-
Perjanjian Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Ref. [1]
Perjanjian Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan ini (beserta
lampiran-lampirannya termasuk tetapi tidak terbatas pada Syarat Dan
ketentuan Umum, perubahan-perubahan dan/atau
penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang
ada dan/atau akan dibuat di kemudian hari disebut Perjanjian) di
tandatangani pada hari ini .., tanggal ................ oleh dan
antara 1. Perusahaan
Penerima Jasa PT Philip Morris Indonesia Selanjutnya secara
bersama-sama disebut (PMID)
Kantor Pusat : Alamat Korespondensi : Alamat Pengiriman Tagihan
kepada PMID : Penanggungjawab di pihak PMID :
Kawasan Industri MM 2100 Jl. Kalimantan Blok B3-1, Ds.
Gandamekar, Kec. Cibitung, Bekasi Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53,
Lot 3&5, 16th-20thOne Pacific Place, Sudirman Central Business
District, Jakarta Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Lot 3&5,
16th-20thOne Pacific Place, Sudirman Central Business District,
Jakarta July Susanti ................................
2.Perusahaan Penyedia Jasa :
PT ............................, sebagai penyelenggara RUMAH
SAKIT ...... (RUMAH SAKIT)
Kantor Pusat : Alamat Korespondensi : Alamat Pengiriman Tagihan
kepada RUMAH SAKIT: Penanggungjawab di pihak RUMAH SAKIT :
........................... ...........................
........................... ...........................
PMID dan RUMAH SAKIT secara bersama-sama selanjutnya disebut
Para Pihak dan masing-masing Pihak
{ UIU0043 V2}
-
Pasal I. Syarat-syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Para Pihak
menyatakan bahwa Perjanjian ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan
Umum sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 (Syarat Dan Ketentuan
Umum). Pasal II. Penunjukan Dan Informasi Kontrak
II.1. PMID dengan ini menunjuk RUMAH SAKIT untuk menyediakan
Jasa, dan RUMAH SAKIT
dengan ini menerima penunjukannya tersebut sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan dengan demikian RUMAH
SAKIT bertanggungjawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan setiap
dan seluruh pekerjaan termasuk dalam dan berhubungan dengan Jasa
sebagaimana dijelaskan di bawah.
II.2. Jasa : (i) Perawatan atas diri Pasien yang memerlukan
penanganan medis dari RUMAH SAKIT apabila perawatan tersebut
memerlukan tindakan rawat inap (operatif atau non operatif),
termasuk tindakan-tindakan pendukung (mis: farmasi dan lab)
terhadap tubuh Pasien sebagai akibat dari sakit atau kasus gawat
darurat
(ii) Tindakan operasi dengan pelayanan One Day
Care, atau tanpa melakukan Rawat Inap; (Selanjutnya baik
bersama-sama maupun masing-masing disebut Jasa). Untuk pemeriksaan
dengan alasan apapun yang tidak dapat dilakukan di RUMAH SAKIT maka
dengan persetujuan Pasien dimaksud akan di jemput dan diantar oleh
RUMAH SAKIT ke rumah sakit lain yang bisa melakukan pemeriksaan
sesuai dengan kondisi Pasien tersebut. Jasa akan dilaksanakan (i)
sesuai dengan spesifikasi jasa yang disepakati oleh Para Pihak dan
(ii) meliputi Pekerjaan sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada
Lampiran II..
II.3. Jadwal penyelenggaraan Jasa : Jasa akan dilaksanakan
sesuai dengan Tahapan dan jadual pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana
diuraikan dalam Lampiran III.
II.4. Biaya Pelaksanaan Pekerjaan : Biaya Pelaksanaan Pekerjaan
sesuai standar tarif yang berlaku di RUMAH SAKIT, yang untuk
pertama kalinya sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II.
{ UIU0043 V2}
-
II.5. Cara pembayaran Biaya Pelaksanaan
Pekerjaan : Pembayaran Biaya Pelasanakan Pekerjaan kepada RUMAH
SAKIT akan dilakukan PMID sesuai dengan cara pembayaran yang
diuraikan lebih lanjut pada Lampiran II.
II.6. Ketentuan Tambahan (bila ada) Sebagaimana dimuat dalam
Lampiran IV.
II.7. Tanggal Efektif :
.........................................
II.8. Jangka Waktu Perjanjian : Jangka Waktu Perjanjian adalah
36 bulan, dimulai sejak Tanggal Efektif sampai dengan tanggal
...................
Perjanjian ini di tandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2
(dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekeuatan hukum
yang sama. PT Philip Morris Indonesia PT
................................ Ttd. : __________________ Ttd. :
____________________ Nama : July Susanti Nama : Jabatan : Kuasa
Direksi Jabatan : Para Pihak harus membaca dan memberi paraf setiap
halaman perjanjian, Lampiran-lampiran dan Syarat dan Ketentuan.
{ UIU0043 V2}
-
Lampiran 1
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA
Ref. [1] Pasal 1. Definisi 1.1. Dalam Perjanjian ini,
1.1.1. Afiliasi berarti suatu perseroan, perusahaan dan badan
yang baik secara langsung ataupun tidak langsung mengendalikan atau
dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama
dengan suatu Pihak, dan untuk tujuan definisi ini pengendalian
memiliki makna kekuasaan untuk memilih atau menunjuk mayoritas
anggota direksi (atau badan lain yang menjalankan fungsi serupa)
dari Pihak tersebut, baik melalui kepemilikan saham dengan hak
suara, perjanjian atau dengan cara lain.
1.1.2. Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI berarti semua
hak-hak di negara
atau jurisdiksi manapun sehubungan dengan paten, penemuan baru,
rahasia dagang dan hak lainnya sehubungan dengan keahlian (know
how), hak cipta (termasuk perpanjangan dan pembaharuan), hak untuk
memperoleh perlindungan yang setara dengan hak cipta, data, hak di
dalam database, desain yang terdaftar, hak desain, desain industri
dan utility model, merek dagang, nama dagang, trade dress, logo,
nama domain, nama usaha dan semua pendafttaran dan aplikasi untuk
mendaftarkan hal-hal di atas.
1.1.3. HAKI Baru berarti Hak Atas Kekayaan Intelektual
sehubungan dengan
teknologi yang dibuat atau dikembangkan dalam rangka
penyelenggaraan atau sehubungan dengan Jasa dan Pekerjaan atau
pembahasan mengenai Jasa dan Pekerjaan.
1.1.4. Biaya Pelaksanaan Pekerjaan berarti harga yang berlaku
sesuai standar tarif
RUMAH SAKIT, yang untuk pertama kalinya sebagaimana diuraikan
dalam Lampiran II Perjanjian.
1.1.5. Hari Kerja berarti setiap hari (selain hari Sabtu, Minggu
atau hari libur nasional
sesuai pengumuman resmi dari Pemerintah Republik Indonesia).
1.1.6. Hasil Pekerjaan berarti hasil penyelenggaraan Jasa dan
pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh dan atas nama RUMAH SAKIT
atau diserahkan oleh RUMAH SAKIT kepada PMID dalam rangka
penyelenggaraan Jasa dan pelaksanaan Pekerjaan.
1.1.7. PMID adalah sebagaimana didefinisikan pada awal
Perjanjian, termasuk
afiliasinya.
