Draft Putusan 01 Salinan - KPPU · 6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran;

SALINAN

halaman 1 dari 66

P U T U S A N

Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi

yang memeriksa Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender Pembangunan Gedung

Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda,

Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011, yang dilakukan oleh : -----------------

1) Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Ma’had Al

Jamiah Tahap II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda

Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 selanjutnya disebut Panitia

Tender, berkedudukan di Jalan KH. Abdul Hasan Nomor 3 Samarinda, Kalimantan

Timur, Indonesia; ----------------------------------------------------------------------------

2) Terlapor II, PT Sarana Karya Membangun, berkedudukan di Jalan K.S. Tubun

Nomor 30, Samarinda,Kalimantan Timur, Indonesia; ----------------------------------

3) Terlapor III, PT Bumi Artha Indonesia, berkedudukan di Jalan Juanda 8 Nomor 1

RT 7 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia; -----------------------------------------

4) Terlapor IV, PT Maha Karuna, berkedudukan di Jalan Juanda 8 Nomor 1 RT 7

Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia; -----------------------------------------------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------ Majelis Komisi: ------------------------------------------------------------------------------------ Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------------------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; ------------------------------------------------------

Setelah mendengar keterangan Ahli; -------------------------------------------------------------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; --------------------------------------------------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -------------------------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----------------------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -------------------

SALINAN

halaman 2 dari 66

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya

dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan

dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait

dengan Tender Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu

Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Tahun

Anggaran 2011; ----------------------------------------------------------------------------------

2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan

kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan

pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -------------------------

3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi

merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----------------------------------------

4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil

Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan

pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ------------------------

5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan

tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk

Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------------------

6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan

Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; --------

7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor

13/KPPU/Pen/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Pemeriksaan Pendahuluan

Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 (vide bukti A2); ------------------------------------------

8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua

Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor

95/KPPU/Kep/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi

sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-

L/2012 (vide bukti A5); -------------------------------------------------------------------------

9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 04/KMK/Kep/III/2012 tentang

Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012, yaitu

SALINAN

halaman 3 dari 66

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26

Maret 2012 sampai dengan tanggal 7 Mei 2012 (vide bukti A8); -------------------------

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan

Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan

Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat

Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti A3, A9, A10,

A11, A12, A13); ---------------------------------------------------------------------------------

11. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Maret 2012, Majelis Komisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan

Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (vide bukti B1); ----------------

12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator,

Terlapor I (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah

Tahap II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda Propinsi

Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011), dan Terlapor II (PT Sarana Karya

Membangun), sedangkan Terlapor III (PT Bumi Artha Indonesia) dan Terlapor IV

(PT Maha Karuna) tidak menghadiri Sidang Majelis Komisi tanpa alasan yang bisa

diterima oleh Majelis (vide bukti B1); --------------------------------------------------------

13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan

Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti

A1): ------------------------------------------------------------------------------------------------

13.1 Persekongkolan Horisontal --------------------------------------------------------------

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor

III dan Terlapor IV dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: --

13.1.1 Adanya Persesuaian Perilaku (vide C1, C2) --------------------------------

Persesuaian perilaku yang terbukti dalam proses tender ini dilakukan

oleh Terlapor III dan Terlapor IV dimana kedua perusahaan tersebut

sengaja tidak melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: --------

a) Organisasi Kerja; ----------------------------------------------------------------

b) Network Planning; --------------------------------------------------------------

c) Daftar Peralatan Minimal;------------------------------------------------------

d) Daftar Personel Inti; ------------------------------------------------------------

e) Spesifikasi Teknis dan; ---------------------------------------------------------

SALINAN

halaman 4 dari 66

f) Formulir Rekaputulasi Perhitungan TKDN ----------------------------------

Hal tersebut merupakan fakta yang tidak wajar mengingat dokumen-

dokumen tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi,

sehingga tindakan kedua perusahaan tersebut secara sesuai sengaja

untuk menjadi peserta tender pendamping semata. -------------------------

13.1.2 Adanya Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Dokumen Penawaran

(vide C1, C2) --------------------------------------------------------------------

Bahwa ditemukan banyak kesamaan kesalahan penulisan (pengetikan)

pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV,

antara lain: -----------------------------------------------------------------------

a) Pada lembar Rencana Anggaran dan Biaya, kesamaan kata

“Calciboat” sedangkan pada dokumen pengadaan tertulis

“Calciboar”; ------------------------------------------------------------------

b) Pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata

“Tanah urung” seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “

Tanah Urug”; ----------------------------------------------------------------

c) Pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata

“douwnlight” seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “

downlight”; -------------------------------------------------------------------

d) Pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata

“Wastafeel” seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “

Wastafel”. ---------------------------------------------------------------------

Fakta tersebut merupakan ketidakwajaran dan menunjukkan adanya

kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor

IV dalam mempersiapkan dan/atau menyusun dokumen penawaran

untuk tender a quo. --------------------------------------------------------------

13.1.3 Adanya Persesuaian Harga Penawaran (vide C2) ---------------------------

Persesuaian harga penawaran tersebut terdapat di banyak item

pekerjaan pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan

Terlapor IV, yang pada pokoknya sebagai berikut: -------------------------

SALINAN

halaman 5 dari 66

Tabel 1.1

Nama Pekerjaan Sarana Karya Membangun Bumi Artha Maha Karuna

PEKERJAAN PERSIAPAN Pekerjaan Pembersihan 5.000.000 1.590.000 1.590.000Papan Nama Proyek 350.000 800.000 800.000Foto Visual 692.000 350.000 350.000Pemakaian Listrik 7.500.000 1.750.000 1.750.000Pemakaian Air 7.000.000 1.250.000 1.250.000Mobilisasi dan Demobilisasi 15.000.000 9.000.000 9.000.000Pembuatan Direksi Keet 1.413.025 1.467.200 1.419.250Sewa andang / steiger / skavolding 12.500.000 37.500.000 37.500.000

PEKERJAAN TANAH & PASIR

Galian tanah cadas 87.000 87.600 87.900Galian/Cut tanah keras (mekanik) 105.001.89 109.427,91 109.427,91

Urugan Tanah 17.350 17.350 17.400Pemadatan tanah 31.750 31.750 32.000 PEKERJAAN PASANGAN DAN BENANGAN

Benangan kolom lantai bawah / baseman 200.000 200.000 200.000

Benangan balok lantai bawah / baseman 70.000 75.000 75.000

Benangan kolom lt. 1 200.000 200.000 200.000Benangan listplank bawah teras balkon lt.2 90.000 100.000 100.000

Benangan kolom teras lt. 2 200.000 200.000 200.000Benangan listplank bawah balok anak lt.3 90.000 100.000 100.000

Benangan kolom teras lt. 3 200.000 200.000 200.000Benangan listplank keliling bangunan lt.3 90.000 100.000 100.000

PEKERJAAN KOSEN PINTU DAN JENDELA

Kozen kayu bengkirai lt. 1 70.000 65.000 65.000Kozen alumnium lt. 1 115.000 125.000 125.000Kozen kayu bengkirai lt. 2 70.000 65.000 65.000

SALINAN

halaman 6 dari 66


Kozen kayu bengkirai lt. 3 70.000 65.000 65.000Kozen alumnium lt. 3 115.000 125.000 125.000 PEKERJAAN DAUN PINTU, JENDELA DAN KACA

Daun pintu aluminium uk. 75/210 lt. 1 1800000 1.850.000 1.850.000

Daun pintu panil bengkirai uk. 70/210 lt. 1 900.000 950.000 950.000


Daun pintu panil ulin uk. 70/210 lt. 1 950.000 950.000 950.000

Daun jendela kaca 70/110 lt.1 350.000 375.000 375.000Daun pintu panil bengkirai uk. 70/210 lt. 2 900.000 950.000 950.000






PEKERJAAN PENUTUP ATAP

Rangka atap baja ringan lt. 3 205.000 200.000 200.000 Listplank GRC lt. 3 55.000 55.000 55.000 PEKERJAAN PLAFOND Pekerjaan Rangka Plafond lt. 1 95.300 95.300 95.300Pekerjaan Rangka Plafond lt. 2 95.300 95.300 95.300Pekerjaan Rangka Plafond lt. 3 95.300 95.300 95.300 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

Pekerjaan Pas. Lampu SL 18 Watt + asesoreis lt. 1 125.000 125.000 123.000

Pekerjaan Pas. Lampu Pijar 25 Watt + asesoreis lt. 1 65.000 65.000 65.000

SALINAN

halaman 7 dari 66


Pekerjaan Pas.Stop Kontak lt. 1 35.000 35.000 35.000Pekerjaan Pas.Saklar Tunggal lt.1 35.000 35.000 35.000

Pekerjaan Pas.Saklar Double lt. 1 40.000 40.000 40.000

Pekerjaan Panel box PP ( MCB 3 Pas = 1 bh + MCB 1 Pas 16 A = 5 Bh) lt. 1

3.000.000 3.000.000 2.500.000

Kabel Fider 4 x 4 mm lt. 1 35.000 35.000 35.000Pekerjaan Instalasi Listrik lt. 1 275.000 275.000 275.000Pekerjaan Pas. SL 18 Watt + asesoreis lt. 2 125.000 125.000 123.000





3.000.000 3.000.000 2.500.000

Kabel Fider 4 x 4 mm lt. 2 35.000 35.000 35.000Pekerjaan Instalasi Listrik lt. 2 275.000 275.000 275.000Pekerjaan Pas. Lampu downlight 25 watt lt. 3 225.000 235.000 220.000

Pekerjaan Pas. SL 18 Watt + asesoreis lt. 3 125.000 125.000 123.000





3.000.000 3.000.000 2500000

Kabel Fider 4 x 4 mm lt. 3 35.000 35.000 35.000Pekerjaan Instalasi Listrik lt. 3 275.000 275.000 275.000 PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG

Engsel pintu kuningan lt. 1 35.000 35.000 35.000

SALINAN

halaman 8 dari 66


Engsel jendela kuningan lt. 1 25.000 25.000 25.000Kunci tanam 2 slagh sekualitas merk SES lt.1 500.000 500.000 400.000

Grendel jendela kuningan lt.1 25.000 25.000 23.000Handle jendela kuningan lt.1 25.000 25.000 23.000Kait/hak angin kuningan lt.1 30.000 30.000 25.000Espagnolet lt.1 150.000 150.000 150.000Engsel pintu kuningan lt. 2 35.000 35.000 35.000Engsel jendela kuningan lt. 2 25.000 25.000 25.000Kunci tanam 2 slagh sekualitas merk SES lt.2 500.000 500.000 400.000

Grendel jendela kuningan lt.2 25.000 25.000 23.000Handle jendela kuningan lt.2 25.000 25.000 23.000Kait/hak angin kuningan lt.2 30.000 30.000 25.000Engsel pintu kuningan lt. 3 35.000 35.000 35.000Engsel jendela kuningan lt. 3 25.000 25.000 25.000Kunci tanam 2 slagh sekualitas merk SES lt.3 500.000 500.000 400.000

Grendel jendela kuningan lt.3 25.000 25.000 23.000Handle jendela kuningan lt.3 25.000 25.000 23.000Kait/hak angin kuningan lt.3 30.000 30.000 25.000 PEKERJAAN SANITAIR Pekerjaan Pas. Wastavel + asesories lt.1 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Pekerjaan Pas. Bak mandi lapis keramik lt.1 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Pekerjaan Pas. Bak mandi lapis keramik lt.1 50.000 55.000 50.000

Pekerjaan Pas. Kran cabang dua Air lt.1 125.000 125.000 120.000

Pekerjaan Pas. Shower seprot lt.1 300.000 350.000 350.000

Pekerjaan Pas. Floor Drain lt.1 65.000 75.000 75.000Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 1/2" (air bersih) lt.1 12.500 15.000 15.000

Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 4" (air kotor padat) lt. 1 70.000 75.000 75.000

Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 2" (air kotor cair) lt. 1 45.000 45.000 45.000

Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 6" (air kotor padat) lt. 1 120.000 125.000 125.000

Septictank dan Resapan lt.1 2.500.000 3.000.000 3.000.000

SALINAN

halaman 9 dari 66


Pembuatan saluran air hujan lt.1 100.000 100.000 100.000

Pembuatan bak kontrol lt. 1 175.000 175.000 170.000Pekerjaan Pas. Wastafeel + asesories lt.2 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Pekerjaan Pas. Kran cabang dua Air lt. 2 125.000 125.000 120.000

Pekerjaan Pas. Shower mandi lt. 2 500.000 550.000 500.000

Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 2" (air kotor cair) lt.2 45.000 45.000 45.000

Pekerjaan Pas. Wastafeel + asesories lt.3 1.0000.00 1.000.000 1.000.000

Pekerjaan Pas. Kran cabang dua Air lt.3 125.000 125.000 120.000

Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 2" (air kotor cair) lt.3 45.000 45.000 45.000

PEKERJAAN LAIN-LAIN Pembuatan meja dapur utama lapis keramik 20/20 cm lt. 1 5.000.000 7.500.000 7.500.000

Pembuatan meja dapur kecil lapis keramik 20/20 cm lt. 1 4.000.000 4.500.000 4.500.000

Pembuatan meja dapur kecil lapis keramik 20/20 cm lt. 3 4.000.000 4.500.000 4.500.000

Relling tangga besi hollow kotak lt.1 ke lt. 2 500.000 550.000 550.000

Relling tangga besi hollow kotak lt.2 ke lt. 3 500.000 550.000 550.000

Suncrean besi hollow kotak lt.1, lt. 2 dan lt. 3 600.000 650.000 650.000

Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 3" (pembuangan air hujan dari dak) lt. 1-3

55.000 60.000 60.000

Pasang penangkal petir 8 split dan 2 arde lt. 3 12.500.000 15.000.000 15.000.000

PEMBUATAN KAMAR MANDI DAN WC

Urugan tanah 17.350 17.350 17.400Dipadatkan 31.750 31.750 32.000Benangan listplank 90.000 100.000 100.000Pasang kosen kayu ulin 65.000 65.000 65.000Pasang pintu panil ulin 70/210 950.000 950.000 950.000Pasang engsel pintu 40.000 40.000 40.000

SALINAN

halaman 10 dari 66


Kunci pintu tanam 1 slagh 500.000 500.000 400.000Lampu SL 10 Watt + asesories 125.000 125.000 123.000Saklar double 40.000 40.000 40.000Saklar triple 125.000 125.000 125.000Instalasi listrik 275.000 275.000 275.000Pipa PVC 1/2" untuk air bersih 12.500 15.000 15.000Pipa PVC 2" untuk kotor cair 45.000 45.000 45.000Pipa PVC 4" untuk kotor padat 70.000 75.000 75.000Pipa PVC 4" untuk pembuangan air dari dak 45.000 45.000 45.000

Pasang Floor drain stanless sekualitas SAN EI 65.000 75.000 75.000

Kran air tunggal stanlish Sekualitas SAN EI 350.000 350.000 350.000

Kran air cabang dua stanlish Sekualitas SAN EI 550.000 550.000 550.000

Pekerjaan Pas. Shower seprot lt.1 300.000 350.000 350.000

Pekerjaan Pas. Shower mandi lt.1 500.000 550.000 500.000

Pasang wastavel sekualitas TOTO + assesories 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Septictank besar 2.500.000 3.000.000 3.000.000Saluran air 100.000 100.000 100.000Bak control 175.000 175.000 170.000Grill penutup saluran dan tempat wudhu 150.000 150.000 150.000

Berdasarkan persesuaian penawaran harga tersebut sangat jelas

terbukti adanya kerja sama guna mengatur harga penawaran dalam

tender a quo. --------------------------------------------------------------------

13.2 Persekongkolan Vertikal ------------------------------------------------------------------

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini

terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang

dilakukan oleh Panitia Tender yang bertujuan memfasilitasi Terlapor II

menjadi pemenang tender, berupa: ----------------------------------------------------

13.2.1 Panitia Tender mengeliminir peserta yang berpotensi menjadi pemenang

tender ------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa Panitia Tender

melakukan tindakan mengeliminasi peserta-peserta yang mengajukan

SALINAN

halaman 11 dari 66

penawaran harga di bawah harga penawaran Terlapor II sebagaimana

berikut: (vide C1, C2) ------------------------------------------------------------

a) Panitia tender mengugurkan PT Surya Eka dan PT Sappe Wali dengan

alasan Surat Jaminan Penawaran tidak sesuai dengan yang ada di

dalam Dokumen Pengadaan beserta Berita Acara Aanwijzing dimana

berdasarkan keterangan dari Panitia Tender bahwa PT Surya Eka dan

PT Sappe Wali digugurkan dengan alasan terkait Surat jaminan

Penawaran adalah tidak dicantumkannya lokasi pekerjaan (vide B 14).

Tindakan Panitia Tender tersebut sangat jelas terbukti merupakan

tindakan yang tidak berdasar dan cenderung sengaja mencari

kesalahan peserta tender karena apabila mencermati Berita Acara

Penjelasan (Aanwijzing), Panitia Tender menuliskan nama paket

pekerjaan tanpa adanya penyebutan lokasi pekerjaan atau tertulis

“Nama Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN GEDUNG MA’HAD

AL JAMI’AH TAHAP II. Bahkan berdasarkan keterangan ahli bahwa

terkait Jaminan Penawaran, yang dituntut dalam Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 (Tentang Pengadaan Barang dan jasa) adalah

nama paket pekerjaan diwajibkan harus sama dengan nama paket yang

dilelangkan, karena dalam judul dokumen lelang tidak mencantumkan

nama lokasi pelelangan, sedangkan lokasi hanyalah keterangan. Jika

dilakukan maka Panita Tender justru dengan sengaja menambah

persyaratan pelelangan tanpa adanya penjelasan dan bahkan tindakan

tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan post bidding; -------------

b) Panitia Tender mengugurkan PT En Handayani Group dan PT Putra

Long Iram Jaya pada Evaluasi Teknis dengan alasan Organisasi Kerja

tidak diuraikan berdasarkan Pekerjaan masing-masing personel inti

yang diusulkan oleh Penyedia Jasa. Hal tersebut merupakan tindakan

yang tidak berdasar yang berdampak pada keuntungan peserta tender

yang menawar di atasnya yaitu Terlapor II karena secara faktual

dalam proses aanwijzing tidak dijelaskan/diminta bahwa Organisasi

Kerja harus diuraikan berdasarkan Pekerjaan masing-masing personel

inti. Berdasarkan keterangan ahli bahwa persyaratan teknis berupa

SALINAN

halaman 12 dari 66

organisasi kerja dapat disyaratkan tanpa menjelaskan kriteria hal yang

ditetapkan, namun jika keterangan mengenai maksud dan tujuan dari

organisasi kerja dengan metodologi kerja dijelaskan dalam dokumen

lelang, namun jika tidak Panitia Tender cenderung subyektif dan

Panitia Tender sengaja menambah persyaratan pelelangan tanpa

adanya penjelasan (post bidding);--------------------------------------------

13.2.2 Panitia Tender melakukan diskriminasi (Vide bukti C1 dan C2) --------

Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa Panitia Tender

melakukan tindakan diskriminasi dengan cara menerapkan standar

ganda yang menguntungkan Terlapor II, sebagaimana berikut : ---------

a) Panitia Tender mengugurkan PT EN Handayani dan PT Putra Long

Iram Jaya pada evaluasi Teknis dengan alasan masa kerja masing-

masing personel inti yang diusulkan yang dibuktikan dengan

Curiculum vitae tidak memenuhi syarat minimal/kurang dari tahun

yang disyaratkan dalam dokumenpengadaan/ pemilihan. Namun

berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa bahwa personel inti

Terlapor II atas nama Meriaty Ibnu Hajar, ST memiliki pengalaman

kerja sebagai Project Manager sejak Bulan Mei tahun 2001,

sedangkan pada saat penandatanganan curriculum vitae pada bulan

April 2011 sehingga pengalaman pekerjaan dari belum genap 10

tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.

