EDISI 01 / SYAWAL 1439H...EDISI 01 / SYAWAL 1439H tetapi juga harus dijauhkan sejauh-jauhnya dari berbagai aspek penipuan, pemerasan dan sebagainya. Islam menjamin setiap kebutuhan

EDISI 01 / SYAWAL 1439H



DAFTAR ISI

Kelangkaan Pangan, Hanya Islam Solusinya ................................................................................................. 3

Kampus dalam Jerat Arus World Class University dan Deradikalisasi .......................................................... 6

Untitled ......................................................................................................................................................... 8

Saatnya Ulama’ Memimpin Umat Tegakkan Khilafah .................................................................................. 9

Reinventing Government dalam Pelayanan Pendidikan Tinggi .................................................................. 11

Menyoal Kemandirian Pembangunan Infrastruktur ................................................................................... 13

Subsidi Gas Tak Tepat Sasaran? .................................................................................................................. 17

Persatuan Umat dan Jihad, untuk Palestina ............................................................................................... 19

Kekerasan Seksual pada Anak Bukan Kasus Sepele .................................................................................... 20

Kunci Utama Terbebas dari Ketimpangan .................................................................................................. 22

Penguatan Ekonomi Rumah Tangga ........................................................................................................... 24

Menjadi Pemimpin dan Konsekuensi Keimanan......................................................................................... 26

Wujud Persatuan Hakiki .............................................................................................................................. 28

Viralisasi Blunder Abu Janda VS Krisis Identitas Media .............................................................................. 30


Kelangkaan Pangan, Hanya Islam Solusinya Oleh: Risnawati, STP | Staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikutura Kolaka

Akhir-akhir ini telah ramai diberitakan tak hanya di dunia nyata namun dunia maya pun

tak kalah hebohnya terkait pengganti daging sapi karena mahal. Pada Selasa (5/12/2017), “Media

sosial Twitter diramaikan dengan cuitan netizen tentang Keong Sawah. Menteri Pertanian atau

mentan menyarakan agar masyarakat beralih ke komoditas lain yang proteinnya sama dengan

daging. Karena harga daging masih berada di kisaran lebih dari seratus ribu Rupiah. Komoditas

yang dimaksud adalah tutut. Tutut merupakan salah satu jenis siput tawar yang biasa ditemukan di

sawah atau sungai. Saran yang ditawarkan Mentan ini mendapat sorotan netizen. Banyak netizen

yang kurang setuju dengan saran tersebut.” (tribunnews.com)

Pembahasan ini dimulai dari portal berita yang menuliskan komentar Menteri Pertanian RI

di sela inspeksi dadakan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Andi amran Sulaiman menyarankan

agar masyarakat beralih ke komoditas lain yang proteinnya sama dengan daging.

”Menteri Pertanian, Amran Sulaiman tengah menjadi perbincangan publik. Imbauannya soal

mengonsumsi keong sawah lantaran harga daging yang mahal, justru mendapat komentar nyinyir

dari netizen.” (jawapos.com-2017/12/05)

“Ada yang mengatakan Amran tengah frustrasi karena tak bisa mengendalikan harga daging,

hingga soal mengganti daging dengan kecebong. Beberapa di antaranya bahkan menyindir Amran

dengan mengunggah meme-meme lucu.” (jawapos.com-2017/12/05)

“ Anggota DPR Bambang Haryo Soekartono mengkritik keras pernyataan Menteri Pertanian

(Mentan) RI Amran Sulaiman yang mengatakan daging keong sawah bisa menggantikan

komoditas daging bila terjadi kelangkaan. Bambang menilai, pernyataan Mentan itu tidak

bertanggung jawab.” (poskotanews.com-2017/12/08)

“Ini pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap masyarakat. Sesuai

UU No.7/2014 tentang Perdagangan maupun PP No.71/2015 Pasal 1 ayat (3) dikatakan, sebelas

komoditas termasuk daging harus disediakan pemerintah, baik harganya harus sesuai keinginan

masyarakat dengan semurah-murahnya, barangnya harus cukup, dan harus berkualitas. Pemerintah

sudah menyalahi PP maupun UU,” tegas anggota F-Gerindra itu. (poskotanews.com-2017/12/08)

Solusi Islam Atas Kelangkaan Pangan

Dalam konteks jangka panjang, Islam dengan serangkaian hukumnya mampu merealisasikan

swasembada pangan, dimana swasembada merupakan sebuah keharusan agar sebuah negara

terbebas dari krisis pangan berulang dan berkepanjangan.

Salah satu fungsi dan tugas negara adalah memastikan tersedianya berbagai kebutuhan

masyarakat. Tidak hanya barang-barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia, tetapi negara juga

memastikan, barang dan jasa tersebut sampai kepada mereka. Karena itu, negara tidak hanya

memastikan mekanisme supply and demand (penawaran dan permintaan) berjalan dengan lancar,


tetapi juga harus dijauhkan sejauh-jauhnya dari berbagai aspek penipuan, pemerasan dan

sebagainya.

Islam menjamin setiap kebutuhan rakyat, mulai kebutuhan dasar individu, seperti sandang,

papan, pangan, hingga kebutuhan dasar publik, seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Mengenai kebutuhan dasar individu, seperti sandang, papan dan pangan, negara menjamin

terpenuhinya kebutuhan tersebut dengan sempurna. Cara yang dilakukan oleh negara adalah

dengan meningkatkan produksi barang yang dibutuhkan, dan memastikan berjalannya mekanisme

supply and demand dengan baik.

Maka tugas negara bukan hanya memastikan produksi barang dan jasa tersebut berjalan dengan

baik, tetapi juga memastikan bagaimana distribusi barang dan jasa tersebut adil, merata dan sesuai

dengan ketentuan syariah. Di sinilah fungsi dan tugas politik negara khilafah, yaitu melakukan

ri'ayatu syu'un al-ummah wa arrai'yyah [mengurusi urusan umat dan rakyat].

Fungsi dan tugas ri'ayatu syu'un al-ummah wa ar-rai'yyah ini tidak hanya dilakukan oleh negara

khilafah dengan memastikan berjalannya hukum syara' di tengah masyarakat dengan baik dan

benar, tetapi negara juga melakukan kontrol, pencegahan, bahkan punishment. Karena itu, dengan

aparat kepolisian yang ada di tengah-tengah umat, ditambah qadhi hisbah yang bertugas dua puluh

empat jam dalam melakukan kontrol, pencegahan, bahkan punishment (sanksi), negara khilafah

benar-benar hadir secara riil di tengah-tengah rakyat.

Sebagai contoh, ketika negara menghadapi kelangkaan bahan-bahan kebutuhan pokok, maka

negara akan segera melakukan tindakan. /Pertama/, memastikan apakah kelangkaan ini terjadi

karena adanya permainan di pasar oleh oknum tertentu, atau tidak. Jika ada, maka kontrol dan

punishment harus dilakukan, sekaligus mencegah hal yang serupa terulang kembali di masa yang

akan datang.

/Kedua/, jika tidak ada, karena memang benar-benar volume produksinya menurun, maka

negara harus menyuplai bahan bahan kebutuhan pokok tersebut, bisa dari wilayah lain, atau jika

diperlukan bisa mengimpor dari negara lain, melalui perjanjian perdagangan.

Semua itu dilakukan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab negara. Ini merupakan tugas

dan fungsi politik negara khilafah, yaitu melakukan ri'ayatu syu'un al-ummah wa ar-rai'yyah.

Bahkan, tugas dan fungsi ini sangat vital, karena memang memastikan negara hadir atau tidak

dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Dengan demikian, fungsi dan tugas ri'ayatu syu'un al-ummah wa ar-raiyyah ini benar-benar

bisa dilaksanakan dengan baik, dan sempurna. Dengan adanya antisipasi sejak dini, maka bisa

dibuat skenario lebih dini. Dengan begitu, secara psikologi para pemangku kekuasaan, termasuk

pengambil kebijakan tindakannya bisa lebih terukur dan sistematis.

Semua kebijakan di atas membutuhkan dana yang tidak sedikit. Lalu dari mana dana-dana

tersebut diperoleh oleh negara? Jawabannya, dari kekayaan milik umum dan milik negara yang

sangat melimpah. Karena semuanya dikelola dan ditangani oleh negara, dan digunakan untuk


kemakmuran rakyatnya. Dengan begitu, negara khilafah tidak akan pernah mengalami kekurangan

dana. berapapun kebutuhannya, mengingat kekayaan alam di dunia Islam begitu luar biasa.

Demikianlah secara ringkas solusi Islam dalam mengatasi kelangkaan pangan yang mendera

negeri ini. Solusi diatas tentu akan berjalan ketika diimplementasikan dalam konteks kebijakan

negara, dan dijalankan bersama dengan berbagai hukum syariah lainnya, sehingga kestabilan harga

pangan dapat dijamin, ketersediaan komoditas, swasembada, dan pertumbuhan yang disertai

kestabilan ekonomi dapat diwujudkan. Wallahu alam


Kampus dalam Jerat Arus World Class University dan Deradikalisasi

Oleh : Aminatun (Unair)

Benar adanya bahwa kampus saat ini berada dalam jerat world class university (WCU) dan

proyek deradikalisasi. Slogan WCU ini telah menghipnotis kampus hingga segala upaya dilakukan

untuk meraih peringkat tersebut. Capaian yang masih sangat jauh untuk sekedar bisa mencapai

ranking 500 dunia, dengan posisi UGM (724), UI (809), ITB (895), IPB (1321), UB (1333), Unpad

(1492), Undip (1517), Unair (1906), Udayana (1959) dan Unsyiah (1976)

(www.webometrics.info, Januari2017), telah mendorongnya untuk terus berjuang demi

peningkatan rankingnya. Target publikasi bereputasi internasional terindeks scopus atau ISI

Thomson serta riset berskala nasional maupun internasional bahkan menuntut hilirisasi hasil riset

dengan menggandeng industri adalah menjadi program andalan kampus, hingga suasana kampus

tersibukkan dan fokus terhadap aktivitas tersebut.

Di satu sisi yang lain, kampus diserang dengan pemikiran penjajah barat melalui proyek

deradikalisasi yang berkedok dibalik isu kebhinnekaan, toleransi dan peningkatan wawasan

kebangsaan. Proyek ini sagat massif dilakukan dalam satu tahun ini, demi memenuhi titah Rand

cooperation sebagai lembaga think tank AS yang menghendaki adanya perang melawan ekstrimis

dengan mengokohkan profil pemuda kampus yang modernis dan sekuler. Dengan dua proyek besar

ini akankah membawa kampus menjadi lembaga pendidikan terhormat dan menghasilkan ilmuwan

yang mumpuni dalam memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap problema bangsa?

Ataukah sebaliknya justru proyek besar barat ini akan membawa kepada keberhasilan semu dan

ketumpulan daya kritis generasi kampus?