1.1.8. Informasi Kontrak berarti informasi dan
ketentuan-ketentuan sebagaimana
{ UIU0043 V2}
-
disebutkan dalam Pasal II Perjanjian ini.
1.1.9. Informasi Rahasia berarti semua informasi yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Jasa dan pelaksanaan Pekerjaan, dan semua
informasi usaha dan teknis yang berkaitan dengan Pihak Pemberi
Informasi atau produknya, pengoperasian, proses, formula, penemuan,
rahasia dagang, biaya produksi, harga, RUMAH SAKIT dan pelanggan
dari Pihak Pemberi Informasi atau identitas, perangkat lunak hasil
pengembangan, laporan keuangan perseroan, rancangan, maksud,
kesempatan pasar atau urusan-urusan bisnis yang telah atau mungkin
diungkapkan oleh Pihak Pemberi Informasi kepada Pihak Penerima
Informasi, sehubungan atau berkaitan dengan penyelenggaraan Jasa
dan pelaksanaan Pekerjaan baik (i) secara tertulis atau dengan cara
lain, (ii) melalui akses yang dimiliki oleh Pihak Penerima
Informasi atas tanah dan bangunan, mesin-mesin dan fasilitas milik
Pihak Pemberi Informasi atau (iii) melalui komunikasi lisan dengan
pegawai, konsultan dan agen dari Pihak Pemberi Informasi.
1.1.10. Jangka Waktu Perjanjian adalah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal II.8
Perjanjian.
1.1.11. Jasa adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal II.2
Perjanjian.
1.1.12. Keadaan Kahar berarti penangguhan atau kegagalan dalam
melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini yang disebabkan
oleh hal-hal di luar kemampuan wajar manusia, yang menimpa salah
satu Pihak atau Para Pihak dan mempengaruhi kemampuan yang
bersangkutan dalam melaksanakan Perjanjian, yang secara limitatif
dalam Perjanjian ini adalah : 1) bencana alam seperti gempa bumi,
badai, kondisi cuaca luar biasa buruk, letusan gunung berapi,
banjir, yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia,
2) perang yang timbul atau kondisi sebagai akibat perang, yang
dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia, 3)
tindakan sabotase oleh teroris, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara
atau 4) perubahan atas peraturan perundang-undangan yang
berpengaruh langsung atas Perjanjian ini.
1.1.13. Kompetitor berarti pihak lain baik perorangan atau badan
hukum atau bentuk
usaha lain yang mempunyai usaha sejenis dengan PMID. 1.1.14.
Lampiran berarti lampiran-lampiran atas Perjanjian ini beserta
perubahan-
perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau
pembaruan-pembaruannya yang ada dan/atau akan dibuat di kemudian
hari.
1.1.15. Pajak memiliki pengertian sebagaimana ditentuakn dalam
Undang Undang
Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
1.1.16. Para Pihak berarti PMID dan RUMAH SAKIT secara
bersama-sama dan Pihak berarti salah satu diantaranya.
1.1.17. Pekerjaan berarti setiap tindakan, kegiatan dan
aktivitas yang berhubungan
dengan pelaksanaan Jasa sebagaimana dirinci dalam Informasi
Kontrak dari Perjanjian ini yang harus dilaksanakan oleh RUMAH
SAKIT untuk PMID sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian
ini.
{ UIU0043 V2}
-
1.1.18. RUMAH SAKIT adalah sebagaimana didefinisikan pada awal
Perjanjian.
1.1.19. Pasien adalah karyawan, yang namanya tercantum dalam
Kartu Identitas
Karyawan yang ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang dari PMID, dan/atau keluarga karyawan PMID yang namanya
tercantum dalam Kartu Keluarga Karyawan PMID.
1.1.20. Pemberitahuan Pelanggaran berarti Pemberitahuan
Pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.2. dari Syarat dan Ketentuan Umum
ini.
1.1.21. Perjanjian berarti Informasi Kontrak beserta
lampiran-lampirannya termasuk tetapi tidak terbatas pada Syarat dan
Ketentuan Umum, perubahan-perubahannya dan/atau
penambahan-penambahannya dan/atau pembaruan-pembaruannya yang ada
dan/atau akan dibuat di kemudian hari.
1.1.22. Persetujuan berarti, persetujuan, pengesahan,
ratifikasi, ijin lisensi,
pengesampingan, atau pemberian wewenang atau pemberitahuan yang
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Anggaran Dasar suatu Pihak, perjanjian dengan pihak lain, kebijakan
tertulis atau tidak tertulis dari Badan Pemerintah yang berwenang
sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian
ini.
1.1.23. Pihak Pemberi Informasi berarti suatu Pihak yang
mengungkapkan Informasi Rahasia, dan dimana Pihak Pemberi Informasi
adalah PMID, maka istilah Pihak Pemberi Informasi akan berarti
meliputi Afiliasi dari PMID yang relevan.
1.1.24. Pihak Penerima Informasi berarti pihak yang menerima
Informasi Rahasia dari
Pihak Pemberi Informasi.
1.1.25. PPN berarti Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan
peraturan perpajakan yang berlaku dalam wilayah Republik
Indonesia.
1.1.26. PPh berarti Pajak Penghasilan berdasarkan peraturan
perpajakan yang berlaku
dalam wilayah Republik Indonesia
1.1.27. Proses Perkara berarti tindakan, gugatan, permintaan
keterangan, pengajuan perkara atau penyidikan oleh atau didepan
suatu Badan Pemerintah, pengadilan dan/atau Badan arbitrasi atau
badan penyelesaian sengketa lainnya.
1.1.28. Surat Jaminan berarti surat yang dibuat di atas kertas
yang bertanda PMID (kop
surat), bernomor surat, mencantumkan nama Pasien dan hubungan
keluarga dengan karyawan, Nomor Induk Karyawan Pasien, jabatan
Pasien (khusus bagi karyawan) dan, hak kelas perawatan yang
menerangkan tentang penjaminan pembayaran yang dikeluarkan oleh
PMID sehubungan dengan Jasa yang akan dilakukan oleh RUMAH SAKIT
terhadap Pasien,
1.1.29. Syarat dan Ketentuan Umum berarti Syarat dan Ketentuan
Umum Perjanjian
Penyediaan Jasa ini.
{ UIU0043 V2}
-
1.1.30. Tahapan berarti setiap tahap atau fase penyediaan Jasa
dan pelaksanaan
Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Informasi Kontrak.
1.1.31. Tanggal Efektif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
I.8. Perjanjian.
1.1.32. Teknologi RUMAH SAKIT berarti Teknologi yang dimiliki,
dikuasai dan/atau didaftarkan atas nama RUMAH SAKIT.
1.1.33. Tuntutan berarti tuntutan, pertanggungan jawab, gugatan,
kerugian-kerugian,
ganti rugi, pengeluaran dan ongkos (termasuk biaya pengacara
yang sewajarnya). 1.2. Interpretasi
1.2.1. Jika tidak dengan tegas dinyatakan lain maka
istilah-istilah yang diawali huruf
besar dalam Perjanjian memiliki arti yang sama dengan yang
disebutkan dalam Pasal 1 Syarat dan Ketentuan Umum ini.
1.2.2. Istilah-istilah yang didefinisikan di dalam Perjanjian
ini dalam bentuk tunggal
mempunyai pengertian yang korelatif apabila dipergunakan dalam
bentuk ganda dan sebaliknya.
