DUKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TERHADAP PERWUJUDAN NAWACITA DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS KEWILAYAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan pada: Rakernas BKPRN 2015 Jakarta, 05 November 2015 Oleh: Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26
Embed
DUKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN … Menteri PUPR... · • Persampahan • Drainase • Jalan ... (dilakukan oleh Biro Perencanaan Anggaran dan KLN bersama Pusat Pemrograman
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DUKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TERHADAP PERWUJUDAN NAWACITA DAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR BERBASIS KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Disampaikan pada:Rakernas BKPRN 2015
Jakarta, 05 November 2015
Oleh:Basuki HadimuljonoMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2
OUTLINE
1. TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DI INDONESIA
2. AMANAT RPJPN, RPJMN DAN NAWACITA
3. ARAHAN RENSTRA PUPR 2015 – 2019
4. KONSEP WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS) DAN ARAHAN PEMBANGUNAN BERBASIS KEWILAYAHAN
5. CONTOH PROFIL DAN SEBARAN PROGRAM PUPR DALAM WPS
1 TANTANGAN PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR PUPR DI INDONESIA
3
4
TANTANGAN
Disparitas antar wilayah relatif masih tinggi terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)
Urbanisasi yang tinggi (meningkat 6 kali dalam 4 dekade) diikuti persoalan perkotaan seperti urban sprawl dan penurunan kualitas lingkungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kawasan perdesaan sebagai hinterland belum maksimal dalam memasok produk primer
Belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut, serta pengembangan kota maritim/pantai
Pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan & kemandirian energi
• Pembangunan infrastruktur untukmencapai kondisi layanan negaraberpenghasilan menengah di tahun2025
• Pemenuhan layanan dasar:o Rasio elektrifikasi: 100%o Akses air bersih dan sanitasi:
100% o Akses perumahan bagi penduduk
berpenghasilan rendah: 100% • Dimulainya pemanfaatan tenaga
nuklir untuk pembangkit listrik
PDB Per Kapita – Perbandingan NegaraSumber: IMF Data, 2012; in US Dollars
Malaysia USD 16.794
Thailand USD 9.503
Philippines USD 4.410
Vietnam USD 3.788
China USD 9.300
RPJPN 2005-2025 memilikitarget untuk menjadikan posisi
Indonesia sebagai negaraberpenghasilan menengah
dengan PDB per kapitaUS$14,500 pada tahun 2025
USD 3.000
7
NAWACITASEMBILAN PROGRAM PRIORITAS
1. Perkuat PERAN NEGARA
2. Perkuat PELAYANAN PUBLIK
3. Penguatan ANTI KORUPSI
4. Membangun dari DAERAH &
DESA
5. Meningkatkan PRODUKTIFITAS
RAKYAT
6. Ekonomi berbasis KOMODITI
STRATEGIS DOMESTIK
7. Menjaga KUALITAS HIDUP RAKYAT
8. REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. Perkokoh BHINEKA TUNGGAL IKA
ARAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DALAM RPJMN 2015 – 2019
PEMBANGUNAN DARI PINGGIR (PERBATASAN DAN PULAU-PULAU TERLUAR):
Mencakup peningkatan kualitas permukiman, peningkatankualitas layanan jalan
PENINGKATAN KONEKTIVITAS:
Mencakup peningkatan kualitas layanan jalan
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA NASIONAL:
Mencakup peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP:
Mencakup peningkatan kualitas permukiman, peningkatancakupan layanan air baku
NAWACITA DALAM RPJMN 2015 – 2019
8
SASARAN POKOK RPJMN 2015 – 2019BIDANG INFRASTRUKTUR
a. Rasio elektrifikasi mencapai 100% (81,4% pada tahun 2014)
b. Akses air minum layak mencapai 100% (68.5% pada tahun 2014)
c. Sanitasi layak mencapai 100%(60.5% pada tahun 2014)
d. Akses perumahan layak mencapai 100%
e. Kondisi mantap jalan mencapai 100% (94 % pada tahun 2014)
f. Biaya logistik menurun menjadi 20% terhadap PDB (27% pada tahun 2014)
g. Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32% (23% pada tahun 2014)
h. Fixed broadband populasi 30% (kota) dan 6% (desa) dan mobile broadband 100% populasi
i. Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi 20% (11% pada tahun 2014)i.
j. Kapasitasi air baku menjadi 109,5 m3/detik
SASARANRPJMN 2015-2019ISU STRATEGIS
PENINGKATAN KETERSEDIAAN
INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR
PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN DAN ENERGI
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL
Gambaran Umum
saat ini1. Kondisi jalan khususnya jalan
daerah kurang memadai
2. Pembangunan Kereta api masih
terbatas.
