KATA PENGANTAR Bismillahirrahmannirrahim Puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas berkah dan karunia- Nya Dokumen Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 2019 telah dapat diselesaikan. Dokumen Laporan Kinerja Tahunan ini menggambarkan program- program yang telah dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyaki (P2P) selang waktu satu tahun anggaran 2019, mulai analisa awal tahun, tujuan dan dan sasaran, strategi pelaksanaan serta hasil kinerja. Dalam pelaksanaaannya masih ditemui beberapa hambatan dan tantangan yang telah diupayakan solusinya sehingga tidak memberi pengaruh yang besar dalam tujuan pencapaian indicator –indikatir yang tertuang di perjanjian kinerja. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak telah berkontribusi dalam penyusunan laporan tahunan Bidang P2P. Upaya maksimal telah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahun 2019 namun disadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam mencapai target indikaotr program. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran dan menjadi acuan yang dapay digunakan sebagai salah satu bahan penyusun kegiatan ditahun berikunya. Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 2019 1
88
Embed
e-renggar.kemkes.go.id · Web viewPersentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 94.32%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmannirrahim
Puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya Dokumen Laporan
Kinerja Bidang P2P Tahun 2019 telah dapat diselesaikan.
Dokumen Laporan Kinerja Tahunan ini menggambarkan program-program yang telah
dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyaki (P2P) selang waktu satu tahun
anggaran 2019, mulai analisa awal tahun, tujuan dan dan sasaran, strategi pelaksanaan serta
hasil kinerja.
Dalam pelaksanaaannya masih ditemui beberapa hambatan dan tantangan yang telah
diupayakan solusinya sehingga tidak memberi pengaruh yang besar dalam tujuan pencapaian
indicator –indikatir yang tertuang di perjanjian kinerja.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak
telah berkontribusi dalam penyusunan laporan tahunan Bidang P2P.
Upaya maksimal telah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahun 2019 namun disadari
masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam mencapai target indikaotr program.
Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran dan menjadi acuan yang dapay
digunakan sebagai salah satu bahan penyusun kegiatan ditahun berikunya.
Gorontalo, Januari 2020
Plt Kepala Dinas Kesehatan
Misranda, E. U Nalole, Se, M.Si
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 20191
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah
ditanda tangani bersama Direktur Jendral P2P memperjanjikan 18 indikator untuk dicapai
pada tahun 2019. Dari 18 indikaotr yang diperjanjikan tersebut, ada 15 indikator diantaranya
mencapai target yang ditetapkan, sedangkan sisanya 3 indikator tidak mencapai target.
Adapun secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 99.14%. Hal ini terjadi karena biaya
transportasi yang tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan.
- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase respon terhadap sinyal kewapadaan
dini (alert) Penyakit potensial KLB yang muncul dalam SKDR (system
Kewaspadaan Dini dan Respon) sebesar 95.48%. Hal ini terjadi karena biaya
transportasi yang tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan
- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Kasus Malaria Positif yang
diobatisesuai standar sebesar 99.10%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang
tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan
- Realisasi anggaran untuk indikator Jumlah Kabupaten/Kota dengan IR DBD <49 per
100.000 sebesar 98.50%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk
seluruh lokasi kegiatan
- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta
tanpa cacat sebesar 99.93%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata
untuk seluruh lokasi kegiatan
- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai
standar sebesar 96.33%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk
seluruh lokasi kegiatan
- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase cakupan penemuan kasus HIV yang
diobati sebesar 99.61%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk
seluruh lokasi kegiatan
- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan
deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok berisiko sebesar 99.80%. Hal ini terjadi
karena biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 20192
- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan
Kebijakan Kawasanan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah sebesar 95.54%.
Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh Kabupaten/kota.
- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan
Pengendalian PTM terpadu sebesar 95.54%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi
yang tidak merata untuk seluruh Kabupaten/kota.
- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan
kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 94.32%. Hal ini terjadi
karena biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan
- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan
kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30-50
tahun sebesar 95.89%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk
seluruh lokasi kegiatan
- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi
dini dan rujukan kasus katarak sebesar 87.43%. Hal ini terjadi karena biaya sewa
ruangan tidak dipergunakan kegiatan di langsungkan di Aula Dinas Kesehatan.
- Realisasi anggaran untuk indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi
Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebesar 96.27%. Hal ini terjadi karena biaya
transportasi yang tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan dan terdapat peserta yang
tidak hadir
- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase layanan dukungan manajemen dan
pelaporan satker dekonsentrasi sebesar 98.19%. Hal ini terjadi karena biaya
transportasi yang tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan.
Berdasarkan capaian kinerja diatas maka untuk perbaikan kinerja ditahun mendatang akan
dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- Dalam Perjanjian Kinerja (PK) terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak
diikuti dengan alokasi anggaran, oleh karena itu disarankan agar untuk semua
indikator yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja disertai alokasi anggaran
yang sesuai dengan aturan yang berlaku
- Pengalokasian pagu dekonsentrasi tahun yang akan datang dapat
mempertimbangkan realisasi keuangan pada tahun ini.