1.2.3. Judul-judul pasal dalam Perjanjian dan Lampiran diberikan
untuk kemudahan
belaka dan tidak dipergunakan atau dipertimbangkan di dalam
penafsiran setiap pasal tersebut.
1.2.4. Referensi yang menunjuk pada Pihak pada Perjanjian ini
Lampiran atau perjanjian
atau dokumen lain mencakup para pengganti hak dan para penerima
hak yang sah dari Pihak tersebut.
1.2.5. Referensi yang menunjuk pada peraturan perundang-undangan
atau yang menunjuk
pada ketentuan dari peraturan perundang-undangan mencakup setiap
perubahannya dan setiap modifikasinya atau pemberlakuan kembali
atasnya, ketentuan legislatif pengganti untuknya dan semua
peraturan dan instrumen perundang-undangan yang dikeluarkan
berdasarkan perundang-undangan tersebut atau sesuai dengan
perundang-undangan tersebut.
Pasal 2. Jasa dan Pekerjaan 2.1. Ruang lingkup Jasa dan
Pekerjaan adalah sebagaimana diuraikan dalam Informasi
Kontrak. 2.2. RUMAH SAKIT akan menyelenggarakan Jasa dan
melaksanakan Pekerjaan sesuai
ketentuan Perjanjian ini. Pasal 3. Penyelenggaraan Jasa dan
Pelaksanaan Pekerjaan 3.1. RUMAH SAKIT wajib menyelenggarakan Jasa
dan melaksanakan Pekerjaan secara tepat
waktu, dengan tingkat mutu pelayanan yang terbaik yang juga
sesuai dengan spesifikasi dan pedoman/keterangan/petunjuk teknis
yang disepakati Para Pihak dan dengan tata cara
{ UIU0043 V2}
-
kerja yang profesional berdasarkan syarat dan ketentuan
Perjanjian ini. PMID berhak untuk sewaktu-waktu memberikan saran
dan permintaan tertentu sehubungan dengan penyelenggaraan Jasa dan
pelaksanaan Pekerjaan, saran dan permintaan mana harus segera
dipenuhi oleh RUMAH SAKIT.
3.2. RUMAH SAKIT menjamin bahwa:
(a) Penyelenggaraan Jasa dan pelaksanaan Pekerjaan akan
dilakukan sesuai dengan spesifikasi, uraian sebagaimana disepakati
Para Pihak dan diatur dalam Informasi Kontrak yang telah ditentukan
oleh PMID;
(b) Jasa dan Hasil Pekerjaan merupakan kualitas terbaik dan/atau
standard yang terbaik untuk pelaksanaan jasa sejenis;
(c) Jasa dan Hasil Pekerjaan akan memenuhi peraturan yang
berlaku; dan (d) RUMAH SAKIT menjamin bahwa penyelenggaraan Jasa
dan pelaksanaan Pekerjaan
tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak ketiga.
Jaminan-jaminan tersebut merupakan tambahan dari jaminan-jaminan
lain yang diberikan
RUMAH SAKIT dalam Perjanjian ini dan jaminan-jaminan lain yang
diatur dibawah hukum yang berlaku.
3.3. Dalam keadaan apapun termasuk tetapi tidak terbatas kepada
Keadaan Kahar RUMAH
SAKIT tidak diperkenankan mengubah spesifikasi Jasa dan
Pekerjaan, Biaya Pelaksanaan Jasa, tempat penyelenggaraan Jasa dan
pelaksanaan Pekerjaan, tanggal maupun tata cara pembayaran tanpa
persetujuan tertulis dari PMID.
3.4. RUMAH SAKIT wajib menyelenggarakan Jasa dan melaksanakan
Pekerjaan dengan
selalu memenuhi dan memperhatikan peraturan perundanganundangan
yang terkait dan yang berlaku saat ini atau yang ditentukan dari
waktu ke waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau
peraturan daerah setempat. Berkaitan dengan hal ini, RUMAH SAKIT
membebaskan PMID, direksi, komisaris, pengurus, karyawan, pemegang
saham, Afiliasinya dan atau wakil yang ditunjuk mewakili PMID, dari
semua tuntutan hukum sebagai akibat langsung maupun tidak langsung
dari kelalaian RUMAH SAKIT untuk memenuhi ketentuan peraturan
tersebut diatas.
3.5. RUMAH SAKIT dalam menyelenggarakan Jasa dan melaksanakan
Pekerjaan, dengan
pemberitahuan dapat menunjuk pihak lain (sub kontraktor) untuk
menyelenggarakan/melaksanakan atau ikut
menyelenggarakan/melaksanakan baik sebagian atau seluruh Jasa
dan/atau Pekerjaan, kecuali alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
II.2 Perjanjian ini. Penunjukan tersebut tidak mengurangi tanggung
jawab RUMAH SAKIT terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian. RUMAH
SAKIT akan tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala
kegiatan, kesalahan, dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak
ketiga atau pihak lain tersebut sehubungan dengan penyelenggaraan
Jasa dan pelaksanaan Pekerjaan.
Pasal 4. Biaya Pelaksanaan Perkerjaan, dan Pembayaran
{ UIU0043 V2}
-
4.1 Sebagai kompensasi penuh untuk penyelenggaraan Jasa dan
pelaksanaan Pekerjaan oleh RUMAH SAKIT, PMID akan membayar Biaya
Pelaksanaan Perkerjaan kepada RUMAH SAKIT melalui rekening bank
yang disebutkan dalam Lampiran II.
4.2 RUMAH SAKIT akan mengirimkan tagihan atas Biaya Pelaksanaan
Perkerjaan setelah
penyelenggaraan Jasa dan pelaksanaan Pekerjaan diselesaikan
dengan baik dan memuaskan PMID sesuai dengan jadwal pembayaran yang
telah disepakati. Biaya Pelaksanaan Perkerjaan akan dibayarkan
dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterimanya asli
tagihan/invoice dengan ketentuan (a) Jasa dan Pekerjaan telah
diselenggarakan dan dilaksanakan sesuai standar perawatan di RUMAH
SAKIT (b) asli tagihan telah diterima secara lengkap beserta
kuitansi bermeterai sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku,
faktur pajak, , berikut lampiran-lampiran atau dokumen lainnya yang
disyaratkan oleh PMID dan koreksi atas tagihan (dalam hal koreksi
diminta PMID) telah diterima oleh PMID.
4.3. Apabila Biaya Pelaksanaan Perkerjaan belum termasuk PPN
yang besarnya sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Perpajakan Indonesia, maka RUMAH
SAKIT akan bertanggung jawab untuk menagih PPN dan menerbitkan
Faktur Pajak PPN kepada PMID. RUMAH SAKIT dengan ini membebaskan
PMID dari dan akan bertanggung jawab dengan menanggung semua
tagihan atau ketetapan pajak (Pokok dan Sanksi Administrasi/Bunga)
yang dapat ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada
PMID, yang diakibatkan oleh kelalaian RUMAH SAKIT termasuk tidak
terbatas pada belum dikukuhkannya RUMAH SAKIT sebagai Pengusaha
Kena Pajak dan atau tidak dilaporkannya Faktur Pajak yang
diterbitkan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur
di dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4.4. Para Pihak sepakat apabila terhadap pembayaran merupakan
jenis pembayaran yang wajib
dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana
ditentukan dalam ketentuan perpajakan Indonesia, maka PMID akan
melakukan pemotongan PPh yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam
ketentuan perpajakan di Indonesia, yang demikian itu RUMAH SAKIT
berhak menerima bukti asli pemotongan PPh yang dimaksud
4.5. Pembayaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan waktu
pembayaran yang berlaku
di bagian akunting PMID yaitu dilakukan setiap hari Rabu dan
pembayaran kepada RUMAH SAKIT melalui rekening bank sebagaimana
dirinci dalam Lampiran II membebaskan PMID dari tanggung jawab
apapun atas keterlambatan diterimanya Biaya Pelaksanaan Perkerjaan
di dalam rekening tersebut.
