INTEGRASI SISTEM INFORMASI PADA PEMERINTAHAN DENGAN
E-GOVERNMENTPAPER TOPIK-TOPIK LANJUTANDisusun oleh:
Dennis
1501163382
2011
Elvirda Aryanti
1501148255
2011Firda Aulia
1501202950
2011Hendry
1501156906
2011Kevin
1501144875
2011Michael Julius
1501155733
2011
UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
JAKARTA
2014ABSTRACT
In the assessment of the National Information Technology
Framework which is compiled by the National Development Planning
Agency , one of the pillars that need to be established is the
Electronic Government ( E-Government ) for Good Governance with the
aim to accelerate the establishment of an implementation of good
governance , efficient , and effective . National Coordinating
Agency for Information Technology ( BKTIN ) has also established a
working group developing the field of E -government has the duty
and function to coordinate everything related to the E-Government .
In the process of implementing the E -Government , Indonesia still
faces obstacles such as eksisnya islands of information ,
inadequate security system and no audit ,inconsistency of data and
information , as well as inadequate infrastructure , so that the
necessary strategies to address , namely the standardization of e
-Government . This paper discusses pengetian E -Government ,
E-Government development conditions in Indonesia , as well as
standardization strategy of E-Government application .
Key Word: E-Goverment, standardisasi, change management
ABSTRAK
Dalam kajian Kerangka Teknologi Informasi Nasional (National IT
Framework) yang disusun oleh BAPPENAS, salah satu pilar yang perlu
dibentuk adalah Electronic Government (E-Government) for Good
Governance dengan tujuan dapat mempercepat terbentuknya suatu
pelaksanaan pemerintahan yang baik, efisien, dan efektif. Badan
Koordinasi Teknologi Informasi Nasional (BKTIN) juga telah
membentuk bidang kelompok kerja pengembangan E-Government yang
memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan segala sesuatu
yang berkaitan dengan E-Government. Dalam proses implementasi
E-Government, Indonesia masih menghadapi kendala-kendala seperti
eksisnya pulau-pulau informasi, sistem keamanan tidak memadai dan
tidak ada audit,
inkonsistensi data dan informasi, serta infrastruktur yang tidak
memadai, sehingga diperlukan strategi untuk mengatasinya, yaitu
standardisasi E-Government. Makalah ini membahas pengetian
E-Government, kondisi pengembangan E-Government di Indonesia, serta
strategi standardisasi aplikasi E-Government.
Kata kunci: E-Goverment, standardisasi, change management
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintah merupakan sekelompok orang yang biasa disebut sebagai
wakil rakyat, yang memiliki kuasa dalam sebuah wilayah tertentu
untuk membuat, mengatur, dan menerapkan hukum atau aturan pada
wilayah tertentu. Sebagai wakil rakyat, pemerintah perlu
mendengarkan suara rakyat dan juga menerapkan suara-suara rakyat
untuk mencapai tujuan negara dan pelayanan terhadap masyarakatnya.
Pemerintahan tidaklah terdiri dari satu instansi atau satu
organisasi, melainkan terdiri dari banyak instansi dan banyak
organisasi. Maka oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar
organisasi atau instansi untuk melaksanakan pemerintahan yang baik
dan benar demi kelangsungan masyarakat.
Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan
yang kompleks. Adanya kebutuhan untuk bekerjasama antar organisasi
atau isntitusi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Agar
kegiatan pemerintahan berjalan efektif dan efisien maka munculah
sebuah pemikiran perlunya atau adanya kebutuhan sistem informasi
untuk membantu kegiatan proses bisnis dalam pemerintahan. Sistem
informasi ini dibutuhkan dalam cakupan G2G (Government to
Goverment) dalam membantu antar organisasi atau instansi dalam
melakukan pertukaran data yang berkaitan dengan pemerintahan.
Pengembangan proses bisnis dalam pemerintahan antara Government
melalui e-Government merupakan kegiatan dalam rangka upaya
pengembangan penyelenggaraa pemerintah dengan menggunakan teknologi
atau yang berbasis elektronik dengan tujuan meningkatkan mutu dan
kualitas pelayanan terhadap rakyat atau masyarakatnya secara
efektif dan efisien.