Selain itu, personel inti Terlapor II atas nama Asmul Saeni Renreng

yang diajukan pada posisi Pelaksana Elektrikal tidak memenuhi

syarat pendidikan minimal. ------------------------------------------------

b) Panitia Tender mengugurkan PT Putra Long Iram Jaya pada evaluasi

Teknis dengan alasan peralatan yang diusulkan kurang dari yang

diminta dalam dokumen pemilihan yang terlihat dari bukti

kepemilikan. Akan tetapi berdasarkan alat bukti ditamukan fakta

bahwa peralatan Pick Up pada dokumen Terlapor II tidak

dilampirkan atau didukung bukti pembelian dan STNK padahal

dalam dokumen pengadaan/pemilihan telah ditegaskan khusus untuk

SALINAN

halaman 13 dari 66

peralatan dump truck dan Pick Up melampirkan faktur/ bukti

pembelian dan STNK untuk masing-masing kendaraan. ---------------

13.2.3 Mengenai Dampak Persaingan; ---------------------------------------------

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh

sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender

secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat

dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur

dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak

sehat atau setidak-tidaknya mengurangi tingkat persaingan dalam

tender tersebut. ----------------------------------------------------------------

14. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor III dan Terlapor IV tidak hadir dalam

Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang

dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut

untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II; ------------------------------------------------

15. Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (vide bukti B2); ----------------------

15.1 Bagi Terlapor III dan Terlapor IV: Pembacaan dan Penyerahan Salinan

Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator; -------------------------------------

15.2 Bagi Terlapor I dan Terlapor II: Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap

Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa

nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang

mendukung; -------------------------------------------------------------------------------

16. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator,

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dimana Terlapor II, Terlapor III,

dan Terlapor IV diwakili oleh kuasa hukum dengan surat kuasa tertanggal 30 Maret

2012 (vide bukti B2, A19, A20, A21); --------------------------------------------------------

17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator menyerahkan

Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor III dan Terlapor IV (vide

bukti B2); -----------------------------------------------------------------------------------------

18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I menyerahkan

Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal

sebagai berikut (vide bukti C3): ----------------------------------------------------------------

SALINAN

halaman 14 dari 66

18.1 Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh

Tim Investigator dalam hal dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persangan

Usaha menyangkut Tender Pembangunan Gedung Ma’Had Al Jamiah II

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda, yang terletak di Jl. HM

Rifaddin Samarinda seberang, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui

kebenarannya oleh Terlapor I; ----------------------------------------------------------

18.2 Bahwa dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran di atas; ------

18.2.1 Bahwa terhadap dalil poin (1) oleh karena sangkaan oleh Tim

Investigator KPPU menyangkut adanya persesuaian prilaku antara

Terlapor III dengan Terlapor IV, dimana kedua perusahaan tersebut

tidak melampirkan dokumen-dokumen lelang pengadaan dan berita

Acara Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) beserta

addendumnya berupa Organisasi Kerja, Network Plening, Daftar

Peralatan Minimal, Daftar Personel Inti dll, dan Terlapor I melakukan

evaluasi sesuai dengan ada atau tidaknya serta memenuhi atau tidaknya

syarat kelengkapan peserta lelang dengan mengacu Peraturan Presiden

Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pmerintah. Dan

haris di fahami pula bahwa proses lelang dilakukan melalui LPSE

Provinsi Kaltim, dengan demikian Terlapor I tidak mengetahui sama

sekali terlebih untuk menilai apakah kedua peserta lelang yakni Terlapor

III dan Terlapor IV adalah sebagai pendamping sebagai upaya

menghalang-halangi perusahaan lain, namun demikian fakta hukum

yang ada bahwa yang mengikuti lelang dan/atau yang mendaftarkan diri

bukan hanya kedua perusahaan tersebut namun masih banyak

perusahaan lainnya yakni berjumlah 49 perusahaan; ------------------------

18.2.2 Bahwa terhadap dalil poin 2 dan 3 yang menyatakan bahwa adanya

kesamaan dalam hal pengetikan penulisan dalam dokumen penawaran

dan persesuaian harga penawaran haruslah ditolak dan dikesampingkan,

oleh karena tidak ada relevansinya dengan kewenangan dan tanggung

jawab Terlapor I, dan sesuai peraturan yang ada Terlapor I hanya

berwenang untuk menilai kelengkapan dokumen peserta lelang,

SALINAN

halaman 15 dari 66

sehingga dengan demikian dalil Tim Investigator poin 2 dan 3 haruslah

ditolak dan dikesampingkan; ---------------------------------------------------

18.2.3 Bahwa terhadap dalil Nomor: (19.2) dimana dinyatakan bahwa Terlapor

I diindikasikan telah melakukan persekongkolan dengan memfasilitasi

Terlapor II menjadi Pemenang Tender adalah tidaklah benar dan

Terlapor I dapat membuktikannya: --------------------------------------------

a) Bahwa terhadap dugaan persekongkolan Investigator di atas dimana

dinyatakan bahwa Terlapor I “melakukan tindakan mengeliminasi

peserta-peserta yang mengajukan penawaran harga dibawah harga

penawaran Terlapor II seperti Terlapor I menggugurkan PT Surya

Eka dan PT Sappe Wali dengan alasan surat Jaminan penawaran

tidak sesuai dengan yang ada dalam dokumen pengadaan serta

berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen

Pengadaan (Aanwijzing) menyangkut tidak dicantumkannya lokasi

pekerjaan” adalah benar dan sah secara hukum, Pemberian

Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) Nomor:

602/02/PAN-MA’HAD-STAIN/IV/2011, tertanggal 20 April 2011

disebutkan sebagai berikut : ------------------------------------------------

“ Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu

Sebelas (20/04/2011), di media elektronik melalu Potral LPSE

Provinsi Kaltim : www.lpse.kaltimprov.go.id, panitia Pengadaan

Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Ma’Had Al Jami’ah

Tahap II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda

Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda Nomor:

203 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010, telah mengadakan

Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) untuk paket pekerjaan

sebagai berikut: --------------------------------------------------------------

Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Ma’had Al

Jami’ah Tahap II----------------------------

Lokasi Pekerjaan : Jl. HM. Rifaddin Samarinda Seberang

SALINAN

halaman 16 dari 66

Demikian pula pengguguran PT En Handayani Group dan PT Putra

Long Iram Jaya menyangkut masalah organisasi kerja dan/atau masa

kerja, adalah sebagai berikut ; ----------------------------------------------

Bahwa setelah dilakukan pengecakan pengalaman kerja PT En

Handayani Group pada kerjaan yang sejenis dan ditulis oleh

penyedia jasa, ditemukan bahwa Perusahaan dimaksud tidak

memnuhi syarat minimal sesuai dengan dokumen pemilihan; ---------

Bahwa adapun terhadap PT Putra Long Iram Jaya, masa kerja

masing-masing personel inti yang diusulkan dan dibuktikan dengan

Curriculum Vitae pengalaman kerja sejenis, di ketahui dan atau

ditemukan tidak adanya tanggal, bulan dimulainya sampai dengan

berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Selain itu juga menyangkut

SKT, Peralatan pada PT Putra Long Iram Jaya ditemukan tidak

adanya persesuaian sebagaimana yang di tentukan dalam Dokumen

Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen

Pengadaan (Aanwijzing) Nomor: 602/02/PAN-MA’HAD-

STAIN/IV/2011; -------------------------------------------------------------

Sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Tim

Investigator KPPU untuk mempermasalahkan Keputusan Terlapor I;

b) Bahwa terhadap dugaan pelanggaran Investigator di atas dimana

dinyatakan bahwa Terlapor I melakukan diskriminasi, namun

demikian dapat dilihat sebagai berikut; -----------------------------------

18.2.3.b.1. Sesuai dengan fakta yang ada PT En Handayani Group dan masa

kerja sesuai dengan Curiculum Vitae personel dimulai dari tahun

2005 hingga tahun 2010, dalam hitung-hitungan Terlapor I maka

kurang dari enam (6) Tahun, sehingga sangatlah jelas Projet

Manager tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam

Dokumen Pengadaan Bab.IX Lampiran A syarat-syarat khusus

Kontrak (SSKK); --------------------------------------------------------

18.2.3.b.2. Begitupula untuk PT Putra Long Iram Jaya ada beberapa

personel diantaranya site Manager An. Hamzah, ST dimana

pengalaman dimulai tahun 2005 dan berakhir tahun 2010, jika di

SALINAN

halaman 17 dari 66

hitung maka kurang dari 10 tahun sehingga hal ini juga tidak

memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Dokumen

Pengadaan Bab.IX Lampiran A syarat-syarat khusus Kontrak

(SSKK); -------------------------------------------------------------------

18.2.3.b.3. Bahwa benar Terlapor I telah menggugurkan PT.Putra Long

Iram Jaya pada Evaluasi Teknis dengan pertimbangan bahwa

peralatan yang di usulkan PT.Putra Long Iram Jaya kurang yang

diminta dan/atau tidak sesuai dengan hasil yang ada dalam

dokumen penawaran dan tidak pula melampirkan bukti

kepemilikan untuk beberapa alat berat, sedangkan sekalipun

Terlapor II tidak melampirkan dan/atau mengusulkan Pick Up

dalam daftar peralatan utama namun demikian PT.Sarana Karya

Membangun telah melampirkan dan/atau mengusulkan Dump

Truck yang lebaih besar dari Pick Up; --------------------------------

18.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terlapor I selaku panitia pelelangan

telah melakukan seleksi melalui evaluasi administrasi dan teknis sebagaimana

telah di amanatkan oleh Perpres No.54 Tahun 2010, dengan demikian maka

tidak masuk akal jika Terlapor I dengan menjalankan ketentuan Perpres No.54

Tahun 2010 tersebut dikualifikasi telah melakukan persekongkolan dengan

pihak lain dan/atau dengan pihak salah satu peserta lelang sehinggan demikian

haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan; -----------------------------------

