonialisme-imperialisme pembuatan undang-undang lewatsungguh fenomenal dari buah privatisasi dan deregulasi sebagai (GERAK LAWAN) telah bekerja para legislasi dan para pemikirpahit tersebut adalah, krisis solusi sapu jagat. Fakta yang sejak tahun 2005 untuk Indonesia. Kekuatan asingfinansial global ternyata dimulai sahih pun diputarbalikkan. mewujudkan hal tersebut di bergerak lebih jauh lagi daridari negara paling kapitalis Akar dari krisis ini haruslah Indonesia. Konsolidasi dari sekedar mengintervensi lewatsedunia, Amerika Serikat. Dalam dicabut, untuk ditumbuhkan berbagai elemen rakyat, yakni bantuan-bantuan proyek dankurun waktu kurang dari setahun, alternatif baru yang benar-benar buruh, tani, nelayan, migran, bantuan utang dalamhampir tiga juta orang sontak untuk kesejahteraan dan keadilan perempuan, kaum muda, mempengaruhi kebijakan dimenjadi pengangguran di seluruh sosial bagi seluruh rakyat. environmentalis, dan pejuang Indonesia.

dunia. Kekacauan pangan (food Gerakan rakyat di seluruh HAM sudah 4 tahun Lebih jauh lagi Hendririot) terjadi di berbagai negara, dunia telah lama mengusung berkecimpung dalam wacana dan mengungkapkan masih banyakkacaunya suplai energi global, alternatif untuk sistem ekonomi- praktek alternatif untuk sistem ketergantungan danditambah rumit dengan kondisi politik. Dalam konteks ekonomi-politik demi keterbelakangan ekonomi akibatplanet dan lingkungan yang Indonesia, gagasan alternatif bagi kesejahteraan dan keadilan kebijakan salah. Semakin jelasmakin kritis. sistem politik-ekonomi ini sosial. Dalam momentum krisis bahwa kedaulatan dan kemajuan

Namun kapitalisme sebagai haruslah yang konsisten pada kapitalisme saat ini, wacana dan ekonomi tidak mungkin diraihideologi yang menjadi akar nilai-nilai demokrasi, praktek tersebut wajib tanpa mengubah paradigma.masalah, tidak tewas begitu saja. kemanusiaan, nasionalisme, disuarakan luas. Kerja sama yang Namun, langkah menujuAktor-aktornya seperti institusi gotong-royong, dan keadilan lebih luas juga diperlukan dalam kemandirian ekonomikeuangan internasional macam sosial. konteks pemikiran ekonomi- mengharuskan pemerintahBank Dunia, IMF, WTO dan Kegiatan ekonomi yang politik alternatif, terutama yang melakukan renegoisasi kontrak-pemerintah serakah terus dilakukan ke depan seharusnya sesuai dengan kondisi bangsa ini. kontrak penguasaan sumber dayaberusaha menghidupkan phoenix adalah rencana dari terwujudnya Keseluruhannya adalah dalam alam. Tentu saja itudari abu kematiannya. Dengan keadilan ekonomi bagi rakyat rangka koreksi total sistem membutuhkan keberanian untuk

struktur ekonomi-politik saat ini, Indonesia. Dan jalan menuju ekonomi-politik pasca krisis membatalkan berbagai undang-kaum miskin seluruh dunia justru keadilan ekonomi tersebut adalah kapitalisme global, menuju dunia undang yang sarat kepentingandalam resiko menanggung biaya aturan main tentang hubungan yang lebih berkeadilan. korporasi asing. Belum lagikrisis (cost of crisis) yang berat. ekonomi yang didasarkan pada tantangan yang akan muncul dariPemulihan krisis di negara pusat prinsip-prinsip ekonomi yang Ekonomi konstitusi para komprador yangkapitalisme, kini menjadi beban tercantum dalam konstitusi. Untuk bisa keluar dari krisis menjadikan tatanan globalyang tidak terhindarkan bagi Konsepsi ini sudah jauh hari global saat ini, hendaknya semua sebagai referensi kebijakannegara-negara dunia ketiga. diperkenalkan sebagai dasar kebijakan perekonomian harus ekonomi Indonesia.

Pelajaran dari krisis berdirinya demokrasi ekonomi dikembalikan lagi kepada Untuk mengatasi itu, haruskapitalisme internasional yang sebagaimana terangkum dalam konstitusi, yakni UUD 1945. Hal ditempuh jalan baru dalambisa kita petik adalah, pertama, penjelasan pasal 33 UUD 1945: itu dikemukakan ekonom Econit mengelola perekonomian. Hendrikrisis kapitalisme adalah takdir dalam pasal 33 tercantum dasar Hendri Saparini. melihat perlu gerakan bersamahistoris, untuk itu krisis demokrasi ekonomi, produksi Kembalikan pengelolaan untuk mendorong arah kebijakankapitalisme global akan selalu dikerjakan oleh semua, untuk ekonomi kepada konstitusi kita, ekonomi agar sesuai dengan

berulang dan berkelanjutan; semua, di bawah pimpinan atau karena kebijakan ekonomi saat amanat konstitusi dankedua, meski pasti terkena krisis, pemilikan anggota-anggota ini sudah jauh menyimpang, menghentikan laju kekuatankapitalisme selalu menemukan masyarakat. Kemakmuran ungkapnya. Saat ini pemerintah neoliberalisme yang sudah

jalan guna mengatasi krisis, masyarakat yang diutamakan, masih saja menjalankan mengurat akar. Penguasaan aset-melalui hegemoni dan dominasi. bukan kemakmuran orang kebijakan neoliberalisme dengan aset strategis oleh negara lewat