Proses pertukaran data antar sistem informasi pada organisasi
atau instansi pemerintahan adalah salah satu latar belakang dari
pembuatan sistem integrasi pada pemerintahan untuk melengkapi suatu
informasi yang utuh dari pertukaran data tersebut. Sangat
diharapkan nantinya agar kegiatan pertukaran data antar sistem
organisasi atau instansi berjalan dengan cepat dan benar.
Permasalahannya, pada saat ini data yang ada dalam pemerintahan
tersebar pada setiap unit instansi pengelola maupun penyelenggara
kegiatan pemerintah. Maka dibutuhkan sistem e-Government untuk
melakukan integrasi sistem antar instansi tersebut.
Integrasi sistem informasi untuk membantu proses bisnis
pemerintahan diatas dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan
seluruh data dalam satu database sehingga dapat lebih mudah untuk
diakses dan dibantu dengan hak akses setiap organisasi atau
instansi.1.2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembahasan tentang integrasi sistem informasi pada
universitas dalam penulisan ini adalah:
1. Analisis permasalahan dalam kabupaten yang membutuhkan
penerapan e-government untuk pengintegrasian sistem informasi:
Layanan perijinan yang ada di setiap daerah pada kenyataannya
masih memiliki keterbatasan dalam pelayanannya. Hal ini perlu
ditingkatkan mengingat tingginya kompetisi bisnis di tingkat lokal
dan nasional. Seperti di kabupaten Sragen pemberian izin investasi
oleh seorang stakeholder penanganannya kurang efektif dikarenakan
kurangnya dukungan pemerintah untuk menangani kondisi seperti ini.
Padahal jika investasi ini dikelola dengan baik akan meningkatkan
eksistensi daerah tersebut.2. Pengintegrasian sistem informasi pada
pemerintahan dengan menggunakan e-government:
Pengintegrasian sistem informasi pada pemerintahan dengan
menggunakan e-government. Seperti yang sudah diterapkan di
kabupaten Sragen yaitu mengembangkan One Stop Service (OSS). Yaitu
sebuah institusi yang memberikan dukungan dalam pengembangan
kualitas pelayanan perizinan terintegrasi. OSS ini akan memiliki
andil dalam perbaikan kualitas dan kuantitas investasi di
Indonesia. Maka untuk menangani kasus perizinan yang tidak
terintegrasi seperti yang terjadi di kabupaten Sragen dapat
membangun institusi seperti OSS yang dapat menguatkan sistem dan
informasi dalam menganalisis kebutuhan dan melakukan penilaian di
tiap level kebijakan pemerintah serta OSS dapat membantu
mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari pelayanan perijinan
usaha dan investasi. Manfaat lain one stop service ini adalah dapat
mengintegrasikan jaringan data dan informasi yang luas antar
stakeholder dalam dunia investasi lokal dan nasional.1.3 Tujuan dan
manfaat
Tujuan dari pengembangan sistem e-Government adalah:1.
Memperbaiki pendistribusian informasi lintas organisasi dalam
pemerintahan Indonesia2. Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan
publik dengan bantuan teknologi informasi3. Dengan e-Government
seluruh proses bisnis pemerintahan di Indonesia dapat berjalan
secara efektif dan efisien.4. Memberikan pelayanan tanpa adanya
campur tangan pegawai institusi publik dan sistem antrian yang
panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan sederhana5.
Mendukung terciptanya good governance6. Mengurangi korupsi dengan
cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga
pemerintahan serta memperluas partisipasi masyarakat.Dan dengan
demikian akan bisa meningkatkan mutu pemerintahan dalam bersaing
dengan negara-negara yang maju lainnya dengan memanfaatkan Sistem
Informasi tersebut.Manfaat yang hendak didapat dari pengembangan
sistem e-Government adalah:
1. Pembuatan, pengelolaan, dan pendistribusian data, infromasi
sistem manajemen dan proses bisnis pemerintahan dilakukan secara
elektronis2. Pemanfaatan kemajuan teknologi terkini membuat
pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat dan lebih murah1.4
MetodeMetode yang digunakan untuk pengembangan e-Government adalah
melakukan pendataan setiap organisasi dan instansi pemerintahan di
Indonesia dan melakukan analisis terhdapat proses bisnis
pemerintahan yang akan dikembangkan dengan menggunakan
e-Government.BAB 2
LANDASAN TEORI2.1 Teori - Teori Umum
Dalam menganalisa dan merancang sebuah sistem informasi
diperlukan teori-teori umum yang akan menjadi dasar pengetahuan
dalam melakukan analisa dan perancangan tersebut. Berikut
penjabaran teori-teori umum yang berkaitan dengan sistem
informasi.
