Edisi 115 TH. XLIV, 2014 - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/majalah-parlementaria/m-115-2014.pdf · lahir, kuliah, memiliki beberapa gelar akademis dan menjdi Guru Besar, ... Saya

Edisi 115 TH. XLIV, 2014

2 EDISI 115 TH. XLIV, 2014PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM:Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:Dr. Winantuningtyastiti, M. Si(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum(Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) Drs.Slamet Sutarsono(Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H.(Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.SosM. Ibnur KhalidIwan Armanias Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Effendi

PENANGGUNGJAWAB FOTO:Eka Hindra

FOTOGRAFER:Rizka Arinindya NaefurojiM. Andri Nurdriansyah

SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI: Abdul Kodir, SHBagus Mudji Harjanta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

3EDISI 115 TH. XLIV, 2014PARLEMENTARIA

Parlementaria edisi kali ini mengangkat soal politik anggaran, Sebagai salah satu fungsi pokok DPR, penyusunan anggaran negara ini sangat penting bahkan meru-pakah ruh jalannya pembangunan nasional.

Sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Yason-na H. Laoly saat membacakan laporan di depan Sidang Paripurna DPR, tema arah kebijakan fiskal pada tahun 2015 adalah penguatan kebijkan fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk itu, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna men-dorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Spirit yang disampaikan Pimpinan Bang-gar tersebut menurut Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman sudah ideal. Kebijakan fis-kal, memang selalu diarahkan untuk stimu-lus fiskal dan mendorong pertumbuhan eko-nomi. APBN itu instrumen fiskal peme rintah untuk menstimulasi dan mendinami sasi pembangunan, sehingga pembangunan bisa tumbuh dengan baik dan berkelanju-tan, tinggal bagaimana kemudian itu dibuk-tikan di dalam politik anggaran.

Di bidang pengawasan, dilaporkan soal indikasi suap dalam penerimaan siswa baru dan legislasi menyoroti RUU Larangan Minuman Beralkohol serta RUU Konservasi Tanah dan Air. Sementara laporan kun-jungan kerja spesifik senantiasa menjadi rubrik rutin seiring dengan meningkatnya frekeuensi pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Tak ketinggalan, salah satu masalah aktual yang dilaporkan adalah sengitnya persaingan Pilpres 2014. Betapa keras-nya persaingan itu terlihat sejak sebelum pendaftaran, penetapan calon, kampa-nye hingga pilpres itu sendiri. Sengitnya persaingan itu juga ditunjukkan dengan hasil perhitungan suara dan penetapan pemenang Pilpres olah Mahkamah Konsti-tusi setelah ada gugatan dari Capres nomor urut satu.

Kendati demikian, kita semua berharap, namanya kompetisi mesti ada pemenang dan pihak yang kalah. Sebagaimana di-ucapkan kedua kubu, siap menang dan siap kalah. Saatnya menunjukkan kenegar-awanan. Kembali kita menatap masa depan yang lebih baik, lebih maju dan lebih se-jahtera dalam bingkai Indonesia Bersatu.

Pengantar redaksi


Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RILoby Gedung Nusantara 2 DPR RILoby Gedung Nusantara 3 DPR RILoby Gedung Setjen DPR RIRuang Loby KetuaRuang Loby Wakil KetuaRuang Yankes

Terminal 1 dan 2Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

8

10

24

27

29

31

34

38

41

45

48

54

68

70

72

75

77

78

PrOLOg

LaPOran UtaMa

sUMBang saran

PengaWasan

anggaran

LegisLasi

FOtO Berita

kiat seHat

PrOFiL

kUnJUngan kerJa

sOrOtan

LiPUtan kHUsUs

seLeBritis

Pernik

POJOk ParLe

Menuju Politik Anggaran Ideal

Masih Ada Ruang Fiskal Bagi Presiden Baru

DPR Dorong Ombudsman Selidiki Pungutan Sekolah

Infrastruktur Lebaran 2014 Pemudik Harus Dijadikan Puncak Pelayanan Utama Pemerintah

Semua Kementerian Dan Lembaga Terjadi Penyimpangan

RUU KTA : Jaga Lingkungan Dan Kelangsungan Hidup Umat Manusia

RUU Larangan Minuman Beralkohol Proteksi Generasi Bangsa

Alkohol itu Merusak

Dinajani Mahdi Tak Ada Kata Tua dan Lelah Untuk Berjuang

Merajut Asa Damai di Morotai

Saatnya Tunjukkan Kenegarawanan

Shahnaz HaqueIndonesia Kekurangan Figur Teladan

Parlemen Dituntut Rekomendasi Selesaikan Krisis Ukraina

Tingkatkan Silaturahim Lewat Buka Puasa Bersama

Nazar Noriyu

Semangat Mengantri

PrOLOg

PrOFiL

MenUJU POLitik anggaran ideaL

dinaJani MaHdi

PengaWasan

Ruang Rapat Paripurna DPR penuh terisi oleh para anggota dewan. Perbincangan seputar dua kandidat presiden dalam pilpres menghangat. Maklum, hari itu Rapat Paripurna DPR digelar satu hari sebelum hari pencoblosan pilpres. Sebagian anggota dewan lainnya sibuk memberi keterangan pers soal pilpres dan pemerintahan baru yang akan datang.

| 8

| 27

| 48

dPr dOrOng OMBUdsMan seLidiki PUngUtan sekOLaHTahun ajaran baru identik dengan beban baru bagi para orang tua. Bukan lagi sebagai kata-kata kiasan, memang begitu-lah realitas yang terjadi. Banyak keluarga, ibu-ibu khususnya yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan keluarga, mengeluh akan beban yang dihadapi pada setiap tahun ajaran baru.

Down to earth, itulah yang nampak dalam diri Dinajani Mahdi. Betapa tidak, sejak lahir, kuliah, memiliki beberapa gelar akademis dan menjdi Guru Besar, hingga berbagai jabatan bergengsi berhasil ia jalani, namun Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini tak ingin terlihat “berbeda” dengan yang lain. Bahkan dengan usia yang sudah tidak muda lagi, Istri Harijanto Mahdi ini tak segan-segan “blusukan” ke berbagai daerah.


ASPIRASI

Saya mantan karyawan Pertamina/Vico Indonesia men-gajukan permohonan keadilan dan bantuan hukum atas penyelesaian permasalahan tuntutan hak normatif man-tan karyawan PT. Vico Indonesia yang pensiun pada tahun 1997, 1998, 1999, dan Januari 2000.

Bahwa permasalahan tersebut pernah ditangani oleh Komisi IX DPR RI melalui Tim Kecil Pembahasan Masalah Mantan Karyawan PT. Pertamina Drilling Services Indo-nesia/PT. Vico Indonesia yang dibentuk pada tahun 2005, namun hingga saat ini tidak menghasilkan keputusan apa-pun.

Oleh karena itu, saya berharap agar Komisi III DPR RI meneliti keabsahan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Kalimantan Timur No. 565/440-434/02/UPTD.P4D/IX/2002 yang diduga di-rekayasa oleh mafia peradilan karena sidang dilakukan hanya sepihak dalam 1 kali sidang dan tidak dihadiri oleh pihak mantan karyawan PT. Vico Indonesia dimana Kepu-

tusan P4D tersebut berisi penolakan hasil kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Pertamina, PT. Vico Indonesia, dan mantan karyawan PT. Vico Indonesia pada 12 juni 2002.

Bahwa PT. Vico Indonesia telah mengingkari isi kese-pakatan bersama tersebut, bahkan menjadikan pengurus mantan karyawan PT. Vico Indonesia yang pensiun pada tahun 1997, 1998, 1999, dan Januari 2000 menjadi ter-sangka dan DPO di Polda Kalimantan Timur

Dengan demikian saya memohon penyelesaian perma-salahan tersebut secara hukum dan politik.

Djamaluddin A

Samarinda, Kalimantan Timur

Saya warga Labuan Bajo Kec. Ko-modo, Kab. Manggarai Barat, NTT, melaporkan pelayanan Camat Ko-modo (Abdullah Nur, S.IP)/terlapor yang tidak mau menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Ta-nah No.Lbj.593/50/I/2014 dan No. Lbj.593/51/I/2014 yang keduanya ditan-datangani oleh Lurah Labuan Bajo tang-gal 9 Januari 2014 dan Surat Keteran-gan Waris No: Pem.593.2/49/I/2014 tgl 12-01-2014 yang telah ditandatangani para ahli waris disaksikan oleh Lu-rah Labuan Bajo dengan pengesahan No.Lbj.543/52/I/2014.

Saya telah mengadu-kan hal tersebut

ke p a d a B u p at i Manggarai Barat dengan tembu-s an Ombuds-

man namun belum ada tanggapan atau upaya mediasi dari Bupati, justru pihak Ombudsman Prov. NTT yang melaku-kan klarifikasi bahwa terlapor tidak mau menandatangani dokumen/surat terse-but dengan alasan:

a. Tapal batas dalam SHM a.n. H. Djafar Ali Rawi (yang berbatasan dengan tanah pelapor) adalah tanah Negara

b. Adanya rencana pemerintah untuk menggunakan tanah pelapor seb-agai tempat relokasi pemukiman penduduk

c. Adanya surat keberatan dari pihak lain.

Atas klarifikasi Ombudsman terse-but, pada 18 Februari 2014, pelapor menemui terlapor untuk membahas hal

tersebut dan dapat disimpulkan bahwa terlapor tetap bersikukuh pada alasan tersebut meski pelapor telah memberi sanggahan bahwa perolehan SHM a.n. H. Djafar tidak sesuai prosedur yakni diperoleh atas dasar rekomendasi HGU. Beberapa bidang tanah di lokasi yang sama telah mendapatkan SHM dan ber-proses di BPN. Terlapor juga tidak bisa menunjukkan surat keberatan pihak lain tersebut.

Saya mohon bantuan DPR RI untuk membantu menyelesaikan permasala-han tersebut agar tidak terjadi diskrimi-nasi terhadap masyarakat yang membu-tuhkan pelayanan

Madagas Jamb

Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

Laporan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan Publik

Bantuan Hukum Tuntutan Mantan Karyawan PT. Vico Indonesia


Kami ingin melaporkan masalah pe-nyerobotan tanah milik ahli waris Dien Melanyur Tamen seluas 1.300 hektar yang terletak di Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kali-mantan Timur yang dilakukan oleh PT Gunung Bara Utama (PT GBU) untuk kegiatan penambangan batubara, pa-dahal para ahli waris Dien Melanyur Ta-men tidak keberatan dengan kegiatan PT GBU tersebut apabila diberikan ganti rugi/kompensasi yang sesuai atas tanah tersebut.

Bahwa PT. GBU telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Dirjen Minerba, namun tanpa melalui proses pelepasan hak atas tanah, bah-

kan pemilik tanah tidak mengetahui bahwa tanah mereka masuk ke dalam area tambang PT.GBU, padahal tanah adat tersebut tidak pernah diperjualbe-likan kepada pihak lain.

Kami kecewa dengan kegiatan PT. GBU tersebut karena didukung oleh oknum anggota Polres Kutai Barat dan Polda Kalimantan Selatan serta pihak Pemkab Kutai Barat untuk intimidasi dan memaksa para ahli waris untuk melepas hak kepemilikan tanah dengan mem-berikan ganti rugi yang jumlahnya tidak sesuai, bahkan 3 (tiga) orang ahli waris sempat ditahan oleh pihak Polres Kutai Barat karena diduga melakukan tindak pidana merintangi atau mengganggu

usaha pertambangan dari pemegang izin yang sah yaitu memasang portal dan mencoba menghadang kendaraan/alat-alat berat milik PT. GBU yang keluar masuk areal pertambangan. Menurut kami, tindakan aparat kepolisian dan pemkab tersebut adalah sewenang-wenang dan anarkis, merampas hak-hak masyarakat.

H. Djoni Lubis

DPP LSM Aliansi Indonesia

Jakarta Timur, DKI Jakarta

Saya ingin melaporkan adanya pem-buangan air limbah ke Sungai Cisadane oleh PT Indah Kiat Tangerang, yang selama bertahun-tahun berlangsung tanpa ada tindakan dari instansi yang berwenang. Padahal Sungai Cisadane merupakan sumber air yang dipakai

oleh PDAM untuk diolah menjadi air mi-num yang dikomsumsi masyarakat Kota Tangerang dan sekitarnya.

Pada kesempatan ini pula saya me-minta agar diberi kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kasus

pencemaran tersebut di DPR.

Arisardjono

Pamulang Tangerang Selatan

Kami menyampaikan permohonan penyelesaian areal pengganti/tukar menukar Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan yang terletak di Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung yang hingga saat ini belum mendapat tang-gapan.

Bahwa sebagian kawasan hutan tersebut dilepaskan dan diserahkan dalam bentuk HGU kepada PT. Bumi Sumber Sari seluas 10.510 ha sebagai perkebunan tebu sesuai Keputu-san Menteri Kehutanan No.281/KPTS-VII/1985 dengan per-syaratan PT. Bumi Sumber Sari harus segera menyerahkan areal pengganti dengan luas minimal sama sebagaimana Keputusan Gubernur Lampung No. G/043/BAPPEDA/HK/1986 tentang penetapan areal pengganti tersebut.

Bahwa selain kepada PT Bumi Sumber Sari, Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan tersebut juga dilepaskan dan diserahkan kepada PT. Indolampung Buana Makmur, PT. Rejo Sari Bumi, dan PT. Gunung Madu Plantation.

Kami khawatir dengan berlarut-larutnya penyelesaian ma-salah areal pengganti akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan antara masyarakat hukum adat dengan ma-syarakat perambah atau pihak perusahaan akibat ketidakte-gasan Kementerian Kehutanan.

Seharusnya areal pengganti tersebut dikukuhkan sebagai kawasan hutan produksi tetap register 47 Way Terusan sesuai peruntukan awal dalam pembebasan dari masyarakat hukum adat yaitu kawasan kosong dari masyarakat perambah hutan.

Hamsin Jalil

Wakil masyarakat hukum adat Kampung Mataram Udik

Lampung Tengah

Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Masyarakat Adat di Kec. Nyuatan

Pembuangan Air Limbah PT. Indah Kiat Tangerang

Penyelesaian Areal Pengganti Kawasan Hutan Produksi


PROLOG

Ruang Rapat Paripurna DPR penuh terisi oleh para anggota dewan. Perbincangan seputar dua kandidat presiden

dalam pilpres menghangat. Maklum, hari itu Rapat Paripurna DPR digelar satu hari sebelum hari pencoblosan pilpres. Sebagian anggota dewan lainnya sibuk memberi keterangan pers soal pilpres dan pemerintahan baru yang akan datang.

Dan salah satu agenda rapat waktu itu juga menyangkut poli-tik anggaran untuk pemerintahan mendatang. Presiden terpilih akan menggunakan Rancangan Angga-ran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2015 yang telah di-susun pemerintah dan Badan Ang-garan (Banggar) DPR RI. Rapat Pari-purna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menga-gendakan laporan Banggar untuk RAPBN 2015.

Wakil Ketua Banggar Yasonna H. Laoly naik podium, menyampaikan laporannya. Asumsi dalam RAPBN 2015 pun dipaparkan sebagai acu-an bagi pemerintahan mendatang mengelola perekonomian negara. Asumsi dasar, memang, kerap meleset dari perkiraan. Kali ini, dalam RAPBN 2015 asumsi sudah tersusun dan disepakati. Pertumbu-han ekonomi di kisaran 5,5%-6%. Inflasi disepakati 3,5%-5%. Semen-tara nilai tukar dipatok Rp11.500-Rp12.100 per dollar.

Semua asumsi masih di atas ker-tas. Kelak, mungkin terkoreksi lagi saat pengajuan APBN Perubahan.

Dan yang menarik, momentum tahun 2015 merupakan tahun awal dari rencana pembangu-nan jangka menengah nasion-al (RPJMN). Dan RAPBN 2015 bisa menjadi landasan untuk memulai pembangunan jangka menengah itu.

Yasonna saat memba-cakan laporan Banggar me-ngatakan, “Tema arah kebi-jakan fiskal pada tahun 2015 adalah penguatan kebijakan fis-kal dalam rangka percepat an per-tumbuhan ekonomi yang berkelan-jutan dan berkeadilan.” Untuk itu, lanjut Yasonna, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong akselerasi pertumbuh an ekonomi yang berkelanjutan sekaligus per-baikan pemerataan hasil-hasil pem-bangunan.

Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman kepada Parlementaria perte-ngahan Juli lalu, menilai, spirit yang disampaikan pimpinan Banggar tersebut sudah ideal. Kebijakan fis-kal, memang, selalu diarahkan un-tuk stimulus fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi (baca wa-

wancara dengan M. Sohibul Iman).

“Tentu spirit kita ingin seperti itu. Kita harus memahami bahwa APBN itu instrumen fiskal pemerintah untuk menstimulasi dan mendina-misasi pembangunan itu sendiri, sehingga pembangunan bisa tum-buh dengan baik dan berkelanjut-an. Nah, karena niat kita seperti itu, tinggal bagaimana kemudian itu di-buktikan di dalam politik anggaran,”

jelas Sohibul.

Karena suksesi kepemimpinan nasional segera terjadi di depan mata, tentu saja pemerintah harus berkonsultasi dengan presiden ter-pilih untuk menyesuaikan kembali arah politik anggaran. Presiden ter-pilih sangat berkepentingan dengan materi penyusunan RAPBN 2015, karena dialah yang menggunakan sepenuhnya anggaran tersebut.

Materi anggaran negara ini kelak menjadi dasar bagi presiden terpilih untuk mengelola anggaran sesuai visi misinya. Tahun ini, pemerin-tah harus menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) untuk dijalankan pemerintahan baru. Di sinilah pen-tingnya konsultasi dengan presiden terpilih. Banggar pun sudah mem-bentuk Panja RKP dan Prioritas Ang-garan tahun 2015.

Anggaran memang menjadi in-strumen politik dan ekonomi. Bah-kan, dari penyusunan anggaran tersebut kita bisa melihat titik berat


arah kebijakan suatu rezim. Dan ta-hun ini merupakan tahun transisi politik anggaran. Karena pemerin-tahan SBY berakhir pada Oktober, maka RAPBN 2015 disahkan lebih cepat, yaitu pada September, dari tradisi sebelumnya pada setiap Ok-tober. Pada 2015 nanti kita akan melihat perubahan arah politik ang-garan, karena rezim telah berganti.

Ekonom Faisal Basri di Harian Kompas edisi 14 Juli 2014, menulis, pemerintahan baru harus melaku-kan reformasi struktural untuk membenahi kerapuhan struktur perdagangan luar negeri. Bahkan, Bank Indonesia juga disarankan memberi tambahan energi bagi presiden baru untuk mengakse-lerasi pertumbuhan ekonomi. Bila pertumbuhan ekonomi tak pernah beranjak dari 6%, rakyat Indonesia tak kunjung sejahtera.

Dapur Anggaran

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengetuk palu dan putusan pun telah dijatuhkan. Dalam amar putu-sannya, Banggar DPR tak boleh lagi membahas satuan tiga dan mem-beri tanda bintang pada mata ang-garan. Sohibul Iman dan Yasonna sependapat bahwa putusan MK yang menyangkut larangan mem-bahas anggaran hingga satuan tiga, salah alamat. Itu bukan ranah pem-bahasan Banggar, melainkan komi-si-komisi di DPR dengan para mitra kerjanya.

Tapi bila menyangkut larangan memberi tanda bintang, baik So-hibul Iman dan Yasonna sepakat menerimanya. Itu penting dilaku-kan Banggar. Sebelumnya, sering kali Banggar memberi tanda bintang pada mata anggaran, karena belum ada konsolidasi atau kesepakatan bulat antara pemerintah dan DPR. Pascaputusan MK itu, Banggar han-ya boleh bersikap menerima atau menolak atas usulan anggaran yang diajukan pemerintah. Putusan ini sangat diterima DPR.

Dengan begitu, Banggar bekerja

semakin ideal sebagai dapur politik anggaran. Yasonna menjelaskan, Banggar bicara pada isu-isu besar, misalnya pengentasan kemiskinan, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan infrastruktur (lihat: Banggar Hanya Bahas Program). Di sisi lain, Banggar juga harus meng-usahakan bagaimana pendapatan selalu lebih besar daripada belanja negara.

Dalam laporannya, Banggar DPR telah menyusun kebijakan di bidang pendapatan negara tahun 2015 dengan membidik perpajakan. Per-tama, menyempurnakan regulasi dan penggalian potensi pajak. Ke-dua, pajak untuk stabilisasi ekonomi nasional dengan mengoptimalkan bea masuk, bea keluar, dan PPh. Ke-tiga, pajak untuk tingkatkan daya sa-ing dan nilai tambah. Dan terakhir, pajak untuk kendalikan konsumsi barang kena cukai, terutama tarif cukai hasil tembakau.

Sementara penerimaan dari sek-tor migas di tahun 2015, Banggar telah menyusun startegi, yaitu me-ningkatkan produksi migas, penca-paian target lifting minyak mentah dan gas bumi, efisiensi cost recovery, dan memperbarui harga jual gas. Pada asumsi dasar RAPBN 2015, Banggar telah menyepakati harga minyak 95-110 dollar per barel. Lifting minyak 830-900 ribu barel per hari. Lifting gas bumi 1.200-1.260 barel setara minyak per hari. Dan lifting migas 2.030-2.160 barel se-tara minyak per hari.

Untuk mengoptimalkan pendapat-an dari sektor migas, Banggar sem-pat mendesak pemerintah dan Pertamina untuk menggarap kilang-kilang baru. Namun, dengan alasan cost yang terlalu mahal, kilang baru belum tergarap. Mandeknya pem-bangunan kilang minyak baru, kare-na umumnya investor punya keingi-nan berbeda dan spesifik. Investasi kilang minyak, memang, sangat be-sar, sekitar 9 miliar dollar AS untuk kilang berkapasitas 300 ribu barel per hari. Sementara keuntungannya hanya 2%.

Inilah yang perlu dipikirkan segera dalam agenda politik anggaran. Ke-butuhan terhadap minyak mentah akan selalu tinggi. Sementara perse-diaan minyak di Indonesia sangat minim. Sektor energi, memang, ter-masuk yang selalu kedodoran dalam merancang postur APBN. Produksi yang kurang dan subsidi yang terus membengkak telah menggerogoti anggaran negara.

Anggota Komisi VII yang sekaligus Anggota Banggar DPR Satya Widya Yudha, mengungkapkan, subsidi energi mencapai Rp350 triliun dalam APBN-P 2014. Subsidi itu ter-diri dari subsidi BBM Rp245,4 triliun dan subsidi listrik Rp103,8 triliun. Bahkan, dalam APBN berjalan 2014 saja, subsidi BBM sudah mencapai Rp282,1 triliun dan subsidi listrik Rp71,3 triliun.

“Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah terobosan untuk menekan subsidi BBM dan subsidi listrik agar tidak terus membeng-kak. Salah satunya dengan manaje-men belanja volume BBM bersubsidi yang harus ditekan agar tidak over kuota setiap tahunnya. Selain itu, penerapan teknologi radio frequency identification (RFID) jangan sam-pai menjadi wacana terus menerus oleh pemerintah. Program itu harus dijalankan secara konkret sehingga volume BBM bersubsidi bisa dikon-trol secara ketat dan efisien,” tegas Satya.

Begitulah realitas pengelolaan anggaran nasional. Banyak celah yang masih bisa kita optimalkan untuk meningkatkan pendapatan. Dan banyak celah penghematan pula untuk menekan pengeluaran. Kini, dengan wajah politik angga-ran yang baru, Banggar bisa lebih fokus memperhatikan isu-isu besar di bidang pendapatan dan belanja negara. Banggar tidak lagi disibuk-kan de ngan konfirmasi pengeluaran anggar an dengan memberi tanda bintang. Inilah politik anggaran masa depan. (Tim Laput)


LAPORAN UTAMA

Masih Ada Ruang Fiskal Bagi Presiden Baru

Ada salah alamat ketika Mahkamah Konsti-tusi (MK) memutuskan agar Badan Angga-ran (Banggar) DPR RI tidak lagi membahas mata anggaran hingga ke satuan tiga. Se-lama ini, Banggar memang tidak pernah

membahas hingga ke satuan tiga. Itu ranah komisi-komisi di DPR. Namun, untuk pemberian tanda bintang dalam pembahasan anggaran, Banggar DPR sepakat menerima keputusan MK.

M. Sohibul Iman Wakil Ketua DPR RI, melihat, sejak ada keputusan MK tersebut, Banggar bekerja lebih ideal. Ia hanya berada di ranah budget policy, tidak

lagi di budget allocation. Ditemui reporter M. Husen dan fotografer Naefuroji dari Parlementaria, di ruang kerjanya pertengahan Juli lalu, Sohibul menilai, masih ada ruang fiskal bagi presiden baru untuk bermanuver dengan berbagai program kerjanya. Berikut ini petikan hasil wawancaranya.

MK telah membatalkan kewenangan Badan Anggaran (Banggar) untuk bahas mata anggaran secara teknis dengan pemerintah. Ke depan bagaimana peran Banggar yang ideal di DPR?

Pertama yang harus diketahui publik ialah ketika


B an g gar t i dak b o l e h membahas satuan tiga, i tu seb etu lny a s a lah alamat, karena selama ini Banggar juga tidak bahas satuan tiga. Yang membahas satuan tiga itu adalah komisi. Jadi, poin untuk tidak membahas s a t u a n t i g a b e r u p a kegiatan dan jenis barang, sesungguhnya mamang bukan Banggar.

P e r a n B a n g g a r y a seperti biasa, melakukan sinkronisasi dari apa yang sudah dibahas di komisi. Dan kemudian disesuaikan d e n g an p l a fo n y an g tersedia. Yang berubah itu justru di komisi. Memang di dalam keputusan MK, larangan komisi untuk melakukan pembahasan s a m p a i s a t u a n t i g a pakai keputusan sapu jagad, karena memang keputusannya ke Banggar. Kalimatnya itu begini: “Yang terkait dengan kegiatan dan jenis belanja pada pasal-pasal lain harus dimaknai sama”.

Kebetulan di UU yang di-judicial review itu, komisi berhak membahas sampai satuan tiga. Nah, karena itu, kami menerima juga dengan legowo. Jadi, dokumen yang disetujui di komisi sampai program. Saat pembahasan, anggota nanti bisa bertanya sampai kegiatan, itu tergantung situasi. Tapi, yang jelas berubah itu dokumen yang ditandatangani DPR tidak ada lagi sampai ke satuan tiga.

Bagaimana dengan pemberian tanda bintang?

Nah, kalau isu ini sangat tepat. Kami menerima. Keputusan MK itu, terhadap usulan APBN sikapnya cuma dua, menerima atau tidak menerima. Jadi, tidak bisa jadi menerima dengan tanda bintang. Kalau menerima, ya harus terima semuanya. Begitu juga sebaliknya. Soal ini sekali lagi kami terima. Kami akan lakukan itu.

APBN berikutnya tidak akan ada lagi bintang-bintang. Tapi, kami juga meminta kepada pemerintah, kalau kami tidak boleh dibintangi, Menkeu juga tidak boleh membintangi terhadap anggaran internal mereka. APBN itu, kan, sudah disetujui, mengapa harus dibintangi lagi. Kemarin diskusi dengan pemerintah harus recive local, kami tidak membintangi, mereka juga tidak boleh membintangi.

Sempat terwacanakan Banggar dihapus saja, walau akhirnya diputuskan tetap ada. Pendapat Anda?

Ya, silakan saja, tapi kemarin RUU MD3 telah diputuskan, Banggar tetap ada. Dulu, saya termasuk yang mengusulkan Banggar dihapus, bila peran Banggar seperti sekarang ini. Kenapa Banggar yang sekarang itu mengarah ke budget allocation? Yang ideal itu, Banggar harus mengarah ke budget policy. Dia menetapkan politik anggaranya, bukan alokasi anggaran.

Nah, karena itu dari diskusi kami dengan pimpinan Banggar dan wakil pemerintah, ke depan kita akan lebih memperbaiki performa Banggar, agar Banggar ini sesuai dengan martabatnya, yaitu berbicara tentang budget policy, bukan budget alocation.

Bagaimana Anda melihat asumsi dasar di RAPBN 2015?

Ya, itu, kan, masih dalam tahap pembahasan. Kita, sih, berharap karena tahun depan ada pemerintahan baru, sehingga asumsi-asumsi makro yang kita tetapkan sekarang betul-betul bisa direalisasikan pemerintah dengan sungguh-sungguh. Banyak anggota dewan saat di rapat paripurna sering mengatakan, setiap asumsi makro banyak melesetnya. Nah, kita berharap ke depan tentu tidak demikian.

DPRPEMERINTAHPRESIDEN

Dikembalikanuntuk

dilaksanakan

APBNTahun lalu

APBN/UURAPBN disidangkan

Diajukan

Menyusun RAPBN dalam bentuk

Nota Keuangan

Ditolak

Diterima


Pimpinan Banggar menyatakan strategi fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus, guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Apakah arah ini sudah ideal menurut Anda?