18.4 Bahwa terhadap penetapan hasil pemilihan barang/jasa, apa bila penydia

Jasa/peserta lelang tidak berkenan dan atau keberatan atas hasil evaluasi lelang

dan/atau penetapan hasil pemilihan penyedia jasa, maka Penyedia jasa/Peserta

lelang diberikan hak untuk menggunakan hak sanggah pada waktu yang telah

ditentukan, uakni malalui sanggahan pertama dan jika terhadap sanggahan

pertama tidak puas atas jawaban sanggahan dari panitia maka yang

bersangkutan dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan sanggahan

banding, hal ini berdasarkan pasal 82 ayat 1 (satu) Perpres 54 tahun 2010.

Namun hak hukum bagi peserta lelang yang merasa dirugikan oleh panitia

lelang yang dalam hal ini adalah Terlapor I, faktanya tidak ada yang

menggunakan haknya hingga tingkat banding; ---------------------------------------

SALINAN

halaman 18 dari 66

18.5 Bahwa dengan adanya Penydia Jasa/peserta lelang tidak melakukan upaya

hukum berupa sanggahan banding sebagaimana tersebut diatas, demi kepastian

hukum maka dapat disempulkan bahwa Para Penyedia Jasa/ Peserta lelang

telah menerima keputusan Terlapor I sebagai Panitia lelang dalam perkara a

quo; -----------------------------------------------------------------------------------------

19. Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2012, Terlapor II (PT Sarana Karya

Membangun) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang

pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti C5): -----------------------------

19.1 Bahwa berdasarakan Surat Panggilan Nomor : 768/SJ/P/X/2011, tanggal 14

Oktober 2011, pada diktum Dasar, dinyatakan : Memanggil PT. SARANA

KARYA MEMBANGUN. Jl. Arif Rahman Hakim No. 1. RT.02 Pinang Luar

75123. Samarinda. Kalimantan Timur, jelas adalah keliru atas Subyek laporan

terhadap alamat; --------------------------------------------------------------------------

19.2 Bahwa demikian pula Surat Panggilan Nomor : 844/SJ/P/XI/2011, tanggal 14

November 2011, pada diktum Dasar, dinyatakan : Memanggil PT SARANA

CITRA KARYA LESTARI. Jl. Ks, Tubun No.30 RT.003 Dadi Mulya

Samarinda 75117. Jelas adalah keliru atas Subyek Laporan terhadap Nama

Terlapor; -----------------------------------------------------------------------------------

19.3 Bahwa berdasarkan dalil poin (1) dan (2), tersebut di atas jelas Penyelidikan

yang dilakukan oleh Tim penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia adalah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan

Bagian Kedua. Tentang Surat Panggilan. Pasal 36 poin (c) dan (d) Peraturan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010,

tentang tata cara penanganan Perkara dimana dinyatakan bahwa: -----------------

Surat Panggilan Paling Sedikit memuat hal-hal sebagai berikut : ------------------

c. Nama Jelas pihak yang dipanggil; ---------------------------------------------------

d. Alamat Jelas Pihak yang dipanggil; -------------------------------------------------

19.4 Bahwa berdasarkan dalil poin 3 tersebut di atas, dimohon kepada Majelis

Komisi Sidang Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran yang mengadili

perkara ini menyatakan bahwa penyelidikan tidak jelas dan Kabur dan oleh

karenanya perkara ini tidak dapat dilanjutkan; ---------------------------------------

SALINAN

halaman 19 dari 66

19.5 Bahwa kami menolak dengan tegas dalil Investigator yang menyatakan bahwa

Terlapor II diduga melakukan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor :

5 Tahun 1999, tentang ersekongkolan yang mencakup 3 (tiga) bentuk yaitu : ---

19.5.1 Persekongkolan Horizontal. Bahwa Terlapor II secara tegas menolak

dalil adanya Persekngkolan Horizontal yang terjadi antara Pelaku

Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa dengan sesama Pelaku Usaha