2.1.1 Pengertian SistemMenurut OBrien dan Marakas (2009, p26),
Sistem adalah kumpulan dari komponen komponen yang saling
berhubungan dengan ruang lingkup yang jelas, bekerja bersama sama
untuk mencapai sekumpulan tujuan dengan menerima input dan
menghasilkan ouput dalam sebuah proses transformasi yang sudah
diatur.
Menurut Satzinger, Jackson, & Burd (2004,p6), sistem adalah
sekumpulan komponen terpisah yang menjalankan suatu fungsi secara
bersamaan untuk mencapai suatu hasil akhir.
Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling
terhubung dan terintegrasi satu sama lain untuk mencapai suatu
tujuan yang sama.
2.1.2 Pengertian Informasi
Informasi memiliki manfaat dan peranan yang sangat dominan di
dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Informasi yang diolah
dengan baik akan sangat berguna untuk end user yang membutuhkannya
sehingga informasi tersebut dapat digunakkan untuk mempermudah
pekerjaan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Informasi
yang jelas dan akurat pun sangat diperlukan dalam mendukung proses
pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dan perusahaan. Maka
dari itu pengolahan informasi yang baik tentunya akan sangat
diperlukan sehingga informasi menjadi berguna sesuai dengan
kebutuhan masing masing pengguna informasi. Hal ini didukung sesuai
dengan pendapat OBrien dan Marakas (2009,p34), Informasi adalah
sebuah tempat data yang memiliki arti dan berguna untuk pengguna
akhir (end user).
2.1.3 Pengertian Sistem Informasi
Sistem Informasi adalah kombinasi dari orang, hardware,
software, jaringan komunikasi, sumber daya data, dan aturan serta
prosedur yang teratur untuk menyimpan, menerima, mengubah, dan
menyebarkan informasi di dalam sebuah organisasi. (OBrien dan
Marakas, 2009, p35)
Sementara, berdasarkan pendapat Satzinger, Jackson, & Burd
(2004,p7), sistem informasi merupakan sekumpulan komponen terpisah
yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan
menyediakan output berupa informasi yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan tugas tugas bisnis.
Maka, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah kombinasi
dari komponen yang terpisah (orang, hardware, software, jaringan
komunikasi, sumber daya data, dan aturan serta prosedur) yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengolahan data serta pendukung
kegiatan bisnis di dalam suatu organisasi dimana nantinya data yang
ada dikumpulkan dan diproses sehingga dapat menjadi informasi yang
berguna untuk didistribusikan dan digunakan oleh pengguna.
6.14 Pengertian PemerintahSecara etimologis kata pemerintahan
berasal dari kata perintah. Yaitu melakukan pekerjaan menyuruh atau
perkataan yang menyuruh melakukan sesuatu, badan yang melakukan
kekuasaan memerintah/kekuasaan memerintah suatu negara. Perbedaan
pemerintah dengan pemerintahan adalah jika pemerintah dapat
diartikan sebagai kekuasaan memerintah suatu negara, sedangkan
pemerintahan sebagai perbuatan atau cara dalam memerintah.
6.15 Pengertian e-Government
Menurut The World Bank Group E-government mengacu pada
penggunaan oleh instansi pemerintah teknologi informasi (seperti
Wide Are Network, internet, dan mobile computing) yang memiliki
kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan
bagian lain dari pemerintah. Sedangkan menurut Indrajit yang
dikutip dalam makalah Dwi Lestari berjudul Penerapan e-government
pada pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik
e-government adalah aplikasi infomasi dan teknologi komunikasi yang
terdapat di agensi pemerintahan.BAB 3
PEMBAHASAN
Pada pemerintahan terjadi penyebaran data dan informasi pada
setiap unit instansi pengelola maupun instansi penyelenggara
kegiatan pemerintahan. Maka dengan kasus seperti itu terjadi
redudansi data dan kesuliatan untuk akses data satu dengan yang
lain. Sumber data yang tidak terkoordinasi tersebut adalah salah
satu permasalahn yang dapat disolusikan dengan menggunakan
pengembangan sistem yang terintegrasi dengan e-Government.