3. Kurang berimbangnya komposisi
moda dalam bidang transportasi
4. Kinerja yang kurang kompetitif
dari sektor Pelabuhan
5. Jaringan Transportasi Udara
yang melebihi kapasitas
6. Rendahnya Rasio Elektriikasi –
Krisis Energi
7. Kurangnya infrastruktur sumber
daya air – Krisis Pangan dan
Managemen Bencana
8. Kapasitas cadangan air masih
terbatas– Krisis Air
KERANGKA PELAKSANAAN
Kerangka Pendanaan:
APBN dan Non-APBN
Kerangka Regulasi Kerangka
Kelembagaan
KEBIJAKAN & STRATEGI
Peningkatan bauran energi (diversifikasi energi), konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR
Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat
Optimalisasi neraca air domestik
Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa Peningkatan cakupan pemenuhan dan
kualitas layanan air baku Pengendalian daya rusak air Peningkatan kapasitas kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air
Pembangunan Transportasi Multimoda dan transportasi yang mendukung Sislognas.
Membangun transportasi yang berorientasilokal dan kewilayahan.
Membangun transportasi yang terintegrasidengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan.
Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband infrastruktur broadband di daerah perbatasan negara.
Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective.
Mengembangkan Transportasi MassalPerkotaan
PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL
PERKOTAAN
PENINGKATAN EFEKTIVITAS, SERTA EFISIENSI PEMBIAYAAN
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
Arahan RPJPN(untuk RPJMN III)
Pemenuhan Infrastruktur dasar:o Rasio Elektrifikasi 100%o Akses Air kepada
sumber air bersih 100 %o Permukiman kumuh 0%
Dimulainya pemanfaatan tenaga nuklir dan pembangkit listrik
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
VISI KEMENTERIAN PUPR MENDUKUNG VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019 :
“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI,
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”
*handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayananinfrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukungkesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.
"Tugas kita semua dan utama adalah menjalankan visi dan misi Presiden. Tidak ada lagi yang namanya visi dan misi menteri. Karena yang ada hanya program operasional menteri. Sekali lagi yang ada program operasional menteri“
(Jokowi, 2014)
VISI KEMENTERIAN PUPR
11
SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019
• terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru• terhadap pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi• terhadap restrukturisasi jaringan jalan perkotaan• terhadap pembangunan jalan lingkar perkotaan di
Metropolitan dan kota besar
• terhadap 15 kawasan industri prioritas• terhadap kawasan pariwisata pada 25 KSPN
prioritas• terhadap pembangunan 15 Bandara baru• terhadap intermoda dengan jalur KA
DUKUNGAN SEKTOR JALAN
1.000 km
Konstruksi jalan bebas hambatan
2.650 km
Pembangunan jalan nasional
47.017km
Pemeliharaan jalan nasional
Pembangunan Jalan Strategis
mendukung pariwisata
DUKUNGAN SEKTOR CIPTA KARYA
pembangunan
65 waduk
67,52 m3/detik
Air Baku [intake, jaringan,
embung]
1 juta Ha
Irigasi Baru
3 juta HaRehabilitasi
Irigasi
Pengendalian Banjir[normalisasi sungai, kanal
banjir, bangunanpengendali banjir, dll]
3 ribu Km
Pengamanan
abrasi pantai
500 Km
DUKUNGAN SEKTOR
SUMBER DAYA AIR
SEKTOR PERUMAHAN
INDIKATOR
Akses Air Minum Layak
KONDISI AKHIR THN
2014
70 %
TARGET AKHIR THN
2019
100 %
Kawasan permukimankumuh perkotaan
38.431 Ha 0 ha
Akses Sanitasi Layak 62 % 100 %
• Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni : 676.950 unit
• Pembangunan Rumah Khusus : 50.000 unit
• Pembangunan Rumah Susun : 550.000 unit
• Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya: 250.000 unit
12
Amanat Renstra PUPR 2015 -2019 terkait RTR
• Pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan
pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor
yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu
kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup,
potensi wilayah dan kearifan lokal, dan Rencana Tata Ruang
Wilayah.