Masih solidnya pusat seorang. Sebab itu, melakukan privatisasi dan BUMN sangat penting bagikapitalisme, Amerika Serikat, perekonomian disusun sebagai liberalisasi dalam mengelola Indonesia. Karena ketika krisisdengan program stimulus Barack usaha bersama berdasar atas asas perekonomian nasional. kembali terjadi yang bisaObama sebesar 800 milyar USD, kekeluargaan. Bangun Menurut Hendri, sebenarnya diandalkan pemerintah untuktak pelak adalah usaha perusahaan yang sesuai dengan Indonesia sudah kehilangan menyelamatkan ekonomimembangkitkan aktor utamanya: itu ialah koperasi. momentum ketika reformasi nasional hanyalah perusahaan-korporasi transnasional. Stimulus Keinginan untuk meraih 1998 bergulir, dimana telah perusahaan BUMN tersebut.yang samawalaupun dalam kemandirian dan kedaulatan terjadi pengambil alihan aset-aset Langkah tersebut sesuai denganbahasa bedabanyak ekonomi seharusnya diartikan dari sektor swasta oleh amanat konstitusi mengenaidigelontorkan di berbagai sebagai impian untuk pemerintah. Namun sayangnya pasal-pasal ekonomi yakni bumi

belahan dunia. Proyek ekonomi melepaskan ekonomi Indonesia aset-aset tersebut didistribusikan dan air dan kekayaan harusmainstream pun masih berkibar dari jeratan dan ketergantungan kembali bukan hanya ke swasta dikuasai oleh negara dansecara global, mulai dari free asing, baik oleh negara asing nasional tapi juga sudah digunakan untuk sebesar-trade multilateral hingga maupun korporasi transnasional. dikuasasi pihak luar seperti besarnya kemakmuran rakyat.#perjanjian FTA, baik regional Sebagaimana kita tahu untuk sekarang ?ini. Seharusnya negaramaupun bilateral. Tercatat Uni menuju kemandirian ekonomi tetap menguasai aset-aset

Koreksi total sistem ekonomi-politikpasca krisis kapitalisme globalKoreksi total sistem ekonomi-politikpasca krisis kapitalisme globalEKONOMI POLITIKKONOMI POLITIK

8/3/2019 Edisi 61 (Maret 2009)

5/12


5


Kembali ke UUD 1945 adalah baik bagi bangsa Indonesia. dan penyelidakan lapangan bahwa kombinasi antara prinsip jalan alternatif sistem dalam Walaupun hal ini sudah kerja. kerakyatan, keadilan sosial danmengelola perekonomian dan seringkali dicoba namun pada Disamping itu, prinsip-prinsip kemakmuran adalah visi utamapolitik Indonesia yang saat ini prakteknya selalu digalkan oleh seperti penguasaan kekayaan ekonomi konstitusi warisan paradicengkeram rejim keuatan kapitalisme. Mereka alam untuk sebesar-besar founding father.neoliberalisme. Demikian selalu mensubversi gerakan yang kemakmuran rakyat malahan Sementara itu, Ketua Umumbenang merah yang mengemuka mencoba untuk kembali ke telah diterapkan oleh Evo SPI Henry Saragih mengatakandalam Konferensi Membangun konstitusi, katanya. Morales di Bolivia dan Hugo bahwa UUD 1945 merupakanTata Ekonomi-politik Baru Pasca Hal senada dikemukakan Chavez di Venezuela. Kewajiban jalan bagi bangsa IndonesiaKrisis Kapitaltisme Global yang Syamsul Hadi, staf pengajar negara untuk menyediakan untuk mengembalikandiadakan Gerak Lawan di Universitas Indonesia, bagi pekerjaan yang layak, kedaulatan ekonomi yang telahJakarta (17/2). Indonesia sebetulnya tidak perlu pendidikan bagi rakyat, merawat direngut rejim kapitalisme

Ekonom dari Universitas dicari jauh-jauh. UUD 1945 fakir miskin dan anak terlantar neoliberal. Oleh karena itu perluGajah Mada, Revrisond Baswir telah memberikan arah yang adalah prinsip-prinsip yang kini upaya yang sungguh-sunguhmengatakan saat ini kapitalisme jelas bagi model pembangunan dijadikan pedoman oleh untuk mewujudkannya denganneolberal telah mendominasi seperti apa yang harus kelompok neosisialisme di membentuk sebuah gerakanIndonesia dan negara-negara dijalankan oleh rakyat dan Amerika Latin. ekonomi politik baru.dunia ketiga lainnya. Oleh penyelenggara negara. Sistem Tantangan saat ini, lanjut Henry juga mengatakankarena itu, harus diadakan ekonomi yang tergariskan dalam Syamsul adalah menerjemahkan gerakan sosial melawankoreksi atas paradigma konstitusi kita memmiliki prinsip-prinsip itu dengan penuh kapitalisme neoliberal perluperekonomian Indonesia. Kita unsusr-unsur yang lengkap dari percaya diri dan nasionalisme. dukungan dari para pemikir danharus kembali ke jalan yang model negara kesejahteraan Kita membutuhkan pemerintah akademisi dari berabagai

