KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN JALAN PARASAMYA NOMOR 6 BERAN TRIDADI SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JAWABAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP NOTA PEMBELAAN TIM PENASIHAT HUKUM TERDAKWA ARMANDA IHSAN MAULANA, B.Sc., M.Sc. Nomor Register Perkara : PDM-023/SLMN/01/2016
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEJAKSAAN NEGERI SLEMANJALAN PARASAMYA NOMOR 6 BERAN TRIDADI SLEMAN, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
JAWABAN JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP
NOTA PEMBELAAN
TIM PENASIHAT HUKUM TERDAKWA
ARMANDA IHSAN MAULANA, B.Sc., M.Sc.
Nomor Register Perkara : PDM-023/SLMN/01/2016
Sleman, ................ 2016
KEJAKSAAN NEGERI
SLEMAN
“UNTUK KEADILAN”
JAWABAN ATAS PEMBELAAN TIM PENASIHAT HUKUM
ARMANDA IHSAN MAULANA, B.Sc., M.Sc.
Nomor Register Perkara : PDM-023/SLMN/01 /2016
Majelis Hakim Yang Mulia,
Saudara Penasihat Hukum, serta Hadirin Yang Kami Hormati,
Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga, sehingga
kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti persidangan
perkara pidana atas nama Terdakwa Armanda Ihsan Maulana,
B.Sc., M.Sc., dalam keadaaan sehat tanpa kekurangan apapun.
Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya
kepada Majelis Hakim yang mulia yang telah memberi kesempatan
kepada kami selaku Penuntut Umum untuk menyampaikan tanggapan
(replik) yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam
rangka untuk memperoleh kebenaran materiil dalam mengungkapkan
perkara yang kini berada di ujung persidangan.
Perkenankanlah kami Penuntut Umum untuk membacakan
jawaban kami atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar dapat
membuat pandangan tim Penasihat Hukum semakin terbuka dalam
melihat duduk perkara kasus ini. Selain itu, besar harapan kami ketika
jawaban kami sedang dibacakan, Tim Penasihat Hukum Terdakwa
dapat mengubah pendiriannya agar sejalan dengan pandangan kami.
Semoga Majelis Hakim dengan segala kearifan dan kebijaksanaan yang
dimilikinya dapat memilah mana yang benar dan mana yang salah,
kemudian dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et
bono, ex merito justitiae). Kami meyakini seiring berjalannya waktu,
akan semakin menunjukkan sebuah titik terang dalam perkara ini,
dimana sebenarnya waktu adalah keadilan yang menguji mereka yang
bersalah.
“Frustra Legis Auxilium Quareit Qui In Legem Committit”
Adalah Sia-Sia Bagi Seseorang Yang Menentang Hukum Tapi Dia
Sendiri Meminta Bantuan Hukum
Terdakwa Armanda Ihsan Maulana, B.Sc., M.Sc., sebagai salah
satu Founder game UNISYS ONLINE Private Server, yang mana game
ini digadang-gadang memiliki kesamaan secara substansial dengan
game HERLIX ONLINE Indonesia yang berdasarkan perjanjian Lisensi
Ekskulusif nomor xxxxxx hak ciptanya dipegang oleh PT Vitex
Multimedia Interactive. Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang
yang ia miliki sebagai Ketua Tim Desain PT Vitex Multimedia Interactive
dengan tanpa izin telah menggandakan salinan software game HOI dan
mendistribusikan hasil penggandaannya tersebut untuk memperoleh
keuntungan ekonomi. Dalam hal ini terdakwa turut serta melakukan
tindak pidana bersama Lalu Abdi Mansyah, Sugeng Adikusumo, Kania
Putri dan I Gede ahmad.
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan,
kami melihat bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa. Agar terciptanya keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam
masyarakat maka perbuatan Terdakwa Armanda Ihsan Maulana, B.Sc.,
M.Sc., perlu untuk ditindaklanjuti dengan menjatuhkan hukuman yang
setimpal dengan perbuatannya yang dihadapkan ke persidangan
yang diuraikan dalam Pembelaan oleh Tim Penasihat Hukum
Terdakwa.
A. Asas Pembuktian
1. Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang Dibacakan di Hadapan
Persidangan Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian
Sempurna
Dalam poin pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa
Menyatakan:
“Sungguh ironis, seakan sudah menjadi kebiasaan Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa, dimana Penuntut Umum cenderung memangkas proses pembuktian yang hakikatnya merupakan inti dari sebuah persidangan dengan hanya membacakan BAP yang seharusnya Saksi memberikan keterangan langsung di hadapan persidangan. Persidangan yang mulia dan mengedepankan peradilan yang berimbang ini menjadi tidak sempurna akibat dibacakannya BAP oleh Penuntut Umum. Dengan tidak mampunya Penuntut Umum menghadirkan Saksi di hadapan persidangan sungguh merugikan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa yang mempunyai hak untuk melakukan direct examination dan cross examination dimana Terdakwa berhak untuk bertanya langsung atau menyangkal keterangan yang diberikan oleh setiap saksi yang dihadirkan ke persidangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 165 ayat (2) KUHAP. Dalam hal hanya dibacakan BAP oleh Penuntut Umum ini seolah-olah Terdakwa tidak punya pilihan lain kecuali hanya bisa menerima dan menolak keterangan tersebut, padahal seharusnya Terdakwa dapat menanggapi, mengoreksi atau mengajukan pertanyaan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi agar tidak terjadi kekeliruan dalam keterangan tersebut”.