atau Penyedia Barang dan Jasa Pesaingnya; ---------------------------------

Bahwa Terlapor II dengan para Pelaku Usaha atau Penyedia barang dan

Jasa lainnya tdak mempunyai hubungan Afiliasi atau merupakan satu

kelompok usaha, tida ada kerjasama Operasional (KSO) dan tidak pula

adanya kesamaan Kas Keuangan dan tidak ada kendali manajemen

ataupun asset antara pelaku usaha yang iktu tender. Hal ini dapat

dibuktikan bahwa tidak ada satupun peserta tender di dalam Akta

Pendiriannya, dimana para Komisaris dan Direksi Terlapor II juga

menjadi bahagian dari perusahaan peserta tender lainnya tersebut baik

sebagai Komisaris maupun sebagai Direksi. Berdasarkan fakta yang

sebenarnya bahwa seluruh peserta tender bersaing secara ketat dan

professional. Hal ini dibuktikan bahwa jumlah penyedia jasa yang

melakukan pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pemilihan yang

dilakukan melalui mengunduh aplikasi SPSE dari website LPSE di

:http://lpse.kaltimprov.go.id yaitu sebanyak 49 perusahaan. Demikian

pula dengan Pemasukan Dokumen Penawaran, dimana hingga batas

waktu pemasukan dokumen Penawaran tanggal 29 April 2011 pukul

14.59 WITA dengan cara mengupload melalui website di

:http://lpse.kaltimprov.go.id diikuti sebanyak 14 Perusahaan; ------------

19.5.2 Persekongkolan Vertikal. Bahwa Terlapor II menolak dengan Tegas

dalil adanya Persekongkolan Vertikal yang terjadi antara salah satu

atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan

Panitia Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau

pemilik atau pemberi pekerjaan. Bahwa Terlapor II tidak pernah

melakukan komunikasi dan tatap muka dengan salah satu atau beberapa

pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa dengan Panitia Tender

SALINAN

halaman 20 dari 66

atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau Pemilik atau

Pemberi Pekerjaan baik langsung maupun secara tidak langsung, Sejak

Tahap Pengumuman Tender Proyek hingga Tahap Pengumuman

Penetapan Calon Pemenang, Kecuali pada saat Verifikasi dokumen

Penawaran dimana merupakan suatu Pertemuan Resmi yang tidak

melanggar Peraturan apapun juga. Bahwa Terlapor II juga tidak pernah

mengenal dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun

hubungan lainnya terhadap seluruh Panitia Tender Sebelum

Pelaksanaan Pekerjaan Proyek, sehingga sangat tidak mungkin adanya

Persekongkolan Vertikal Tersebut; -------------------------------------------

19.5.3 Gabungan dari Persekongkolan Horizontal dan Vertikal.Bahwa

Terlapor II secara tegas menolak dalil adanya Gabungan dari

persekongkolan Horizontal dan vertical sebagaimana alasan dan dalil

kami pada poin (a) dan (b) tersebut di atas; ----------------------------------

19.6 Bahwa adapun dalil-dalil yang dikemukakan Investigator dalam uraian dari

Unsur-unsur Ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pada

halaman (9) sampai dengan halaman (18), dengan tegas Terlapor II

menolaknya, kecuali unsur-unsur yang tidak secara jelas dan tegas kami

uraikan dalam pembelaan ini. Adapun unsur-unsur tersebut yang kami tolak

dengan dasar dan fakta hukum yang kami uraikan sebagai berikut: ---------------

19.6.1 Unsur Pihak Lain; ---------------------------------------------------------------

Bahwa kedudukan Terlapor II dalam proyek Tender Pembangunan

Gedung Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam

Negeri (STAIN Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Tahun

Anggaran 2011. Hanya Sebagai Peserta yang mengajukan penawaran

melalui website LPSE di :http://lpse.kaltimprov.go.id. Bahwa tujuan

penggunaan Tekhnologi Program dalam hal ini website yang dilakukan

oleh Pemerintah dan atau Panitia Tender justru untuk memberikan

kesetaraan kepada seluruh pelaku usaha dan menjaga kerahasiaan

dokumen para peserta. Sehingga tidaklah mungkin Terlapor II dapat

mengatur dan atau menentukan pemenang tender, oleh karena hal

tersebut merupakan Otoritas penuh Panitia Tender. Sesuai dengan

SALINAN

halaman 21 dari 66

uraian kami tersebut sangat jelas Unsur Pihak dalam melakukan

Persekongkolan Vertikal adalah Tidak Terpenuhi; -------------------------

19.6.2 Unsur Persekongkolan Horisontal adanya Persesuaian Perilaku; ---------

Bahwa Tidak benar Terlapor II melakukan persekongkolan Horizontal

dengan pelaku Usaha lain dalam hal ini dengan Terlapor III, dan

Terlapor IV. Bahwa dalil Investigator yang menyatakan adanya

kesengajaan yang dilakukan Terlapor III dan Terlapor IV tidak

melampirkan dokumen-dokumen antara lain Organisasi Kerja, Network

Planning, Daftar Peralatan minimal, daftar personel inti, spesifikasi

teknis dan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN untuk menjadi

peserta tender pendamping semata hanyalah alasan yang tidak berdasar

alasan dan fakta hukum yang kuat dan benar dan cenderung

diskriminatif dalam rangka penegakan hukum. Bahwa beberapa Peserta

Tender juga TIDAK LULUS dalam Tahap Administrasi dengan dalil

yang sama sebagaimana disebutkan oleh Investigator dalam laprodan

Dugaan Pelanggaran pada Hal (4) dan (5) antara lain PT INDOCIPTA

BARUGA dan PT MEGARIO ABADI, namun oleh Investigator

tersebut tidak menjadikan para peserta tender tersebut sebagai Pelaku

Usaha yang bersekongkol dengan Terlapor II. Bahwa berdasarkan dalil

dan tanggapan kami tersebut di atas, maka unsure Persekongkolan

horizontal adanya persesuaian perilaku tidak terpenuhi; -------------------

19.6.3 Unsur adanya Kesalahan Penulisan pada dokumen penawaran yang

sama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dijadikan

dalil alasan oleh Investigator adalah tidak mempunyai alas hukum dan

fakta hukum yang kuat; ---------------------------------------------------------

Bahwa Pekerjaan Jasa Pengetikan dan atau Pembuatan Dokumen

Penawaran Tender Proyek adalah sesuatu yang sangat lazim dan wajar

terjadi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha baik yang bergerak secara

Perseorangan maupun Berkelompok dalam suatu wadah jasa Pelayanan

pengetikan. Bahwa adanya kemungkinan kesamaan Kesalahan

Penulisan pada dokumen penawaran, bisa saja terjadi oleh karena orang

yang bekerja di bidang jasa pengetikan dimana Terlapor II memakai

SALINAN

halaman 22 dari 66

jasa tersebut juga dipakai oleh pihak Terlapor III dan Terlapor IV serta

para Pelaku Usaha Lainnya. Bahwa dalil Investigator tersebut sangatlah

lemah dan hanya cenderung berdalil dengan PERIKIRAAN-

PERKIRAAN tanpa adanya bukti dan fakta hukum yang jelas tentang

adanya kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

19.6.4 Unsur Adanya Persesuaian Harga Penawaran; ------------------------------

Bahwa Terlapor II menolak dengan Tegas dalil Investigator yang

menyatakan adanya Persesuaian Harga Penawaran yang dilakukan oleh

Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah merupakan

Persekongkolan Horizontal. Bahwa seluruh Item Pekerjaan pada

dokumen Penawaran Terlapor II yang bersesuaian dengan Terlapor III

dan Terlapor IV hanyalah sebatas item pekerjaan yang nilai atau harga

pekerjaannya sangat umum atau harga Pasar setempat dan berlaku

kepada seluruh Pelaku Usaha maupun bukan Pelaku Usaha, antara lain

Pekerjaan Instalasi listrik, Pekerjaan Plafond, dll; --------------------------

19.7 Bahwa Terlapor II menolak dengan tegas dalil adanya Persekongkolan Vertikal

sebagaimana yang dikemukakan oleh Investigator dalam laporan Dugaan

Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1999, pada halaman

(15). Bahwa seluruh Proses Tender Proyek adalah menjadi otoritas dan

tanggung jawab penuh pihak Terlapor I. Bahwa Terlapor II tidak pernah

meminta, bermohon dan atau melakukan intervensi kepada Terlapor I agar

dapat memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi Pemenang Tender. Bahwa

Penetapan Terlapor II sebagai Pemenang Tender Proyek adalah suatu hal yang

sangat wajar dikarenakan kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan Peserta

Tender Proyek Lainnya. Bahwa sebagaimana dalil Investigator pada halaman

(16) yang menyatakan “Panitia Tender menggugurkan PT EN Handayani

Group dan PT Putra Long Iram Jaya pada evaluasi Teknis dengan alasan

Organisasi Kerja tidak diuraikan berdasarkan Pekerjaan masing-masing

personel Inti yang diusulkan oleh Penyedia jasa, hal tersebut merupakan

tindakan yang tidak berdasar” adalah merupakan dalil yang dapat

menimbulkan persepsi negative oleh Karena Investigator seakan-akan menjadi

SALINAN

halaman 23 dari 66

Kuasa Hukum untuk membela pelaku usaha yakni PT EN Handayani Group

dan PT Putra Long Iram Jaya; ----------------------------------------------------------

19.8 Bahwa Terhadap dalil Investigator yang menyatakan Panitia Tender

melakukan diskriminasi dengan cara menerapkan standar ganda yang

menguntungkan Terlapor II dengan Tegas Terlapor II menolak dalil tersebut.

Bahwa khusus dalil Investigator yang menyatakan “berdasarkan alat bukti

ditemukan fakta bahwa peralatan Pick Up pada dokumen Terlapor II tidak

dilampirkan atau didukung bukti pembelian dan STNK”, adalah suatu dalil

yang keliru dan tidak berdasar. Bahwa Terlapor II pada saat mengajukan

dokumen penawaran tender proyek memang tidak mengajukan peralatan Pick

Up, akan tetapi Terlapor II telah mengajukan dukungan Peralatan / kendaraan

Dump Truk dengan melampirkan Faktur pembelian Dump Truck dari PT

ASTRA Internasional tertanggal 31-01-2011. Adapun STNK tidak dilampirkan

oleh karena pada saat Terlapor II memasukkan Dokumen Penawaran, STNK

kendaraan tersebut masih dalam proses pembuatan di Kepolisian Republik

Indonesia. Berdasarkan dalil tersebut sangat jelas bahwa Unsur diskrimnasi

dengan cara menerapkan standar ganda yang menguntungkan Terlapor II

adalah tidak terbukti. Bahwa atas uraian dan dalil-dalil yang Terlapor II

kemukakan tersebut di atas, sangat jelas Bahwa Penetapan Terlapor II sebagai

Pemenang Proyek Tender tidaklah terbukti adanya dampak persaingan usaha

yang tidak sehat dan tidak mengurangi tingkat persaingan dalam tender antar

pelaku usaha; ------------------------------------------------------------------------------

20. Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi II dengan agenda untuk Terlapor III dan Terlapor IV yaitu

Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai

dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat

dan/atau dokumen yang mendukung; ---------------------------------------------------------

21. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator,

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dimana Terlapor II, Terlapor III,

dan Terlapor IV dihadiri oleh Kuasa Hukum para Terlapor (vide bukti B2); ------------

22. Menimbang bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menyerahkan Tanggapan terhadap

Laporan Dugaan Pelanggaran diluar waktu persidangan sesuai dengan persetujuan

SALINAN

halaman 24 dari 66

dengan Majelis Komisi yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti

C5): ------------------------------------------------------------------------------------------------

22.1 Bahwa kami menolak dengan tegas dalil Investigator yang menyatakan bahwa

Terlapor II dan Terlapor IV diduga melakukan Pelanggaran Pasal 22 Udnang-

Undang nomor : 5 Tahun 1999, tentang persekongkolan yang mencakup 3

(tiga) bentuk yaitu; -----------------------------------------------------------------------

22.1.1 Persekongkolan Horizontal. Bahwa terlapor III dan Terlapor IV secara tegas

menolak dalil adanya persekongkolan Horizontal yang terjadi antara Pelaku

Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa dengan sesama Pelaku Usaha atau

Penyedia Barang dan jasa Pesaingnya. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV

dengan para pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa lainnya tidak

mempunyai hubungan afiliasi atau merupakan satu kelompok usaha, tidak

ada kerjasama opersional (KSO) dan tidak pula adanya kesamaan kas

keuangan dan tidak ada kendali manajemen ataupu asset antara pelaku

usaha yang ikut tender. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak ada satupun

peserta tender di dalam Akta pendiriannya, dimana para Komisaris dan

Direksi Terlapor III dan Terlapor IV juga menjadi bahagian dari perusahaan

peserta tender lainnya khususnya kepada Terlapor II, baik sebagai komisaris

maupun sebagai Direksi. Berdasarkan Fakta yang sebenarnya bahwa

seluruh peserta tender bersaing secara ketat dan professional. Hal ini

dibuktikan bahwa jumlah penyedia jasa yang melakukan pendaftaran dan

pengambilan Dokumen pemilihan yang dilakukan melalui mengunduh

aplikasi SPSE dari website LPSE d :http://LPSE.kaltimprov.go.id yaitu

sebanyak 14 Perusahaan. Demikian pula dengan Pemasukan Dokumen

Penawaran, dimana hingga batas waktu pemasukan dokumen Penawarn

tanggal 29 April 2011 pukul 14.59 WITA dengan cara mengupload melalui

website di :http://lpse.kaltimprov.go.id diikuti sebanyak 14 perusahaan; -----

22.1.2 Persekongkolan Vertikal. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menolak

dengan Tegas dalil adanya persekongkolan Vertikal Yang terjadi antara

salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa atau

pemilik atau pemberi pekerjaan. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak

pernah melakukan komunikasi dan tatap muka dengan salah satu atau

SALINAN

halaman 25 dari 66

beberapa pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa dengan Panitia

Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau Pemilik

atau Pemberi Pekerjaan baik langsung maupun secara tidak langsung, Sejak

Tahap Pengumuman Tender Proyek hingga Tahap Pengumuman Penetapan

Calon Pemenang, Kecuali pada saat Verifikasi dokumen Penawaran dimana

merupakan suatu Pertemuan Resmi yang tidak melanggar Peraturan apapun

juga. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV juga tidak pernah mengenal dan

tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun hubungan lainnya

terhadap seluruh Panitia Tender Sebelum Pelaksanaan Pekerjaan Proyek,

sehingga sangat tidak mungkin adanya Persekongkolan Vertikal Tersebut; --

22.1.3 Gabungan dari Persekongkolan Horizontal dan Vertikal.Bahwa Terlapor III

dan Terlapor IV secara tegas menolak dalil adanya Gabungan dari

persekongkolan Horizontal dan vertikal sebagaimana alasan dan dalil kami

pada poin (1) dan (2) tersebut di atas; ----------------------------------------------