- Melakukan reviu terhadap semua indicator-indikator untuk merumuskan langkah
untuk mencapai semua indicator tersebut.
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 20193
- Meningkatkan kapasitas petugas mulai dari tingkat Puskesmas sampai provinsi
agar menjamin terlaksanaya proram P2P sesaui pedoman yang ada
- Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sector dalam upaya peningkatan kapasitas
derajat kesehatan.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dimana dalam rangka pertanggungjawaban
APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan
Keuangan (LK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj).
Dinas Kesehatan Provinsi selaku kuasa pengguna anggaran menyusun LK
sebagai pertanggungjawaban APBN kepada Menteri Kesehatn melalui Menteri
Keuangan dan LKj kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi yang disampaikan paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Satker 05 Dinas Kesehatan Provinsi
Gorontalo Tahun 2018 , merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung-
jawaban kinerja kepada Menteri Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan, baik
yang terkait langsung maupun tidak langsung sekaligus menyampaikan proses
pencapaian hasil, permasalahan utama, upaya pemecahan masalah dan strategi
keberhasilan selama kurun waktu 2019 yang dapat dijadikan lesson learn pada
perencanaan strategis tahun kedepan. Selain itu laporan ini merupakan wujud dari
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 20194
pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis yang tertuang
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
B. Visi Misi Organisasi Peran dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
dalam Pembangunan Kesehatan
Visi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mengacu pada visi Gubernur
Provinsi Gorontalo periode tahun 2012 – 2022 yaitu “ Terwujudnya Masyarakat
Gorontalo yang Unggul, Maju dan Sejahtera”
Sedangkan Misi yaitu :
1. Mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
2. Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah,
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta terciptanya
pemerintahan yang baik dan lebih melayani.
Berdasarkan Peraturan Gubernur No 62 Tahun 2016 tentang Tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DInas Kesehatan
Provinsi Gorontalo Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas
untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular,
kesehatan jiwa dan NAPZA,Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (PIE), Penyakit
yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), KLB dan Wabah, Surveilans dan
Penyelelidikan Epidemiologi serta peningkatan Imunisasi.
Pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit yang berada dibawah Menteri Kesehatan melalui
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan bertanggungjawab
secara penuh untuk melaksanakan tugasnya dengan menyelenggarakan fungsi:
a. Menyusun rencana dan melaksanakan kebijakan pencegahan dan pengendalian
penyakit di Provinsi Gorontalo;
b. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan. dan
pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan
NAPZA, Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (PIE), Penyakit yang dapat
dicegah dengan Imunisasi (PD3I),KLBdan Wabah, surveilans dan
Penyelelidikan Epidemiologi serta peningkatan Imunisasi;
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 20195
c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang
pencegahan dan. pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular,
kesehatan jiwa dan NAPZA, Pengendalian Penyakit lnfeksi Emerging (PIE),
Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), KLB dan Wabah,
surveilans dan Penyelidikan Epidemiologi serta peningkatan Imunisasi;
d. Menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas
sector sehubungan dengan kegiatan dibidang pencegahan dan pengendalian
penyakit inenular, tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZAserta
peningkatan imunisasi;
e. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan program di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZAserta peningkatan imunisasi;
f. Menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan kemltraan dengan
masyarakat termasuk swasta sebagai upaya percepatan pencapaian target
program bidang pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pertukaran
informasi, pelatihan dan pemanfaatan sumber daya lainnya; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
Susunan Organisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
a. Seksi Survailans dan Imunisasi;
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
d. Kelompok Jabatan Fungsional
Organisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit disajikan pada gambar 2 berikut:
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 20196
Plt. Kepala Dinas KesehatanMisranda E. U Nalole, SE, M.Si
Kepala Bidang P2PReyke Uloli, SKM, M.Kes
Gambar 1. Struktur Organisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakait
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
1. Seksi Survailens dan Imunisasi;
Seksi Surveilens dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit dalam rangka Penyelenggaraan Surveilens Epidemiologi
32 Fienka Hamzah, SST DIV Kebidanan Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa
33 Megawaty Lahay, AMG DIII Perawat Gigi
Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa
34 Meyke Mayasari Sunardi, A.Md.Kep
D III Keperawatan
Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa
35 Fatmawaty Molangga SMA Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa
36 Susanti Djalilu, S.AP S1 Perkantoran Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa
37 Irwin Noe, Amd. Kep DIII Keprawatan
PTT Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa
38 Mardian Reynaldi S1 PTT GF Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
39 Virnanda E. R Apuadji S1 PTT GF Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
40 Febrianti Ibrahim S1 PTT GF Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
41 Sri Herlina Saleh S1 PTT GF Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
42 Prima Rizky Danial S1 PTT GF Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
43 Santi P. Ambia, SE S1 PTT GF Seksi Pencegahan
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201913
dan Pengendalian Penyakit Menular
44 Sovie P. Niode S1 Kesmas PTT GF Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
D. Isu Isu Strategis
Isu strategis dari Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit adalah
Penyakit Menular dan Tidak Menular. Saat ini prevalensi penyakit tidak menular
cenderung meningkat dikarenakan meningkatnya faktor resiko seperti hipertensi
mencapai 29%, tingginya glukosa darah, dan obesitas mencapai 33,3% (Riskesdas
2013). Hal ini disebabkan oleh pengaruh pola makan, kurang aktivitas fisik, dan
merokok. Sementara untuk penyakit menular, seperti Demam Berdarah Dengue
(DBD), Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi endemis. Tahun 2016 yang
meninggal akibat DBD mencapai 6,5% (25 orang dari jumlah kasus DBD 692 orang)
target nasional <1%. Sedangkan untuk Angka Prevalensi Tuberkulosis per 100.000
penduduk tahun 2016 mencapai 249, Jumlah penderita HIV tahun 2016 mencapai 100
orang dan penderita AIDS mencapai 160 orang.