Integrasi data hanya dapat terlaksana pada ruang lingkup fisik
tertentu, misalnya:
Tersedianya sistem manajemen database
Aplikasi dan database terhubung pada suatu jaringan komputer
Akses informasi menggunakan satu standar protokol yang sama
Ada 2 pola solusi untuk integrasi data dengan keuntungan dan
kerugiannya masing-masing. Dapat dilihat dibawah ini:
Interaksi dalam sistem pelayanan e-Government dibedakan
berdasarkan tingkat kemampuan berikut ini :
Level 1, pelayanan online hanya memberikan informasi, masyarakat
cukup
membaca informasi secara online atau mengunduh.
Level 2, tersedianya formulir secara online yang dapat diunduh,
kemudian
dikembalikan melalui pos, fax, atau email.
Level 3, adanya transaksi individu antara pemakai dan pemberi
layanan,
memungkinkan formulir dapat diisi secara online.
Level 4, multiple transaksi yang mungkin dilakukan karena
pelayanan sudah
terintegrasi antar berbagai lembaga pemerintah dan menunjang
pengolahan
data otomatis.
Secara garis besar dapat diumpamakan, bahwa level 1 dan 2
menitik beratkan
pada pelayanan loket yang belum memiliki proses elektronik,
sedangkan pada
level 3 dan 4 sudah didukung oleh proses elektronik.
Berikut adalah 4 fase dalam penerapan e-Government:
1. Tingkat 1 (Persiapan)
Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada
setiap lembaga.
Sosialisasi situs web untuk internal dan publik.
Pendidikan dan pelatihan SDM menuju penerapan e-Government.
Penyiapan peraturan pendukung.
Dalam fase ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat
ditampilkan dalam website pemerintah.
2. Tingkat 2 (Pematangan)
Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat
interaktif.
Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
Dalam fase ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi,
seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail dalam webite
pemerintah.
3. Tingkat 3 (Pemantapan)
Pembuatan situs web yang brsifat transaksi pelayanan publik.
Pembuatan penyatuan penggunaan (interoperabilitas) aplikasi dan
data dengan lembaga lain.
Dalam fase ini tersedianya aplikasi.formulir untuk transaksi
bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara online mulai
diterapkan.
4. Tingkat 4 (Pemanfaatan)
Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to
Government
(G2G), Government to Bussiness (G2B), Government to Constumers
(G2C).
Pengembangan proses layanan e-Government yang efektif dan
efisien.
Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (best
practice).
Dalam fase ini pelayanan pemerintah meningkat secara
terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah dengan
masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait.
Keuntungan menggunakan e-Government (dalam sisi pemerintah):
Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
(publik)
Meningkatkan hubungan komunikasi antar instansi atau organisasi
pemerintahan
Adanya transparansi data dan laporan pemerintahan dalam rangka
penerapan konsep good governace Memperluas jangkauan pemberian
layanan dan persebaran informasi dengan media internet
Melakukan kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien
Menguragi secara signifikan total biaya administrasi, relasi,
dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya
untuk keperluan aktifitas sehari-hari
Melibatkan masyarakat dan pihak lain sebagai mitra pemerintah
dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata
dan demokratis
Hambatan pelaksanaan dalam menggunakan e-Government:
Kurangnya perhatian terhadap pendokumentasian data dan infromasi
pada pemerintahan
Budaya bertukar informasi yang masih kurang di Indonesia Budaya
mendokumentasikan suatu hal belum ada
Belum seluruh pengguna dalam pemerintahan dapat mengerti dan
memaka teknologi canggih
Pemerintah jarang memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam
teknologi informasi
Infrastruktur yang belum memadai dan masih sangat mahal
Terbatasnya tempat untuk mengakses internet dalam kantor-kantor
pemerintahan
Efisiensi dan produktivitas dalam investasi IT masih kurang
Pengimplementasian e-government secara signifikan dapat
memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat suatu negara secara
khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Tujuan akhir e-government
ini dapat mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional. Serta
mencapai tahap good government. Yaitu dengan kata lain e-government
membantu memenuhi unsur-unsur yang dapat membawa ke tahap good
government. Seperti menjadikan kerangka hukum adil dan diberlakukan
tanpa pandang bulu terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi
manusia, cepat tanggap yaitu lembaga-lembaga pemerintahan harus
berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan, menjembatani
pemerintah dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, lembaga
pemerintahan juga sanggup membuahkan hasil yang menjadi kebutuhan
masyarakat serta penggunaan sumber daya seoptimal mungkin. Hal
inilah yang menjadi unsur-unsur tata pemerintahan yang baik.