22.2 Bahwa adapun dalil-dalil yang dikemukakan Investigator dalam uraian dari

Unsur-unsur Ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pada

halaman (9) sampai dengan halaman (18), dengan tegas Terlapor III dan

Terlapor IV menolaknya, kecuali unsur-unsur yang tidak secara jelas dan tegas

kami uraikan dalam pembelaan ini. Adapun unsur-unsur tersebut yang kami

tolak dengan dasar dan fakta hukum yang kami uraikan sebagai berikut; --------

22.2.1 Unsur Pihak Lain; ---------------------------------------------------------------------

Bahwa kedudukan Terlapor III dan Terlapor IV dalam proyek Tender

Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama

Islam Negeri (STAIN Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Tahun

Anggaran 2011. Hanya Sebagai Peserta yang mengajukan penawaran

melalui website LPSE di :http://lpse.kaltimprov.go.id. Bahwa tujuan

penggunaan Teknologi Program dalam hal ini website yang dilakukan oleh

Pemerintah dan atau Panitia Tender justru untuk memberikan kesetaraan

kepada seluruh pelaku usaha dan menjaga kerahasiaan dokumen para

peserta. Sehingga tidaklah mungkin Terlapor III dan Terlapor IV dapat

mengatur dan atau menentukan pemenang tender, oleh karena hal tersebut

merupakan Otoritas penuh Panitia Tender. Bahwa Terlapor III dan Terlapor

SALINAN

halaman 26 dari 66

IV dinyatakan TIDAK LULUS dalam Tahap hasil EVALUASI

ADMINISTRASI sehingga jelas sejak saat itu Terlapor III dan Terlapor IV

tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap para Peserta Tender dan Panitia

Lelang. Adapun yang berhasil lulus untuk mengikuti Tahap Selanjutnya ada

5 (lima) peserta tender yang salah satunya akan ditetapkan menjadi

Pemenang. Nagaimana mungkin Terlapor III dan Terlapor IV melakukan

persekongkolan sementara pada Tahap penentuan Pemenang Terlapor III

dan Terlapor IV sudah tidak mempunyai Fungsi, Pengaruh dan Kepentingan

apapun juga terhadap peserta tender lainnya. Sesuai dengan uraian kami

tersebut sangat jelas Unsur Pihak dalam melakukan Persekongkolan

Vertikal adalah Tidak Terpenuhi; ---------------------------------------------------

22.2.2 Unsur Persekongkolan Horisontal adanya Persesuaian Perilaku; --------------

Bahwa Tidak benar Terlapor III dan Terlapor IV melakukan

persekongkolan Horizontal dengan pelaku Usaha lain dalam hal ini dengan

Terlapor II. Bahwa dalil Investigator yang menyatakan adanya kesengajaan

yang dilakukan Terlapor III dan Terlapor IV. tidak melampirkan dokumen-

dokumen antara lain Organisasi Kerja, Network Planning, Daftar Peralatan

minimal, daftar personel inti, spesifikasi teknis dan Formulir Rekapitulasi

Perhitungan TKDN untuk menjadi peserta tender pendamping semata

hanyalah alasan yang tidak berdasar alasan dan fakta hukum yang kuat dan

benar dan cenderung diskriminatif dalam rangka penegakan hukum. Bahwa

Terlapor III dan IV tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut adalah

factor Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kondisi Keuangan. Bahwa

beberapa Peserta Tender juga TIDAK LULUS dalam Tahap Administrasi

dengan dalil yang sama sebagaimana disebutkan oleh Investigator dalam

laprodan Dugaan Pelanggaran pada Hal (4) dan (5) antara lain PT

INDOCIPTA BARUGA dan PT MEGARIO ABADI, namun oleh

Investigator tersebut tidak menjadikan para peserta tender tersebut sebagai

Pelaku Usaha yang bersekongkol dengan Terlapor III dan Terlapor IV.

Bahwa dengan dinyatakannya PT INDOCIPTA dan MEGARIO ABADI

tidak lulus dalam Evaluasi Administrasi oleh Panitia Tender (Terlapor I)

dengan alasan yang sama dengan Terlapor III dan Terlapor IV,

SALINAN

halaman 27 dari 66

membuktikan bahwa tidak terbukti adanya Persekongkolan antar sesame

peserta tender tersebut. Bahwa berdasarkan dalil dan tanggapan kami

tersebut di atas, maka unsur Persekongkolan horizontal adanya persesuaian

perilaku tidak terpenuhi; -------------------------------------------------------------

22.2.3 Unsur adanya Kesalahan Penulisan pada dokumen penawaran; ----------------

Bahwa adanya kesalahan Penulisan pada dokumen penawaran yang sama

antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dijadikan dalil alasan

oleh Investigator adalah tidak mempunyai alas hukum dan fakta hukum

yang kuat. Bahwa Pekerjaan Jasa Pengetikan dan atau Pembuatan Dokumen

Penawaran Tender Proyek adalah sesuatu yang sangat lazim dan wajar

terjadi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha baik yang bergerak secara

Perseorangan maupun Berkelompok dalam suatu wadah jasa Pelayanan

pengetikan. Bahwa adanya kemungkinan kesamaan Kesalahan Penulisan

pada dokumen penawaran, bisa saja terjadi oleh karena orang yang bekerja

di bidang jasa pengetikan dimana Terlapor II memakai jasa tersebut juga

dipakai oleh pihak Terlapor III dan Terlapor IV serta para Pelaku Usaha

Lainnya. Bahwa dalil Investigator tersebut sangatlah lemah dan hanya

cenderung berdalil dengan perikiraan-perkiraan tanpa adanya bukti dan

fakta hukum yang jelas tentang adanya kerjasama antara Terlapor II,

Terlapor III, dan Terlapor IV; -------------------------------------------------------

22.2.4 Unsur Adanya Persesuaian Harga Penawaran; ------------------------------------

Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menolak dengan Tegas dalil

Investigator yang menyatakan adanya Persesuaian Harga Penawaran yang

dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah merupakan

Persekongkolan Horizontal. Bahwa seluruh Item Pekerjaan pada dokumen

Penawaran Terlapor II yang bersesuaian dengan Terlapor III dan Terlapor

IV hanyalah sebatas item pekerjaan yang nilai atau harga pekerjaannya

sangat umum atau harga Pasar setempat dan berlaku kepada seluruh Pelaku

Usaha maupun bukan Pelaku Usaha, antara lain Pekerjaan Instalasi listrik,

Pekerjaan Plafond, dll. Bahwa berdasarkan alasan dan tanggapan kami

tersebut di atas, jelas dalil Investigator tidaklah Terpenuhi tentang adanya

persekongkolan terhadap adanya Persesuaian harga penawaran; ---------------

SALINAN

halaman 28 dari 66

22.3 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menolak dengan tegas dalil adanya

Persekongkolan Vertikal sebagaimana yang dikemukakan oleh Investigator

dalam laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor : 5

Tahun 1999, pada halaman (15). Bahwa seluruh Proses Tender Proyek adalah

menjadi otoritas dan tanggung jawab penuh pihak Terlapor I. Bahwa Terlapor

III dan Terlapor IV tidak pernah meminta, bermohon dan atau melakukan

intervensi kepada Terlapor I agar dapat memfasilitasi Terlapor II untuk

menjadi Pemenang Tender. Bahwa Penetapan Terlapor II sebagai Pemenang

Tender Proyek adalah suatu hal yang sangat wajar dikarenakan kesalahan dan

kekeliruan yang dilakukan Peserta Tender Proyek Lainnya. Bahwa

sebagaimana dalil Investigator pada halaman (16) yang menyatakan “Panitia

Tender menggugurkan PT EN Handayani Group dan PT Putra Long Iram Jaya

pada evaluasi Teknis dengan alasan Organisasi Kerja tidak diuraikan

berdasarkan Pekerjaan masing-masing personel Inti yang diusulkan oleh

Penyedia jasa, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak berdasar” adalah

merupakan dalil yang dapat menimbulkan persepsi negatif oleh Karena

Investigator seakan-akan menjadi Kuasa Hukum untuk membela pelaku usaha

yakni PT EN Handayani Group dan PT Putra Long Iram Jaya; --------------------

22.4 Bahwa atas uraian dan dalil-dalil yang Terlapor III dan Terlapor IV kemukakan

tersebut di atas, sangat jelas Bahwa Penetapan Terlapor II sebagai Pemenang

Proyek Tender bukanlah disebabkan kedudukan, pengaruh dan adanya

Kepentingan serta terjadinya Persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor III

dan Terlapor IV, sehingga tidaklah terbukti adanya dampak persaingan usaha

yang tidak sehat dan tidak mengurangi tingkat persaingan dalam tender antara

pelaku usaha; ------------------------------------------------------------------------------

23. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi

menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat

Komisi; --------------------------------------------------------------------------------------------

24. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan

Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan

terhadap Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012; --------------------------------------------------

SALINAN

halaman 29 dari 66

25. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 24/KPPU/Pen/IV/2012 tanggal 30 April