Tantangan yang dihadapi dalam pengendalian penyakit menular dan tidak
menular perlu difokuskan pada penyakit-penyakit yang memberikan beban (burden of
disease) yang besar serta penyakit yang dapat berdampak pada pembiayaan yang
besar antara lain melalui :
a. Peningkatan surveilans epidemiologi dan pencegahan penyakit termasuk
imunisasi;
b. Peningkatan penemuan kasus dan tata laksana kasus serta peningkatan upaya
eliminasi penyakit terabaikan;
c. Peningkatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), dan;
d. Peningkatan penyehatan lingkungan melalui peningkatan akses dan
penggunaan air dan sanitasi yang layak serta meningkatkan
kualitas lingkungan.
E. Sistematika Penulisan
1. BAB I PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201914
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dan pentingnya penyusunan
Laporan Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang dan peraturan
yang mendasari lainnya termasuk sumber daya manusia serta isu isu strategis bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit.
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan
Tahun 2019.
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
a. Capaian Kinerja Organisasi
Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.
b. Realisasi Anggaran
Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja
4. BAB IV PENUTUP
Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201915
BAB. II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 ditetapkan visi
dan misi, yang sama dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong-royong” sebagaimana tergambar pada gambar 2 berikut:
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201916
Gambar 2. Visi dan Misi Presiden RI sebagai Landasan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015–2019
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019 maka Kementerian Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2015-2019. Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah:
a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; b. Meningkatnya pengendalian penyakit; c. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; d. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu
Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; e. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;f. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu:
(1) Paradigma sehat, yaitu pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat;
(2) Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan;
(3) Jaminan kesehatan nasional jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201917
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat
dan berbasiskan kepentingan nasional.7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Adapun Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun
2015 – 2019 berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai berikut :
1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate, sebesar 90% pada
akhir tahun 2019.
2. Prevalensi HIV, sebesar <0,5% pada akhir tahun 2019.
3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria sebesar 300 Kabupaten/Kota
pada akhir tahun 2019.
4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebesar 34 Provinsi pada akhir tahun
2019.
5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis sebesar 35 Kabupaten Kota
pada akhir tahun 2019.
6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
(PD3I) tertentu, sebesar 40% pada akhir tahun 2019.
7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah,
sebesar 100% pada akhir tahun 2019.
8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) minimal 50%, sebesar 50% pada akhir tahun 2019.