benar, ujarnya. Eropa maupun model-model yang dapat menerjemahkan wilayah. Oleh karena itu iaLebih lanjut, dia neo-sosialisme Amerika Latin. konsitusi menjadi dalam model mendorong untuk dibentuk

mengingkatkan jalan alternatif Pasal 27, 31, 33 dan 34 secara pembangunan yang konkrit, sebuah wadah bagi para pejuangbukan berarti baru, namun jelas mengatur tentang implementatif dan terukur, ekonomi politik yang pro-kembali ke cita-cita konstitusi kewajiban negara di bidang ujarnya. rakyat.#merupakan alternatif yang paling pendidikan, kesejahteraan sosial Terakhir ia mengatakan

Kembali ke UUD 1945 adalah jalan alternatifsistem perekonomian dan politikKembali ke UUD 1945 adalah jalan alternatifsistem perekonomian dan politikEKONOMI POLITIKKONOMI POLITIK

8/3/2019 Edisi 61 (Maret 2009)

6/12


6


demokrasi politik yang perlu (BEM) Fakultas Pertanian industri pengolahan makananPertanian menyelamatkandimajukan namun juga dari sejumlah universitas swasta melalui sistembangsa dari krisisdemokrasi ekonomi. negeri menyampaikan kemitraan seperti sistem PIRkapitalisme global, sektorMembangun sektor riil kegelisahan mereka mengapa di perkebunan. Padahalriil seperti pertanian,seperti pertanian dan jika surplus petani tetap sistem kemitraan ini justrupeternakan dan perikanan lahmendorong kemandirian miskin dan apakah layak membuat petani kehilanganyang akan mampu bertahanbangsa dengan melepaskan untuk membicarakan ekspor kemandirian dan kreativitasdi tengah krisis finansialcorak kapitalistik yang beras di tengah kondisi untuk mengembangkanyang ada saat ini seperti jugaberkembang melalui masih banyaknya rakyat pengolahan bahan baku danyang telah terbukti padaprivatisasi, deregulasi dan Indonesia yang kesulitan tidak menjawab masalahkrisis tahun 1997-1998 lalu.liberalisasi adalah suatu mengakses makanan, dalam distribusi yang ada saat iniSektor riil yang dimaksudkeharusan. hal ini beras. karena industri swasta akanadalah hasil produksi yang

Seperti yang kita lihat Dalam paparannya Ahmad mengontrol pemasaran danorientasinya tidak hanyasekarang ini negara-negara Dimyati menyampaikan penetapan harga.ekspor, namun lebih padapenganjur liberalisasi pasar mengenai masalah distribusi Menurut Yakub, pertanianpemenuhan kebutuhan dalamsekarang ini justru yang menjadi penyebab dan pangan jangan sampainegeri. Hal ini disampaikanpemerintahnya secara besar- kesulitan akses masyarakat diperlakukan sebagai barangAchmad Yakub Ketua SPIbesaran meng-intervensi terhadap bahan pangan dagangan belaka namunpada Seminar Nasional BEMpasar melalui berbagai pokok. Dimyati harusnya dipandang sebagaiFakultas Pertanian yangkebijakan yang protektif. menyampaikan usaha kebutuhan paling mendasardiadakan oleh UniversitasMereka melanggar pemerintah membangun apa rakyat dan pemerintah punyaPadjajaran di Bandung harianjurannya sendiri. yang disebut sebagai rantai kewajiban untuk memenuhiSabtu, 21 Februari 2009.

Seminar ini nampaknya pasok yang terstruktur untuk dan melindunginya sesuaiDalam seminar sehari itusejalan dengan Konferensi membangun hubungan konstitusi. Karena itulahsekitar 300 mahasiswaMembangun Tata Ekonomi- petani dengan konsumen. peran pemerintah sangat vitalfakultas pertanian daripolitik Baru Pasca Krisis Sayangnya konsumen atau bagi kemajuan dansejumlah universitas negeriKapitaltisme Global yang pengguna produk yang kemakmuran rakyat.##dan swasta di Indonesiadiadakan Gerak Lawan di dimaksud disini ialah pihakberkumpul untuk mencariJakarta beberapa harilangkah membangunsebelumnya. Banyaknyapertanian sebagai sektorpihak yang menyatakanandalan menghadapikeresahan terhadap sistemtantangan ekonomi globalpembangunan yangsaat ini. Peserta seminardilakukan pemerintah hinggamenyadari betul betapasaat ini nampaknya tetapkebijakan pertanian disulit untuk diterimaIndonesia saat ini telahpemerintah. Bahkan dalamdidikte oleh industri-industri

seminar ini Direktur Jenderalpertanian raksasa demi (Dirjen) Hortikulturakeuntungan pihak-pihakDepartemen Pertaniantersebut dan bukannyaAhmad Dimyati yangdisesuaikan denganmewakili pemerintah dengankebutuhan yang dirasakanterang-terangan menolakoleh petani. Demikian jugakesimpulan akhir yangintervensi dari IMF, Bankdisampaikan dari seminarDunia dan WTO yangtersebut.dampaknya buruknya makin