Sejatinya proyek WCU ini adalah permainan agenda negara kapitalis untuk mengarahkan

kampus menjadi lembaga bisnis. Proyek ini telah menjadikan komersialisasi riset dan

pembajakan intelektual kian massif dilakukan. Komersialisasi riset ini telah dirintis

Kemristekdikti pada tahun 2017 dengan pengucuran dana inovasi sebesar Rp 171M. Kepada siapa

dan untuk apa dana tersebut dikucurkan? Dan dimana posisi kemenristekdikti sebagai representasi

pemerintah dalam proyek ini? Pendanaan diberikan terhadap perguruan tinggi dan industri yang

saling berkolaborasi mendorong hilirisasi inovasi agar menjadi produk yang dimassalkan.

Pendanaan inovasi itu diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama (PKS) antara

Kemristekdikti dengan sejumlah industri dan kampus yang lolos seleksi. Untuk tahun 2017 ini

pendanaan riset itu diantaranya Rp 9M untuk revolusi orange IPB dengan mengembangkan buah

lokal unggulan, pengembangan katalis oleh ITB Rp 10M dan pengembangan steam cell untuk

terapi penyakit degenerative oleh Unair Rp 4M. Apakah dana inovasi ini diberikan untuk hasil

riset yang dibutuhkan segera implementasinya di masyarakat? Ternyata tidak. Buktinya bahwa

topik lain yang dikerjakan melalui pendanaan inovasi perguruan tinggi di industri seperti

smartphone 4G dan sepeda motor gesit bukanlah kebutuhan krusial rakyat saat ini. Dari sini

tampak jelas bahwa peran pemerintah yang diwakili kemenristekdikti bukan penentu dipilihnya

riset mana yang butuh segera diimplementasikan, akan tetapi pemerintah hanya sebagai regulator

yang menjembatani pihak kampus dengan industri, akibatnya hilirasasi riset lebih mengutamakan

produk yang memberikan keuntungan bagi industri tanpa mengacu pada kebutuhan krusial bangsa

ini. Lebih parah lagi, pembajakan potensi intelektual untuk kepentingan industri ini tidak disadari

oleh para intelektual, bahkan sebagian besar diantara mereka merasa bahwa penemuan mereka

http://www.webometrics.info/


sudah bisa dirasakan oleh masyarakat banyak tanpa harus berfikir bahwa masyarakat dapat

merasakannya melalui harga yang mahal.

Upaya pragmatis kampus yang hanya berfokus pada pencapaian target WCU serta berbagai

turunan yang dimintanya adalah langkah yang akan menjerumuskan negeri ini pada jurang yang

semakin dalam dan terjal. Upaya ini menunjukkan pemerintah merunduk di bawah dikte

perusahaan penerbitan, lembaga penelitian dan kampus asing. Jadi makin jelas sekarang, betapa

sebenarnya WCU hanyalah agenda global kapitalis yang mencoba menipu kampus dan

menghegemoni sistem pendidikan kita. Sungguh ini sangat bertolak belakang dari tujuan hakiki

kampus sebagai lembaga pendidikan yang mencetak para intelektual mulia sebagai pemberi solusi

atas segala problematika umat.

Sementara itu proyek deradikalisasi yang gencar dilakukan di setiap kampus sejatinya

adalah untuk menghadang kekuatan politik Islam. Barat sebagai pemegang ide proyek ini

memahami betul potensi mahasiswa sebagai penggerak perubahan. Barat menginginkan

mahasiswa menjadi intelektual yang acuh terhadap upaya kebangkitan Islam politik. Suara kritis

mahasiswa dibungkam oleh proyek deradikalisasi ini. Begitu banyak gerakan Islam, namun yang

harus dihadang hanya satu, yaitu gerakan Islam politik. Barat memahami betul bahwa Islam politik

akan mengarah pada diraihnya kekuasaan oleh kaum muslimin dengan tegaknya Khilafah

Islamiyah yang akan menggantikan posisi Negara kapitalis Amerika Serikat yang saat ini sudah

berada di ujung tanduk kehancurannya. Inilah satu-satunya alasan mengapa upaya deradikalisasi

ini begitu simultan dilakukan oleh Barat di kalangan kampus. Lengkaplah sudah kondisi riel kampus kita saat ini, dikepung dari berbagai sisi hingga

menjadikan peran intelektual dan fungsi pendidikan tinggi tak ubahnya sebagai mesin arus

globalisasi yang siap dijalankan dan menjerumuskannya pada jurang kehancuran peradaban.

WCU dan propaganda deradikalisasi adalah upaya barat untuk menghadang bangkitnya Islam

ideologis, sehingga kita harus menyadarinya dan melakukan aktivitas untuk gencar

menyerangnya.


Untitled

Pernah Suatu ketika kami sekeluarga bersilaturahim ke salah seorang sepupu dari pihak ibu saya

yang bernama dr. Mila. Beliau bersuamikan dr X yang seorang spesialis bedah (KL) yang cukup senior dan

dikenal sangat baik oleh masyarakat. Akhir dari perbincangan silaturahmi saya dan keluarga memutuskan

untuk tidak melepas putri kami melepas bertugas diluar kota mengingat dia seorang anak perempuan

lajang yang layak dijaga dan dilindungi. Namun di akhir perbincangan silaturahim yang cukup singkat tapi

padat itu terbersit kekecewaan yang dalam atas perceraian putra pertamanya dengan penggugat cerai

adalah istri (menantu) beliau yang seorang dokter gigi, apalagi mereka berdua telah berpacaran semenjak

SMA. Dua orang cucu yang lucu-lucu dan sering menggemaskan dibawa serta oleh sang menantu.

Pada kesempatan lain, ketika saya mencarikan pasien untuk anak saya yang sedang Ko As untuk

profesi Kedokteran gigi, saya bertemu dengan Nenek nenek yang belum terlalu tua untuk dijadikan calon

pasien cabut gigi anakku, namun sayang beliau (sang Nenek) mengidap DM sehingga gagal untuk kubawa

ke RSGM FKG UNAIR Surabaya. Sang Nenek sempat bercerita tentang kegagalan salah seorang putranya

dalam membina rumah-tangga karena digugat cerai sang istri. Alih-alih cari pasien dapat curhat sang

nenek yang menurutku keluhan-keluhan itu tidak bedanya dengan keluhan saudaraku sebelumnnya.

Tentu saja saya yakin masih banyak cerita-cerita serupa di sekeliling kita. Fenomena apakah sebetulnya

yang sedang terjadi? Berdasarkan media yang pernah saya baca di beberapa laporan tentang perceraian,

persentase tertinggi alasan utama mereka bercerai adalah masalah ekonomi atau adanya orang ketiga

didalam kehidupan mereka. Lagi-lagi ekonomi dan lagi-lagi orang ketiga (perselingkuhan).

Sebetulnya dibalik itu semua ada …..entahlah apa namanya mindset ? yang terlanjur meracuni

kehidupan masyarakat yaitu…materialism akibat cengkeraman system Kapitalis dan liberalis yang

menjauhkan ummat muslim dari akidahnya.


Saatnya Ulama’ Memimpin Umat Tegakkan Khilafah

Alhamdulillah, Reuni 212 dapat terselenggara dengan sukses. Semangat umat Islam untuk

memenuhi panggilan ulama untuk membela agamanya masih tetap terpelihara. Terbukti peserta

reuni mampu mencapai 7.5 juta orang. Tidak ada dalam sejarah Indonesia ada partai politik yang

mampu mengumpulkan massa sebesar itu. Namun tatkala Islam memanggil umat Islam, mereka

dengan rela berbondong-bondong datang meski harus mengorbankan apapun yang mereka

miliki. Mereka melebur menjadi satu menunjukkan persatuan ummat, menjunjung akhlak, dan

berikhrar untuk membela Islam.

Meski tidak ada kericuhan yang terjadi sepanjang acara, berbagai fitnah begitu gencar

ditujukan kepada peserta reuni. Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian salah satunya

menuding reuni akbar 212 bermuatan politis. Ada pula yang menyatakan bahwa reuni 212

ditunggangi oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) gara-gara banyak peserta yang membawa bendera

aliwa’ dan arroya. Padahal sudah jelas bendera aliwa’ dan arroya adalah panji Rasulullah SAW

sehingga siapapun boleh membawanya. Tak cukup itu ada pula yang menilai negatif spanduk

bertuliskan “Khilafah ajaran Islam” yang dibentangkan peserta reuni.

Di acara ILC pun tampak bagaimana masih ada di kalangan umat Islam yang menganggap

bahwa perjuangan menegakkan khilafah adalah sebuah ancaman bagi Indonesia. Tokoh sekelas

Mahfud MD pun menyatakan ketidaksepakatannya dengan konsep pemerintahan Khilafah

dengan alasan Khilafah tidak berbentuk baku. Di media sosial perdebatan mengenai khilafah

semakin memanas. Pihak kontra masih menganggap bahwa sistem Khilafah tidak sesuai dengan

Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila.

Memang sejak diruntuhkan tahun 1924, Barat dengan sengaja menjauhkan ummat Islam

dari pemahaman tentang Khilafah. Bahkan berbagai argumentasi menyesatkan sengaja

dihembuskan agar umat Islam takut dengan sistem khilafah. Dalam materi pengajaran di sekolah

misalnya tidak pernah dijelaskan secara gamblang tentang sistem Khilafah sehingga umat

memahami pemahaman yang benar tentang khilafah, justru sebaliknya khilafah hanya

digambarkan sebagai sistem pemerintahan yang senang berperang dan syarat dengan perebutan

kekuasaan. Walhasil, begitu banyak umat Islam yang salah faham dengan sistem khilafah dan anti

terhadapnya.

Ketidakfahaman umat akan sistem Khilafah harus segera diakhiri. Ummat islam harus

segera dicerdaskan dengan pemahaman yang benar tentang khilafah. Sehingga Ummat meyakini

bahwa Khilafah adalah ajaran Islam, kewajiban bagi ummat untuk menegakkannya, dan jaminan

dari Allah untuk merealisasikan Rahmatan Lil’alamin.

Menjadi tugas utama bagi para ulama’ yang saat ini sudah mendapatkan tempat di hati

umat untuk menjelaskan sistem Khilafah dengan benar. Ulama’ harus berani menunjukkan

berbagai sumber yang dapat dijadikan landasan shohih bahwa Khilafah adalah satu-satunya


sistem yang diwajibkan Allah untuk umat manusia. Tidak cukup itu, penjelasan-penjelasan rinci

bagaimana sistem Khilafah mengatur kehidupan bermasyarakat juga harus disampaikan sehingga

ummat akan menyadari bahwa Khilafah adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi berbagai

macam permasalahan hidup akibat diterapkannya sistem kapitalis atas mereka. Ulama’ harus

menjadi garda terdepan memimpin ummat untuk menegakkan Khilafah.