9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa dan/atau Napza, sebesar 280 Kab/Kota pada akhir tahun 2019
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201918
Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator Direkorat dan
Dinas Kesehatan Provinsi dengan penjabaran sebagai berikut :
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201919
Tabel 2Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi
Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2019
Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P
Indikator Kinerja pada RAKDirektorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Dana DekonsentrasiDinas Kesehatan Provinsi
1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
1. Persentase Kasus TB yang ditata laksana sesuai standar (Persentase Succes Rate)
2. Prevalensi HIV 2. Persentase kasus HIV yang diobati 2. Persentase kasus HIV yang diobati
3. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta 3. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
3. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
4. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1 per 1.000 penduduk
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1 per 1.000 penduduk
5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi 1%
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM
6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
7. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan
8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%
8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
9. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
9. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
11. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 2019 20
Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P
Indikator Kinerja pada RAKDirektorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Dana DekonsentrasiDinas Kesehatan Provinsi
12. Persentase Kabupaten/ Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
12. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
13. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota
11. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota
14. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
15. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan / atau Napza
15. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan / atau Napza
12. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan / atau Napza
16. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
13. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
17. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
14. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
- 18. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh nilai SAKIP dengan hasil minimal AA
15. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 2019 21
Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktorat Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen pernyataan dan kesepakatan kinerja antara
Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Ditjen P2P pada akhir Tahun
2019. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi disusun berdasarkan pada indikator
yang tertuang dalam RAK dan Renja serta telah mendapat persetujuan anggaran. Target-
target kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi dalam
dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 3Perjanjian Kinerja
Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2019
No Sasaran Indikator Kegiatan Target1. Bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkapPersentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
93%
2. Kabupaten/Kota melaksanakan surveilans penyakit potensial KLB dan melakukan respons terhadap sinyal kewaspadaan (alert) yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons)
Persentase respons terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert) penyakit potensial KLB yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)
80%
3. Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging
6
4. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar
95%
Jumlah Kab/Kota dengan IR DBD ≤ 49 per 100.000
6
Kabupaten/kota intervensi stunting yang melakukan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat
3
7. Menurunnya penyakit menular langsung
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
91%
Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
79%
Persentase kasus HIV yang diobati 55%Persentase kab kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko
80%
Presentase Kabupaten/Kota yang 50 % Puskesmasnya Melaksanakan tatalaksana Standar Pnemonia
60%
12. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah
50%
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
50%
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
50%
Persentase puskesmas yang 50%
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201922
melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahunPersentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
30%
17. Meningkatnya kesehatan jiwa dan meningkatnya pencegahan penyalahgunaan napza
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
3
18. Meningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pencegahan danPengendalian Penyakit
Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
100%
Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2019 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp. 7.017.208.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu
Rupiah).
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201923
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja
Pada bab ini disajikan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja per setiap indicator
(yang terdapat dalam perjanjian kinerja 2019):
Target dan Capaian Kinerja Tahun 2019
No Indikator Kegiatan Target Capaiani.
ii.Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
93% 91%
2. Persentase respons terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert) penyakit potensial KLB yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)
80% 99%
3. Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging
6 6
4. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar
95% 100%
Jumlah Kab/Kota dengan IR DBD ≤ 49 per 100.000
6 1
Kabupaten/kota intervensi stunting yang melakukan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat
3 3
7. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
91% 92%
Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
79% 100%
Persentase kasus HIV yang diobati 55% 75%Persentase kab kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko
80% 83.3%
Presentase Kabupaten/Kota yang 50 % Puskesmasnya Melaksanakan tatalaksana Standar Pnemonia
60% 83.33%
12. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah
50%
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
50%
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
50%
Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
50%
Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
30%
17. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
3
18. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
100%
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201924
Indikator (1) : Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat Imunisasi Dasar
Lengkap
1. Definisi Operasional : Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
meliputi 1 dosis Hep B pada usia 0-7 hari, 1 dosis BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB (atau
DPT-HB-Hib), serta 1 dosis campak selama kurun waktu 1 tahun
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah bayi 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di
suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup
(surviving infant) di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama di kali 100%
3. Capaian Indikator :
Grafik 1
Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap
Tahun 2019 Provinsi Gorontalo
Capaian Target Kinerja88
89
90
91
92
93
94
95
96
91
95
95.8
Grafik 2
Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap
Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2019
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201925
20172018
2019
808284868890929496
91.592
95
87
85.3
91
Target Capaian
Tahun 2019 capaian indikator Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat
Imunisasi Dasar Lengkap adalah sebesar 91%, hal ini belum mencapai target. Tetapi jika di
bandingkan dengan capaian tahun sebelumnya Capaian tahun ini mengalami kenaikan.
Hal – hal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja adalah:
1) Pelaksanaan Kampanye MR, yang langsung dan tidak langsung ikut berkontribusi dalam
pencapaian target imunisasi rutin
2) Adanya komitmen pemerintah daerah dalam program imunisasi
3) Keterlibatan kader kesehatan untuk program imunisasi sudah berjalan dengan baik di
beberapa kab/kota
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indikator yang tertuang dalam RKA K/L
Tahun 2019 adalah:
1) Pelatihan/Workshop Pelaksanaan Imunisasi Rutin
2) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Imunisasi
3) Workshop Petugas Imunisasi dalam Rangka Pengenalan Antigen Baru
4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi dalam Rangka Pengenalan Antigen Baru
Untuk indikator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2018
- 2022 berbeda dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sehingga tidak dapat
dibandingkan. Di dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang menjadi indikator
adalah Jumlah Kabupaten / Kota yang Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization
(UCI) 100% dan ditarget 6 kabupaten/Kota. Untuk Tahun 2019 belum ada kabupaten/kota
dengan cakupan UCI 100%
Capaian indikator Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat Imunisasi Dasar
Lengkap berdasarkan target nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI
Tahun 2015 – 2019, sudah mencapai target nasional (92,5%)
Kinerja indikator Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat Imunisasi Dasar
Lengkap sebesar 95.8%, jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201926
Layanan Imunisasi sebesar 99.14%, berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar
13.34%
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Imunisasi adalah:
1) Perbedaan data sasaran Pusdatin yang selisih dengan data rill di Kab/Kota.