Penerapan e-government juga harus diperhitungkan. Pemerintah
harus menganalisis proses mana yang dapat dijalankan secara
komputerisasi. Karena e-government adalah mengotomatisasi semua
unsur yang terdapat dalam sistem informasi dan untuk memperlancar
otomatisasi tersebut maka dipergunakanlah teknologi ICT yang dapat
mendukung yaitu komputer. Namun yang perlu diperhitungkan adalah
sistem informasi yang tidak berbasiskan komputer sudah berjalan
baik karena sistem informasi yang bersifat komputerisasi sifatnya
hanya mendukung saja.
Kebijakan dan strategi pengembangan e-government ini juga diatur
dalam instruksi presiden No. 3 tahun 2003. Dipaparkan 6 strategi
dalam mencapai tujuan strategi e-government. Diantaranya: Strategi
pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang handal serta
menjangkau masyarakat secara luas. Sasarannya adalah peningkatan
kualitas komunikasi ke seluruh negara
Strategi kedua adalah menata sistem kerja pemerintahan daerah
otonom secara holistik. Hal ini bertujuan untuk mengadopsi kemajuan
teknologi informasi secara cepat
Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara
optimal. Tujuannya adalah menstandarisasikan transaksi informasi
antar portal pemerintah
Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan
mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
Tujuannya adalah membantu partisipasi dunia usaha mencapai tujuan
strategis e-government
Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya
manusia
Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara
sistematik secara realistik dan terukur dalam pengembangan
e-government
Untuk melaksanakan kebijakan pengembangan e-government maka
diperlukan penyusunan kebijakan serta peraturan perundang-undangan
secara konsisten dan saling mendukung satu sama lain.Perkembangan
Pelaksanaan E-Government
di Indonesia
Contoh Penerapan e-Gov di Indonesia :
Penayangan hasil pemilu 1999 secara on-line dan real time.
RI-Net. Sistem ini menyediakan email dan akses Internet kepada
para pejabat.
Info RI. Penyedia informasi dari BIKN.
Penggunaan berbagai media komunikasi elektronik (Internet) di
beberapa pemerintah daerah tempat.
Dalam beberapa kurun waktu terakhir ini, pemerintah telah
mengambil langkah-langkah
pengembangan sistem informasi sebagai bentuk inisiatif
pemerintah, yaitu:
1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Nasional (SIMNas) di
akhir tahun 80an yang dimotori oleh Lembaga Pertahanan Nasional
dalam konsep high level menyangkut pengembangan sistem informasi
pemerintahan yang berskala nasional. 45 Prosiding Konferensi
Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi IndonesiaITB, 3-4 Mei
2005
2. Pengembangan Nusantara 21 di tahun 1997 yang didukung Bank
Dunia dalam rangka pengembangan sistem informasi yang bersifat
nasional dengan cakupan
meliputi hampir seluruh bidang kepemerintahan dan bisnis.
3. Pengembangan Information Infrastructure Development Program
yang dimotori oleh Dirjen Postel sebagai langkah pengkajian
pengembangan infrastruktur dalam sistem
informasi untuk mendukung pengembangan E-Government.
4. Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) adalah merupakan langkah
terakhir dalam bentuk elaborasi dan penajaman setiap inisiatif yang
telah dilakukan sehingga akan lebih terfokus pada pengkoordinasian
dan pengintegrasian seluruh sumber daya
sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk membentuk
suatu sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi secara
nasional.
STRATEGI STANDARDISASI APLIKASI E-GOVERNMENT
Pada kerangka konseptual Sisfonas [9], disebutkan bahwa output
yang ingin diperoleh dari implementasi E-Government ini antara
lain: sistem yang terintegrasi, data nasional yang terstruktur,
peningkatan pemanfaatan IT, aksesibilitas & kapasitas, keamanan
dan keandalan, penetrasi layanan dan terjangkau, legitimasi &
dukungan teknis, Dan juga perlu Standarisasi . Dan Riani dkk, telah
mengembangkan kerangka dasar sistem E-Government di Indonesia
berdasarkan prinsip-Prinsip Sebagai Berikut : 1. Reusability, yaitu
membangun sistem yang bersifat fleksible sehingga dapat digunakan
oleh pemerintah berbagai tingkat.