Salut dengan media sosial seperi Muslimah News ID yang menggagas seruan “Bangga

Bicara Khilafah”. Banyak ulama’ yang telah menyatakan dukungannya terhadap sistem Khilafah

diantaranya dr. Zakir Naik “Saya yakin Khilafah akan tegak sebelum kiamat. Itu sudah merupakan

janji Allah. Artinya, diinginkan atau tidak diinginkan oleh kita Khilafah akan (tegak) kembali. Oleh

karena itu, musuh Islam memecah belah persatuan umat Islam sehingga mereka dapat

meruntuhkan Khilafah dengan bantuan sebagian umat Islam yang terpecah belah. Indonesia

sebagai negeri muslim terbesar sudah selayaknya menjadi contoh bagi negeri muslim lainnya,

termasuk negara lain di dunia.” Ustadz Abdul Somad juga menyatakan “Mendirikan Shalat?

Penting. Membaca Alquran? Penting. Menghafal ayat-ayat Alquran juga penting. Namun,

berjuang menegakkan Syariat Islam dan khilafah juga tidak kalah pentingnya.”

Dengan lantangnya ulama menjelaskan sistem Khilafah kepada ummat Insyaallah akan

diikuti oleh ummat dari berbagai kalangan baik mahasiswa, praktisi pendidikan, kesehatan

maupun masyarakat umum. Jika di dalam Reuni 212 sistem Khilafah telah disuarakan. Maka

Reuni tahun depan seluruh peserta harus sudah memahami sistem khilafah dan bertekat untuk

mewujudkannya.


Reinventing Government dalam Pelayanan Pendidikan Tinggi Oleh: Dyah Hikmawati

Globalisasi mendorong pesatnya penemuan-penemuan teknologi global yang dipengaruhi oleh inovasi teknologi di satu sisi dan persaingan perdagangan bebas disisi lain. Era globalisasi saat ini mengindikasikan masyarakat dunia pada umumnya telah memasuki tahapan the age of high massconsumption atau tingkatan kelima, dimana terjadi pergeseran pada sektor-sektor dominan terhadap kebutuhan barang dan jasa sehingga diperlukan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan secara ‘efektif, efisien dan secara professional memunculkan iklim investasi, hal inilah yang menjadi paradigma lahirnya Reinventing government.

Menurut David Osborne dan Peter Plastrik (1997) dalam bukunya “Memangkas Birokrasi”, Reinventing Government adalah “transformasi system dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektifitas, efesiensi dan kemampuan mereka untuk melakukan inovasi. Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, system insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan dan budaya system dan organisasi pemerintahan”. Pembaruan dengan penggantian sistem yang birokratis menjadi sistem yang bersifat wirausaha.

Pelaksanaan reformasi administrasi publik dengan Reinventing Government ini telah diterapkan di berbagai negara kapitalis di Eropa, Amerika, Selandia Baru, dan juga mulai diadopsi di Indonesia sejak tahun 2003. Hal ini tampak pada reformasi kelembagaan, reformasi kepegawaian dan ang menonjolreformasi pengelolaan keuangan negara menuju pengelolaan keuangan berbasis kinerja. Reformasi keuangan ini diatur dengan Peraturan keuangan negara yaitu Undang-Undang, UU No17 tahun 2003Tentang Keuangan Negara, UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UUno 15 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.

Tidak terkecuali, Perguruan Tinggi (PT) yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan pendidikan tinggi, juga harus melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis kinerja ini pada pelaksanaan Tri Dharma PerguruanTingginya dalammenyelenggarakanPendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Beberapa PT Negeri (PTN) yang telah mapan sedikit demi sedikit dilepas ketergantungannya dari pemerintah sehingga keluarlah peraturan pemerintah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Secara teknis hal ini menimbulkan banyak kendala karena sulitnya lembaga beradaptasi dari yang semula hanya berfungsi memberi layanan menjadi lembaga yang dituntut mandiri secara pendanaan. Hal ini lebih buruk lagi dengan rumitnya perturan dan beratnya sanksi hukum jika ada pelanggaran ditambah dengan terbatasnya sumberdaya manusia yang kompeten apalagi dengan penerapan aturan zero growth kepegawaian. Belum juga hal ini dapat diimplementasikan dengan baik, PT juga dituntut masuk dalam World Class University, WCU dan tuntutan untuk membangun Branding dengan kerjasama


melalui Student Exchange danStaff Exchange dan tuntutan untuk mengikuti Akreditasi-Akreditasi internasional yang menuntut kelengkapan administrasi.

Beban dan tugas meningkat luar biasa. Dosen harus melaksanakan tugas utama menyelenggarakan Tri Dharma PT, sekaligus ahli membuat laporan pertanggungjawaban. Dosen harus melengkapi dan ikut menyusun borang akreditasi yang bermacam macam dengan tuntutan yang berbeda-beda serta bertanggungjawab agar Akreditasi terbaik dapat diraih. Demi WCU dosen mentargetkan sejumlah publikasi nasional/internasional baik dengan mensubmit sendiri atau bersama konsorsium menyelenggarakan seminar atau konferensi internasional. Tidak lupa membangun kerjasama dengan menerima dosen tamu kunjungan tamu PT luar Negeri dan membalasnya dengan kunjungan ke PT Luar Negeri tersebut. Belum lagi dengan membimbing mahasiswa agar juara di kompetisi kompetisi mahasiswa nasional/internasional, maka menjadilah beban dosen meningkat luar biasa dan hampir-hampir sulit menerima peran utama sebagai orang tua bahkan peran sebagai Pembina dan pembimbing mahasiswa sebagai generasi masa depan penerus bangsa.

Berdasarkan paparan di atas, jika kita seorang Muslim penting memahami kesalahan

paradigma pelayanan Reinventing Government ala kapitalis dan mengembalikan pada Islam

bagaimana Islam memberikan layanan terbaik kepada seluruh warga negara tak terkecuali

Pendidikan yang di dalam Islam merupakan kebutuhan Jamaiy. Penting bagi Intelektual Muslim,

dosen terutama, untuk memahami sistem politik Islam dan sistem ekonomi Islam yang hanya

mungkin diterapkan oleh Daulah Khilafah Islamiyah agar siapapun tidak terkecuali Intelektual

hidup dengan di dalamnya, tidak mendholimi dan terdholimi.


Menyoal Kemandirian Pembangunan Infrastruktur

Tiga tahun pemerintahan presiden Jokowi ditandai dengan pembangunan infrastruktur

secara besar-besaran. Hal ini nampak dari kenaikan signifikan anggaran pembangunan

infrastruktur dari tahun ke tahun. Technical Advisor PwC Indonesia, Julian Smith mengatakan,

pemerintah Jokowi telah menyiapkan pagu anggaran infrastruktur sebesar Rp 346,6 triliun di

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Jumlah ini naik 9 persen

dari pagu di APBN-P 2016 yang dipatok Rp 317,1 triliun. Sebelumnya anggaran infrastruktur

sebesar Rp 290,3 triliun di 2015 atau melonjak 63 persen dari pagu Rp 177,9 triliun di APBN-P

2014. Sementara realisasi pada APBN-P 2015 sebesar Rp 209 triliun atau 51 persen dari

penyerapan di tahun sebelumnya Rp 139 triliun.

Hingga masa pemerintahan berakhir, presiden Jokowi menargetkan 245 proyek strategis nasional bisa rampung. Hingga 2019 mendatang, pembangunan Indonesia membutuhkan setidaknya Rp 4.700 triliun. Namun, dari total kebutuhan anggaran itu, pemerintah hanya mampu membiayai 33 persen atau sekitar Rp 1.551 triliun saja. Adapun, 25 persennya atau Rp 1.175 triliun berasal dari BUMN. Sisanya, sebesar 42 persen atau Rp 1.974 triliun didorong berasal dari swasta.

Untuk menyiasati kekurangan anggaran tersebut, pemerintah melakukan beberapa skenario. Konsep pendekatan pembangunan infrastruktur dengan sistem "bangun-jual" pun dilakukan. Konsep pembangunan yang cukup sukses dilakukan di negeri tirai bambu ini mulai pula diterapkan di negeri ini. Optimalisasi peran BUMN sebagai pengembang infrastruktur diwujudkan dengan mendorong BUMN melakukan penjualan infrastruktur sesegera mungkin setelah proyek selesai. Hal ini nampak pada penawaran jalan tol Becakayu kepada pihak swasta yang dilakukan sehari setelah diresmikan. Margin keuntungan yang diperoleh dari penjualan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur-infrastruktur lainnya. Skenario berikutnya adalah dengan menambah utang. Tercatat dalam tiga tahun kepemimpinannya, jumlah utang negara mencapai Rp3.866,45 triliun. Pemerintah mengklaim penambahan utang dalam jumlah besar diperlukan karena penerimaan dalam negeri tidak cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam pembangunan negara. Jalan, jembatan, lapangan udara, dan pelabuhan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik akan mampu mendorong optimalisasi aktivitas ekonomi. Namun akan menjadi problem yang serius jika pembangunan infrastruktur tidak berbasis kemandirian. Keterbatasan anggaran pun digunakan sebagai alasan untuk menambah utang dan melepaskan kepemilikan infrastrukur kepada swasta. Pemerintah mengatakan kebijakan ini diambil untuk teraihnya kesejahteraan dalam jangka panjang. Kedua hal ini, utang dan swastanisasi infrastruktur, jelas akan mengancam kedaulatan negara. Penggantian mata uang resmi negara Zimbabwe menjadi Yuan adalah satu contoh ‘ keberhasilan’ utang menjajah kedaulatan negara. Bergantinya mata uang tersebut ditebus dengan dihapuskannya utang Zimbabwe oleh Cina.


Kondisi ini terjadi karena Zimbabwe tak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang. Sementara pelepasan kepemilikan infrastruktur pada pihak swasta bertolak belakang dengan tujuan kesejahteraan untuk rakyat. Infrastruktur penting yang dibutuhkan masyarakat pun harus diakses dengan harga yang pantas karena kepemiikannya beralih pada swasta yang memiliki orientasi keuntungan.

Demikianlah sudut pandang pemerintah dalam kehidupan sekuler kapitalis saat ini. Pemerintah tidak lagi menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat yang bertugas memenuhi hajat masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, pemerintah menempatkan dirinya sebagai fasilitator yang menjadi perantara kapitalis dengan rakyat. Sekaligus pemerintah juga menempatkan negara dalam posisi berbahaya karena menggadaikan kedaulatan demi alasan pembangunan. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan Islam dalam mengatur berjalannya sebuah negara. Penguasa dalam Islam bertugas untuk melakukan pelayanan terbaik kepada umat. Ketersediaan infratsruktur merupakan hal wajib yang dilakukan penguasa karena berkaitan dengan hajat hidup umat. Namun, pembangunan infrastruktur dilakukan dengan kemandirian. Negara akan mengupayakan pembangunan dengan dana dalam negeri. Penerapan ekonomi Islam akan mampu mewujudkan kemandirian tersebut. Andaipun terjadi kekurangan anggaran, maka negara boleh melakukan pinjaman kepada warga negara. Mekanisme seperti ini akan mewujudkan kedaulatan negara yang hakiki. Sudah saatnya negeri ini kembali pada pengaturan Allah agar tercapai keberkahan hidup.