2) Adanya kelompok – kelompok penolakan terhadap imunisasi dari aspek halal dan haram
serta ketakutan masyarakat terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
3) Terdapat wilayah yang sulit dijangkau (pulau dan pegunungan) dengan keterbatasan alat
transportasi.
4) Pelaksanaan Kampanye MR, yang lansung dan tidak langsung ikut berkontribusi dalam
pencapaian target imunisasi rutin
5) Belum semua Kabupaten/Kota menerbitkan regulasi tentang penguatan program imunisasi
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:
1) Advokasi untuk lebih meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya
peningkatan cakupan imunisasi
2) Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat untuk melengkapi imunisasi dasar
3) Memperkuat jejaring internal dan eksternal dalam penanganan kasus KIPI
Indikator (2): Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal Kewapadaan Dini
Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Mencegah terjadinya KLB di Kabupaten/Kota
1. Definisi Operasional : Persentase respon atas sinyal kewaspadaan dini pada Sistem
Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah
sinyal kewaspadaan dini yang muncul pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)
Puskesmas di kab/kota tersebut di atas di kali 100%.
3. Capaian Indikator :
Grafik 3
Persentase Alert yang direspon Provinsi Gorontalo Tahun 2019
TargetCapaian
Kinerja
0
20
40
60
80
100
120
140
8099
123.7
Grafik 4
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201927
Persentase Alert yang direspon Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2019
2017 2018 20190
102030405060708090
10075
80 8092 92.9 99
Target Capaian
Tahun 2019 capaian indikator Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal
Kewapadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Mencegah terjadinya KLB di
Kabupaten/Kota adalah sebesar 99 %, sudah melampaui target. Capaian tahun ini meningkat
jika dibandingkan dengan capaian 2 tahun kebelakang, dan ini melebihi target tahun 2019
sebesar 80%.
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja adalah:
1) Meningkatnya kesadaran dan motivasi petugas surveilans PKM dan Kab/Kota untuk
mengirim dan menganalisis laporan mingguan SKDR.
2) Dinkes Provinsi memberikan laporan umpan balik SKDR secara mingguan ke Kab/Kota
3) Adanya dukungan dari pemangku kebijakan (Kepala dinas dan Kepala Bidang P2P) baik di
Kab/Kota maupun di Provinsi terhadap SKDR
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indikator yang tertuang dalam RKA K/L
Tahun 2019 adalah:
1) Penyelidikan Epidemiologi KLB dan Wabah
2) Melakukan pelatihan bagi petugas dalam rangka kewaspadaan dini dan respon
Untuk indikator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2018
– 2022 berbeda dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sehingga tidak dapat
dibandingkan. Di dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang menjadi indikator
adalah Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB dan dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <
24 Jam dengan target sebesar 100% dan capaian pada Tahun 2019 sebesar 100%.
Capaian indikator Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal Kewapadaan Dini
Kejadian Luar Biasa (KLB) berdasarkan target nasional yang tertuang dalam Renstra
Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 – 2019, sudah mencapai target nasional (80%)
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201928
Kinerja indikator Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal Kewapadaan Dini
Kejadian Luar Biasa (KLB) sebesar 123.7%, jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian
realisasi anggaran Layanan Respon KLB dan Wabah sebesar 99.7% yang berarti terdapat
efisiensi sumber pembiayaan sebesar 24%
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Respon Penanggulangan terhadap Sinyal
Kewapadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah :
1) Keterbatasan Dana untuk kegiatan respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan
dini kejadian luar biasa baik dari APBD maupun APBN
2) Keterbatasan kapasitas Petugas
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1) Komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pengiriman data SKDR tahun 2020.
2) Melakukan analisis dan umpan balik data/informasi secara regular di setiap jenjang (Dinkes
Provinsi, Dinkes Kab/Kota dan Puskesmas).
3) Pemanfaatan hasil analisis untuk evaluasi program dan evaluasi penanggulangan KLB
penyakit menular secara berjenjang.
4) Mengupayakan pembiayaan pengiriman sms/tlp untuk laporan mingguan ataupun untuk
kegiatan verifikasi alert/sinyal melalui dana BOK Puskesmas.