Pasal 5. Jangka Waktu, Pelanggaran Ketentuan dan Pengakhiran
Perjanjian 5.1 Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Efektif selama
Jangka Waktu Perjanjian yang
disebutkan dalam Informasi Kontrak. 5.2. Dalam hal RUMAH SAKIT
tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya atau
pernyataan atau jaminannya menurut Perjanjian ini, atau karena
alasan apapun juga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan
Perjanjian, maka PMID berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara
sepihak, dengan pemberitahuan lisan yang disusul dengan
pemberitahuan tertulis kepada RUMAH SAKIT dalam waktu 7 (tujuh)
Hari Kerja setelah PMID mengetahui terjadinya kelalaian, cidera
janji atau tidak dipenuhinya kewajiban, pernyataan atau jaminan
RUMAH SAKIT tersebut. Akan tetapi tidak dilakukannya
{ UIU0043 V2}
-
pemberitahuan tersebut tidak mengurangi hak-hak PMID dalam
mengakhiri Perjanjian ini.
5.3. PMID juga berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara
sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada RUMAH SAKIT yang
berlaku efektif sejak tanggal yang disebutkan dalam surat
pemberitahuan tersebut dalam hal terjadi kejadian sebagai berikut:
a. RUMAH SAKIT mengajukan atau telah mengajukan permohonan untuk
dinyatakan
pailit, tidak mampu membayar kewajibannya (insolvent), atau
melakukan penyerahan hak atau pengaturan lainnya untuk kepentingan
para krediturnya;
b. seluruh atau sebagian saham RUMAH SAKIT beralih
kepemilikannya kepada Kompetitor dan/atau hak pengendalian atas
RUMAH SAKIT beralih kepada Kompetitor;
c. seluruh atau sebagian saham atau harta kekayaan RUMAH SAKIT
disita oleh Pemerintah;
d. ijin-ijin usaha dan Persetujuan yang dimiliki RUMAH SAKIT dan
diperlukan sehubungan dengan penyelenggaraan Jasa dan pelaksanaan
Pekerjaan dicabut atau menjadi tidak berlaku;
e. RUMAH SAKIT terlibat dalam Proses Perkara yang semata-mata
menurut pertimbangan PMID akan mengganggu penyelenggaraan Jasa dan
pelaksanaan Pekerjaan;
f. RUMAH SAKIT dibubarkan atau dilikuidasi karena alasan apapun;
g. RUMAH SAKIT atau Jasa yang diberikan oleh RUMAH SAKIT terkena
pembatasan
sebagaimana diatur dalam kebijakan C-10 yang berlaku bagi PMID;
dan h. RUMAH SAKIT melanggar kewajibannya sebagaimana ditentukan
dalam Perjanjian
ini. 5.4 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya
ketentuan Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh ketentuan tersebut
mensyaratkan penetapan dari pengadilan sehubungan dengan
pengakhiran Perjanjian ini.
Pasal 6. Kerahasiaan 6.1 Sehubungan dengan penyelenggaraan Jasa
dan pelaksanaan Pekerjaan, masing-masing
Pihak akan berbagi dengan Pihak lainnya, dan akan mengizinkan
Pihak lainnya mengakses Informasi Rahasia berdasarkan syarat dan
ketentuan Perjanjian ini.
6.2 Masing-masing Pihak Penerima Informasi setuju, berkenaan
dengan Informasi Rahasia
dari Pihak Pemberi Informasi:
(i) untuk tetap menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia,
memperlakukan semua Informasi Rahasia paling tidak sama dengan
dengan harta dan informasi rahasia miliknya sendiri, dan tidak
memakai Informasi Rahasia untuk memperoleh manfaat bagi dirinya
sendiri atau pihak ketiga atau dengan cara lain yang tidak
dikuasakan secara tertulis oleh Pihak Pemberi Informasi;
(ii) untuk tidak memberitahukan kepada pihak ketiga bahwa Pihak
Pemberi Informasi
tertarik pada hal-hal yang menjadi pokok Perjanjian ini atau
bahwa salah satu Pihak telah menghubungi Pihak lainnya;
(iii) untuk membatasi pemberian suatu Informasi Rahasia dalam
lingkungan
organisasinya sendiri kepada karyawan-karyawannya yang memang
perlu
{ UIU0043 V2}
-
mengetahui Informasi Rahasia tersebut untuk keperluan
penyelenggaraaan Jasa dan pelaksanaan Pekerjaan dengan
kewajiban-kewajiban untuk merahasiakan yang pada intinya serupa
dengan kewajiban-kewajiban untuk merahasiakan yang tercantum dalam
Perjanjian ini;
(iv) untuk bertanggung-jawab atas setiap pemakaian atau
pemberian Informasi Rahasia
oleh para karyawannya, agennya atau wakilnya yang melanggar
ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan melakukan tindakan-tindakan
yang diharuskan oleh undang-undang yang berlaku untuk melaksanakan
kewajiban ini;
(v) untuk mengembalikan kepada Pihak Pemberi Informasi dalam
waktu 10 Hari Kerja
setelah penyelenggaraan Jasa dan pelaksanaan Pekerjaan
diselesaikan dengan baik dan memuaskan PMID atau berakhirnya
Perjanjian ini (yang mana yang lebih dahulu) semua bahan yang
termasuk dalam Informasi Rahasia; dan
(vi) untuk segera memberitahukan kepada Pihak Pemberi Informasi
bila Pihak
Penerima Informasi diminta atau diharuskan untuk memberikan
suatu Informasi Rahasia kepada seorang pihak ketiga sehubungan
dengan suatu penyelidikan perdata atau pidana atau Proses Perkara
hukum atau administratif, sehingga Pihak Pemberi Informasi atas
pilihannya sendiri dapat memohon dikeluarkannya putusan yang
memberikan perlindungan sebagaimana mestinya.
6.3 Kewajiban-kewajiban seorang Pihak Penerima Informasi untuk
merahasiakan tidak
berlaku terhadap informasi:
(i) yang telah lebih dahulu diketahui oleh Pihak Penerima
Informasi, sebagaimana ternyata dari catatan-catatan Pihak Penerima
Informasi sendiri atau bukti lainnya yang berkaitan, sebelum
diberikan oleh Pihak Pemberi Informasi;
(ii) yang secara sah diberikan kepada Pihak Penerima Informasi
oleh seorang pihak
ketiga yang bertindak dengan itikad baik dan tidak terikat oleh
kewajiban untuk merahasiakan;
(iii) yang pada saat diberikan telah diketahui oleh umum atau
yang menjadi
pengetahuan umum setelah diberikan dan tidak diakibatkan oleh
pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak Penerima Informasi; atau
(iv) yang diberitahukan karena diharuskan oleh hukum atau oleh
suatu pengadilan yang
berwenang atau oleh suatu badan pembuat aturan yang resmi. 6.4
Kewajiban-kewajiban untuk merahasiakan yang tercantum dalam
Perjanjian ini akan tetap
berlaku tanpa batas waktu. Pasal 7. Pernyataan dan Jaminan;
Pencatatan dan Audit 7.1 Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa
ia memiliki wewenang dan kuasa penuh
untuk menanda-tangani dan memenuhi kewajiban-kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini.