Pada mulanya kami cukup terkesan dengan kejelian Tim
Penasihat Hukum dalam menelaah setiap fakta persidangan yang
terkuak menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang
Hukum Acara Pidana. Namun sayangnya masih saja kejelian tersebut
menyisipkan sebuah celah yang membuat Tim Penasihat hukum
melalaikan apa yang seharusnya dan yang sebenarnya kami lakukan
dalam memberikan bukti di persidangan, telah sesuai dengan undang –
undang yang mengatur.
Dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang –
Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :
1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan
meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat
hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat
kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain
yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka
keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah
sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan
keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di
sidang.
Hal ini pun diperkuat dengan Yurisprudensi MA RI no
661/K/PID/1988 tgl 19 Juli 1991, yang menyatakan bahwa
“keterangan saksi yang dibacakan sama nilainya dengan saksi yang
disumpah.”
Bahwa dengan demikian kami selaku Penuntut Umum tidak
sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam Nota
Keberatannya menyatakan “Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang
dibacakan di hadapan persidangan tidak memiliki kekuatan hukum
sehingga keterangan saksi tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, karena sudah sangat jelas berdasarkan
seorang saksi yang telah disumpah pada tahap penyidikan dalam BAP
dapat dibacakan didepan persidangan dan secara yuridis, keterangan
tersebut disamakan nilainya dengan keterangan seorang saksi
dibawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Oleh sebab itu, kami
tidak akan memperdebatkan lebih lanjut mengenai pembacaan BAP di
persidangan karena sudah sangat jelas diakomodir dalam KUHAP.
2. Kesaksian Lalu Abdi Mansyah, Sugeng Adikusumo, Kania
Putri dan I Gede Ahmad Tidak Memiliki Kekuatan
Pembuktian Terkait Saksi Merupakan Seseorang Yang
Bersama-sama Sebagai Terdakwa
Dalam poin pembelaannya Penasihat Hukum
Terdakwamenyatakan :
“......ditinjau dari kajian teoritis keberadaan saksi mahkota tidak dibenarkan karena akan menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. Penggunaan saksi mahkota merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prisnip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) dan juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara universal serta melanggar hak terdakwa yang diatur di dalam KUHAP, khususnya hak ingkar yang dimiliki terdakwa dimana terdakwa tidak dibebankan kewajiban untuk melakukan pembuktian, sehingga alat bukti berupa Keterangan Saksi yang menjadi terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah (saksi mahkota) yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs)”.
Untuk menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa,
berikut kami sampaikan mengenai kewenangan kami selaku Penuntut
Umum dalam mengajukan Lalu Abdi Mansyah, Sugeng Adikusumo,
Kania Putri dan I Gede Ahmad sebagai saksi mahkota dalam
persidangan ini bersumber pada Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990
yang menyatakan bahwa :
” ... Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan teman Terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai Saksi di persidangan Pengadilan negeri dengan syarat bahwa Saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan Terdakwa yang diberikan kesaksian (gesplit). Teman Terdakwa yang diajukan sebagai Saksi terhadap Terdakwa lainnya dalam ilmu hukum disebut Saksi mahkota atau kroon getuige”.
Dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,
dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia
lihat sendiri dan ia alami sendiri. Mengenai saksi, di dalam Pasal 168
KUHAP diatur mengenai orang-orang yang tidak dapat didengar
keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, antara
lain:
a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau
kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-
sama sebagai terdakwa;
b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang
mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara
terdakwa sampai derajat ketiga;
c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang
bersama-sama sebagai terdakwa.
Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang
bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi
dalam suatu perkara pidana. Lalu Abdi Mansyah, Sugeng Adikusumo,
Kania Putri dan I Gede Ahmad yang merupakan terdakwa dalam berkas
perkara terpisah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan
Terdakwa atas nama Armanda Ihsan Maulana, maka dari itu kami
selaku Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menghadirkan
Lalu Abdi Mansyah, Sugeng Adikusumo, Kania Putri dan I Gede Ahmad
ke persidangan.