Tentu spirit kita ingin seperti itu. Kita harus memahami bahwa APBN itu instrumen fiskal pemerintah untuk menstimulasi dan mendinamisasi pembangunan itu sendiri, sehingga pembangunan bisa tumbuh dengan baik dan berkelanjutan. Nah, karena niat kita seperti itu, tinggal bagaimana kemudian itu dibuktikan di dalam politik anggaran.

Misalnya, kalau bicara pembangunan berkelanjutan, aspek-aspek apa saja yang selama ini menjadi hambatan besar dalam pembangunan. Nah, itu harus kita berikan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur. Menurut saya infrastruktur harus diprioritaskan, karena dengan pembangunan infrastruktur nanti akan memberikan multiflyer effect yang luar biasa kepada sektor-sektor lain, sehingga diharapkan pembangunan ini bisa lebih baik.

Kita harus bisa menekan jangan sampai belanja barang jauh lebih besar daripada belanja modal. Infrastruktur ini, kan, belanja modal. Kalau dari tujuan, sih, oke. Tapi, bagaimana rilnya dalam pembagian anggarannya sendiri. Yang kedua terkait dengan masalah jaminan sosial. Jaminan sosial ini kita sudah menetapkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga harus menjadi perhatian. Kalau pendidikan, kan, sudah. Menurut saya hal-hal yang dapat menjamin adanya sustainability harus kita utamakan.

Anggaran negara memiliki peran besar untuk menilai arah keberpihakan terhadap sebuah rezim. RAPBN 2015 disusun oleh pemerintahan SBY lalu dilaksanakan oleh pemerintahan baru. Apakah nanti akan ada gap dalam pelaksanaanya?

Pertama, ini menurut saya blessing in disguised atau berkah tersamar dari keputusan MK itu. Kalau sekarang ditetapkan sampai program, berarti pemerintah berikutnya punya keleluasaan dari sisi kegiatan. Dia masih punya ruang untuk bermanuver. Sebab kalau sampai kegiatan, dia akan terpaku.

Kedua, memang menteri keuangan yang sekarang, setelah konsultasi dengan Presiden, di pengantar pidato waktu mengajukan RAPBN tahun 2015, dia mengatakan bahwa RAPBN 2015 ini bersifat baseline, artinya dia lebih diarahkan agar birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat bisa jalan.

Jadi tidak sedetail ketika pemerintahanya bukan transisi. Sekarang Presiden dan Menkeu sudah memberikan keleluasaan, RAPBN 2015 ini untuk pemerintahan yang akan datang bisa bermanuver. Ada ruang fiskal buat dia.

Jadi dia bisa beradaptasi?

Ya, insya Allah ada. Jadi sudah dipertimbangkan. Karena ini tahun transisi, maka APBN yang dibuat harus tetap memberikan kebebasan ruang fiskal untuk presiden berikutnya. (mh) Foto: Naefurdjie, Andry/ Parle/Hr.

Tentu spirit kita ingin seperti itu. Kita harus memahami bahwa APBN itu instrumen fiskal pemerintah untuk menstimulasi dan mendinamisasi pembangunan itu sendiri, sehingga pembangunan bisa tumbuh dengan baik dan berkelanjutan. Nah, karena niat kita seperti itu, tinggal bagaimana kemudian itu dibuktikan di dalam politik anggaran.

LAPORAN UTAMA


Banggar Hanya Bahas Program

Pascaputusan Mahka-mah Konstitusi (MK) yang memutuskan agar Badan Anggaran (Bang-gar) DPR tak lagi mem-

bahas anggaran hingga ke satuan tiga dan tak boleh memberi tanda bintang pada mata anggaran, di-sambut baik oleh Banggar DPR dan pemerintah. Spirit keputusan itu adalah bahwa Banggar hanya mem-bahas program, tidak pada kegiatan.

Namun, kalangan di DPR menilai, hanya larangan pemberian tanda bintang yang tepat ditujukan kepada Banggar DPR. Sementara putusan MK yang menyangkut larangan membahas hingga ke satuan tiga, tidak tepat diarahkan ke Banggar. Itu adalah ranah pambahasan di setiap komisi DPR dengan para mitra kerjanya. Inilah yang disayangkan dari putusan MK tersebut.

Adalah Wakil Ketua Banggar DPR Yasonna H. Laoly yang banyak mem ber i penje lasan seputar kiprah Banggar selama ini. Kepada Parlemenataria yang menemuinya di ruang kerja pertengahan Juli lalu, anggaota F-PDI Perjuangan itu, menegaskan, selama ini hanya komisi-komisi DPR yang bahas anggaran hingga ke satuan tiga. Banggar hanya mensinkronisasi usulan-usulan dari setiap komisi untuk disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada.

“Justru sebetulnya ada kesaalahan dari teman-teman yang mengajukan gugatan, bahkan MK sendir i. Seolah-olah semua mata anggaran dibahas di Banggar. Proses pem-bahasan sampai unsur kegiatan itu, kan, di komisi. Keputusan komisi itu lalu diserahkan ke Banggar. Nah, Banggar mensinkronisasi,

karena usulan-usulan dari komisi banyak sekali, sementara uangnya terbatas,” papar Yasonna.

Pihaknya mengaku heran, me-ngapa selama ini Banggar yang disalahkan. Padahal, Banggar tak pernah membahas hingga ke satuan tiga. Usulan anggaran hingga satuan tiga dari setiap komisi, sering kali dikembalikan oleh Banggar, karena tidak realistis dengan alokasi yang ada. Banggar-lah yang merapikan semua usulan anggaran dari setiap komisi dan mendiskusikannya dengan pemerintah melalui proses Panitia Kerja (Panja).

Menurut Yasonna, dengan pola kerja Banggar yang ada sekarang masih menyisakan persoalan. Ketika mitra kerja komisi memita anggaran untuk suatu program, Banggar menyepakati anggaran tersebut


dalam bentuk “gelondongan” anggaran tanpa ada rincian teknis. Celah kerawanan ini harus diawasi dengan sangat ketat. Ke mana saja “gelondongan” anggaran tersebut nanti digunakan.

“Kami (Banggar) tidak tahu apa yang terjadi dalam pembahasan mitra kerja dengan komisi DPR. Kami sahkan tanpa tahu uang segitu banyaknya akan ke mana. Ini kan persoalan juga. Mulai dari sini kita perketat pengawasan pelaksanaan anggaran. Jadi, komisi dengan mitra kerjanya mulai sekarang harus memperketat proses pengawasan pelaksanaan anggarannya. Sebagai wakil rakyat, kami diberi mandat oleh rakyat untuk menggunkaan, mengawasi, dan merumuskan ke mana uang rakyat ini diarahkan.”

Politik Anggaran

Banggar beker ja di tataran kebijakan makro (budget policy). Sekali lagi tidak bekerja di wilayah pembagian alokasi anggaran setiap kementerian dan lembaga (budget allocation). Ketika bicara politik anggaran di Banggar, maka yang dibicarakan adalah program kerja dari setiap kementerian dan lembaga (KL). Bila ada program kerja pengentasan kemiskinan, itulah yang dibahas anggarannya di Banggar bersama pemerintah.

Pemberian tanda bintang pada mata anggaran, seperti sering dilakukan Banggar sebelum ada putusan MK, dipastikan tak ada lagi. Tanda bintang berarti ada mata anggaran yang diblokir, karena belum ada kesepakatan penuh antara Banggar dan pemerintah. Kini, yang ada adalah usulan anggaran KL itu ditolak atau diterima.

Yasonna menjelaskan, politik anggaran bicara pada isu-isu besar, misalnya pengentasan kemiskinan, kedaulatan pangan, energi, dan infrastruktur. “Kalau bicara pangan, irigasi harus diperbaiki. Mau cetak sawah tidak ada irigasi, ya tidak jalan. Atau kalau mau membangun infrastruktur, infrastruktur mana dulu. Bisa tidak trasportasi ini betul-betul dapat menciptakan multiplayer effeck bagi pembangunan ekonomi,” kata Yasonna.

Yang perlu diantisipasi dari politik anggaran, sambung Yasonna, adalah ledakan penduduk. Sumber daya alam kita bisa terkuras habis untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Begitu juga kebutuhan t e r h a d ap an g g ar an n e g ar a . Dalam pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP) untuk menyusun RUU APBN 2015, sudah disadari betul potensi ledakan penduduk tersebut. Pada 2035 penduduk

Indonesia diperkirakan mencapai 300 juta jiwa.

“Kalau ini dibiarkan, sumber daya alam kita akan terkuras dan pertumbuhan ekonomi juga ikut terkuras. Sudah ada kesepakatan pengendalian penduduk. BKKBN harus diperkuat,” jelas Yasonna. Di sini akan terlihat bagaimana pemerintah menyusun anggaran untuk program pengendalian penduduk. Ini semua menyangkut kebijakan anggaran (budget policy).

P r o g r a m “ h e n g k i p e n g k i ”, begitu Yasonna memberi istilah akan terlihat dalam pembahasan anggaran. Yang dimaksud adalah praktik KKN dalam penyusunan a n g g a r a n u n t u k p r o g r a m pemerintah tersebut. Proyek “hengki pengki” itu juga kerap terlihat saat komisi membahas anggaran dengan mitra kerja. Inilah saatnya Banggar bekerja di ranah kebijakan saja. Dengan begitu celah praktik KKN bisa diminimalisir.

Subsidi Energi

Subsidi energi sudah membengkak begitu besar. Tentu ini membebani anggaran negara. Seiring dengan itu, mafia migas juga perlu diberantas, karena hingga kini belum ada kilang minyak baru untuk menambah produksi migas di dalam negeri. Yasonna mengungkapkan, dalam rapat Banggar yang membahas energi, pemerintah dan Pertamina sudah ditantang membuat kilang-

Subsidi energi sudah membengkak begitu besar. Tentu ini membebani anggaran negara. Seiring dengan itu, mafia migas juga perlu diberantas, karena hingga kini belum ada kilang minyak baru untuk menambah produksi migas di dalam negeri.

LAPORAN UTAMA


kilang baru. Bahkan, ditantang pula terhadap kebutuhan anggarannya.

Pihak pemerintah dan Petamina berkilah anggarannya terlalu mahal untuk mencari dan membuat kilang baru. Perlu dicermati jawaban p e m e r i n t a h d a n P e r t a m i n a tersebut. Ada apa di balik semua itu. Padahal, ini terkait dengan politik anggaran untuk mensejahterakan rakyat. Subsidi BBM sudah banyak menyerap komposisi anggaran kita. Maka, sektor ini menjadi PR besar bagi pemerintahan baru nanti.

Diungkapkan Yasonna, subsidi BBM sudah mencapai Rp300 triliun. Dan ke depan subsidi itu akan bergerak mencapai Rp400 triliun. “Kalau dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan di sektor lain, sudah banyak yang kita kerjakan. Jadi, pada pemerintahan 5 tahun ke depan harus bisa mengurangi subsidi BBM.”

Hal yang sama juga terjadi pada subsidi l istrik. Banggar selalu dipusingkan soal subsidi listrik. Kalau dinaikkan tarif listrik, rakyat ribut. Kenaikan tarif mau tidak mau

harus dihadapi. Inilah yang sejak dari dulu kita terlalu dimanjakan dengan subsidi. Selain itu, anggaran yang tidak efisien di PLN juga harus dipangkas. Dengan begitu, alokasi anggaran untuk sektor energi betul-betul optimal.

Sumber-sumber energi baru yang murah dan ramah lingkungan perlu segera dikembangkan. Energi non biofosil seperti panas bumi, tenaga uap, dan batu bara bisa menggantikan listrik dan BBM. Kita baru berhasil mengganti konsumsi minyak tanah dengan gas. Banggar DPR terus mendesak pemerintah agar menggarap program energi baru dan terbarukan. Ini penting untuk mengurangi defisit anggaran.

Pemerintahan Baru

RAPBN 2015 sudah disusun oleh pemerintahan SBY. Kelak yang memanfaatkan anggaran tersebut adalah pemerintahan baru. Calon pres iden terp i l ih nant i akan membentuk tim untuk berkonsultasi dengan pemerintahan SBY supaya t idak ada kesenjangan dalam penggunaan anggaran. RAPBN

2015, tentu terkait dengan rencana kerja pemerintah (RKP).

Visi misi calon presiden terpilih mulai dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perlu diketahui, tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN. Dalam laporan Banggar DPR yang disampaikan Yasonna pada Rapat Paripurna 8 Juli 2014, dikatakan, RKP dan prioritas anggaran tahun 2015 proses penyusunannya menunggu visi misi calon presiden terpilih. Rentang waktu RPJMN adalah 2015-2019.

Visi misi calon presiden terpilih mau tidak mau akan mewarnai RAPBN 2015. Masih ada ruang fiskal bagi pemerintahan baru untuk mengelola anggaran negara sesuai arah kebijakan pemerintahannya. RAPBN 2015 akan diketuk pada September 2014. “Tim pemerintah har us b er konsu l t as i den gan pres iden te r p i l ih , agar b i s a sesuai dengan visi misinya saat disampaikan di hadapan rakyat,” Yasonna menerangkan. (mh) Foto: Naefurodjie, Andry/Parle/Hr.

Rapat Paripurna: Jawaban Pemerintah atas PemandanganUmum Fraksi-fraksi

Atas RUU APBN

Rapat Paripurna: Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas RUU

APBN

Pengajuan RUU APBN oleh Pemerintah

Kepada DPR Rapat Kerja Komisi I s.d. XI

dgn Mitra Kerjanya membahas alokasi anggaran untuk program, Proyek dan Kegiatan Kementerian

Negara/ Lembaga dan menyampai-kan ke Badan Anggaran secara

tertulis.• Menyempurnakan hasil sikronisasi dari Badan Anggaran secara tertulis •Menyampaikan hasil penyempur-naan sinkronisasi ke Badan Angga-

ran utk bahan akhir penetapan APBN

Rapat InternalPanitia Anggaran untuk Memba-has Hasil pembahasan rapat kerja

Komisi I s.d. XI dengan Mitra Kerjanya dalam rangkaPembahasan RKA K/L

Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan Meneg. PPN/Kep. Bappenas dan Gubernur

Bank Indonesia 1. Pengantar Ketua Badan Anggaran

2. Laporan panitia kerja3. Pembacaan naskah RUU APBN

4. Pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi

5. Pendapat Pemerintah6. Penandatanganan

naskah RUU APBN7. Pengambilan keputusan untuk

dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II

Rapat Paripurna1. Penyampaian laporan yang

berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembi-

caraan Tingkat I.2. Pernyataan persetujuan /atau penolakan dari tiap-tiap fraksi

& anggota secara lisan yg diminta oleh pimpinan rapat paripurna;,3. Pendapat akhir Presiden yang

disampaikan olehMenteri yang mewakilinya.

Rapat Kerja Badan Anggaran denganMenteri Keuangan

Meneg. PPN/ Kep. Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia

ALUR PEMBAHASAN RAPBN


Badan Anggaran dan Politik Fiskal

AP B N ( A n g g a r a n Pendapatan dan Be-lanja Negara) memiliki makna yang strategis dalam memengaruhi

arah pembangunan ekonomi dan sosial negara. Dalam konstitusi, APBN ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Penetapan oleh kedua lembaga negara terse-but memberi tanda betapa pen-tingnya peran APBN bagi negara. Pemerintah merupakan simbol tek-nokrasi yang diharapkan mampu mendesain anggaran secara optimal sesuai dengan kebutuhan. Semen-tara itu, DPR adalah representasi dari suara rakyat yang diharapkan sanggup mengartikulasikan kepen-tingan masyarakat, yang sebagian bisa dipenuhi dari program APBN. Dengan situasi tersebut, pemerin-tah dan DPR harus aktif menyiap-kan format anggaran setiap tahun

agar tujuan konstitusi dapat dicapai dengan mengoptimalisasikan ke-beradaan APBN.

Teknokratis dan Politik

Jika menyimak bangunan konsep di atas, maka peran DPR lebih ban-yak kepada aspek “politik anggaran”, sedangkan pemerintah lebih beker-ja pada aspek “teknokratis”. Aspek teknokratis itu berbicara soal desain kebijakan dan program yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Efisiensi mendeskripsikan seberapa baik pengorganisasisan pemanfaatan sumber daya dalam memproduksi pelayanan. Semen-tara itu, efektivitas adalah derajat kesanggupan sebuah sistem untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan, misalnya: (i) ak-sesibilitas (aspek-aspek semacam kesanggupan, representasi di antara

kelompok-kelompok yang menjadi prioritas, dan keterjangkauan fisik); (ii) kesesuaian (menyocokkan pela-yanan dengan kebutuhan masyara-kat); dan (iii) kualitas (proses perte-muan standar yang dibutuhkan atau timbulnya kegagalan pelayanan) [Dollery dan Wallis, 2001].

Sebaliknya, politik anggaran di-maknai sebagai keberpihakan ke-bijakan dan alokasi anggaran yang secara sadar ditujukan untuk men-jalankan mandat konstitusi. Politik anggaran merupakan fundamen-tal fiskal yang akan menentukan kemana arah kebijakan ekonomi dijalankan. politik anggaran/fiskal merupakan cermin dari mandat kon-stitusi dan kepentingan rakyat yang harus disuarakan oleh DPR. Sayang-nya, sampai hari ini aspek itu nyaris diabaikan sehingga politik anggaran tidak memantulkan cahaya yang

LAPORAN UTAMA


terkandung dalam konstitusi. Arah APBN praktis hanya ditentukan oleh pemerintah, sehingga ruh APBN menjadi hilang. Pasal-pasal ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan dan keadilan terpinggirkan karena didesak oleh kepentingan sem-pit dan jangka pendek. Akibatnya, fungsi APBN sebagai pengungkit ke-sejahteraan dan keadilan masyara-kat menjadi sirna.

Secara umum, politik anggaran yang harus diperjuangkan oleh DPR itu bermuara pada lima hal. Pertama, APBN mesti diartikan sebagai instru-men ideologis yang keberadaannya dapat mendekatkan kepada cita-cita konstitusi dan dasar negara. Kedua, anggaran harus dipastikan didesain dengan bertumpu kepada optimal-isasi pendapatan/penerimaan dan efisiensi belanja. Tidak diperkenan-kan APBN dibangun di atas praktik kebocoran penerimaan dan pembo-rosan pengeluaran, seperti praktik yang terjadi selama ini. Ketiga, spirit keadilan (sosial dan ekonomi) harus terpancar jelas dalam kebijakan dan program APBN. Fungsi redistribusi APBN sama pentingnya dengan fungsi stabilisasi dan alokasi. Keempat, kebijakan dan program APBN harus mencerminkan prioritas pe-nyelesaian masalah yang dihadapi. Kelima, seluruh UU yang menjadi panduan dalam alokasi APBN harus dipenuhi, misalnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.

Alokasi Nilai

Keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang mengurangi kewenang-an Badan Anggaran DPR, dalam be-berapa aspek –menurut saya- justru harus disambut dengan gembira.

Pengurangan kewenangan itu bisa dimanfaatkan untuk memperteguh fungsi Badan Aggaran sebagai in-stitusi “budget policy” (politik fis-kal). Pada titik ini, Badan Anggaran DPR akan fokus kepada perjuangan politik anggaran sehingga arah dan peran APBN sesuai dengan amanat konstitusi dan suara rakyat. Pemba-hasan yang bersifat teknokratis lebih baik diurus oleh pemerintah (budget allocation), asalkan setiap pro-gram yang diambil bertujuan untuk menjalankan politik anggaran yang

telah dibahas oleh Badan Anggaran. Jika program-program yang disusun tidak sesuai dengan politik angga-ran, maka Badan Anggaran tinggal memerintahkan komisi-komisi di DPR untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah.

Dengan dasar ini, Badan Anggaran akan terhindar dari dua hal yang se-lama ini selalu dituduhkan kepadan-ya. Pertama, Badan Anggaran hanya menjadi tempat negosiasi program atau proyek sehingga praktik korup-si menjadi marak. Dengan fokus ke-pada politik anggaran, maka Badan Anggaran tidak terlibat dalam pem-bahasan program, sehingga ruang negosiasi program/proyek menjadi

absen. Implikasinya, potensi korupsi menjadi kecil sehingga kepercaya-an publik menjadi pulih, ditambah pemerintah akan bekerja sungguh-sungguh untuk menjalankan pro-gramnya. Kedua, program akan lebih efektif berjalan sesuai dengan kebutuhan karena disusun secara teknokratis oleh pemerintah. Fungsi pengawasan DPR juga akan berjalan dengan baik, karena tiap keberhasi-lan/kegagalan program sepenuhnya merupakan tanggung jawab peme-rintah karena mereka yang menjadi penyusunnya.

Model inilah yang menurut saya akan membuat APBN menjadi lebih bertenaga dalam mewujudkan ke-sejahteraan ekonomi dan keadilan sosial bagi masyarakat. DPR fokus mendesain politik anggaran ber-dasarkan nilai-nilai yang terkan dung dalam konstitusi. Pada posisi ini, fungsi Badan Anggaran lebih banyak sebagai “authoritative allocation of values” sehingga kepen tingan rak-yat bisa dilindungi. Sementara itu, pemerintah konsentrasi menyusun program yang sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratis. Indikator efisiensi dan efektivitas akan dipakai oleh DPR untuk menjalankan fungsi penga-wasan. Jika praktik ini benar-benar dilakukan berdasarkan aturan main yang disepakati, maka rakyat akan percaya sepenuhnya terhadap lem-baga negara, baik pemerintah mau-pun DPR, karena kepentingannya disantuni dengan baik.

Oleh: Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef. Foto: Republika Foto: Andry/Parle/Hr.

Politik anggaran merupakan fundamental fiskal yang akan menentukan ke mana arah kebijakan ekonomi dijalankan. politik anggaran/fiskal merupakan cermin dari mandat konstitusi dan kepentingan rakyat yang harus disuarakan oleh DPR. Sayangnya, sampai hari ini aspek itu nyaris diabaikan sehingga politik anggaran tidak memantulkan cahaya yang terkandung dalam konstitusi. Arah APBN praktis hanya ditentukan oleh pemerintah, sehingga ruh APBN menjadi hilang. Pasal-pasal ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan dan keadilan terpinggirkan karena didesak oleh kepentingan sempit dan jangka pendek. Akibatnya, fungsi APBN sebagai pengungkit kesejahteraan dan keadilan masyarakat menjadi sirna.


Biro Analisa Anggaran dan Pelaksana APBN Setjen DPR RI

Proses Pembahasan APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rak-

yat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, khusus-nya dalam hal transparansi anggaran, Indonesia telah melaksanakan reformasi dalam pengelolaan keuangan negara dalam hal proses pembahasan dan penetapan APBN, partisipasi public dan mekanisme pengawasan anggaran.

Indonesia terus melaksanakan reformasi anggaran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran negara. Proses ini tidak hanya terjadi di le-vel pemerintah, namun juga melibatkan peningkatan peran parlemen dalam proses pembahasan, penetapan dan akuntabilitas anggaran.

Sesuai dengan konstitusi, DPR memiliki tiga fungsi, salah satunya adalah fungsi anggaran. Setiap tahun pemerintah mengajukan RUU APBN untuk tahun ang-garan berikutnya guna dibahas dan disetujui oleh DPR. Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN, maka Peme-

rintah menggunakan anggaran setinggi-tingginya se-jumlah anggaran tahun berjalan. Reformasi pengelo-laan keuangan negara telah melahirkan 3 (tiga) paket UU di bidang Keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam UU tersebut menegaskan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan pene-tapan anggaran, pengintegrasian sistem akun tabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, pe nyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan peng-gunaan kerangka pengeluaran jangka mene ngah dalam penyusunan anggaran. Dalam kaitan ini persetujuan anggaran yang dilakukan oleh DPR meliputi persetu-juan secara rinci yang meliputi unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

DPR RI juga memiliki peran penting dalam meru-muskan, membahas, menetapkan dan melakukan pe-rubahan terhadap APBN. Dalam hal perumusan dan

LAPORAN UTAMA


DPR

Kabinet/ Presiden

Kement.PPN/ BAPPENAS

Kement.erian KEUANGAN

Kementerian/ Lembaga

RPJM Nas

Januari - April September - Desember

1

Mei - Agustus

Penyusunan Rancangan Awal

RKP

Rancangan Akhir RKP

SEB Prioritas Program dan

Indikasi Pagu

Kebijakan Umum dan

Prioritas Anggaran

Pembahasan RKA-KL

Pembahasan RAPBN

Penelaahan Konsistensi

dengan RKP

Penelaahan Konsistensi

dengan Prioritas Anggaran

Kebijakan Pemerintah

RENSTRA KL

A

Rancangan Renja KL

SE Pagu Sementara

RKA-KL

Lampiran RAPBN (Himpunan RKA-

KL)

Nota Keuangan RAPBN

dan Lampiran

UU APBN

Keppres tentang

RKP

Keppres tentang

Rincian APBN

Rancangan Keppres ttg

Rincian APBN

Pembahasan Pokok-pokok

Kebijakan Fiskal & RKP

Konsep Dokumen Pelaksanaan

Anggaran

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran

Pengesahan

B D E Daerah C

(1)

(2) (6)

(7)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(16)

(17) (18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(1a)

(3)

(14)

(15)

(18a) (12a) (6a) (5a) 1/8/2014 Biro Analisa APBN 15

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN NASIONAL

pembahasan anggaran, peran penting DPR RI adalah membahas dan menetapkan bidang-bidang prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah yang merupakan do-kumen perencanaan Kementerian atau Lembaga untuk periode satu tahun. Peran berikutnya, DPR RI membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Kedua pe-ran ini dibahas di Badan Anggaran.

Peran terakhir DPR RI, yang dilakukan oleh Komisi adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementrian dan lembaga.

Proses Pembahasan Anggaran

Persetujuan DPR RI selambat-lambatnya 3 bulan sejak BPK menyampaikan hasil audit terhadap LKPP kepada DPR. Berdasarkan pada siklus anggaran tersebut, doku-men yang disampaikan oleh pemerintah dapat dikelom-pokkan menjadi Pre Budget Document (Pokok-pokok Kebijakan Fiskal), Executive Budget (RAPBN), Enacted

Budget (Nota Keuangan dan UU APBN), Citizen Budget (ringkasan anggaran di media massa dan website), In Year Report (laporan realisasi anggaran secara perio-dik), Mid Year Review (laporan tengah semester), End Year Report (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), dan Audit Report (Laporan Audit BPK).

DPR RI menerima dokumen RAPBN secara resmi setiap tanggal 16 Agustus. Penyampaian secara langsung oleh Presiden dalam Sidang Paripurna DPR dan DPD. Selain dokumen RUU APBN dan Nota Keuangan, Pemerintah juga menyampaikan dokumen pendukungnya, yaitu himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAK/L) seluruh Kementerian dan lembaga.

Pemerintah telah menerapkan Anggaran Berbasis Ki-nerja (Performance Based Budget) dan Kerangka Penge-luaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework). KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambil-an keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun angga-ran. Untuk pembahasan RAPBN tahun anggaran 2014,


pemerintah juga telah menyusun alokasi anggaran ke-menterian negara/lembaga untuk 3 tahun berikutnya yaitu tahun 2015-2017.

Pembahasan APBN di DPR RI melibatkan Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran. Sebelum dilakukan pem-bahasan di Komisi I-XI dan Banggar, Fraksi-fraksi me-nyampaikan Pemandangan Umum terhadap RAPBN yang diajukan oleh Presiden, kemudian Menteri Keuan-gan selaku wakil Pemerintah menanggapinya. Kedua ke giatan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ter-buka dalam waktu yang berbeda.

Setelah itu Komisi I-XI bersama mitra kerjanya mem-bahas secara detil anggaran di masing-masing Kemen-terian atau lembaga. Sementara itu, Banggar memba-has RAPBN secara keseluruhan meliputi Asumsi Makro, besaran Pendapatan Negara, besaran Belanja Negara, Kebijakan Defisit, dan Pembiayaan untuk menutup de-fisit.

Berdasarkan pada UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, DPR RI dapat mengajukan usul yang mengaki-batkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN. Pe-rubahan pada besaran asumsi makro ekonomi akan ber-dampak pada besaran pendapatan Negara, belanja Nega ra dan pembiayaan defisit APBN.

Proses perubahan anggaran dilakukan melalui me-kanisme rapat bersama antara DPR RI dengan Peme-rintah, baik di komisi terkait maupun di Badan Angga-ran. Persetujuan final terhadap APBN dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri juga oleh Wakil Pemerintah. Proses pengambilan keputusan diawali dengan Laporan Ketua Badan Anggaran yang me-nyatakan pembahasan APBN telah selesai dilaksanakan dan meminta untuk diambil keputusan.

Dalam laporan tersebut, Ketua Badan Anggaran mela-porkan juga mengenai pendapat dan catatan-catatan dari masing-masing fraksi. Kemudian Pimpinan Rapat Paripurna menanyakan kepada seluruh anggota Par-leman apakah dapat menyetujui atau menolak hasil pembahasan tersebut. Persetujuan pada dasarnya di-lakukan dengan musyawarah dan mufakat, namun apa bila tidak tercapai, maka pengambilan keputusan di-lakukan melalui pengambilan suara terbanyak (voting).