Ahmad Dimyati yangterasa bagi masyarakatdalam kesempatan inisekarang ini.menyampaikan apresiasinyaAchmad Yakubterhadap surplus beras dimenyatakan bahwa

Indonesia, namun mendapatperubahan mendasar yangsanggahan bertubi-tubi dariakan membantu bangsa inipara mahasiswa. Mahasiswauntuk bertahan menghadapiyang merupakan perwakilankrisis global perlu segeraBadan Eksekutif Mahasiswadilakukan, bukan hanya

Pertanian menyelamatkan bangsadari krisis kapitalisme globalPertanian menyelamatkan bangsadari krisis kapitalisme globalKRISIS PANGANRISIS PANGAN

8/3/2019 Edisi 61 (Maret 2009)

7/12


7


Undang-undang (UU) pangan harus tahun 2008 ada 4000 laporan kasus yang

melindungi petani kecil sebagai masuk dan 40% diantaranya merupakanprodusen pangan dan melindungi pasar konflik tanah, dan tanah ini terkaitlokal dan nasional. Hal tersebut dengan produksi pangan.dikemukakan Ketua Umum Henry Salah satu tugas Komnas HAMSaragih pada kesempatan dengar adalah melaporkan ke sidang HAM PBBpendapat dengan Dewan Perwakilan mengenai harmonisasi kebijakan UU diDaerah Republik Indonesia (DPD RI) di Indonesia sejalan dengan ratifikasiJakarta (3/2). Seperti diketahui DPD RI Kovenan EKOSOB dan salah satunyaberinisiatif untuk membuat undang- ialah harmonisasi UU Pangan, ujarundang pangan yang baru pengganti UU Ridha.No.7 tahun 1996.

lebih jauh Henry mengatakan, Perlu UU baruRancanan Undang-undang (RUU) Sementara itu, pimpinan sidang DPDpangan ini hendaknya mengatur Sarwono mengatakan bahwa dengan

perlindungan terhadap produsen yang latar belakang melihat penandatangan juga merupakan konsumen serta Kovenan Ekosob yang disahkan dengankonsumen murni dengan proporsi yang UU No.11 tahun 2005 maka adalebih adil. RUU ini juga harus kewajiban negara untuk memenuhi hakmemasukan konsep Kedaulatan Pangan asasi manusia termasuk hak kecukupandalam pelaksanaanya. RUU pangan atas pangan yang sesungguhnya belumharus bisa menanggulangi pelemahan ada operasionalnya. Dari seminar yangpangan Indonesia yang semakin terasa dilakukan di Palembang dan Jogjadengan keterikatan terhadap berbagai beberapa waktu sebelumnya DPDperaturan-peraturan inetrnasional. menyimpulkan perlunya membuat UU

Saat ini surplus beras dan wacana Pangan yang baru, bukan sekedarekspor beras menjadi wacana politis merevisi yang sudah ada.semata, bukan dengan tujuan untuk Lebih jauh, Sarwono melihat sejumlahmenyejahterakan petani dan rakyat kenyataan yang ada seperti kondisiIndonesia secara umum, tutur Henry. pertanian Indonesia yang semakin

Dia juga mengemukakan bahwa inisiatif- menurun, terjadinya perubahan iklim daninisiatif pemerintah daerah untuk perkembangan energi alternative biofuelmembangun dan melindungi petani harus menimbulkan kekhawatiran semakinterus dimajukan karena petani langkanya pangan dan timbulnyamerupakan mayoritas penduduk kompetisi pangan untuk energi yangIndonesia yang merupakan produsen perlu diatur dengan baik. Disamping itu,sekaligus konsumen pangan. ia juga melihat krisis pangan diatasi

Pada kesempatan yang sama, Wakil dengan investasi semata yang sungguhKetua Komnas HAM RI Ridha Saleh sangat berbahaya.mengatakan masalah pagnan sangat Oleh karena itu, dia menilai UU No.7terkait masalah ekonomi, sosial dan tahun 1996 harus diganti menjadi UUpolitik. Persoalan pangan juga baru bukan hanya direvisi karena dinilaimerupakan persoalan akses sementara tidak sesuai dengan konstitusi bangsaUU Pangan yang ada filosofinya justru dan tidak mengakomodir kovenanmembunuh akses. EKOSOB. Ia juga menambahkan

Ridha mengutip laporan PBB bahwa peraturan yang baru tersebut harus bisakrisis pangan yang terjadi merupakan selesai sebelum tahun 2010 sebagai bataskejahatan atas kemanusiaan, mengingat waktu pelaporan harmonisasi kebijakanbesarnya laju konversi pangan untuk terhadap kovenan ekosob ke dewanenergi. HAM PBB.#

Komnas HAM mencatat sepanjang

UU pangan harus lindungipetani kecilUU pangan harus lindungipetani kecil

Pada Januari 2009, Nilai Tukar PetaniTanaman Pangan (NTPP) tercatat sebesar

94,39, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)99,75, Nilai Tukar Petani TanamanPerkebunan Rakyat (NTPR) 100,26, NilaiTukar Petani Peternakan (NTPT) 103,98, danuntuk Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105,34.Secara gabungan, Nilai Tukar Petani (NTP)nasional sebesar 98,30. Ini berarti mengalamipenurunan bila dibandingkan dengan bulansebelumnya yaitu sebesar 0,70 persen.