• Pembangunan berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)
perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN).
4KONSEP WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS) DAN ARAHAN PEMBANGUNAN BERBASIS KEWILAYAHAN
13
14
Pembangunan berbasis WPS merupakan suatu pendekatanpembangunan yang:1. memadukan antara pengembangan
wilayah dengan “market driven”.
2. mempertimbangkan daya dukungdan daya tampung lingkungan
3. memfokuskan pengembanganinfrastruktur menuju wilayahstrategis
4. mendukung percepatanpertumbuhan kawasan-kawasanpertumbuhan di WPS
5. mengurangi disparitas antarkawasan di dalam WPS.
Untuk itu diperlukan:• Keterpaduan Perencanaan antara
Infrastruktur dengan pengembangankawasan strategis dalam WPS.
• Sinkronisasi Program antarinfrastruktur (Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran, dan Dana).
Kawasan Perkotaan
Kawasan Perkotaan
Klaster Industri
Klaster Industri
Klaster Industri
Pelabuhan/Kawasan
Arus PerdaganganEkspor &Antarwilayah
Jalu
r In
fras
tru
ktu
r (J
alan
/Ke
reta
)
Pelabuhan/Kawasan
Arus PerdaganganEkspor
& Antarwilayah
ESENSI WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS
15
Industri
Dry Port
Pertanian
Bandara
Pertambangan Perkebunan
Dry Port
Perikanan • Jalan Akses• Air Minum• Persampahan• Drainase
• Jalan Akses• Air Baku• Rumah Sewa
Pekerja
• Irigasi• Air Baku
• Jalan Utama• Peningkatan kualitas lingkungan• Jalan lingkungan• Air minum• Persampahan• Drainase• Smart City• RTH• Kota Pusaka
• Jalan penghubung• Air minum• Sanitasi• Agropolitan
• Rumah Singgah• Air minum• Air limbah• Persampahan
• Air Minum• Jalan Akses• Persampahan
Klaster Industri Klaster
Industri
Pelabuhan Umum
KawasanPerdesaan
KawasanPerkotaan
Kota Baru
Pelabuhan dan
Tempat Pelelangan
Ikan
KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PUPR DALAM PENGEMBANGAN WPS
16
PETA SEBARAN WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS
17
Perencanaan Terpadu(2015 – 2019)
Terpadu di WPS
Terpadu di Kawasan /Perkotaandalam WPS
Terpadu AntarWPS
Lain-lain/ Khusus
Rencana
PUPR
Antar sektor, kawasan, tingkat pemerintahan
Antar sektor, kawasan, tingkat pemerintahan
Antar sektor, kawasan, tingkat pemerintahan
AGREGATIF
Manajemen Aset PUPRPemeliharaan,RehabilitasiRekonstruksiRefungsionalisasi
Terpadunya Infrastruktur Wilayah dan
Kawasan
Terpadunya Infrastruktur dan kawasan
perkotaan (hijau,
teknologi, dan berkelanjutan)
Pusat Pengembangan Kws. Strategis
EvaluasiKeterpaduan Pelaksanaan(Output dan
Outcome Rencana)
DIPA
Perencanaan Anggaran Administrasi anggaran untuk dituangkan ke dalam DIPA
(dilakukan oleh Biro Perencanaan Anggaran dan KLN bersama Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan)
Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPRPusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan
Infrastruktur PUPR
Pusat Pengembangan Kws. Perkotaan
Penyaringan prioritas berdasarkan leverage tertinggi, rounding up; quick
yielding, dan readiness criteria
18
PROSES KETERPADUAN PENGEMBANGAN KAWASAN DENGAN INFRASTRUKTUR PUPR
Kebijakan Payung Nawa Cita, RPJP, RPJMN,
Renstra PUPR
WPS telah mencakup:
1. 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, antara lain : Weh-Sabang,
Toba, Tanjung Kelayang, Teluk Dalam-Nias, Nongsa-Pulau Abang, Kep.
Seribu, Kota Tuaa-Sunda Kelapa, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru,
Natuna-Anambas, Sentarum, Tanjung Putting, Menjangan-Pemuteran,