2. Inform, yaitu membangun sistem yang dapat memberikan
informasi lengkap yang terstandardisasi mengenai lembaga
pemerintahan maupun pemerintah daerah setempat, untuk kepentingan
luas
3. Accelerate, yaitu membangun sistem yang dapat menghemat waktu
dalam alur transaksi atau proses kerja rutin.
4. Reduce, yaitu membangun sistem yang dapat mengurangi
biaya-biaya yang tidak perlu (seperti penggunaan dokumen fisik atau
adanya hidden cost), memberikan transparansi biaya, serta
meminimalkan kesalahan dalam transaksi atau proses pembuatan
surat-surat kependudukan.
Improve, yaitu membangun sistem yang dapat meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, kalangan bisnis, lembaga pemerintah
lainnya, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan
bernegara.
Kebutuhan Fungsional
Pemerintah telah menyelesaikan cetak biru aplikasi TI bagi
pemerintah daerah yang diharapkan memberikan petunjuk kepada pemda
dalam menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi atau
electronic government. [4]
Aplikasi E-Government untuk layanan publik yang dimaksud dalam
cetak biru aplikasi TI pemda tersebut antara lain: proses pembuatan
kartu kependudukan (KTP) dan pembayaran pajak dengan Internet yang
diwujudkan dalam single identity number.
Kebutuhan fungsionalnya antara lain sebagai berikut:
Standardisasi pembuatan template situs pemerintah, meliputi
pemilihan fitur-fitur yang ingin dimiliki, pemilihan informasi yang
ingin ditampilkan dalam situs.
Penyediaan informasi pada fitur informasi yang telah
dipilih.
Pemilihan fitur-fitur pelayanan yang ingin dimiliki oleh
pemerintah Dati II suatu daerah yang disesuaikan dengan tingkat
computer literacy daerah tersebut.
Penyediaan sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan
masysrakat, seperti fasilitas jajak pendapat, kritik-saran dan
keluhan, forum diskusi dan lain-lainBAB 4
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Sistem Informasi jika diterapkan pada pemerintahan akan memiliki
nilai strategic serta membantu pengefektifan pengambilan keputusan,
sebagai contohnya yaitu sistem informasi untuk mengintegrasikan
jaringan data dan informasi kepada para stakeholder investasi lokal
dan nasional dapat membantu mengatur investasi-investasi di setiap
daerah. Meningkatkan performa pelayanan dalam mengatur investasi
tersebut sehingga institusi pemerintahan dapat lebih mudah
menjalankan pekerjaannya dengan dibantu e-government tersebut yang
dapat mengintegrasikan data dan informasi yang memang perlu
dikelompokkan.
4.2 Saran
1. Lebih memfokuskan pemanfaatan teknologi informasi terutama
website agar menjadi lebih dinamis
2. Peningkatan kulaitas SDM operator, serta penambahan personil
yang lebih berkompeten di bidang TI.
3. Regulasi baku yang dibutuhkan sebagai pegangan dalam
pengembangan e-governance. 4. Karena dalam e-Government akan
melibatkan berbagai sektor, maka standarisasi menjadi faktor
krusial agar memudahkan interaksi berbagai aplikasi dan
memungkinkan adanya pertukaran data
DAFTAR PUSTAKA
Satzinger, J.W., Jackson, R.B., Burd, S.D. (2005). Object
Oriented Analysis & Design with the Unified Process. United
States of America : Cengage Learning, Inc.
O'Brien, J. & Marakas, G.M.(2009) Introduction to
Information Systems.(5th edition).
New York, NY : McGraw - Hill Irwin.
Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. 2008. Kamus Bahasa
Indonesia.
Jakarta.
Riani, B., Melia, I., dan Ariyanto, W., Pengembangan Prototipe
Standardisasi
Aplikasi E-Government untuk Instansi Pemerintah, Student
Project, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2004.