3. Penggunaan Barang Bukti Elektronik Berupa Screenshot
Tidak Memiliki Keabsahan Secara Yuridis
B. Mengenai Unsur – Unsur Delik
Majelis Hakim yang Mulia,
Saudara Penasihat Hukum, serts Hadirin yang Kami Hormati
Mengenai dakwaan kami terhadap Terdakwa ARMANDA
IHSAN MAULANA, B.Sc., M.Sc. Kami susun secara kumulatif dalam
Surat Tuntutan sebagai berikut :
1. Dakwaan Kesatu
Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana memiliki unsur-unsur
sebagai berikut:
1. Setiap orang
2. Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang
Hak Cipta
3. Melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e , atau g.
4. Penggunaan secara komersial dengan pendistribusian secara luas
untuk memperoleh keuntungan ekonomi (pembajakan)
5. Turut serta melakukan
Selanjutnya kami akan memberikan tanggapan terhadap setiap
unsur yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan Tim Penasihat
Hukum secara berurutan :
a. Unsur “Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta”
Dalam Nota Pembelaannya, Tim Penasihat Hukum Terdakwa
mengatakan ” Penuntut Umum sesungguhnya telah gagal
membuktikan korelasi antara perbuatan terdakwa dan kehendak untuk
menimbulkan tindak pidana. Dengan berdasarkan analisis fakkta
dengan judul “Unisys Online Private Server bukan berasal dari
Herlix Online Indonesia dan merupakan game yang berbeda”
Terdakwa sejatinya memiliki hak terhadap pembuatan Unisys Online
Private Server Karen UOPS merupakan penyempurnaan dari game
yang pernah Terdakwa buat sebelum bergabung dengan Multimedia
Interactive.
Disini kami ingin mempertanyakan tentang tingkat kesadaran
Tim Penasihat Hukum ketika berjalannya sidang pembuktian yang
berlangsung beberapa pekan lalu. Kami memaklumi apabila benar
adanya atas asumsi kami berujung pada ketidaktelitian Tim Penasihat
Hukum Terdakwa dalam memahami setiap fakta persidangan yang
telah disampaikan oleh saksi-saksi yang telah kami hadirkan dalam
persidangan.
Seperti yang telah disampaikan dalam persidangan jelas terbukti
bahwa Terdakwa telah mendapatkan surat somasi dengan nomor
001/SP-KI/KPGSK/III/2013 atas dasar Terdakwa masih melanjutkan
penerbitan game Unisys Online Private Server yang berdasarkan
investigasi Tim Desain Herlix Online Indonesia memiliki persamaan
dengan Herlix Online. Diperkuat kembali dengan adanya keterangan
ahli Robertino Albert, S.T., M.Sc., seorang Tenaga Pendidik dari Institut
Teknologi Bandung, menunjukan bahwa didalam game UNISYS ONLINE
private server terdapat persamaan yang substansial dengan game
“Herlix Online Indonesia” yang mana dijabarkan perbandingannya
dalam bentuk tabel.
Persamaan yang dijelaskan oleh ahli merupakan persamaan yang
mengindikasikan adanya penggandaan, bukan hanya persamaan game
secara umum (General Resemblance). Lebih jelas kami sampaikan
bahwa berdasarkan bukti dan keterangan ahli yang menunjukkan
kesamaan yang ada pada game UOPS mengarahkan kepada
pemenuhan unsur tanpa hak melalui penyalinan software HOI.
”Errare Humanium Est, Trupe In Errore Perseverare”
”Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk
mempertahankan terus kekeliruan.”
Kami menghargai atas usaha yang diberikan Tim Penasihat
Hukum dalam memberikan setiap pembelaan atas dakwaan yang telah
kami sampaikan, namun perlu kami ingatkan kepada Tim Penasihat
Hukum Terdakwa, bahwa segala hal yang dilakukan oleh seseorang
pastilah memilik alasan yang mendasarinya, entah itu niat baik
ataupun niat buruk. Maka dari itu, tidak ada salahnya bagi kami untuk
mengingatkan kembali kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk
sekali lagi berpikir dalam kebijaksaanannya dan mungkin dengan
ketulusannya untuk membantu
b. Unsur “Melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e , atau g.
Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan dalam
pembelaannya bahwa pada pokoknya tidak ada korelasi antara
penurunan keuntungan PT Vitex Multimedia Interactive dengan
kemunculan Unisys Online Private Server. Tidak bosan-bosannya Tim
Penasihat Hukum menilai Penuntut umum keliru dalam menentukan
korelasi antar perbuatan terdakwa dan kehendak untuk menimbulkan
suatu tindak pidana.
Penasihat Hukum tidak dapat begitu saja menyangkal pembuktian
perihal terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e ,
atau g” dengan mencari-cari celah yang sangat kecil kemungkinannya.
Kesamaan pada game Unisys Online Private Server dengan game
Herlix Online Indonesia mengakibatkan gamer tertarik untuk mencoba
dan membandingkan mana yang lebih menguntungkan di antara
keduanya. Kesamaan yang dirasakan oleh para player ini disebabkan
oleh adanya proses penggandaan salinan software game HOI
kemudian dilakukan sedikit perubahan didalamnya berupa perubahan
desain lalu diumumkan melalui penyebaran link dan pembagian CD
berisi game siap install.
Menanggapi hal ini, Kami Penuntut Umum menyarankan kepada
Tim Penasihat Hukum Terdakwa agar kembali menganalisis data