7.2 RUMAH SAKIT menyatakan dan menjamin bahwa pemakaian
teknologi RUMAH
{ UIU0043 V2}
-
SAKIT oleh PMID tidak akan melanggar Hak Atas Kekayaan
Intelektual dari pihak ketiga dan bahwa tidak akan ada Tuntutan
terhadap PMID, direksi, komisaris, pegawai, karyawan, pemegang
saham PMID atau masing-masing dari para Afiliasi PMID oleh pihak
ketiga mana pun atas suatu royalti atau hak bagian atas royalti
sebagai akibat dari pekerjaan pengembangan yang telah dilakukan
sebelumnya sehubungan dengan Teknologi RUMAH SAKIT.
7.3. RUMAH SAKIT dengan ini menyatakan dan menjamin PMID hal-hal
sebagai berikut:
a. Bahwa RUMAH SAKIT mempunyai kemampuan untuk memenuhi setiap
dan semua kewajibannya, dan setiap tindakan-tindakan RUMAH SAKIT
untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini merupakan
kewenangan RUMAH SAKIT sepenuhnya, dan tidak ada pihak lain yang
berwenang dalam hal dimaksud;
b. Bahwa RUMAH SAKIT adalah perseroan yang bergerak di bidang
jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dirinci dalam Informasi
Kontrak dan dalam menjalankan usahanya tersebut RUMAH SAKIT telah
mendapat ijin-ijin usaha yang disyaratkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan Persetujuan dari pihak yang
berwenang dan pada saat penandatanganan Perjanjian ini dan sampai
dengan terpenuhinya semua dan setiap lingkup Jasa dan Pekerjaan,
ijin dan Persetujuan tersebut masih tetap berlaku;
c. Bahwa dengan penandatanganan Perjanjian ini RUMAH SAKIT tidak
telah
melanggar ketentuan-ketentuan hukum, peraturan dan kebijakan
pemerintah yang berlaku dan/atau ketentuan-ketentuan perjanjian
dimana RUMAH SAKIT atau harta kekayaannya terkait;
d. Bahwa RUMAH SAKIT selama jangka waktu Perjanjian ini akan
selalu
menjalankan dan menerapkan sikap profesional dalam bidangnya..
RUMAH SAKIT akan senantiasa menjaga nama baik dan kepentingan PMID
serta menjamin tidak mengesampingkan hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam Perjanjian ini dan bahwa RUMAH SAKIT di dalam
menyelenggarakan Jasa dan menjalankan Pekerjaan yang termaktub
dalam Perjanjian ini akan selalu mengacu dan tunduk kepada
aturan-aturan yang umum atau lazim berlaku dalam bidang penggunaan
hak cipta pihak lain;
e. Bahwa RUMAH SAKIT akan senantiasa memberikan perlindungan
hukum kepada PMID
dan karenanya melepaskan dan membebaskan PMID termasuk
didalamnya direksi-direksi, komisaris-komisaris, pegawai-pegawai
maupun wakil-wakil yang sah dari PMID dan pemegang saham PMID dari
segala macam gangguan, tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun
yang timbul sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian RUMAH
SAKIT, direksi-direksi, komisaris-komisaris pegawai-pegawai
dan/atau wakil-wakil yang sah dari RUMAH SAKIT dalam melaksanakan
Perjanjian ini dan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Jasa dan
pelaksanaan Pekerjaan;
f. RUMAH SAKIT menyatakan bahwa ia tidak memiliki, dan tidak
akan, selama
berlangsungnya Perjanjian ini, memiliki benturan kepentingan
yang akan mengurangi kemampuan RUMAH SAKIT untuk melaksakan
Perjanjian atau akan
{ UIU0043 V2}
-
menimbulkan kesan ketidak-layakan sehubungan dengan pelaksanaan
Perjanjian oleh RUMAH SAKIT.
g. Tidak ada bagian dari pembayaran dari PMID kepada RUMAH SAKIT
yang dapat
dipergunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau
melalui suatu cara apapun, (i) untuk tujuan yang merupakan
pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Negara Republik
Indonesia atau setiap Negara lain yang hukumnya mungkin berlaku
bagi salah satu pihak atau Afiliasinya masing-masing, atau (ii)
untuk tujuan tidak sah, tidak etis atau tidak layak baik yang
berhubungan maupun tidak berhubungan dengan Perjanjian ini, dan
RUMAH SAKIT menjamin bahwa RUMAH SAKIT tidak akan mempergunakan
dana yang dimaksud dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan
ini.
h. RUMAH SAKIT akan memastikan bahwa setiap pegawainya,
agennya,
perwakilannya dan subkontraktor yang memiliki kewenangan secara
sah dari atau yang terkait dengan RUMAH SAKIT sehubungan dengan
Perjanjian ini, membaca dan mematuhi standard perilaku yang
ditentukan di dalam Perjanjian ini. RUMAH SAKIT juga setuju untuk
mematuhi, dan akan membuat setip pegawai, agen, perwakilan dan
subkontraktor untuk mematuhi kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan
perilaku usaha yang telah diberikan oleh PMID, atau yang akan
diberikan di masa yang akan datang, pemberitahuan tegas RUMAH
SAKIT.
i. Seluruh laporan keuangan, catatan-catatan dan tagihan-tagihan
yang disampaikan
oleh RUMAH SAKIT kepada PMID harus, dalam rincian yang wajar,
secara tepat dan jujur menunjukkan kegiatan-kegiatan dan
transaksi-transaksi yang berhubungan dengan rekening PMID. RUMAH
SAKIT akan menyimpan dan mempertahankan secara lengkap dan tepat,
pembukuan, catatan-catatan atas rekening, laporan dan data-data
lain yang diperlukan bagi administrasi yang layak atas Perjanjian
ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah berakhirnya atau
lampaunya waktu Perjanjian ini.
j. PMID berhak menunjuk auditor internal dan/atau independennya
untuk melakukan
pemeriksaan terhadap catatan keuangan dan akuntansi RUMAH SAKIT
berkaitan dengan pelaksanaan tugas RUMAH SAKIT berdasarkan
pemberitahuan yang wajar selama jam kerja normal. PMID dapat
melaksanakan haknya untuk melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali
dalam setahun selama masa Perjanjian ini dan satu kali selama 12
(dua belas) bulan segera setelah berakhirnya atau lampaunya waktu
Perjanjian ini
Jaminan-jaminan tersebut diatas merupakan tambahan dari
jaminan-jaminan yang diberikan RUMAH SAKIT sehubungan dengan
penyelenggaraan Jasa dan pelaksanaan Pekerjaan dan jaminan-jaminan
lain yang diatur dibawah hukum yang berlaku.