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Surat Al-A’ raaf : 96)


Waspada Kampanye Islam Moderat: Menjauhkan Pemuda Muslim dari Islam

Politik

Oleh: Ima Desi Susanti (UINSA)

Berbagai upaya untuk menjauhkan generasi muslim dari pemahaman Islam yang Shahih

tidak hentinya dilakukan oleh para musuh-musuh Islam. Dunia pendidikan agaknya menjadi

tempat yang paling strategis untuk melakukan berbagai upaya tersebut, khususnya jenjang

pendidikan tinggi. Pendidikan memang sangat berperan penting dalam membentuk arah pandang

pemikiran seseorang. Namun, dunia pendidikan hari ini justru menjadi jalan bagi para musuh-

musuh Islam untuk memasukkan berbagai macam pemahaman yang sesungguhnya jauh dari nilai

Islam.

Tidak main-main. Agenda untuk semakin mensekulerkan pemuda Islam melalui dunia

pendidikan semakin intensif dilakukan. Beberapa minggu yang lalu Kementerian Agama Republik

Indonesia telah melaksanakan Deklarasi Serpong dalam pembukaan acara International Islamic

Education Expo (IIEE) 2017 di Hall Nusantara Indonesia Convention Exhibition (ICE)-BSD City,

Tangerang. Deklarasi dibacakan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Prof. Dr. Phil. H.

Kamaruddin Amin, MA, diikuti perwakilan ormas dari NU, Muhammadiyah, Mathla'ul Anwar,

dan Al Khairat, serta Rektor UIN Jakarta dan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya mewakili

pimpinan Perguruan Tinggi Keagaman Islam (PTKI). Poin penting dari deklarasi tersebut adalah

menolak setiap penyalahgunaan agama untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan watak dasar

dan tujuan agama itu sendiri. Deklarasi ini juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk

memajukan pendidikan Islam sebagai solusi bagi tantangan zaman, sarana mewujudkan

perdamaian dunia, dan upaya meningkatkan maslahat bagi umat manusia. (UINSA Newsroom,

Selasa (21/11/2017)

Poin penting dalam deklarasi tersebut agaknya harus betul-betul kita cermati.

Utamanya dalam hal menolak setiap penyalahgunaan agama untuk kepentingan yang tidak

sesuai dengan watak dasar dan tujuan agama itu sendiri. Hal ini seakan akan agama menjadi

sesuatu yang salah jika ditempatkan di ranah yang berkaitan dengan pengatururan urusan

masyarakat. Agama kemudian dimaknai lebih sempit hanya dalam hal yang berkaitan

dengan ibadah ritual saja.

Di tahun politik praktis yang ada sekarang. Isu agama dan politik menjadi sesuatu yang menarik

diperbincangkan, isu ketidakbolehan menyalahgunakan agama terus meningkat daya jualnya.

Bahkan di berbagai kesempatan juga masif disampaikan kepada mahasiswa berkaitan dengan hal

tersebut. Seagaimana dinyatakan oleh Prof. Nur Syam saat mengisi kuliah umum yang diadakan

oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UINSA yang mengangkat tema “Perspektif Sosiologi

Tentang Perkembangan Relasi Agama dan Politik di Indonesia”. Pada kesempatan tersebut beliau

menjelaskan bahwa ada empat isu strategis yang selalu menjadi perbincangan dan mengedepan di

tahun politik. Mulai dari isu kesenjangan sosial, kekerasan agama, sara, dan juga konflik. Baik

konflik antar agama, internal agama, atau suku. “Terhadap empat isu ini, harapannya adalah ada

solusi yang kita lakukan. Salah satu instrumen terbaik adalah melalui pendidikan,” Pemerintah,

lanjut Prof. Nur Syam, terus mengupayakan agar pendidikan menjadi panglima dalam peningkatan

SDM. Selain itu, dalam upaya menanggulangi isu strategis tahun politik tersebut, Kemenag RI sudah


menggerakkan program, Moderasi Agama. Sebuah upaya bagaimana agama disikapi, dipahami

kepada esensi dan substansi agama itu sendiri. Sehingga mampu mencegah seseorang tidak terlalu

ektrim kiri atau kanan. “Hal ini sangat penting. Saya ingin, mahasiswa UINSA menjadi agen untuk

mneggerakkan Moderasi Agama.

Sangat jelas sekali, berbagai upaya ini dilakukan sebagai senjata ampuh mentuk

menghindarkan pembahasan Islam dari pembahasan politik bahkan menganggapnya sebagai

penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik. Yang pada akhirnya mengarahkan mahasiswa

muslim untuk menjadi pelopor moderasi agama. Membahas persoalan agama cukup dari sisi

esensinya saja, menjadi muslim yang pertengahan, tidak ekstrim kanan ataupun kiri, yang biasa-

biasa saja. Tentu pemahaman yang demikian merupakan pemahaman yang tidak tepat, bahkan batil yang

harusnya kita tolak.

Sebagai mahasiswa muslim, kita harus menyadari bahwa Agama Islam adalah agama yang

sempurna dan menyeluruh yang mampu mengatur seluruh aktvitas manusia yang berbeda dengan agama

yang lainnya. Syariah Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, akhlak, ataupun persoalan-persoalan

individual. Syariah Islam juga mengatur muamalah seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan

sebagainya. Bahkan Islam juga mengatur mengenai uqubah (sanksi) dan bayyinah (pembuktian) dalam

pengadilan Islam. Bukti dari semua ini bisa kita lihat dalam kitab-kitab fikih para ulama yang membahas

berbagai persoalan mulai dari thahara (bersuci) hingga imamah/khilafah (kepemimpinan politik dalam

Islam). Dalam al-Qur’an Allah SWT, Bukan hanya mewajibkan shalat (QS. Al-Baqarah: 43), tapi juga

berbicara ekonomi saat menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275), juga

mewajibkan pendistribusian harta secara adil ditengah masyarakat (QS. Al-Hasyr: 7)

Pentingnya menyatukan hubungan Islam dan politik juga disampaikan oleh imam al-Ghazali,

bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar, agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan

adalah penjaganya segala sesuatu yang tidak punya pondasi niscaya akan roboh dan segala sesuatu yang

tidak punya penjaga niscaya akan musnah.

Hal ini menunjukkan bahwa agama jelas tidak menganjurkan dipisahkannya aturan agama dari

ranah politik. Sebaliknya agamalah sejatinya yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan

melalui aktivitas politik, yaitu mengurusi urusan umat. Inilah makna politik dalam Islam. Makna inilah

yang harusnya kita pahami bersama, sehingga kita mahasiswa muslim tidak akan mudah terjebak oleh

propaganda yang dibuat oleh musuh-musuh Islam yang tidak lain tujuannya untuk semakin menjauhkan

kita pemuda muslim dari memahami Islam secara Kaffah. Wallahu a’lam


Subsidi Gas Tak Tepat Sasaran? Oleh: Indha Tri Permatasari

LPG 3 kg Langka

Bicara LPG tidak lepas dari aktifitas para ibu rumah tangga dan pedangan makanan. Tidak

ada LPG maka dapur tidak mengepul dan pedagan makanan tak dapat berjualan. Hal ini yang

dialami oleh ibu-ibu di mandao, kekesalan mereka memuncak saat LPG 3 kg itu langka dipasaran.

(http://jurnalindonesia.id)

"Pernyataan Pertamina bahwa kelangkaan ini dipicu oleh permintaan yang naik menjelang

Natal dan Tahun Baru, adalah tidak cukup rasional," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus A.

(ttp://www.tribunnews.com)

Tak Tepat Sasaran

Tulus menduga pemicu kelangkaan gas 3 kg adalah adanya disparitas harga yang sangat

menjomplang antara gas 3 kg dengan gas 12 kg. Yang kedua, terjadi penyimpangan distribusi gas

3 kg. Akibat dari disparitas harga dan penyimpangan distribusi maka terjadi perpindahan dari

pengguna 12 kg menjadi pengguna 3 kg.

Selama ini, Pertamina menjual LPG 3 kg subsidi, namun karena pengawasannya tidak ketat

banyak penjualannya tidak tepat sasaran. Untuk tahun 2017 subsidi untuk LPG melon sebesar Rp

22 triliun, karena tak tepat sasaran membengkak Rp 40 triliun, sedangkan tahun 2018 sebesar Rp

20 triliun.

Agar penyaluran subsidi LPG 3 kg tepat sasaran maka subsidi diubah menjadi subsidi

orang, bukan subsidi barang. Nanti ada sekitar 26,6 juta rumah tangga akan menerima subsidi LPG

dalam bentuk kartu untuk membeli.(http://industri.kontan.co.id)

Kebijakan tipu rakyat

Masih ingat bagaimana konversi dari minyak Tanah key gas, masyarakat juga dihadapkan

dengan kelangakan, harga minyak tanah yang melambung tinggi dan lenyaknya minyak tanah dari

peredaran.

Ketika pemerintah akan mencabut subsidi suatu barang atau jasa dengan macam-macam

dalih sehingga harganya naik. Hal juga akan terulang kembali, saat subsidi dikatakan tidak tepat

http://jurnalindonesia.id/

http://www.tribunnews.com/

http://industri.kontan.co.id/


sasaran, saat yang sama LPG 3 kg yang biasa dipakai warga menghilang dan disaat itu pula LPG

3 kg non subsidi muncul.

Inilah bukti bahwa negri ini berada dalam cengkeraman kapitalisme-neoliberalisme.

kesengajaan mengurangi intervensi negara dalam hal gerak ekonomi, beginilah cara kapitalisme

menguasai pasar.

Kebijakan ini tidak lepas dari dampak liberalisasi sektor migas, pemerintah sedikit demi

seditik menghapus subsisdi, artinya pemerintah melepaskan tangan dan menyerahkan pada pasar

yang ada. Siapa yang paling dirugikan? tetulah rakyat.

Saat kapitalisme memandang subsidi dari perspekstif intervensi pemerintah atau

mekanisme pasar. Islam memandang bahwa subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh

negara. Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayar oleh negara, Islam mengakui

adanya subsidi dalam pengertian ini.

Kewajiban negara kepada rakyat sebenarnya cukup sederhana, yaitu mendistribusikan

kesejahteraan dan menjamin tegaknya keadilan. Namun hingga saat ini, kedua hal tersebut masih

menjadi problem mendasar bagi negeri ini. Kesejahteraan dan keadilan masih jauh dari harapan,

dan hanya berdiam sebagai jargon politik yang kehilangan makna.

Subsidi dapat dianggap salah satu cara yang boleh dilakukan negara karena termasuk

pemberian harta milik negara kepada individu rakyat yang menjadi hak khalifah. Seperti, Khalifah

Umar pernah memberikan harta dari baitul mal kepada para petani di Irak agar mereka dapat

mengolah lahan petanian mereka.