Mengupayakan pertemuan “ refreshing”/review setiap tahunnya baik di tingkat Kab/Kota maupun
di tingkat Provinsi baik bersumber APBN maupun APBD
Indikator (3): Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan
pengendalian Penyakit Infeksi Emerging
1. Definisi Operasional : Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 2 yakni TGC aktif dan
melakukan pengamatan mingguan
2. Rumus/Cara perhitungan : Akumulasi Jumlah Kab/Kota yang mapu melaksanakan Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging
3. Capaian Indikator :
Grafik 5
Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian
Penyakit Infeksi Emerging
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201929
Target Capaian kinerja0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
6 6
100
Grafik 6
Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian
Penyakit Infeksi Emerging
20172018
2019
0
1
2
3
4
5
6
4
6 66
66
Target Capaian
Tahun 2019 capaian indikator jumlah kabupaten kota yang mampu melaksanakan pencegahan
dan pengendalian Penyakit Infeksi Emerging adalah sebesar 6, sudah mencapai target. Dan hal
ini sejalan dengan target tahun 2019 sebesar 6 kabupaten /kota
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja adalah:
1) Sudah membentuk TGC
2) Melakukan advokasi dengan lintas sector terkait
3) Petugas kesehatan selalu siap 1 X 24 jam dengan adanya rumor PIE
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indikator yang tertuang dalam RKA K/L
Tahun 2019 adalah melakukan verifikasi sinyal kewaspadaan diniyaiti verifikasi rumor PIE
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201930
Capaian indikator Persentase Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit infeksi emerging adalah 100 % dimana capaian tersebut sesuai dengan
target yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019.
Adapun kinerja indicator jumlah kab/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit infeksi emerging sebesar 100%, jika dibandingkan antara kinerja
dengan capaian realisasi anggaran layanan PIE sebesar 99,79% yang berarti terdapat efisiensi
sumber pembiayaayn sebesar 0.21 %
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit
infeksi emerging di kab/kota adalah:
1) Belum adanya anggaran yang menunjang kegiatan tersebut
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:
1) Melakukan sosialisasi ditingkat kab/kota serta dengan lintas sector terkait
2) Selalu berkoordinasi dengan petugas kesehatan yang di fasyankes.
Indikator (4): Persentase Jumlah Kasus Malaria Positif yang diobati sesuai standart
4. Definisi Operasional : Jumlah kasus malaria positif yang diobati baik dengan pemeriksaan
mikroskopis maupun dengan RDT yang mendapatkan pengobatan sesuai standart dalam kurun
waktu 1 tahun
5. Rumus/Cara perhitungan : jumlha kasus malaria positif baik dengan pemeriksaan mikroskopis
maupun RDT yang mendapatkan pengobatan sesaui standar dibagi jumlah kasus malaria positif
yang ditemukan dikali 100%
6. Capaian Indikator :
Grafik 7
Persentase Jumlah Kasus Malaria Positif yang diobati sesuai standart tahun 2019 di
Provinsi Gorontalo
TargetCapaian
Kinerja
889092949698
100102104106
95
100
105.26
Grafik 8
Persentase Jumlah Kasus Malaria Positif yang diobati sesuai standart tahun 2017-
2019 di Provinsi Gorontalo
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201931
2017 2018 201992
93
94
95
96
97
98
99
100
95 95 95
97
100 100Target Capaian
Tahun 2019 capaian indikator jumlah persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai
standart adalah sebesar 100%, sudah melebihi target yaitu 95%.
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja adalah:
4) Ketersediaan Obat Anti Malaria di fasyankes yang cukup
5) Jejaring informasi terkait cara mendapatkan Obat Anti Malaria yang sudah mulai berjalan
dengan baik
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indikator yang tertuang dalam RKA K/L
Tahun 2019 adalah:
1) Diagnosa dan Tatalaksana Pengobatan Malaria
2) Penyelidikan Epidemiologi (PE)
3) Sediaan Darah Mikroskop yang diuji Silang (% Sensitivitas, Spesifitas, Akurasi Spesies)
4) Survei Darah Massal Malaria (Angka Parasite Rate)
Untuk indikator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2018
– 2022 berbeda dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sehingga tidak dapat
dibandingkan. Di dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang menjadi indikator
adalah Jumlah tenaga mikroskopis malaria yang dilatih sebanyak 20 petugas pada Tahun 2019
sebanyak 20 orang, jadi sudah mencapai target.
