E D I S I D E S E M B E R 2 0 1 9
OVERVIEW
irektorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di
bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas
utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan
hibah Pemerintah Republik Indonesia.
Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain
meliputi:
Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah;
Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah;
Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah;
Pengelolaan Debt Swap.
Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah
yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan
Desember 2019
D
E D I S I D E S E M B E R 2 0 1 9
LAPORAN PINJAMAN DAN HIBAH HALAMAN 3 |
KLASIFIKASI
enurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan
dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011
tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman
berupa:
Pinjaman Dalam Negeri
Pinjaman Dalam Negeri (PDN) bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan
Daerah.
Pinjaman Luar Negeri
Pinjaman Luar Negeri bersumber dari:
Kreditor Multilateral
yaitu lembaga keuangan internasional
yang beranggotakan beberapa negara
yang memberikan pinjaman kepada
Pemerintah.
Kreditor Bilateral
yaitu pemerintah negara asing atau
lembaga yang bertindak untuk
pemerintah negara asing yang
memberikan pinjaman kepada
Pemerintah.
Kreditor Swasta Asing (KSA)
yaitu lembaga keuangan asing, lembaga
keuangan nasional, dan lembaga non
keuangan asing yang berdomisili dan
melakukan kegiatan usaha di luar wilayah
Negara Republik Indonesia yang
memberikan pinjaman kepada
Pemerintah berdasarkan perjanjian
pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga
Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).
LPKE
yaitu lembaga yang ditunjuk negara
asing untuk memberikan jaminan,
asuransi, pinjaman langsung, subsidi
bunga, dan bantuan keuangan untuk
meningkatkan ekspor negara yang
bersangkutan atau bagian terbesar dari
dana tersebut dipergunakan untuk
membeli barang/jasa dari negara
bersangkutan yang berdomisili dan
melakukan kegiatan usaha di luar
wilayah Negara Republik Indonesia.
M
E D I S I D E S E M B E R 2 0 1 9
LAPORAN PINJAMAN DAN HIBAH HALAMAN 4 |
PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut:
Hibah Dalam Negeri
yaitu yang berasal dari lembaga
keuangan dalam negeri, lembaga non
keuangan dalam negeri, Pemerintah
Daerah, perusahaan asing yang
berdomisili dan melakukan kegiatan di
wilayah Negara Republik Indonesia,
lembaga lainnya, dan perorangan.
Hibah Luar Negeri
yaitu yang berasal dari negara asing
(bilateral), lembaga di bawah
Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga
multilateral, lembaga keuangan asing,
lembaga non keuangan asing, lembaga
keuangan nasional yang berdomisili dan
melakukan kegiatan usaha di luar wilayah
Negara Republik Indonesia, dan
perorangan.
E D I S I D E S E M B E R 2 0 1 9
LAPORAN PINJAMAN DAN HIBAH HALAMAN 5 |
KILAS KINERJA
elama bulan Desember 2019, aktivitas pengelolaan pinjaman dan hibah terdiri dari:
1) Penandatanganan sembilan perjanjian pinjaman dan empat perjanjian hibah, 2)
Amandemen empat perjanjian pinjaman dan tiga perjanjian hibah, serta 3) Penutupan
satu perjanjian pinjaman.
PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH 1. Penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan Hibah
Perjanjian pinjaman yang ditandatangani dari Januari sampai dengan Desember 2019, sebanyak 36 perjanjian pinjaman luar negeri senilai ekuivalen USD6,07 miliar dengan rincian:
No. Jenis Pinjaman Jumlah
Perjanjian Nilai Pinjaman
(ekuivalen juta USD)
1. Multilateral 12 2.955,22
World Bank 3 1.329,19
Asian Development Bank (ADB) 6 1.487,75
International Fund for Agricultural Development (IFAD)
3 138,28
2. Bilateral 10 1.022,99
Pemerintah Perancis (Natixis dan AFD) 2 95,94
Pemerintah Saudi Arabia (SFD) 3 110,59
Pemerintah Korea (EDCF) 1 98
Pemerintah Austria 3 162,56
Pemerintah Jerman (KfW) 1 555,90
3. KSA/LPKE 14 2.092,23
PT BNI (Persero) Seoul Branch 2 38,25
UBS Switzerland AG 1 26,03
Exim Bank Korea 2 73,53
PT Bank Mandiri Singapore Branch 2 249,90
PT Bank Mandiri Cayman Island Branch
2 1.054,85
PT Bank Mandiri Hongkong Branch 2 183,58
Commerzbank 1 168,18
Credit Agricole, CIB Perancis 2 297,92
Total 34 6.070,44
S
E D I S I D E S E M B E R 2 0 1 9
LAPORAN PINJAMAN DAN HIBAH HALAMAN 6 |
Selain pinjaman luar negeri, terdapat penandatanganan 67 perjanjian realisasi Pinjaman Dalam Negeri senilai Rp9,42 triliun dengan rincian:
No. Lender Jumlah
Perjanjian Nilai Pinjaman
(Triliun Rp)
1. PT BNI (Persero) 24 3,53
2. PT Bank Mandiri (Persero) 43 5,89
Total 67 9,42
Pemerintah Indonesia juga menandatangani tujuh perjanjian hibah senilai ekuivalen USD67,77 juta dengan rincian:
No. Donor Jumlah
Perjanjian Nilai Pinjaman
(ekuivalen juta USD)
1. Hibah Multilateral 6 42,56
World Bank 1 5,90
ADB 3 33,15
IFAD 2 3,51
2. Hibah Bilateral 3 26,72
KfW Jerman 3 44,92
Total 9 87,46
Perjanjian yang ditandatangani pada bulan Desember 2019 berupa penandatanganan
empat Perjanjian Pinjaman Multilateral, empat Perjanjian Pinjaman Bilateral, satu Perjanjian
Realisasi Pinjaman Dalam Negeri, satu Perjanjian Hibah Multilateral dan dua Perjanjian Hibah
Bilateral.
Perjanjian Pinjaman Multilateral pertama yang ditandatangani berupa perjanjian
pinjaman dengan ADB yang digunakan untuk membiayai kegiatan State Accountability
Revitalization Project – Additional Financing senilai USD90,00 juta yang ditandatangani pada
9 Desember 2019 bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan akuntabilitas dan
kepercayaan publik kepada pemerintah melalui peningkatan kapabilitas dan kinerja
pengelolaan keuangan negara. Bertindak sebagai Executing Agency adalah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Perjanjian Pinjaman Multilateral kedua yang ditandatangani berupa perjanjian
pinjaman dengan ADB untuk membiayai kegiatan Leveraging Private Infrastructure
Investment Project senilai USD100,00 juta yang ditandatangani pada 18 Desember 2019
bertujuan untuk mendorong investasi swasta dibidang infrastruktur dengan meningkatkan
E D I S I D E S E M B E R 2 0 1 9
LAPORAN PINJAMAN DAN HIBAH HALAMAN 7 |
ketersediaan produk dan layanan pembiayaan jangka panjang. Bertindak sebagai Executing
Agency adalah PT Sarana Multi Infrastruktur.
Perjanjian Pinjaman Multilateral ketiga yang ditandatangani berupa perjanjian
pinjaman dengan IFAD untuk untuk membiayai kegiatan Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu – Integrated Village Economic Development (TEKAD) senilai EUR29,80 juta yang
ditandatangani pada 23 Desember 2019 bertujuan untuk mendorong pengalokasian dan
pemanfaatan Dana Desa yang lebih partisipatif, inklusif dan efektif dalam rangka
pembangunan sosial ekonomi di lima provinsi. Bertindak selaku Executing Agency adalah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Perjanjian Pinjaman Multilateral keempat yang ditandatangani berupa perjanjian
pinjaman dengan IFAD untuk membiayai kegiatan The Development of Integrated Farming
System in Upland Areas Project senilai EUR44,85 juta yang ditandatangani pada 23 desember
2019 bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani
didaerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan
sistem agrobisnis, dan penguatan sistem kelembagaan. Bertindak selaku Executing Agency
adalah Kementerian Pertanian.