Subsidi untuk sektor energi dapat juga diberikan negara kepada rakyat. Namun perlu

dicatat, bahwa gas alam didalam Islam termasuk barang milik umum. Dalam distribusinya kepada

rakyat, khalifah tidak terikat dengan satu cara tertentu.


Persatuan Umat dan Jihad, untuk Palestina

Belum usai konflik panjang yang dialami oleh Israel dan Palestina, dunia Islam dibuat marah

dengan pernyataan Presiden AS, Donald Trump yang mengatakan bahwa Jerussalem resmi dijadikan

sebagai Ibukota Israel. Pidato bersejarah Trump ini disampaikan di Gedung Putih, Washington DC, pada

Rabu (6/12) siang waktu AS, atau Kamis (7/12) dini hari waktu Indonesia. Trump didampingi Wakil

Presiden AS Mike Pence saat menyampaikan pidato ini. “...Oleh karena itu, saya telah menentukan bahwa

ini saatnya untuk mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel..” (https://news.detik.com).

Konflik dua negara, yang kemudian memuncak dengan adanya klaim Jerussalem sebagai ibu kota

israel, tidak terlepas daripada lika-liku sejarah yang panjang. Tanah Palestina resmi menjadi milik kaum

muslim manakala Pendeta Sophronius memberikan kunci kota tersebut kepada Kholifah Umar Ibn Khattab

pada saat penaklukan. Kepemilikan tanah Palestina atas kaum muslim rupanya tidak diharapkan oleh

orang-orang Yahudi Israel. Bagi mereka, tanah Palestina merupakan tanah yang sangat penting karena

merupakan tanah pertumpahan darah mereka. Untuk itu, Organisasi Zionis Yahudi yang dipimpin oleh

Theodor Herzl berupaya untuk mengambil alih kembali tanah tersebut dengan memberikan jaminan uang

yang ditawarkan kepada Khalifah Abdul Hamid. Namun permintaan ini oleh Kholifah Abdul Hamid ditolak

keras. “Aku tidak bisa menjual meskipun sejengkal dari wilayah ini. Sebab tanah-tanah itu bukan milikku

melainkan milik rakyatku. Rakyatku telah mendapatkan negeri ini dengan pertumpahan darah, dan

kemudian menyiraminya juga dengan darahnya...”

Sebetapapun Tanah Palestina dipertahankan, tahun 1918 pada akhirnya Palestina jatuh. Dan satu

tahun setelahnya, secara resmi kekuasaan atas palestina diberikan kepada inggris oleh LBB (Liga Bangsa-

Bangsa). Hal ini memberikan kemudahan bagi Israel untuk masuk dan menduduki Palestina. Maka Pada

tanggal 14 Mei 1948 dideklarasikan berdirinya Negara Israel diatas tanah Palestina.

Gejolak yang dirasakan kaum muslim diberbagai belahan dunia nampak dari sikap mereka yang

menolak, mengecam, berdemontrasi dan menghimpun sumbangan. Namun tindakan pengecaman, dll

tidaklah mampu membawa kepada solusi yang tuntas. Sebab sejatinya, akar permasalah yang dihadapi

kaum muslim adalah berawal dari lepasnya Palestina dari Khilafah turki Utsmani. Akibatnya, Ibarat ayam

yang kehilangan induk, Palestina tidak lagi mempunyai pelindung. Akhirnya dengan mudahnya dicabik-

cabik dan menjadi bulan-bulanan penjajah rakus. Dilain sisi, musuh Islam menyadari betul bahwa resep

manjur untuk melemahkan negri muslim adalah dengan menanamkan nation-state, akibatnya negri-negri

muslim menjadi terkotak-kotak, berselisih, masing-masing ingin bergabung dengan suku dan

kelompoknya sendiri. Dalam nation-state, ikatan pemersatunya adalah ikatan kebangsaan. Hal ini berbeda

dengan Islam yang dasar ikatan pemersatunya adalah akidah Islam, dalam al-Quran ditegaskan bahwa

orang-orang yang beriman adalah bersaudara (QS al-Hujurat [49]: 10). Dengan adanya kejadian ini

harusnya kaum muslim tersadarkan betapa persatuan kaum muslim dalam satu kepemimpinan sangat

dibutuhkan. Sebab tiada persatuan, akan sangat sulit menaklukkan musuh Islam yang sedang menabuh

genderang perang. Dalam menghadapi musuh Islam, umat muslim tidak cukup sekedar memberikan

donasi berupa materi, berdiplomasi maupun kecaman belaka. Sebab yang sedang dihadapi kaum muslim

adalah musuh yang sebetulnya hanya mengenal bahasa senjata. Tidak ada solusi yang solutif dalam

menanggapi persoalan di Palestina kecuali hanya satu. Yakni jihad. Namun tidak akan ada jihad tanpa

adanya persatuan umat muslim. Dan tidak ada persatuan umat muslim, kecuali dalam naungan Khilafah.

https://news.detik.com/


Kekerasan Seksual pada Anak Bukan Kasus Sepele Oleh: Devi Yunita Sari (UNAIR)

Kekerasan seksual pada anak masih menjadi kasus yang masif terjadi di tengah-tengah masyarakat

baik pelakunya orang dewasa maupun remaja. Di Tasikmalaya (6/12) seorang remaja 16 tahun berinisial R

melakukan tindakan kekerasan seksual kepada 8 korban di kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

dan korbannya merupakan anak-anak yang masih di bawah umur. Berdasarkan penuturan korban, diketahui

bahwa pelaku juga pernah menjadi korban kekerasan seksual enam tahun yang lalu (www.pikiran-rakyat).

Kasus semacam ini bukanlah kasus yang baru memang, bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) jumlah kasus kekerasan seksual yang

dilaporkan di tingkat nasional mencapai 15 persen dari 2.636 kasus pada 2012 meningkat menjadi 3.039

kasus pada 2014. Pemerintah sendiri telah mengambil langkah untuk mengatasi kasus kekerasan seksual

dengan menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (Perppu) yang berisi ancaman hukuman

kebiri bagi pelaku kekerasan seksual pada tahun 2016. Namun faktanya sudah ada hukuman kebiri, kenapa

kasus kekerasan seksual masih saja terjadi.

Sebenarnya kasus kekerasan seksual pada anak bukanlah kasus yang sepele, sehingga

penyelesaiannya pun juga tidak bisa sepele. Tidak cukup jika hanya memberikan hukuman yang berat

kepada pelaku tanpa menyelesaikan akar permasalahannya, karena kenyataanya sudah ada hukuman kebiri

namun kasusnya masih saja terjadi bahkan meningkat tiap tahunnya. Untuk itu, penyelesaian kasus

kekerasan seksual pada anak harus diketahui dulu penyebabnya. Menurut ketua Komnas PA Arist

Merdeka Sirait, faktor meningkatnya kasus pelanggaran hak anak adalah lemahnya pemahaman

keluarga, orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap hak-hak anak. Memang lemahnya peran

dari keluarga, masyarakat dan pemerintah inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kasus

kekerasan seksual pada anak.

Keluarga memiliki peran yang penting di dalam pembentukan kepribadian seseorang.

Idealnya keluarga memberikan pengajaran yang baik kepada anak. Ketika keluarga tidak mampu

memberikan peran tersebut pastinya akan sulit menghasilkan anak yang baik pula. Sehingga wajar

jika banyak pelaku kekerasan seksual anak memiliki latar belakang keluarga yang kurang baik

(broken home). Keluarga juga memiliki peran sebagai teladan utama bagi anak. Namun faktanya

banyak kasus kekerasan seksual pada anak justru muncul dari orang-orang terdekatnya seperti

sanak saudara, kakak bahkan ayah sendiri. Anak yang seharusnya mencontoh keluarga justru

mendapat ancaman dari keluarganya.

Masyarakat memiliki peran membangun kesadaran publik akan kepeduliaan terhadap

masalah yang terjadi di sekitarnya dan sebagai pengontrol sosial. Fakta saat ini masyarakat

bersikap acuh terhadap masalah yang terjadi disekitarnya sehingga kesadaran untuk peduli

terhadap masalah disekitarnya tidak terbangun. Ketika masyarakat tidak menjalankan perannya

dengan baik, akan semakin meningkatkan kasus kejahatan sosial di tengah masyarakat.

Lingkungan masyarakat saat ini juga tidak menjamin keamanan akan tindak kejahatan termasuk

tindak kekerasan seksual sehingga banyak kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di ruang

publik.

http://www.pikiran-rakyat/


Pemerintah merupakan pihak yang memilki peran terbesar di dalam memberikan

pengaturan dan pengurusan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk itu sudah

sepantasnya pemerintah memberikan kebijakan hukum dan pengaturan yang terbaik untuk

permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga hukum yang dihasilkan bukan hanya

hukuman yang memberatkan namun juga merupakan solusi yang terbaik. Aparatur penegak

hukum juga seharusnya memiliki keseriusan di dalam menjalankan tugas. Hukum yang seharusnya

memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan belum terlihat sampai saat ini. Penegakan

hukum yang ada selalu menjatuhkan sanksi hukum pidana dibawah tuntutan, karena memang

mekanisme hukum yang ada selalu “bisa ditawar”. Oleh karena itu adanya Undang-undang yang

berisi hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, tidak menjadi momok yang menakutkan bagi

para pelaku.

Dengan terwujudnya peran sempurna dari tiga pihak yaitu keluarga, masyarakat dan

pemerintah inilah yang bisa menjadi solusi terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. lalu

bagaimanakah cara untuk mewujudkannya? Memang akan sangat sulit terwujud ketika berada di

sistem saat ini, karena setiap aturan yang diterapkan belum menjadi solusi yang hakiki. Namun

akan sangat berbeda ketika aturan islam yang diterapkan. Islam memiliki mekanisme yang sangat

sempurna di dalam pengaturan setiap masalah manusia, termasuk kasus kekerasan seksual pada

anak. Pemerintah di dalam sistem islam akan memberikan pengurusan terbaik kapada rakyatnya.

Pemerintah akan menamkan pendidikan aqidah sejak dini kepada semua rakyatnya, sehingga

lahirlah individu-individu yang memiliki aqidah yang kuat. Aqidah yang kuat inilah yang menjadi

benteng bagi setiap individu untuk tidak melakukan tindakan kejahatan, sehingga keluarga yang

terbentuk juga merupakan keluarga yang memiliki aqidah yang kuat. Suasana yang terbentuk

ditengah masyarakat adalah suasana islami yaitu adanya kegiatan amar ma’ruf nahi munkar

sehingga terwujud kesadaran akan kewajiaban untuk peduli terhadap masalah disekitarnya. Di

dalam islam hukum yang diterapkan bersifat memberikan efek jera dan menghapus dosa. Tidak

ada tawar-menawar di dalam penerapannya.


Kunci Utama Terbebas dari Ketimpangan

Ketimpangan adalah sebuah kondisi yang saat ini menjadi hal yang sering didengar di

negeri kita tercinta ini. Ada ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendapatan, ketimpangan sosial,

ketimpangan lahan, ketimpangan kepemilikan, ketimpangan hukum dan masih banyak lagi.