Dari 32 provinsi yang dilaporkan padaJanuari 2009, terdapat 18 provinsi mengalamikenaikan, 12 provinsi mengalami penurunandan 2 provinsi cenderung stabil. Kenaikantertinggi NTP Januari 2009 terjadi di ProvinsiKalimantan Tengah, yaitu sebesar 2,66 persen,karena indeks yang diterima naik hingga 2,59

persen (didominasi komoditi cabe rawit),sedang indeks yang dibayar hanya turun 0,07persen. Penurunan NTP terbesar terjadi diProvinsi Jawa Tengah yang turun sebesar 4,32persen, disebabkan indeks yang diterima turunsebesar 4,16 persen (didominasi komoditi padidan jagung) sedangkan indeks yang dibayarnaik sebesar 0,16 persen.

Pada Januari 2009, terjadi Inflasi di daerahpedesaan di Indonesia sebesar 0,45 persen.Inflasi pedesaan Januari 2009 ini dipengaruhioleh kenaikan indeks harga di 6 (enam)subkelompok, yaitu subkelompok bahanmakanan 0,59 persen, makanan jadi 1,20persen, perumahan 0,20 persen, sandang 0,96persen, kesehatan 0,86 persen, serta

pendidikan, rekreasi & olah raga 1,20 persen.Sedangkan subkelompok transportasi dankomunikasi turun 3,07 persen yang diakibatkanoleh penurunan bahan bakar minyak.

Berdasarkan observasi sebanyak 864transaksi gabah di 18 provinsi, rata-rata hargagabah di tingkat petani pada Februari 2009dibandingkan keadaan Januari 2009 untukkualitas Gabah Kering Giling (GKG) danGabah Kering Panen (GKP) mengalamikenaikan, yaitu GKG naik sebesar 6,11 persendan GKP naik sebesar 1,27 persen.Sedangkan kualitas rendah/diluar kelompokkualitas mengalami penurunan sebesar 0,64persen.

Rata-rata harga gabah di tingkat

penggilingan untuk kualitas GKG mencapaiRp3.219,- per kg, berada di atas HargaPembelian Pemerintah (HPP). Rata-rata hargagabah untuk kualitas GKP mencapai Rp2.778,-per kg di tingkat petani dan Rp2.839,- per kg ditingkat penggilingan, keduanya berada di atasHPP. Persentase observasi harga gabah ditingkat penggilingan yang berada di bawahHPP mengalami penurunan, yaitu dari 18,43persen pada Januari 2009 menjadi 10,57persen pada Februari 2009. Persentaseobservasi gabah berkualitas rendahmengalami kenaikan, yaitu dari 14,03 persenpada Januari 2009 menjadi 23,38 persen padaFebruari 2009.

Harga gabah terendah di tingkat petani

sebesar Rp1.800,- per kg dijumpai diKabupaten Lebak, Provinsi Banten (kualitasGKP). Harga tertinggi sebesar Rp3.800,- perkg dijumpai di Kabupaten Pasaman, ProvinsiSumatera Barat (kualitas GKG).

Secara umum nilai tukarpetani turun

8/3/2019 Edisi 61 (Maret 2009)

8/12


8


mengembangkan, memberikanSerikat Petani Indonesia (SPI)contoh dan memparaktekanmelantik 20 siswa-siswiketerampilan yang didapatkanangkatan pertama dari Pusatselama kursus. PertanianPendidikan dan Latihanberkelanjutan merupakan upaya(Pusdiklat) Pertaniankaum tani mewujudkan sistemBerkelanjutan di Desapertanian yang lebih adil danCibeureum, Bogor (12/2). Paraberwawasan lingkungan. Selamasiswa dinyatakan lulusini ketergantungan petanimengikuti pendidikan pertanianterhadap input luar pertanianberkelanjutan setelah dua bulansangat tinggi, sehingga petanipenuh mendalami paraktek-

kehilangan potensi keuntunganpraktek dan materi-materi dari dari produksi pertaniannya.para pengajar Pusdiklat SPI.Pembangunan pertanian yangMereka datang dari 10 propinsidicanangkan pemerintah masihyang diutus oleh Dewanberorientasi kepada revolusiPimpinan Wilayah SPI masing-hijau yang telah terbuktimasing agar disiapkan menjadimemiskinkan petani di pedesaan.kader-kader pertanian