2012 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 (vide bukti

A25); -----------------------------------------------------------------------------------------------

26. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan

Keputusan Komisi Nomor 139/KPPU/Kep/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan

Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 (vide bukti A26); ----------------------------------------

27. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 9/KMK/Kep/V/2012 tentang

Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012, yaitu dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Mei

2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 (vide bukti A42); -------------------------------

28. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan

Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis

Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang

Majelis Komisi kepada para Terlapor (vide bukti A35, A36, A37, A38, A39, A40,

A41,); ----------------------------------------------------------------------------------------------

29. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau

Dokumen (vide bukti B6); ----------------------------------------------------------------------

30. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat

dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; --------------

30.1 Hard Copy Surat Perjanjian Kerja Terlapor II (vide bukti C1); --------------------

30.2 Soft Copy dokumen penawaran peserta Tender (vide bukti C2); ------------------

31. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ada tambahan alat-alat bukti

berupa dokumen tender yang diajukan oleh Terlapor I (Panitia Pengadaan

Barang/Jasa Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah Tahap II Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda Propinsi Kalimantan Timu Tahun

Anggaran 2011) (vide bukti C7); --------------------------------------------------------------

SALINAN

halaman 30 dari 66

32. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat

dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (PT Sarana Karya Membangun)

sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------------------

32.1 Rancangan Anggaran Biaya PT Sappe Wali (vide bukti C6); ----------------------

33. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Bumi Artha Indonesia) tidak mengajukan alat-

alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----------------------

34. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Maha Karuna) tidak mengajukan alat-alat bukti

berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Inzage alat bukti; -------------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Putra Long

Iram Jaya, namun saksi tidak menghadiri pemeriksaan tanpa alasan yang dapat

diterima oleh Majelis Komisi; ------------------------------------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Sappe Wali,

namun saksi tidak menghadiri pemeriksaan dikarenakan suatu alasan yang dapat

diterima oleh Majelis Komisi; ------------------------------------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I (Elly W/Direktur Utama PT EN

Handayani Group) , yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi

sebagai berikut (vide bukti B3); ----------------------------------------------------------------

38.1 Bahwa waktu aanwijzing sangat singkat dan terdapat pemunduran waktu

pemasukan jaminan penawaran; --------------------------------------------------------

38.2 Bahwa BAP Aanwijzing di peroleh saksi dari mendownlod di website LPSE

Provinsi Kalimantan Timur; ------------------------------------------------------------

38.3 Bahwa Tidak muncul rangking perusahaan setelah diunduhnya BAP

Aanwijzing, yang idealnya rangking perusahaan dapat dilihat seminggu setelah

Aanwijzing; -------------------------------------------------------------------------------

38.4 Bahwa PT EN Handayani mengirim staf nya untuk mengkonfirmasi rangking

perusahaan kepada panitia, namun tidak berhasil menemui panitia; ---------------

SALINAN

halaman 31 dari 66


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II (M. Huda Y/Direktur IV PT

Sappe Wali), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai

berikut (vide bukti B7); --------------------------------------------------------------------------

39.1 Bahwa PT Sappe Wali membuat dokumen penawaran berdasarkan format dari

Lembar Data pengadaan dari panitia; --------------------------------------------------

39.2 Bahwa PT Sappe Wali melakukan sanggah sesuai dengan format yang sudah

diberikan oleh Panitia yang sesuai dengan aturan sanggah yaitu tiga hari

setelah pengumuman; --------------------------------------------------------------------

39.3 Bahwa PT Sappe Wali tidak mencantumkan alamat karena mengikuti format

dan prosedur dari panitia; ----------------------------------------------------------------

39.4 Bahwa PT Sappe Wali tidak melakukan sanggah banding karena tidak

mengetahui ada sanggah banding; ------------------------------------------------------

39.5 Bahwa kejanggalan yang ditemui PT Sappe Wali adalah Terlapor III dan

Terlapor IV memiliki alamat yang sama; ----------------------------------------------

39.6 Bahwa PT Sappe Wali melihat kejanggalan lain dari selama tender dilakukan

di STAIN Samarida atas pengadaan Gedung Ma’had Al Jamiah I ataupun

Gedung Ma’had Al Jamiah II STAIN Samarinda pemenangnya hanya Terlapor

II; -------------------------------------------------------------------------------------------

39.7 Bahwa PT Sappe Wali mengetahui ada indikasi persekongkolan dari Saudara

Firmansyah Nur; --------------------------------------------------------------------------

39.8 Bahwa Saudara M. Huda yang merevisi RAB setelah dikerjakan oleh staff

kantornya; ---------------------------------------------------------------------------------

39.9 Bahwa Saksi mendapat informasi mengenai adanya kerja sama antar para

terlapor dari Saudara Firmansyah Nur; ------------------------------------------------

39.10 Bahwa saksi melihat dokumen dari para terlapor yang dibawa oleh Saudara

Firmansyah Nur dan ditunjukkan kesamaan dokumen oleh Saudara Firmansyah

Nur; -----------------------------------------------------------------------------------------

39.11 Bahwa dalam pemeriksaan saksi ini kuasa hukum Terlapor memeperlihatkan

Alat bukti berupa dokumen penawaran saksi di depan Sidang Majelis Komisi; -

39.12 Bahwa menurut Kuasa Hukum Terlapor, kuasa hukum terlapor mendapatkan

dokumen Penawaran Saksi dari Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -------

SALINAN

halaman 32 dari 66

39.13 Bahwa menurut Terlapor I dokumen lelang hanya bisa diakses oleh panitia

lelang, beberapa lembaga seperti LKPP dan LPSE saja; ----------------------------

39.14 Bahwa Terlapor I tidak tahu asal darimana Terlapor II, Terlapor III dan

Terlapor IV mendapatkan dokumen lelang tersebut; --------------------------------

40. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juli 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli yakni bapak Setyabudi Arijanta,

S.H., M.H., yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai

berikut (vide bukti B8); --------------------------------------------------------------------------

40.1 Bahwa Sesuai PP 54 Tahun 2010 yang menggugurkan Penawaran dalam tahap

administrasi adalah nama yang dijamin tidak sama dengan yang ditetapkan

dalam dokumen lelang dengan tidak mempermasalahkan lokasi yang penting

proyeknya sama dengan yang dijaminkan; --------------------------------------------

40.2 Bahwa PP 54 Tahun 2010 melarang syarat yang diskriminatif, seperti halnya

apabila terdapat dokumen yang memiliki persyaratana berlebih maka dokumen

tersebut yang salah, seperti halnya untuk membangun gedung tetapi yang

disyaratkan terdapat hal yang tidak perlu untuk pembangunan gedung; ----------

40.3 Bahwa Panitia tender tidak boleh menambah persyaratan kecuali diatur dalam

PP 54 Tahun 2010, apabila ada penambahan maka lelang dapat dibatalkan; -----

40.4 Bahwa apabila pembangunan proyek sudah selesai maka akan ada audit karena

dapat dilihat apakah akibatnya mengahalangi persaingan atau tidak; -------------

40.5 Bahwa Ketentuan tidak diskriminatif yaitu panitia tidak boleh menambah,

mengganti, merubah apa yang terdapat dalam dokumen lelang; -------------------

40.6 Bahwa untuk tidak ada alamat dapat dikatakan post biding kriteria dokumen

lelang setelah batas akhir pemasukan; -------------------------------------------------

40.7 Bahwa terkait pengguguran peserta karena tidak mencantumkan lokasi, panitia

dapat mengklarifikasi jaminan penawaran, tetapi tidak mengubah substansi

penawaran karena merupakan out put post biding; ----------------------------------

40.8 Bahwa Syarat pengalaman kerja personel inti harus sepuluh tahun termasuk

mengada-ada karena cara penghitungan pengalaman kerja berdasar tender-

tender yang sudah dilakukan oleh personel inti; --------------------------------------

40.9 Bahwa ada standarisasi ganda apabila panitia meloloskan peserta tender yang

pengalaman kerja personel intinya belum sepuluh tahun; ---------------------------

SALINAN

halaman 33 dari 66

40.10 Bahwa pencantuman syarat bukti kepemilikan peralatan seperti halnya STNK

kendaraan Pick Up dapat dikatakan sebagai tindakan diskriminatif; --------------

40.11 Bahwa peralatan yang digunakan dalam tender dapat disubtitusi apabila

disyaratkan sebelumnya dan apabila dalam realisasi proyek ada penggantian

dapat dikatakan post biding; ------------------------------------------------------------

40.12 Bahwa salah satu indikasi persekongkolan horizontal antara peserta lelang

dengan panitia lelang adalah peserta lelang tidak melampirkan dokumen-

dokumen yang termasuk syarat tender; ------------------------------------------------

40.13 Bahwa berdasarkan kesamaan harga yang diperlihatkan investigator kepada

ahli dapat dikatakan persamaan harga tersebut termasuk indikasi

persekongkolan horizontal; --------------------------------------------------------------

40.14 Bahwa yang mengindikasikan persekongkolan jika dokumen tender diketik

oleh orang yang sama adalah gaya bahasa dan nilai yang diketik; -----------------

40.15 Bahwa jika proyek sudah serah terima dan diaudit BPK maka auditnya adalah

audit umum yang tidak melihat tentang indikasi persekongkolan dan jika ada

laporan persekongkolan akan diadakan audit khusus dan yang digunakan

adalah audit khusus sebagai bahan penilaian; -----------------------------------------