Seperti yang baru saja terjadi adanya kasus papa Setnov yang begitu jelas menampakkan

kelemahan dan keburukan hukum buatan manusia. Padahal jelas-jelas telah menjadi tersangka

kasus mega korupsi E-KTP. Akan berbeda lagi jika yang melakukan pelanggaran hukum adalah

rakyat biasa yang tidak mampu, kekurangan dan bahkan untuk memenuhi hidupnya dalam sehari

saja sulit. Seperti kasus bapak yang mengambil beberapa buah jantung pisang atau nenek yang

mengambil kayu yang keduanya berujung menginap di jeruji besi dan masih banyak lagi kasus-

kasus hukum yang terkesan lebih tajam kepada orang-orang miskin dibanding dengan orang-orang

yang mempunyai modal besar.

Adapun ketimpangan ekonomi tak kalah miris dari ketimpangan-ketimpangan yang lain.

Tingginya gap antara si kaya dan si miskin, utang negara yang semakin meningkat tiap tahunnya,

meningkatnya pajak dan harga listrik, serta berkurangnya subsidi yang tentu semua itu akan

mempengaruhi meningkatnya harga-harga yang lain dan menjadikan inflasi semakin tinggi. Hal

ini tenu mempengaruhi daya beli masyarakat serta memperparah kesenjangan ekonomi.

Begitu pula tingginya tingkat ketimpangan moral yang diidap oleh negara ini. Generasi-

generasi muda yang seharusnya menjadi penjaga bangsa dan peradaban justru semakin rusak

dengan maraknya pergaulan bebas, narkoba, pengaruh pemikiran yang bukan dari Islam dan

bangga jika disebut ‘generasi micin’ yang standar kerennya bukan dengan Islam melainkan dengan

standar-standar di luar Islam dan masih banyak lagi.

Berbagai ketimpangan yang semakin memperparah keterpurukan negeri ini disebabkan

oleh penerapan mekanisme hukum. Karena hukum yang diterapkan oleh suatu negara dapat

menjadi akar dari segala fenomena yang terjadi. Kita tahu saat ini bahwa hukum yang diterapkan

oleh manusia di seluruh dunia ini adalah hukum buatan manusia, berasal dari makhluk yang

mempunyai keterbatasan akal, pikiran dan kemampuan. Penerapan hukum buatan manusia yakni

demokrasi yang juga menjadi pengatur negara kita tercinta ini, menjadikan hukum bagai mainan

yang bisa diubah-ubah berdasar kepentingan dan kesukaan. Demokrasi menjadi jalan terwujudnya

hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tidak pernah tercapai keadilan dan kesejahteraan.

Permasalahan-permasalahan yang ada terus bermunculan karena solusi hanya sekedar tambal

sulam, tak pernah tuntas menyelesaikan masalah.

Segala persoalan dan ketimpangan-ketimpangan yang melanda negeri-negeri muslim telah

ada dan jelas solusinya yakni kembali kepada Allah seutuhnya, dengan menerapkan seluruh isi al-

qur’an dan as-sunnah untuk mengatur urusan individu dan urusan negara yakni dalam suatu


institusi yang bernama Khilafah. Khilafah merupakan sebutan bagi sistem pemerintahan Islam

yang akan menjalankan seluruh syariat Allah dalam bentuk negara Islam. Khilafah Islamiyah ini

didalamnya terdapat keberagaman latar belakang agama, suku, bangsa dari individu-individu yang

tunduk padanya. Kesejahteraan dan keadilan dari negara Khilafah Islamiyah ini mampu

menyelesaikan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Negara Khilafah memiliki konsep

penyelesaian persoalan yang berasal dari Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah tanpa

menyinggung warga yang mempunyai agama lain selain Islam. Hal itu dikarenakan segala

kebijakan dan kesejahteraan baik masalah ekonomi, politik, hukum dan sosial yang diterapkan

berlaku bagi warga muslim maupun non muslim tanpa mengganggu area sensitivitas kepercayaan

yang dianut warga negara selain agama islam.


Penguatan Ekonomi Rumah Tangga

Center of Reform on Economics (CORE) pada 28 November 2017 menyampaikan pada Liputan6.com, bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia pada 2017 tidak akan mencapai 5,1 persen. Hal ini salah satunya disebabkan oleh turunnya konsumsi rumah tangga yang selama bertahun-tahun menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi. Masih menurut CORE, akar permasalahan pertumbuhan ekonomi di 2017 adalah melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang bukan hanya disebabkan oleh perubahan pola belanja masyarakat, namun karena pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM, listrik, dan gas.

Dari ketiga komponen energi tersebut, lanjut Direktur Eksekutif CORE Hendri Saparini, pemangkasan subsidi listrik untuk golongan pelanggan 900 VA dari 23,9 juta rumah tangga menjadi 4 juta rumah tangga saja, diyakini merupakan pemukul terberat bagi konsumsi masyarakat. Sedangkan untuk masalah gas, memang tidak ada kenaikan harga, tapi supply-nya berkurang. Jadi dampak ke masyarakat juga cukup signifikan.

Pemerintah beralasan bahwa pemangkasan jumlah rumah tangga penerima subsidi listrik 900 VA serta menaikkan harga BBM dan gas adalah untuk meringankan beban APBN karena subsidi pada sektor konsumsi tersebut akan dialihkan untuk proyek-proyek infrastruktur yang diyakini pemerintah akan mampu melejitkan perekonomian Indonesia berlipat kali di kemudian hari. Namun, apa lacur. Belumlah bisa proyek-proyek tersebut dinikmati hasilnya oleh rakyat Indonesia, kesejahteraan masyarakat sudah menjadi tumbalnya. Masyarakat harus mengerem konsumsi mereka agar pendapatan yang diperolehnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, termasuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi keluarganya. Hal ini mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi rumah tangga di Indonesia yang mencerminkan bertambah beratnya beban hidup masyarakat. Akibatnya, kesejahteraan di negeri ini hampir-hampir menjadi sebuah mimpi jika tidak bisa disebut sebagai khayalan.

Ini semua akibat salah kelola urusan ekonomi negeri ini. Penerapan sistem ekonomi kapitalis-liberal menjadikan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat menzalimi seluruh rakyat Indonesia dan berdampak pada salah kebijakan di bidang ekonomi. Salah satu bentuknya adalah “dibiarkannya” perusahaan swasta asing maupun dalam negeri “merampok” kekayaan alam negeri ini, secara legal atas nama undang-undang. Kekayaan alam negeri ini yang seharusnya bisa dijadikan modal utama untuk mensejahterakan masyarakat, ternyata justru dijual dan diobral ke perusahaan dalam negeri maupun asing. Ironisnya, ternyata pemerintah Indonesia sudah cukup merasa puas atas kecilnya kontribusi perusahaan tersebut pada penerimaan negara. Sebut saja Freeport. Perusahaan tambang asal AS ini hanya membayar 8 triliun rupiah per tahun pada pemerintah RI dari ratusan bahkan ribuan miliar dollar AS yang diperolehnya dari penambangan emas di Grasberg, Papua. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan devisa dari para TKI (Rp 144 Triliun) atau cukai rokok (Rp 139 Triliun) per tahunnya (m.kumparan.com, 22/2/2017). Sungguh keterlaluan! Seandainya kekayaan alam yang ada di Grasberg, Papua itu digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, tentu Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera, mandiri dan berdaulat. Dari sini terlihat jelas, selama negeri ini masih menerapkan sistem ekonomi kapitalis, salah kelola bidang ekonomi akan terus terjadi. Korbannya adalah mayoritas masyarakat Indonesia, bukan kalangan minoritas elit birokrat dan konglomerat.


Jika dilihat lebih jauh lagi, ternyata Indonesia bukan satu-satunya negara di dunia ini yang mengalami masalah kemiskinan dan ketidak sejahteraan. Seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Sehingga bisa dikatakan bahwa, keterpurukan ekonomi Indonesia bukan semata-mata disebabkan karena kesalahan rezim, tapi juga disumbang oleh kacaunya tata ekonomi dunia akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis. Dan faktanya, dunia sekarang ini sedang dikuasai oleh sebuah ideologi tunggal, yaitu ideologi kapitalis-liberal, dengan AS sebagai pemimpinnya, dan sistem ekonomi kapitalis serta sistem politik demokrasi-liberal adalah akar masalah segala krisis yang terjadi di negeri ini dan dunia. Jelas sudah, ideologi inilah yang membawa kerusakan pada peradaban manusia, kehidupannya, dan juga membawa kerusakan pada seluruh alam semesta.

Untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut, sebagai muslim sejati cukup menengoknya pada Al Qur’an dan Al Hadits. Sebagai rujukan utama setiap akan melakukan suatu perbuatan. Al Qur’an dan Al Hadits memerintahkan agar setiap masalah dikembalikan pada keputusan Rasulullah saw (TQS. An Nisa : 65). Rasulullah saw mewariskan sistem pemerintahan yang terbukti selama 1300 tahun mampu menyelesaikan semua masalahdunia dan membawa dunia pada kecemerlangan peradaban. Khilafah Islamiyah, itulah sistem pemerintahan Islam warisan Nabi Muhammad saw. Sehingga, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesejahteraan dunia, maka dunia harus bersatu dibawah Khilafah Islamiyah. Persatuan ini akan mengokohkan perekonomian umat serta menyatukan kekuatan umat Islam sehingga tidak mudah dicabik-cabik, dizalimi, dirampok kekayaan alamnya, serta dibunuhi atas nama perang melawan terorisme yang selalu dialamatkan pada Islam dan umatnya. Padahal mereka sendirilah (AS dan sekutunya) yang melakukan aksi terorisme tersebut dalam rangka mengaborsi kebangkitan umat Islam dunia.

Penyatuan kekuatan ekonomi ini akan memperbesar pendapatan baitul maal negara Khilafah Islamiyah. Pendapatan kekayaan alam Indonesia, baik bahan tambang, maupun kekayaan laut dan hutannya, jika disatukan dengan seluruh dunia akan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesejahteraan yang menimpa Indonesia dan dunia. Indonesia sebagai negara penghasil gas alam yang cukup besar di dunia, juga memiliki simpanan emas, uranium, minyak bumi, nikel, besi, dan juga memiliki wilayah laut yang sangat luas, serta kekayaan alam yang lainnya dari seluruh dunia, tentu bisa mencukupi semua kebutuhan tersebut. Dengan catatan, Khilafah Islamiyah tidak menyerahkan kekayaan tersebut pada swasta, dalam negeri atau lebih-lebih asing. Jika sudah terlanjur dikuasai swasta, maka harus ada upaya untuk mengambil alih aset tersebut untuk dikembalikan sebagai milik rakyat. Kekayaan alam tersebut akan dikelola oleh Khilafah Islamiyah dan dikembalikan pada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang terbaik dan gratis, santunan bagi yang tidak mampu, penyediaan lapangan kerja bagi para laki-laki, serta jaminan keamanan atas semua harta dan jiwa masyarakat negara Khilafah Islamiyah. Dengan prinsip seperti ini, niscaya daya beli rumah tangga akan semakin menguat. Lebih dari itu, kerahmatan akan bisa diperoleh oleh seluruh penduduk langit dan bumi, tanpa terkecuali. Tidakkah kita merindukannya..?