Henry yakin dengan sistemberkelanjutan. Dalampertanian berkelanjutan, petanisambutannya, Ketua Umum SPIakan lebih diuntungkan karenaHenry Saragih meminta kader-input luar yang digunakan sangatkader pertanian berkelanjutan iniminimal. Petani tidak harus lagiuntuk mempraktekan danmembeli pupuk, obat-obatan danmengajarkan pengetahuan

dihasilkan lebih sehat. sudah berdiri sejak tahun 2005.benih yang harganya selalu naikpertanian berkelanjutan diPertanian berkelanjutan bisa Tempat ini dijadikan pusatketika musim tanam tiba danwilayahnya masing-masing.

memenuhi kebutuhan pangan koordinasi pengembangankadang-kadang terjadiKita perlu kader-kader yangmanusia baik dari segi jumlah pertanian berkelanjutan SPI.kelangkaan di lapangan. Selaintangguh untuk memperjuangkanmaupun mutunya, ujar Henry. Praktek-praktek sudah seringkaliitu, untuk jangka panjangkepentingan petani dan membuat

diujicobakan di tempat ini, jugapertanian berkelanjutan sangatsistem pertanian yang adil, tidakPeresmian Pusdiklat magang-magang yang diikuti 2-5menguntungkan petani danmemiskinkan petani danPusdiklat Pertanian orang seringkali diadakan.konsumen pada umumnyaberkelanjutan, tutur Henry.Berkelanjutan SPI di Desa Namun penerimaan siswa dalamkarena lingkungan hidup relatifLebih jauh lagi HenryCibeureum, Bogor sebenarnya jumlah banyak dan terprogramlebih terjaga dan produk yangberpesan agar para kader bisa

baru dibuka tahun lalu. Pusdiklatmembuka kursus untuk angkatanpertama pada bulan Desember2008 dan berakhir Februari2009. Selanjutnya, kursus-kursusakan terus diadakan olehPusdiklat untuk mencetak kader-

kader pertanian berkelanjutan.Menurut Kepala Pusdiklat

SPI, Titis Priyo Widodo, polapendidikan di pusdiklatmerupakan gabungan dari teoridan praktek. Selain itu, Pusdiklat

juga memberikan materi-materiumum yang berkaitan denganperjuangan kaum tani. Selainbelajar praktek pertanian, di sini

juga diajarkan tentanganperjuangan kaum tani danbagaimana membangunorganisasi gerakan petani,

ujarnya.Materi-materi umum yangdiajarkan antara lain, pengenalanorganisasi petani, pembaruanagraria, kedaulatan pangan,perubahan iklim, perlawanan

SPI melantik kaderpertanian berkelanjutan

angkatan pertama

SPI melantik kaderpertanian berkelanjutanangkatan pertama

SEKOLAH LAPANGANEKOLAH LAPANGAN

8/3/2019 Edisi 61 (Maret 2009)

9/12


9


terhadp neoliberalisme, masih terdapat kekurangan-pengorganisasian gerakan kekurangan kecil seperti

rakyat dan hak-hak asasi fasilitas-fasilitas Pusdiklatpetani. Menurut Titis materi yang masih minim. Namuntersebut wajib diberikan agar secara umum para kaderdalam melaksanakan pertanian merasa puas berada dalamberkelanjutan petani tidak didikan SPI. Sepertikehilangan konteks dikemukakan Pinardi dariperjuangannya. Petani juga Sumatera Utara yang merasamempunyai hak politik untuk mendapatkan pengetahuanmemperjuangkan nasibnya baru mengenai perjuangansendiri. Jadi selain kaum tani dan mengapamemberikan contoh dalam pertanian berkelanjutan itupraktek bertani, petani harus perlu bagi petani.berani memperjuangkan hak- Dengan adanya kursus,haknya apabila ditindas. kami dapat mengenal dan tahuCaranya dengan arti perjuangan kaum tani. Dan

berorganisasi, ungkapnya. saya sangat senang menjadikeluarga sebuah organisasi

Kesan siswa yang bernama SPI, tuturMemang tak bisa dipungkiri Pinardi.#kursus angkatan pertama ini

8/3/2019 Edisi 61 (Maret 2009)

10/12


100


Kemandirian memiliki arti yang dari pemerintah. meningkatkan produktifitas. musim tanam pada pertangahansangat penting. Baik untuk Menurut Wahidjan, Secara bersama dalam naungan tahun 2008 lalu. Percobaanperorangan, keluarga, organisasi, pemerintah tidak hanya lamban bendera SPI, petani Sembalun penanaman tomat dilakukan di

juga untuk bangsa dan negara. menyikapi permasalahan petani membangun demplot, menanam atas lahan seluas 2,5 are denganDemikian halnya untuk Serikat namun juga tidak tepat sasaran komoditas unggulan sayuran dan menerapkan pertanian semiPetani Indonesia (SPI) Wilayah dan menyelesaikan akar buah, dan menerapkan pertanian organik.Nusa Tenggara Barat (NTB) permasalahan. Buktinya, pupuk semi-organik. Upaya menanam komoditasmemperjuangkan kemandirian masih langka dan mahal Demplot dan kebun produksi unggulan itu, tutur Wahidjan,organisasinya dengan dipasaran, harga jual produk dibangun di atas tanah lahan menemui beberapa kendala.membentuk badan-badan usaha, pertanian yang tidak menentu, reclaiming anggota di areal eks. Yakni, biaya transportasi sampaiyang selanjutkan akan serta tengkulak dan ijon di PT. Sembalun Kesuma Emas ke pasar di Mataram yang tinggi,menopang pemenuhan dasar pedesaan yang jelas merugikan (PT.SKE) seluas 1 hektar. ketersediaan dan harga pupukkebutuhan petani itu sendiri. petani masih berkeliaran. Anggota SPI wilayah NTB yang mahal, serta rantai