Persetujuan atas RAPBN dalam satu UU yang meliputi seluruh pendapatan, belanja, baik belanja Pemerintah pusat maupun dana transfer ke daerah, dan besaran pembiayaan defisit. Persetujuan APBN oleh DPR RI se-lambat-lambatnya harus dilakukan pada akhir bulan Ok-tober atau 2 bulan sebelum diberlakukannya UU terse-but. Jadi, pembahasan dilakukan kurang dari 3 bulan. (Tim Laput)

1/8/2014 Biro Analisa APBN 22

LAPORAN UTAMA


Beban subsidi energi dalam Angg-aran Pendapatan dan Belanja Nega-ra Perubahan (APBN-P) tahun 2014 semakin bertambah. Dalam APBN-P 2014 disetujui subsidi energi menca-pai Rp 350 triliun, terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp 245,4 triliun serta subsidi listrik yang melonjak hing-ga Rp 103,8 triliun. Padahal, dalam APBN berjalan 2014 tercatat subsidi energi masih sebesar Rp 282,1 tril-iun, dimana subsidi BBM mencapai Rp 210,7 triliun. Sedangkan subsidi listrik sebesar Rp 71,3 triliun.

“Subsidi energi ini cukup besar dan sangat mempengaruhi APBN. Dengan total anggaran sekitar Rp 1.800 triliun, subsidi kita yang men-capai Rp 350-an triliun, berarti ke-mampuan kita hanya di kisaran Rp 1.500 triliun. Anggaran Rp 350 tril-iun untuk subsidi, yang setidaknya 20% dari APBN, hangus terbuang

untuk subsidi. Belum lagi, kita utang hampir 250 triliun setiap tahunnya, sedangkan hutang ini hanya untuk membayar bunga saja, belum utang pokoknya. Kita berhutang untuk membayar hutang, malah kita ha-nya sanggup membayar bunganya saja,” jelas Anggota Badan Anggar-an DPR RI Satya Widya Yudha, saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi VII ini menya-yangkan, melonjaknya angka sub-sidi energi dalam APBN-P 2014 ini cukup menekan postur anggaran belanja negara. Hal lain yang harus mendapat perhatian akibat dam-pak bertambahnya subsidi energi, terutama peningkatan subsidi listrik yang sangat besar adalah menyusut-nya anggaran belanja untuk pem-bangunan infrastruktur. Akibatnya, pembangunan fisik berkelanjutan

yang sudah dicanangkan pemerin-tah dalam dua tahun terakhir men-jadi terganggu dan terhambat.

“Sangat disayangkan subsidi en-ergi dalam APBN selalu mengalami peningkatan. Selain menekan pos-tur anggaran itu sendiri, subsidi energi yang perlu dikritisi adalah bagaimana mengelola anggaran yang mencapai Rp 350 triliun terse-but secara efektif dan efisien seiring dengan peningkatan kebutuhan en-ergi nasional, khususnya adalah sub-sidi BBM,” tambah Politisi Golkar ini.

Satya menegaskan, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah terobosan untuk menekan subsidi BBM dan subsidi listrik agar tidak terus membengkak. Antara lain adalah perlunya manajemen belanja volume BBM bersubsidi yang harus ditekan agar tidak over kuota setiap

Subsidi Bebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


tahunnya. Penerapan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) jangan sampai menjadi wacana terus menerus oleh pemerintah. Program itu harus dijalankan secara konkret sehingga volume BBM ber-subsidi bisa dikontrol secara ketat dan efisien.

Bahkan, yang sangat disayangkan, penyaluran BBM bersubsidi selama ini juga dinilai tidak tepat sasaran. BBM bersubsidi yang seharusnya di-manfaatkan oleh warga masyarakat dengan kemampuan ekonomi ren-dah, namun kenyataan di lapangan didapati bahwa BBM bersubsidi just-ru malah dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Catatan Kemen-terian ESDM (tahun 2014), jumlah konsumen kategori mampu yang menikmati BBM bersubsidi menca-pai 70-80 persen. Hal inilah yang secara tidak langsung telah men-ciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, Satya ber-pendapat bahwa distribusi BBM bersubsidi yang selama ini dilak-sanakan secara terbuka, sebaiknya diubah menjadi pola distribusi ter-tutup. Sehingga, warga masyara-

kat kategori tidak mampu dapat menyerap BBM bersubsidi secara maksimal. Sementara, warga ma-syarakat kategori mampu didorong untuk mengalihkan konsumsinya ke BBM non-subsidi. Dengan demikian, kuota BBM bersubsidi bisa tetap ter-jaga pada angka logis. Subsidi yang selama ini diterapkan adalah pola subsidi terhadap harga harus dieva-luasi dan direvisi.

“Pada Sidang Paripurna yang lalu, fraksi kami mengusulkan kepada Pemerintah perlunya mengubah pola dari subsidi harga menjadi subsidi langsung. Subsidi langsung tidak serta merta harus dalam ben-tuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang layak mendapat subsidi. Namun, bisa dalam bentuk subsidi langsung terhadap pem-bangunan fasilitas dan sarana in-frastruktur transportasi publik yang nyaman dan memadai bagi warga masyarakat. Subsidi langsung juga bisa diberikan dalam bentuk konkret yang lain, misalnya pendidikan gra-tis 12 tahun bagi anak-anak sekolah, pelayanan kesehatan menyeluruh bagi warga masyarakat, maupun pembangunan sarana-prasarana di desa,” imbuh Satya.

Momok Seram Impor BBM

Impor BBM juga masih menjadi salah satu persoalan dalam penge-lolaan anggaran subsidi BBM. Saat ini, impor BBM Indonesia mencapai 700 – 800 ribu barel per hari. Hal ini disebabkan karena kebutuhan BBM orang Indonesia mencapai 1,4 juta kiloliter (KL) per hari. Pada-hal, produksi minyak nasional terus mengalami penurunan secara sig-nifikan, hanya 650 – 700 ribu barel per hari pada tahun 2013.

“Impor BBM membutuhkan dolar yang besar, itulah yang membuat neraca transaksi berjalan kita de-fisit, yang disebut dengan current deficit account, dimana impor kita lebih banyak daripada ekspornya. Kita punya potensi emas, nikel dan sumber energi lain yang diekspor, tapi kalah derasnya dengan impor BBM. Kita tidak bisa lepas dari defisit neraca berjalan, karena faktor impor BBM. Impor BBM itu menjadi momok dalam neraca transaksi ber-jalan kita,” tegas Satya.

Politisi asal Dapil Jawa Timur ini menambahkan, pemerintah sela-ma 10 tahun terakhir tidak memi-liki langkah konkret untuk mencari solusi mengurangi impor BBM yang jumlahnya mencapai 700 ribu barel per hari. Satya mendesak pemerin-tah untuk melakukan konversi BBM ke BBG secara bertahap sehingga ketergantungan terhadap konsumsi energi fosil bisa berkurang.

“Konversi BBM ke BBG harusnya menjadi prioritas bagi pemerintah baru, setidaknya dalam 5 (lima) ta-hun ke depan. Pemanfaatan sum-ber daya energi gas menjadi pilihan yang konkret karena cadangan ber-limpah dan harga relatif murah sei-ring dengan menipisnya cadangan minyak nasional dan semakin ma-halnya harga BBM,” saran Satya.

Walaupun gas bukan termasuk energi alternatif, karena masih ter-masuk fossil fuel, namun Indonesia memiliki potensi gas yang cukup banyak. Setidaknya, dengan konver-si BBM ke BBG ini dapat mengurangi

LAPORAN UTAMA


defisit neraca berjalan.

“Sebenarnya pemerintah tahu akan kebijakan konversi BBM ke BBG. Banyak kebijakan baik yang se-benarnya pemerintah tahu, bahkan sudah mendapat masukan dari para ahli, namun pemerintah tetap me-nutup mata dan tidak menjalankan saran-saran tersebut, karena ini ada kepentingan mafia-mafia pengim-por BBM, dimana sangat mengun-tungkan mereka, namun merugi-kan jutaan masyarakat Indonesia. Ba nyak pihak berkepentingan ter-hadap impor minyak ini. Sehingga, inisiatif untuk membuat kebijakan konversi dari BBM ke BBG selalu di-persulit dan lama. Ini menjadi tugas pemerintahan baru untuk mengusut hal ini,” harap Satya.

Genjot Produksi Migas Nasional

Sampai saat ini produksi minyak nasional kurang dari 830 ribu barel per hari. Produksi minyak ini masih di bawah target produksi minyak (lifting) pada APBN 2014 yang di-harapkan menembus 870 ribu barel per hari. Padahal kebutuhan BBM nasional per harinya sudah menca-pai angka 1,4 juta barel, sehingga sisanya harus dipenuhi dari impor baik minyak mentah maupun BBM. Dampak yang cukup signifikan tidak tercapainya lifting minyak adalah

berkurangnya pendapatan negara sebagai penopang perekonomian bangsa.

“Kunci mandeknya pencapaian target lifting minyak nasional saat ini adalah kurang optimalnya pengem-bangan terhadap sumur-sumur baru di Indonesia. Hampir 70 persen hasil minyak bumi kita diproduksi di su-mur-sumur tua (mature field). Kami mengkritik menyangkut kurangnya perhatian pemerintah terhadap upaya pengembangan dan peman-faatan eksplorasi minyak bumi di wilayah timur Indonesia. Dengan cadangan yang dimilikinya, wilayah timur Indonesia diperkirakan mam-pu menyumbang produksi minyak bumi maupun gas bumi cukup be-sar,” analis Satya.

Pemerintah, tambah Satya, harus menerapkan strategi dan terobosan-terobosan baru untuk memaksimal-kan potensi cadangan minyak mau-pun gas di wilayah Timur Indonesia, sehingga produksi nasional bisa ter-dongkrak. Pemerintah selalu berkilah bahwa pengembangan hulu migas wilayah timur Indonesia ter kendala masalah minimnya anggaran untuk meng-update data seismic dan surveysurvey yang akurat mengenai potensi cadangan migasnya.

“Kecenderungan produksi minyak

bumi yang menurun pada akhir-akhir ini harus disadari bahwa kan-dungan cadangan sumber energi fosil semakin menipis. Ketergantu-ngan terhadap minyak sudah wak-tunya untuk dikurangi karena si-fatnya yang jauh lebih sulit dalam eksplorasi dan mahal harganya,” tambah Satya.

Kembangkan Energi Mix untuk Elektrifikasi Nasional

Menurut Satya, salah satu upaya untuk menekan anggaran subsidi listrik yang mengalami peningka-tan secara signifikan dalam APBN-P 2014 adalah memaksimalkan pe-manfaatan energi alternatif sebagai sumber daya listrik nasional. Selama ini, pembangkit listrik yang tersedia, sebagian besar masih bergantung pada BBM (solar).

“Kami mendukung penggunaan energi alternatif secara massif un-tuk menggantikan sumber energi pembangkit. Seperti pemanfaatan energi gas bumi, energi panas bumi, energi batubara, energi matahari, energi microhydro, energi angin dan energi nuklir. Pengembangan en-ergi alternatif sebagai energi masa depan tersebut harus masuk dalam rencana kebijakan nasional,” imbuh Satya.

Meskipun dalam APBN-P 2014 ang ka subsidi listrik melonjak men-jadi Rp 103,8 triliun, alokasinya har-us dimaksimalkan untuk penambah-an pemanfaatan energi alternatif dalam rangka merealisasikan pro-gram 10 ribu kilo watt tahap per-tama. Sudah saatnya pengemba-ngan energi alternatif dioptimalkan dan diprioritaskan, karena menjadi sangat penting untuk mewujudkan keta hanan energi di masa depan.

“Ketergantungan terhadap energi fosil (BBM) bisa dihilangkan, digan-tikan dengan energi-energi baru dan terbarukan dimana Indonesia sangat kaya akan potensi cadangan sumber energi alternatif tersebut. Ini menjadi tugas pemerintah ke de-pannya,” tutup Satya. (sf) foto: Iwan Armanias/Parle

Uraian Subsidi Energi Total Penerimaan Migas

(PPh+PNBP)

% Subsidi Energi Terhadap Penerimaan Migas

BBM Listrik BBM Listrik Total(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(1)/

(4)*100(6)=(2)/(4)*100

(7)=(5)+(6)

LKPP 2007

83.792,3 33.073,5 116.865,8 168.784,2 49,6 19,6 69,2

LKPP 2008

139.106,7 83.906,5 223.013,2 288.635,9 48,2 29,1 77,3

LKPP 2009

45.039,4 49.546,5 94.585,9 175.795,7 25,6 28,2 53,8

LKPP 2010

82.351,3 57.601,6 139.952,9 211.605,9 38,9 27,2 66,1

LKPP 2011

165.161,3 90.447,5 255.608,8 266.586,1 62,0 33,9 95,9

APBNP 2012

137.379,8 64.973,4 202.353,2 266.227,8 51,6 24,4 76,0

APBN 2013

193.805,2 80.937,8 274.743,0 246.250,0 78,7 32,9 111,6

Jumlah 846.636,0 460.486,8 1.307.122,8 1.623.885,6 354,6 195,3 549,9Rata-rata 120.948,0 65.783,8 186.731,8 231.983,7 50,7 27,9 78,6


PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DPR PASCA KEPUTUSAN MK NO. 35/PUU-XI/2013

Sesuai Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, DPR me-miliki fungsi legislasi, anggaran, dan pen-gawasan. Pelaksanaan fungsi DPR tersebut dituangkan lebih lanjut dalam UU No. 27 ta-hun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

(MD3). Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwuju-dan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk UU. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancan-gan undang-undang terhadap APBN yang diajukan oleh presiden. Sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN.

Dalam pelaksanaan fungsi Anggaran, kedudukan DPR menjadi sentral, oleh karena apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Dalam membahas APBN, DPR memiliki alat kelengkapan yang bersifat tetap yaitu komisi-komisi dan Badan Anggaran (Banggar). Komisi membahas penyusunan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama dengan pemerintah. Sedangkan Banggar memiliki tugas membahas bersama pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran; menetapkan pendapatan negara bersama pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait; membahas RUU tentang APBN bersama presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga; melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Dalam perjalanannya, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal konstitusi melakukan uji materi atas UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU MD3 terhadap UUD 1945, khususnya yang terkait pelaksanaan fungsi anggaran DPR yang dilaksanakan oleh Banggar. Uji materi tersebut dilakukan atas permohonan dari Yayasan

Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Indonesia Budget Center (IBC), dan Indonesian Corruption Watch (ICW), Feri Amsari (Dosen FH Unand), dan Hifdzil Alim (Peneliti FH UGM).

Menurut MK, norma yang mengatur hubungan antara komisi dan Banggar tercantum dalam UU MD3. Fungsi utama Banggar adalah untuk melakukan sinkronisasi pembahasan terkait anggaran yang telah dilakukan oleh masing-masing komisi. Pembahasan terbatas pada alokasi anggaran yang telah diputuskan oleh komisi. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kemudian Banggar dianggap sebagai Alat Kelengkapan DPR yang kewenangannya melebihi komisi atau supra komisi.

Terkait kewenangan DPR membahas RAPBN secara rinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis belanja kementerian/lembaga (K /L), hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPR sebagai lembaga perwakilan karena kegiatan dan jenis belanja merupakan wilayah kewenangan presiden sebagai perencana dan pelaksana APBN. Disamping itu, kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi anggaran terbatas pada persetujuan dan pengawasan anggaran. Praktik penundaan pencairan (pemberian tanda bintang) anggaran pada mata anggaran oleh DPR yang mengakibatkan mata anggaran tersebut tidak mendapat otorisasi untuk digunakan, sudah masuk pada pelaksanaan APBN yang telah ditetapkan sebelumnya, dan bukan termasuk pada salah satu fungsi pengawasan DPR yang dimaksud oleh UUD 1945.

Atas dasar pertimbangan tersebut, MK mengeluarkan keputusannya No. 35/PUU-XI/2013 yang isinya sebagai berikut:

a. Menghilangkan frasa “kegiatan, dan jenis belanja” pada Pasal 15 ayat (5) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja”.

b. Sedangkan yang terkait MD3, memutuskan bahwa:

•Pasal 71 huruf g yang berbunyi “membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan

SUMBANG SARAN


atas rancangan undangundang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden” dan Pasal 156 huruf a yang berbunyi “pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka menyusun rancangan APBN” dan huruf b “pembahasan dan penetapan APBN yang didahului dengan penyampaian rancangan undangundang tentang APBN beserta nota keuangannya oleh Presiden” diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”.

•Menghilangkan frasa “kegiatan” pada Pasal 107 ayat (1) huruf c yang berbunyi “membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh

menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga”.

•Menghilangkan frasa “antarkegiatan” pada Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c) yang berbunyi “keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan/atau”.

•Menghilangkan frasa “kegiatan” pada Pasal 157 ayat (1) huruf c yang berbunyi “rincian unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan”.

•Menghilangkan frasa “kegiatan” pada Pasal 159 ayat (5) yang berbunyi “APBN yang disetujui

oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja”.

K e p u t u s a n M K ter sebut d isambut b a i k o l e h D P R . Beberapa Anggot a D P R b e r p e n d a p a t keputusan MK telah meringankan tugas dan kewenangan DPR dalam pelaksanaan f u n g s i a n g g a r a n , k a r e n a a p a b i l a D P R m e l a k u k a n pembahasan anggaran yang diajukan oleh K /L hingga t ingkat kegiatan/satuan tiga, maka memer lukan waktu dan energi untuk m e m b a h a s s e c a r a mendetail. Disamping i tu, keputusan MK y a n g m e n g h a p u s k e w e n a n g a n D P R d a l a m m e m b e r i

Uraian RAPBN-P(Yang Diajukan

Pemerintah)

RUUAPBN-P

(Keputusan DPR)

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2014 (Indikator Ekonomi)

1. Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)

2. Inflasi (% yoy)

3. Nilai tukar (Rp/USD)

4. Tingkat Bunga SPN 3 bulan rata-rata (%)

5. Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)

6. Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)

7. Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)

Pendapatan Negara (triliun Rp)

1. Pendapatan Dalam Negeri

- Penerimaan Perpajakan

Tax Ratio (%)

- Penerimaan Negara Bukan Pajak

2. Penerimaan Hibah

Belanja Negara (triliun Rp):

1. Belanja Pemerintah Pusat

2. Transfer ke Daerah

Defisit terhadap PDB (%)

Pembiayaan (triliun Rp)

5,5

5,3

11.700

6,0

105

818

1.224

1.597,7

1.595,4

1.232,1

12,24

363,3

2,3

1.849,4

1.265,8

583,7

2,5

251,7

5,5

5,3

11.600

6,0

105

818

1.224

1.635,4

1.633,1

1.246,1

12,38

386,9

2,3

1.876,8

1.280,4

596,5

2,4

241,5

oleh: Nidya Waras Sayekti


tanda bintang pada anggaran yang dianggap belum menenuhi syarat sudah tepat, sehingga posisi DPR semakin clear, hanya menyatakan setuju atau tidak setuju. Melalui keputusan MK tersebut, diharapkan dapat mempercepat proses pembahasan APBN di DPR dan memperbaiki citra DPR terhadap adanya permainan anggaran saat pembahasan APBN.

Kegiatan DPR Pasca Keputusan MK

Adanya beberapa perubahan dari RAPBN-P 2014 yang diajukan pemerintah menjadi RUU APBN-P 2014 merupakan bentuk politik anggaran yang dilakukan oleh DPR. Sebelumnya, DPR juga menyepakati penghematan belanja K/L sebesar Rp43 triliun atau lebih rendah dari Instruksi Presiden No. 14 tahun 2014, dimana presiden meminta kepada 86 K/L untuk melakukan penghematan anggaran hingga Rp100 tril iun. Penghematan tersebut dilakukan sebagai upaya mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN serta menjaga defisit APBN dalam batas yang aman.

Melihat RUU APBN-P 2014 dan efesiensi anggaran yang dilakukan oleh DPR, diharapkan DPR dapat memainkan kembali peran politiknya dalam mendorong upaya pemerintah megendalikan subsidi BBM dan harmonisasi tarif listrik untuk menekan defisit anggaran.

Pada tanggal 8 Juli 2014, DPR juga menyampaikan pokok pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 dan hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2015. RKP dan prioritas anggaran tahun 2015 merupakan tahun pertama dari RPJMN 2015-2019 yang proses penyusunannya menunggu visi dan misi presiden terpilih. Dalam RAPBN 2015 disepakati asumsi dasar ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,5-6,0 persen, inflasi 3,5-5,0

persen, nilai tukar Rp11.500-Rp12.100 per US$1, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,0-6,5 persen, harga ICP minyak 830-900 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 1.200-1.260 ribu barel per hari. Selain itu, defisit anggaran pada RAPBN 2015 ditetapkan sebesar 1,7-2,5 persen terhadap PDB.

Revisi UU MD3

Keputusan MK No. 35/PUU-XI/2013 juga ditindaklanjuti oleh DPR dalam revisi UU MD3 yang telah disahkan pada tanggal 8 Juli 2014. Dalam revisi UU MD3, pasal-pasal yang terkait dengan keputusan MK khususnya mengenai Banggar telah dilakukan penyesuaian. Salah satunya yaitu mengenai tugas dan wewenang Banggar yang sebelumnya Pasal 107 ayat (1) huruf c menjadi Pasal 110 ayat (1) huruf c berbunyi “membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program Pemerintah Pusat dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah”.

Pada akhirnya, kegiatan yang dilakukan DPR merupakan suatu bentuk kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah guna mewujudkan tujuan pembahasan APBN yaitu sebagai stimulus ekonomi yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Tentunya dalam melakukan pembahasan APBN ini, DPR harus menjunjung prinsip transparansi. Sementara itu, Pemerintah sebagai pelaksana APBN harus menerapkan prinsip akuntabilitas sehingga seluruh amanat yang menjadi kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Tidak lupa juga bahwa peran lembaga-lembaga pemantau dan pengawas sangatlah dibutuhkan untuk menjaga pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas tersebut. *** Foto: Andry/Parle/Hr.

SUMBANG SARAN

EDISI 115 TH. XLIV, 2014 27PARLEMENTARIA

Tahun ajaran baru identik dengan beban baru bagi para orang tua. Bukan lagi sebagai kata-kata kiasan, memang begitulah realitas yang terjadi.

Banyak keluarga, ibu-ibu khususnya yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan keluarga, mengeluh akan beban yang dihadapi

pada setiap tahun ajaran baru.

Dari uang jutaan rupiah bagi anak-anak siswa SD, pu-luhan juta bagi siswa SMP

dan SMA hingga ratusan juta rupi-ah bagi anak-anaknya yang masuk perguruan tinggi. Modusnya ber-macam-macam, dari uang gedung, uang pagar, uang bangku, seragam, darmawisata hingga acara lain, um-umnya dibebankan kepada orang tua siswa pada saat pendaftaran siswa baru.

Terhadap proses Penyelenggaraan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Juni 2014 lalu muncul beberapa penyim-pangan. Dari berbagai pemberi-taan di media, Pos Pengaduan PPDB 2013/2014 Ombudsman menerima 388 laporan. Angka ini meningkat drastis dibanding PPDB tahun sebel-umnya, yang hanya 50 pengaduan.

Ada tiga substansi laporan terba-nyak, yaitu permintaan uang, ba-

rang dan jasa, penyimpangan prose-dur dan tidak memberikan layanan. Untuk itu, Ombudsman mengimbau agar masyarakat waspada terhadap penyimpangan yang terjadi pada proses PPDB 2014. Pos Pengaduan PPDB 2014 Ombudsman tersebar di 33 provinsi Indonesia. Masyara-kat katanya, dipersilakan melapor jika menemukan adanya penyimpa-ngan.

DPR Dorong Ombudsman Selidiki Pungutan Sekolah

PENGAWASAN


Menanggapi hal tersebut ang-gota Komisi X DPR Ferdiansyah me-ngatakan, kalau memang ombuds-man sudah menerima pengaduan, yang dilakukan adalah mengecek kebenaran itu. “ Kami di DPR akan mendorong dalam fungsi penga-wasan untuk membantu ombuds-man dalam menyelidiki soal pung-utan-pungutan tersebut.

Tapi menurut politisi Partai Golkar ini yang harus dipahami adalah pungutan-pungutan itu harus yang membuat keresahan di masyarakat. “ Kalau pungutannya memang sudah disepakati bersama, ya kita juga mengalami kesulitan,” tukasnya.

Ia menyebut salah satu contoh soal, darma wisata misalnya. Bagi yang mau ikut dan tidak silakan artinya diberi kebebasan bagi peserta. Ini harus dilihat dalam konsteks yang ditemukan masyarakat. Kepada ombudsman harus diverifikasi dan diklasifikasikan pengutannya seperti apa. Dan ketika masuk uang sekolah apakah ada pungutan-pungutan dalam rangka untuk darma wisata, pasang AC untuk kenyamanan ruangan. “Jadi ini harus dilihat dulu,” ungkapnya.

Bagi anggota Dewan yang duduk di Komisi pendidikan DPR ini, masalah pungutan tersebut dasarnya delik aduan. Selama tidak ada pengaduan, berarti disepakati kedua belah pihak. “Dua hal saja yang penting. Pertama, kami mendorong dalam fungsi pengawasan ke ombudsman. Kedua, kalau melakukan inves-tigasi, ombudsman harus meng-klasifikasikan dan verifikasi,” terang Ferdian.

Perencanaan Satu Tahun

Ketika ditanya bagaimana peran Komite Sekolah, Ferdiansyah mengatakan, seharusnya komite sekolah bersama sekolahnya membuat perencanaan satu tahun.

Sehingga sekolah tidak boleh me-mungut lagi pungutan-pungutan di tengah jalan. Karena tiap tahun

ada RAPBS (rancangan anggaran penerimaan dan belanja sekolah). Kalau ada perubahan signifikan baru dilakukan perubahan. Selama tidak ada perubahan yg signifikan, seharusnya melalui RAPBS bisa di-selesaikan.

Ferdiansyah menambahkan, seko-lah hendaknya juga mencadangkan yang belum terakomodir. Kalau kita merencanakan dengan matang untuk satu tahun mendatang, karena itu tidak perlu memungut lagi. “Kecuali ada kejadian-kejadian yang luar biasa, misalnya ketika sekolah sedang direhab, kenaikan harga bahan bangunannya sampai lima kali lipat. Itu kan tidak mungkin tidak melakukan revisi anggarannya. Atau sedang melakukan kegiatan tertentu yang butuh bahan bakar. Sementara bahan bakarnya sedang naik,” ia menjelaskan.

Secara terpisah, Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto menilai, jika ada proses PPDB yang di luar keten-tuan, hal ini tentu melanggar per-aturan yang ada. Bahkan, pelangga-ran aturan ini berpotensi masuk ke ranah hukum.

“Kalau ada proses PPDB di luar ke-tentuan tentunya ini adalah pelang-garan hukum dan seluruhnya ini akan didorong ke aparat penegak hukum. Karena, PPDB itu tidak ber-bayar, alias gratis,” jelas Agus Her-manto.

Politisi Demokrat ini memastikan, penerimaan siswa baru dari tingkat dasar, tingkat menengah, hingga tingkat tinggi itu gratis. Karena bi-aya ditanggung oleh pemerintah. Untuk itu, pihaknya akan mem-pertanyakan persoalan ini kepada Kementerian Pendidikan dan Kebu-dayaan.

“Ini merupakan input yang baik untuk Komisi X yang bermitra den-gan Kemendikbud. Tentunya hal ini akan dipertanyakan saat Komisi X raker dengan Kemendikbud. Selu-ruh hal yang di luar aturan adalah pelanggaran hukum, tentunya ha-rus mendorong hal tersebut ke arah hukum,” tambah Politisi asal Dapil Jateng ini. (mp,mh) Foto: Odjie/Parle/Hr.

PENGAWASAN


“Pemerintah harus segera bertindak untuk men-gatasi persoalan am-

bruknya Jembatan Comal. Selain itu, kesiapan jalan yang akan dilin tasi para pemudik harus benar-benar dicek kesiapannya, jangan sampai arus mudik atau arus balik terham-bat karena kerusakan jalan,” ujar Anggota DPR Teguh Juwarno dari Fraksi PAN kepada Parlementaria

Menurutnya, persoalan ini sa-ngat serius dan harus ditangani secepatnya. “Kalau tidak ada pen-anganan serius terhadap jalan yang rusak dan jembatan Comal, maka

dipastikan penderitaan pemudik ke Jawa pada tahun ini akan semakin parah,”paparnya.

Sebelumnya, Pemerintah juga telah melaporkan kesiapannya dari sisi infrastruktur, rekayasa lalu lin-tas, mapun dalam menghadapi situ-asi terburuk jelang lebaran 2014, kepada Komisi V DPR yang membi-dangi persoalan infrastruktur dan perhubungan.