Hasibuan, Z.A., Electronic Government for Good Governance,
Jurnal Sistem Informasi
dan Manajemen Teknologi Informasi, Vol. 1, Nomor 1, November
2002.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUPAnggota 1DATA PRIBADI
1. Nama Lengkap: Elvirda Aryanti2. Tempat, Tanggal Lahir:
Bandung, 15 April 1993
3. Alamat
: Jalan U No 39 C. Palmerah, Jakarta Barat.4. Jenis Kelamin
: Wanita
5. Telepon/ Handphone: 089657572324RIWAYAT PENDIDIKAN
1. 2011 Sekarang: Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta
2. 2008 2011
: SMAK 1 BPK Penabur Bandung3. 2005 2008
: SMPK 1 BPK Penabur4. 1999 2005
: SDK 1 BPK PenaburRIWAYAT NON PENDIDIKAN
1. 2012
: Wall Street InstitutePENGALAMAN KERJA
1. Februari 2014 Sekarang : Asisten Pengajar Laboratorium Sistem
Informasi , Binus UniversityDATA PRIBADI
6. Nama Lengkap: Firda Aulia
7. Tempat, Tanggal Lahir: Bekasi, 17 Juni 1993
8. Alamat
: Jalan Jakarta Timur dalam XI Blok D 18 No 15. Bekasi Timur.9.
Jenis Kelamin
: Wanita
10. Telepon/ Handphone: 021-8825129/ 081289628684
RIWAYAT PENDIDIKAN
5. 2011 Sekarang: Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta
6. 2008 2011
: SMA Negeri 1 Bekasi
7. 2005 2008
: SMP Negeri 1 Bekasi
8. 1999 2005
: SDN Bekasi Jaya XRIWAYAT NON PENDIDIKAN
1. 2011 2012
: English First B1 Intermediate 1
PENGALAMAN KERJA
1. Februari 2013 Sekarang : Asisten Pengajar Laboratorium Sistem
Informasi , Binus UniversityDATA PRIBADI
1. Nama Lengkap: Kevin Djajaprawira2. Tempat, Tanggal Lahir:
Jakarta, 7 Oktober 19933. Alamat
: Jalan Hidup Baru no 42, Jakarta Utara4. Jenis Kelamin
: Pria5. Telepon/ Handphone: 08998304041RIWAYAT PENDIDIKAN
1. 2011 Sekarang: Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta
2. 2008 2011
: SMA Kristen Yusuf3. 2005 2008
: SMP Kristen Yusuf 4. 1999 2005
: SDN Kristen YusufRIWAYAT NON PENDIDIKAN
1. 2008 2009
: LBPP Lia English CoursePENGALAMAN KERJA
2. Februari 2014 Sekarang : Asisten Pengajar Laboratorium Sistem
Informasi , Binus UniversityDATA PRIBADI
1. Nama Lengkap: Michael Julius 2. Tempat, Tanggal Lahir:
Jakarta, 21 September 19933. Alamat
: Jalan Hanura I No 9, Jakarta Barat 4. Jenis Kelamin
: Pria5. Telepon/ Handphone: 08176437507RIWAYAT PENDIDIKAN
1. 2011 Sekarang: Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta
2. 2008 2011
: SMA Mahatma Gandhi3. 2005 2008
: SMP Mahatma Gandhi 4. 1999 2005
: SDN Mahatma GandhiRIWAYAT NON PENDIDIKAN
1. 2008 2011
: Gandhi Institute English CoursePENGALAMAN KERJA
1. Juli 2011
: SPB Samsung Pekan Raya JakartaDATA PRIBADI
1. Nama Lengkap: Hendry Setiawan 2. Tempat, Tanggal Lahir:
Jakarta, 11 Mei 19933. Alamat
: Jl. Tanah Tinggi 12 No D109,Jakarta Pusat
4. Jenis Kelamin
: Pria5. Telepon/ Handphone: 087738885870RIWAYAT PENDIDIKAN
1. 2011 Sekarang: Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta
2. 2008 2011
: SMA Budi Mulia3. 2005 2008
: SMP St. Paskalis 4. 1999 2005
: SDN St. PaskalisRIWAYAT NON PENDIDIKAN
1. 2005 2008
: Harvard English CoursePENGALAMAN KERJA
2. Februari 2013
: Duta BinusianDATA PRIBADI
1. Nama Lengkap: Dennis 2. Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 24
Mei 19933. Alamat
: Jl. Pademangan 4 gg 25, Jakarta Utara4. Jenis Kelamin
: Pria5. Telepon/ Handphone: 08568882223RIWAYAT PENDIDIKAN
1. 2011 Sekarang: Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta
2. 2008 2011
: SMA SMAK 2 BPK Penabur 3. 2005 2008
: SMP Mahatma Gandhi 4. 1999 2005
: SDN Mahatma GandhiRIWAYAT NON PENDIDIKAN
1. 2008 2010
: Wall Street English CoursePENGALAMAN KERJA
Belum Pernah