Pasal 8. Ganti Rugi 8.1 RUMAH SAKIT bersedia mengganti kerugian
dan membebaskan PMID, Afiliasi PMID
dan para direktur, komisaris, pejabat, agen dan karyawan mereka
masing-masing dan pemegang saham PMID setiap saat dari dan terhadap
setiap dan segala ongkos-ongkos, kerugian atau kewajiban
(liability), yang diderita, termasuk biaya-biaya bantuan hukum
{ UIU0043 V2}
-
dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh PMID sebagai akibat
dari:
(i) suatu pelanggaran yang nyata atau yang dituduhkan atas Hak
Atas Kekayaan Intelektual dari pihak-pihak ketiga yang diakibatkan
oleh pemakaian Teknologi RUMAH SAKIT oleh PMID atau Afiliasi PMID;
atau
(ii) Jasa dan Pekerjaan tidak diselenggarakan atau dilaksanakan
sebagaimana mestinya
sesuai ketentuan Perjanjian ini dan/atau timbul kerugian,
kerusakan, kehilangan atau cacat, atau cidera, atau kematian
pegawai PMID dan para Affiliasi PMID dan/atau pihak ketiga manapun
akibat penyelenggaraan Jasa dan pelaksanaan Pekerjaan yang tidak
sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau yang mengandung kelalaian
dari RUMAH SAKIT dan/atau pegawai, agen dan sub kontraktor dari
RUMAH SAKIT; dan
(iii) pelanggaran atas suatu kewajiban, pernyataan atau jaminan
serta ketentuan dan
syarat-syarat Perjanjian ini oleh RUMAH SAKIT. 8.2. PMID dapat
menyampaikan pemberitahuan kepada RUMAH SAKIT mengenai setiap
Tuntutan dari pihak ketiga terhadap PMID yang dapat menimbulkan
suatu kewajiban dari RUMAH SAKIT untuk memberikan ganti rugi kepada
PMID berdasarkan ketentuan Pasal 8.1 diatas. Kegagalan menyampaikan
pemberitahuan tersebut tidak akan berpengaruh kepada kewajiban dari
RUMAH SAKIT untuk memberikan ganti rugi kepada PMID berdasarkan
Perjanjian ini.
8.3. RUMAH SAKIT wajib melakukan pembayaran ganti rugi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8.1 dan 8.2 dalam jangka waktu yang diberitahukan secara
tertulis oleh PMID kepada RUMAH SAKIT.
8.4 PMID tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan,
kehilangan, cacat, cidera, atau
kematian apapun yang diderita oleh RUMAH SAKIT, pegawai, agen,
maupun sub kontraktor dari RUMAH SAKIT, baik secara langsung maupun
tidak langsung, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini oleh
RUMAH SAKIT.
8.5. Tidak ada Pihak yang bertanggung-jawab atas kerugian tidak
langsung, insidentil, khusus
atau yang merupakan akibat suatu tindakan, kecuali Tuntutan: (i)
berdasarkan Pasal 8.1; (ii) sehubungan dengan suatu klaim pihak
ketiga berkenaan dengan kematian atau
kecelakaan terhadap orang; (iii) yang diakibatkan oleh kelalaian
yang nyata atau kesalahan bertindak yang
disengaja; atau (iv) sehubungan dengan pelanggaran Pasal 6.
Pasal 9. Keadaan Kahar 9.1 Kewajiban salah satu Pihak dalam
Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama
pelaksanaannya terhalang oleh suatu Keadaan Kahar, dengan
persetujuan bersama terlebih dahulu dari Para Pihak.
{ UIU0043 V2}
-
9.2 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Para Pihak setuju bahwa
Pihak yang tidak terkena
Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun
terhadap Pihak yang terkena Keadaan Kahar.
9.3 Pihak yang terkena Keadaan Kahar harus segera, namun tidak
lebih dari 14 (empat belas)
Hari Kerja, memberitahukan kepada Pihak yang tidak terkena
Keadaan Kahar secara tertulis, dan akan dilanjutkan dengan
mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban Pihak yang
terkena Keadaan Kahar, kelanjutan pelaksanaan Pekerjaan dan
kelanjutan Perjanjian ini, yang kemudian akan dituangkan dalam
perjanjian tambahan.
Pasal 10. Evaluasi 10.1 Bila dianggap perlu oleh PMID maka PMID
akan mengadakan evaluasi pelaksanaan
Perjanjian ini pada waktu yang ditentukan sendiri oleh PMID.
10.2 PMID akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada RUMAH
SAKIT mengenai
hasil evaluasi tersebut, yang sekurang-kurangnya memuat hasil
dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya dari RUMAH SAKIT yang belum
terpenuhi dan/atau belum sesuai dengan maksud PMID berdasar
Perjanjian ini.
10.3 Sehubungan dengan pemberitahuan tertulis atas hasil
evaluasi oleh PMID kepada RUMAH
SAKIT tersebut, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7
(tujuh) Hari Kerja RUMAH SAKIT harus memberikan tanggapan dan
segera memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan-kekurangan
sebagaimana disebutkan dalam hasil evaluasi tersebut.
10.4 Dalam hal RUMAH SAKIT tidak melakukan upaya yang diharapkan
setelah berlalunya
jangka waktu dalam ayat 3 pasal ini, PMID berhak memberikan
surat peringatan hingga sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali kepada
RUMAH SAKIT untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan atau
memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
PMID.
10.5 Dalam hal pada jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud Pasal 10.4 RUMAH
SAKIT tetap tidak menunjukkan upaya yang diharapkan, maka PMID
dengan pertimbangan dan penilaian yang wajar berhak menjadikan
hasil evaluasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan pengakhiran
Perjanjian.
Pasal 11. Perubahan Perjanjian 11.1 Selama berlangsungnya
Perjanjian, RUMAH SAKIT tidak diperbolehkan mengalihkan
seluruh dan/atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan
Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis terlebih
dahulu dari PMID.
11.2 Perubahan atas ketentuan Perjanjian ini harus mendapat
persetujuan Para Pihak terlebih
dahulu, persetujuan mana harus dinyatakan secara tertulis dan
ditandatangani oleh Para Pihak.
11.3 Apabila ada hal-hal lain yang belum atau akan diatur dalam
Perjanjian ini, maka Para
{ UIU0043 V2}
-
Pihak sepakat untuk mengaturnya kemudian dalam satu perjanjian
tambahan (addendum), yang substansinya tidak terlepas dari
ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.
Pasal 12. Pemberitahuan Semua pemberitahuan, surat-menyurat, dan
komunikasi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian
ini harus dibuat secara tertulis dan dianggap telah diberikan pada
waktu di poskan, dikirim langsung dengan surat tercatat, email atau
dengan faksimili (yang ditegaskan) atau dikirim dengan surat pos
tercatat atau oleh layanan kurir atau diantar sendiri dengan tanda
terima yang jelas dan sah ke alamat masing-masing Para Pihak
sebagaimana disebutkan dalam Lampiran IV. Pasal 13. Hukum Yang
Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan 13.1. Perjanjian ini dan
segala akibat-akibatnya tunduk pada dan harus ditafsirkan
berdasarkan
peraturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. 13.2.