Dalam pemaparan pemerintah kepada Komisi V DPR dan informasi yang terima Parle terungkap masih maraknya persoalan pasar tumpah

yang menyebabkan kemacetan di jalur-jalur utama, kondisi jalan, maupun banyaknya pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor.

“Ini bukan masalah macet semata tetapi bagaimana kita dapat menu-runkan secara signifikan tinggi-nya angka korban yang mening-gal dunia di jalanan karena mudik tersebut,”ujar Anggota DPR Rendy Lamadjido (F-PDIP) kepada Parle.

Sebanyak 30 ribu orang mening-gal

Persoalan infrastruktur menjelang lebaran sudah menjadi agenda tahunan dan perhatian komisi V DPR maupun pemerintah. Namun kerap sepanjang tahun ada saja persoalan yang melingkupi di jalur Pantura tersebut. Bahkan saat ini, persoalan menjadi semakin pelik pasca ambruknya

Jembatan Comal, Pemalang, Jawa Tengah yang menjadi jalur utama pemudik. Karena itu berbagai kalangan meminta, pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk memperbaiki jembatan itu agar

bisa dilewati oleh pemudik yang akan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur dan wilayah sekitarnya.

INFRASTRUKTUR LEBARAN 2014PEMUDIK HARUS DIJADIKAN

PUNCAK PELAYANAN UTAMA PEMERINTAH


Menurut Rendy , kurang lebih 30 ribu orang pertahun meninggal karena kecelakaan mudik ini khususnya para pengendara sepeda motor. “Kita pesimis terhadap situasi ini karena itu kita minta pembenahan secara frontal karena yang meninggal di jalanan ini kebanyakan usia muda dan karena mengendarai kendaraan roda dua,” terangnya.

Dia menambahkan, sejatinya roda dua itu bukan diperuntukkan untuk jarak jauh. Selain itu, banyak sekali alasan pengendara motor yang berdalih sulit memperoleh tiket dan kepastian berangkatnya karena itu mereka menggunakan kendaraan roda dua. “Menteri PU jangan sam-pai telat mengantisipasi sesuatu karena memang jalur Pantura itu su-dah over kapasitas sehingga perlu dicarikan alternatif seperti di lintas tengah, ” terangnya.

Dia menambahkan, perlu pemi-kiran yang serius dari Pemerintah untuk menyikapi persoalan Pantura. Selain itu juga, lanjutnya, ada beberapa daerah sekitar Pantura memiliki tanah yang labil sehingga banyak rembesan di sekitarnya. “Jadi memang apapun betonnya jika air bisa masuk kedalam tentunya akan membuat jalan cepat rusak,”ujarnya.

Selan itu, Komisi V DPR juga me-nyo roti maraknya pasar tumpah di beberapa titik yang menyebabkan rawan kemacetan. “Pasar tumpah sudah merupakan sesuatu yang terjadi tiap tahun. Padahal kita punya UU yang menjelaskan bahwa bahu jalan tidak bisa digunakan untuk berdagang. Selain itu, banyak juga masyarakat tidak tahu adanya Undang-undang tersebut. Kita juga mempertanyakan bagaimana law enforcementnya,”tegas Rendy.

Karena itu, lanjut Rendy, pihak kepolisian juga harus melakukan rekayasa lalu lintas dan pendalaman yang menyeluruh. “Kita minta ini juga dianggarkan untuk rekayasa lalu lintas, selain pengkajian sumber kemacetan itu juga bisa datang dari pihak Kepolisian yang membiarkan

terjadinya kemacetan itu,” katanya.

Sementara, anggota DPR Abdul H ak im (F - PK S) mengat akan, pelayanan terbaik salah satu indikatornya yaitu penurunan tingkat kecelakaan jiwa pemudik. Sekarang ini, angka tersebut masih cukup tinggi karena itu kita berharap kedepan dapat tercapai. “Frekuensi semakin meningkat pada hari mudik, ke depan kita akan evaluasi roadmap to zero agar dapat tercapai,” ujarnya.

Menurut Hakim, selain sarana dan prasarana persoalan utamanya juga karena budaya mudik yang tinggi dari masyarakat Indonesia. “ Ini sudah diantisipasi dengan mengurangi penggunaan roda dua untuk jarak jauh tetapi masih belum mengurangi frekuensi penggunaan roda dua. “Penggunaan ini menjadi penyumbang tingginya angka kecelakaan didaerah,” tandasnya.

Hakim meminta pihak kepolisian juga menambah rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan di jalur rawan. “Kita akui memang masih terjadi kekurangan rambu karena itu perlu dianggarkan segera,” paparnya.

Hal senada disampaikan oleh Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), dan mengatakan pelaksanaan pelayanan arus mudik harus dijadikan puncak pelayanan bagi masyarakat tidak hanya di level Kementerian tetapi juga Presiden. “Jadikan ini menjadi momentum penyelenggaraan arus mudik lebaran yang baik dengan ikhlas,”katanya.

Kriteria penyelenggaraan pela-yanan, lanjut Yoseph, harus berpedoman pada selamat, aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin mudik. “Kalau semakin menurun tentunya tidak sukses penyelenggaraan pelayanan lebaran itu,” tambahnya.

Wak i l M enter i P U Achmad Hermanto Dardak mengatakan, PU telah bekerja maskimal untuk perbaikan jalur mudik lebaran den-

gan memfokuskan pada jalur jalan yang mengalami kenaikan cukup signifikan, seperti jalur Pantura se-bagai jalan utama namun tetap di-siapkan jalur alternatif lainnya.

Sedangkan untuk pekerjaan pe-ningkatan kapasitas, seperti pele-baran jalan contohnya dari Jakarta sampai dengan Kudus sudah 4 lajur. Kemudian untuk jalan tol, sebelum lebaran, rencananya dari Tol Kebon Jeruk sampai Tol Pondok Indah dibu-ka sehingga akses menuju Bandara Soekarno - Hatta bisa lebih cepat.

Pada kesempatan itu, Hermanto menjelaskan masih terdapat bebera-pa hambatan yang harus dikoordi-nasikan dengan pihak lain. Dianta-ranya yaitu Simpang Jomin, masih tinggi kapasitasnya karena belum selesai tol ke Cikopo, sehingga ma-sih keluar ke Simpang Jomin, Cikam-pek, Jawa Barat.

“Kita akan melakukan upaya bersama dengan Polantas dan Kementerian Perhubungan untuk majemen lalu lintas agar kemacetan bisa diurai. Pesan saya agar para pemudik mengikuti aturan. Sementara itu masyarakat sekitar jalan mudik menyiapkan kuliner yang bisa dinikmati pemudik sekaligus menggalakkan perjalanan dengan wisata kuliner,” pungkas Hermanto Dardak. (Sugeng Irianto)

Kriteria penyelenggaraan pela-yanan, lanjut Yoseph, harus berpedoman pada selamat, aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin mudik. “Kalau semakin menurun tentunya tidak sukses penyelenggaraan pelayanan lebaran itu,”tambahnya.

PENGAWASAN


ANGGARAN

BAKN (B a d an A k u n -tabil itas Keua-

ngan Negara) DPR RI telah melaku-kan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK. Kesimpulannya, terjadi kerugian keuangan negara hampir di semua kementerian. Arti-nya, di semua bidang kehidupan terjadi penyimpangan, tak terkecu-ali di bidang migas (minyak dan gas bumi).

“Hampir di semua Kementerian dan lembaga dan di segala bidang terjadi kerugian negara. Dan semua itu sebenarnya sudah menjadi isu di masyarakat dan berbagai media

massa,” ungkap Sumarjati Arjoso usai melaporkan telaahan keuang-an negara hasil pemeriksaan BPK dalam Sidang Paripurna DPR belum lama ini.

Dalam bidang migas (minyak dan gas bumi) misalnya, menurut Sumarjati, BAKN telah menganali-sis berbagai permasalahan, salah satunya permasalahan atas ketidak-konsistenan penggunaan tarif pajak dalam pelaksanaan PSC (production sharing contract) atau kontrak bagi hasil. Dari sana pemerintah kehila-ngan potensi penerimaan Negara sebesar 1,78 Triliun.

“Atas permasalahan tersebut telah direkomendasikan kembali kepada pemerintah agar mengupayakan amandemen PSC atau amandemen tax treaty terhadap KKKS (kelompok kontrak kerjasama) yang menggu-nakan tax treaty sehingga potensi berkurangnya pendapatan Negara dari Pph migas tidak terjadi,” jelas Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini.

Dijelaskannya tax treaty merupa-kan penghindaran pajak berganda, dimana Indonesia dengan 63 nega-ra di dunia telah memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda. Se-mentara sesuai dengan UU No.36

SEMUA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERJADI

PENYIMPANGAN


Tahun 2008 tentang pajak peng-hasilan (Pph) pasal 1 dimana pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dengan demikian jelas hal tersebut merugikan negara, karena jika subyek pajak itu telah dikenakan pajak di negara lain, maka Indonesia tidak dapat mene-tapkan pajak pada subyek pajak tersebut, meski kontrak bagi hasil (PSC)dilakukan di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, DJP (Direk-torat Jenderal Pajak) telah mengi-rimkan surat kepada SKK (satuan kerja khusus) Migas melalui surat tertanggal 9 juli 2012 yakni tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI atas LKPP (Laporan keuang-an pemerintah pusat) TA 2011. Hal tersebut mengingat amandemen PSC bukan merupakan kewenangan DJP,melainkan wewenang SKK Mi-gas.

Surat tersebut dilanjutkan Sumar-jati telah ditanggapi oleh SKK Migas tanggal 3 agustus 2012 yang berisi bahwa SKK Miigas telah melaku-kan pertemuan dengan KKKS yang menggunakan tax treaty untuk membahas mengenai amandemen PSC. Dari hasil pertemuan tersebut KKKS pada dasarnya setuju untuk melakukan amandemen PSC terse-but, namun dengan syarat bahwa hal tersebut berlaku ke depan, dan terhadap penggunaan tax treaty yang telah terlanjur digunakan se-belumnya diminta untuk diputih-kan. Atas persyaratan KKKS itu SKK Migas meminta tangapan dari DJP.

Renegosiasi PSC

Menanggapi hal tersebut DJP telah melakukan kajian mengenai penerapan tarif tax treaty serta serangkaian diskusi di tahun 2012 dengan berbagai pihak seperti aka-demisi, konsultan hukum,kepala divisi hukum SKK MIGas, Kemen-terian ESDM, Ditjen Anggaran, dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). Salah satu hasil rapat menyepakati usulan renego-siasi PSC atau kontrak bagi hasil.

Menteri Keuangan juga telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM yang ditembuskan kepada kepala SKK Migas tanggal 31 De-sember 2013 tentang penetapan Tax treaty WP KKKS Migas dan usul-an Amandemen PSC (kontrak bagi hasil) bagi KKKS yang menetapkan tariff pajak berdasarkan tax treaty.

Sejak tahun 2013 pelaporan Pph oleh KKKS tidak lagi menggunakan dokumen PSC 71/72, melainkan menggunakan Laporan Penerimaan Negara (LPN) sebagaimana dia-tur dalam PMK (peraturan menteri keuangan) np. 79/PMK.02/2012 tentang tata cara penyetoran dan pelaporan penerimaan Negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan atau gas bumi dan perhitungan pajak penghasilan untuk keperluan pembayaran PPh Minyak Bumi dan atau Gas Bumi berupa volume Mi-nyak bumi dan atau gas bumi.

Sayangnya,dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas penerapan tariff PPh oleh 25 KKKS untuk tahun pajak 2013 dengan membandingkan an-tara pajak terutang yang termuat dalam LPN dengan pajak terutang berdasarkan kontrak kerjasama yang diterima BPK dari KPP Mi-gas sampai tanggal 10 april 2014 menunjukan terdapat kekura-ngan pembayaran PPh Migas oleh KKKS, yakni sebesar 145 Juta dolar amerika atau sama dengan 1,77 Triliun

(menggunakan kurs tengah BI Per 31 desember 2013 sebesar Rp 12,189 per 1 dolar amerika).

“ Se la in kehi langan p ener i -

Selain kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas sejumlah 1,77 triliun juga berpotensi kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas untuk periode selanjutnya apabila pemerintah tidak melakukan amandemen terhadap PSC terkait,

ANGGARAN


maan negara dari PPh Migas se-jumlah 1,77 triliun juga berpotensi kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas untuk periode se-lanjutnya apabila pemerintah tidak melakukan amandemen terhadap PSC terkait,” jelas Sumarjati.

Dikatakan wanita yang pernah menjabat sebagai Kepala BKKBN ini, permasalahan tersebut disebabkan karena pemerintah belum melak-sanakan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan tax treaty untuk memberikan kepastian ba-gian Negara dari pelaksanaan PSC.

Dalam bidang migas kerugian negara tidak hanya penggunaan tax treaty. Terdapat keterlambatan pemindahbukuan ke rekening KUN (Kas Umum Negara) atas peneri-maan Negara dari pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi dan transfer material yang disetor melalui reke-ning Migas sebesar Rp 28,86 Triliun.

Keterlambatan pemindahbukuan

itu menurut Sumarjati, tidak sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 ten-tang Keuangan Negara pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa peneri-maan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam per-aturan pemerintah. Selain itu juga tidak sesuai dengan PP No.45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa seluruh PNBP (Penerimaan Negara bukan pajak) wajib disetor langsung se-cepatnya ke Kas Negara.

Ditambahkan Sumarjati masih banyak lagi permasalahan dalam bidang migas yang menyebab-kan kerugian negara. Diantaranya adalah hasil pemeriksaan dan pen-gelolaan penerimaan negara yang berasal dari hasil penjualan Migas menunjukan indikasi bahwa hasil penjualan gas bulan Januari sampai November 2013 belum dibayarkan kepada Negara sebesar 2,5 triliun.

Pemerintah belum menerima hasil penjualan sebesar 307, 8 miliar ru-piah atas lifting minyak mentah ba-gian negara bulan sepetember 2013 untuk tujuan ekspor yang dilakukan oleh trafigura.

“Itulah sebagian dari PR (Pekerjaan Rumah) yang masih harus dibenahi bersama. BAKN telah merekomen-dasikan kepada Pimpinan DPR agar hasil telaahan BAKN DPR RI ini dapat ditindaklanjuti oleh Badan Ang-garan sebagai pertimbangan dalam merumuskan UU pertanggung-jawaban pengelolaan APBN 2013 serta untuk pembahasan APBN TA 2015,”ujarnya.

Oleh karena itu dikatakan Sumar-jati, sejatinya BAKN sebagai alat ke-lengkapan DPR masih sangat diper-lukan sebagai pengawas internal maupun eksternal dalam akuntabili-tas pengelolaan keuangan negara. (Ayu) Foto: Andry, Odjie/Parle/HR.


LEGISLASI

Pada kenyataannya sema-kin banyak terjadi degra-dasi lahan dan air yag dise-

babkan oleh banyak faktor yang dapat menyebabkan rusaknya atau berkurangnya kualitas dan kuantitas suatu tanah dan air yang dapat ber-dampak buruk pada lingkungan kita

bahkan dapat menyebabkan suatu bencana alam seperti longsor yang merupakan bentuk dari erosi.

Salah satu kegiatan dalam me-nyelamatkan lahan dari tingkat erosi yang tinggi adalah penerapan teknik konservasi tanah dan air di-

samping kegiatan reboisasi, penghi-jauan, pemeliharan dan pengayaan tanaman. Konservasi tanah dan air merupakan upaya untuk penggu-naan lahan sesuai dengan syarat–syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Konservasi tanah dan air mempunyai tujuan

RUU KTAJAGA LINGKUNGAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP

UMAT MANUSIAKonservasi tanah dan air atau yang sering disebut pengawetan tanah merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas tanah, kuantitas dan kualitas air. Apabila tingkat produktifitas tanah menurun, terutama karena erosi maka kualitas air terutama air sungai untuk irigasi dan keperluan manusia lain menjadi tercemar sehingga jumlah air bersih semakin berkurang.


utama untuk mempertahankan tanah dan air dari kehilangan dan kerusakannya.

Atas dasar itulah DPR RI diakhir masa jabatannya periode 2009-2014 berinisitif memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Tanah dan Air (KTA) untuk di Undang-Undangkan agar mempunyai payung hukum yang kuat.

Menurut Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudo Husodo mengatakan bahwa sebagai bentuk kepedulian dewan demi menjaga lingkungan dan kelangsungan hidup umat ma-nusia khususnya rakyat Indonesia, dewan berinisiatif untuk berjuang menggolkan RUU ini.

Alasannya, menurut Siswono, dewan merasa prihatin melihat kerusakan lingkungan di bumi ini, untuk itu perlu melakukan langkah-langkah guna melindungi kualitas daripada tanah itu sendiri.

“Kita melihat banyak ter-jadi peng rusakan dimana-mana, seperti pada peru-sahaan pertambangan yang kerap mening-galkan lubang-lubang besar, contohnya di pulau Bangka hasil dari eksploitasi timah, di Kalimantan kita me-lihat lubang-l u b a n g

peninggalan dari eksploitasi batuba-ra dimana lubang bekas eksploitasi nya berisi air berwarna hijau penuh dengan material, yang ikan pun ti-dak bisa hidup didalamnya,” tegas politisi Partai Golkar ini kepada Par-lementaria beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, tidak hanya akibat dari eksploitasi perusahaan pertambangan, sekarang ini juga sering terjadi bencana erosi, abrasi ditepi pantai.

“Oleh karena itu, UU Konservasi Tanah dan Air (KTA) sangat penting

dan strategis demi menjaga lingkungan ditanah air,

karena didalam UU ini secara khusus me-ngatur tanah dan segala material, mineral, renik-re-nik yang ada di-dalam tanah yang harus dilindungi” jelasnya.

K e b e r a d a a n U U K T A

di In-

donesia sebenarnya relatif jauh tertinggal. Menurutnya, negara-negara lain sudah membuat UU ini bahkan hampir 100 tahun yang lalu.

“Contohnya Amerika terkenal de-ngan soil and water conservation act nya, dan mereka sudah sekitar 60 tahun yang lalu,” ujar Politisi Daerah Pemilihan Jawa Tengah ini.

Hal senada di sampaikan, Her-man Khaeron yang juga Wakil Ketua

Komisi IV DPR dari Fraksi Demokrat, menurutnya, latar belakang lahirnya RUU Konservasi Tanah dan Air ini, karena regulasi yang mengatur tentang tanah dan air belum cukup memadai dan komprehensif. Meski-pun UU Pokok Agraria (UU No.5 Ta-hun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) menyebutkan bumi, air dan ruang angkasa, terma-suk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagai karunia Tuhan merupakan kekayaan nasional.

Ia menambahkan, UU ini nantinya mengatur perlindungan, pemuli-han, peningkatan, dan pemelihara-an fungsi tanah dan air pada lahan sesuai dengan kemampuan dan pe-runtukan lahan, untuk mendukung pembangunan dan kehidupan yang

berkelanjutan.

UU Konservasi Tanah dan Air (KTA) sangat penting dan strategis demi menjaga lingkungan ditanah air, karena didalam UU ini secara khusus mengatur tanah dan segala material, mineral, renik-renik yang ada didalam tanah yang harus dilindungi


“Satu hal penting dalam mema-hami RUU KTA adalah, tanah dan air merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ia bukan konser-vasi tanah dan konservasi air secara terpisah, tapi konservasi tanah yang berarti melakukan konservasi pula untuk airnya,” jelas Herman.

Selanjutnya, kata Herman, tanah yang dimaksud dalam RUU ini, ja-ngan di artikan land dalam bahasa

Inggris, melainkan soil, jadi soil and water, “Dan air disini adalah yang mengikat dalam butiran-butiran tanah yang kemudian menjadi sum-ber mata air untuk kehidupan, ini adalah sebuah resources yang harus dijaga kesinambungan keberadaan-nya, atas dasar itulah, saya kira pengaturan ini dibatasi terhadap eksploitasi yang memungkinkan bu-tiran air didalam tanah akan hilang dan habis suatu saat nanti.

Untuk menghindari tumpang tin-dih peraturan, maka ruang lingkup KTA dalam rumusan RUU ini diba-tasi pada hutan lindung dan hutan produksi. Bab V tentang Penyeleng-garaan konservasi tanah dan air dalam RUU ini memuat secara rinci. Pasal 13 ayat (1) RUU ini, misalnya menyebutkan bahwa penyelengga-raan KTA dilaksanakan pada lahan dikawasan lindung dan budi daya.

“Sesungguhnya, kita batasi kon-

LEGISLASI

Untuk menghindari tumpang tindih peraturan, maka ruang lingkup KTA dalam rumusan RUU ini dibatasi pada hutan lindung dan hutan produksi. Bab V tentang Penyelenggaraan konservasi tanah dan air dalam RUU ini memuat secara rinci. Pasal 13 ayat (1) RUU ini, misalnya menyebutkan bahwa penyelenggaraan KTA dilaksanakan pada lahan dikawasan lindung dan budi daya.


servasi ini dihutan lindung dan hu-tan produksi, itupun hanya dengan kriteria lahan kering, kritis, lahan dengan kemiringan tertentu, dan lahan yang membutuhkan pera-watan,” jelasnya.

RUU ini, lanjut Herman, berbeda dengan UU No.7 tahun 2004 ten-tang Sumber Daya Air. Di dalam RUU KTA melindungi butiran air yang mengikat ditanah (green water), se-dangkan UU No.7 Tahun 2004 men-gatur air permukaan (blue water).

“Bila green water berada di ka-wasan lindung dan budi daya, maka blue water hanya mengatur air di-permukaan dan peruntukkannya,” tegas Herman.

Pendapat serupa dikemukakan anggota DPR Anton Sukartono Su-ratto, menurutnya tanah dan air itu sumber daya yang luar biasa, dan jangan hanya memperhatikan ta-nahnya saja, “Begitu tanahnya kita ambil, dibawahnya ada air, semen-tara itu kan kehidupan kita ada di air,” tegas Anton yang pernah duduk di Komisi IV DPR ini.

Menurutnya, seperti eksplorasi

pertambangan dan perkebunan yang hanya memikirkan unsur ta-nahnya saja dan didalamnya ada kandungan airnya yang tidak di-perdulikan, dan ekosistem berubah atau tidak. “Oleh karena itu harus kita perhatikan,” tegasnya beberapa waktu lalu.

Untuk itu, katanya, dengan ada-nya RUU Konservasi Tanah dan Air ini kita harus menjaga tidak hanya tanah, tetapi kandungan air didalam-nya juga harus dijaga, “Semangatnya seperti itu, intinya dalam RUU KTA ini, kita concern mengatur sampai dibawahnya, tidak cuma atasnya saja, dan saya harap pemerintah juga mempunyai semangat yang sama, jangan sampai kita punya tanah ada tetapi didalamnya sudah tidak ada, kasihan kedepannya anak cucu kita nanti,” harapnya.

Pemerintah, menurut Anton yang sekarang bertugas di Komisi Pendi-dikan DPR, sangat serius terhadap RUU KTA ini, bahkan mereka sangat membutuhkan UU ini karena pemer-intah melihat banyak ketimpangan dan tidak bisa berbuat apapun, kare-na belum ada payung hukum untuk melindungi hal tersebut.

Serupa dengan rekan-rekannya di DPR, menurut salah satu Pimpin an Komisi IV DPR Ibnu Multazam men-gatakan RUU KTA ini nantinya akan mengatur tentang peneba ngan hutan, pembangunan jalan dan ge-dung secara komprehensif dan harus memperhatikan konservasi tanah dan air. Selain itu, alasan pemba-hasan RUU KTA karena melihat ben-cana yang sering terjadi di Indonesia.

Seperti diketahui RUU Konservasi Tanah dan Air merupakan usul ini-siatif DPR, yang terdiri dari 17 BAB dan 65 pasal. (nt) foto: Iwan Armanias, Odjie/parle/hr.


Larangan minuman beralko-hol bertujuan melindungi masyarakat dari dampak

negatif yang ditimbulkan oleh minum an beralkohol, menumbuh-kan kesadaran masyarakat menge-nai bahaya minuman beralkohol, dan menciptakan ketertiban dan ke-tentraman di masyarakat dari gang-guan yang ditimbulkan oleh pemi-num minuman beralkohol.

Minuman beralkohol yang dila-rang diklasifikasi dalam golongan yaitu minuman beralkohol golongan

A adalah minuman beralkohol de-ngan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 1% sampai dengan 5%, golon-gan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%, golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%, minuman beralkohol tradisional dengan nama apapun, dan minuman beralkohol campuran atau racikan.

Dalam RUU ini mengatur, setiap orang dilarang memproduksi, me-

masukkan, menyimpan, menge-darkan, dan/atau menjual minu-man beralkohol golongan A, B, C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan di wilayah Negara Kesa-tuan Republik Indonesia.

Namun Pada Pasal 8 Ayat (1) ber-bunyi larangan sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 5, 6, dan 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.

KH. Aus Hidayat Nur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS),

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara. Mulai dari lingkungan yang sehat hingga pelayanan kesehatan yang memadai. Perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi. Salah satu instrumen yang tengah dipersiapkan untuk melindungi kesehatan masyarakat adalah RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. RUU ini resmi menjadi inisiatif DPR. Kini pembahasannya sudah memasuki tahap pembicaraan tingkat I.

Proteksi Generasi Bangsa

LEGISLASI


dengan tegas mengatakan Pasal 8 Ayat (1) dari draf RUU ini akan mere-duksi pasal sebelumnya yaitu Pasal 5,6, dan 7 yang merupakan jantung dari RUU ini, dan dapat menimbul-kan ketidakpastian hukum mengi-ngat Pasal 8 Ayat (1) justru mengikat terhadap Pasal 5,6, dan 7.

Oleh karena itu, menurut pen-dapat F-PKS bahwa Pasal 8 Ayat (1) harus dihapus. “F-PKS mengusulkan bunyi Pasal 8 Ayat (1) larangan pada Pasal 7 (mengonsumsi) dikecualikan bagi wisatawan asing, kepentingan adat, ritual keagamaan, dan tempat yang diizinkan peraturan perun-dang-undangan yang tidak ber-tentangan dengan prinsip-prinsip kesehatan dan agama,” paparnya di gedung DPR dalam Rapat Paripurna, Selasa (24/6).

RUU ini mewajibkan kepada nega-ra untuk melaksanakan fungsi pe-ngawasan larangan minuman ber-alkohol secara sungguh-sungguh melalui Tim Terpadu.

Pengawasan minuman beralkohol mulai dari memproduksi, memasuk-kan, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi minum-an beralkohol dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Peme-rintah dan Pemerintah Daerah.

Tim terpadu yang dibentuk Peme-rintah terdiri dari Kementerian Per-industrian, Kementerian Perdagan-gan, Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM), Kepolisian, Kejak-saan Agung, dan Perwakilan tokoh agama atau tokoh masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR (Fraksi Hanura), Djamal Aziz, berpendapat proses pembahasan RUU ini perlu dilanjutkan. Minuman beralkohol

terbukti berdampak buruk bagi penggunanya. Masih ingat jatuh-nya puluhan korban akibat minum minuman keras oplosan?

Menurut Djamal, mengonsumsi minuman beralkohol bisa menim-bulkan efek samping, bukan saja ke-pada pelaku tetapi juga kepada ma-syarakat. Misalnya gangguan yang timbul akibat ulah peminum. Kese-hatan masyarakat, kata dia, perlu dijaga melalui regulasi minum an beralkohol.

Anggota Komisi VI DPR A Muhajir menambahkan konsumsi minuman beralkohol yang berkadar tinggi sangat berbahaya. Ironisnya, kon-sumen minuman beralkohol lebih didominasi kalangan muda. Pada-hal, generasi muda menjadi aset strategis memperbaiki kondisi bang-sa ke depan.

Muhajir mencatat, korban me-ning gal ak ibat mengonsumsi minum an beralkohol mencapai 18 ribu jiwa. Atas dasar itulah Muhajir prihatin dengan kondisi tersebut. Terlebih, mayoritas penduduk In-donesia didominasi kalangan mus-lim. “Sangat aneh apabila Indone-sia menjadi salah satu negara yang sangat permisif dalam penggunaan

atau konsumsi minuman beralko-hol,” ujarnya.

Muhajir, politisi Partai Amanat Nasional,berpandangan produksi dan peredaran minuman beralko-hol yang tidak terkontrol bisa punya hubungan dengan kriminalitas. Ke-jahatan seringkali dilakukan setelah pelaku mengonsumsi minuman beralkohol kadar tinggi. Ia menilai RUU Larangan Minuman Beralkohol menjadi jalan keluar terhadap pere-daran produk minuman beralkohol.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat menambahkan, se -lain bertentangan dengan norma agama, minuman beralkohol ber-tentangan dengan moral bangsa Indonesia. Menurutnya dampak minuman beralkohol tidak saja ke-sehatan jasmani, tetapi psikologis. Ia mengatakan minuman beralko-hol menjadi faktor tingginya angka kriminalitas. Kondisi itulah yang memicu perkelahian, mengganggu ketertiban umum, hingga hilangnya tatanan sosial masyarakat.