Perjanjian Pinjaman Bilateral pertama yang ditandatangani berupa perjanjian pinjaman
dengan KfW untuk membiayai Fiscal and Public Expenditure Management Program-
Subprogram 3 (FPEMP-3) senilai EUR500,00 juta yang ditandatangani pada 9 Desember 2019
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui belanja sektor sosial dan
infrastruktur publik yang lebih tepat sasaran. Bertindak sebagai Executing Agency adalah
Kementerian Keuangan.
Perjanjian Pinjaman Bilateral kedua yang ditandatangani berupa perjanjian pinjaman
dengan SFD untuk membiayai kegiatan Establishment of University of Bengkulu’s Hospital
Project senilai SAR83,63 juta yang ditandatangani pada 13 Desember 2019 bertujuan untuk
menunjang pendidikan profesi dokter di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas
Bengkulu guna mencetak dokter yang kompeten dan profesional, selain itu juga untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu dengan menambah rujukan
pelayanan kesehatan bagi rumah sakit provinsi, kabupatan dan puskesmas. Bertindak sebagai
Executing Agency adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Perjanjian Pinjaman Bilateral ketiga yang ditandatangani berupa perjanjian pinjaman
dengan Unicredit Bank Austria untuk membiayai kegiatan Development of Maritime
Vocational Training Center Medan senilai EUR12,40 juta yang ditandatangani pada
13 Desember 2019 bertujuan untuk pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim Medan
melalui pengadaan peralatan, pembangunan konstruksi, pelatihan dan technical assisstance.
Bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Ketenagakerjaan.
E D I S I D E S E M B E R 2 0 1 9
LAPORAN PINJAMAN DAN HIBAH HALAMAN 8 |
Perjanjian Pinjaman Bilateral keempat yang ditandatangani berupa perjanjian pinjaman
dengan AFD untuk membiayai kegiatan Development of Meteorogical and Maritime
Information System Phase 2 senilai EUR63,72 juta yang ditandatangani pada
19 Desember 2019 bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi cuaca dan iklim yang
komprehensif, khususnya sistem peringatan dini untuk seluruh wilayah Indonesia serta
meningkatkan penyebarluasan informasi terkait bagi pengguna, antara lain penerbangan,
kelautan serta masyarakat pada umumnya. Bertindak sebagai Executing Agency adalah
Badan Meteorogi, Klimatologi dan Geofisika.
Selain pinjaman luar negeri, pada bulan Desember 2019 juga terdapat
penandatanganan satu Realisasi Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri dengan PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk. untuk pengadaan almatsus di Kepolisian RI senilai IDR19,58 miliar yang
ditandatangani pada 11 Desember 2019.
Selain penandatanganan perjanjian pinjaman, pada bulan Desember 2019 juga
terdapat penandatanganan satu Perjanjian Hibah multilateral dan dua Perjanjian Hibah
Bilateral. Perjanjian Hibah Multilateral yang ditandatangani berupa perjanjian dengan IFAD
untuk kegiatan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu – Integrated Village Economic
Development (TEKAD) senilai EUR1,36 juta yang ditandatangani pada 23 Desember 2019
bertujuan untuk mendorong pengalokasian dan pemanfaatan Dana Desa yang lebih
partisipatif, inclusif dan efektif dalam rangka pembangunan sosial ekonomi di 5 provinsi.
Bertindak selaku Executing Agency adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.
Perjanjian Hibah Bilateral pertama yang ditandatangani berupa perjanjian dengan KfW
untuk kegiatan Forest Program – Social Forestry Support Programme senilai EUR11,5 juta
yang ditandatangani pada 23 Desember 2019 yang bertujuan untuk pengelolaan sosial,
ekologis, dan ekonomi di kawasan hutan tertentu untuk meningkatkan kondisi ekosistem dan
mata pencaharian masyarakat lokal, diterapkan oleh otoritas hutan dan masyarakat. Berlaku
sebagai Executing Agency adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Perjanjian Hibah Bilateral kedua yang ditandatangan berupa perjanjian dengan KfW
untuk kegiatan Emission Reduction in Cities – Advance Solid Waste Management senilai
EUR6,70 juta yang ditandatangani pada 30 Desember 2019 bertujuan untuk peningkatan
kapasitas daerah dan kesiapan teknis (FS) dalam rangka pengelolaan sampah. Bertindak
selaku Executing Agency adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
E D I S I D E S E M B E R 2 0 1 9
LAPORAN PINJAMAN DAN HIBAH HALAMAN 9 |
2. Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah
Perjanjian yang diamandemen pada bulan Desember 2019 terdiri dari dua Perjanjian
Pinjaman Multilateral, satu Perjanjian Pinjaman Bilateral, satu Perjanjian Pinjaman KSA/LPKE,
dua Perjanjian Hibah Multilateral dan satu Perjanjian Hibah Bilateral.