Capaian indikator Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati 100% Sudah melampaui
Standar berdasarkan target nasional yang tertuang dalam Janji Presiden, sudah mencapai target
nasional (95%)
Kinerja indikator Jumlah persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar jika
dibandingkan antara capaian kinerja 105,26% dengan capaian realisasi anggaran Layanan
Pengendalian Penyakit Malaria sebesar 99.,10% yang berarti terdapat efisiensi sumber
pembiayaan sebesar 6,16%
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201932
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Malaria adalah:
2) Laporan stock out obat belum semua Kabupaten/Kota melaporkan secara tepat waktu
sehingga Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo belum maksimal dalam mengevaluasi stock
out obat
3) Di beberapa fasyankes Swasta dan Pemerintah masih melakukan pengobatan malaria belum
sesuai standar
4) Tenaga Medis dan Paramedis yang telah dilatih dalam penatalaksanaan kasus malaria
banyak yang berpindah
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:
3) Monitoring dan Evaluasi Program Malaria yang dilakukan baik oleh Provinsi maupun
Kab/Kota terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
4) Sosialisasi Tatalaksana Kasus Malaria Terkini kepada organisasi profesi melalui pertemuan
yang dilaksanakan di tingkat provinsi
5) Sosialisasi Tatalaksana Kasus Malaria Terkini kepada dokter – dokter Spesialis Penyakit
Dalam Puskesmas dan RS baik pemerintah maupun swasta
6) Penemuan secara dini Kasus Positif Malaria di masyarakat melalui MBS dan Surveilans
Migrasi
Indikator (5) : Jumlah Kab/Kota dengan IR DBD ≤ 49 per 100.000
1. Definisi Operasional : Jumlah Kab/Kota dengan angka yang menunjukkan kasus atau kejadian
penyakit DBD dalam suatu populasi pada waktu tertentu ≤ 49 per 100.000
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah penduduk kab/kota dengan IR DBD ≤ 49 per 100.000 dalam
satu tahun
3. Capaian Indikator :
Grafik 9
Jumlah Kab/Kota dengan IR DBD ≤ 49 per 100.000 tahun 2019 Provinsi Gorontalo
Target Capaian Kinerja0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
6
1
16.66
Grafik 10
Jumlah Kab/Kota dengan IR DBD ≤ 49 per 100.000 tahun 2017 - 2019 Provinsi Gorontalo
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201933
2017 2018 20190
1
2
3
4
5
6
6 6 6
2 2
1
Target Capaian
Tahun 2019 capaian indikator jumlah kab/kota dengan IR DBD ≤ 49 per 100.000 adalah
sebesar 16,66 hal ini tidak mencapai target yang ditentukan oleh nasional yaitu 6 kab/kota
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja adalah:
1) Strategi khusus pada daerah kantong kusta khususnya berada di lokasi yang sulit dijangkau.
2) Menjalin dukungan lintas program dan lintas sector.
3) Melakukan edukasi dan pendekatan untuk melawan stigma pada penderita dan stigma
masyarakat terhadap penderita kusta.
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indikator yang tertuang dalam RKA K/L
Tahun 2019 adalah:
1) Pertemuan sosialisasi wilayah Bebas Jentik dengan Akselerasi pelaksanaan G1R1j dengan
mengundang peserta di kab/kota dengan penyerapan anggran sebesar Rp. 65.210.000,-
dimana dilaksanakan
2) Penyelidikan Epidemiologi
Indicator kab/kota ID DBD ≤ 49 per 100.000 tidak tercapai tahun 2019 yakni target Insidens
Rate (IR) harus ≤ 49 per 100.000 penduduk hanya ada 1 kota yang mencapai yakni kota
Gorontalo 48,82 per 100.000 penduduk. Sehingga target indicator persentase kab/kota yang
mencapai IR ≤ 49 per 100.000 penduduk yakni 66% hanya mencapai 16,66%. Capaian ini
mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 33,33% atau 2
kabupaten.
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jumlah kab/kota dengan ID DBD ≤ 49 per
100.000 adalah:
1) Kegiatan pencegahan DBD aktif dilakukan jika kasus semakin meningkat
2) Belum tersosialisasinya gerakan 1 rumah 1 jumantik kepada masyarakat
3) Seringnya keterlambatan tatalaksana akibat keterlambatannya masyarakat dalam engakses
layanan kesehatan
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201934
1) Tingginya kasus pada laporan tetapi tidak dapat dipastikan apakah yang terlapor itu kasus
DBD atau hanya kasus DD
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:
1) Memperluas cakupan kegiatan advokasi dan sosialisasi serta pertemuan sosialisasi wilayah
bebas jentik dengan akselerasi pelaksanaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J)
2) Tersosialisasinya G1R1J di petugas kesehatan
3) Mempererat integrasi program dengan program lain
4) Menganggarkan dan melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara rutin
5) Meningkatkan promosi dan sosialisasi serta peran media KIE
Indikator (6) : Jumlah Kab/Kota intervensi stunting yang melakukan POPM Cacingan
dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat
1) Definisi Operasional : jumlah kab/kota intervensi stunting yang melaksanakan POPM
Cacingan dengan Cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat usia 1 – 12 tahun dalam kurun
waktu 1 tahun
2) Rumus/Cara perhitungan : jumlah kab/kota intervensi stunting yang melaksanakan POPM
Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat dalam kurun waktu satu tahun
3) Capaian Indikator :
Grafik 11
Persentase Jumlah Kab/Kota Intervensi Stunting yang melakukan POPM Cacingan
dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat tahun 2019 Provinsi Gorontalo
TargetCapaian
Kinerja
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
33
100
Grafik 12
Persentase Jumlah Kab/Kota Intervensi Stunting yang melakukan POPM Cacingan
dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat tahun 2017 - 2019 Provinsi Gorontalo
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201935
20172018
2019
0
0.5
1
1.5
2
2.5
33
33
33
3
Target Capaian
Tahun 2019 Capaian indikator Persentase cakupan Kab/Kota tentang Intervensi Stunting yang
melakukan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat obat tahun adalah
sebesar 100%, mencapai target 3 kab/kota melakukan intervensi stunting yang melakukan
POPM cacingan, .