Kendati begitu, minuman beralko-hol masih banyak beredar baik me-lalui impor maupun produksi sendi-ri. Minuman beralkohol masih bisa dijual bebas, sehingga dapat mem-bahayakan bagi kehidupan manu-sia, khususnya generasi muda. “Di-perparah dengan kondisi lemahnya penegakan hukum terkait dengan produksi, peredaran, dan jual beli-nya,” ujarnya.

Kehati-hatian ?

Sebenarnya, Indonesia sudah pu-nya sejumlah regulasi terkait. Misal-nya, Keputusan Presiden (Keppres) No.3 Tahun 1997 tentang Penga-wasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013. Ada juga Per-aturan Menteri (Permen) dan Per-aturan Daerah (Perda) di sejumlah tempat. Lagi pula, banyak perusa-haan yang memproduksi minuman berakohol.

Karena itu, Martin meminta pem-bahasan RUU dilakukan dengan

Proses pembahasan RUU ini perlu dilanjutkan. Minuman beralkohol terbukti berdampak buruk bagi penggunanya. Masih ingat jatuhnya puluhan korban akibat minum minuman keras oplosan?


penuh kehati-hatian. Materi RUU ini juga bersinggungan dengan per-aturan lain. “Dalam pembahasan dan penyusunan naskah dan substansi Rancangan Undang-Undang Ten-tang Larangan Minuman Beralkohol perlu dilakukan penyesuaian. Se-hingga produk legislasi yang dihasil-kan tidak mudah dibatalkan dan memang mempunyai kemaslahatan bersama bagi rakyat Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR (Fraksi Golkar), Poempida Hidayatulloh, ingin melihat dampak konsumsi minuman beralkohol tak hanya dari sisi kesehatan. Menurutnya, produk minuman beralkohol men-jadi bagian komoditi unggulan yang menyerap tenaga kerja. Selain itu, menjadi tambahan pemasukan bagi pendapatan negara melalui pajak dan cukai. Itu sebabnya, diperlukan

kehati-hatian dengan mempertim-bangkan berbagai hal dalam penyu-sunan RUU tersebut.

Politisi Partai Demokrat Didi Irawa-di Syamsudin mengatakan substan-si menyeluruh dari RUU Larangan

Minuman Beralkohol amatlah stra-tegis dalam melindungi kesehatan masyarakat. Terlebih, menjaga ke-hidupan masa depan bangsa dan negara. Menurutnya, dengan ada-nya rancangan regulasi pelarangan perlunya disusun dengan secara ke-hati-hatian dan mendalam. Tentun-ya dengan berbagai pertimba ngan, mulai ekonomi, hukum, sosial, dan budaya.

Didi menilai larangan minuman beralkohol boleh jadi akan berben-turan dengan berbagai macam ke-pentingan. Tidak saja persoalan bu-daya, tetapi juga ekonomi. Dari sisi ekonomi, produk minuman beralko-hol dapat meningkatkan pertum-buhan ekonomi nasional melalui peningkatan pajak. Dari sisi sosial budaya, masih ada daerah tertentu yang mempertahankan nilai budaya dengan tradisi minuman beralkohol tradisional.

RUU ini mempunyai ketentuan pidana yang diharapkan dapat me-nutup celah terjadinya praktek-praktek moral hazard berbagai pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Ketentuan Pidana RUU ini.

Setiap yang melanggar ketentuan memproduksi minuman beralkohol dan melanggar ketentuan mema-sukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralko-hol golongan A, B, C, minuman ber-alkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 Tahun dan paling lama 10 Tahun atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar rupiah.

Dan setiap yang mengonsumsi minuman beralkohol, dipidana de-ngan pidana penjara paling sedikit 3 bulan dan paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 10 juta rupiah atau paling banyak 50 juta rupiah. (as) Foto: Andry/Parle/Hr.

LEGISLASI

Dalam pembahasan dan penyusunan naskah dan substansi Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol perlu dilakukan penyesuaian. Sehingga produk legislasi yang dihasilkan tidak mudah dibatalkan dan memang mempunyai kemaslahatan bersama bagi rakyat Indonesia.


Terharu

Tim Kunker Komisi VIII DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Hj. Ledia Hanifa Amaliah mengunjungi keluarga tidak mampu dan memberikan sumbangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Selasa (15/7). Foto: Supriyanto

FOTO BERITA


FOTO BERITA


Teliti Raskin

Komisi IV temukan beras menir dan karung tanpa cap Mitra Bulog NTB, Rabu (16/7) Foto: Ayu.


FOTO BERITA

Sidak Mudik

Tim Kunker Komisi V DPR dipimpin Michael Wattimena meninjau Stasiun Pasar Turi Surabaya, Jumat (18/7). Foto: Mastur Prantono

Sidak Mudik

Tim Kunker Komisi V DPR dipimpin Laurens Bahang Dama meninjau Terminal Ubung, Bali. Foto: Odjie


KIAT SEHAT

Seperti yang diketahui, beber-apa waktu yang lalu, Wakil Ketua DPR RI ,Priyo Budi Santoso, selaku pemimpin sidang paripurna telah mengesahkan pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Ber-alkohol. Usul inisiatif DPR untuk pembahasan RUU ini, bisa dipaha-mi sehubungan bahwa minuman beralkohol menimbulkan dampak negatif yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti secara nasional.

WHO (World Health Organization) mengeluarkan laporan sepanjang tahun 2009 tercatat 775 ribu nyawa melayang di dunia akibat minuman-

keras tersebut. Angka itu sama de-ngan 5.3% dari total jumlah kema-tian di seluruh dunia. Laporan itu juga menyebautkan angka 3.19 juta orang yang saat ini dalam kondisi kritis , dalam kasus yang sama.

David Freeman dan Marina Katz, MD dalam laman WebMD.com me-nyebut hasil penelitian ilmiah, alko-hol ternyata benar-benar merusak tubuh, menyebabkan lebih dari 60 penyakit. Sementara Prof. James C. Garbutt, MD dari Chapel Hill School of Medicine, University of North Carolina mengungkap alkohol adalah molekul kecil yang sangat


rumit dan bisa merusak banyak hal dalam tubuh manusia. Hanya saja kita sering tidak menyadari semua efek buruk itu. Nah sebagian dari hasil penelitian Prof. Garbutt ini ba-rangkali akan membuka mata anda tentang daya rusak alkohol.

Penyakit Hati. Peminum be-rat dapat menyebabkan hepatitis alkoholik—suatu peradangan hati yang disebabkan karena alkohol. Beberapa tahun kemudian, hepa-titis ini menyebabkan kerusakan yang menetap dan menimbulkan jaringan parut pada sel-sel hati (cirrhosis). Penyakit ini mengurangi ke-mampuan hati untuk memproduksi protein dan proses hormon, nutrisi, obat, dan racun. Sirosis semakin memburuk dari waktu ke waktu dan dapat berpotensi mengancam jiwa. Sejumlah temuan menunjukkan ada kasus peminum berat tidak pernah terkena sirosis namun ada fakta lain peminum yang belum masuk kat-egori kecanduan menderita sirosis. Untuk alasan yang belum diketahui,

perempuan peminum lebih rentan mengalami kasus sirosis.

Gangguan Pencernaaan. Pe-minum berat dapat mengakibatkan peradangan pada lambung (gastri-tis) dan juga luka pada lambung dan esophagus (kerongkongan). Hal ini dapat mempengaruhi penyerapan vitamin B dan usur nitrisi lainnya.

Pankreatitis. Mengkonsumsi berlebihan mengakibatkan keru-sakan pankreas yang berfungsi memproduksi hormon yang me-ngatur metabolisme dan enzim yang membantu system pencer-naan – dan menyebabkan timbul-nya peradangan pada pancreas.

Gangguan Kardiovascular. Para pecandu akan membuat trom-bosit di tubuhnya cenderung men-gumpul menjadi gumpalan darah, yang dapat menyebabkan sera ngan jantung atau stroke. Penelitian di Harvard University tahun 2005 menemukan pesta minuman keras

berisiko kematian dua kali lipat bah-kan pada orang yang belum pernah mengalami masalah dengan jan-tung. Pecandu alkohol juga akan mengalami cardiomyopathy, suatu kondisi yang berpotensi mematikan di mana otot jantung melemah dan akhirnya gagal, serta kelainan irama jantung seperti atrial fibrilasi ven-trikel.

Tekanan Darah Tinggi Alkohol dapat mengganggu sistem saraf simpatik yang antara lain me-ngontrol konstriksi dan pelebaran pembuluh darah sebagai respons terhadap stres, suhu, tenaga dan selanjutnya menyebabkan tekanan darah meningkat. Seiring waktu, efek ini bisa menjadi kronis. Tekan-an darah tinggi dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan lainnya, termasuk penyakit ginjal, penyakit jantung, dan stroke.

Komplikasi Kencing Manis (Diabetes). Alkohol mempenga-ruhi pelepasan gula darah dari hati

KIAT SEHAT


dan dapat meningkatkan risiko ren-dahnya kadar gula dalam darah Hal ini dapat membahayakan penderita diabetes sebelumnya yang telah mengkonsumsi insulin untuk menu-runkan kadar gula dalam darah.

Gangguan Fungsi Seksual dan Menstruasi. Minum minu-man beralkohol berlebihan dapat menyebabkan disfungsi ereksi, pada laki-laki. Pada wanita, dapat menggangu menstruasi.

Gangguan Pada Mata. Pada suatu waktu, peminum berat dapat menyebabkan involuntary rapid eye movement (nystagmus) dika-renakan adanya kelemahan dan kelumpuhan otot otot mata karena kekurangan vitamin B1 (thiamine)

Cacat Lahir. Alkohol yang dikonsumsi saat hamil, dapat me-nyebabkan fetal alcohol syndrome, yang mengakibatkan gangguan tumbuh kembang dari bayi-anak .

Tulang Keropos (Bone Loss). Alcohol mengganggu produksi sel sel tulang muda sehing-ga dapat mengakibatkan pengero-posan tulang dan meningkatkan risiko patah tulang (fractures)

Komplikasi Neurologis.

Demensia

Seiring bertambahnya usia, otak manusia cenderung menyusut seki-tar 1,9 persen dalam 10 tahun. Ini dianggap normal. Namun peneli-tian menemukan otak peminum be-rat ternyata menyusut lebih cepat, mengakibatkan hilangnya memori dan gejala lain dari demensia. Pemi-num berat juga mengalami kasus melemahnya kemampuan meren-canakan, membuat penilaian dan memecahkan masalah.

Depresi

Sudah lama diketahui minum alkohol bergandengan dengan depresi bahkan muncul perdebatan mana yang datang lebih awal mi-num dulu baru depresi atau depresi

dulu baru kemudian minum. Sebuah studi yang dilakukan di Selandia Baru memastikan peminum berat tidak menghilangkan depresi tetapi malah menyebabkan depresi.

Kejang

Sering mengkonsumsi alkohol bisa menyebabkan epilepsi dan dapat memiju kejang bahkan pada seseorang yang tidak memiliki ri-wayat epilepsi.

Kerusakan Saraf

Peminum berat dapat mengalami kerusakan saraf yang dikenal seb-agai alcoholic neuropathy. Anda akan merasa mati rasa di kaki, otot me-lemah, incontinence atau ketidak-mampuan untuk mengandalikan keluarnya urin, sembelit, disfungsi ereksi, dan masalah lainnya. Alco-holic neuropathy diperkirakan terjadi karena alkohol adalah racun bagi sel-sel saraf.

Meningkatkan Risiko Kan-ker. Hasil penelitian dari Jurgen Rehm, PhD dari Pusat Kecanduan dan Kesehatan Mental di Toronto, Kanada menyebut kebiasaan minum alkohol akan meningkatkan resiko kanker. Jaringan kanker bisa terben-tuk di wilayah mulut, tenggorokan, pita suara, hati, payudara dan usus.Bahkan pada peminum alkohol tingkat sedang juga dapat meningkatkan risiko

kanker payudara. Kondisi ini muncul ketika tubuh mengubah alkohol menjadi asetaldehida, carcinogen kuat.

Anemia. Peminum berat akan mengalami kondisi jumlah sel da-rah merah pembawa oksigen akan turun sangat rendah. Kondisi ini bi-asa dikenal sebagai anemia. Gejalah umumnya adalah tubuh akan cepat lelah, pucat, gelisah, sesak nafas dan sakit kepala.

Asam Urat. Sebagian kasus menunjukkan asam urat sebagian besar terjadi karena faktor ketu-runan. Namun bisa dipastikan alko-hol dapat memperburuk kasus asam urat yang anda hadapi.

Penyakit Menular. Konsumsi alkohol menekan sistem kekebalan tubuh, awal terjadinya kasus infeksi, termasuk tuberkulosis, pneumonia, HIV / AIDS, dan penyakit menular seksual lainnya. Peminum berat juga sangat mungkin terlibat dalam seks berisiko yang bisa jadi tidak disa darinya.

Sebagian hasil temuan dan kajian ilmiah yang telah dikemukakan di atas, semoga dapat menambah wa-wasan dan membangun pemaha-man bahwa daya rusak alkohol pada tubuh manusia sungguh luar biasa. Salam sehat. (*)


Tak Ada Kata Tua dan Lelah Untuk Berjuang

Dinajani Mahdi

Down to earth, itulah yang nampak dalam diri Dinajani Mahdi. Betapa tidak, sejak lahir, kuliah, memiliki beberapa gelar akademis dan menjadi Guru Besar, hingga berbagai jabatan bergengsi berhasil ia jalani, namun Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini tak ingin terlihat “berbeda” dengan yang lain. Bahkan dengan usia yang sudah tidak muda lagi, Istri Harijanto Mahdi ini tak segan-segan “blusukan” ke berbagai daerah. Bersama Rahayu Setiowati dan Rizka Arinindya dari Parlementaria, Anggota Dewan Penasehat Ikatan Dokter Indonesia ini mengisahkan pengalaman hidupnya.


14 Juni, tujuh puluh satu tahun yang lalu, dapat dipastikan menjadi hari

yang sangat membahagiakan bagi pasangan Mr. Andi Zainal Abidin dan Ratu Nung Suryani. Pasalnya, di hari itulah putri pertama keduanya hadir ke muka bumi ini. Dinajani, begitulah keduanya menamai putri sulungnya itu. Terlahir di tengah-tengah keluarga yang serba berke-cukupan menjadi sebuah “berkah” tersendiri bagi Dina. Segala fasilitas permainan telah tersedia di rumah. Namun kedua orangtua Dina tidak lantas memanjakan Dina dengan terus membiarkannya bermain. Keduanya malah lebih menekankan pendidikan Dina.

Tak ayal setiap kali pulang seko-lah dasar (SD) sang Mama selalu menanyakannya, pelajaran apa yang tadi didapat di sekolah. Seu-sai Dina makan dan tidur siang atau menjelang sore harinya sang Mama kembali memeriksa pelajaran Dina di sekolah, sambil mengajarinya mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) yang ditugaskan sang guru. Hal itu terus dilakukan sang Mama yang merupakan seorang guru TK itu hingga Dina duduk di bangku seko-lah menengah atas.

“Ibu saya seorang guru TK, jadi se-tiap belajar di rumah selalu ditung-gui dan diajarkan. Makanya sampai sekarang saya yakin,kalau anak guru pasti pinter-pinter,” tawa Dina.

Beranjak dewasa, hal yang lebih membuatnya merasa beruntung lahir di tengah keluarganya saat itu adalah kebiasaan kedua orangtu-anya yang selalu menerapkan dan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dimana pun, termasuk di rumah. Se-but saja ketika SMA, Dina yang tom-boy memilih untuk mengikuti pela-tihan militer (seperti wajib militer). Tidak hanya kemampuan fisik yang diajarkan, di pelatihan militer ia diajarkan untuk memasang dan me-lepas senjata. Padahal meski kondisi Negara ketika itu tidak kondusif, na-mun bagi seorang wanita hal terse-but sejatinya tidak wajibkan.

Begitupun, saat Dina memilih untuk menempuh jalur pendidikan yang berbeda dari keinginan sang ayah yang notabene merupakan ahli hukum ternama sekaligus seb-agai pendiri LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Kedua orangtua Dina pun mengamini keinginan Dina yang ingin menjadi seorang dokter. Bagi-nya dokter merupakan profesi yang sangat mulia.

“Alhamdulillah, saat ujian ke-dokteran saya diterima, dan dapat beasiswa dari pemerintah sehingga Mama dan Papa tidak perlu menge-luarkan uang untuk sekolah saya. Karena orangtua saya kan selain punya tiga anak kandung kan juga punya beberapa anak angkat, jadi pastinya banyak membutuhkan biaya,”kisah Dina.

Aktivis Kampus

Tahun 1962 Dina resmi menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di bangku kuliah Dina bak menemukan tem-pat untuk menyalurkan jiwa organ-isatornya. Ia pun bergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Situasi Negara saat itu membuat Dina tak kuasa berdiam diri.

Bersama teman-temannya ia kerap berdemo dan melancarkan aksi. Bahkan ketika ia dan teman-temannya berdemo di Istana, mere-ka sempat ditembaki. Syukurnya Dina langsung tengkurap. Namun malang bagi teman Dina, Arif Rah-man Hakim yang tak sempat teng-kurang atau tiarap. Ia menjadi kor-ban penembakan di Istana Negara ketika itu.

Tidak hanya melancarkan aksi demo, Dina pun tak segan-segan tu-run langsung ke masyarakat dalam bentuk Bhakti Sosial ke Kampung-kampung. Dina pun membiasakan hidup sederhana sebagaimana ke-banyakan teman-teman lainnya. Hal itu terlihat dengan kebiasaan Dina yang memilih untuk menga-yuh sepeda saat kuliah. Kebetulan rumah Dina di Jalan Surabaya Men-teng dengan fakultas kedokteran UI di Salemba berjarak tidak terlalu jauh. Padahal ketika itu ia memiliki segala fasilitas yang lebih modern dari kedua orangtuanya, seperti mo-tor vespa dan mobil.

“Orangtua sudah harus ikhlas ka lau anaknya berdemo. Untuk kegiatan sosial lainnya, Mama jus-tru mendukung. Kata mama, kalau kamu bisa berbuat sesuatu, lakukan.


Kamu punya segalanya. Jadi apa yang kamu punya bisa kamu berikan sebagian kepada orang lain, itu akan lebih bernilai,” kata Dina mengingat perkataan sang Mama ketika itu.

Meski sempat terhambat selama enam bulan, karena saat itu Fakultas kedokteran UI sempat dibekukan. Namun dengan segala kerja keras dan usaha akhirnya tahun 1968 Dina berhasil meraih gelar dokter umum dari Universitas Indonesia.

Lulus dari UI, Dina langsung men-

gabdi untuk almamaternya sambil mempraktekkan ilmunya di RSCM. Karena kebetulan ketika itu FK UI masih sangat minim staff pengajar. Dina mengajar Biokimia. Dari sana Dina mendapat gaji sebesar 125 ru-piah. Meski sudah terbiasa meneri-ma uang sebesar honor atau gajinya itu, namun hal itu tak mengurangi kebahagiaan Dina tatkala menikmati hasil jerih payahnya bekerja. Malah sejak saat itu ia bertekad untuk tidak lagi mau menerima uang dari kedua orangtuanya.

“Saya mau mandiri. Sebisa mung-kin gaji saya sebesar 125 perak itu bisa mencukupi kebutuhan saya sendiri, misalnya jajan bareng te-man-teman,” akunya.

Meski sudah menjadi dokter u m u m , n a m u n h a l i t u t a k mengurangi hasrat Dina untuk terus belajar. Oleh karenanya ketika Negara memberikan kesempatan padanya untuk melanjutkan kuli-ahnya, ia pun menyambutnya dengan gembira. Ia mengambil spesialisasi penyakit dalam. Kei-


nginannya untuk me ng e tahui lebih dalam tentang segala macam penyakit.

Berhasil meraih gelar spesialis pe-nyakit dalam, lagi-lagi dewi fortuna menghampirinya. Ia mendapat bea-siswa untuk kembali mengenyam bangku kuliah. Ia pun mengambil bidang khusus alergi dan imunolo-gi. Kali ini ia tidak hanya berke-sempatan belajar di dalam negeri. Dina mendapat beasiswa kuliah ke luar negeri seperti Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Ketika itu menurut kisah Dina, ilmu Alergi Imunologi belum banyak yang mendalami. Olehkarena itu Dina bertekad untuk menjadi ahli di bidang tersebut sam-bil mengembangkan divisi tersebut di RSCM. Singkat cerita, akhirnya Dina pun berhasil memanjangkan namanya dengan sederet title atau gelar akademisnya menjadi Prof. DR. Dr. Hj Dinajani Mahdi, SpPD-KAI, SpKL, FINASIM, SH.

Khusus untuk gelar atau title tera-khirnya itu yang notabene meru-pakan gelar non kedokteran, Dina punya alasan sendiri. Ketika itu Dina teringat keinginan sang ayah yang sempat ditolaknya sebelumnya, yak-ni sekolah hukum untuk menerus-kan profesinya menjadi ahli hukum.

“Saat itu saya baru berfikir setiap orang itu harus mengerti hukum dan setiap orang itu harus patuh terhadap hukum. Kebetulan buku Papa banyak, jadi saya pikir gak ada salahnya saya untuk juga mendala-mi bidang hukum. Toh, hukum juga menyangkut segala bidang peker-jaan atau profesi, termasuk profesi dokter,” jelas Dina.

MENIKAH

Love at the first sight atau Cinta pada pandangan pertama. Itulah kenyataan yang terjadi pada Dina dan Harijanto Mahdi,pria yang lebih dari empat puluh tahun telah mendampingi hidupnya. Sebagai mahasiswa baru, Dina cukup me-nonjol diantara teman-temannya. Tidak hanya karena ia termasuk dari lima mahasiswi diantara delapan

puluh mahasiswa baru, namun juga karena kelincahan dan keberanian Dina sebagai mahasiswa baru dalam mengikutib berbagai kegiatan ke-mahasiswaan saat itu.

Siapa sangka jika karakter Dina tersebut berhasil menarik hati salah seorang seniornya, Harijanto. Tak bertepuk sebelah tangan, diam-diam dalam hati Dina juga tertarik dengan Harijanto. Harijanto yang ketika itu sudah berprofesi sebagai seorang prajurit TNI AL dengan se-ragam putih-putihnya terlihat san-gat gagah dan kharismatik di mata Dina. Gayung bersambut, keduanya pun sepakat untuk menjadi sejoli di kampus kuning tersebut. Tak berapa lama menjalani masa penjajakan, keduanya bertekad untuk melan-jutkan hubungan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kebetulan kedua orangtua mereka pun mengamini niat baik Dina dan Harijanto.

“Alhamdulillah enggak ada ma-salah di kedua orangtua kami.

Orangtua saya sendiri saat itu tidak menetapkan criteria khusus untuk calon menantunya. Yang terpenting tiga hal, harus seagama, bukan sua-mi orang, dan yang ketiga harus ada pekerjaannya. Biarpun gajinya kecil tapi ada penghasilannya,” jelas Dina.

Singkat cerita, restu dari kedua orangtua Dina dan Harijanto ini pun menghantarkan keduanya menuju kursi pelaminan. Menjelang gelar dokter diraih keduanya, tepat di hari ulangtahun Harijanto, 10 Novem-ber 1968 keduanya berikrar untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama-sama.

Di awal pernikahannya bagi Dina merupakan masa-masa adaptasi yang cukup berat. Pasalnya karakter Dina yang sedikit cuek sangat berto-lak belakang dengan karakter militer yang ada dalam diri Harijanto. Perla-han namun pasti Harijanto mencoba menularkan dan menerapkan sikap prajurit di tengah keluarga barunya. Dina pun sedikit demi sedikit mengi-kutinya, ia menjadi lebih disiplin. Si-kap dan cara bicara Dina pun mulai diperhatikan.

“Dia ngedidik saya cara militer. Keras dan disiplin. Kamu harus tepat waktu, kamu harus gini, kamu harus ngomong yang baik, kamu enggak boleh gini-gitu. Aduh banyak bener. Padahal di buku-buku yang saya baca enggak ngajarin kaya gitu. Tapi karena saya lihat tujuannya baik, jadi ya saya ikutin, karena dia kan kepala rumahtangga yang berarti pemimpin atau imam di keluarga kami,”paparnya.

Sejatinya, tidak hanya perbedaan karakter yang menjadi ujian bagi kedua dalam mengarungi bahtera

Sebagai mahasiswa baru, Dina cukup menonjol diantara teman-temannya. Tidak hanya karena ia termasuk dari lima mahasiswi diantara delapan puluh mahasiswa baru, namun juga karena kelincahan dan keberanian Dina sebagai mahasiswa baru dalam mengikutib berbagai kegiatan kemahasiswaan saat itu.


rumahtangga. Sang Khalik kembali menguji kekuatan cinta keduanya lewat perbedaan jarak. Pasalnya Harijanto yang seorang TNI AL ber-basis di Surabaya, sementara Dina menetap di Ibukota. Namun Hari-janto tidak kehilangan akal. Sabtu setelah lepas dinas, dengan meng-gunakan Kereta api Harijanto lang-sung ke Jakarta untuk menemui Dina, sang isteri. Minggu malamnya ia sudah harus bersiap-siap kembali ke Surabaya.

Untungnya hal itu tak berlang-

sung lama, setelah gelar dokter ber-hasil diraih Dina, ia memilih untuk mendampingi sang suami bertugas di Surabaya. Kondisi tersebut men-dorong Harijanto yang sebelumnya tinggal di Mess TNI AL mengajukan permohonan mendapatkan rumah untuk keluarga kecilnya. Alhasil Harijanto diberikan rumah yang sekaligus sebagai balai pengobatan di kawasan genjeran, Surabaya.

Di rumah tersebut hanya ada tem-pat tidur, karpet dan soundsytem kecil. Kondisi yang sangat bertolak belakang dari kehidupan Dina se-lama ini. Bahkan karena tidak ada kompor dan segal perlengkapan da-pur, untuk makan sehari-hari Dina membelikan bahan mentahnya yang kemudian dititipkan ke anak

buah Harijanto untuk diolah atau dimasakkan. Kondisi demikian sama sekali tak pernah dikeluhkan apalagi disesali Dina. Dina pun tidak pernah menceritakan kondisinya tersebut kepada kedua orangtuanya di Ja-karta.

Meski tak pernah mengadu ke-pada kedua orangtuanya, namun ia tentu tak kuasa menutupi kenyataan itu tatkala sang ayah secara tiba-tiba ingin mengunjungi kediaman anak sulungnya di Surabaya. Dapat diduga reaksi Sang Ayah setibanya

di rumah Dina. Kaget dan sangat terharu. Namun pantang bagi Dina untuk meminta belas kasihan sang ayah. Ia dan Harijanto bertekad un-tuk mandiri dan tidak mengharap bantuan kedua orangtuanya.

Namun, orangtua mana yang ti-dak sedih melihat putri satu-satunya hidup dengan kondisi yang bertolak belakang dari kehidupannya selama ini. secara tiba-tiba sang ayah mem-berikan Dina sejumlah uang guna membeli kursi tamu. Karena selama itu jika ada tamu, terpaksa keduan-ya menjamu nya di lantai alias lese-han. Masih diingat Dina, kursi rotan menjadi barang “istimewa” pertama dalam rumahtangga Dina.

Dari sana, perlahan-lahan ke-

hidupan perekonomian keluarga Dina dan Harijanto merangkak naik. Hingga kemudian keduanya ber-hasil membeli satu rumah utuh di Kawasan Gubeng, Surabaya. Dina pun memboyong anak-anak hasil pernikahan mereka. Kurang lebih selama sepuluh tahun keduanya menempati rumah tersebut. Memi-liki rumah sendiri secara utuh bukan berarti kehidupan keduanya lancar tanpa kerikil.

Harijanto yang seorang perwira menengah TNI AL diwajibkan untuk berlayar ke berbagai daerah. Arti-nya, tinggalah Dina bersama sang anak di rumah. Tapi justru di saat itulah rasa sayang Harijanto kepada sang istri semakin bertambah.

“Sebagai seorang TNI saya ber-layar dengan menggunakan kapal selam yang keluar dari Pelabuhan biasanya malam. Saat itu tidak ada transportasi lain, selain skuter yang saya punya. Tengah malam istri saya mengantarkan saya ke pelabuhan. Kemudian kapalnya berlayar, saat matahari terbit istri saya baru kem-bali pulang ke rumah,”cerita Hari-janto yang ikut mendampingi sang istri saat mengisahkan perjalanan hidupnya kepada Parlementaria.

Dina lagi-lagi harus menjalani long distance relationship, karena sang suami diberikan kesempatan oleh Negara untuk memperdalam ilmu kedokterannya di Negara lain. Amerika, Australia, Perancis dan be-berapa Negara lainnya. Tidak jarang Dina pun mendampingi sang suami. Seolah tidak ingin kalah dari sang suami, Dina pun mendapat kesem-patan untuk terus menimba ilmu. Bagi Dina, dalam hal belajar ia ti-dak akan pernah merasa cukup dan puas. Masih diingat Mahdi, ketika Dina akan menjalani sidang guru be-sar, di atas meja makan rumahnya sudah berderet buku-buku pelajaran yang pernah dibacanya. Tidak ada satu orangpun yang boleh menyen-tuhnya. Hingga akhirnya ia terpilih menjadi Guru besar bagian ilmu penyakit Dalam FK UI. Sementara sang suami setelah terpilih menjadi Kepala RS TNI AL di Surabaya hingga


terakhir jenderal bintang dua ini di-percaya menjadi Kapuskes (kepala pusat kesehatan) TNI.