Menjadi Pemimpin dan Konsekuensi Keimanan Oleh: Revina Dewi Susanto (Mahasiswa Universitas Airlangga)

Bulan desember pada tahun ini menjadi salah satu bulan yang disambut dengan gemuruh

sholawat hampir disetiap masjid. Sholawat untuk menyambut kelahiran manusia yang selalu di

rindu oleh setiap umatnya atas suri tauladannya, manusia yang membawa rahmat bagi seluruh

alam, membawa cahaya keimanan islam hingga penjuru bumi, sang nabi Allah SWT, yaitu

Rasulullah Shalallahualaihi wa salam. Peringatan maulid nabi yang jatuh pada tanggal 1

Desember 2017, selayaknya menjadi momentum atas bersatunya umat untuk mempelajari

ajaran-ajaran islam yang saat ini menjadi fitnah yang luar biasa diakhir zaman.

Tepat pada tanggal 2 Desember 2017, dilaksanakan maulid nabi terbesar yang pernah ada

di Indonesia. Melanjutkan ghiroh perjuangan Aksi Bela Islam yang diselenggarakan pada 2

Desember 2016 lalu, tahun ini momentum atas kelahiran nabi Allah menjadi saksi sejarah atas

bersatunya ukhuwah islamiyyah terbesar di Indonesia, tanpa memandang golongan, suku,

budaya, asal kelahiran, dan madzab yang dianutnya. Tidak sedikit umat datang jauh-jauh dari

zona nyamannya menuju tanah Jakarta, melangkah tanpa kenal lelah, menyisihkan harta yang

tidak dapat dianggap seberapa, hanya demi bertemu saudara seiman, bertemu dengan para

ulama di acara “Reuni Akbar 212 : Mensyukuri Nikmat Allah SWT dengan merawat energi Al-

Maidah 51 untuk Kebangkitan Umat Demi Kejayaan NKRI”. Namun tentu ada sebagian orang

atau kelompok yang tidak ikhlas jika acara ini dilaksanakan dan melakukan berbagai cara agar

umat tidak perlu datang diacara ini. Jika kalimat – kalimat provokasi berasal dari kaum musyrik

tentu bukanlah menjadi hal yang mengherankan, karena sesuai dengan firman Allah SWT:

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu ( Muhammad) hingga engkau

mengikuti agama mereka. Katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk (yang

sebenarnya). “ Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelh ilmu (kebenaran) sampai

kepadamu, tentu tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah (QS.2:120).

Namun apakah pantas jika kalimat-kalimat yang dapat dikatakan “penggembosan” iman

ini berasal dari para pemimpin yang seakidah dengan kita ?. Para pemimpin, yang bahkan

mengatakan bahwa acara bersatunya umat ini berlandasakan politik pada tahun 2019,

intoleransi, membuat makar, dan sebagainya. Kapolri, Tito Karnavian menjelaskan bahwa, reuni

212 berkaitan dengan momentum politik jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019

(Kompas.com). Senada dengan Tito, Wiranto selaku Menko Polhukam, menilai bahwa kegiatan

tersebut tidak perlu dilakukan dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat daerah yang

berbondong –bondong datang ke acara reuni 212 tersebut, sehingga pekerjaan mereka dapat

terganggu (detiknews.com).

Menanggapi kedua tokoh tersebut, maka kita tentu teringat dengan kisah para sahabat

namun digolongkan kedalam kaum munafik oleh Rasulullah shalallahualaihi wa salam. Para laki-

laki yang tidak bersedia berjihad dimedan perang dengan mengatakan bahwa mereka akan


berjaga-jaga dirumah, sementara sebagian besar kaum laki-laki berjihad. Namun disisi lain,

mereka juga ikut membujuk para sahabat yang akan berangkat ke medan jihad agar tidak

mengikuti seruan Rasulullah. Sepenggal kisah ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh kaum

munafik saat ini. Namun bedanya, jika dahulu kaum munafik melakukannya dengan sembunyi-

sembunyi, saat ini mereka berani melakukan dengan terang-terangan, didepan seluruh media

massa, dengan berlindung dibalik kursi kekuasaannya sebagai seorang pemimpin.

Teringat pula, kisah salah satu sahabat yang menjadi pelindung Rasulullah, Saad bin

Muadz, sang tokoh utama di Madinah, pemimpin Bani Abdu Asyal, ketika Rasulullah belum

menjadi pemimpin Daulah Islamiyyah. Saat hidayah telah merasuk pada qolbunya, maka dengan

kekuasaan yang ada, ia telah mengislamkan hampir seluruh penduduk kota Madinah dan

bersedia berbaiat kepada Rasulullah. Tidak sampai disitu, begitu luar biasanya perjuangan beliau

didalam islam hingga kematian beliau ditangisi oleh penduduk langit.

Sejatinya, saat menjadi seorang muslim, kita paham terhadap apa yang saat ini kita yakini,

mengerti konsekuensi keimanan yang kita anut. Apapun profesi dan jabatan yang diamanahkan

pada kita, kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya. Maka kita akan paham

bahwa melakukan pembelaan atas nama tauhid tidak perlu ada keraguan, dan selama berada

diatas apapun, termasuk jabatan. Bukan malah tuduk patuh kepada perintah atasan, yang

bahkan juga sama-sama makhluk ciptaan. Bahkan sampai hati mengatakan bahwa acara

persatuan umat islam berlandaskan politik. Mereka yang mengatakan hal ini maka inilah yang

ada dihati mereka, mereka sejatinya yang sedang berpolitik, politik adu domba antar umat islam.

Pada kenyataannya, kita memang tidak dapat menuntut para pemimpin di sistem

kapitalis seperti saat ini mengerti dan paham atas konsekuensi keimanan, karena memang

terdapat pemisahan yang nyata antara agama dengan kehidupan. Hal inilah kunci atas

kebobrokan sistem kapitalis yang begitu sombong atas hukum sang pencipta. Agama hanya

berada saat kelahiran, sholat, ijab qobul dan kematian. Apalagi menyangkutkan antara agama

dengan politik. Padaha islam bukan hanya agama ritual, namun juga sebuah sistem pemerintahan

yang sangat sempurna, hingga dapat menaungi umat islam selama 1300 tahun. Sistem yang di

dalamnya, seluruh hukum syara’ dapat ditegakkan tanpa harus tunduk dengan para pemilik

modal. Maka sudah sepantasnya kita kembali pada sistem Islam, yaitu khilafah alaminhajji

nubuwwah, karenanya ketauhitan tentu bukan menjadi persoalan yang harus diperdebatkan,

karena konsokuensi beriman ialah berislam secara kaffah.


Wujud Persatuan Hakiki

Fenomena di pelataran Monas (Monumen Nasional) pada Sabtu, 2 Desember 2017

membuat umat Islam flasback pada ABI (Aksi Bela Islam). Tempat dan tanggal yang sama

nampaknya semakin mengobati rasa rindu umat untuk bersatu untuk sekian kalinya. Acara kali ini

bertajuk memperingati Maulid Nabi SAW dan Reuni 212 itu diikuti oleh 7,5 juta Umat Islam,

lebih banyak dari peserta aksi yang sebelumnya, papar Panpel (Panitia Pelaksana) reuni alumni

212, Bernard Abdul Jabbar di Monas, Sabtu (2/12/2017). Sumber: news.okezone.com

Respon khalayak pra dan pasca acara reuni 212 dan peringatan maulid nabi di Monas pun

terus bergulir. Mulai pra acara saja, menanggapi acara reuni 212 dan peringatan maulid Nabi itu

datang dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menyebut jumlah massa di acara reuni 212 pasti

menyusut tidak membludak seperti aksi 212 tahun lalu karena membuat kepentingan politik yang

tinggi yang ditujukan kepada mantan gubernur DKI. Sumber: kompas.com

Namun asumsi tersebut terbantah melihat fakta di lapangan bahwa umat Islam yang hadir

pada acara tersebut lebih banyak dibanding aksi sebelumnya. Dan kalau dilihat asumsi banyaknya

massa hanya karena kepentingan politik kekuasaan juga terbantahkan karena jelas dilihat dari

background peserta yang hadir saja tidak ada yang memakai atribut kaos partai politik tertentu

atau bendera partai politik tertentu. Namun pelataran Monas bak memutih dibalut oleh pakaian

taqwa dan kopyah puti sebagai pakaian khas seorang muslim.

Bendera yang berkibar pun adalah bendera Rasulullah yaitu al-liwa’ dan ar-rayah.Al-liwa’

adalah bendera Rasulullah yang berwarna putih dengan tulisan kalimat tauhid laa ilaa ha illaallahu

yang berwarna hitam. Sebaliknya ar-rayah adalah bendera Rasulullah yang berwarna hitam

dengan tulisan kalimat tauhid laa ilaa ha illaallahu yang berwarna putih. Jelas itu bukanlah

bendera golongan partai tertentu tetapi bendera kaum Muslim seluruhnya. Dan tidak ada larangan

dalam menggunakannya. Justru sebagai simbol spirit perjuangan meneruskan perjuangan dakwah

Islam yang dilakukan Nabi Agung Rasulullah SAW.

Respon pasca acara pun yang menjadi viral di media konvensional (TV) sampai media

sosial yaitu acara ILC (Indonesia Lawyer Club) pada Selasa, 5 Desember 2017 yang bertajuk “212,

Perlukah Reuni?”. Acara tersebut yang dipandu moderator Karni Ilyas yang menghadirkan

berbagai narasumber seperti Ustadz Felix Siauw, Permadi Arya (Abu Janda), Wakil Ketua DPR


RI Fahri Hamzah, fadli Zon, mahfud MD, dll. Tanggapan penuh hawa nafsu datang dari Abu Janda

yang beragumen bahwa bendera tauhid itu adalah bendera milik ormas HTI (Hizbut Tahrir

Indonesia) dan acara reuni 212 adalah digawangi oleh ormas HTI serta mempertanyakan hadist

tentang bendera Rasulullah tersebut. Oleh ustadz Felix Siauw dijelaskan bahwa bendera tersebut

bukan milik ormas HTI namun bendera itu adalah bendera Rasulullah bendera umat Islam

seluruhnya berdasarkan hadist Rasulullah SAW. Acara ILC tersebut menyedot banyak perhatian

masyarakat.