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja adalah:
1) Strategi khusus pada daerah kantong kusta khususnya berada di lokasi yang sulit dijangkau.
2) Menjalin dukungan lintas program dan lintas sector.
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indikator yang tertuang dalam RKA K/L
Tahun 2019 adalah:sosialisasi dan Monev POPM filariasis dan kecacingan pada daerah
intervensi stunting dan pelaksanaan POPM filariasis dan kecacingan
Kinerja indicator Persentase kab/kota intervensi stunting yang melakukan POPM cacingan
dengan cakupan ≥75% dari sasaran minum obat sebesar 100%, jika dibandingkan antara
kinerja dengan capaian realisasi anggaran Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
cacingan sebesar 98,40% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 1,6 %.
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kab/kota intervensi stunting yang
melakukan POPM cacingan dengan cakupan ≥75% dari sasaran minum obat adalah:
2) Kurangnya komitmen politik dan alokasi sumber dana
3) Angka mutasi petugas kesehatan yang tinggi
4) Belum maksimalnya kemitraan dengan organisasi profesi, RS dan praktek dokter swasta
dalam menciptakan pelayanan cacingan yang komprehensif dan terstandar
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:
1) Melakukan advokasi dengan daerah stunting yaitu Kab. Gorontalo, KAb. Boalemo dan
Kab. Pohuwato
6) Mempererat integrasi program dengan program lain
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201936
7) Menganggarkan dan melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara rutin
8) Meningkatkan promosi dan sosialisasi serta peran media KIE
9) Memperkuat jejaring kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi
agar memperoleh dukungan dalam pelaksanaan program sesuai dengan tupoksi masing-
masing
Indikator (7) : Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
4) Definisi Operasional : Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat (cacat tingkat 0) diantara total kasus
baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu 1 (satu) tahun
5) Rumus/Cara perhitungan : Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan (cacat tingkat
0) dibagi jumlah kasus baru yang ditemukan dalam periode 1 tahun di kali 100%
6) Capaian Indikator :
Grafik 13
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat 2019 Provinsi Gorontalo
Target Capaian Kinerja8486889092949698
100102
9192
101.1
Grafik 14
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat 2017-2019 Provinsi
Gorontalo
2017 2018 201984
86
88
90
92
94
96
98
88
91 9190.4
96
92.15
Target Capaian
Tahun 2019 capaian indikator Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
adalah sebesar 92%, mencapai target capaian tahun ini meningkat demikian jika dibandingkan
dengan capaian 2 tahun kebelakang,
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201937
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja adalah:
3) Strategi khusus pada daerah kantong kusta khususnya berada di lokasi yang sulit dijangkau.
4) Menjalin dukungan lintas program dan lintas sector.
5) Melakukan edukasi dan pendekatan untuk melawan stigma pada penderita dan stigma
masyarakat terhadap penderita kusta.
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indikator yang tertuang dalam RKA K/L
Tahun 2018 adalah: Intensifikasi Penemuan Kasus dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Kusta (Pelaksanaan Intensifikasi Penemuan Kasus di Kab/Kota, Pertemuan Evaluasi
Program da Validasi Data Cohort Tingkat Provinsi, dan Bimbingan Teknis dan atau Validasi
Data)
Untuk indikator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2018
– 2022, indikator untuk Program Kusta sama dengan yang tercantum pada RENSTRA
Kementerian Kesehatan yaitu penemuan kasus kusta tanpa cacat sebesar 91% pada tahun 2018
dan sudah mencapai target.
Capaian indicator Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat berdasarkan
target nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019,
tidak mencapai target nasional (91%).
Kinerja indicator Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat sebesar 101,1%,
jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran Layanan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Kusta sebesar 99,10% yang berarti terdapat efisiensi sumber
pembiayaan sebesar 2 %.
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Kusta adalah:
2) Kurangnya komitmen politik dan alokasi sumber dana
3) Angka mutasi petugas kesehatan yang tinggi
4) Belum maksimalnya kemitraan dengan organisasi profesi, RS dan praktek dokter swasta
dalam menciptakan pelayanan kusta yang komprehensif dan terstandar
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:
10) Memperluas cakupan kegiatan advokasi dan sosialisasi serta pelaksanaan Intensifikasi
Penemuan Kasus Kusta dan Frambusia.
11) Mempererat integrasi program dengan program lain
12) Menganggarkan dan melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara rutin
13) Meningkatkan promosi dan sosialisasi serta peran media KIE kepada penderita, keluarga
penderita, dan masyarakat untuk menghilangkan stigma kusta
Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 201938
14) Memperkuat jejaring kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi
agar memperoleh dukungan dalam pelaksanaan program sesuai dengan tupoksi masing-