TERJUN KE DUNIA POLITIK

Puas dengan sederet gelar akade-mis, menjelang masa pensiunnya, Dina mendapat kesempatan untuk masuk menjadi kader salah satu par-tai politik. Dasarnya seorang aktivis, tentu bukan hal yang sulit bagi Dina untuk beradaptasi dengan teman politikus lainnya. Hingga kemudian tahun 2009 silam Dina terpilih men-jadi anggota legislatif dari fraksi Par-tai Demokrat. Kebetulan saat itu un-dang-undang memberi kesempat an kaum hawa untuk menambah jum-lah kesertaannya di legislatif.

“Papa saya dulu selain sebagai pendiri LBH, beliau juga orang poli-tik, bahkan pernah menjadi salah satu pimpinan DPR. Mungkin sudah menjadi suratan takdir ya,” jelas Dina.

Dina tak sependapat jika ada yang menyimpulkan bahwa politik itu kotor dan kejam. Menurutnya hal itu tergantung pribadi yang menjalaninya. Selama ini ia selalu memegang teguh prinsip yang ia terima dari sang ayah berupa fat-sun Politik diantaranya harus sopan, bersih, cerdas, dan jangan lupa un-tuk selalu belajar. Hal itulah yang menurutnya sangat tepat dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai pimpinan tertinggi Par-tai Demokrat. Hingga akhirnya tak perlu waktu lama bagi Dina untuk memilih partai tersebut sebagai kendaraan politiknya. Kebetulan dalam bidang pemerintahan sederet jabatan pernah diemban Dina, dian-taranya sebagai staff ahli Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat, Staff ahli wakil presiden, staff ahli Mensesneg.

Menduduki kursi legislatif bukan berarti perjuangan selesai sampai disitu. Bersama dengan pimpinan dan anggota Komisi IX lainnya, Dina semakin gigih untuk memperjuang-kan nasib rakyat. Meski kondisinya

sudah tidak muda lagi, sesekali tongkat besi sengaja dibawa untuk membantu menopang tubuhnya ke-tika berjalan. Namun untuk meng-himpun dan memperjuangkan as-pirasi rakyat tak ada kata “tua”. Dina tak pernah lelah untuk “blusukan” ke berbagai daerah di Indonesia. Hing-ga akhirnya Fraksi Demokrat mem-percayainya untuk menjadi salah satu pemimpin Komisi tersebut.

“Alhamdulillah saya tidak pernah merasa tua dan lelah untuk terus memperjuangkan aspirasi masyara-kat, khususnya yang terkait dengan masalah kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan yang menjadi mitra kerja kami,” aku Dina.

Untungnya kiprah Dina itupun didukung oleh Suami dan keem-pat putra-putrinya. Malah jika sang mama di rumah, keempat anak Dina selalu mencandainya untuk segera ke kantor. “Katanya Mama lebih baik ke kantor DPR saja, daripada di rumah cerewet,” tawa Dina meniru-kan ucapan sang anak.

Dina mengakui bahwa sebagai seorang ibu, ia tak berbeda dengan ibu-ibu lainnya yang sangat peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Namun, ia juga mengadopsi pola didik yang diterapkan kedua orang-tuanya sebelumnya, yakni mene-

rapkan prinsip demokrasi dalam keluarga. Atas dasar itulah Dina pun membebaskan anak-anaknya un-tuk memilih jalur pendidikan sesuai dengan minatnya masing-masing.

“Cara mendidik anak saya mu-dah saja, lewat contoh. Kalau saya sedang belajar atau sholat, anak pasti akan melihat, dan secara tidak langsung tumbuh kesadaran dalam dirinya untuk berbuat yang sama. Jadi saya sangat demokratis. Begi-tupun ketika anak saya awalnya in-gin menjadi seorang ahli hukum se-perti kakeknya, ya saya dukung saja, meskipun belakangan ia menyadari bahwa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Karena sering terli-bat pembicaraan seputar kesehatan dan kedokteran, akhirnya anak saya lebih tertarik menjadi dokter diban-ding menjadi ahli hukum,”paparnya.

Hingga akhirnya Dina dan Hari-janto berhasil mengantarkan ke-empat anak kandungnya, Haridini Intan setiawati Mahdi, Haridana In-dah Setiawati Mahdi, Hariputranto Laksamana Mahdi, dan Fitri Adinda Mahdi menjadi dokter dengan ber-bagai bidang spesialisasinya ma-sing-masing. Tidak hanya itu, Dina juga sukses mengantarkan keempat anak angkatnya menjadi dokter. (Ra-hayu Setiowati), Foto: Rizka Arinindya.


Sekeping Surga Telah Jatuh di Pulau Buton

Itulah ungkapan yang diucap-kan oleh Anggota Komisi X DPR Oelfah Syahrullah Har-manto. Ia mengaku kagum dengan potensi wisata di

Pulau Buton. Politisi Golkar ini meni-lai pulau yang bertetangga dengan Pulau Muna ini, sangatlah indah dan memiliki banyak potensi wisata.

“Pulau ini sangat indah. Saya apr-esiasi usaha Bupati Buton dalam mengembangkan potensi di dae-rahnya. Pantai Katembe bagus. Pe-mandangan dari Benteng Keraton Buton pun sangat indah. Namun, ketika Buton menjadi kawasan wisata, kami mohon biaya akomo-dasi jangan terlalu mahal, sehing-ga nanti banyak wisatawan yang datang ke sini,” harap Oelfah, usai

meninjau beberapa lokasi wisata di Kota Baubau dan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, beberapa waktu yang lalu.

Karena keindahan dan keunikan-nya, Pulau Buton berpotensi men-jadi Kawasan Pariwisata Khusus. Demikian dikatakan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Agus Hermanto. Ketua Komisi X ini menilai, Buton memiliki keunikan yang tidak ada di tempat lain. Bah-kan, bisa jadi keunikan ini hanya ada di Buton.

“Buton ini memiliki keunikan, yaitu tata pemerintahan yudikatif, eksekutif dan legislatif yang ada sejak zaman Kesultanan. Bahkan, Buton juga telah menjadi pusat

pemerintahan. Selain itu, potensi wisata lama yang sangat indah, sep-erti pantai dan goa. Buton juga me-miliki Benteng Keraton yang terluas di dunia,” jelas Agus.

Politisi Demokrat ini juga melihat aspek lain yang turut mendukung ekonomi Buton, yaitu produksi as-palnya yang memiliki kualitas ter-baik. Menurutnya, jika aspal ini dikembangkan dengan baik, dan memiliki kualitas dunia, hal ini dapat meningkatkan ekonomi dan pendapatan daerah.

Dalam sesi pertemuan, Bupati Bu-ton Umar Samiun mengatakan bah-wa Buton memang memiliki banyak potensi wisata. Bahkan, beberapa daerah memiliki keunikan tersendi-

KUNJUNGAN KERJA


ri, yang bahkan mungkin tidak ada di tempat lain.

“Seperti di Pantai Nirwana, pa-sirnya memiliki karakter yang ber-beda. Pasirnya tidak lengket di ku-lit, sehingga jika bermain pasir di pantai ini, sesudahnya tidak perlu dibasuh air, maka pasirnya akan ron-tok sendiri. Selain itu kita memiliki Pantai Katembe yang memiliki garis pantai sepanjang 2,8 kilomter,” jelas Umar.

Umar juga menjelaskan beberapa potensi wisata lain yang dimiliki Bu-ton, seperti Benteng Kraton Buton, masjid tertua di Buton, Goa Langalu, dan Pulau Batu Atas yang memiliki potensi wisata bawah laut yang menakjubkan.

Pada kesempatan yang sama, Wa-likota Baubau AS Tamrin berharap, kunjungan Komisi X ke Buton ini dapat mendukung peningkatan sa-rana dan prasarana Pulau Buton. Pasalnya, APBD Buton yang masih terbatas. Ia mengakui, masih ban-yak potensi wisata Buton yang be-lum tergali.

“Masih banyak potensi lain yang belum tergali. Akan terus kami gali dan revitalisasi, sehingga pariwisata Buton semakin menonjol, ini mem-butuhkan perhatian dari pemerintah daerah dan dukungan dari pemerin-tah pusat. Pemerintah daerah su-dah melakukan berbagai promosi, dan mengharapkan partisipasi dari investor,” jelas Tamrin

Perlu Kerjasama Kementerian Terkait

Untuk mengembangkan potensi wisata Buton perlu mendapat per-hatian khusus, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Anggota Komisi X Rinto Subekti menilai perlu ada sinergi antar Ke-menterian untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di daerah.

“Perlu ada sinergi antara kemen-terian di pemerintah pusat dalam mengembangkan potensi wisata di

daerah. Seperti Kementerian Pari-wisata dan Ekonomi Kreatif, Kemen-terian Pekerjaan Umum, Kemente-rian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan,” jelas Rinto.

Dalam hal ini, tambah Politisi De-mokrat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dapat menunjang pemban-gunan infrastruktur di Buton. Apala-gi, Buton terkenal dengan produksi aspalnya, sehingga seharusnya jalan raya di Buton harus memiliki kualitas yang baik pula. Sedangkan, Kemen-terian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan

dalam perizinan wisata yang men-jadi area kerja kedua kementerian tersebut.

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Pulau Buton dalam rangka meng-himpun masukan terkait penyusu-nan Rancangan Undang-undang Kawasan Pariwisata Khusus (Kapar-sus). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagai mitra dari Komisi X mengusulkan bahwa Pulau Buton memiliki banyak pariwisata yang lebih spesifik dan khusus yang bisa dijadikan acuan dalam RUU. (sf) Foto: Sofyan/Parle/Hr.


KUNJUNGAN KERJA

Dua landasan terbang di dua kota berbeda hampir secara ber-samaan mendaratkan dua delegasi legisla-

tor. Dua pesawat Garuda membawa rombongan Komisi IX DPR RI ke Kota Solo, Jawa Tengah dan Kota Banjar-masin, Kalimantan Selatan. Tentu ada misi yang diemban di dua kota tersebut.

Bandar Udara Adi Sumarmo, Solo dan Syamsuddin Noor di Banjar-

masin hari itu kedatangan dua Tim Kunjungan Kerja (Kunker), perumus Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Jiwa (Keswa) yang diini-siasi Komisi IX DPR RI. Perjuangan melelahkan dari sejak usulan hingga menghimpun masukan dan melihat dari dekat pengelolaan rumah sakit jiwa di daerah, merupakan langkah konkrit dalam menciptakan rumu-san ideal sebuah RUU.

Kini, perjuangan melelahkan itu berbuah manis dengan disahkannya

RUU tersebut menjadi UU Keswa melalui Rapat Paripurna DPR pada 8 Juli 2014 lalu. Nova Riyanti Yu-suf, Ketua Pansus RUU Keswa, bah-kan menceburkan diri ke kolam air mancur di halaman depan gedung DPR RI sebagai rasa syukur seka-ligus menepati nazarnya sendiri. Luapan kegembiraan diperlihatkan Nova, karena setelah 5 (lima) tahun me ngendap, UU tersebut akhirnya disahkan DPR.

Sebelum menjadi UU, Komisi IX

MENYADARKAN SEKALIGUS MEMBERDAYAKAN ODGJ


telah menerjunkan dua tim ke dua kota, Solo dan Banjarmasin beber-apa waktu lalu. Di Kota Solo, Tim Kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairil Mahfiz, me-ngunjungi Griya PMI Peduli, tempat para pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dirawat. Ini merupakan lembaga non pemerintah yang sa-ngat penduli pada persoalan ODGJ. Tim bahkan dipertemukan dengan para ODGJ yang sedang dirawat di tempat tersebut.

I rgan sangat mengapresiasi kepedulian para pengurus dan pera-wat di Griya PMI Peduli, Solo. Tim Kunker juga sangat gembira me-lihat Kota Solo yang terbebas dari para ODGJ yang berkeliaran di jalan-jalan. Tak ada pula pemasungan di sini. Tampaknya, Pemerintah Kota Solo sangat memperhatikan pena-nganan kesehatan jiwa.

“Kalau kita lihat Pemkot Solo ini,

kan, sudah punya tim pelaksana kesehatan jiwa sampai tingkat ke-lurahan. Bahkan, kota ini sudah ti-dak ada orang yang dipasung atau berkeliaran di tengah jalan. Melihat hal-hal semacam itu, saya kira sa-ngat penting untuk masukan kami,” aku Irgan. Program di panti-panti ODGJ atau rumah sakit jiwa selalu senyap, tak terpublikasi secara luas ke masyarakat. Namun, dengan ke-terbatasannya PMI masih mau pedu-li mengurusi pasien ODGJ.

Sebelumnya, Irgan dan rom-bongan bertemu dengan Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo. Kepada Tim Kunker Komisi IX, Purnomo menjelaskan, di Solo sudah ada keputusan Wali Kota No.441.3.05/91-A/1/2013 yang beri-si pembentukan tim pelaksana kese-hatan jiwa masyarakat Kota Solo. Tim ini bertugas melaksanakan koordinasi lintas sektoral terhadap kesehatan jiwa masyarakat dan

melaksanakan upaya pencegahan kesehatan jiwa masyarakat.

Selain itu, tim ini juga rutin me-lakukan pemantauan dan evalu asi atas kinerja di lapangan dan sekali-gus melaporkan pelaksanaan kegi-atan tim kepada Wali Kota. Dengan surat keputusan itu, Solo benar-benar terjaga dan tertib. Tak ada ODGJ yang mengganggu ketertiban kota apalagi sampai mengganggu masyarakat.

Sumilir Wijayanti pengurus Griya PMI Peduli, berharap, dengan UU Keswa yang sudah disahkan ini, ada dasar hukum yang bisa membawa angin segar dalam membangun ke-mitraan dan memobilisasi potensi untuk berhubungan dengan pihak lain dalam penanganan OGDJ. UU ini seperti oase menyegarkan bagi ODGJ untuk mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Mereka tentu ingin sembuh dan ingin hidup ber-


dampingan dengan masyarakatnya.

ODGJ di Banjarmasin

Sementara itu, penanganan pasien ODGJ di Kota Banjarmasin, Tim Kunker Komisi IX yang dipim pin Dinajani H. Mahdi (F-PD), berkun-jung ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sam-bang Lihum. Tim diterima Gubernur Kalsel Rudy Ariffin dan Direktur RSJ Ida Bagus Gede Dharma Putra. Di RSJ ini, para pasien ODGJ tidak saja disembuhkan, lebih dari itu diber-dayakan agar mampu hidup man-diri.

Dharma, Direktur RSJ mengung-kapkan, selama ini pasien ODGJ yang sudah dinyatakan sembuh tak pernah dijenguk keluarganya. Bahkan, keluarganya berkilah kha-watir kambuh lagi setelah sembuh. Karena tak diterima keluarganya lagi, akhirnya RSJ Sambang Lihum mencoba memberdayakan pasien ODGJ untuk hidup mandiri dengan memberi pelatihan usaha. Sebenar-nya ini bukan tugas RSJ, melainkan Dinas Sosial setempat.

Karena belum mendapat perha-

tian dari pemerintah setempat dan keluarganya, maka RSJ Sambang Lihum menginisiasi pemberdaya-an dengan membuka warung nasi

kecil-kecilan. Mereka diupayakan hidup mandiri tanpa bergantung

lagi pada orang lain. Dididik men-jadi pelaku usaha kecil merupakan keniscayaan yang mencerahkan ke-hidupan mereka.

Kenyataan ini telah memulihkan kepercayaan diri para mantan peng-huni RSJ untuk menjalani kehidu-pan normalnya kembali. Sebuah upaya dari RSJ Sambang Lihum yang mendapat apresiasi dari Komisi IX DPR. Dharma menjelaskan kem-bali, selama ini RSJ Sambang Lihum menanggung penuh biaya hidup para ODGJ yang sudah dinyatakan sembuh.

Setelah banyak berdialog dengan Gubernur dan Direktur RSJ, Tim Kunker diajak melihat dari dekat para pasien ODGJ yang sedang dalam perawatan. Bahkan, mereka mengajak berdialog dan berfoto bersama. Anggota Tim Kunker yang ikut berkunjung ke Banjarmasin adalah Dina A. Syahroza (F-PD), Siti Mufattahah (F-PD), Riyani Sudirman (F-PG), Wirianingsih (F-PKS), Ansory Siregar (F-PKS), dan Hang Ali Sapu-tra Syah Pahan (F-PAN). (nt,mh) Foto: Nita, Husen/Parle/Hr.

KUNJUNGAN KERJA


Kamis 17 Juli 2014. Se-jak pukul 08.00 pagi dua bus bercat merah muda berlogo DPR-RI itu telah berjajar di

halaman belakang tepat di depan loby Gedung Nusantara II. Sejum-lah staf Sekretariat Komisi V mem-persiapkan semua perlengkapan untuk me ngantar anggota Komisi V melakukan kunjungan kerja spesifik memantau persiapan arus mudik lebaran tahun 2014.

Pagi itu para anggota dewan yang membidangi masalah transpor-tasi dan infrastruktur akan melak-sanakan tugas konstitusionalnya, sejauhmana kesiapan pemerintah

melayani pemudik menuju kam-pung halamannya. Tiga tim disebar ketiga Propinsi yaitu Tim ke Provinsi Sulawesi Selatan, Tim Ke Provisni Bali dan ke Propinsi Jawa Timur.Inti-nya mereka ingin memastikan supa-ya semua moda transportasi benar-benar siap, sehingga masyarakat yang ingin merayakan pesta tahu-nan itu lancar, aman, nyaman dan selamat sampai tujuan,.

Satu persatu anggota Dewan ber-datangan. Setelah para anggota Tim Kunker lengkap, dengan mengenda-rai dua bus tersebut akhirnya mere-ka bersama-sama menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakar-ta. Sebelum bertolak ke tiga Propinsi

tersebut, mereka menggelar perte-muan dengan pihak otoritas Ban-dara. Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama menekankan penting-nya persiapan sarana dan prasarana transportasi baik udara, darat dan laut menjelang arus mudik lebaran Tahun 2014.

Laurens, yang juga politisi PAN tersebut juga meminta PT. Angkasa Pura II selaku otoritas bandara agar tidak menaikkan tarif pesawat uda-ra secara sepihak. Karena itu perlu koordinasi dengan semua stake holder (pemangku kepentingan) di Bandara sehingga tidak memberat-kan masyarakat. “Tidak boleh ada maskapai yang menaikkan harga

KEPEDULIAN DPR ATAS KELANCARAN MUDIK :

DARI CALO TIKET, PERLINTASAN LIAR HINGGA EXTRA FLIGHT


KUNJUNGAN KERJA

melebihi batas atas. Jika dilanggar, tugas pemerintah yang memberi-kan sanksi dengan melalui tahapan, mulai dari teguran tertulis hingga ancam an pencabutan ijin operasi,” jelas Laurens.

Terkait kenaikan tarif ini Komisi V DPR juga meminta kepada perusa-haan angkutan baik darat, laut dan udara tidak seenaknya menaikkan tarif angkutan lebaran. Masyarakat harus dibantu kelancaran, kesela-matan dan kenyamanannya untuk merayakan hari raya Idul Fitri dan jangan dibebani ongkos angkutan yang memberatkan.

Hal itu dikemukakan anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo usai mengadakan kunjungan kerja spe-sifik memantau kesiapan angkutan lebaran di Jawa Timur, Kamis dan Jumat (17-18/7). Hal yang sama dikatajan Wakil Ketua Komisi V Mi-cahael Wattimena saat menggelar pertemuan dengan Kadishub, An-gkasa pura I, BMKB dan Basarnas serta instansi terkait di Jatim juga menyampaikan hal serupa agar para pemudik jangan dibebani tarif tiket yang memberatkan. Perusahaan angkutan umum diharapkan bisa menetapi ketentuan pemerintah melalui tarif batas bawah dan batas atas, sehingga tidak memberatkan para pemudik.

Menurut Sigit Sosiantomo, ter-kait masalah tarif angkutan lebaran ini sudah diatur melalui Keputusan Menteri (Kepmen). “Saya memper-masalahkan di terminal Purabaya , Bungurasih, Surabaya supaya tarif batas atas ditempel di semua bus sehingga calon penumpang men-getahui secara jelas. Pengaturan ini supaya diinformasikan dan dan terus disosialisasikan,” tegas politisi PKS ini.

Dijelaskan Sigit, secara jujur ha-rus diakui sebetulnya pemerintah dalam melayani masyarakat dibantu oleh sektor swasta termasuk dalam melayani angkutan lebaran. Tetapi karena pemerintah tidak mampu, swasta diikutsertakan dan dengan beban yang bertambah membuat awak bus atau angkutan kelelahan serta tambahan kerja diluar waktu yang ditentukan sehingga berdam-pak kepada kenaikan tiket.

Oleh karena itu sudah diambil ke-bijakan melalui kebijakan tarif batas bawah dan batas atas. “Ini tugas pemerintah untuk mensosialisasi-kan,” ujar Sigit dengan berharap, ketentuan tarif batas bawah dan batas atas supaya dijaga sehingga masyarakat tidak ditipu diatas bus.

Saat ditanyakan, bagaimana kalau ada yang melakukan pelanggaran sebab kasus seperti ini selalu ter-

jadi pada lebaran, menurut anggota Komisi V DPR ini harus dikenakan sanksi. “Sanksi bagi pelanggaran pe-rusahaan angkutan penumpang ini bisa berupa pencabutan izin usaha,” ia menjelaskan

Calo Tiket

Sejumlah anggota juga menyoroti belum maksimalnya pelayanan di Bandara Soeta, seperti diungkap Rendy Lamajido dari Fraksi PDI-P. Hal tersebut terlihat dengan masih seringnya terjadi penumpukan an-trian saat penumpang melakukan boarding. “Saya melihat langsung kejadian tersebut, terutama pada saat penerbangan pertama pagi hari, saat ratusan penumpang hen-dak boarding ternyata pintu masuk yang dibuka hanya satu, padahal saya lihat total ada tiga pintu terse-dia, ketika saya tanya ke petugas mereka hanya menjawab karena keterbatasan petugas yang jaga,” ungkap Rendy.

Di lain pihak, Anggota Komisi V DPR RI Nova Iriansyah dari Partai Demokrat, mengeluhkan buruknya pelayanan di Bandara Kualanamu Medan. Ia mengaku melihat lang-sung maraknya praktek calo tiket. Lemahnya pengawasan serta sistem keamanan yang tergolong longgar terhadap pengunjung Bandara, di-manfaatkan oknum-oknum untuk menjalankan praktek percaloan ti-ket. “Harga tiket resmi dengan yang dijual calo tersebut bisa selisih seki-ra Rp.300ribu,” ujar Nova.

Hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan calon penumpang. Un-tuk memenuhi rasa ingin tahu peri-hal percaloan, Nova pun tak segan melakukan investigasi kecil-kecilan untuk mengungkap praktek terse-but. Caranya, Nova meminta si calo untuk mencarikan tiket yang oleh loket resmi dinyatakan sudah habis terjual. Hasilnya, tak lama berse-lang si calo memberinya tiket ses-uai nama dan identitasnya, dengan perbedaan harga yang lumayan be-sar. Namun demikian, Nova enggan menyebutkan nama ‘oknum’ intern Bandara Kualanamu yang terindi-


kasi membekingi praktek percaloan tersebut.

Dirut PT. Angkasa Pura II (AP II) Tris S Sunoko mengatakan persiapan lebaran sudah dilakukan dengan se-baik-baiknya, termasuk dengan me-nindak tegas para calo tiket. Sebagai bukti, lanjut Tri, para calo tiket yang tertangkap tangan pada arus mudik tahun lalu sudah diproses melalui jalur hukum. “Upaya tegas tersebut untuk memberi efek jera bagi siapa-pun yang berusaha mengganggu kenyamanan calon penumpang pe-sawat, dengan menjadi calo tiket,” tegas Tri.

Tri meminta dengan sangat semua penumpang pesawat, tidak terkecu-ali pejabat, menaati peraturan den-gan membeli tiket sesuai dengan identitas diri, jika aturan tersebut dilanggar maka pihak AP II tidak segan-segan untuk bertindak tegas dan dilarang naik ke pesawat.

Angkutan Gratis

Dibanding dengan Provinsi lain, Pemerintah Propinsi (Pemprov) Jawa Timur adalah satu-satunya propinsi yang terbanyak memberikan angku-tan gratis. Jika di tempat lain, hanya ada angkutan darat gratis, di Jawa Timur Pemprov setempat memberi pelayanan gratis bagi pemudik de-ngan bus, kereta api dan kapal laut.

Hal itu terungkap saat Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Michael Wattimena menggelar pertemuan dengan ja-jaran Dinas Perhubungan, Kepoli-sian dan Basarnas serta BMKG Jawa Timur guna memantau persiapan angkutan mudik dan balik lebaran 2014 baru-baru ini di Surabaya.

Kepala Dinas Perhubungan Provin-si Jatim Wahid Wahyudi, pada leba-ran Idul Fitri tahun 2014 ini seba-nyak 131.000 orang diberi fasilitas mudik dan balik gratis. Pemda Jatim sendiri menyediakan 440 armada bus, dari perusahaan penerbit Radar menyediakan 50 bus, Jasa Rahardja 50 bus dan Pemkab Sidoarjo serta Honda menyediakan beberapa ar-

mada bus.

Menurut Wahyudi, Pemprov Jatim juga menyediakan angkutan laut gratis dengan menyiapkan 3 buah kapal diantaranya ke pulau-pulau Bawean dan Kangean sebanyak 32 trip. Mudik gratis juga disiapkan bagi penumpang kereta api antara lain rute Surabaya-Malang, Suraba-ya-Banyuwangi dan kota lain yang berbatasan dengan Jawa Tengah.

Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga menyediakan sejumlah kenda-raan gratis untuk mengangkut sepeda motor. Sebanyak 650 unit sepeda motor akan diangkut gra-tis sementara pemiliknya diangkut dengan bus sampai kampung hala-mannya. Kepedulian Pemprov Jatim juga diberikan terhadap pemudik

ibu hamil dan ibu menyusui dengan disediakan bus khusus.

“Alhamdulillah bus khusus ini banyak diminati, setelah dibuka pendaftaran sehari telah terpenuhi sebanyak 45.000 orang. Mudik ini juga dapat mengurangi kepadatan penumpang di terminal sehingga berdampak kepada kelancaran lalu lintas,” kata Wahid Wahyudi.

Komisi V DPR menghargai lang-kah-langkah Pemprov Jatim yang memberikan pelayanan mudik gra-tis ini. Menurut Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena, disbanding Propinsi lain, Jatim dalam pelaya-nan mudik gratis lebih unggul dan ini sangat membantu masyarakat

merayakan lebaran.

Extra Flight

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Laurens Bahang Dama meninjau langsung persiapan Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar Bali dalam menyambut penambahan jumlah penumpang pesawat jelang arus mudik lebaran Tahun 2014 baru-baru ini.

Ketua Tim Kunker Spesifik Laurens Bahang Dama didampingi Mulyadi, Agus Bastian, Nova Iriansyah, Josef A. Nae Soi, Eriko Sutarduka B.P Si-torus, Sudjadi, Yoseph Umarhadi, Chairul Anwar, Yudi Widiana Adia, Hanna Gayatri, Norhasanah, Fary Djemi Francis dan Saleh Husin.

Di sela-sela peninjauan langsung tersebut, Laurens mengingatkan pihak PT. Angkasa Pura I selaku pelaksana otoritas Bandara Ngurah Rai, bahwa Bali sebagai destinasi (tujuan) orang berlibur baik dari turis lokal maupun manca negara agar selalu memperhatikan kualitas pelayanan, apalagi jika jadwal pe-nerbangannya sudah bagus maka akan lebih baik lagi.

“Kita melihat secara utuh ba-gaimana kesiapan moda transporta-si khususnya Bandara sebagai moda transportasi udara yaitu pesawat. Kita mengunjungi Bandara besar karena dalam menghadapi arus mudik lebaran ini pastinya sangat sibuk, jadi tentu kita perlu melihat

Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga menyediakan sejumlah kendaraan gratis untuk mengangkut sepeda motor. Sebanyak 650 unit sepeda motor akan diangkut gratis sementara pemiliknya diangkut dengan bus sampai kampung halamannya. Kepedulian Pemprov Jatim juga diberikan terhadap pemudik ibu hamil dan ibu menyusui dengan disediakan bus khusus.


langsung bagaimana pelayanan ter-hadap para calon penumpang dan bagaimana pemerintah juga ikut mengawasi,” jelas Laurens.