40.16 Bahwa tidak ada jaminan e-procurement tidak dapat mempertemukan peserta

tender dengan peserta tender maupun peserta tender dengan panitia tender; -----

40.17 Bahwa persamaan harga untuk barang mungkin terjadi karena sesuai dengan

harga pasar, namun untuk konstruksi hampir tidak mungkin ada persamaan

harga karena ada faktor-faktor lain seperti ada tenaga kerja sehingga dapat

menentukan metode kerja untuk menentukan harga konstruksi; -------------------

41. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya

Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B9); -----------------

41.1 Bahwa Tender pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi

Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) samarinda, Propinsi Kalimantan Timur

Tahun anggaran 20111 merupakan pembangunan dengan Anggaran Tahun

2011; ---------------------------------------------------------------------------------------

41.2 Yang menandatangani SK pengangkatan adalah Ketua Panitia dan dengan

anggota yang berjumlaha lima orang termasuk Ketua Panitia; ---------------------

SALINAN

halaman 34 dari 66

41.3 Bahwa Pembangunan itu satu Paket dengan anggaran delapan milyar rupiah; ---

41.4 Bahwa Terlapor I sudah mencantumkan nama paket dalam dokumen lelang,

termasuk adendum yang menyebutkan alamat proyek; ------------------------------

41.5 Bahwa Pencantuman Alamat di dalam Dokumen Lelang dimaksudkan untuk

lebih memperjelas lokasi proyek karena ada dua lokasi gedung STAIN

Samarinda dan masih terpengaruh dengan aturan lelang sebelumnya yang

mengharuskan pencantuman alamat dnegan lengkap; -------------------------------

41.6 Bahwa alamat Lokasi pembangunan proyek berada di Jalan H.M Rifadin; ------

41.7 Bahwa di Jalan Abdul Hasan tidak ada Gedung Ma’had Aljamiah; ---------------

41.8 Bahwa Sistem lelang ini berdasarkan sistem lelang dengan memperhatikan

evaluasi aritmatik, administrasi, teknis kewajaran harga dan kualifikasi; ---------

41.9 Bahwa pengguguran PT Sapee Wali berdasarkan ketidak lengkapan alamat

dilakukan pada saat evaluasi administrasi; --------------------------------------------

41.10 Bahwa penghitungan pengalaman kerja personel inti menurut panitia dihitung

berdasarkan tahun mulai bekerja dan di cantumkan pada curiculum vitae; -------


Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, yang pada pokoknya

Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B10); ---------------

42.1 Bahwa Terlapor II mengakui yang memimpin PT Sarana Karya Mebangun

adalah Direktur dengan Komisaris, dimana direktur utama adalah Bapak

Azhari dan Komisarisnya adalah Ibu Nurbaya; ---------------------------------------

42.2 Bahwa Terlapor II menjelaskan PT Sarana Karya Membangun berdiri pada

Tahun 2008; -------------------------------------------------------------------------------

42.3 Bahwa Pada awalnya Terlapor II diambil alih dari Ibu Ratnawati dan sudah

berbentuk Perseroan Terbatas (PT); ----------------------------------------------------

42.4 Bahwa Proyek besar yang pernah ditangani oleh Terlapor II adalah Proyek

Budhist Center senilai Sembilan Milyar; ----------------------------------------------

42.5 Bahwa Terlapor II mengetahui Tender ini dari situs E-procurement; -------------

42.6 Bahwa Terlapor II setelah membaca proyek ini Terlapor II langsung

mengetahui lokasi Proyek tersebut di Jalan H.M Rifaddin; -------------------------

SALINAN

halaman 35 dari 66

42.7 Terlapor II menjelaskan bahwa Lokasi STAIN Samarinda ada dua, yaitu di

Jalan Abdul Hasan yang merupakan Kantor Pusat STAIN Samarinda dan di

Jalan H.M. Rifadin yang merupakan lokasi proyek; ---------------------------------

42.8 Bahwa Terlapor II memenangkan Pembangunan Tahap I yang masih

menggunakan Kepres 80; ----------------------------------------------------------------

42.9 Bahwa Terlapor II menegaskan yang membuat dokumen tender adalah oleh

Terlapor II (ibu Nurbaya); ---------------------------------------------------------------

42.10 Bahwa Terlapor II menerangkan bahwa Terlapor II membuat dokumen lelang

berdasarkan pengalaman yang dia peroleh sejak tahu 1990 dengan dibantu oleh

Meryati Ibnu Hajar sevagai personel Inti; ---------------------------------------------

42.11 Bahwa dalam pembuatan dokumen tender itu Ibu Nurbaya dibantu oleh

Salawati yang melakuakan scanner dan Tamrin yang mengetik; ------------------

42.12 Bahwa dasar pembuatan dokumen lelang adalah dari download sokumen lelang

dari panitia dan diketik ulang oleh Thamrin; -----------------------------------------

42.13 Bahwa Terlapor II menjelaskan bahwa Thamrin adalah Pegawai terlapor II

yang bekerja Full Time yang masuk pada tahun 2011 dan resign pada

desember setelah pekerjaan selesai; ----------------------------------------------------

42.14 Bahwa Terlapor II mengisi harga satuan setelah pengetikan dokumen, dimana

harga satuan di dapat Terlapor II dari survey-survey di Toko-toko di

Samarinda; ---------------------------------------------------------------------------------

42.15 Bahwa Terlapor II setelah melakukan survey harga dan mengetik satuan harga

di dokumen pelelangan, Terlapor II meminta Thamrin untuk mengubah file

menjadi PDF; -----------------------------------------------------------------------------

42.16 Bahwa Thamrin yang menjadikan satu (apendo) dokumen Lelang tersebut dan

memgunggah dokumen lelang; ---------------------------------------------------------

42.17 Bahwa Dalam Dokumen pelelangan yang di download dari Panitia Lelang

tidak ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan; -----------------------------------


Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, yang pada

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B11); ---

43.1 Bahwa Terlapor III yang hadir bukanlah Direktur Utama, dan baru saja

diangkat menjadi Direktur di Terlapor III; --------------------------------------------

SALINAN

halaman 36 dari 66

43.2 Bahwa saksi yang datang tidak mengetahui kronologis tender; --------------------

43.3 Bahwa Majelis Komisi berdasarkan surat panggilan nomor 264/KPPU/MK-

PL/VIII/2012 memanggil Direktur Utama Terlapor III; -----------------------------


Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, yang pada

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B12); ---

44.1 Bahwa Terlapor IV Menjadi Direktur Perusahaan sejak tahun 2006 yang

diambil alih dari Saudara Ababa; -------------------------------------------------------

44.2 Bahwa Terlapor IV Pada tahun 2008 mengerjakan proyek Asrama Haji dan

pada tahun 2009, 2010, dan 2011 mendapat Proyek mengerjakan Dermaga; ----

44.3 Bahwa Terlapor IV mengakui membuat dokumen Tender dengan bantuan

tenaga freelance yang bernama Ari; ----------------------------------------------------

44.4 Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui nama Lengkap saudara Ari; ----------------

44.5 Bahwa Terlapor IV mengenal Saudara Ari dari dari temannya yang bernama

Marjuni, S.T; ------------------------------------------------------------------------------

44.6 Bahwa Ari dikenalkan sebagai Pembuat Dokumen kepada Terlapor IV; ---------

44.7 Bahwa Terlapor IV selama digelarnya perkara ini sudah tidak berhububgan

dengan Ari baik bertemu secara bertemu langsung maupun dengan alat

komunikasi lainnya; ----------------------------------------------------------------------

44.8 Bahwa Terlapor IV mengakui dokumen tender dibuat di rumah Saudara Ari; ---

44.9 Bahwa Terlapor IV mengakui sudah percaya penuh kepada Saudara Ari untuk

membuat dokumen Tender dan Terlapor IV hanya memberikan data dan daftar

harga untuk diolah oleh saudara Ari; --------------------------------------------------

44.10 Bahwa Terlapor IV pernah ke rumah kontrakan Saudara Ari, akan tetapi pada

saat digelarnya perkara ini Ari sudah pindah kontrakan; ----------------------------

44.11 Bahwa Terlapor IV mengetahui tender ini dari Internet dan terlapor melakukan

pendaftaran ke LPSE dan Ari yang mengupload dokumen tender karena sudah

diberikan pasword oleh Terlapor IV; --------------------------------------------------

44.12 Bahwa setelah di bandingkan pernyataan Terlapor IV dengan BAP

penyelidikan maka Terlapor IV menjelaskan bahwa ada dua data yang di

upload, yaitu data klarifikasi yang diupload oleh Terlapor IV dan dokumen

penawaran yang mengupload Saudara Ari; -------------------------------------------

SALINAN

halaman 37 dari 66

44.13 Bahwa Terlapor IV tidak pernah membuat Spesifikasi teknis; ---------------------

44.14 Bahwa Terlapor IV menjelaskan cara mengcomfert RHS seperti berikut, data

di copy ke Apendo peserta kemudian masuk ke RHS untuk enskripsi data

untuk menjadi RHS; ----------------------------------------------------------------------

44.15 Bahwa Terlapor IV mengakui mempunyai dua pegawai yaitu Sagung Putu

Mariana dan Irwan Bakri yang keduanya tidak mempunya kompetensi teknis

dan Terlapor IV mengakui hanya mempekerjakan pekerja frelance di bidang

teknis; --------------------------------------------------------------------------------------

44.16 Bahwa penyebab Terlapor IV gugur dalam kualifikasi tender karena terdapat

enam dokumen yang tidak di upload yang dikarenakan ketidaksengajaan

Terlapor IV; -------------------------------------------------------------------------------

45. Menimbang bahwa pada tanggal 10 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Kepala LPSE Kalimantan

Timur, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut

vide bukti B13): ----------------------------------------------------------------------------------

45.1 Bahwa Tugas LPSE adalah

Draft Putusan 01 Salinan - KPPU · 6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran;

Documents