Ketua Pelaksana Wilayah Hal tersebur juga dialami secara bertahap bergotong distribusi yang sudah dikuasaiSerikat Petani Indonesia (SPI) petani Desa Sembalun, Lombok royong secara bergantian untuk tengkulak dan pengijon.NTB Wahidjan mengatakan, Timur, Nusa Tenggara Barat. Di mengelolah tanah dan telah Kegagalan itu menjadipembangunan kemandirian lereng Gunung Kerinci yang membangun dua buah geleng pelajaran berharga. Namun tidakorganisasi petani merupakan hal memiliki potensi besar sebagai (rumah panggung). menyurutkan perjuangan pertanimutlak untuk dilakukan. Karena penghasil sayuran dan buah, Untuk penanaman dalam membangun kemadirian,pemenuhan kebutuhan dasar mereka membangun komoditas unggulan, petani tegasnya.petani yang sampai saat ini tidak kebersamaan dalam organisasi Sembalun Lawang sudah Perjuangan SPI Wilayahmendapat perhatian yang baik dan berjuang untuk memulai menanam Tomat saat NTB terhadap berbagai

Perjuangan petani Sembalun membangunerjuangan petani Sembalun membangunEKONOMI RAKYATKONOMI RAKYAT

8/3/2019 Edisi 61 (Maret 2009)

11/12


111


keterbatasan dan ketidak permasalahan petani, terutamaberpihakan pemerintah tentang kekurangan komodititerhadap petani juga pernah beras yang dialami petanidilakukan dengan upaya Sembalun Lawang.pertukaran komoditi Bukan tanpa kendala,pertaniaun untuk menjawab barter komiditi itu pun berjalankebutuhan petani. dengan berbagai rintangan.

Berawal dari Mengenai kendala dankekekurangan bahan makanan keterbatasan tersebut, menurutpokok dan mahalnya harga Wahidjan, menjadi tantanganberas, petani di Sembalun untuk memperbaiki diberbagaiLawang dan Tanak Awu sisi organisasi petani itumencoba melakukan sendiri dan menjadi bukti dari

pertukaran komoditi pertanian. ketidakberpihakan pemerintahDengan komoditi sayur terhadap kaum tani, karena

mayur yang dimiliki petani tidak memberikan jaminanSembalun Lawang dan proteksi harga hasil produksikomoditi beras yang dimiliki pertanian dan menjawabpetani Tanak Awu, barter kebutuhan dasar petani akandilakukan mulai pertangahan pupuk dan pangan itu sendiri.#tahun 2007. Upaya itu sedikitdemi sedikit dapat menjawab

kemandirianemandirian

8/3/2019 Edisi 61 (Maret 2009)

12/12


12


kesempatan untuk memperluas arealnya kembali lahan tersebut, mulai dari membuatASAHAN. Ratusan massa yang tergabung dengan menanami pohon karet ke daerah pengaduan ke pihak Legislatif, Eksekutif,dalam Serikat Petani Indonesia (SPI)perladangan Sionggang Kecamatan Bandar dan BPN, dari tingkat Kabupaten hinggaKabupaten Asahan mendatangi KantorPasir Mandoge seluas kurang lebih 1.442 Ha, Propinsi yang masih dalam prosesBupati Asahan (5/3) menuntut penyelesaiantanpa ada izin surat-surat penggarapan. Dari penyelesaian, bahkan petani anggota SPIsengketa tanah yang dialami oleh anggotalahan yang digarap PT USP, seluas 674 Ha di Basis Sei Kopas juga melakukan pendudukanSPI Basis Simpang Kopas dan SPI Basis Seidalamnya adalah lahan milik masyarakat terhadap lahan dengan membangun gubuk-Kopas Kecamatan Bandar Pasir MandogeSilau Jawa (sekarang Sei Kopas) dan Huta gubuk di lahan serta menanami lahan denganKabupaten Asahan dalam usaha merebutPadang. Tahun 1998, bapak angkat pola PIR tanaman pangan seperti ayur. Hal inikembali lahan pertanian milik mereka yangmengusulkan izin HGU kepada Gubernur dilakukan selain untuk mempertahankandikuasai oleh PT Jaya Baru Pratama dan PTSumatera Utara, namun ditolak dan lahan milik mereka juga sebagai upayaBakrie Sumatera Plantation.ditangguhkan karena masih tergolong dalam meningkatkan taraf ekonomi.Pada tahun 1949 masyarakat yang berasallahan sengketa, dengan dikeluarkannya SK Kali ini kembali petani anggota SPI Basisdari Tomuan Holbung dan Desa Huta PadangGubernur Sumatera Utara Nomor: Simpang Kopas dan SPI Basis Sei Kopasmembuka lahan pertanian dan sekaligus593.05/1392/K tahun 1998. Melalui SK membuat pengaduan dengan malakukan aksimembuka perkampungan. Perkampuang