Politisi PAN dari Dapil NTT terse-but menambahkan jika dirinya per-caya kesiapan Bandara Ngurah Rai selaku Bandara Internasional ter-biasa dengan jadwal penerbangan yang padat. Namun menghadapai arus mudik ini biasanya ada extra flight (penerbangan tambahan) dan tentu memerlukan tenaga lebih un-tuk mengantisipasi hal tersebut. Jika pada hari biasa penumpang menca-pai 5000 orang, maka diperkirakan pada musim menjelang lebaran akan mendapat tambahan penum-pang sekitar 2000 orang.

Tutup Perlintasan KA Liar

Anggota Komisi V DPR Sigit So-siantomo mendesak PT KAI untuk segera menutup palang pintu liar perlintasan kereta api. Langkah te-gas ini harus dilakukan sesuai am-anat UU LLAJ tahun 2011 dimana

tidak boleh ada lagi palang pintu sebidang. “ Ini tidak boleh, karena melanggar UU dan memberi wak-tu 3 tahun sejak 2011, seharusnya tahun ini sudah tidak ada lagi per-lintasan KA sebidang,” katanya saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi V ke Jatim pekan lalu.

“Kalau semua lintasan atas inisi-atif nama pribadi atau masyarakat ditolelir, maka perlintasan liar akan terus bertambah. Segera semua pelitasan liar harus ditutup,” kata-

nya. Amanat UU juga menegaskan bahwa pelintasan sebidang tidak boleh lagi, harus dibangun under pass atau fly over.

Tim Komisi V dalam kesempatan ini mendapatkan informasi bahwa sebanyak 880 perlintasan kereta api di Jawa Timur belum berpalang pintu. Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan akan menerjunkan petugas untuk mengawasi perlintasan tersebut. “Sebanyak 880 perlintasan itu me-

mang belum ada apa-apanya,” kata-nya.

Menurutnya, perlintasan sebi-dang di Jawa Timur ada 1.400. Dari jumlah itu, 350 di antaranya sudah berpalang pintu. Sedangkan 170 perlintasan telah dipasang early warning system. Sistem itu bekerja 1 kilometer sebelum kereta api me-lewati perlintasan. Lampu merah akan menyala dan ada suara audio yang menginformasikan bahwa kereta akan melintas.

Sigit Sosiantomo menambahkan, perlintasan liar banyak muncul karena banyak hunian yang tum-buh di sekitar jalur kereta api. “Kami minta pemerintah menegakkan law enforcement, sebab kalau dibiarkan terus akan banyak terjadi kecelakan yang memakan korban,” tegasnya.

Terakhir terjadinya kecelakaan di Surabaya di palang pinta KA kare-na petugas tidak ditempat dan di-gantikan bukan oleh pegawai KA. Masalah-masalah seperti ini supaya

KUNJUNGAN KERJA


dikordinasikan sebab fasilitas dari pusat sudah disediakan luar biasa tinggal pemda memanfaatkan se-baik-baiknya.

Diingatkan Sigit, masyarakat su-paya lebih hati-hati karena frekuensi perjalanan KA akan meningkat apa-lagi dengan dibuka jalur ganda (double track). Tahun depan diharapkan sudah tidak ada lagi pelintasan se-bidang , jangan lagi menambah pelintasan-pelintasan atas nama pribadi.

Apresiasi Kesiapan Pemerintah

Secara umum, Komisi V DPR me-ngapresiasi kesiapan aparat terkait di Jawa Timur dalam menangani an-gkutan lebaran yang dimulai Senin 21 Juli hingga 5 Agustus 2014. “Saya menyampaikan apresiasi kepada se-genap jajaran pemerintah terkait di Jawa Timur mempersiapkan pela-yanan dan pengamanan angkutan mudik dan balik lebaran tahun 2014 dengan cukup baik,” tandas Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wat-timena saat menggelar pertemuan dengan jajaran terkait angkutan lebaran 2014 Propinsi Jawa Timur di Ruang Rapat Bandara Juanda Sura-baya, belum lama ini.

Tim Kunker Spesifik Komisi V adalah Michael Wattimena dari FPD selaku Ketua Tim, didampingi Agung Budi Santoso, Umar Arsal, Bahrum Daido dan Saan Moestopa dari FPD, Gandung Pardiman dan Ibnu Munzir dari FPG, Sadarestuwati dan Rendhy Lamadjido dari FPDI Perjuangan dan Sigit Sosiantomo (FPKS) serta Imam

Nahrawi dari FPKB.

Manajer Operasi Angkasa Pura I Syahrani menjelaskan estimasi puncak kepadatan penumpang ter-jadi jumat dan Sabtu (25-26/7) se-dang arus balik pada Minggu dan Senin (3-4 /8) dengan perkiraan penumpang pada puncak kepadatan seba nyak 56 -57 ribu penumpang/hari, sementara penumpang inter-nasional sebanyak 6-7 ribu orang. Sementara estimasi kenaikan extra flight 2014 sebesar 12% dengan to-tal domestk sebanyak 198 flight dan internasional sebanyak 67 flight.

Kadishub Jatim Wahid Wahyudi menjelaskan soal kesiapan jalan raya di wilayah ini yang sudah disiapkan menjelang lebaran ini. Dia menyam-paikan motto “ tiada hari tanpa tam-bal jalan” sehingga di wilayah Jawa Timur tidak ada jalan berlubang, yang ada jalan bergelombang. Tim Komisi V juga menerima penjela-san dari kesiapan dari aparat BKMG dan Basarnas dalam mengantisipasi langkah-langkah untuk melayani masyarakat berlebaran.

Selain menggelar pertemuan dengan instansi terkait, Tim Kunker Komisi V juga mengunjungi dan ber-dialog dengan pejabat Pelabuhan Tanjung Perak, mengunjungi dan berdialog pejabat PT KAI Pasar Turi dan meninjau Terminal Purabaya Bungurasih. Di sejumlah tempat telah didirikan posko, bahkan ada fasiltas untuk ibu menyusui, penam-bahan petugas keamanan dalam rangka memberikan pelayanan ke-pada rakyat sebaik-baiknya.

Anggota Tim Sigit Sosiantomo menyatakan, rupanya pemerintah pusat telah memberi perhatian yang cukup besar kepada Pemda Jatim dengan dibangunnya pelabu-han Tanjung Perak. “Pelabuhan yang rencananya akan diresmikan pada HUT RI 17 Agustus nanti sudah sa-ngat bagus. Mungkin Singapura ka-lah, pelabuhannya tidak semewah ini,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, bandar udara Juanda yang rencananya ada triple runway, ini luar biasa se-mentara terminal Purbaya dinilai sebagai tercantik di Indonesia, dan kalau pembangunannya sudah selesai akan menjadi terbaik di In-donesia. “Ini kepercayaan negara kepada Pemda Jatim, diharapkan ke-percayaan ini diterima dengan koor-dinasi yang baik antar departemen dan lembaga yang ada di pusat, propinsi maupun kota sehingga dapat dinikmati seluruh masyarakat Jatim,” katanya.

Namun dia menyayangkan ma-sih ada bus-bus antar kota yang mengangkut penumpang langsung dari garasinya, bukan ke terminal lebih dulu. “Kejadian seperti ini ti-dak boleh, karena terminal bus menjadi sepi penumpang padahal pemda telah mengeluarkan biaya besar Rp 84 miliar. Mohon ada pe-nertiban dan hukum harus ditegak-kan,” kata Sigit menambahkan. (mp,od) Foto: Mastur Prantono, Naefu-rodjie/Parle/Hr.


Komisi IV :RPH Banyumulek

Tidak Optimal

Terjalnya bukit, tingginya gunung, dan hutan be-lantara tak menghala-ngi Komisi IV DPR RI un-tuk menyerap aspirasi

masyarakat sekaligus memonitor pelaksanaan program-program yang telah dianggarkan untuk be-berapa mitra kerjanya.

Dibawah Pimpinan Ketua Komisi IV, M Romahurmuziy, Tim Kun-jungan Kerja Komisi IV menga-wali perjalanan ke sebuah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di dae-rah Banyumulek, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Di RPH Banyumulek ini Komisi IV mendapati RPH modern yang berstandar inter-nasional belum menjalankan SOP (Standard Operational Procedure) dengan baik.

Menurut Romy, begitu ia biasa disapa, RPH yang mendapat ban-

tuan JIBIC (Japan Bank International Corporation) dari Dirjen Peternakan ini memiliki kapasitas potong hing-ga 60 ekor per hari. Namun pada kenyataannya Komisi IV mendapati hanya sekitar 3-5 hewan dipotong disini setiap harinya. Kondisi ini ten-tu tidak sesuai dengan penggunaan, dan sangat mubazir atau sia-sia. Pa-dahal tidak sedikit biaya operasional yang dikeluarkan untuk RPH ini.

“Sebelumnya kami telah meng-anggarkan dana untuk Dirjen Peter-nakan dalam rangka merevitalisasi RPH yang mendapatkan bantuan JIBIC ( Japan Bank International Cor-poration). Namun kendalanya pro-gran tersebut mangkrak hampir sepuluh tahun. Alhamdulillah hari ini kami lihat sudah dapat berjalan kembali, walaupun dalam pelaksa-naannya masih banyak kekurangan yang harus terus dibenahi,” katanya.

Anggota Komisi IV, Zainut Tauhid menduga biaya atau harga di RPH yang lebih tinggi tiga kali lipat dibanding TPH (tempat pemoto-ngan hewan) tradisional yang me-nyebabkan orang lebih memilih memotongkan hewan ternaknya di TPH, sementara ketersediaan hewan ternak di RPH tersebut masih sangat minim. Hal itulah yang menyebab-kan penggunaan RPH dengan fasili-tas modern yang lebih higienis itu kurang maksimal.

Tidak hanya itu, Romy menga-takan perlunya penggunaan chips pada hewan ternak potong sebagai identitas hewan. Hal ini berguna untuk menelusuri asal, jenis dan pe-milik serta dari RPH (Rumah pemo-tongan hewan) yang mana jika ter-jadi kasus penularan penyakit dari hewan. Dengan begitu akan segera diketahui penyebabnya.

KUNJUNGAN KERJA


Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV, Ibnu Multazam mengatakan per-bedaan harga daging yang men-colok antara Lombok dan Sumbawa ini semata hanya dikarenakan me-kanisme pasar. Dimana permintaan atau demand daging di wilayah Lombok lebih tinggi dibanding Sumbawa, sedangkan supply da-ging potong di daerah ini masih sa-ngat minim. Hal sebaliknya terjadi di Sumbawa. Oleh karena itu, Komisi IV segera akan meminta pihak-pi-hak terkait untuk membuat leveling (tingkatan) harga daging, agar har-ga di pasaran tidak jomplang.

Teluk Awang

Di hari kedua perjalanannya, Tim Kunker Komisi IV yang diikuti oleh Ketua Komisi IV, Romahurmuzy, wakil Ketua Komisi IV, Ibnu Mult-azam, dan anggota lainnya seperti I Made Urip, Darizal Basir, Suparman, Ambar Tjahjono, Akbar Zulfakar, Anton Sihombing, I Gusti Ketut Adhi putra, Zainut Tauhid, dan Anak Agung Sanjaya ini langsung menu-ju Pelabuhan Perikanan, Lombok Tengah NTB. Disini Komisi IV ingin mengetahui progres atau perkem-bangan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana produksi PPN (pelabuhan perikanan nusantara) Teluk Awang yang telah dianggar-kan sejak 2004.

Pada awal pencanangannya, proyek ini menganggarkan dana (total disain capacity) sebesar 116 Miliar. Seiring dengan inflasi dan meningkatnya kenaikan harga ba-rang maka anggaran yang dibutuh-kan membengkak hingga 163 Miliar. Namun baru sekitar 47 Miliar dana yang tersedia dan bisa dikucurkan untuk proyek ini. Karena terbatas-nya anggaran itulah, maka rencana pembuatan PPN menjadi mangkrak atau mandek. Hal tersebut terlihat dengan reklamasi pembuatan der-maga yang belum tuntas. Talut yang digunakan untuk menahan adanya dampak pembuatan dermaga juga belum dijalankan.

Teluk Awang ini sangat potensial untuk dijadikan PPN guna mening-katkan taraf hidup dan ekonomi ne-

layan dan masyarakat Teluk Awang dan NTB secara keseluruhan. Meng-ingat Teluk Awang berada pada po-sisi strategis, menghubungkan dua samudera serta lokasi yang bisa dijangkau oleh beberapa provinsi. Oleh karena itulah Komisi IV akan mengkonsetrasikan anggaran tahun 2015 guna penyelesaian PPN Teluk Awang.

HKM Aik Berik

Usai berpanas-panasan mengun-jungi Teluk Awang, Komisi IV melan-jutkan perjalanannya ke sebuah hu-tan kemasyarakatan di kawasan Aik Berik, Batukliang, Lombok Tengah-NTB. Di sini Komisi IV DPR meng-apresiasi pengelolaan HKM (Hutan Kemasyarakatan). Program HKM ini merupakan salah satu alternatif ter-baik untuk melestarikan hutan dan mencegah terjadinya degradasi aki-bat pembalakan liar.

Selain itu, disisi lain HKM ini seka-ligus juga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyara-kat sekitar melalui nilai ekonomis yang dihasilkan kawasan hutan ini. Sebut saja, pemanfaatan hasil hu-tan bukan kayu (HHBK) yang men-jadi penghasilan utama masyarakat sekitar, seperti tanaman kopi, ke-miri, coklat, durian, vanila, pinang, talas, dan pisang disela-sela tana-man kayu. Belum lagi agrowisata, setiap harinya sekitar 100 turis a sing yang mengunjungi kawasan ini. De ngan keasrian hutan dan keindahan beberapa air terjun di dalamnya membuat lokasi ini kerap dkunjungi wisatawan asing. Kondisi tersebut

tentu mendatangkan penghasilan tersendiri.

Pada kesempatan itu, Komisi IV juga memberikan sejumlah bantuan berupa mesin pengolah biji kopi dan biji kemiri, serta mesin pengering (frying dryer) agar hasil panen yang dihasilkan memiliki kualitas pengo-lahan yang lebih maksimal, hingga akhirnya dapat meningkatkan nilai jual terhadap hasil panen. Selain memberikan bantuan, Tim Kunker Komisi IV juga menyempatkan diri untuk menanam sejumlah pohon di kawasan hutan Aik Berik.

Bulog NTB

Komisi IV DPR mengakhiri kunju-ng an kerjanya di Bulog Divre Nusa Tenggara Barat (NTB). Di sini Dewan menemukan sejumlah permasalah-an. Seperti kondisi beras di gudang Bulog NTB yang ternyata masih banyak terdapat menir. Padahal seharusnya Bulog memiliki quality control untuk menyaring bah-kan menolak beras dari mitra kerja yang tidak bagus. Sekalipun beras tersebut diperuntukkan bagi rakyat miskin, namun bukan berarti kuali-tasnya dikesampingkan begitu saja.

Tim Kunker Komisi IV juga mene-mukan ada beberapa karung be-ras yang sampul belakangnya (back cover) tidak mencantumkan perusa-haan yang menjadi mitra kerja Bulog dalam menyediakan beras. Padahal menurut Politisi dari Fraksi PKB ini, dalam SOP (Standard Operational Procedure) yang telah disepakati bahwa identitas perusahaan mitra Bulog yang menjadi penyedia beras wajib mencantumkan pada setiap karung beras.

Hal ini untuk mengetahui kuali-tas beras dari masing-masing mi-tra kerja Bulog. Dengan begitu jika ditemukan beras dengan kualitas yang sangat rendah dapat segera diketahui perusahaan penyedianya, sehingga ke depannya Bulog dapat mengevaluasi kembali kerjasama atau proses kemitraannya dengan perusahaan tersebut. (Ayu) Foto: Ayu/Parle/Hr.

Teluk Awang ini sangat potensial untuk dijadikan PPN guna meningkatkan taraf hidup dan ekonomi nelayan dan masyarakat Teluk Awang dan NTB secara keseluruhan. Mengingat Teluk Awang berada pada posisi strategis, menghubungkan dua samudera serta lokasi yang bisa dijangkau oleh beberapa provinsi.


Pansus RUU HKPDDemi NKRI

Jemput Bola. Itu yang dilaku-kan Panitia Khusus (Pansus) RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) untuk

memastikan seluruh komponen bangsa mendapat ke sempatan un-tuk menyampaikan masukan terkait produk legislasi yang merupakan revisi UU No 33/2004 tentang Perim-bangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tim pansus dibagi menjadi 3 kelompok terbang ke tiga provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Jambi dan Kalimantar Timur. Khusus di Kaltim, agar efektif seluruh pemprov yang ada di pulau terbesar di Indonesia ini diminta berkumpul di Balikpapan.

Dalam proses pembahasan sejum-lah isu penting akan menjadi sorotan sejumlah daerah, terutama daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pansus RUU HKPD perlu mengedepankan

kearifan dalam membahas produk legislasi yang berpengaruh besar bagi tegaknya Negara Kesatuan Re-publik Indonesia (NKRI). Sekali lagi, itulah sebabnya segenap stakeholder terkait UU ini perlu didengar suaranya. “Pembahasan UU ini resis-tensi politiknya besar ada komplikasi kesenjangan, komplikasi sistem penyelenggaraan pemerintahan. Kami yang membahasnya harus ber-hati-hati karena muaranya adalah tegaknya NKRI. Perlu mendengar masukan dari pihak-pihak terkait di daerah termasuk pakar dari perguru-an tinggi,” kata anggota Pansus RUU HKPD Guntur Sasono dalam perte-muan dengan jajaran tiga Pemprov se-Pulau Kalimantan di Balikpapan, Kaltim, belum lama ini.

Wakil rakyat dari dapil Jatim VIII ini mengusulkan agar pakar dari daerah seperti dari Universitas Mu-lawarman Kaltim dapat diundang dalam rapat pembahasan dengan

pemerintah. Baginya penekanan utama dalam proses revisi UU Perim-bangan Keuangan Pusat dan Daerah ini adalah menjaring aspirasi dan berupaya menerapkan keadilan ber-dasarkan konstitusi. Catatan positif juga disampaikan anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat Muslim yang menyebut usulan dari Dr. Aji Sofyan Effendy dari Fakultas Ekono-mi Universitas Mulawarman sebagai solusi mengatasi kesenjangan antar daerah. “Apa yang telah disampai-kan tadi bukan hanya untuk kepen-tingan Kaltim, saya rasa itu sesuai untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” tuturnya.

Dalam paparannya Dr. Aji So-fyan Effendi mengusulkan formula baru pembagian DAU yang lebih berkeadilan bagi seluruh daerah. Ia juga menambahkan indeks kawasan strategis yang terdiri dari 3 kriteria yaitu wilayah sebagai ibukota, per-batasan dan daerah tertinggal. Ia

KUNJUNGAN KERJA


dapat kelemahan dalam imple-mentasi desentralisasi diantaranya ketimpangan fiskal antar daerah, ketimpangan pelayanan publik an-tar daerah, belum memadainya kualitas pelayanan publik dan ren-dahnya kualitas belanja daerah,” papar politisi FPPP yang juga Wakil Ketua Pansus ini.

Ia menekankan kehadiran undang-undang ini penting karena menjadi reverensi utama penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia baik di bidang politik dan administrasi serta desentralisasi fiskal. “Kami mencatat dana bagi hasil belum berpihak pada daerah penghasil dan kurang mem-berikan kepastian atas jumlah dan waktu penyalurannya,” tuturnya. Masukan yang diperoleh menurut

Syaifullah akan digunakan dalam proses penetapan DIM (Daftar In-ventarisasi Masalah) dari RUU yang merupakan inisiatif pemerintah. Tim Kunjungan Pansus yang hadir dalam pertemuan itu diantaranya Nanang Samodra (FPD), Murad Nasir (FPG) dan A.W Thablib (FPPP).

Sementara itu Wakil Gubernur Ka-limantan Timur M. Mukmin Faisyal menyambut baik proses revisi UU yang menurutnya belum memberi-kan keadilan bagi daerah yang kaya dengan sejumlah produk tambang

ini. Provinsi yang berbatasan de-ngan negara tetangga Malaysia ini memiliki cadangan minyak bumi 469,8jt barel, gas bumi 16,32 triliun kaki kubik dan batu bara 216juta matriks ton. “Dana bagi hasil selama ini belum sejalan dengan esensi oto-nomi itu sendiri dimana kemandirian fiskal sebagai salah satu tujuan oto-nomi tidak dibarengi dengan pem-bagian hak-hak daerah bahkan jika dibandingkan dengan penyerahan urusan pemerintah pusat ke dae-rah,” ujarnya.

Pansus HKPD dalam pertemuan itu juga mendengar masukan yang di-sampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara. Turut hadir pula sejumlah

kepala dinas dan akademisi dari per-guruan tinggi dari daerah yang terke-nal dengan keelokan Pantai Melawai-nya. Kalau duduk santai menikmati balaian angin dan deburan ombak Pantai Melawai, dari kejauhan kita akan bisa menyaksikan kapal-kapal tanker BBM raksasa dan kapal tong-kang berisi penuh batu bara. Semua akan bergumam, alangkah indah dan kayanya negeriku. Semoga para pemimpin bisa membuat UU yang berkeadilan, yang pada akhirnya menjadi alat untuk menyejahterakan rakyatnya. (iky) Foto: Iky/Parle/Hr.

secara khusus menggarisbawahi daerah dengan sisa anggaran tinggi tidak perlu memperoleh DAU. “De-ngan formula ini tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang tidak dapat mendapat DAU baik provinsi maupun kabupaten kota. Saya siap mempertanggungjawabkan secara ilmiah, saya sudah lakukan exercise di 512 kabupaten kota sampai tahun 2015,” ungkapnya.

Ketimpangan antar Daerah

Ketua Tim Kunjungan Pansus RUU HKPD Syaifullah Tamliha menekankan masih terdapat sejum-lah ketimpangan dan permasalahan dalam aplikasi UU no.33/2004. DPR menurutnya menerima aspirasi dari sejumlah pihak di daerah sehingga akhirnya sepakat dengan pemer-intah untuk melakukan sejumlah perubahan, menyesuaikan dengan perubahan dan tantangan terkini. “Revisi ini perlu karena masih ter-


SOROTAN

“Saya pikir dalam ko n d i s i s e k a -rang ini para pe-mimpin par tai saatnya menun-

jukkan kenegarawannya agar bisa menenangkan masyarakat. Keti-daknyamanan akan membuat masyarakat gelisah, perbedaan di tingkat atas bisa jadi membuat massa di tingkat bawah panas dan main kasar-kasaran,” kata anggota Komisi III Abu Bakar Alhabsy kepada wartawan beberapa waktu lalu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Baginya bisa dikatakan Pilpres kali ini terberat yang pernah dilalui bangsa ini karena untuk pertama kali memperhadapkan hanya dua pasang kandidat dalam pertarungan merebut simpati pemilih. Persaing-an ketat berakhir dengan selisih perolehan suara pasangan nomor urut satu Probowo-Hatta dan pa-sangan nomor urut dua Jokowi-JK terpaut tidak terlalu jauh. Salah satu televisi asing yang menyiarkan

rekapitulasi suara menggambarkan seluruh proses dengan sebutan Indonesia di Jalan Buntu.

Abu Bakar yang sering dipang-gil Habib ini tidak sependapat, ia meyakini negara ini sudah mempu-nyai sistem yang cukup baik untuk mengurai sejumlah persoalan yang muncul. Sebagai pendukung Koalisi Merah Putih ia mengaku cukup siap apabila pilpres terpaksa harus ber-labuh di Mahkamah Konstitusi. “Tim

saksi kita tidak sembarangan, kita sudah full control. Asal tidak ada yang bermain culas dan C1-nya rapi, pasti akan ketemu. Dalam kondisi seperti ini kepemimpinan akan diu-ji, negarawan sejati bisa datang dari mana saja tidak peduli dari pihak yang kalah atau menang. Bangsa ini akan mencatat peran itu dengan tin-ta emasnya,” tegas Politisi FPKS ini.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Achmad Basarah juga menyambut ajakan ini. Ia mengimbau agar selu-ruh komponen bangsa jangan sam-pai terpancing pada berbagai upaya provokasi yang tujuannya memecah belah bangsa ini. “Mari berpegang pada asas konstitusio nalitas dan asas hukum yang berlaku. Kita se-rahkan semua pada proses poli-tik dan hukum yang sudah diatur dalam UU Pilpres dan peraturan perundang an lainnya. Kami imbau jajaran partai di seluruh Republik Indonesia dan seluruh relawan agar tidak terpancing terhadap berbagai

Kenegarawanan. Banyak dibicarakan terutama ketika bangsa dalam kondisi sulit, penuh beban. Sejarah juga sudah membuktikan bangsa ini mampu kok melahirkan negarawan, yang memiliki pandangan jauh ke depan, mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Persaingan ketat dua kandidat dalam Pemilu Presiden 2014 lalu juga telah membawa negara ini dalam posisi yang sulit, bangsa seakan terbelah. Kawan karib, teman

kantor, kakak adik bahkan anak dan orang tua yang biasanya dekat, akhirnya memilih diam tak saling bicara setelah lelah berdebat mempertahankan argumen tentang kandidat presiden yang didukung.

SAATNYA TUNJUKKAN KENEGARAWANAN


upaya provokasi dari berbagai pihak yang dapat memperkeruh suasana,” tandasnya.

Ia berharap dalam situasi seperti ini Kepolisian RI, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai tiga lembaga yang men-jadi leading sector dalam proses rekapitulasi suara dapat bertindak independen. Sebagai bagian dari Tim Pemenangan Jokowi-JK, ia juga telah menghimpun sejumlah data dan alat bukti dari berbagai potensi kecurangan yang terjadi di sejumlah TPS. Menurutnya apabila diperlukan semua itu bisa dibawa dalam persi-dangan di Mahkamah Konstitusi nantinya.

“Kita dukung seluruh penanggung jawab Pemilu Presiden untuk men-jalankan tugas seobjektif mungkin, senetral mungkin, seprofesional-profesionalnya,” tekan wakil rakyat yang pada sejumlah kesempatan juga sering memakai peci seperti layaknya pasangan nomor urut satu Prabowo-Hatta. Secara khusus ia juga memberikan catatan pada proses hitung cepat yang telah di-lakukan sejumlah lembaga survey pada Pilpres lalu. Perbedaan hasil menurutnya telah membuat ba-nyak pihak larut dalam perdebatan yang malah menambah tingginya tensi pasca pemilu. “Ini akan men-jadi bagian dari evaluasi kita ten-tang keberadaan lembaga survey agar kehadiran mereka memberi-kan manfaat sebesar-besarnya bagi proses demokrasi bukan jadi proses yang justru sebaliknya, merugi-kan bangsa merugikan proses de-mokrasi. Tetapi ini kita lakukan nanti

setelah seluruh proses pemilu sele-sai,” tuturnya.

Perlu Revisi UU Pilpres

Pelaksanaan Pilpres 2014 juga menyisakan catatan penting pada produk legislasi yang menjadi urat nadi kelancaran pesta demokrasi rakyat ini. UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden ternyata ti-dak mengantisipasi kemungkinan pe-milu diikuti oleh 2 pasang kandidat. Kondisi ini menurut Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso telah membuat banyak pihak terutama KPU gela-gapan. “Kami pembuat Undang Un-dang tidak pernah menyangka akan ada pertarungan di pilpres hanya dua pasangan, kondisi ini membuat KPU gelagapan,” paparnya.

Permasalah utama muncul dari perdebatan soal menafsirkan pasal 159 ayat 1 yang berbunyi; Pasang-an Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara le bih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikit-nya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Masyarakat termasuk pakar berbeda pendapat menyika-pi aturan ini. Pandangan pertama menyebut karena hanya ada dua pasang capres dan cawapres, maka peraih suara terbanyak dalam pe-milihan presiden ditetapkan sebagai pemenang. Syarat harus meraih ke-menangan minimal 20 persen di separuh jumlah provinsi di Indone-sia diabaikan. Sementara pendapat kedua menyatakan, selain suara ter-banyak syarat sebaran suara terse-but juga harus dipenuhi.

Perbedaan ini kemudian sampai ke ruang sidang sembilan hakim konstitusi setelah sejumlah LSM mengajukan uji materi pasal syarat pemenangan capres ini ke Mahka-mah Konstitusi. Hasilnya kandidat dengan perolehan suara terbanyak bisa dinyatakan sebagai pemenang artinya pilpres hanya akan berjalan satu putaran. Namun putusan Ha-kim MK ini tidak bulat karena Wa-

hiduddin Adams dan Patrialis Akbar menyuarakan pendapat berbeda. Baginya kondisi masyarakat Indone-sia yang majemuk tidak dapat dipi-sahkan dari pilpres.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa. “Tidak ada sesuatu yang filosofis yang jadi argumen penga-juan satu putaran. Kalau saya jadi Hakim MK, saya akan tolak. Syarat formil presiden itu harus dari Sa-bang sampai Merauke, makanya dalam UU dibuat kententuan 50 plus 1 dan 20 persen separuh provinsi,” tekannya. Baginya dampak dari pu-tusan MK tersebut kandidat akan bekerja pragmatis. Para capres tidak akan mau bersusah-susah kampa-nye di daerah-daerah terpencil, un-tuk mengejar target 20 persen dari separuh provinsi di seluruh Indo-nesia. Pada akhirnya provinsi yang tidak mendapat perhatian capres akan merasa tidak terwakili. “Mere-ka akan fokus ke Jawa Barat, Jawa Tengah, tapi Papua yang jauh dan biaya mahal enggak akan diperhati-kan,” tegasnya.