Dalam hal terjadi perselisihan tentang pelaksanaan Perjanjian ini
dan perubahannya (jika
ada), Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara
musyawarah. 13.3 Apabila setelah dilaksanakannya upaya penyelesaian
perselisihan secara musyawarah
untuk mufakat selama 14 (empat belas) hari kalender
berturut-turut tetapi tidak juga dicapai penyelesaian, maka Para
Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut
kepada Pengadilan Negeri di dan sehubungan dengan itu Para Pihak
memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri di ..
Pasal 14. Lain-lain 14.1 Perjanjian ini merupakan seluruh
perjanjian antara Para Pihak dan mengesampingkan
semua kontrak, pengaturan dan negosiasi antara Para Pihak
mengenai hal-hal yang menjadi pokok Perjanjian ini.
14.2 Segala ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini berlaku
serta mengikat Para Pihak dan
para penerus serta penerima hak dari mereka masing-masing. 14.3
Tidak ada sesuatu apapun dalam Perjanjian ini, dan tidak ada
tindakan oleh Para Pihak
menurut Perjanjian ini, yang akan menimbulkan hubungan kemitraan
suatu kerjasama patungan, keagenan, perwakilan atau bentuk kerja
sama lainnya antara Para Pihak atau menyebabkan salah satu Pihak
menjadi agen, karyawan atau wakil dari Pihak lainnya.
14.4 Tanpa mengurangi ketentuan dibawah ini, tidak ada Pihak
yang boleh memberikan
pernyataan pers atau membuat atau mengirimkan pengumuman,
komunikasi atau edaran mengenai suatu aspek Perjanjian ini, atau
pun memakai nama Pihak lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini,
tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain tersebut.
Ketentuan diatas tidak berlaku terhadap pengumuman, komunikasi
atau edaran yang
dilakukan PMID sebagaimana diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan, peraturan dari badan pemerintahan yang
mempunyai kewenangan dibidang pasar modal atau bursa yang berlaku
terhadapnya atau oleh suatu badan pemerintah atau penguasa lainnya
yang
{ UIU0043 V2}
-
mempunyai kewenangan terhadap PMID. 14.5. Dalam hal terdapat
suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku
karena
suatu peraturan perundang-undangan maka ketidakberlakuan
ketentuan tersebut tidak mengakibatkan tidak berlakunya Perjanjian
ini, kecuali ketentuan yang bersangkutan. Para Pihak menyetujui dan
mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani
addendum yang menyetujui penggantian atas ketentuan yang tidak
berlaku tersebut dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.
{ UIU0043 V2}
-
Lampiran II
SPESIFIKASI JASA DAN BIAYA PELAKSANAAN JASA Ref . [1]
Pasal 1 Spesifikasi Jasa 1.1. Spesifikasi Jasa: 1.1.1. Pemberian
Jasa dan pelaksanaan Pekerjaan dilakukan dengan syarat syarat
sebagai berikut :
1.1.1.1. Rawat Inap (i) Pasien wajib menunjukan Kartu Identitas
Karyawan beserta dengan bukti
identitas diri yang berlaku (dalam hal ini bisa berbentuk Kartu
Tanda Penduduk atau Surat Ijin Mengemudi) sebelum pemberian Jasa
dan pelaksanaan Pekerjaan;
(ii) Pasien diharuskan untuk mengirim surat atau fax Surat
Keterangan/
Rujukan Dokter atau Surat Keterangan Rawat Inap dari RUMAH SAKIT
kepada PMID (up. HR. SSC.)
(iii) HR. SSC akan membuat Surat Jaminan berdasarkan Surat
Keterangan
Dokter atau Surat Keterangan Rawat Inap dari RUMAH SAKIT,
kemudian mengirimkan melalui fax.
(iv) Copy Surat Jaminan akan disampaikan menyusul dalam waktu
1x24 (satu
kali dua puluh empat) jam melalui facsimile atau email, atau
jika dalam waktu tersebut bertepatan dengan hari libur (hari besar
nasional, libur perusahaan dan/atau hari cuti bersama), maka Copy
Surat Jaminan dikirimkan keesokan harinya yang tidak jatuh pada
hari libur.
(v) RUMAH SAKIT akan memeriksa kesesuaian Copy Surat Jaminan
atau
Kartu Karyawan dengan identitas diri dari Pasien. Jika tidak ada
kesesuaian antara Copy Surat Jaminan atau Kartu Karyawan dengan
identitas diri tersebut, maka Pasien akan diperlakukan sebagai
pasien umum yang pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan
secara tunai.
(vi) Surat Jaminan memberikan informasi hak karyawan kepada
RUMAH
SAKIT dan jaminan pembayaran yang akan dilakukan oleh PMID.
Surat Jaminan dinyatakan sah apabila dalam versi asli berkop surat
PMID (tanpa harus tandatangan) atau copy yang ditandatangani oleh
pihak yang berwenang.
{ UIU0043 V2}
-
(vii) Apabila RUMAH SAKIT belum menerima fax Surat Jaminan namun
Pasien sudah selesai menjalani perawatan, maka Pasien diperbolehkan
pulang atas konfirmasi dari PMID sambil menunggu Copy Surat Jaminan
diterima oleh RUMAH SAKIT.
(viii) Surat Jaminan bukan syarat pasien untuk mendapatkan Jasa
Pelayanan
Kesehatan dari RUMAH SAKIT, namun diperlukan untuk lampiran
dalam dokumen penagihan biaya rawat inap RUMAH SAKIT kepada
PMID.
(ix) Surat Jaminan diberikan untuk Pasien dan suami/istri
beserta maksimal 3
(tiga) orang anak. (x) Pasien yang dirawat oleh RUMAH SAKIT
dengan menunjukkan Kartu
Identitas Karyawan dan/atau dijamin oleh PMID akan dibebaskan
dari semua pembayaran langsung (mis. uang muka dan uang pembelian
untuk alat-alat tertentu), termasuk di dalamnya selisih biaya
kenaikan kelas kamar atas permintaan Pasien sendiri atau akibat
kamar yang sesuai hak Pasien atau berada di antara hak Pasien
dengan kamar yang ditempati Pasien penuh, saat Pasien mulai dirawat
sampai dengan selesai dirawat, dengan keterangan tertulis oleh
Pihak RUMAH SAKIT.
1.1.2. Baya-biaya yang Tidak Diganti oleh PMID kepada RUMAH
SAKIT
i. Biaya untuk pelayanan kesehatan rawat jalan. ii. Perawatan
yang disebabkan oleh alkohol dan obat-obatan terlarang, cedera
yang disengaja, percobaan bunuh diri, dan penyakit menular
seksual seperti gonorrhea, raja singa/sipilis, HIV, dll.
iii. Semua perawatan dan obat-obatan yang bersifat kosmetik. iv.
Obat-obatan tanpa resep dokter. v. Resep obat yang dikeluarkan oleh
tenaga paramedis (bidan/mantri). (sudah
tercover dalam huruf iv diatas) vi. Tindakan persalinan normal,
operasi caesar, dan gugur kandung. vii. Tindakan terkait Keluarga
Berencana.
viii. Biaya organ yang ditransplantasikan ke tubuh ix.
Penggunaan alat-alat bantu pemulihan kesehatan setelah rawat inap
seperti kruk
dan kursi roda. x. Biaya penggunaan ambulance tanpa surat
keterangan dari RUMAH SAKIT
yang menyatakan kondisi gawat darurat medis, peraturan RUMAH
SAKIT tidak mewajibkan penggunaan ambulance, atau jika ambulance
tidak digunakan untuk mengantarkan jenazah Peserta ke rumah
duka.
xi. Kaca Mata (bingkai & lensa), termasuk lensa kontak dan
tindakan LASIK untuk mengobati gangguan mata seperti mata
minus/plus, dll.