Sebagaimana yang harus kita ketahuai persatuan Umat Islam hendaknya hadir karena satu

ikatan yaitu ikatan aqidah Islam. Dan tak perlu terlalu baper (bawa perasaan) usai reuni 212. Harus

kita tekankan puncak persatuan umat hanya untuk kebangkitan Islam. Ya, Islam yang kita yakini

sebagai ideologi yang memiliki konsep system aturan Islam dan metode pengaplikasian konsep

dalam kehidupan praktis di segala aspek bidang kehidupan mulai dari politik, ekonomi,

pendidikan, sosial yang harusnya menerapkan aturan Islam. Dan tidak mau dipimpin dan diatur

oleh sistem selain Islam seperti demokrasi kapitalisme yang menghegemoni negara-negara di

berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.


Viralisasi Blunder Abu Janda VS Krisis Identitas Media

Beberapa hari terakhir, jagad maya diramaikan dengan komentar atas pernyataan Abu Jahal

pada sebuah forum diskusi bertajuk “212 : Perlukah Reuni?” di TV One. Sebagian besar

mengkritik sikapnya sebagai seorang narasumber yang kurang kompeten bahkan mengatakan

blunder Abu Janda adalah berargumen tidak dengan data pendukung dan kapasitasnya tapi dengan

hawa nafsu semata (Fahd Pahdepie ; 2017) . Muncul berbagai pertanyaan dari warganet mengapa

Abu Janda dianggap layak menjadi narasumber oleh acara sekaliber ILC (Indonesia Lawyer

Club)?. Sementara itu, media mainstream bungkam atas viralnya diskusi ini dan lebih memilih

untuk membiarkan khalayak mengambil kesimpulan yang beragam bahkan keliru.

Realitas Ganda Media

Apa yang kita lihat dalam setiap pemberitaan Abu Janda sesungguhnya memiliki dua

kenyataan/realitas. Kenyataan pertama adalah informasi yang menunjukkan pandangan Abu Jahal

terhadap reuni 212 dan blunder Abu Janda atas pernyataan-penyataannya. Kenyataan kedua adalah

cara pandang media terhadap kenyataan pertama. Hal ini sesuai dengan yang Niklas Luhmann

katakan dalam bukunya The Reality of the Mass Media (1996) bahwa Realitas sebenarnya adalah

realitas pertama, dan realitas media adalah kenyataan kedua. Luhmann menyebutnya sebagai

realitas ganda. Luhmann sendiri mengakui bahwa realitas yang disampaikan media tidak

selamanya benar. Media melaporkan hal yang benar atau bahkan salah; atau separuhnya benar dan

sebagian yang lain keliru karena telah ‘termanipulasi’. Media menjadi sangat potensial untuk

memanipulasi. Luhmann memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang punya pergerakan

logisnya sendiri, dan terlepas dari kapasitas aktif manusia yang ada di dalamnya. Cara pandang

Luhmann ini berbanding lurus dengan konsepsi viralitas yang memandang masyarakat sebagai

sebuah jaringan. Kondisi ini membentuk masyarakat yang selalu membutuhkan media untuk

bercermin. Luhmann mencermati fenomena dalam masyarakat yang mengetahui segala bentuk

realitas dari media massa, padahal sumbernya belum tentu terpercaya bahkan ditengarai ada

bentuk-bentuk manipulasi realita atau yang sering disebut sebagai konsepsi konstruksi media atas

realita. Konstruksi media yang dibentuk kemudian menunjukkan bahwa tidak terdapat kejanggalan

pada proses diskusi berlangsung. Juga tidak ada upaya untuk memberikan batasan yang jelas mana

yang benar dan mana yang keliru atau bahkan tidak memberikan solusi kepada pemirsa, hanya

berupa pernyataan terbuka yang spekulatif. Bandingkan dengan pemberitaan menjelang pemilu

2019, kasus terorisme serta kebijakan Jokowi atas hate speech yang ekskalasinya semakin besar

dan berulang. Kepercayaan atas media konvemsional mainstream yang tinggi, seharusnya menjadi

motivasi bagi media untuk memberikan informasi yang utuh, adil dan sebenar-benarnya agar

kondisi masyarakat sebagai sebuah sistem berjalan teratur dan menjadi masyarakat yang melek

informasi. Media mainstream harus kembali pada identitas dan fungsinya.


Media massa yang melingkupi televisi, radio hingga media cetak terjepit diantara kepentingan

pasar, politik kekuasaan, dan ideologi media. Sayangnya, realitas merujuk pada kepentingan pasar

dan politik kekuasaan yang tinggi sementara ideologi media terabaikan. Para pemilik media

mainstream dan Penguasa negeri ini sadar betul bahwa media terutama media konvensional (TV,

Koran, Radio) memiliki dampak yang signifkan terhadap pemirsanya. Apalagi pemilik media

tersebut adalah segelintir orang yang hanya menikmati meraup keuntungan dan beberapa dekat

dengan pejabat pemerintahan bahkan praktisi langsung. 1Maka jika pemilik power (pemerintah)

bertemu dengan pemilik modal (ownership media) untuk membuat sebuah bahasa media, jadilah

informasi tersebut sebagai sebuah realitas yang dianggap kebenaran.

Sementara itu, Media sosial seperti Facebook, Twitter, Path, Youtube, WhatsApps, Instagram

dengan fitur-fitur like, share-feed, tweet-retweet, upload-download, path-repath, selfie-regram,

post-repost telah menjadi kosakata modern yang akrab dengan keseharian masyarakat Indonesia

hampir satu dekade terakhir. Sayangnya, euforia click aktivism menunjukkan potret masyarakat

pada dua kondisi. Pertama, mereka yang mampu mengakses dan berbagi informasi secara

fungsional, semakin berpengetahuan, semakin berdaya, dan memiliki peluang dalam banyak hal

berkat teknologi informasi-komunikasi. Golongan kedua adalah mereka yang gagap teknologi,

hanya mengikuti tren, menjadi sasaran empuk pasar teknologi, dan terus berkutat dengan cerita

dan keluhan dampak negatif teknologi terhadap kehidupan sehari-hari. Namun yang perlu

dicermati adalah bahwa bermedia sosial menjadi peluang besar bagi aktivis dakwah seperti kasus

viranya blunder Abu Janda. Meskipun tetap merupakan pilihan logis, kehadiran media sosial

adalah keniscayaan sebagai konsekuensi pergaulan global. Di sinilah literasi teknologi memiliki

peran penting sehingga umat Islam dapat menggunakan media sosial secara proporsional.

Pengguna yang literasinya cukup akan memiliki kesadaran, kendali, dan batasan yang jelas dalam

menggunakan teknologi. Tidak sekadar mengikuti tren, yang penting update, bersikap reaksioner,

dan bahkan ada pengemban dakwah yang ikut dalam arena perdebatan yang tidak bermanfaat,

bahkan seringkali andil menyebarluaskan informasi palsu (hoax). Akibatnya, informasi menjadi

overlapping , simpang siur bertebaran lewat pesan singkat, foto-gambar meme, thread, situs berita,

blog, termasuk kolom komentar.

Pengemban dakwah dalam hal optimalisasi media sosial disamping aktif dalam membaca

setiap narasi politik, membagikan informasi yang benar dan bermanfaat juga perlu mengikuti

sosial media yang paling banyak dipakai masyarakat ini. Sebut saja twitter, meski jumlah

kata/karakter dibatasi, jika dibandingkan dengan sosmed lainnya yang bisa mencapai ribuan

karakter, namun penggunaan #tagar (hashtag) menjadi tolak ukur masyarakat dalam merespon

suatu berita. Begitu juga dengan facebook, semakin banyak pengemban dakwah yang membagikan

tulisan dari laman/status tertentu, maka semakin banyak pula informasi di beranda pengguna

sosmed , hingga menjadi pembicaraan penting. Maka tugas pengemban dakwah hari ini adalah

1 di Indonesia pemilik media konvensional hanya 13 orang dan mereka adalah pebisnis sekaligus politikus.


juga aktif sebagai buzzer2 mengingat musuh-musuh Islam telah lebih dulu menyerang dengan cara

ini melalui buzzer-buzzer bayaran.

Peran media sosial dalam berdakwah kini juga menjadi sangat penting karena melihat kondisi

masyarakat khususnya Indonesia yang semakin banyak menggunakan media sosial. Survey yang

dirilis APJII (Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia) menyatakan bahwa pada tahun 2016 saja,

pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 Juta orang. Sedangkan 84,2 Juta diantaranya telah

melakukan transaksi online. Banyaknya pengguna internet tentu merupakan potensi adanya

dakwah dalam media sosial.

Dalam Islam, Akhlak harus menghiasi setiap amalan yang dilakukan. Konsep baik buruk

dalam akhlak bertumpu pada wahyu, meskipun akal juga mempunyai kontribusi dalam

menentukannya. Praktik etiket dalam bahasa Arab disebut adab atau tata krama yang bersumber

dari Al-Quran dan As-Sunnah.

Dalam ranah praktis berteknologi, penyampai informasi juga dituntut memiliki pengetahuan

dan kemampuan etis sebagaimana dituntunkan dalam Al-Qur’an. Ini tercermin dalam berbagai

bentuk ahlakul karimah yang kontekstual dalam menggunakan dan media sosial, antara lain:

(1). Menyampaikan informasi dengan benar, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta

(QS. Al-Hajj: 30). Menahan diri menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta

atau kebenarannya sendiri belum diketahui.

(2). Bijaksana, memberi nasihat yang baik (termasuk tidak mencela bagian fisik hanya

pemikirannya saja), serta argumentasi yang jelas, terstruktur, dan baik pula (QS. An-Nahl: 125).

(3). Meneliti fakta/cek-ricek. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan baku

informasi yang akan disampaikan, seorang muslim hendaknya mengecek dan meneliti kebenaran

fakta dengan informasi awal yang ia peroleh agar tidak terjadi kidzb, ghibah, fitnah dan namimah

(QS. Al-Hujarat:

(4). Hindari berlebihan bercerita, mengeluh di media sosial. Rasulullah SAW bersabda:

”Setiap umatku mendapat pemaafan kecuali orang yang menceritakan (aibnya sendiri).

Sesungguhnya diantara perbuatan menceritakan aib sendiri adalah seorang yang melakukan

suatu perbuatan (dosa) di malam hari dan sudah ditutupi oleh Allah swt kemudian di pagi harinya

dia sendiri membuka apa yang ditutupi Allah itu.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Jika dalam keseharian kita mengenal ungkapan “mulutmu adalah harimaumu, atau jika

diterapkan dalam dunia media sosial, “tulisanmu adalah harimaumu”, maka Islam telah

memperingatkan tentang pertanggungjawaban atas segala hal, “Tidak ada satu kata yang

diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat) (QS.

Qâf:18).

2 Sebutan untuk orang yang diharapkan mampu membuat sebuah topik/keyword menjadi sebuah

pembicaraan ramai


EDISI 01 / SYAWAL 1439H...EDISI 01 / SYAWAL 1439H tetapi juga harus dijauhkan sejauh-jauhnya dari berbagai aspek penipuan, pemerasan dan sebagainya. Islam menjamin setiap kebutuhan

Documents