Bagi Politisi FPG ini putusan MK masih menyisakan kemungkin-an digugat oleh pihak yang tidak puas karena capres terpilih tidak memenuhi unsur 20 persen dari separuh provinsi di seluruh Indo-nesia. Pastinya ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi anggota DPR periode yang akan datang un-tuk memasukkannya pada daftar produk legislasi yang perlu direvisi. (iky) Foto: Andry/Parle/Hr.

Tidak ada sesuatu yang filosofis yang jadi argumen pengajuan satu putaran. Kalau saya jadi Hakim MK, saya akan tolak. Syarat formil pres-iden itu harus dari Sabang sampai Merauke, makanya dalam UU dibuat kententu-an 50 plus 1 dan 20 persen separuh provinsi.


Kalangan Parlemen dituntut untuk dapat merumuskan dan merekomendasikan

langkah dan pendekatan konstruktif bagi penyelesaian krisis di Ukraina. Terdapat optimisme bersama bahwa situasi di Ukraina akan kembali pulih melalui pemajuan upaya-upaya da-mai, de-eskalasi konflik, penghen-tian kekerasan dan pelaksanaan dia-log yang mengikutsertakan seluruh pihak berkepentingan

Hal tersebut antara lain yang mengemuka dalam The Third International Parliamentary Forum on New Dimension for Parliamentary Dialogue in Modern Period yang berlangsung pada tanggal 25–26 Juni 2014, di Moskow, Federasi Ru-sia.

Hadir dalam acara ini Mohamad Sohibul Iman (Wakil Ketua DPR-RI/Korekku) sebagai Ketua Delegasi dengan anggota Indra/F PKS dan Muhammad Nadjib/FPAN.

Partisipasi Delegasi DPR-RI dalam forum-forum yang diselenggarakan oleh State Duma, Federasi Rusia

adalah yang kedua kali dari tiga kali forum sejenis yang telah diseleng-garakan oleh State Duma dengan berbeda tema dan topik bahasan.

Dalam Forum yang bertema: “New Dimensions for Parliamentary Dialogue in the Modern Period” dibuka secara resmi oleh Ketua Fede rasi State Duma, Sergey Naryshkin dan dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari 71 negara ini juga menyerukan dibutuhkan “political will” yang kuat dari masing-masing Parlemen di ka-wasan untuk membantu menjem-batani pertentangan kepenti ngan antar pihak di Ukraina.

Sementara itu dialog antar-parle-men menjadi elemen penting dari hubungan internasional dan seha-rusnya saling melengkapi secara efektif dengan hubungan diploma-tik oleh kalangan eksekutif.

Diplomasi parlemen dianggap se-bagai bentuk diplomasi yang paling efektif, karena langsung mewakili kepentingan rakyat dan kelompok sosial. Walaupun terdapat keber-agaman budaya, politik dan perbe-

daan pendapat antar negara, na-mun mere ka memiliki kepentingan bersa ma untuk menangani isu-isu sensitif seperti fundamentalisme agama, terorisme, dan totalitarian-isme.

Perubahan Paradigma

Hal-hal yang mengemuka dalam Forum tersebut sejalan dengan pida-to Wakil Ketua DPR M. Sohibul Iman dalam intervensinya di sesi Pleno, menyangkut perubahan para digma peran parlemen masa lalu dan du-nia modern. Dimana pada masa lalu peran parlemen hanya terbatas menangani kebijakan domestik dan nasional.

Namun dalam dua dekade terak-hir, peran parlemen telah berkem-bang dan terlibat dalam pemba-hasan isu-isu global. Kebijakan luar negeri menjadi subjek diskusi dan perhatian dalam berbagai sidang parlemen dan komisi di Parlemen. Saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa isu dalam negeri saling berkaitan erat dengan isu regional dan global.

Parlemen Dituntut Rekomendasi Selesaikan Krisis Ukraina

LIPUTAN KHUSUS


Berbagai forum Parlemen Inter-nasional menjadi ajang berbagi pe-ngalaman dan guna menjembatani berbagai kepentingan nasional. Keaktifan Parlemen Indonesia di forum-forum internasional terkait merupakan salah satu cerminan dukungan bagi peningkatan peran Parlemen dalam menangani berba-gai isu dan masalah internasional.

Delegasi RI berpartisipasi pada Forum ini atas undangan dari Wakil Ketua Duma Negara, Federasi Rusia, menghadirkan para tokoh Parlemen, antara lain Wakil Ketua Dewan Federasi Alexander Torshin, Anggota Civic Chamber Rusia, Ser-gey Markov, Mantan Presiden PACE, Jean Claude Mignon, Anggota Senat Belanda, Rene van der Linden, Ke-tua Parlemen Bolivia, Marcelo Elio Chaves, Anggota Parlemen Argen-tina, Jerman, Perancis, Ketua Par-tai Federasi Rusia dan para pejabat Dewan Federasi, Kemlu Rusia, serta para ahli pengamat politik dan me-dia-massa.

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Duma Negara Federasi Rusia (lower house), Sergei Naryshkin me-nyampaikan bahwa waktu pelaksa-naan Forum ini dipercepat menjadi pertengahan tahun, disebabkan an-

tara lain karena tingginya intensitas permasalahan internasional akibat krisis Ukraina. Jumlah peserta dan negara yang hadir juga mengala-mi peningkatan yang signifikan di tengah-tengah terbatasnya keterse-diaan informasi yang objektif dan proporsional serta suasana yang kurang kondusif bagi terselengga-ranya dialog antar parlemen secara terbuka.

Naryshkin menggarisbawahi bah-wa saat ini terdapat dimensi baru dalam dialog antar-parlemen, ber-dasarkan akumulasi berbagai per-masalahan berskala global, seperti ancaman terhadap hukum interna-sional serta pentingnya dialog de-ngan oposisi yang berkualitas.

Pertemuan Bilateral

Pada tanggal 25 Juni 2014, Dele-gasi DPR-RI mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua Duma Negara, Nikolay Levichev, di Gedung State Duma, Federasi Rusia dan Wakil Ke tua Dewan Federasi Rusia, Ilyas Umahanov di Gedung Dewan Fede-rasi. Selain membahas upaya pe-ningkatan kerjasama kedua negara di segala bidang, pada kedua perte-muan ini, secara khusus disampai-kan undangan kepada Ketua Dewan

Fede rasi Rusia, V.I. Matvineyko un-tuk melakukan kunjungan ke Indo-nesia pada 11-12 November 2014.

Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Duma menyampaikan agar Ketua Delegasi DPR-RI dapat me-nyampaikan sambutan pada Pleno International Parliamentary Forum dan anggota delegasi dapat meng-hadiri 3 seksi pertemuan dengan topik diskusi yang berbeda.

Wakil Ketua Duma juga menyam-paikan bahwa pada bulan Septem-ber 2013, telah berkunjung ke In-donesia, termasuk mengadakan pertemuan dengan Komisi I DPR-RI.dan mengucapkan selamat atas terselenggaranya pemilihan legisla-tif dengan aman dan sukses. Nikolav mengharapkan siapapun pemenang pileg dan pilpres, hubu ngan baik an-tara Rusia dan Indonesia tetap diper-tahankan dan bahkan ditingkatkan.

Pasalnya akhir-akhir ini, merupa-kan periode yang cukup drastis di bidang ekonomi dan politik. Dia me-ngungkapkan perlunya mengubah dominasi barat yang terjadi selama 500 tahun ini dan berbagai organi-sasi internasional bersifat agresif dan kritis dimana mereka melaku-kan dialog secara kritis pula.

Pada saat kunjungan di Jakarta, Komisi I DPR-RI menyampaikan keinginan untuk dapat bertemu de ngan Snowden yang berada di Rusia dalam rangka suaka politik. Disampaikan pula bahwa hubungan Rusia – Indonesia sangatlah strate-gis dan berkehendak melakukan peningkatan hubungan di segala bidang. Pada saat kunjungan di Ja-karta, Nikolav juga berkesempat-an melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Menko Perekonomian. Di Rusia, bersama dengan Menteri Perkembangan Ekonomi Rusia mengadakan Roundtable dengan negara-negara Asia Tenggara. Nilai perekonomian Rusia dengan Asia Tenggara meningkat pesat, namun masih tetap perlu be-berapa hal peningkatan ekonomi di kawasan.(bksap,mp)


SELEBRITIS

Shahnaz Haque


Cantik, smart dan berdedi-kasi tinggi pada setiap pro-fesi yang dilakoninya, itulah

gambaran seorang Shahnaz Haque. Meski mumpuni untuk juga berki-prah di panggung politik tanah air namun isteri dari drummer Gilang Ramadhan ini enggan untuk menja-jakinya. Mengapa demikian? Temu-kan jawabannya di kisahnya berikut ini.

“Saya tidak akan punya masa de-pan yang gemilang di dunia itu,” ungkap pemilik nama lengkap Shahnaz Natasya Haque ini. Naz, begitu ia biasa disapa, menjelaskan bahwasanya dalam dunia politik diperlukan kemampuan diplomasi yang sangat besar. Lewat politik se-gala sesuatu bisa menjadi abu-abu, itupun masih dapat berubah-ubah. Sementara Naz menilai dirinya merupakan orang yang cukup kuat berpendirian. Baginya sesuatu itu “hitam atau putih”, iya atau tidak, dan akan tetap seperti itu selama-nya. Oleh karenanya ia berkeyaki-nan bahwa panggung politik bukan-lah tempat yang menjanjikan untuk dirinya.

Meski demikian, Naz tidak ingin memusuhi atau a nt i p at i t e r-hadap politik hingga kemu-d i a n s e l a l u memandang buruk profesi politikus. Ter-masuk penilai-annya terhadap rekan ses ama artis yang telah memilih jalur politik sebagai “kendaraan-nya” untuk mengabdi pada nega ra.

“Silakan saja, itu hak mereka, kalau mereka punya kemampuan harus kita hargai, dan mudah mu-dahan banyak inovasi yang keluar. Tapi kalau ternyata hal itu tidak terjadi, kita bisa memberi masukan pada mereka, apa yang musti mer-eka lakukan. Yah, learning by do

ing. Ketika mereka sudah disana, mereka bisa belajar dan improve. Tapi kalau ternyata kesempatan itu tidak me reka guna kan dengan baik untuk belajar, ya hukum alam akan berlaku. Mereka bisa terdepak dari dunia politik, khususnya dalam tata-nan legislatif,”papar wanita kelahi-ran Jakarta, 1 September 1972 ini.

Ajarkan Demokrasi Pada Anak

Disisi lain, menurut bungsu dari tiga bersaudara pasangan Allen dan Mieke Haque ini, sejatinya dalam kehidupan sehari-hari ia juga telah menerapkan pendidikan politik pada ketiga buah hatinya, Pruis-tin Aisha, Charlotte Fatima, dan si bungsu Mieke Namira. Misalnya bagaimana membuat ketiganya ber-pikir dengan pilihannya, kemudian menghargai perbedaan dari sauda-ranya tersebut. Sehingga ketika si anak kelak dewasa, mereka pun akan terbiasa dengan nilai demokra-si, mereka akan menghargai setiap perbedaan yang terjadi di masyara-kat. Termasuk ketika berlangsung

pemilihan presiden kemarin, meski mereka belum

memiliki hak pilih, namun di rumah

N a z m e m b e -baskan ketiga anaknya un-tuk menilai dan memilih calon pres-iden yang mereka su-kai.

“ M i s a l n y a si Kaka suka

dengan A untuk calon presiden pili-

hannya, yang te ngah suka dengan B, dan si

bontot lain lagi, ya silakan. Wa-laupun mereka belum punya hak memilih, tetapi mereka punya hak berpendapat, ya harus kita hargai pendapat mereka. Dan saya ajarkan mereka untuk saling menghormati atas pilihan lainnya itu,” ungkap Naz.

Sebaliknya, jika hal tersebut dita-

nyakan kepada Naz, adik dari Ma-rissa dan Soraya Haque ini mengaku lebih merindukan pemimpin atau tokoh masyarakat yang membuat dirinya dan anak muda bangga men-jadi anak Indonesia. Sehingga ada panutan yang bisa dicontoh atau diteladani. Mantan abang dan none Jakarta II Tahun 1993 ini menilai bahwa saat ini masyarakat kekura-ngan figur yang bisa diteladani. Padahal menurutnya bangsa ini se-dang mencetak anak anak yang bisa menjadi figur di lima sampai sepu-luh tahun mendatang.

“Jangan pernah menjelek-jelekan Indonesia di depan anak. Karena kalau kita mengeluh tentang Indo-nesia, kita mengeluh tentang presi-den kita, anak anak tidak punya rasa bangga dengan bangsanya. Sehing-ga anak akan lebih tahu Bruno Mars dibanding lagu anak-anak dari ne-

Meski demikian, Naz tidak ingin memu-

suhi atau antipati terhadap politik hingga kemudian selalu

memandang buruk profesi politikus. Termasuk penilaiannya terhadap rekan sesama artis yang telah memilih jalur politik sebagai

“kendaraannya” untuk mengabdi pada nega ra.

SELEBRITIS


geri sendiri,” ucapnya.

Dalam hal ini Naz menilai bahwa media memiliki peran yang sangat penting untuk ikut membentuk figur keteladanan. Harus diakui ter-kadang media lebih memilih berita yang sensasional dibanding berita sebuah figur yang benar-benar bisa menjadi contoh atau teladan. Pa-dahal tidak sedikit figur bangsa ini terutama di pelosok-pelosok yang dapat dijadikan teladan, namun media enggan untuk mengekpose

hal tersebut. Enam tahun terakhir ini Shahnaz bekerja di perusahaan yang mencari perempuan hebat di pelosok- pelosok untuk dinaikin di media televisi. Disitulah baru diket-ahui bahwasanya Indonesia banyak memiliki tokoh hebat yang dapat menjadi panutan atau teladan.

“Misalnya ada anak muda dari ke-luarga miskin tapi bisa berhasil di olimpiade internasional. Kalau me-lihat itu mungkin tidak cukup seksi untuk ditulis di media. Padahal pe-

ngaruhnya sangat besar jika dibaca oleh anak-anak,” ungkap alumni dari Fakultas Teknik Sipil UI ini.

Karir

Berbicara tentang karirnya di du-nia hiburan tanah air, keterlibatan-nya ini tak dipungkiri berkat kedua kakaknya, Marissa dan Soraya Haque yang notabene sudah lebih dulu terjun ke panggung hiburan tanah air sebagai pemain film dan model. Naz, menjajdikan ajang Abang dan None Jakarta sebagai pijakan awal-nya memasuki dunia hiburan. Tahun 1993 ia terpilih menjadi None Ja-karta II tingkat DKI 1993. Dari ajang tersebut, Naz menjajal kemampuan dirinya ke panggung nasional. Le-wat ajang pemilihan Putri Indonesia, Naz terpilih menjadi Putri Indonesia Favorit tahun 1995.

Darisana tawaran pun berdata-ngan, tentu tidak semuanya ia amini. Salah Asoehan merupakan sinetron pertamanya. Pengalaman pertamanya berakting tak dinyana membuatnya ketagihan. Alhasil beberapa judul sinetron pun dibin-tanginya, sebut saja sinetron Deru Debu II, Olga Sepatu Roda, Kembang Setaman, dan Jembatan Yang Tidak Terputus. Mencoba menja-jal kemampuan berlaganya di luar layar kaca, Shahnaz pun bergabung dengan Teater Lembaga untuk ber-peran dalam sebuah komedi situasi berjudul Rumah Candu yang digelar di Gedung Kesenian Jakarta pada 2000 silam.

Menikah dengan drummer Gilang Ramadhan pada 5 Mei 2001 silam tak menghentikan kiprah Lulusan Fakultas Tehnik Sipil UI tahun 1996 ini di panggung hiburan tanah air. Ia pun terjun ke dalam dunia presenter dengan memandu acara Sehati di TPI, Kuis Digital LG Prima, Pautkan Hati di RCTI, dan Business Art di O Channel. Tahun 2012 lalu Shahnaz ikut membintangi film layar lebar bertajuk Jakarta Hati. Oleh UNICEF, Shahnaz pun sempat dipercaya menjadi Duta Campak. (Ayu) foto: Rizka/parle/hr

Shahnaz Haque mencari perempuan hebat di pelosok


“Hai sekalian manusia, ... Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Firman Allah SWT yang tertera dalam QS. an-Nisa: 1 itu tentu bu-kan tanpa maksud. Ayat ini menun-tun manusia untuk bertakwa seka-ligus mengajarkan manusia untuk tidak memutuskan tali silaturahim. Tak heran jika kemudian di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini orang berlomba untuk terus mening katkan silaturahmi terhadap sesama, salah satunya lewat acara buka puasa bersama.

Awal Juni lalu, Ketua DPR RI, Mar-

zuki Alie menggelar acara buka pua-sa bersama. Pada Kesempatan itu hadir Presiden Susilo Bambang Yu-dhoyono dan Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Herawati Boediono. Tak ketinggalan pula ha dir Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, beberapa Kepala lembaga Negara, serta jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia bersatu jilid II.

Dalam sambutannya selaku tuan rumah Marzuki mengungkapkan bahwasanya buka puasa Ramadhan

yang ia gelar sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya menjadi ajang untuk meningkatkan tali silaturahim. Lebih dari itu ditambahkannya, buka pua-sa kali itu sejatinya merupakan buka puasa terakhir dirinya sebagai pim-pinan DPR RI. Pihaknya berterimaka-sih kepada Presiden SBY beserta is-teri, dan Wapres Boediono beserta isteri yang selama menjabat tidak pernah absen untuk menghadi ri undangan buka puasa bersama di kediamannya.

Tingkatkan Silaturahim Lewat Buka Puasa Bersama


“Buka puasa selama ini juga untuk menjalin tali silaturahim, memper-panjang usia dan menambah rizki,” ungkap Marzuki.

Marzuki menambahkan, bahwa wajah DPR sejak masa orde baru, reformasi hingga masa demokrasi seperti saat ini telah terjadi banyak pembenahan. Dalam hal Kesekjen-an misalnya, dalam kurun waktu lima tahun telah banyak perubahan menuju perbaikan yang telah di-jalaninya. Tak berlebihan jika kemu-dian lebih dari tiga puluh penghar-gaan berhasil diraih Kesetjenan DPR.

Sedangkan wajah DPR sebagai institusi Politik, Marzuki berpanda-ngan bahwa khusus hal yang satu ini, Partai Politik memiliki peranan penting dalam merubah DPR ke arah yang lebih baik lagi. Mengin-gat anggota DPR dipilih oleh Parpol yang kemudian diserahkan kepada masyarakat, dan keputusan yang diambil DPR merupakan keputusan collective collegial. Oleh karena itu-lah parpol juga memiliki peran pen-ting dalam merubah wajah DPR.

“Insya Allah DPR sebagai lembaga politik akan berwajah lebih baik lagi, karena ke depan anggota DPR akan dibantu oleh Tenaga Ahli (TA) sebagai tenaga fungsional yang

profesional. Sehingga ke depannya anggota DPR murni akan berbicara masalah politik saja, tidak yang lainnya. Sehingga berapapun UU yang ditargetkan, akan dis-elesaikan dengan baik,” paparnya.

Marzuki ber-t e r i m a k a s i h k e p a d a s e -luruh pihak y ang te lah bekerjasama dengan baik kepada DPR terutama se-lama ia me-mimpin lem-b a g a n e g a r a tersebut. Tak ada gading yang tak re-tak, tak ada manusia yang tak luput dari khilaf. Sebagai manusia biasa, Marzuki juga memohon maaf jika selama masa kepemimpinannya ia memiliki kesalahan. Namun diyakininya jika kekhilafan tersebut bukan semata maksudnya untuk menyakiti orang lain. Ke depan ia berharap silatura-him dapat terus berlangsung de-ngan baik, dan kondisi bangsa Indo-nesia juga menjadi lebih baik lagi.

Acara dilanjutkan dengan sira-

man rohani berupa kultum (kuliah tujuh menit) dari KH, Muhammad Ma’shum Yusuf yang merupakan Pendiri Pondok Pesantren Al Risalah, Ponorogo, Jawa Timur. Sementara itu Presiden SBY dengan busana hi-jau mudanya meminta bangsa Indo-nesia untuk mengambil hikmah dari negara yang tengah dilanda pepe-rangan. Sebab saat ini bangsa Indo-nesia dapat dikatakan hidup secara damai.

“Kita harus petik pelajaran dan bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita masih bisa menjalankan ibadah dengan baik. Betapa pentingnya ke-amanan dan kerukunan sosial. Ada-pun dinamika di negeri ini janganlah memecah kebersamaan kita. Karena sekali terpecah, maka sulit menyatu-kan kembali. Sebagaimana konflik di Thailand, meski kondisi negeri itu sudah tidak ada peperangan namun suasana negeri itu belum terlalu sta-bil,” kata SBY.

D i t a m b a h k a n n y a , dalam sebuah de-

mokrasi, pro dan kontra terhadap

suatu hal meru-pakan hal yang wajar. Bahkan selama sepu-l u h t a h u n kepemimpi-n a n n y a , i a j u g a ke r a p

mendapatkan kritikan, terma-

suk dari parle-men, media atau

masyarakat. Namun ia selalu menerima kri-

tikan tersebut dengan baik. Hal itu malah diakuinya membuat-nya lebih berhati-hati lagi dalam membuat sebuah kebijakan.

“Barangkali dengan sikap kritis itu-lah orang seperti saya bisa bertahan hingga sepuluh tahun. Kalau tidak, mungkin tidak bisa mengakhiri pemerintahan dengan baik,” pung-kasnya. (Ayu) foto: Andry, Denus/Parle/Hr.

Kita harus petik pelajaran dan bersyukur

kepada Allah SWT bahwa kita masih bisa menjalankan ibadah dengan baik. Betapa pentingnya keamanan dan kerukunan sosial. Adapun dinamika di negeri ini

janganlah memecah kebersamaan kita. Karena sekali terpecah,

maka sulit menyatukan kembali.


Berbagai bentuk kegiatan atau aktivitas bisa dilakukan orang untuk melaksanakan

nazar atau janjinya. Anak-anak yang lulus sekolah dengan pesta pora mencoret bajunya, pemimpin idolanya terpilih dalam pemilu lalu ramai-ramai pendukungnya meng-gunduli kepalanya. Ada juga me-lepas nazar dengan mengundang anak-anak yatim berbagi kenik-matan dan kesuksesan yang diteri-manya.

Namun nazar yang satu ini agak lain, anggota DPR Nova Riyanti Yusuf- karena keberhasilan DPR menggolkan R U U Kesehat an Jiwa(Keswa), kemudian melak-sanakan nazarnya dengan men-cebur ke kolam air mancur yang terletak di halaman depan Gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan. Aksi itu dilakukan sesaat setelah Sidang Paripurna DPR mengetok palu persetujuan pengesahan RUU

Keswa menjadi Undang-undang, pada Selasa 8 Juli 2014 lalu.

Istilah nazar berarti niat, jadi upacara nazar rnaksudnya upacara pelepas niat. Melepas niat atau nazar karena keberhasilan mengusahakan sesuatu sesuai keinginan atau impiannya.Nazar juga merupakan bentuk dan rasa terima kasih kepada Allah dalam berbagai aktivitas.

Bersama-sama rekannya yang tergabung dalam “Mental Health” Nova Riyanti Yusuf yang akrab di-panggil Noriyu, akhirnya memenuhi nazarnya mencebur ke kolam DPR. Saat mencebur Nova mengenakan baju berwarna biru yang bertulis-kan “mental health” dengan motif celana hijau bunga. Saat ditanya apa alasanya mau berbasah-basah itu, Noriyu berujar “ merupakan ventilasi jiwa yang positif dari pada melaku-kan hal yang lain,”terangnya seusai nyebur di kolam DPR RI.

Menurutnya, RUU Kesehatan Jiwa tidak mudah untuk diselesaikan. bahkan membutuhkan lima tahun. “Ini terakhir kalinya sejak tahun 1998 reformasi, saya menduduki kembali kolam ini, dan sangat di luar prediksi apalagi saat itu saya sempat menjadi pimpinan Komisi, dan kita terus berkomitmen untuk menyelesaikan RUU Kesehatan jiwa,”tandasnya.

Dia mengharapkan, pemerintahan baru nanti bisa segera meneruskan amanah UU Kesehatan jiwa dengan menyusun berbagai peraturan. “Kita baru memiliki delapan provinsi yang punya RS jiwa, dimana seyogyanya setiap propinsi memiliki RS jiwa,” ujarnya. RUU Kesehatan Jiwa juga merupakan pondasi bagi kesehatan jiwa, baik secara fisik maupun mental . (mp,si) Foto: Andry/parle/hr.

POJOK PARLE


Datangnya hari nan fitri sangat dinantikan seluruh umat muslim dunia, tak terkecuali di Indonesia. Khusus di bumi pertiwi ini banyak tradisi yang dilakukan ma-syarakat untuk menyambut datangnya hari nan suci tersebut. Salah satunya tradisi “antri”. Mendekati leba-ran tradisi antri kerap terjadi di berbagai wilayah Indo-nesia. Mulai dari antri membeli sembako murah dalam bazaar, antri pembelian tiket kereta api dan bus untuk pulang kampung, ketika menuju kampung halaman pun terlihat kendaraan berderet antri di jalan raya.

Uniknya, di gedung parlemen, Senayan Jakarta yang notabene merupakan gedung rakyat (DPR RI) ini pun terlihat beberapa antrian. Tentu bukan antrian pembe-lian sembako murah atau pembelian tiket kereta api, na-mun antrian penukaran uang. Iwan, salah seorang staff pegawai DPR RI misalnya. ia mengaku hampir setiap ta-hun menjelang hari raya Idul fitri melakukan penukaran uang.

“Hari raya Idul fitri semua keluarga besar kumpul, dan menjadi kebiasan kami setelah bermaaf-maafan tidak hanya makan-makan, tapi saling membagi-bagikan uang, ya hitung-hitung berbagi rejeki. Supaya lebih se-mangat, uang yang dibagi-bagikan berupa uang baru. Makanya saya tukar uang kesini (menunjuk sebuah bank yang ada di lobi gedung Nusantara II Senayan),” jelas Iwan.

Tak hanya Iwan, puluhan bahkan ratusan staff dengan latar belakang jabatan atau profesi yang berbeda-beda, mulai dari cleaning service, office boy, staff, hingga kepala bagian rela ikut ambi bagian dalam kegiatan tersebut. Sekitar pukul delapan pagi, mereka telah siap

berbaris di depan pintu masuk di tiga bank negara yang tersebar di dalam gedung parlemen.

Melihat animo staff dan karyawannya yang cukup tinggi dalam menukar uang pecahan rupiah, bahkan Kesetjenan DPR RI bekerja sama dengan Bank Indonesia memfasilitasi hal tersebut. Pukul delapan pagi, satu unit mobil BI telah siap terparkir di depan gedung mekanik DPR RI. Tak ayal hal itu mengundang karyawan untuk segera berbaris.

Menariknya, teriknya matahari seolah tak mengha-langi para karyawan untuk tetap berdiam diri dalam barisan antrian. Panjangnya antrian sempat membuat pengamanan dalam (pamdal) DPR RI kewalahan untuk ikut mengatur barisan. “Khawatir kalau ada yang ping-san karena kepanasan,” ujar salah seorang pamdal. Atas alasan itu jualah akhirnya diputuskan untuk memindah-kan mobil BI ke lokasi yang lebih rindang. Sayangnya lokasi yang ditutupi oleh pepohonan itu berjarak cukup jauh dari stop kontak listrik, solusinya harus menggu-nakan Genset (diesel) sebagai pembangkit listrik mobil BI. Belum beberapa lama melayani para pengantri, me-sin diesel mati.

Uniknya, selama mengganti mesin diesel yang lain, demi mendapatkan uang dari pecahan seribu rupiah, dua ribu, lima ribu, sepuluh ribu hingga dua puluh ribu rupiah, staff dan karyawan Kesetjenan DPR RI tak ber-pindah dari tempat. Mereka tetap rapi dalam barisan antrian. Kenyataan ini menjadi bukti bahwa hari raya Idul Fitri memberi semangat baru bagi karyawan dari berbagai tingkatan. Semangat bekerja dan pastinya se-mangat mengantri. (Ayu) foto: Naefurodjie/Parle/Hr.

POJOK PARLE


PIMPINAN, ANGGOTA DANKARYAWAN SETJEN DPR RI

MENGUCAPKAN DIRGAHAYU RI

Edisi 115 TH. XLIV, 2014 - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/majalah-parlementaria/m-115-2014.pdf · lahir, kuliah, memiliki beberapa gelar akademis dan menjdi Guru Besar, ... Saya

Documents