Pasal 2 Biaya Pelaksanaan Jasa 2.1 Daftar Rekapitulasi Biaya
Pelaksanaan Jasa. 2.1.1. Biaya Pelaksanaan Jasa sesuai dengan tarif
standar yang diberlakukan secara umum
yang tercantum dalam Buku Tarif atau tarif resmi lainnya yang
dikeluarkan secara sah oleh pejabat yang berwenang RUMAH SAKIT.
{ UIU0043 V2}
-
2.2 Proposal Buku Tarif sebagaimana dilampirkan dalam Perjanjian
ini. 2.3 Perubahan Biaya Pelaksanaan Jasa Apabila terdapat
perubahan biaya jasa oleh RUMAH SAKIT, maka RUMAH SAKIT akan
menginformasikan kepada PMID. 2.4 Tahap Pembayaran
2.4.1. Pembayaran Biaya Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan dengan
cara pemindah-bukuan ke dalam rekening sebagai berikut :
Nama bank : ........................... Nomor Rekening :
................... Atas nama : ......................... Pasal 3
Kewajiban Para Pihak 3.1 Kewajiban PMID:
3.1.1 PMID wajib membayar kepada RUMAH SAKIT atas nilai
sebagaimana tercantum
dalam dokumen tagihan dan pembayaran akan dilakukan PMID sesuai
dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
3.1.2 PMID wajib memberikan contoh Kartu Karyawan, Surat Jaminan
dan contoh
tandatangan pejabat berwenang yang berhak menandatangani Surat
Jaminan pada tanggal Tanggal Efektif. Jika terjadi perubahan pihak
yang berwenang menandatangani Surat Jaminan, maka PMID wajib
memberitahukan secara tertulis kepada RUMAH SAKIT dalam waktu 7
hari sebelum tanggal efektif berlakunya tandatangan baru dari pihak
yang berwenang tersebut.
3.1.3. PMID wajib menerbitkan Surat Jaminan untuk Pasien yang
memerlukan Rawat
Inap sebagai lampiran untuk keperluan penagihan biaya jasa oleh
RUMAH SAKIT. .
3.1.6. PMID wajib melunasi Biaya Pelaksanaan Pekerjaan dalam
waktu sebagaimana
ditentukan dalam Perjanjian ini. 3.2 Kewajiban RUMAH SAKIT:
3.2.1 RUMAH SAKIT wajib menjamin bahwa pelayanan dan pemberian Jasa
yang
diberikan kepada Pasien konsisten dengan diagnosa dan prosedur
pelayanan medis yang lazim dan sesuai dengan standar praktisi medis
yang baik dan benar.
{ UIU0043 V2}
-
3.2.2. Jika terjadi perubahan tarif atas pelayanan Jasa, RUMAH
SAKIT wajib memberitahukan kepada PMID selambat-lambatnya 7 (tujuh)
Hari Kerja sebelum perubahan tarif tersebut berlaku efektif.
3.2.3. RUMAH SAKIT dalam penagihannya Biaya Pelaksanaan
Pekerjaan wajib
menyampaikan dokumen-dokumen lain sebagai berikut : - Resume
Medis - Rincian obat-obatan yang dipergunakan - Pemeriksaan
penunjang diagnostik - Copy Surat Jaminan 3.2.4. Jika terjadi
Pasien tidak mendapatkan ruang perawatan di RUMAH SAKIT karena
keterbatasan ruang perawatan, maka RUMAH SAKIT wajib memberikan
pertolongan darurat terlebih dahulu sebelum di rujuk ke rumah sakit
lain.
3.2.5. Kelas perawatan disesuaikan dengan hak pasien, kecuali
pasien dengan penyakit
menular atau karena keadaan penyakitnya, maka akan ditempatkan
di kamar tersendiri (isolasi atau kelas lainnya sesuai standar
RUMAH SAKIT ,bila ada selisih biaya kamar, penunjang diagnostik,
tindakan medis, honor dokter dan lain-lain) sesuai peraturan RUMAH
SAKIT akan dibebankan kepada PMID dengan pemberitahuan tertulis
kepada PMID.
3.2.6. Jika Pasien harus mendapat pelayanan Rawat Inap dikelas
yang lebih tinggi dari
haknya karena keterbatasan tempat, maka selisih biaya untuk
kamar, penunjang diagnostik, tindakan medis, honor dokter dan
biaya-biaya lain yang diperlukan sehubungan dengan pemberian Jasa
untuk Pasien tersebut menjadi beban dan tanggungjawab PMID, yang
demikian itu RUMAH SAKIT wajib memberitahukan tertulis kepada PMID.
Jika kelas ruang perawatan yang menjadi hak Pasien telah tersedia,
RUMAH SAKIT akan mengembalikan kepada hak ruang kelasnya
semula..
3.2.7. Dalam hal adanya permintaan Pasien untuk peningkatan
kelas perawatan diatas
ketentuan yang menjadi haknya, maka Pasien tersebut harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada RUMAH SAKIT, yang
demikian itu atas selisih biaya yang timbul atas perbedaan kelas
tersebut (selisih biaya kamar, penunjang diagnostik, tindakan
medis, honor dokter dan lain-lain) sesuai peraturan RUMAH SAKIT),
berhak menagihkan secara langsung kepada Pasien tersebut dan harus
telah dilunasi sebelum Pasien pulang, atau menagihkan ke PMID..
3.2.8. RUMAH SAKIT berhak menolak penggunaan Surat Jaminan
apabila tandatangan
pejabat PMID yang tertera dalam Surat Jaminan tidak sesuai
dengan contoh tandatangan sebagaimana terlampir dalam Perjanjian
ini atau contoh tandatangan lain yang di beritahukan secara
kemudian, jika terjadi perubahan.
{ UIU0043 V2}
-
Lampiran III KETENTUAN LAIN
Ref. []
Pasal 1 Alamat Korespondesi 1.1 Semua pemberitahuan dan
komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat
secara tertulis yang dapat diserahkan langsung, lewat faksimili
(yang ditegaskan), surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda
terima yang jelas di alamat sebagai berikut:
Pemberitahuan kepada: PT Philip Morris Indonesia
Jalan. []. Kota . [].(kode pos []) Telp. (code area []) [],
Telp. (code area [])[], Email : [] u.p. []
Pemberitahuan kepada RUMAH SAKIT: PT XYZ
Jalan. []. Kota . [].(kode pos []) Telp. (code area []) [],
Telp. (code area [])[], Email : [] u.p. []
Pasal 2 Saat Pemberitahuan diterima
2.1 Pemberitahuan, permintaan, permohonan atau komunikasi
lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1.1 dianggap telah diterima: (a) dalam hal
diantar sendiri, pada tanggal saat pengiriman; (b) melalui surat
pos tercatat, 7 (tujuh) hari sejak tanggal cap pos;
(c) melalui faksimili, pada tanggal dalam bukti penerimaan; (d)
melalui email, pada saat tanggal pengiriman email, atau
(e) dengan jasa kurir, pada tanggal dalam bukti penerimaan.
{ UIU0043 V2}