tersebut telah dibentuk tim penertiban bersama dengan anggota SPI Kabupatenyang mereka diami diberi nama SordangPermasalahan Garapan Penduduk di Areal Asahan di Kantor Bupati Asahan, menuntutTonga-tonga (Desa Simpang Kopas \u2013PTPN II dan lainnya di Propinsi Sumatera agar pihak Pemkab Asahan segerasekarang). Pada saat itu pemerintahan masihUtara. Besar kemungkinan dikarenakan menyelesaikan sengketa lahan yang dihadapibersistem kewedanaan (setingkat desa) danketidakmampuan dalam pengelolaan maupun ini. Massa diterima oleh Asisten I PemkabDesa Huta Padang masih dipimpin olehdalam pengurusan HGU. PT USP Asahan Zulkarnaen yang berjanji dalam duakepala kampong M. Bosir Sinurat. Tahunmengalihkan lahan sengketa kepada PT minggu ini akan mengundang kedua1984, diadakan pencekingan atas arealBakrie Sumatera Plantation. Sampai saat ini perusahaan (PT Jaya Baru Pratama dan PTmasyarakat oleh oknum penguasa desalahan seluas 220 Ha tersebut masih dikuasai Bakrie Sumatera Plantation) untuk berdialogdengan alasan akan digantirugikan denganoleh PT Bakrie Sumatera Plantation. mengenai lahan yang dalam sengketa.pihak perusahaan, tanpa ada musyawarah

Sejak bergulirnya masa reformasi Untuk selanjutnya kami juga akantentang harga atas areal/tanah yang dikelolamasyarakat menghimpun kekuatan untuk mengundang anggota SPI Kabupaten Asahanoleh masyarakat. Kemudian memanggilmerebut kembali lahan mereka, masyarakat setelah pertemuan tersebut, lanjutpemilik tanah untuk menerima ganti rugiyang tinggal di Desa Simpang Kopas Zulkarnaen.atau lap keringat tanpa diketahui harga danbergabung menjadi anggota SPI Basis Pihak BPN Kabupaten Asahan juga hadirluas areal masing-masing penduduk yangSimpang Kopas berjuang merebut kembali dalam kesempatan ini, dan merekadiambil yang diambil tanahnya dan disuruhlahan mereka seluas 600 Ha yang dikuasai membenarkan bahwa PT Jaya Baru Pratamamenandatangani tanda terima uang. Ternyataoleh PT Jaya Baru Pratama. Sementara itu tidak memilik HGU. Namun, ketika massauang lap keringat hanya Rp 25.000/Hamasyarakat yang bermukim di Desa Sei meminta surat keterangan tidak memilikidibagikan per orang tanpa melihat luas lahanKopas menggabungkan diri menjadi anggota HGU pihak BPN Kabupaten Asahan tidakyang dikelola masyarakat. Jika masyarakatSPI Basis Sei Kopas berjuang merebut mau memberikannya. BPN Asahanmenolak dan tidak bersedia menerima gantikembali lahan mereka seluas 220 Ha yang mengarahkan agar kami meminta langsungrugi tersebut diintimidasi dan dituduhdikuasai oleh PT Bakrie Sumatera Plantation. ke Kanwil BPN Sumut. Kami dijadikansebagai PKI atau penghalang pembangunan,

Dalam perjalanan memperjuangkan lahan seperti bola, karena jika kami meminta kesehingga intimidasi dan penindasan olehini, berbagai tindakan intimidasi dan Kanwil BPN Sumut maka akan dianjurkanoknum petugas pengawas pihak perusahaankekerasan kerap terjadi. Walau demikian ke BPN Kabupaten kata Zubaidah Ketuauntuk mengerjakan lahan tersebut. Lahanberbagai usaha juga ditempuh untuk merebut SPI DPC Asahan.seluas 600 Ha saat ini dikuasai oleh PT Jaya

Baru Pratama yang jelas-jelas tidak memilikiHGU.

Sementara itu, pada tahun 1953masyarakat Sei Kopas membuka lahan diDesa Silau Jawa (Desa Sei Kopas \u2013sekarang). Tahun 1983, Bupati Asahan padawaktu itu (Bahmit Muhammad - red) melaluiKepala Desa Silau jawa dan Huta Padangmenghimbau agar masyarakatnyamenginventariskan tanah tersebut kepadapemerintah setempat dengan maksud agardijadikan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat

\u2013 red) dan menunjuk PT USP (UsahaSwadaya Pradana \u2013 red) sebagai bapakangkat dari program PIR. Tahun 1989,Bupati (Bahmit Muhammad) mengalihkanlahan kepada pihak-pihak pribadi staff PT

Usaha Swadaya Pradana.Selanjutnya PT Usaha Swadaya Pradana,

yang ditunjuk sebagai bapak angkat polaPIR, merubah nama perusahaannya menjadiPT United Sumatera Plantation. PT UnitedSumatera Plantation menggunakan

SPI Cabang Asahan tuntutpenyelesaian konflik agrariaSPI Cabang Asahan tuntutpenyelesaian konflik agraria

Edisi 61 (Maret 2009)

Documents