Perjanjian Pinjaman Multilateral yang diamandemen berupa dua Perjanjian Pinjaman
dengan ADB. Perjanjian pertama digunakan untuk kegiatan Neighborhood Upgrading and
Shelter Project-Phase 2 senilai USD74,40 juta. Amandemen berupa partial cancelation
sebesar USD2,08 juta. Bertindak selaku Executing Agency adalah Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat. Perjanjian Pinjaman kedua digunakan untuk kegiatan Public
and Fiscal Expenditure Management Subprogram I senilai USD500,00 juta. Amandemen
berupa perubahan Currency loan dari USD menjadi JPY. Nilai total pinjaman saat ini adalah
JPY54,45 miliar. Bertindak selaku Executing Agency adalah Kementerian Keuangan.
Satu Perjanjian Pinjaman Bilateral yang diamandemen berupa perjanjian dengan SFD
untuk kegiatan Construction of Two University Hospital in Sebelas Maret University and
Andalas University Project senilai SAR135,00 juta. Amandemen berupa partial cancelation
sebesar SAR27,71 juta. Bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Perjanjian Pinjaman KSA/LPKE yang diamandemen berupa perjanjian dengan BNP
Paribas untuk pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan senilai USD4,13 juta.
Amandemen berupa perpanjangan masa laku pinjaman dari 31 Agustus 2019 menjadi 31
Desember 2019.
Selain amandemen perjanjian pinjaman, pada Desember 2019 juga terdapat
amandemen dua Perjanjian Hibah Multilateral dengan Bank Dunia dan satu Perjanjian Hibah
Bilateral. Perjanjian Hibah Multilateral pertama digunakan untuk kegiatan Preparation of
Sustainable Landscape Program in Jambi Project senilai USD1,50 juta. Amandemen berupa
perpanjangan masa berlaku hibah dari 31 Desember 2019 menjadi 31 Desember 2020.
Perjanjian kedua digunakan untuk kegiatan Readiness Fund for the Forest Carbon Partnership
Facility senilai USD3,60 juta. Amandemen berupa perpanjangan masa berlaku hibah dari 30
November 2019 menjadi 31 Desember 2020. Bertindak selaku Executing Agency adalah
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Perjanjian Hibah Bilateral yang diamandemen berupa Perjanjian Hibah dengan KfW
untuk kegiatan Engineering Services of Surabaya Regional Railway Line senilai EUR1,33 juta.
Amandemen berupa perpanjangan masa berlaku hibah dari 31 Desember 2019 sampai
dengan 31 Maret 2020. Bertindak selaku Executing Agency adalah Kementerian
Perhubungan.
E D I S I D E S E M B E R 2 0 1 9
LAPORAN PINJAMAN DAN HIBAH HALAMAN 10
|
3. Penutupan Perjanjian Pinjaman
Pada bulan Desember 2019 terdapat satu Perjanjian Pinjaman Multilateral dengan
masa laku yang telah selesai dan dilakukan penutupan. Perjanjian tersebut adalah Perjanjian
Pinjaman untuk kegiatan Sustainable Management of Agricultural Research and Technology
Dissemination Project . Melalui surat tanggal 3 Desember 2019, World Bank menyampaikan
informasi bahwa pinjaman telah ditutup pada tanggal 14 November 2019 dan sisa dana yang
tidak terpakai sebesar USD2,91 juta telah dibatalkan.
@DJPPRkemenkeu
DJPPRKemenkeu
DJPPRKemenkeu
@djpprkemenkeu